1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Koperasi lahir pada permulaan abad ke 19 (sembilan belas), sebagai reaksi terhadap sistem revolusi industri dan penerapan sistem kapitalis, pada saat itu ada sebagian kelompok yang menguasai kehidupan perekonom ian yaitu mereka yang memiliki uang atau modal baik di pedesaan maupun di perkotaan. Koperasi dipergunakam oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama buruh yang berpenghasilan sangat kecil dengan tujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik modal yang menyebabkan ekonominya semakin melemah. Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonom i masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Koperasi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menggerakkan K operasi dibutuhkan keterampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan keaktifan dari anggota yang terlibat dalam Koperasi saat ini dan mendatang. M ohammad Hatta dalam bukunya The Cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa
2
Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. M enggerakkan
perekonomian
1
kerakyatan
sebagaimana
tercantum
dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa ―Perekonomian disusun sebagai
usaha
bersama
berdasarkan
atas
asas
kekeluargaan‖,
dapat
disim pulkan bahwa demokrasi ekonom i yang dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan anggota dan yang menjadi utama adalah kemakmuran anggota bukan orang lain yang tidak tergabung dalam kepemilikan tersebut usaha yang cocok dengan asas k ekeluargaan adalah Koperasi. Hampir setiap orang tahu K operasi tetapi tidak mengetahui secara jelas mengenai sistem yang dipergunakan dalam menjalankan bentuk usahanya. Inisiatif membentuk suatu Koperasi Simpan P injam (KSP) umum nya bermula dari sekelompok orang yang merasa punya kepedulian dan permasalahan ―kesulitan ekonom i‖ dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kepedulian untuk mengatasi kesulitan hidup yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong inilah menjadi landasan dan ciri khas dari K operasi. Kondisi ini terus berjalan sepanjang orang- orang yang tergabung didalamnya memahami keberadaan mereka satu sama lain. M emahami tujuan K operasi sesungguhnya, ada rasa kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan kerja sama dari sesama anggota K operasi.
1
H.Budi Untung, 2005, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, hlm. 19.
3
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 U ndang- Undang N omor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), ―K operasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonom i rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan‖. Hal ini dipertegas dalam P asal 2 U U Perkoperasian yaitu ―Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan berdasarkan atas asas kekeluargaan‖. A sas kekeluargaan yang dimaksud adalah, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi Indo nesia pertama- tama harus melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu, dalam
rangka mencapai
kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling membantu.
2
Salah satu jenis Koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi S impan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan- tabungan para anggota secara teratur dan terus- menerus untuk kemudian dipinjamkan pada para anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
3
Kondisi ini
berjalan dari waktu kewaktu dan mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Para penggerak menyadari bahaw a pengorbanan yang dilakukan adalah semata dengan tujuan utama untuk melayani sesama.
2
Revrisond Baswir, 2010, M anifesto Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.
30. 3
Ninik W idiyanti, Sunindhia,Y.W , 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia Cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.
4
Berlandaskan pada ajaran Friedrich Wilhelm Raiffeissen seorang Walikota Flammersfield di Jerman yang membentuk koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan koperasi dan dibimbing berdasarkan prinsip menolong diri sendiri, mengelola diri sendiri dan mengawasi diri sendiri.
4
Walikota
tersebut berkesimpulan ―bahwa kesulitan kaum miskin hanya dapat diatasi oleh kaum miskin itu sendiri dengan cara mengumpulkan modal secara bersama- sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama‖.
5
Di Indonesia bentuk koperasi kredit tersebut dipelopori oleh seorang misionaris Karl Albrect, SJ yang menjabat Ketua Delegatus Sosial ( Delsos) Keuskupan A gung Jakarta, mendalami konsep Credit Union (CU) dan 6
mempelajari apakah dapat diterapkan di Indonesia. Berawal dengan konsep memberikan penyadaran
kepada masyarakat melalui kursus dasar Credit
Union
perwakilan
(CU)
kepada
guru,
dosen,
mahasiswa,
dan
organisasi/lembaga swadaya masyarakat. Karena ajaran ini dianggap baik maka semakin berkembangnya Credit Union (CU) dan menyebar hingga ke Kalimantan Barat khususnya di kota Pontianak. Credit U nion (CU) berkembang
karena
dipengaruhi
oleh
kebutuhan
perbaikan
ekonomi
masyarakat, pengaruh tradisi dan kebudayaan- kebudayaan setempat. Credit U nion berasal dari 2 (dua) kata, yaitu Credit dan Union. Credit dalam bahasa Latin adalah Credere artinya saling percaya. Sedangkan U nion
4
Tiktik Sartika Partomo, 2009, Ekonomi Koperasi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22. Tim Penyusun, 2014, Buku Pendidikan Dasar, CUKB, Pontianak, hlm. 8. 6 Edi V. Patebang, Yogi Aleksander, 2015, Jalan M eraih Kesejahteraan, CU Khatulistiwa Bakti, Pontianak, hlm. 16-17. 5
5
(unio) berarti kumpulan. Jadi Credit Union artinya kumpulan orang- orang yang saling percaya.
7
Saat ini istilah Credit U nion (CU) belum menjadi
bagian dalam peristilahan perkoperasian Indonesia namun diterima oleh masyarakat setempat dan dikenal dengan istilah lain yaitu koperasi kredit. D i dalam UU Perkoperasian tidak di kenal istilah koperasi kredit tetapi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). M asyarakat di Kalimantan Barat mengenal K operasi Credit Union (CU) sebagai lembaga keuangan bukan Bank yang keberadaannya memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat untuk meningkatkan perekonom ian hingga ke pelosok daerah yang tidak terakses oleh perbankan. Sejauh ini Bank hanya berada di tingkat Kecamatan, sementara banyak mas yarakat memiliki
uang dari
penghasilannya
namun tidak ada
tempat untuk
menyimpan yang dirasa aman dalam bentuk lembaga keuangan. Dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya yang dilakukan oleh Koperasi Credit Union (CU) yaitu menyediakan fasilitas sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan dan meminjam serta diyakini dengan menjadi anggota Koperasi Credit Union (CU) dapat meringankan beban apabila mengalami kesulitan keuangan, dalam keadaan sakit bahkan ketika anggota mengalami musibah meninggal dunia sehingga apabila anggota Koperasi memiliki pinjaman dalam jumlah tertentu tidak dibebankan kepada pihak ahli waris untuk membayar pinjaman tersebut.
7
M unaldus, et al., 2012, Credit Union: Kendaraan M enuju Kemakmuran (Praktik Bisnis Sosial M odel Indonesia), Elex M edia Komputindo, Jakarta, hlm. 3
6
Koperasi Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti adalah salah satu koperasi primer yang berkembang di Kalimantan Ba rat. Berdasarkan Pasal 1 (1) akta Anggaran Dasar Koperasi N omor 20 yang dibuat oleh Notaris Budi Perasetiyono, SH di Pontianak menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut bernama Koperasi Kredit Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti (selanjutnya disebut K operasi CUKB). Dalam usaha simpan pinjam yang diberikan kepada anggota adalah bisnis yang berkaitan dengan keuangan yang merupakan bisnis berisiko. Pada satu sisi akan mendapatkan keuntungan apabila dikelola dengan baik, sebaliknya akan menjadi p enuh risiko karena segala kegiatannya menggunakan dana titipan dari anggota. Dengan demikian diperlukan infrastruktur manajemen keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara anggota yang menyimpan dan anggota yang melakukan pinjaman pada koperasi tersebut. Sebelum memberikan pinjaman, K operasi CU KB terlebih dahulu menganalisa permohonan dari anggota yang akan melakukan
pinjaman
dengan menggunakan analisis yang berlaku di Koperasi CUKB . Kemudian dibuatlah suatu perjanjian pinjam meninjam secara tertulis antara koperasi sebagai kreditur dan anggota yang menerima pinjaman sebagai debitur berupa perjanjian pinjam meminjam di bawah tangan dengan jaminan simpanan anggota itu sendiri. Selain itu, K operasi CUKB menggunakan jasa notaris untuk membuat akta perjanjian pinjam meminjam secara notariil dan diperlukan jaminan berupa benda dengan nilai ekonomis yang stabil, mudah diawasi, dan memiliki kepastian hukum serta mudah dalam pelaksanaan
7
eksekusinya hal ini diberlakukan berdasarkan tingkat risiko kredit yang diberikan. Pemberian modal usaha masyarakat ekonomi lemah dengan prosedur mudah sederhana serta jaminan yang tidak terlalu memberatkan masyarakat sangat membantu masyarakat khususnya membuat masyarakat lebih tertarik meminjam uang di Koperasi. Dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, koperasi lebih memasyarakat, dengan syarat-syarat yang mudah, bunga rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam , di dalam perjanjian pinjam meminjam kopersi tentunya tidak terlepas dari jaminan, agar pihak koperasi yakin debitur benar -benar akan melunasi utangnya. Selain itu pula dari bunga yang dibayarkan kepada Koperasi akan
kembali kepada anggota berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dan dibukukan pada setiap
akhir tahun buku. Hal ini juga menjadi salah satu
penyebab masyarakat memilih menjadi anggota Koperasi. M elihat dari praktek di lapangan penulis menyimpulkan adanya kaitan antara asas kekeluargaan sebagai dasar asas koperasi dan prinsip kehati hatian yang diterapkan dalam pemberian pinjaman di Koperasi CUKB. Tingginya kredit macet Non Perform ing Loan (NPL) juga mempengaruhi perkembangan dunia perkoperasian jika tidak disiasati dengan teknik dan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan pemberian pinjam an pada koperasi dan pemahaman anggota terhadap keberadaan K operasi itu sendiri. Dengan demikian dalam memberikan pinjaman tidak hanya melihat dari kepercayaan saja, tetapi dapat diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek dari usaha anggota.
8
Penulis berharap dapat menemukan implementasi yang dipergunakan dalam penerapan asas kekeluargaan dan penerapan prinsip kehati- hatian dalam perjanjian kredit pada koperasi, guna menjadikan informasi dan pelajaran bagi K operasi S impan Pinjam (KSP) di kemudian hari. Penulis telah melakukan pra penelitian dan semakin memperkuat latar belakang penulis
ingin meneliti
menyusunnya
dalam
KEKELUARGAAN
lebih lanjut mengenai tesis
DAN
yang
berjudul:
PRINSIP
permasalahan ini ”PENER APA N
KEHATI-HATIAN
dan
ASAS
DAL AM
PERJAN JIAN PINJAM MEMIN JAM D I KOPERASI CREDIT UNIO N (CU) KHATULISTIW A
BAKTI KANTOR
PELAYANAN
IMAM
BONJOL PONTIANAK.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjam an di Koperasi CUKB? 2. Faktor apa saja yang menjadi dasar perjanjian pinjam meminjam menggunakan akta notariil pada Koperasi CUKB?
C. Tujuan Penelitian M engacu pada pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
9
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati- hatian dalam memberikan pinjam an di Koperasi CUKB. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi dasar perjanjian pinjam meminjam menggunakan akta notariil pada Koperasi CUKB .
D. Keaslian Penelitian Setelah penulis melakukan penelusuran dalam katalog Perpustakaan Fakultas Hukum U niversitas Gadjah M ada, kemudian melihat secara cermat dan teliti dalam kumpulan disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan penelitian dosen, penulis meyakini bahwa belum ada satupun penelitian yang dilakukan terkait dengan penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati- hatian dalam pemberian pinjaman. Beberapa tesis yang berkaitan dengan prinsip kehatihatian dalam memberikan kredit diantara : 1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit
pada PT
(Persero) Permodalan Nasional M adani Tbk Cabang Yogyakarta, yang dilakukan oleh Ananto Prasetyo W ijanarko, dengan rum usan masalah:
8
a. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh
PT (Persero) Permodalan M adani Tbk cabang
Yogyakarta?
8
Ananto Prasetyo W ijana rko, 2013, Penerapan Prinsip Kehati -Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada PT. (Pe rsero) Permodalan Nasional M adani Tbk. Cabang Y ogyakarta, Tesis, Program Studi M agister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas G adjah M ada, Yogyakarta, hlm. 4.
10
b. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh PT (Persero) Permodalan M adani
Tbk
Cabang
Yogyakarta
untuk
meminimalisasi
Non
Performing Loan (NPL)? Dengan hasil penelitiannya, yaitu: PT (Persero) Permodalan Nasional M adani Tbk Cabang Yogyakarta menerapkan Character, Capacity, Capital dan Condition of Ec onom ic serta monitoring terhadap laporan keuangan dan kegiatan usaha debitur secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan untuk colleteral, pelaksanaan penilaian kualitasnya diperketat. U paya yang dilakukan PT (Persero) Permodalan Nasional M adani Tbk Cabang Yogyakarta untuk meminimalisasi Non Performing Loan (NPL) dengan melakukan batas maksimum pemberian kredit dengan melihat kondisi debitu r dari sisi keamanan dalam penilaian Capacity dan Condition of Economic. 2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Payroll PT. Bank M andiri Yogyakarta, 2014, yang dilakukan oleh Linda Hindriyani, dengan rumusan masalah:
9
a. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan B ank dalam pemberian kredit kepada nasabah? b. Bagaimana penyelesaian atas terjadinya kredit macet pada nasabah Payroll PT Bank M andiri? Dengan hasil penelitiannya, yaitu: Penyaluran kredit tanpa agunan kepada nasabah Payroll telah dilaksanakan oleh Bank M andiri dengan 9
Linda Hindriyani, 2014, Pelaksanaan Prinsip Kehati- Hatian Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Payroll PT. Bank M andiri Yogyakarta, Tesis, Program Studi M agister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah M ada, Yogyakarta, hlm. 8.
11
berpedoman kepada prinsip kehati- hatian. Penilaian dan analisis dilakukan secara mendalam terhadap aspek-aspek kredit itu sendiri yang dikenal dengan formula 5C atau The Five C's of Credit. Upaya penyelesaiannya apabila terjadi kredit macet pada nasabah payroll PT Bank M andiri dengan cara sebagai berikut: nasabah yang tidak menyetorkan dana sampai batas waktu 1 (satu) bulan tagihan maka petugas akan datang ke kantor nasabah untuk me lakukan penagihan, apabila sudah dilakukan penagihan tapi tetap tidak disetor maka akan menunggu bulan berikutnya. Bila sudah 2 (dua) kali pendebetan dana tidak cukup maka Bank M andiri melalui bagian Collector akan melakukan penagihan terus ke nasabah. 3. Tinjauan Tentang The Five C’S Of Credit Dalam Perjanjian Kredit UM KM Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta, 2014, rumusan masalah:
yang dilakukan oleh Henry Drajad Wibow o, dengan 10
a. Bagaimana pelaksanaan The Five C'S of Credit dalam perjanjian kredit UM KM di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta? b. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah karena implementasi The Five C'S of Credit dalam perjanjian kredit UM KM di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta? 10
Henry Dra jad W ibowo, 2014, Tinjauan Tentang The Five C'S Of Credit Dalam Perjanjian Kredit UM KM Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta , Tesis, Progra m Studi M agister Kenota riatan Fakultas H ukum Universitas Gadjah M ada, Yogyakarta , hlm. 7.
12
Dengan hasil penelitiannya, yaitu: P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah
Cabang
Surakarta
dalam
memberikan
UM KM
melaksanakan five c's of credit. Hal ini berarti bahwa hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang- U ndang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang N o 7 Tahun 1992 tentang P erbankan yang diwujudkan dengan fives C'S of credit merupakan kontrol sosial dalam pelaksanaan pemberian UM KM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta. Dalam perjanjian kredit UM KM , PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta senantiasa melaksanakan The Fives C'S Of Credit Analysis yang merupakan ukuran
kemampuan
penerima
kredit
untuk
mengembalikan
pinjamannya. Analis kredit memeriksa daftar hitam Bank Indonesia (BI Checking) untuk melihat kolektibilitas kredit/ tingkat kesehatan kredit debitur. Analis kredit juga melakukan trade checking yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis pemohon kredit, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi mengenai reputasi, etika, jenis usaha, dan perilaku bisnis calon debitur.
Berdasarkan uraian di atas, m aka penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu hal ini dikarenakan penelitian terdahulu berkaitan dengan perbankan bukan berkaitan dengan bidang perkoperasian. Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang asli.
13
E. Manfaat Penelitian Hasil
penelitian nantinya
berupa
kesimpulan-
kesimpulan yang
mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan manfaat yang mencakup 2 (dua) hal, yaitu : 1. M anfaat secara teoritis : Dapat memberikan masukkan pemikiran dalam
perjanjian,
khususnya perjanjian pinjam meminjam pada koperasi. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dan saran serta kajian informasi yang bersifat ilmiah guna penyempurnaan ilmu perkoperasian dalam m emberi pinjaman di masa yang akan datang. 2. M anfaat secara praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan Koperasi Credit U nion (CU) Khatulistiwa Bakti dalam memberikan pinjaman pada anggotanya dan untuk kepentingan K operasi Simpan Pinjam (KSP) modern yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.
