BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Persaingan Perekonomian saat ini yang semakin meningkat dalam dunia usaha menuntut perusahaan mempunyai keunggulan bersaing (Competitive Advantage) untuk terus bisa berkompetisi, tidak sedikit perusahaan yang terhenti laju
operasionalnya
karena
tidak
mampu
mempertahankan
eksistensi
perusahaannya padahal tujuan sebuah perusahaan dalam perekonomian adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan mengembangkan kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Melalui pembangunan keunggulan di bidang tertentu, perusahaan dapat menarik customer untuk memilih produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Manajemen perlu mempelajari lebih mendalam sumber daya yang dapat diandalkan untuk dapat bersaing di lingkugan bisnis yang kompetitif, dan meletakkan leverage pada sumber daya yang mampu menempatkan perusahaan pada daya saing dalam jangka panjang. Sumber daya manusialah yang memiliki kemampuan untuk menjadi faktor pembeda perusahaan dalam persaingan melalui kemampuannya menerapkan pengetahuan dalam pekerjaan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan suatu alat yang dapat membantu dalam hal pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan dan agar kinerja maksimal perusahaan dapat tercapai dengan baik, yaitu dengan adanya pelaksanaan audit internal.
1
2
Skandal akuntansi telah berkembang secara luas, seperti halnya di Amerika Serikat. Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA (United States of America) kecurangan akuntansi yang menimpa Enron menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Dampak dari kecurangan tersebut sangat besar dan telah merugikan banyak pihak. Skandal akuntansi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian bagi Enron sebesar US$50 miliar, ditambah lagi kerugian investor sebesar US$32 miliar dan ribuan pegawai Enron harus kehilangan dana pensiun mereka sekitar US$1 miliar. Indonesia sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, juga terkena wabah meluasnya kasus skandal akuntasi. Pada tahun 2011 skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) adalah 3.0 dan menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur tingkat korupsinya (Transparancy International, 2011). Maraknya skandal kecurangan akuntansi di Indonesia dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD (Soselisa dan Mukhlasin, 2008). Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN merupakan pelaku bisnis yang dominan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun rata-rata kineja operasionalnya masih belum sesuai dengan harapan, namun perannya dalam perekonomian masih sangat besar. Kebutuhan publik akan listrik, bahan bakar, telekomunikasi, bahan pangan, dan perbankan sebagian besar masih dikerjakan oleh BUMN.
3
Dalam kurun waktu 2008 – 2009 meskipun terdapat BUMN berskala besar yang memperoleh laba akan tetapi masih terdapat sejumlah BUMN yang menderita kerugian. Pada tahun 2012 dari seluruh BUMN yang tercatat sebanyak 141 perusahaan, 16 diantaranya mengalami kerugian dengan nilai yang mencapai Rp1,492 triliun. (sutianti, 2011). Dari gambaran tersebut, memberikan kenyataan bahwa secara normatif menunjukkan kinerja BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Salah satu badan usaha milik negara yang diduga terjadi tindakan kecurangan adalah PT Pos Indonesia. Kejaksaan Agung menerima laporan indikasi kerugian yang menimpa PT Pos Indonesia dalam proyek pembuatan kalender dan agenda tahun 2012, karena ada indikasi proyek tersebut merugikan perusahaan milik negara itu setelah kalender dan agenda yang diproduksi oleh rekanan pemenang tender tidak sesuai spek barang yang di pesan oleh PT. Pos Indonesia. Peserta tender lainnya, menduga PT Pos Indonesia dirugikan, namun Divisi Pengadaan Barang atau pejabat yang terlibat dalam lelang tersebut tidak mempersalahkannya. (Oktoviani 2012), fenomena lain terkait dengan kasus korupsi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dimana adanya penyalahgunaan wewengan sebagai Direktur dimana kecurangan tersebut terjadi pada korupsi pengadaan Al-Quran dimana korupsi tersebut merugikan negara mencapai Rp. 100 juta dan US dolar 15.000 pada tahun 2011-2012 (Trianita, 2014). Selain lembaga Negara adapula pihak swasta melakukan kecurangan contohnya PT. Bank ABC tbk. Sebaga salah satu bank besar dituntut mengikuti
4
perkembangan tersebut agar dapat bersaing dalam industry perbankan, serta berperan dalam perekonomian nasional. Tuntutan tersebut anatara lain mencakup peningkatan kualitas pelayanan, divesifikasi dan inovasi produk atau jasa perbankan, termasuk dalam kemudahan dalam bertransaksi dengan memanfaatkan teknologi anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine (ATM). Terjadinya Kasus kecurangan pada salah satu cabang pembantu (KCP) Bank ABC di Jakarta, yaitu penggelapan dana nasabah oleh karyawan melalui pengadaan kartu ATM dengan nominal tidak di sebutkan karena untuk melindungi privasi perbankan, karena adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kurangnya pemahaman terhadap risiko yang terjadi (Tugiman, 2011). Melihat kenyataan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi korupsi dengan menggunakan alur pikir yang memerangi korupsi yang jelas. Hal pertama yang harus diidentifikasikan adalah penyebab utama kejadian korupsi sehingga bisa dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi intensitas yang timbul dari penyebab terjadinya korupsi tersebut. Dari berbagai seminar anti korupsi yang pernah diselenggarakan BPKP, maka secara garis besar penyebab terjadinya korupsi dapat dikatagorikan menjadi 3 (tiga), yaitu aspek institusi, aspek manusia dan aspek sosial budaya (Mappanyukki dkk, 2012). Audit Internal merupakan elemen pengawasan dari struktur pengendalian intern dalam suatu perusahaan, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur dari pengendalian intern lainnya. Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independent yang dibuat dalam suatu organisasi dengan
5
tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Tugiman, 2001:11). Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok auditor internal biasanya melaporkan langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Paulina (2009) mengatakan bahwa tujuan dibentuknya audit internal adalah membantu agar para anggota organisasi
dapat
menjalankan
tanggung
jawabnya secara efektif. Audit internal akan melakukan penilaian dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan, Auditor Internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, konseling, dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang di periksa (Tampubolon, 2005:1). Hal ini bertujuan audit internal ini adalah memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk membantu semua kegiatan anggota perusahaan agar dapat menjalankan semua tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan secara efektif. Menurut Sawyer (2008) bahwa Ruang Lingkup Audit Internal adalah melakukan penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Jadi bahwa ruang lingkup audit internal adalah melakukan penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan melaksanakan fungsi audit internal dengan baik.
6
Audit Internal mempunyai fungsi didalam perusahaan yaitu Fungsi Audit Internal ditetapkan dalam satuan usaha untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal lain, penetapan suatu fungsi audit internal yang efektif mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, kualifikasi staf dan sumber dayanya IAI (2012). Sedangkan menurut SPAI (2004) fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efrsiensi dan efektivitas pengendalian intern tersebut, serta mendorong penigkatan pengendalian intern secara berkeseimbangan serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan audit internal.. Adapun Tanggung Jawab Audit internal menurut Tunggal (2001) Audit internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas penyediaan informasi uuntuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal dan mutu pekerjaan orang dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal. Jadi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab audit internal dalam suatu perusahaan harus dijelaskan secara rinci dan jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh dewan komisaris. Jadi dengan adanya tujuan fungsi dan tanggung jawab maka diharapkan dapat meminimalisirkan kecurangan di dalam suatu perusahaan. Pada dasaranya kecurangan (fraud) hampir terjadi disetiap lini pada organisasi, mulai dari jajaran menejemen sampai jajaran pelaksanaan bahkan bisa sampai ke pesurur (office boy). Kecurangan merupakan tindakanyang melanggar
7
hukum dan bisa merugikan berbagai pihak, bahkan merupakan hal yang sangat sulit di berantas Tunggal (2009). Jadi kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh suatu yang bukan merupakan hak pelaku sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. YPAI (2008) mengatakan ada beberapa jenis kecurangan yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukan dalam organisasi, kecurangan yang dilakukan manajemen biasanya dengan melakukan penyajian laporan yang tidak benar, kecurangan yang dilakukan dengan menanamkan modalnya dengan investasi dengan janji hasil investasi tersebut berlipat dalam waktu yang cepat, kecurangan yang dilakukan pemasok yang menjual barang/jasa harga yang lebih tinggi dengan kwalitasnya atau barang atau jasa tidak direalisasikan walapun pembeli telah membayar dan korbannya adalah pembeli, kecurangan yang dilakukan pembeli atau pelanggan, dan kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, file, data,s istem operasi, alat atau yang digunakan mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi. Dari macam-macam kecurangan tersebut dapat diketahui faktor pendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan kecurangan, Simanjuntak (2012) mengatakan faktor pendorong kecurangan yaitu Greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan adalah tekanan, baik itu tekanan financial maupun non finansial yang didukung dengan adanya
8
kesempatan karena perusahaan tidak menindak tegas pelaku kecurangan sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku kecurangan. Amrizal (2004) menyebutkan beberapa kelompok kecuranagan dalam perusahaan yaitu, kecurangan laporan keuangan dimana kecurangan ini dilakukan oleh manajemen melakukan salah saji material dalam laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecuranagan dalam penyalah gunaan aset diman kecurangan ini dikatagorikan dalam ‘kecurangan kas’ dan ‘kecurangan atas persediaan’ dan aset lainnya, selanjutnya kecurangan korupsi dalam perusahaan ini adalah korupsi menurut ACFE, korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan (conflict of inters), suap (bribery, pemberian ilegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion). Pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi, dimana Sistem pengadaan publik Indonesia secara luas diyakini
merupakan
sumber
utama
bagi
kebocoran
anggaran,
yang
memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia (Jatiningtyas, 2011). Organisasi di seluruh dunia baik perusahaan besar maupun kecil rentan terhadap resiko penipuan/kecurangan dan korupsi dalam siklus pengadaan barang dan jasa (Matthew dkk, 2013) Biasanya kecurangan ini tidak mudah untuk ditemukan. Kecurangan biasanya ditemukan karena suatu ketidaksengajaan ataupun disengaja. Dengan demikian menejemen lebih perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi diperusahaan yang dikelolanya. Untuk
9
menangani fraud pengadaan barang diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi dalam strategi investigatif dan preventif. Untuk melaksanakan strategi tersebut, maka sistem pengendalian internal harus di terapkan secara efektif. (Mappanyukki dkk, 2012) Salah satu fraud yang terjadi disalah satu pemerintahan adalah korupsi pengadaan barang. Meski belum ada informasi yang spesifik di Indonesia, namun dalam artikel yang dikeluarkan dan dikutip oleh (Novatiani,2013) dituliskan bahwa pada rapat kerja dengan DPR pada tanggal 19 Mei 2009, mentri BUMN melaporkan adanya dugaan korupsi pada 16 BUMN. Banyaknya korupsi ini merupakan indikasi bahwa tat kelola perusahaan kecenderungan tidak berjalan optimal, Standar Operasional Procedure (SOP) sering dilanggar, Stuan Pengawas Intern (SPI) kurang diperdayakan, dan fungsi-fungsi Satuan Pengawas Intern dikerdilkan oleh dewan direksi. Untuk menangani fraud pengadaan barang dan jasa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi dalam strategi investigatif dan preventif. Strategi investigatif memang akan terlihat berhasil dalam memberantas korupsi, namun dalam jangka panjang strategi ini akan mendorong kondisi yang kontra produktif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini perlu diatasi dengan mengedepankan strategi preventif. Untuk melaksanakan strategi preventif tersebut, maka peran fungsi Audit Internal harus diterapkan secara efektif (Mappanyukki dkk, 2012).. Jika peran Audit Internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud yang sangat besar. Sebaliknya, apabila fungsi
10
Audit Internal kuat, maka kemungkinan terjadinya suatu kesalah dan fraud dapat diperkecil dan jika kesalahan dan fraud masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapt segera mungkin diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. Dengan dibangun dan diimplementasikannya peran Audit Internal, diharapkan akan menimbulkan daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para karyawan, khususnya dibagian divisi pengadaan barang dan staff bagian pengandaan barang lainnya. Hasil penelitian Festi dkk (2014) mengemukakan bahwa audit internal berperan terhadap pencegahan kecurangan artinya adanya peranan besar yang signifikan dari audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian sebelumnya dikemukakan Rosmalina (2013) bahwa pengaruh Audit internal sangat erat kaitannya dengan masalah pencegahan fraud di dalam perusahaan. Adanya Audit Internal dalam suatu perusahaan diyakini bermanfaat dalam membantu pencegahan fraud. Namun demikian, audit internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya fraud, meskipun audit internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan fraud. Audit internal harus bisa memastikan apakah fraud ada atau tidak. Untuk memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen.
11
Selain itu peranan Audit internal harus harus memahami berbagai jenis kecurangan, Jika struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya (Amrizal, 2004). Effendi (2008) mengatakan Auditor internal bertanggung jawab membantu
manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Agar dapat menjalankan tugas yang diemban tersebut auditor internal perlu meningkatkan pengetahuan (knowledge) & keahlian (skill) melalui pendidikan profesi berkelanjutan (continuing professional education). Nurharyanto (2008) mengatakan dalam penelitiannya jenis pekerjaan mana yang mempunyai risiko tinggi dan metode fraud yang bagaimana yang dapat dilakukan. Pengujian secara rinci harus dilakukan guna menentukan apakah kesempatan yang ada telah digunakan. Audit Internal harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang menunjukkan indikasi tindakan melawan hukum yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil audit. Kalau prosedur audit menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum mungkin telah terjadi atau memang telah terjadi, audit Internal harus menentukan pengaruh tindakan tersebut terhadap hasil audit. Dalam melaksanakan prosedur audit guna meneliti tindakan melawan
hukum,
auditor
harus
menerapkan
kecermatan
profesi
dan
kewaspadaannya sedemikian rupa sehingga tidak menghambat penyidikan atau proses peradilan di masa mendatang. Penerapan kecermatan profesi meliputi
12
konsultasi dengan aparat hukum seperti kejaksaan atau kepolisian untuk menentukan prosedur audit yang harus dilakukan. Dengan demikian seharusnya auditor dalam melaksanakan setiap jenis audit harus mewaspadai kemungkinan terjadinya fraud. Hal lainnya yang dikemukakan oleh Susanto (2013) peranan audit internal berpengaruh terhadap kecurangan dengan beberapa indikator yaitu Auditor internal memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu melaksanakan kegiatan dengan objektif dan efektif, bersikap mandiri dan jujur dalam melaksanakan aktivitas, serta tidak mudah terbawa pengaruh atau tekanan dan mempunyai pertimbangan yang objektif dalam pengambilan keputusan. Auditor internal memiliki objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengutamakan hal-hal penting yang akan diaudit, menanggapi secara tepat apabila terjadi salah saji material, bertindak adil dalam menjalankan tugasnya, terbebas dari segala masalah confilct of interest, dan adanya pelatihan karyawan yang dilakukan agar objektivitas tetap terjaga dengan baik di dalam perusahaan. Adanya jaminan (assurance) dalam melaksanakan kegiatan audit internal, yaitu bagian audit internal fokus dalam meninjau efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian dalam perusahaan, serta melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti audit secara objektif agar dapat memberikan kesimpulan yang independen. Kegiatan audit internal dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan, dengan cara memperkerjakan karyawan secara tepat sesuai dengan sumber daya perusahaan dan melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi secara efektif (Susanto, 2013)
13
Alasan penelitian ingin meneliti kembali peran audit internal dengan menggunakan sample yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti di salah satu perusahaan jasa yang didalamnya terdapat pengadaan barang operasional. PT Multi Nusantara Karya adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perumahan, pusat perbelanjaan dan komersial, kesehatan dan hiburan, dan perusahaan yang ada di Bandung bergerak dalam bidang pusat perbelanjaan atau jasa sewa gedung pertokoan. Penelitian dilakukan pada perusahaan tersebut karena dalam beberapa kali terjadi kasus dalam pengadaan barang operasional, di mana dimana barang yang ada dalam catatan tidak sesuai dengan barang yang ada. Hal ini ditambah dengan keputusan direksi yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki satuan kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internnya terhadap pencegahan kecurangan mungkin terjadi didalam perusahaan. Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada kecurangan dalam pengadaan barang, dimana fenomena yang sering terjadi adalah adanya hubungan kekerabatan pihak dalam dengan pihak luar perusahaan yang dapat mempengaruhi pihak menejemen dalam pengambilan keputusan yang tidak objektif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai audit internal. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA”
14
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut : Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang 1.3 Tujuan Penelitian. Adapun tujuan yang di tetapkan penulis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: Peranan Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 1. Perusahaan Penelitian ini di harapkan memberikan informasi bagi perusahaan khususnya bagi para manager dan karyawan seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Audit internal terhadap kecurangan di perusahaan agar semakin lebih baik dan tidak terjadinya kecurangan. 2. Penulis a. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam membandingkan ilmu pengetahuan dengan kejadian yang sebenarnya yang ada di di perusahaan tempat bekerja.
15
3. Pihak lain Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan dan pembaca yang mempunyai manfaat sebagai bahan penelitian selanjutnya.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT. Multi Nusantara Karya yang terletak di jalan Merdeka No. 56 Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Februari 2015 sampai dengan September 2015.
