BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman saat ini menuntut semua aspek bergerak dengan cepat untuk mengikuti perkembangan tersebut, tidak terkecuali sebuah negara harus turut serta dan berperan aktif dalam perkembangan tersebut. Setiap perubahan yang terjadi dalam suatu perkembangan zaman menuntut setiap manusia untuk terus berada dalam lingkup perkembangan tersebut sehingga setiap manusia dituntut untuk senantiasa berusaha agar dapat mengikuti perubahan zaman tersebut. Salah satu ciri negara yang dapat mengikuti perkembangan zaman adalah negara yang memiliki teknologi dan informasi yang canggih serta perekonomian yang kuat. Perkembangan teknologi mutakhir tidak dapat lepas dari pengaruhnya terhadap kecenderungan gaya hidup dan perilaku ekonomi manusia, demikian pula dengan perilaku dalam berinvestasi. Akhir-akhir ini perilaku investasi cenderung bergeser dari investasi riil ke arah investasi finasial. Kehidupan finansial manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang saat ini berlangsung. Indonesia dalam perjalanannya tidak lepas dari permasalahan di bidang ekonomi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut dan beberapa diantaranya adalah stabilitas politik, stabiltas ekonomi, peralihan 11
kekuasaan dan lain sebagainya. Contoh peristiwa yang masih melekat sampai sekarang adalah masa transisi pemerintahan dan menyebabkan krisis, tidak hanya krisis ekonomi, akan tetapi juga goncangan stabilitas politik, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lain-lain atau dikenal dengan krisis multidimensi. Masa transisi di Indonesia terjadi era tahun 1965-an dan tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ditandai oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang tajam, harga barang menjadi mahal dan sekaligus tingkat inflasi meningkat tajam membawa dampak besar. Dunia usaha dihadapkan pada kondisi yang suram dan penuh ketidakpastian. Proses transisi yang dimulai pada tahun 1998 membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merosot hingga level Rp 17.000,005, tingkat suku bunga yang tinggi dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya perkiraan akan terjadi ketidakstabilan politik dan unsur ketidakpastian. Pada masa transisi dunia usaha dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar dan industri banyak yang mengalami gulung tikar terutama komoditas primer yang diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah dimana memiliki karakter mengikuti fluktuasi harga pasar internasional seperti : karet, kopi, CPO, Olein, dan sebagainya. Selama krisis ekonomi berlangsung situasi perdagangan di Indonesia menjadi sangat
5
_____, http://redysfer.blogspot.com/2006/10/peran mahasiswa pertanian dalam proses revitalisasi pertanian.
12
rawan, kegiatan perdagangan mengalami stagnasi sehingga banyak industri yang merugi dan tak sedikit perusahaan gulung tikar.6 Untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar diperlukan sarana untuk dapat menahan laju resiko yang lebih besar lagi. Oleh karena itu pemerintah melalui program Pembangunan Nasional berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional akan diwujudkan oleh perekonomian yang mandiri dan handal dengan didukung infrastruktur perdagangan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perdagangan bebas yang salah satunya melalui Perdagangan Berjangka (futures trading). Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti kopi, kayu lapis, lada, cokelat, dan masih banyak sumber daya alam lainnya, merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan kontrak berjangka atas sumber daya tersebut.7Perdagangan Berjangka bukan merupakan bentuk pasar yang hanya memperjualbelikan suatu komoditi tetapi juga merupakan
bentuk
investasi
baru.
Perdagangan
Berjangka
memberikan
kesempatan bagi investor melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai (hedging), membentuk harga baru, namun tidak menutup kemungkinan untuk berspekulasi,8sehingga mempunyai peran strategis dalam mewujudkan sistem
6
_____, http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s3-2007 Johanes Ariffin Wijaya, 2006, Bursa Berjangka, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 4-5. 8 Hanafi Sofyan, 2000, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 4. 7
13
perdagangan nasional yang efektif dan efisien.Sebagai pasar yang terorganisasi, transaksi di bursa berjangka hanya dilakukan oleh anggota bursa yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka. Para pengguna bursa berjangka yang bukan anggota bursa berjangka tetapi ingin memanfaatkan bursa berjangka untuk tujuan lindung nilai atas resiko perubahan kurs valuta asing (hedging) atau investasi (spekulasi) harus menjadi anggota bursa berjangka yang berstatus Pialang Berjangka.Bursa berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditas seperti pertanian, perkebunan, pertambangan atau produkproduk finansial seperti mata uang (currency), bahkan indeks seperti indeks saham. Bisnis investasi seperti foreign exchange, pasar index, dan komoditas adalah pasar investasi yang relatif masih baru di negeri ini, dan belum banyak masyarakat di Indonesia menjadi pelaku bisnis di bidang ini. Investasi di bidang Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk investasi di sektor finansial yang sekarang ini lazim disebut sebagai pasar derivatif. A derivative is a financial contract between two or more parties, which is derived from the future value of an underlying asset. Derivative are consist of : Forward contract, Futures Contract, Options Contract, Swaps Transactions.9 Perdagangan berjangka merupakan bentuk investasi masa kini. Pada prinsipnya bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investasi dalam bentuk barang (riil) dan investasi dalam bentuk finansial. Bentuk investasi
9
Y. Kanca Surya, Pengantar Pasar Derivative, Pelatihan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, Hotel Patra Jasa Semarang 18-19 April 2007.
14
finansial juga terdiri dari dua jenis yaitu investasi pada lembaga perbankan dan non perbankan. Perdagangan berjangka merupakan suatu bentuk dan trend investasi masa kini di sektor finansial non perbankan. Keadaan ini akan di tunjukkan dalam bentuk skema tipe investasi di bawah: Finansial Sektor
Pasif
Aktif
Kontrak Investasi kolektif
Reksadana
Pasar Modal
Ekuitas
Pasar Derivatif (Pasar uang & Bursa Komoditi Berjangka) Utang
Forex Indeks Komoditi
Perdagangan pada pasar derivatif yang terdiri dari perdagangan forex, indeks dan komoditas tidak serta merta diperjualbelikan dengan cara yang sama. Perbedaan ini dikarenakan sifat dari komoditi yang diperdagangkan, subyek kontrak, tempat transaksi, mekanisme transaksi dan cara transaksinya. Pada perdagangan forex dan indeks disebut juga Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), sedangkan pada perdagangan komoditi disebut sebagai perdagangan kontrak
15
primer. Perbedaan antara Kontrak Primer dengan Sistem Perdagangan Alternatif dapat dilihat pada tabel berikut: Kontrak Komoditi Primer Komoditas (CPO, karet,
Subjek Kontrak
SPA Finansial (Forex&Indeks)
kopi,dll) Tempat Transaksi
Dalam Bursa
Luar Bursa
Mekanisme Transaksi
Multilateral
Bilateral
Cara Transaksi
Open Out Cry/ Elektronis
Online&Real Time
(online&real time)
Foreign Exchange (forex) adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional.10Bursa valas(valuta asing)merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dengan melibatkan pasar-pasar mata uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.11Pasar valuta asing (forex) tidak selamanya merupakan pasar fisik di mana pambeli dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat, tetapi hanya melakukan hubungan melalui jaringan komunikasi.12Perdagangan forexmerupakan perdagangan yang tidak pernah berhenti sepanjang hari, dan berbeda dengan pasar yang biasa kita 10
_____, http://www.apaituforex.wordpress.com
11
_____, http://www.asiafxonline.com
12
Ahmad Ramdhani, Analisa dan Managemen Resiko Forex Margin Trading, Buku 1, Pojok Bursa FISE UNY, hlm.1.
16
jumpai dimana secara fisik ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka pada pasar forex ini tidak memungkinkan para pelaku pasar untuk saling bertemu setiap saat. Oleh karena itu melalui teknologi informasi dimana jaringan komunikasi yang canggih, hal tersebut dapat terlaksana. Komunikasi yang dimaksud adalah jaringan internet (dunia maya) atau yang sering disebut dengan online system. Perdagangan valasdapat dilakukan oleh pihak yang terdaftar pada atau menjadi anggota Bursa Berjangka yang terdiri dari perusahaan Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka. Nasabah atau investor yang menanamkan modalnya pada perdagangan forex dapat melakukan transaksi di pasar valas (buy atau sell) melalui Pialang Berjangka dengan secara langsung (pribadi) maupun dengan menggunakan jasa wakil pialang dengan sistem online. Dewasa ini penggunaan internet bagi para pelaku bisnis telah menjadi suatu keharusan (mandatory) apabila ingin bersaing di dunia bisnis. Dalam era ekonomi global rentang jarak antara produsen dan konsumen semakin bias, terlebih dalam era digital, produsen dapat menjual produknya ke berbagai negara melalui electronic business, distance selling, e-commers dan online marketing tanpa menghadapi kendala perdagangan (trade bariers) yang kompleks dari negara pembeli.13 Setiap orang dapat melihat berbagai jenis produk yang dijual dan memajang produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sebagai suatu penawaran. Penggunaan internet dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia memiliki peran yang sangat penting bagi kalangan 13
Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.1
17
usaha, sebab aksesnya cepat, penggunaanya mudah, informasinya akurat dan biayanya relatif murah. Kondisi semacam ini sangat menunjang faktor efisiensi dan efektifitas dalam dunia bisnis modern. Investasi sektor riil mengalami keemasan pada empat dekade yang lalu hingga masa-masa menjelang terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1990an. Pada era tersebut, investasi sektor riil seperti sektor properti dan perkebunan banyak digeluti. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1990an telah menyebabkan terjadinya pergeseran trend atau kecenderungan dalam berinvestasi. Menyadari beberapa resiko yang besar juga dapat terjadi pada investasi sektor riil, maka para investor mulai mencari jenis investasi dengan return yang besar dalam tempo yang singkat. Sejak saat itu investasi sektor keuangan (financial) mulai booming dan menjadi trend baru dalam berinvestasi di masyarakat. Pada akhir tahun 1990, tepatnya setelah diundangkannya UndangUndang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi awal bagi munculnya bisnis investasi14 di bidang komoditi yang dalam hal ini adalah forex (foreign exchange) atau yang lebih kita kenal dengan valuta asing. Pada awalnya transaksi jual beli yang dilakukan masih menggunakan sistem konvensional, yaitu melalui DQ (dealing quote). Seiring dengan perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi, transaksi dengan sistem konvensional
14
Aktivitas penempatan modal ke dalam suatu usaha tertentu yang memiliki tujuan untuk memperoleh tambahan penghasilan atau keuntungan.
18
mulai ditinggalkan sebab dipandang tidak efektif yang kemudian beralih dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu melalui online trading system. Transformasi cara berinvestasi yang pada mulanya melalui forex trading konvensional dimana investor harus bersusah payah mendatangi kantor pialang secara fisik, maka pada abad XXI forex trading dilakukan secara online dengan akses yang bersifat real time. Aktivitas forex trading yang dilakukan secara online (forex online trading) benar-benar menjanjikan kecepatan pergerakan yang sangat mobile dan jarak tidak lagi menjadi masalah bagi orang yang mengutamakan kecepatan dan akselerasi serta ketepatan waktu. 15Forex online trading menawarkan sebuah aktivitas berinvestasi yang sangat fleksibel dalam kondisi apapun dan dimanapun. Forex online trading tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi saja, akan tetapi dari aspek biaya (cost), dalam beraktivitas pun akan terpangkas jauh lebih murah dibandingkan dengan forex trading secara konvensional. Trading merupakan tindakan atau kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli dengan obyek valuta asing. Dalam melakukan trading, seorang investor biasanya dibantu oleh pihak-pihak tertentu, antara lain perusahaan berjangka (brokerage). Perusahaan berjangka adalah perusahaan yang berfungsi sebagai mediator atau perantara dalam transaksi jual beli valuta asing di bursa berjangka.
15
Triton Prawira Budi, 2008, Revolusi Investasi di Era Cyber dengan Forex Online Trading, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, hlm.23-24.
19
Suatu brokerage memiliki sejumlah trader yang berfungsi membantu dalam memberikan saran kepada investor secara pribadi apabila investor ingin masuk pasar atau melakukan transaksi. Fenomena forex online trading sangat menarik untuk dikaji baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dari sudut pandang syariah sebab masih banyak orang yang beranggapan bahwa investasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi(PBK) sama halnya dengan perjudian. Transaksi perdagangan berjangka masuk dalam ranah Buku Ketiga Bab II tentang Perikatan (Pasal 1320, 1334) dan Bab V tentang Jual Beli (Pasal 1457, 1458)Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat
sahnya
suatu
perjanjian
terdapat
dalam
Pasal
1320
KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 1334 KUHPerdata menyebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Definisi jual beli menurut Pasal1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mencapai kata sepakat tentang
20
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Ditinjau dari sudut pandang syariah perdagangan berjangka termasuk dalam kategori almasa‟il almu‟ashirah yaitu permasalahan hukum kontemporer karena status hukumnya termasuk masalah ijtihadiyah(tidak terdapat dasar hukumnya dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits). Menyikapi maraknya perdagangan valuta asing (foreign exchange) secara berjangka yang disertai adanya keraguan atas kehalalan dari transaksi perdagangan berjangka, maka pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Fatwa MUI Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) menetapkan bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh serta jenis-jenis transaksi valuta asing yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana diketahui bahwa al-sharf (mata uang) merupakan salah satu jenis komoditi yang juga diperdagangkan secara berjangka, dimana masih menjadi perdebatan mengenai hukum transaksi perdagangan berjangka. Sebagai respon akan kebutuhan perdagangan komoditi yang memenuhi prinsip syariah, maka MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi yang menetapkan bahwa perdagangan berjangka komoditi diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. 21
Perdagangan berjangka komoditi di PT. Millennium Penata Futures dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapunbarang-barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang secara fisiktelah tersedia, namun baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUHPerdata). Pelaksanaan transaksi forex online tradingdi PT. Millennium Penata Futures juga tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam meskipun banyak anggapan bahwa perdagangan uang dalam Islam diharamkan (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002), begitu pula dengan ketidakjelasan (gharar) obyek transaksi, adanya unsur riba serta unsur spekulasi sehingga transaksi ini dianggap sebagai perjudian (masyir). Atas dasar asumsi yang tumbuh di masyarakat tersebut mendorong penulis untuk mengangkat forex online trading sebagai topik utama dalam penulisan tesis. Bukan hanya dari konsep online trading secara umum, penulis juga akan mengkaitkannya dengan perlindungan hukum terhadap investor dan peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap forex online trading. Lebih jauh penulis akan menganalisis potensi penerapan sistem forex online trading dari sisi hukum Indonesia, khususnya terhadap peraturan yang berkenaan dengan perdagangan berjangka komoditi serta prinsip-prinsip syariah.
22
B.
Rumusan Masalah Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah pelaksanaan perjanjian dalam Forex Online Tradingdi PT. Millennium Penata Futures telah memenuhi syaratsahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata? 2. Apakah transaksi Forex Online Tradingyang dilaksanakan di PT. Millennium Penata Futures telah sesuai dengan prinsip Syariahyang disebutkan dalam Fatwa DSN No : 28/DSN-MUI/III/2002?
C. Tujuan Penelitian Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahuiterpenuhinya
syarat
sah
perjanjian
dalamForex
Online
Tradingyang dilaksanakan di PT. Millennium Penata Futures sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 2. Menganalisiskesesuaian transaksi Forex Online Tradingyang dilaksanakan di PT. Millennium Penata Futures dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana Fatwa DSN No : 28/DSN-MUI/III/2002.
D. Manfaat Penelitian Sehubungan dengan masih minimnya literatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (forex), khususnya dari prespektif syariah, maka penulis 23
mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam membuka cakrawala masyarakat mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi (forex), sehingga dapat memberikan nilai lebih bagi penulis dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Teoritis Secara teoritis penulisan hukum yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perdagangan berjangka komoditi. 2. Praktis Secara praktis penulisan hukum yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis di bidang investasi perdagangan berjangka komoditi, khususnya forex.
E. Keaslian Penelitian Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai forex online trading, khususnya yang membahas mengenai “TINJAUAN
YURIDIS
DALAM
PERDAGANGAN
BERJANGKA
KOMODITI (FOREIGN EXCHANGE) MELALUI ONLINE TRADING SYSTEM”(STUDI
DI
PT.MILLENNIUM
PENATA
FUTURES
YOGYAKARTA) belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis tidak menemukan skripsi, tesis ataupun desertasi yang meneliti tentang tema tersebut. Apabila ada penelitian mengenai tema tersebut sebelum penelitian yang penulis lakukan, maka 24
penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang terpisah dari penelitian sebelumnya. Namun demikian penulis menemukan beberapa hasil penelitian dengan obyek penelitian yang sama, yaitu : 1. “Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Bursa Berjangka Komoditas di Indonesia”.16 Tesis ini membahas tentang: Perlakuan pajak atas transaksi yang dilakukan di bursa komoditi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis buat karena pada tesis ini yang ditonjolkan adalah tentang lingkup pengenaan pajak atas perdagangan berjangka; 2. “Perlindungan Hukum Atas Resiko Dalam Kontrak Perdagangan LQ-45 Futures (Perdagangan Indeks Berjangka)”.17 Pada tesis ini mengangkat permasalahan: Resiko yang timbul dalam kontrak perdagangan LQ 45 Futures dan Penyelesaian hukum atau penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan efek serta investor atas resiko yang timbul. Penelitian ini berbeda karena Perdagangan LQ 45 Futures merupakan memperdagangkan saham yang mana berada di bawah pengawasan Bappepam, sedangkan forex berada di bawah pengawasan BAPPEBTI ;
16
Mutaman (9171/PS/MH/02), “Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Bursa Berjangka Komoditas di Indonesia”,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2004. 17 Luqiana (13978/PS/MK/04), “Perlindungan Hukum Atas Resiko Dalam Kontrak Perdagangan LQ-45 Futures (Perdagangan Indeks Berjangka)”,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006.
25
3. “Tinjauan Hukum Kedudukan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Penjamin dalam Penyelesaian Trasaksi Berjangka yang Dibuat oleh Anggota Kliring”.18 Pada tesis ini membahas tentang: a. Peran PT. Kliring dalam menjamin penyelesaian kontrak berjangka yang dibuat oleh anggota kliring; b. Tindakan dalam rangka penjaminan tersebut; c. Hak anggota kliring terhadap PT.Kliring Berjangka apabila terjadi gagal serah atau gagal bayar dalam penyelesaian kontrak berjangka; 4. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perdagangan Saham Syari‟ah Menggunakan Transaksi Margin di Bursa Efek Jakarta”. Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian pengelolaan index saham. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti karena pada tesis ini yang diteliti adalah obyek komoditi yang diperdagangkan yaitu efek/sekuritas, sehingga kewenangan pengawasannya berada pada lembaga yang berbeda (BAPEPAM).19 Hasil penelitian tersebut, penulis gunakan sebagai acuan, pertimbangan serta inspirasi dalam penulisan.
18
Rio Wahyu Jatmiko (97/115767/HK/15047), “Tinjauan Hukum Kedudukan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Penjamin dalam Penyelesaian Trasaksi Berjangka yang Dibuat oleh Anggota Kliring”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2000. 19 Tody Baskoro (00/140471/HK/15574), “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perdagangan Saham Syari‟ah Menggunakan Transaksi Margin di Bursa Efek Jakarta”,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2002.
26
