BAB I PENDAHULUAN. yang akan diancam kemungkinan kemusnahan yang belum pernah terjadi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam masa perkembangan dunia saat ini yang begitu pesat, kita dihadapkan pada suatu keprihatinan akan nasib umat manusia di masa datang yang akan diancam kemungkinan kemusnahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman ini begitu terasa dengan adanya pengembangan senjata konvensional dan nuklir secara besar-besaran oleh negara-negara maju baik secara terang-terangan yaitu dengan adanya percobaan senjata yang dilakukan di areal tertentu maupun secara rahasia yang belum diketahui keberadaannya. Meskipun peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang diketahui bangsa-bangsa di dunia, namun hal ini tidak lantas membuat negaranegara lain di dunia ini berhenti untuk memiliki dan mengembangkan senjatasenjata konvensional dan nuklir, padahal daya hancur persenjataan tersebut disadari betul oleh mereka. Dengan semakin kuatnya integrasi perekonomian antar negara, maka semakin erat pula kaitan antara kepentingan dalam negeri dengan kepentingan regional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kaitan antara keamanan dan stabilitas regional juga semakin erat. Maka tidaklah mengherankan apabila kerjasama regional atau bahkan kerjasama lintas regional, khususnya di bidang keamanan serta pemeliharaan stabilitas telah menjadi kebutuhan yang sngat mendesak.

Universitas Sumatera Utara

Kecenderungan ini sekalipun memberikan suatu indikasi bahwa di dalam era kekuatan ekonomi ini maka pemeliharaan stabilitas sub-kawasan atau bahkan stabilitas kawasan yang lebih luas lagi telah menjadi suatu kepentingan dari semua negara di dalamnya. Dengan demikian sudah semakin jelas bahwa keseimbangan yang melandasi terwujudnya kerjasama keamanan ataupun kerjasama di bidang lain telah muncul sebagai suatu strategi baru dalam hubungan antar negara, menggantikan apa yang disebut perimbangan kekuatan. 4 Melihat gambaran keadaan di atas kiranya sudah waktunyan untuk memikirkan suatu cara terobosan baru dengan lebih memilih pendekatan regionalisme daripada pendekatan universalisme. Pendekatan regionalisme yang dimaksud di sini adalah pembentukan zona damai dan zona bebas nuklir. 5 Pendekatan regionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Internasional.

Asia

Tenggara

sebagai

suatu

kawasan

(region)

mengimplementasikan pendekatan regionalisme ini ke dalam konsep Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) yang dihasilkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971. 6 Seperti tertuang dalam Deklarasi Bangkok (1967), tujuan pokok pembentukan ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya. Dimensi keamanan memang tidak secara eksplisit tertuang dalam deklarasi itu. Namun Pasal 2 Deklarasi Bangkok menyatakan bahwa ASEAN akan berusaha untuk “meningkatkan perdamaian dan 4

Laksamana Muda RM Sunardi, Badan Penelitian dan Pengembangan DEPLU RI, Jurnal Luar Negeri No. 27, Desember 1994, Jakarta, Hal. 75 5 Drs. Syamsu Suryadi,et al, Prospek didirikannya SEANWFZ, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1990, hal 2. 6 Ibid, hal 4


stabilitas kawasan dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antara negara dikawasan serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB”. Pasal 2 itulah yang merupakan landasan pemikiran kerja sama keamanan ASEAN. Pada kenyataannya kerjasama dibidang keamanan diantara negara-negara anggota ASEAN merupakan perpaduan antara kebijakan keamanan nasional masing-masing anggota dengan suatu pengaturan tatanan regional. Doktrin penting yang mendasari hal itu adalah Doktrin Ketahanan Nasional (national resilience) dan Ketahanan Regional (regional resilience). Komponen internal dari doktrin itu pada prinsipnya merupakan upaya membina rasa saling pengertian dan kepercayaan dalam kehidupan antar negara (confidence building measures). Komponen eksternal dari doktrin itu merupakan pengejawantahan semangat kemandirian ASEAN dari campur tangan negara-negara luar kawasan. Di dalam komponen-komponen itu tentu saja terdapat aspek-aspek substanstif, prosedural dan implementatif. Sejauh menyangkut substansi doktrin ketahanan regional itu, negara-negara ASEAN pada umumnya menganggap campur tangan pihak luar dalam masalah internal kawasan sebagai faktor ketidakstabilan. Namun sebagai kumpulan negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik dan militer lebih kecil dibanding kekuatan negara-negara besar, ASEAN, seperti halnya kerjasama antar Negara di kawasan lain, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) pilihan kebijakan, yaitu : pertama, berusaha menolak partisipasi pihak luar sehingga perimbangan kekuatan kawasan tidak berubah; kedua, menerima partisipasi aktor luar yang mendukung stabilitas seraya menolak yang mendorong ketidakstabilan kawasan; dan ketiga, mengajak kekuatan luar ke


dalam institusi pengaturan keamanan kawasan. Dua kebijakan yang disebut pertama merupakan pilihan bagi kalangan realis, sedang yang disebut belakangan memperoleh

dukungan

Dari

para

penganut

mazhab

neoliberal

dan

interdependensi. Kombinasi dari berbagai pilihan kebijakan itulah yang kemudian tertuang dalam substansi ketahanan regional Deklarasi ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) yang disepakati dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur bulan November 1971. Deklarasi ZOPFAN terdiri dari dua bagian pokok, pendahuluan dan dua paragraf pokok. Paragraf pertama menyatakan bahwa negara-negara ASEAN bertekad menjamin pengakuan dan penghormatan atas Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral terlepas dari campur tangan kekuatan luar. Paragraf kedua menyatakan keinginan negara-negara Asia Tenggara memperluas bidang kejasama untuk memupuk kekuatan, solidaritas dan hubungan yang lebih erat dengan sesama negara kawasan. INDONESIA, pada awalnya agak dingin dalam menanggapi konsep ZOPFAN, Indonesia lebih cenderung melihat gagasan keamanan Asia Tenggara melalui konsep ketahanan nasional menuju ketahanan regional. Dalam perkembangannya, konsep ZOPFAN memang kemudian mendapat penyesuaian dengan memasukkan konsep Indonesia tentang ketahanan regional ke dalamnya. Dalam pertemuan Menlu ASEAN ke-16 pada bulan Juni 1983, Indonesia melalui MENLU RI Mochtar Kusumaatmadja, mengusulkan konsep Nucleur Weapon Free Zone sebagai elemen yang melengkapi konsep ZOPFAN.


Dari penjelasan diatas terlihat bahwa dukungan Indonesia terhadap ZOPFAN terutama didasarkan pada prinsip neutrality dalam arti nonaligned, yang tidak menyetujui keberadaan pangkalan militer asing di kawasan ASEAN. Konsep ketahanan nasional diartikan Indonesia sebagai kondisi dimana suatu bangsa yang dapat mengembangkan kekuatan-kekuatan secara nasional untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas maupun kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi didasarkan pada anggapan bahwa keamanan nasional yang sebenarnya terletak pada kepercayaan kepada diri sendiri, ketahanan nasional lebih berorientasi ke dalam, dan sendiri kepada ketahanan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, IPTEK, ideologi dan HANKAM. Dengan demikian membangun ketahanan nasional melalui ketahanan regional berarti membangun kemampuan nasional menghadapi tantangan dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Pembangunan ketahanan nasional adalah usaha mengintegrasikan semua sektor atau aspek kehidupan nasioanl sehingga menjadi kekuatan yang dinamis dan tangguh untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Sehingga secara hokum penerapan jurisdiksi bangsa di wilayah sendiri bisa lebih terjamin. MALAYSIA, yang merupakan pencetus gagasan ZOFPAN menggariskan netralitas Asia Tenggara dengan jaminan negara-negara besar. Ide dan konsep netralitas ini kemudian dikembangkan dengan menjelaskan bahwa Malaysia melihat gagasan itu sebagai rencana jangka panjang.


Gagasan ini dijabarkan kembali lebih lanjut pada Oktober 1971 yang membahas kedua tingkat pelaksanaan ZOPFAN. Pada tingkat pertama, Negara Asia Tenggara harus saling menghormati kedaulatan dan integrasi territorial masing-masing, dan tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengancam keamanan negara lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Tingkat kedua, negaranegara besar seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Republik Rakyat Cina (RRC) harus dapat menyetujui Asia Tenggara sebagai suatu daerah netral dan harus menciptakan instrumen pengawasan bagi penjaminan netralitas Asia Tenggara dalam pertarungan kekuatan internasional. THAILAND, posisi resmi tentang ZOPFAN yang dikeluarkan agak berbeda dengan apa yang diutarakan Indonesia dan Malaysia. Thailand walaupun ikut menandatangani deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971, namun dalam posisi resminya seperti yang dikatakan oleh Dr. Thanat Khoman menyatakan bahwa “kami tidak melihat suatu alasan untuk melepaskan, untuk sementara waktu kewajiban-kewajiban kami adalah persetujuan yang sudah ada, paling tidak sampai prospek perdamaian, kebebasan dan netralitas dapat dijamin penuh”. Bagi Thailand, posisi mereka mengenai keamanan regional adalah mengikuti politik luar negerinya yang cenderung pragmatis, artinya negara itu akan melibatkan diri dalam setiap bentuk kerjasama regional yang bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Posisi Thailand di saat terakhir seperti yang dinyatakan dalam KTT Singapura, masih memilih adanya jaminan negara-negara besar di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Thailand baik politik maupun


hukum nasionalnya belum terlihat dalam konsep baik pembentukan ZOPFAN maupun SEANWFZ. Sikap SINGAPURA, mengenai keamanan regional juga menunjukkan perbedaan yang besar dengan apa yang ditampilkan negara-negara ASEAN lainnya singapura menganggap penting mempertahankan pengaruh militer negaranegara besar si Asia Tenggara selama mungkin, karena itu Asia Tenggara tetap menjadi perhatian negara-negara besar sehingga ide perkembangan kekuatan di kawasan ini dapat di pelihara. Berbeda dengan sikap Thailand yang mengandalkan pada satu atau dua kekuatan Negara besar yang paling kuat. Singapura memilih konsep Balance of Presence. Akibanya tidak mengherankan jika Singapura adalah pendukung kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan ini. Menurut Singapura apakah tidak lebih baik bilamana dalam rangka membuat kerjasama yang lebih luas, misalnya menjadi tingkat Asia-Pasifik. Singapura lebih lanjut mempertanyakan apakah ZOPFAN bisa menjadi keamanan di Asia Tenggara. Jadi disini terlihat bahwa pada dasarnya Singapura kurang berperan dalam usaha pembentukan ZOPFAN maupun SEANWFZ, maka oleh karena itu pengaruh hukum nasional dari Singapura terhadap konsep ZOPFAN dan SEANWFZ hanya penandatanganan saja. FILIPINA, sebagai negara kepulauan yang terletak lebih jauh dari daratan Asia Tenggara, menganggap dirinya jauh dari ancaman. Apalagi pangkalan Amerika Serikat merupakan jaminan baginya terhadap setiap bentuk ancaman dari luar. Masalah-masalah domestik yang dihadapi Filipina mulai dari persoalan


gerilya komunis Moro, dan kini masalah kesulitan ekonomi, menyulitkan pemerintah untuk cukup memberikan perhatian yang cukup atas masalah-masalah eksternal. Kini, setelah tidak adanya pangkalan militer Amerika Serikat, Filipina hampir secara otomatis mendukung gagasan netralitas Asia Tenggara, seperti pandangan Malaysia dan Indonesia. Di kalangan negara-negara INDOCINA sendiri, pandangan mereka mengenai gagasan netralitas sebetulnya juga tidak sama satu dengan lainnya. Dan pergeseran sikap serta pandangan tentang ide ini juga terjadi seiring dengan perubahan situasi internasional dan perubahan kondisi internal di masing-masing negara. Di akhir tahun1970-an dpengaruhi oleh persaingan antar negara komunis, negara-negara Indocina mulai melirik ASEAN, terutama untuk mendapatkan dukungan ASEAN dalam konflik China-Vietnam. Vietnam saat itu bersedia berkompromi tentang ZOPFAN. Pada perkembangan berikutnya, ketika pasukan Uni Sovyet ditarik mundur, Vietnam menganggap dominasinya di Kamboja menjadi yang semakin berat. Hubungan dengan negara-negara ASEAN juga mulai menunjukkan perbaikan. Pada bulan Januari 1989, Vietnam menerima Deklarasi Kuala Lumpur sebagai basis untuk diskusi dengan ASEAN mengenai usaha menciptakan kestabilan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1985 ketiga negara Indocina tersebut menyambut baik gagasan ZOPFAN dan SEANWFZ.


Melihat keadaan-keadaan diatas dapat dilihat sedikit banyak keadan nasional dari negara-negara di Asia Tenggara termasuk hukum nasional masingmasing negara di Asia Tenggara mempengaruhi konsep ZOPFAN maupun SEANWFZ. Dengan demikian ZOPFAN merupakan suatu strategi akbar (grand Strategy) untuk membina ketahanan regional dan untuk membebaskan diri dari campur tangan pihak luar, baik dengan menggalang kekuatan intra kawasan maupun mengatur keterlibatan negara-negara luar kawasan dalam masalah kawasan. Di dalamnya tertuang berbagai langkah prosedural dan strategis untuk memenuhi tuntutan tersebut yang secara keseluruhan bukan hanya memusatkan pada pelucutan senjata atau pencegahan proliferasi nuklir, melainkan juga kerjasama-kerjasama politik, ekonomi dan fungsional lainnya. Komponen prosedural dalam rezim keamanan ZOPFAN menyerupai pengertian strategi dalam kalkulasi penangkalan norma tingkah laku untuk menyelesaikan pertikaian melalui jalur diplomasi seperti tertuang dalam Treaty of Amity an Cooperation dan ASEAN Concord (1976) adalah langkah normatif untuk itu. Langkah strategis yang kemudian tertuang dalam program aksi ZOPFAN, menggarisbawahi pentingnya pembentukan suatu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Berbeda dari komponen prosedural yang lebih menitikberatkan pada unsur normatf, komponen strategis beranjak dari kalkulasi pemanfaatan sumber daya regional secara optimal untuk menjawab masalah-masalah keamanan. Secara teoritis, pilihan yang tersedia adalah strategis mobilisasi sumber


daya regional untuk memenuhi tuntutan keamanan regional itu sendiri atau menjalin aliansi dengan negara besar di luar kawasan. Di masa lalu, menjalin aliansi dengan negara besar merupakan opsi sebagian besar negara Asia Tenggara, Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia dengan cara terikat dalam pengaturan keamanan bersama dengan negara-negara barat. Amerika Serikat merupakan aktor luar kawasan yang karena pengaturan keamanan itu memberikan “payung nuklir” (nuclear umbrella). Berakhirnya Perang dingin telah meruntuhkan sebagian besar logika yang mendasari pilihan seperti itu. Faktor ini menghidupkan kembali upaya pengejawatan ZOPFAN melalui pembentukan suatu kawasan bebas senjata nuklir. 7 Sejalan dengan konstalasi politik yang terjadi maka pada tahun 1983, ASEAN mengembangkan konsep Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEA NWFZ) yang dihasilkan di Bangkok Thailand sebagai komponen dari ZOPFAN. SEA NWFZ ini sebagai sumbangan melalui kerjasama regional bagi dunia internasional untuk mengurangi senjata nuklir. Selain itu SEANWFZ ini merupakan tahap awal menuju zona damai yang lebih luas seperti yang dikehendaki oleh ZOPFAN. 8 Indonesia sendiri sebagai anggota ASEAN termasuk salah satu pemrakarsa dari SEA NWFZ bersama-sama dengan Malaysia sudah menunjukkan kesungguhan dalam usaha pembentukan zona damai ini dengan meratifikasi traktat SEA NWFZ pada tanggal 2 April 1997 dengan UU no 9 tahun 1997. 7

Bantarto Bandoro (penyunting), Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1996 hal 133-135. 8 Prof. DR. Djuwono Sudarsono, et al, Peranan Indonesia di Asia Tenggara dalam Mewujudkan Gagasan ZOPFAN dan SEA NWFZ pada Periode Pasca Perang Dingin, Universitas Indonesia, Depok, 1993, hal 5.


Maka dengan melihat

keadaan-keadaan seperti di atas, Penulis

memutuskan untuk membuat suatu judul skripsi yaitu “Implementasi dan Implikasi Terhadap Pemberlakuan Zona Bebas Senjata Nuklir di ASEAN pada Umumnya dan Indonesia pada Khususnya”. Adapun yang menjadi latar belakang penulis untuk memilih judul tersebut adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan mempelajari usaha-usaha ASEAN dalam rangka mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan Damai, Bebas dan Netral. 2. Untuk mempelajari dan memahami cita-cita dari pembentukan ZOPFAN. 3. Untuk mempelajari dan memahami hubungan antara ZOPFAN dengan SEA NWFZ. 4. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana aspek Hukum Organisasi dan SEA NWFZ. 5. Untuk mempelajari dan memahami penerapan SEA NWFZ di Indonesia, apakah masih efektif atau tidak.

B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan pemikiran di atas, permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kedudukan dan pengaturan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara setelah era pasca perang dingin?


2. Bagaimanakah efektivitas traktat SEA NWFZ itu di Indonesia setelah di ratifikasi pada tanggal 2 April 1997 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997? 3. Bagaimanakah implikasi hukumya serta implementasinya di Indonesia dan diantara negara-negara anggota ASEAN?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengatur kedudukan dan pengaturan Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara setelah era pasca perang dingin. 2. Untuk mengatur efektivitas traktat SEA NWFZ itu di Indonesia setelah di ratifikasi pada tanggal 2 April 1997 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997. 3. Untuk mengatur implikasi hukumya serta implementasinya di Indonesia dan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat secara teoritis, yakni untuk pengembangan studi ilmu hukum selanjutnya khususnya di bidang Hukum Internasional yaitu Hukum Organisasi Internasional. Serta penulis berharap agar hasil penulisan skripsi ini dapat menambah khasanah kepustakaan Hukum Organisasi Internasional. 2. Manfaat secara praktis, yakni menjadi sumbangsih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ZOPFAN dan SEANWFZ serta implikasinya bagi


Indonesia secara khusus setelah ratifikasi dan negara-negara ASEAN pada umumnya. 3. Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini juga adalah untuk menyelesaikan masa pendidikan penulis. Dan tentunya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakulltas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. KEASLIAN PENULISAN Sehubungan dengan judul skripsi ini, maka telah dilakukan pemeriksaan di arsip yang ada pada Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, judul skripsi di atas tidak ada yang sama dengan judul skripsi lainnya baik yang ditulis sekarang maupun yang terdahulu. Dengan

demikian

judul

skripsi

ini

adalah

asli

dan

dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN Ditinjau dari judulnya maka mengandung makna sebagai berikut: Implementasi, Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementasi" (mengimplementasikan) berarti “to provide means for

carrying out; to give

practical effec to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat

sesuatu).

Pengertian

yang

sangat

sederhana

tentang


implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. 9 Implikasi mengandung makna keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan,tetapi tidak dinyatakan. 10 Pemberlakuan

mengandung

makna

proses,

cara,

perbuatan

memberlakuan. 11 Zona Bebas Senjata Nuklir adalah kawasan tertentu di negara-negara yang berkomitmen untuk tidak memproduksi, memperoleh, tes, atau memiliki senjata nuklir. Saat ini terdapat lima zona, dengan empat di antaranya mencakup seluruh bumi belahan selatan. Daerah-daerah yang termasuk dalam perjanjian NWFZ meliputi: Amerika Latin (tahun 1967, Treaty of Tlatelolco), Pasifik Selatan (tahun 1985, Treaty of Rarotonga), Asia Tenggara (tahun 1995, Treaty of Bangkok), Afrika (tahun 1996, Treaty of Pelindaba) dan Asia Tengah (tahun 2006, Treaty of Semipalatinsk). Pasal VII dari The Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT), yang 9

Http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-danmonitoring-kebijakan.pdf. 10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. 11 Ibid


mulai berlaku tahun 1970, menegaskan hak negara-negara tertentu untuk mendirikan

zona

bebas

senjata

nuklir. Majelis

Umum

PBB

kembali

menegaskannya pada tahun 1975 dan menjabarkan kriteria untuk zona tersebut. Di dalam perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir, negara-negara tersebut dapat menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. 12 ASEAN

( Association

of

Southeast

Asia

Nations)

merupakan

sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan

kebudayaan

negara-negara

anggotanya,

serta

memajukan

perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. 13 Umum

mengandung arti mengenai seluruhnya atau semuanya; secara

menyeluruh; tidak menyangkut yg khusus (tertentu) saja; untuk orang banyak; (untuk orang) siapa saja: khalayak ramai; tersiar (rata) ke mana-mana; (sudah) diketahui orang banyak. 14 Khusus mengandung arti khas; istimewa; tidak umum. 15

12 13 14 15

Http://www.armscontrol.org/factsheets/nwfz. Http://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN. Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit. Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.


F. METODE PENULISAN Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data dan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini, dan agar suatu penulisan mempunyai suatu manfaat, maka penulis merasakan perlu adanya suatu metode tertentu yang dipakai dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan dari penulisan itu sendiri. Di dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data yang bersumber dari perpustakaan, berbagai literatur dan berbagai media informasi yang ada, yang mengangkat permasalahan khusus mengenai judul skripsi ini. Dengan melakukan suatu metode penggabungan data-data yang telah diperoleh melalui library research, yaitu dengan menggunakan buku-buku, literatur-literatur, data-data dari berbagai media informasi yang dapat mendukung selesainya penulisan skripsi ini. Maka dengan demikian diharapkan dengan metode penggabungan pengumpulan data ini dapat membantu penulis dalam memahami permasalahan yang diangkat dan menjadi landasan pemikiran penulis dalam menganalisa permasalahan tersebut. Kiranya diharapkan tujuan untuk mendapatkan kebenaran akan jawaban yang sesungguhnya dari permasalahan yang telah penulis angkat dalam skripsi ini dapat tercapai dengan baik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk menguraikan rangkaian materi dari skripsi ini penulis berusaha membuat suatu model-model penulisan sehingga menjadi suatu sistematika dari


skripsi ini. Tujuan dari penentuan model-model tersebut adalah untuk mempermudah penguraiannya dan sekaligus pula untuk pemahamannya. Oleh karena itu penulis membagi skripsi ini ke dalam 5 Bab dan dilengkapi dengan sub-sub bab dari setiap babnya, yakni sebagai berikut: BAB I:

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis hendak menguraikan beberapa uraian hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II:

TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA NUKLIR Pada bab ini penulis mencoba menyampaikan dan menguraikan tentang sejarah penggunaan senjata nuklir, pengertian senjata nuklir internasional, ruang lingkup senjata nuklir serta tujuan penggunaan senjata nuklir.

BAB III:

TINJAUAN TENTANG ZONA BEBAS SENJATA NUKLIR DI KAWASAN ASIA TENGGARA Pada bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu: Latar Belakang Lahirnya Zona Bebas Senjata Nuklir di Kawasan Asia Tenggara, Pengertian

Tentang

Zona

Bebas

Senjata

Nuklir,

Tujuan

Pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir di Kawasan Asia Tenggara, Elemen-Elemen Bagi Pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir di Kawasan Asia Tenggara.


BAB IV:

IMPLEMENTASI

DAN

IMPLIKASI

TERHADAP

PEMBERLAKUAN ZONA BEBAS SENJATA NUKLIR DI KAWASAN ASEAN PADA UMUMNYA DAN INDONESIA PADA KHUSUSNYA Pada bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu: Hubungan Zopfan dengan SEA NWFZ, Ratifikasi Indonesia Terhadap SEA NWFZ, Implikasi Penerapan SEANWFZ bagi Negara-negara ASEAN Pada Umumnya dan Indonesia Pada Khususnya, Implementasi Penerapan SEANWFZ di ASEAN dan Indonesia . BAB V:

PENUTUP Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, maka pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. yang akan diancam kemungkinan kemusnahan yang belum pernah terjadi

Recommend Documents