BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sejalan dengan perkembangan industri dan pembangunan di Indonesia pada
era globalisasi saat ini, menuntut suatu perusahaan untuk semakin ketat bersaing antar perusahaan dan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat disebabkan karena meluasnya ruang lingkup dan kegiatan operasi perusahaan. Demi mempertahankan kelangsungan usahanya perusahaan harus mampu melakukan berbagai tindakan konkrit agar eksistensi perusahaan tetap terjaga. Dalam hal ini perusahaan memerlukan prosedur untuk menjalankan setiap kegiatan usahanya agar dapat tertata dengan baik. Kemajuan perusahaan akan tampak dalam bidang manajemen dan keuangannya terutama dalam hal pengelolaan dana. Dalam pengawasannya, penggunaan dana khususnya kebutuhan operasional dalam pembelian material yang berhubungan dengan pihak luar, yaitu Pihak Ketiga. Hubungan kerjasama yang terjalin baik dengan setiap instansi perusahaan akan tercipta stabilitas fungsional dari tiap-tiap perusahaan. PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya energi dan migas yang memiliki kapasitas terbesar dan terlengkap fasilitasnya ditanah air. Tujuan pembagunan kilang minyak di Cilacap adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat Pulau Jawa, mengingat secara geografis posisi kilang
Cilacap terletak di tengah Pulau Jawa atau dekat dengan konsumen terpadat penduduknya di Indonesia ini. Disamping itu juga untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dari luar negeri, dan sebagai langkah efisiensi karena memudahkan
dalam
menyediakandan
pendistribusian
BBM.
Hal
ini
memungkinkan dari proses pengolahan minyak timbul biaya-biaya yang cukup kompleks. Seperti biaya-biaya operasional yang meliputi pembelian barangbarang material yang tidak sedikit sehingga timbul hutang dari proses pembelian. Kebijaksanaan keuangan yang diambil oleh pimpinan perusahaan didasarkan kepada data akuntansi dan analisa-analisanya. Informasi mengenai keadaan keuangan yang diperoleh, dapat digunakan
untuk mengukur kemajuan
perusahaan dalam aktivitas operasionalnya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) salah satu bentuk informasi keuangan yang dihasilkan adalah Laporan Keuangan berupa Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomi penting perusahaan dimuat dalam neraca. Neraca mencantumkan jumlah kekayaan (pos aktiva), jumlah hutang dan jumlah modal (pos pasiva) yang pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan demikian dibutuhkan prosedur dalam pengawasan pengelolaan dana dalam penggunaan dana perusahaan. Penggunaan dana perusahaan yang bertujuan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan Anggaran Perusahaan.
2
Di dalam neraca, hutang termasuk ke dalam golongan pasiva. Hutang merupakan salah satu sumber modal atau dana perusahaan guna membiayai perusahaan agar dapat terus mengembangkan usahanya dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik melalui maksimalisasi laba. Dengan memahami prosedur, prosesnya dan mengingat begitu pentingnya suatu pengawasan terhadap penggunaan dana dalam pembelian material yang rutin dilakukan di PT Pertamina, maka Laporan Tugas Akhir yang diajukan berjudul “ANALISIS PROSEDUR PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT IV CILACAP”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis
merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.
Apakah pelaksanaan pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap telah sesuai dengan SOP?
Batasan Masalah Pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap hutang terdiri dari 3 jenis yaitu Hutang jasa, Hutang material, Hutang karyawan. Tetapi penulis hanya memfokuskan pembahasan pada jenis hutang material agar pembahasan tidak terlalu luas.
3
1.3
Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga sudah sesuai dengan SOP perusahaan atau belum.
1.4
Manfaat Penulisan Diharapkan dengan adanya penulisan tugas akhir ini dapat memberikan
manfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan, antara lain: 1.
Bagi Penulis a. Menambah
wawasan
serta
pengetahuan
tentang
prosedur
pembayaran hutang material kepada Pihak Ketiga di PT Pertamina RU IV Cilacap. b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya sekaligus telah menyelesaikan pendidikan di Diploma Ekonomika dan Bisnis SV UGM. 2.
Bagi Prodi Akuntansi a. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengambil topik yang sama.
3.
Bagi PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap a. Diharapkan bermanfaat sebagai masukan, saran atau bahan pertimbangan
untuk
penentuan
4
langkah
selanjutnya
dalam
menjalankan dan menerapkan prosedur pembayaran hutang bagi kemajuan instansi. 1.5
Kerangka Berpikir Pelaksana Prosedur Pembayaran:
Tata cara pembayaran:
1.Pihak Ketiga 2.Fungsi Keuangan 3.Fungsi SPC 4.Fungsi Cash Disbursment 5.Bank
1.Manual Payment 2.Automatic Payment
Prosedur Pembayaran: 1.Pengajuan Tagihan 2.Persetujuan Dokumen Penagihan 3.Penginputan Dokumen Tagihan 4.Pencairan Dana
Analisis
1.Kelebihan a. Sistem komputerisasi b. Pemisahan fungsi 2.Kelemahan a. Verifikasi dokumen b. Input data
5
SPI
Pelaksanaan prosedur pembayaran melibatkan beberapa pihak yang terkait yaitu, Pihak Ketiga, Fungsi Keuangan, Fungsi SPC, Fungsi Cash Disbursment, dan Bank. Fungsi terkait tersebut melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu Manual Payment dan Automatic Payment. Adapun prosedur-prosedur pembayaran yang dilakukan oleh pihak terkait antara lain pengajuan tagihan, persetujuan dokumen penagihan, penginputan dokumen tagihan dan pencairan dana. Dari prosedur tersebut dilakukan analisis dengan cara membandingkan pelaksanaan dengan prosedur lalu ditemukan beberapa kelebihan seperti sudah menggunakan sistem komputerisasi, adanya pemisahan fungsi dan ditemukan kelemahan yaitu, pada saat verifikasi dokumen seperti kurangnya kelengkapan dokumen dan ketidaksesuaian isi dokumen, selain itu ketika melakukan input data tagihan.Adanya Sistem Pengendalian Intern terhadap prosedur pembayaran hutang tercermin pada struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, dan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
6
