BAB I PENDAHULUAN. usaha mementingkan atau mendambakan keuntungan yang besar pada sektor

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu permasalahan yang tegas akan kita dapati ketika berbicara iklim usaha adalah adanya tindakan persaingan yang tidak sehat. Pada dasarnya dunia usaha mementingkan atau mendambakan keuntungan yang besar pada sektor usahanya. Hal ini yang secara langsung akan menuntut mereka memiliki posisi dominan dalam suatu pasar.

Memiliki posisi yang dominan di dalam suatu pasar adalah impian dari setiap pelaku usaha. Hal ini adalah wajar, dengan menjadi dominan dalam suatu pasar tentu akan memberikan keuntungan yang lebih maksimal terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu menjadi lebih ungggul (market leader) pada suatu pasar bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan hal ini tentunya akan memacu para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif di dalam persaingan yang ada dengan pelaku usaha lainnya dalam pasar tersebut.

Namun, dalam mencapai posisi dominan di suatu pasar bukanlah perkara yang mudah bagi setiap pelaku usaha, misalkan si pelaku usaha harus meningkatkan kemampuan keuangannya, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang

Universitas Sumatera Utara

atau jasa tertentu terlebih dahulu, barulah kemudian si pelaku usaha bisa mencapai kedudukan posisi dominan di dalam pasar. 1

Oleh karena di dalam mencapai suatu posisi dominan dalam suatu pasar adalah hal yang tidak mudah, maka si pelaku usaha cenderung akan terdorong untuk

melakukan

segala

cara

untuk

mencapai

posisi

dominan

serta

mempertahankannya agar tidak tergoyahkan oleh pelaku usaha lain, bahkan terkadang si posisi dominan melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan dalam mempertahankan posisi dominannya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkirin bahwa negara tidak dapat berjalan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa peningkatan perekonomian suatu negara bergantung dari kerja keras pelaku bisnis dan para pekerja lainnya, namun peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pembuatnya juga mempunyai andil yang besar. Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia Usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan

1

Ditha Wiradiputra, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Materi Kuliah HPU, 2005, Universitas Indonesia hal 65-66


pada akhirnya. 2 Salah satu peraturan yang penting untuk mengatur kegiatan dunia usaha adalah yang mengatur bagaimana para pelaku usaha melakukan persaingan antar sesamanya. Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. 3 Persaingan memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan inovasi dan berupaya keras member produk untuk jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efesiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. 4 Para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya. Untuk

2

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, hal. 1 3 Ayudha D. Prayoga, et.al. (ed.) Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia, ELIPS dan Partnership for Business Competition, Jakarta, 1999, hal. 27 4 Hikmahanto Juwana, Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dalam jurnal Magister Hukum, Vol 1 No. 1, September 1999, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, hal. 31


melaksanakan dan mengawasi hal tersebut maka undang-undang anti monopoli sangat diperlukan, karena dengan adanya undang-undang ini diharapkan adanya pengawasan terhadap tindakan para pelaku usaha, dan selanjutnya diharapkan pula akan tercapai adanya efesiensi ekonomi dan akan terpelihara tingkat harga barang dan jasa yang wajar dengan kualitas yang tinggi. 5 Dunia usaha merupakan suatu dunia yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti ramburambu yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada. Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien sebagai faktor penunjang. Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas, baik itu yang terbentuk sebagai suatu aturan main peraturan perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk “Kode etik” dunia usaha. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga akhirnya meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya 6. Sehingga kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan saha antar pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi.

5

Asril Sitompul, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1 6 Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Ningrum Natasya Sirait I, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hal 78


Salah satu bentuk dari aturan dalam hukum persaingan usaha adalah mengenai posisi dominan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Penyalahgunaa posisi dominan sangat erat kaitannya dengan market power yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Memiliki posisi yang dominan di dalam suatu pasar adalah impian dari setiap pelaku usaha. Hal ini adalah wajar, dengan menjadi dominan dalam suatu pasar tentu akan memberikan keuntungan yang lebih maksimal terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu menjadi lebih ungggul (market leader) pada suatu pasar bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan hal ini tentunya akan memacu para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif di dalam persaingan yang ada dengan pelaku usaha lainnya dalam pasar tersebut.

Namun, dalam mencapai posisi dominan di suatu pasar bukanlah perkara yang mudah bagi setiap pelaku usaha, misalkan si pelaku usaha harus meningkatkan kemampuan keuangannya, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu terlebih dahulu, barulah kemudian si pelaku usaha bisa mencapai kedudukan posisi dominan di dalam pasar. 7

Oleh karena di dalam mencapai suatu posisi dominan dalam suatu pasar adalah hal yang tidak mudah, maka si pelaku usaha cenderung akan terdorong untuk

7

melakukan

segala

cara

untuk

mencapai

posisi

dominan

serta

Ditha Wiradiputra, Loc.cit


mempertahankannya agar tidak tergoyahkan oleh pelaku usaha lain, bahkan terkadang si posisi dominan melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan dalam mempertahankan posisi dominannya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkirin bahwa negara tidak dapat berjalan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa peningkatan perekonomian suatu negara bergantung dari kerja keras pelaku bisnis dan para pekerja lainnya, namun peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pembuatnya juga mempunyai andil yang besar. Saat ini, salah satu dunia usaha yang berada dalam arus persaingan adalah usaha dibidang retail atau perusahaan retail. Retail adalah bagian paling akhir dari proses panjang sebuah pemasaran. 8 Dalam artian, proses penjualan suatu produk yang ditujukan langsung untuk kebutuhan konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah pembeli barang atau pun jasa yang memamfaatkan produk yang dibelinya untuk keperluan personal atau untuk dikonsumsi secara pribadi. Pembeli terakhir ini membeli produk eceran dari sebuah perusahaan retail semacam supermarket atau mini market tanpa ada niatan untuk menjual kembali.

8

http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/strategi-bisnis/24025-strategi-di-baliksukses-perusahaan-retail-kelas-dunia.html diakses tanggal 2 Juni 2011 Pukul 11.42 Wib


Perusahaan Retail adalah perusahaan yang mengincar konsumen atau pembeli akhir. Dengan begitu, persebarannya pun tidak berpusat pada satu titik keramaian, tetapi menyebar ke hampir seluruh pelosok suatu daerah. Maka, tidak perlu heran jika pada saat ini perusahaan retail sekelas minimarket yang berkembang dan memenuhi tiap pelosok daerah layaknya pertumbuhan jamur di musim penghujan. Satu tujuan pasti yang ingin diraih perusahaan retail apapun tentu keuntungan yang maksimal. Alasan ini lah yang mendorong pemilik perusahaan retail semacam Yogya Departement Store, Circlek, Alfamart, Indomart, Yomart, dan lain sebagainya, untuk membangun dan membuka cabang sebanyak-banyaknya guna mengeruk seluruh uang dari konsumen akhir tadi. Meskipun teori Darwin sudah tidak diakui lagi dalam dunia pendidikan, dalam dunia retail, sepertinya teori ini masih sangat dipertahankan. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Kuat disini bukan hanya bergantung pada modal (meski tak dapat dipungkiri bahwa modal adalah kekuatan utama bagi para retailler), melainkan pada strategi penjualan. Salah satu bentuk nyata dari kekuatan modal merupakan kekuatan utama dari retailler adalah adanya bentukbentuk retail yang dipengaruhi oleh modal besar. Muncullah perusahaan retailretail besar seperti Hypermart, Carrefour, Matahari Departement Store, Ramayana, Suzuya, Macan Yohan, Naga Mas, Berastagi Departement Store dan lain sebagainya. Perusahaan retail ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan perusahaan retail yang disebutkan diatas, hal ini dikarenakan perusahaan retail ini memiliki modal yang besar.


Perbedaan diatas seharusnya hanya terjadi sebatas pengadaan atau kuantitas pasokan barang bukan pada sektor-sektor lain yang akan berdampak pada adanya hambatan-hambatan yang akan dirasakan oleh para pelaku retail / retailler yang lain. Industri ritel Indonesia, merupakan industri yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah klaimnya, asosiasi perusahaan ritel Indonesia (Aprindo), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 juta orang, di bawah sektor pertanian yang mencapai 41,8 juta orang. 9 Tidaklah mengherankan apabila persoalan ritel merupakan persoalan yang sangat pelik bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar, Carrefour, namanya begitu mudah dikenal. Sepak terjang raksasa retail asal Prancis ini kerap mencemaskan para pesaingnya. Dalam tempo cepat, Carrefour sudah menjadi alternatif belanja pilihan bagi keluarga, khususnya di kota-kota besar. Bahkan, 84 gerai Carrefour telah hadir di lebih dari 60 lokasi yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang dan Makasar.

Saat ini Carrefour Indonesia mengoperasikan 79 gerai (63 hypermarket, 16 supermarket) di 22 kota. Di tahun 2009 Carrefour Indonesia memperoleh nilai penjualan sebesar Rp 11.7 triliun. Perusahaan ini mempunyai 12.000 karyawan dan bekerjasama dengan ribuan supplier, termasuk banyak perusahaan menengah ke bawah (small medium enterprise). Dalam wacana kedepan, Carrefour akan 9

www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/ritel.pdf diakses pada tanggal 2 juni 2011 Pukul

10.42


membuka 13 gerai baru di tahun 2010. Para Group sampai dengan saat ini telah mempekerjakan lebih dari 50.000 orang di Indonesia. Bisnis ritel untuk kelas hipermarket masih berpotensi berkembang. Tercatat hanya ada beberapa pemain besar di Indonesia, yakni Carrefour, Giant, dan Matahari. Sejarah baru saja tergores pada bisnis ritel di Indonesia. Hal itu terjadi ketika Trans Corp, kelompok usaha yang didirikan pengusaha Chairul Tanjung, secara resmi membeli 40 persen saham PT Carrefour Indonesia, anak usaha Carrefour SA, senilai 300 juta dollar AS atau sekitar 3 triliun rupiah. 10 Di tengah kesuksesan yang didapati oleh PT. Carrefour Indonesia, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerinta serta pihak lainnya dan KPPU bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku kepala Negara 11, mendapati laporan dari masyarakat bahwa perusahaan retail ini telah melakukan perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat kita lihat dari keluarnya surat pemeriksaan dengan nomor 02/KPPU-L/2005 Tentang Permasalahan Carrefour. Pemeriksaan ini sampai atau berujung pada keluarnya putusan dari KPPU dengan nomor putusan yang sama. Hal ini yang akan kita bahas dalam tulisan ilmiah ini, apakah PT. Carrefour Indonesia melakukan penyalahgunaan posisi dominan sehingga mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?. Pertanyaan tersebut akan kita analisa dari putusan KPPU sebagai lembaga independen yang 10

http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/strategi-bisnis/24025-strategi-di-baliksukses-perusahaan-retail-kelas-dunia.html, Op.cit 11 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.cit, hal 53


mengawasi persaingan usaha dalam putusan KPPU No. 02 / KPPU-L / 2005 Tentang Permasalahan Carrefour.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka pembahasan permasalahan akan dititikberatkan pada bagaimana posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menganalisis putusan KPPU Nomor 02 / KPPU-L / 2005 Tentang Carrefour untuk dapat melihat apakah Carrefour telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui posisi dominan yang perusahaan ini miliki. Atas dasar itulah, penulis membatasi ruang lingkup kajian permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Posisi Dominan yang bertentangan dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1999? 2. Bagaimana penerapan

hukum terhadap penyalahgunaan posisi

dominan yang dilakukan Carrefour dalam putusan KPPU Nomor 02 / KPPU-L / 2005?

C. Tujuan dan Manfaat Tulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:


1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang pengaturan Posisi Dominan di Indonesia dari perspektif hukum persaingan usaha. 2. Untuk mengetahui pengaturan posisi dominan yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. 3. Untuk mengetahui apakah perusahaan retail Carrefour telah melakukan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dilihat dari tindakan Posisi Dominan yang dimilikinya, ditinjau dari putusan KPPU.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis:

a. Dapat memberikan pandangan umum tentang Persaingan Usaha dan pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia. b. Dapat mengetahui serta memahami bentuk posisi dominan serta posisi dominan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. c. Dapat memberikan pandangan mengenai posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Secara Praktis

Untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam mererapkan ilmu yang diperoleh, serta memberikan manfaat bagi setiap pihak


yang berkepentingan dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

D. Keaslian Penulisan

Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul “Posisi Dominan yang Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPUL/2005 Tentang Carrefour )”, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum / Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal 08 Januari 2011 (terlampir) menyatakan bahwa “Tidak ada Judul yang Sama”

Adapun beberapa judul yang memiliki sedikit kesamaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara antara lain:

1. Perilaku Usaha Untuk Menjadi Posisi Dominan Melalui Pemilikan Saham yang bertetangan dengan UU No. 5 / 1999. (Disusun oleh Manahan / 020200031) 2. Persekongkolan Tender Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Disusun oleh Eva Nirwana Sitompul / 0020200135)


3. Usaha Kecil dihubungkan dengan upaya pengecualian dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. (Disusun oleh Maria Kurnia Munthe / 010200030 )

Surat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum / Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Bapak Ramli Siregar, S.H., M.Hum (Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) untuk menerima judul yang diajukan oleh penulis.

Penulis juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu adalah diluar sepengetahuan penulis dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran Penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan

Penulisan skripsi ini berkisar tentang Posisi Dominan yang Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan KPPU


No. 02 / KPPU-L / 2005 Tentang Carrefour. Adapun Tinjauan Kepustakaan mengenai skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan dikemukakan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan clalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barangatau jasa tertentu. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kemungkinan untuk menguasai pangsa pasar secara dominan, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam menguasai pangsa pasar; atau suatu posisi yang menempatkan pelaku usaha lebih tinggi atau paling tinggi di antara pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau pernintaan barang arau jasa tertentu, sehingga dirinya dianggap menduduki posisi dominan atas pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaingnya.


Lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki "posisi dominan" apabila ; 1. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; atau 2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dari bunyi ketentuan Pasal 25 ayat (2) ini, dapat disimpulkan bahwa jika posisi dominan itu terkait dengan "penguasaan pasar" atas satu jenis barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar 50% atau lebih, atau dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha sebesar 75% atau lebih, hal ini akan mengakibatkan hanya ada satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang bersangkutan. Penguasaan pasar yang demikian dinamakan "posisi dominan". 2. Praktik Monopoli Umumnya, monopoli merupakan istilah yang dipertentangkan dengan persaingan. Meskipun demikian, ternyata belum ada kesepakatan luas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani ‘monos’ yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang


berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. 12 Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar, pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja. 13 Sebagai perbandingan pengertian berdasarkan pengamatan penulis diatas, secara akademis dikutipkan pengertian monopoli berdasarkan Black Law Dictionary 14: Monopoly. A priviledge or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the excelusive rights (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or services. Monopoly as prohibited by section 2 of Sherman Antitrust Act has two elements: possessions of monopoly power in relevant market and willful acquisition or maintenance of that power, as distinguished from growth or

12

13 14

Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hal.18 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 5-6 Ibid, hal 6


development as consequence of a superior product, business acumen or historic accident. It is monopolization in violation of Sherman Antitrust Act for persons to combine or conspire to acquire or maintain power to exclude competitors from any part of trade commerce, provided they also have such power that they are able, as group, to exclude actual or potential competition and provided that they have intent and purpose to exercise that power. Natural monopoly: Natural monopoly is one result where one firm of efficient size can produced all or more than market can take as remunerative prices. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli adalah: 15 1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran 2. Tidak ada barang pengganti / pengganti yang mirip (close subtitude) 3. Produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga 4. Tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Dalam kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 16 Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu

15

Wieniawski, Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat diakses dalam: http://www.scribd.com/doc/16045405/Monopoli-dan-Persaingan-Usaha-tidak-sehat 16 Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999


sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 17 Meskipun telah dijelaskan bahwa secara sederhana monopoli melibatkan pemusatan suatu kekuatan tunggal di pasar, dengan beberapa kriteria bisa ditemukan beberapa variasi monopoli. 18 Pertama, monopoli bisa dibedakan menjadi private monopoly (monopoli swasta) dan public monopoly (monopoli publik). Pembedaan ini didasarkan pada kriteria siapa yang memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. Dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dipunyai oleh badan publik (public body), seperti negara, negara bagian, pemerintah daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, monopoli swasta adalah ,monopoli yang dipegang oleh pihak nonpublik, seperti perusahaan swasta, koperasi, dan perorangan. Kedua, dari sisi keadaan yang menyebabkan monopoli bisa dibagi menjadi natural monopoly dan social monopoly. Natural monopoly adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang ekslusif. Jika di suatu daerah terdapat bahan tambang yang tidak dijumpai didaerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memiliki natural monopoly. Sebaliknya, social monopoly merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosial. Monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta, misalnya, merupakan contoh dari monopoli sosial.

17 18

Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Arie Siswanto, Op.cit hal 22


Ketiga, dalam kaitannya dengan tulisan ini, perlu juga dibedakan antara monopoli legal dan monopoli illegal. Secara sederhana, monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum di suatu negara. Sebaliknya, monopoli dikatakan illegal kalau dilarang oleh hukum. Mengingat banyaknya sistem hukum yang memiliki peraturan berbeda-beda, tentu saja kriteria legal dan illegal antara negara yang satu dengan negara yang lain juga berlainan. Apa yang dikatakan sebagai monopoli legal di suatu negara belum tentu merupakan monopoli legal pula di negara lain. Demikian pula sebaliknya di Amerika Serikat, suatu perusahaan yang memegang posisi monopoli atau mencoba meraih posisi monopoli tidak dengan sendirinya dianggap melakukan tindakan illegal. Menurut Sherman Act posisi monopoli dan upaya mencapai posisi itu menjadi illegal jika dilakukan melalui cara-cara yang tidak wajar. 3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan yang dalam bahasa Inggris disebut ‘competition’ adalah “situation in which people compete for something that not everyone can have”. 19 Selanjutnya, Webster memberi definisi yaitu “… the effort of two or more parties acting independently to secure the business of a third party by offering the most favorable terms”. 20 Dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 21

a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.

19

Oxford Learner’s Pocket Dictionary Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2003, hal 82 20 Merriam Webster Dictionary, dapat diakses dalam: http://www.merriamwebster.com/dictionary/competition?show=0&t=1298893621 21 Arie Siswanto, Op.cit hal 13


b. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan definisi yang demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Meskipun demikian, Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa.

Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (business competition) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam merebut pembeli dan pangsa pasar. 22 Oleh karena itu, konsep persaingan dalam hal ini dipersempit sehingga hanya mencakup persaingan usaha sebagai salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal ini, Dr. Norman, seorang dosen senior di bidang ekonomi menyatakan bahwa:

“In economics, he stated, competition referred to the capacity of the `market to adopt new techniques of production and distribution, to respond to variations in the needs and requirements of the buyers thereof, to avoid excessive profits or selling costs and to distribute goods and services efficiently” 23 Dalam kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha, maka persaingan dapat dilakukan dengan cara yang sehat dan juga secara tidak sehat. Persaingan 22

Ibid, hal. 13-14 Anne Hurley, Restrictive Trade Practices, Sydney, The Law Book Company Limited, 1990, hal. 33 23


usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 24

Dengan demikian, seperti yang dikemukakan diatas, bahwa suatu persaingan dikatakan tidak sehat apabila dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum di dalam merebut pembeli dan pangsa pasar. Anne Hurley di dalam bukunya “Restrictive Trade Practices” menyatakan bahwa ada beberapa elemen dari struktur pasar yang perlu dilihat dalam kasus persaingan usaha tidak sehat yaitu: 25

1. The number and size distribution of independent sellers, especially the degree of market concentration; 2. The height of barriers to entry, that is the ease with which new firms may enter and secure a viable market; 3. The extent to which the products of the industry are characterised by extreme product differentiation and sales promotion; 4. The character of “vertical relationships” with customers with suppliers and the extent of vertical integration; and 5. The nature of any formal, stable and fundamental arrangements between firms which restrict their ability to function as independent entities. 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU ini merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerinta serta pihak lainnya dan KPPU bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku kepala Negara 26.

24

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Anne Hurley, Op.cit, hal. 32 26 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.cit, hal. 53 25


Hukum Persaingan Usaha dengan substansinya sesungguhnya memiliki karakteristik yang unik. Ia tidak hanya ditujukan pada terciptanya ketertiban masyarakat (public order) namun juga sedikit banyak berkepentingan dengan terciptanya efesiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim persingan usaha yang kondusif. Mengingat bahwa Hukum Persaingan Usaha berkaitan dengan aktivitas berusaha (business activity) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, dapat dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki Hukum Persaingan Usaha yang Komperhensif lantas dibentuk organ khusus untuk mengelola penegakan Hukum Persaingan Usaha. Di Indonesia organ khusus yang dimaksud adalah KPPU itu sendiri. Dengan kewenangan yang dimilikinya, organ-organ khusus semacam ini memikul tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha di satu sisi dan di sisi lain sekaligus menjaga supaya iklim berusaha tidak terganggu oleh “intervensi” Hukum Persaingan Usaha 27. KPPU diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas meliputi wilayah konsultatif, yudikatif, legislatif, serta eksekutif. Kewenangan-kewenangan tersebut menyebabkan KPPU dapat dikatakan memiliki fungsi yang menyerupai lembaga kosultatif, yudikatif, legislatif, serta eksekutif sehingga seringkali lembaga ini dikatakan memiliki wewenang yang tumpang tindih, karena bertindak sebagai investigator (investigative function), penyidik, pemeriksa, penuntut (prosecuting function), pemutus (adjudication function) maupun sebagai fungsi konsultatif (consultative function). Walupun demikian sebagian kalangan juga 27

Arie Siswanto, Op.cit, hal. 49


berpendaopat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judicial maupun penyidik, tetapi KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran multifunction serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penangan perkara 28.

G. Metode Penelitian

Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran yang secara sistematis dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut: 1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan 29 yang dalam hal ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan beberapa Peraturan dan Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

28

Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 19, Mei – Juni 2002 29 Diambil dari Law Education, http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metodepenelitian-hukum, diakses pada tanggal 25 Januari 2011.


tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. 30 Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma–norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang–undangan. 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Yuridis Normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. 31 Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut: a.

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: 1.

Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

30 31

Ibid. Diambil dari http://id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 25 Januari 2011.


2.

Beberapa Peraturan dan Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b.

Bahan hukum sekunder, berupa Putusan KPPU No. 02 / KPPU-L / 2005, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

c.

Bahan hukum tertier, yang mencakup bahan yang memberi petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi Posisi Dominan yang Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Kasus Putusan KPPU No. 02 / KPPU-L / 2005 Tentang Carrefour ini. 4. Analisis Data


Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka bisaanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. 32 Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan: a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. c. Mengolah

dan

menginterpretasikan

data

guna

mendapatkan

kesimpulan dari permasalahan. d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. G. Sistematika Penulisan Pembahasan dan Penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 32

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Depok, 1994, hal. 69


BAB I:

PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan, yang semuanya

berkaitan

dengan

Posisi

Dominan

yang

Dapat

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BAB II: HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Pada Bab ini, yang menjadi pembahasan adalah Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dan diperbandingkan dengan Hukum Persaingan Usaha di berbagai negara serta Keterkaitan Posisi Dominan dengan UU No. 5 Tahun 1999 BAB III: POSISI DOMINAN DALAM UU NO 5 TAHUN 1999 Pada Bab ini, yang menjadi pembahasan adalah Pengertian Posisi Dominan, Jenis-jenis Posisi Dominan dan Persyaratan Posisi Dominan sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha serta Sanksi dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan. BAB IV: PENERAPAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN


Pada Bab ini, yang menjadi pembahasan adalah Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Mengenal lebih lanjut Carrefour serta menganalisa Putusan

KPPU terhadap

perkara Carrefour

serta

Menyelidiki apakah Carrefour telah melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan. BAB V: PENUTUP Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas


BAB I PENDAHULUAN. usaha mementingkan atau mendambakan keuntungan yang besar pada sektor

Recommend Documents