BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan
sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Indonesia, sebagai kelompok negara berkembang pada umumnya melakukan dan sedang di dalam proses perubahan-perubahan sosial yang besar. Proses atau usaha-usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik, minimal ada “progress” dari kondisi yang sekarang ini. 1 Prinsip pokok pembangunan mengacu kepada kondisi dari rakyat yang hendak atau sedang dibangun. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Hal ini sudah pasti sudah sesuai dengan paradigma yang diinginkan yaitu paradigma pembangunan yang partisipatif yang lebih mengarah kepada aspirasi dari akar rumput. Akan tetapi pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlulah diperhatikan agar 1
Indikator Pembangunan Daerah. Ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikatir-pembangunn daerah/. Diakses pada tanggal 26 November 2010, Jam 11:11 WIB
proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan yang dilaksanakan secara sinergis. Dalam
Pembangunan
Nasional,
orientasinya
diarahkan
kepada
kepentingan rakyat banyak, dan pada umumnya rakyat Indonesia lebih banyak bermukim di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis. Dengan pembangunan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat desa sebagai sumber kekuatan dalam melaksanakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Sudah menjadi tekad dan kesepakatan seluruh bangsa bahwa pembangunan nasional di semua aspek kehidupan sebagai perwujudan perjuangan bangsa harus dilaksankan dalam konteks negara yang didasarkan ideologi Pancasila dan diatur dalam tata kehidupan masyarakat menurut UUD 1945. Keberhasilan pembangunan desa berarti meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan yang hasil-hasilnya akan menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa secara keseluruhan merupakan basis Ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek 2
http://www.tniad.mil.id/1berita.php?pil=25&dn=20100105174040. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010 jam 12:19 WIB
pembangunan. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan kokoh. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri merupakan hasil semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat. Kemanunggalan TNI dan rakyat sudah berlangsung sejak pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang merupakan cikal bakal TNI, tetapi secara konkrit adalah pada saat dilancarkan perang rakyat semesta yang digelar TNI selama agresi militer II pada tahun 1949. Saat Perang Kemerdekaan (1945–1949), anggota TNI selalu bahu-membahu dengan rakyat, baik untuk kepentingan kemiliteran (tempur) maupun untuk kesejahteraan. Dalam kondisi pertempuran, rakyat yang mendukung TNI dalam urusan logistik. Ketika pertempuran mereda, giliran anggota TNI yang membantu rakyat dalam perbaikan infrastruktur. Dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang sarat dengan perubahan yang signifikan, TNI dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak boleh bergeser dari jati diri TNI dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tercermin di sini bahwa suatu keharusan TNI-AD selalu berada di tengah-tengah rakyat dan tidak
memisahkan diri dari rakyat, hal ini harus selalu diupayakan pembinaannya melalui program-program yang menjadikan TNI-AD tidak terpisah dari rakyat. TNI lahir dan tumbuh bersama-sama rakyat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu TNI yang merupakan salah satu komponen nasional dalam keadaan bagaimanapun dituntut mampu menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mengamankan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional secara bertingkat, dan berlanjut. Dalam UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang tugas pokok TNI disebutkan bahwa: Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang salah satunya adalah membantu tugas pemerintah daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 14 disebutkan beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana. Sebagai sebuah institusi, TNI mempunyai sumber daya dan kapasitas. Kapasitas TNI sebagai komoditas pertahanan negara sudah banyak dibahas. TNI sebagai pertahanan negara ternyata mempunyai peran terhadap pembangunan
nasional. Bentuk dari peran TNI tersebut dapat dilihat dari Bhakti TNI. Bhakti TNI adalah pendayagunaan kemampuan TNI terhadap objek yang bersifat fisik material maupun mental spiritual dalam rangka menunjang pembangunan negara dan bangsa, tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan nasional. Kegiatan bhakti TNI yang dilaksanakan oleh prajurit dan satuan TNI, bersifat membantu, terintegrasi dan selalu terarah pada usaha penyuksesan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah didukung oleh seluruh Departemen, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Optimalisasi peran TNI sama sekali bukan bentuk ekspansi TNI seperti dimasa lalu untuk mencampuri atau mengambil alih peran dan tugas pokok institusi lain. Optimalisasi peran TNI semata-mata panggilan moral atau peran fungsi TNI untuk menunaikan tugas perbantuan TNI kepada institusi atau lembaga lain seperti pemerintah daerah apabila diperlukan sesuai dengan batas kemampuan TNI. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pokok yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, membantu menegakkan disiplin, tata tertib dan hukum serta membantu meningkatkan citra bangsa Indonesia dimata dunia melalui kerjasama Internasional dibawah naungan bendera PBB. 3 Meski dwifungsi TNI telah lama dihapuskan, bukan berarti peran TNI memberdayakan kesejahteraan masyarakat ditinggalkan begitu saja. Lewat 3
Pangdam I/BB: Optimalkan Peran TNI Membantu Pemerintah Daerah. http://kodam1bukitbarisan.mil.id/2010/06/. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 jam 11:00 WIB
program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) diharapkan akan semakin membantu percepatan (akselerasi) pembangunan daerah tertinggal. Program TMMD
dilaksanakan
sebagai
upaya
membantu
pemerintah
dalam
memberdayakan wilayah pertahanan dan membantu tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti yang dikatakan oleh Kasdam I/BB bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) diharapkan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan ketahanan dan ketangguhan wilayah diharapkan mampu diwujudkan serta mempersatukan bangsa. Program ini juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga diharapkan mampu menjawab aspirasi dan kepentinga warga desa, sehingga dapat mengurangi keresahan masyarakat terhadap minimnya sarana dan prasaranan. 4 Kegiatan TMMD sasarannya adalah pembangunan fisik dan nonfisik, terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah, seperti jalan, rumah ibadah, sekolah, dll. Contoh pembangunan non fisik antara lain seperti penyuluhan-penyuluhan, pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat, peningkatan sarana dan mutu pendidikan, modernisasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, 4
TMMD Tingkatkan Percepatan Pembangunan Daerah. Majalah Bukit Barisan. Edisi II/2009. Hal 39
revitalisasi agrobisnis, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), meningkatkan ekonomi nelayan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sasaran non fisik, diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup dalam membangun daerahnya sendiri menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Data hasil AMD/TMMD secara nasional (Tahun 1980 s/d 2010) sebagai mana yang disampaikan dalam Rapat Paripurna TMMD Tahun 2010 5 dapat dilihat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan TNI dalam pembangunan, dari kegiatan fisik antara lain, pembutan jalan (115.169 km), rehab jalan (401,632 km), pengaspalan jalan (175,867 km), pengerasan jalan (331,762 km), pembangunan jembatan (6.442 unit), pembuatan drainase/saluran air (12.594 km), rehab siring/parit (34,209 km), pemasangan gorong-gorong (10.284 lokasi), pemasangan bronjong (14,912 lokasi), pembangunan/rehab rumah (31.251 unit), pembangunan Sekolah/madrasah/TPA (1.267 unit), pembuatan/rehab sarana ibadah (7.289 unit), pembuatan/rehab poskamling (6.576 unit), pembuatan/rehab MCK/jamban (13.470 unit), pemasangan pompa air (2.125 unit), pembuatan halte (15.501 unit), pembuatan sarana olah raga (1.262 buah), pembukaan lahan tidur (110.000 Ha), penanaman pohon/penghijauan (207.700 batang). Kegiatan non fisik
antara
lain,
penyuluhan/ceramah
meliputi
materi:
pertanian,
peternakan,vaksinasi unggas dan flu burung, perikanan dan kelautan, perkebunan, koperasi, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kesehatan/KB, ketrampilan PKK, pendidikan/wajib 5
belajar
9
tahun
dan
12
tahun,
kehutanan/reboisasi,
http://www.poskota.co.id/TMMD utamakan kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah. Diakses pada tanggal 2 Desember 2010.
pertanahan/hukum agraria/PBB/Wajib pajak, kependudukan/akte kelahiran. Dan kegiatan lain seperti pemutaran film/hiburan rakyat, pengobatan massal secara gratis, pembuatan akte kelahiran gratis, pemberian bantuan bibit ikan kepada masyarakat,
pemberian
bantuan
pinjaman
penguatan
modal,
ajangsana,
mengadakan pasar murah, mengadakan olah raga bersama masyarakat, sosialisasi mobil pintar dan pustakaan, penghijauan dan pembagian bibit penghijauan. Dengan begitu, diharapkan akan meningkatkan roda perekonomian daerah karena terbukanya isolasi antar desa atau daerah terpencil, dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2007 dan beribukota di Sibuhuan bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk, tentunya masih banyak pembangunan yang harus dilakukan, baik dari sarana dan prasaranan. Di ibukota kabupaten saja pun pembangunan
masih
terus
dilakukan,
seperti
pembangunan
pusat-pusat
pemerintahan dan perkantoran. Akses jalan adalah sarana fisik yang cukup memprihatinkan di Kabupaten Padang Lawas. Sepanjang jalan menuju ibukota kabupaten, kondisi jalan yang dilalui banyak yang sudah berlubang, dan ini dapat berbahaya bagi kendaraan pada saat hujan karena lubang-lubang tersebut tergenang air. Bagi pengendara sepeda motor bisa terjatuh jika ia tidak mengetahui bahwa jalanan itu berlubang karena tergenang air.
Di desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas, khususnya kecamatan Huristak kondisi jalan juga tidak kalah memprihatinkan. Jalanan yang tidak rata dan berlubang tentunya menyulitkan masyarakat untuk bermobilitas baik dari desa ke desa lain, dari desa ke kecamatan, maupun ke ibukota kabupaten. Salah satu desa yang mengalami kondisi terisolir adalah Desa Tanjung Baringin dan Sigading. Jarak kedua desa ini kurang lebih hanya 3 km, tetapi karena kondisi jalan yang tidak rata seperti berbukit dimana tanah tersebut adalah tanah merah, maka jika musim hujan jalanan itu akan berlumpur dan semakin sulit dilewati. Belum lagi tumbuhan liar di pinggir jalan membuat jalan semakin kecil, terlihat semak, dan terisolir. Untuk menuju Desa Sigading dari Tanjung Baringin dihubungkan oleh jembatan yang kondisinya juga memprihatinkan. Jembatan tersebut hanya terbuat dari papan seadanya yang sudah mulai rusak sehingga dapat menghambat mobilitas masyarakat setempat yang mempengaruhi kegiatan perekonomian, pendidikan, dan roda pemerintahan. Komando Distrik Militer (Kodim) 0212/TS adalah komando kewilayahan yang berada di empat kabupaten dan 1 kota administratif, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidimpuan. Dua dari empat daerah tersebut merupakan kabupaten baru yaitu Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Sejalan dengan adanya perintah melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di wilayah Kodim 0212/TS, maka di pilihlah desa Tanjung Baringin-Sigading sebagai tempat pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke 84. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan
daerah, maka Komando Distrik Militer (Kodim) 0212/TS bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di desa Tanjung Baringin-Sigading Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas untuk turut serta dalam proses pembangunan di daerah tersebut. Berdasarakan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat Peran TNI Dalam Pembangunan Daerah melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-84 di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan
yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagimanakah peran TNI dalam pembangunan daerah di wilayah Kodim 0212/TS ? 2. Bagaimanakah peran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tanjung Baringin-Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas ? 3. Bagaimanakah pendapat masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Tanjung Baringin-Sigading ?
1.3
Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran TNI dalam pembangunan daerah di wilayah Kodim 0212/TS. 2. Untuk mengetahui peran dari TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tanjung Baringin-Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. 3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Tanjung Baringin dan Sigading
1.4
Manfaat Hasil Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri
sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan yaitu: 1. Penelitian ini diharapkan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. 2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa departemen Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang Peran TNI Dalam Pembangunan Daerah melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
1.5
Kerangka Teori Kerangka teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang
dapat digunakan dalam mengungkapkan dan menjelaskan
perilaku dalam
organisasi. 6 Berdasarkan rumusan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa teori atau pendapat, ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini.
1.5.1
Pembangunan Penggunaan kata pembangunan telah dipopulerkan oleh para sarjana dan
pembuat kebijakan di Amerika Serikat, dan diperkenalkan ke Eropa Barat dan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Pembangunan berasal dari kata development. Kata development ini diartikan sebagai pembangunan atau perkembangan dan perubahan sosial. Menurut Sondang P. Siagian pembangunan didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dalam rangka pembinaan bangsa. 7 Pembangunan menurut Alexander adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes 6 7
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (bandung: Alfabeta,2007), hal 55 Sondang P. Siagian,Administras Pembangunan,(Jakarta: Bumi Aksara), hal 5
mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. 8 Menurut Todaro pembangunan merupakan suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. 9 Menurut Todaro defenisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa: 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti: a. Life sustenance: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. b. Self-Esteem: kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri dan tidak diisap orang lain. c. Freedom From Servitude: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain. 8
http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ Diakses pada tanggal 22 Februari 2011 jam 07:05 WIB 9 Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erlangga, ), hal. 90
Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular, yaitu: 1. Capacity: hal ini yang menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktivitas. 2. Equity: hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah. 3. Enpowerment: hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. 4. Suistanable:
hal
ini
menyangkut
usaha
untuk
menjaga
kelestarian
pembangunan.
Esensi dari pembangunan ternyata tidak hanya dapat dilihat dari sisi pengertian dan defenisi tetapi dapat juga beranjak dari segi tujuan pembangunan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gant seperti yang dikutip oleh Arifin 10 yang melihat makna pembangunan tersebut. Dalam hal ini Gant menyebutkan tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk mengapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pembangunan memiliki tujuan yang luas dan mulia yang menyangkut pada
10
M. Arifin NST, Perencanaan Pembanguna Daerah,(Medan:FISIP USU Press), hal 42
kesempatan pada keseluruhan kebutuhan manusia dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam bentuk materi maupun non materi.
1.5.1.1 Konsep Dasar Pembangunan Nasional Pembangunan nasional adalah berpola kepada rakyat, untuk rakyat. Peran pemerintah adalah menjaga agar proses pembangunan dengan pola ini berjalan dengan baik. Pembangunan nasional berbasiskan partisipasi dan pemberdayaan. Partisipasi adalah kunci dari keberhasilan yang berkesinambungan, sebab pihak yang berhasil mencapai keberhasilan dari usahanya sendiri. Pemberdayaan adalah suatu proses awal untuk menjadikan mereka yang belum mampu berpartisipasi (dalam pembangunan) untuk menjadi mampu berpartisipasi. Pemberdayaan adalah konsep pemihakan kepada mereka yang tertinggal dan dilakukan secara aktif oleh pemerintah dan mereka yang lebih maju (intervensi) Pembangunan nasional Indonesia mengambil konsep dasar pembangunan sesuai dengan kondisi terkini dari negara bangsa Indonesia, yaitu adanya keragaman dari potensi, kecakapan, keinginan dari setiap daerah di Indonesia, dan telah disepakatinya desentralisasi sebagai pola penyelenggaraan pembangunan, di mana otonomi daerah diletakkan pada tingkat Kabupaten dan Kota. Pemerintah Kabupaten dan Kota melaksanakan sesuai dengan potensi, kecakapan, dan aspirasinya. Pemerintah propinsi bertugas untuk menjadi pendamping dan penyelaras pembangunan antar daerah otonom tersebut. Tugas pendamping dari
pemerintah propinsi didukung oleh departemen teknis yang terkait dengan sektor yang dibangun di daerah. 11 Mengingat
konsep
dasar
pembangunan
tersebut,
maka
strategi
pembangunan nasional Indonesia disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah menyusun secara rinci secara sektoral strategi-strategi pembangunan di mana setiap daerah (otonom) dapat memilih sektor serta strateginya sesuai dengan potensi, kecakapan, dan aspirasi lokal. Jadi ibaratnya, strategi pembangunan nasional adalah “menu” yang lengkap untuk diberikan kepada masyarakat membangun di daerah untuk dapat memilih sesuai prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing. secara sektoral, bidang-bidang pembangunan adalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di luar itu, sesuai dengan U No. 32 Tahun 2004, maka terdapat beberapa sektor pembangunan yang masih dilakukan oleh pusat (nasional), yaitu hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, dan agama. Pembangunan nasional hanya akan memberikan hasil optimal jika diselenggarakan secara bersama-sama oleh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pembangunan perlu kesatuan dan kesatuan. Pada akhirnya, fondasi pembangunan sebagai bagian dari proses berkehidupan bersama dalam wadah negara bangsa Indonesia harus kembali kepada kesepakatan paling dasar dari dasar kehidupan bersama yang paling universal, yaitu demokrasi yang berarti dari-oleh-untuk rakyat, kembali kepada landasan pembangunan yang paling alami
11
Riant Nugroho, Reinventing Pembangunan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hal 45
yaitu partisipasi dan pemberdayaan, serta landasan kesepakatan hidup bersama dari rakyat Indonesia.
1.5.1.2 Pembangunan Daerah Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terusmenerus, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. 12 Pembangunan daerah juga dapat diatikan sebagai kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta maupun swadaya masyarakat. Garis
besar
prinsip
penyelenggaraan
pembangunan
daerah
kabupaten/kota maupun propinsi yaitu: 1. Tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 2. Demokasi di kehidupan semua segi kehidupan bernegara. 3. Pemerataan dan keadilan dan dapat dirasakan manfaatnya. 4. Pemanfaatan semua potensi yang ada sesuai dengan keragaman daerah. 5. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun dalam angka perbantuan.
12
Pembanguna daerah, sector, dan nasional (penulis Drs.Khuldun Munji). elearningrri.net/materipim3/pdsn.ppt. Diakses pada Rabu, 12 Januari, jam 20.44 WIB)
Pembangunan daerah secara umum meliputi: 1. Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri. 2. Peningkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil dan merata. 3. Pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian. 4. Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan EKOSOSBUD dan kualitas lingkungan. 5. Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang menjadi pelaku dalam pembangunan daerah antara lain adalah pemerintah daerah, badan hukum swasta, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dengan dana sendiri atau dana lain, dan organisasi internasional maupun negara lain. Dari segi politik, pembangunan daerah dapat memantapkan perwujudan otonomi
daerah
melalui
peningkatan
kapasitas
daerah
agar
terlaksana
pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisiensi, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dari segi ekonomi, pembangunan daerah dapat meningkatkan pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan, dan pengembangan wilayah tertinggal, dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Selain itu, dapat juga meningkatkan
keberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat. Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan manajemen pembangunan daerah dengan fokus pengembangan kawasan. Potensi wilayah diharapkan dapat dioptimalkan sehingga masyarakat menjadi tuan di atas wilayahnya sendiri dalam suatu entitas kawasan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pembangunan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain yaitu keadaan daerah itu sendiri yang meliputi keadaan sosial, politik, budaya, keamanan, fisik dan sarana umum. Rencana pembangunan yang terdiri dari tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan. Sarana pembangunan seperti kelembagaan, dana, sumber daya manusai dan sumber daya alam yang tersedia. Pengaruh dari keadaan luar seperti keadaan sosial politik, ekonomi, keamanan, dunia dan kekuatan khusus yang mempengaruhi. Dan yang terakhir, keberhasilan pembangunan itu ditentukan oleh faktor pelaksanaan yaitu ketentuan-ketentuan serta pengaturan pelaksanaan rencana pembangunan.
1.5.1.3 Pembangunan Desa Pembangunan pedesaan sangat penting dilakukan untuk Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu kurang lebih 60% melakukan kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian, dan mereka tinggal di pedesaan. Pembangunan atau pengembangan pedesaan meurut Mosher yang dikuti oleh
Jayadinata dan Pramandika 13, dapat mempunyai tujuan yaitu pertumbuhan sektor pertanian, integrasi nasional yaitu membawa seluruh penduduk suatu negeri ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, dan keadilan ekonomi yakni bagaimana pendapatan itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk. Maksud pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat kesejahteraan, yang berarti mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material (makanan-minuman, pakaina, perumahan, alat-alat, dsb) dan kebutuhan spiritualnya (pendidikan, agama, ilmu, keamanan, kepercayaan terhadap diri sendiri, dsb). Pembangunan
desa
harus
dilihat
sebagai
upaya
mempercepat
pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. 14 Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. 13
Johara dan Pramandika, Pembangunan Desa Dalam Perencanaan, (Bandung: Penerbit ITB), hal
1
14
Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), hal 17.
Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sasaran pembangunan desa adalah terciptanya peningkatan produkti
dan
produktivitas,
percepatan
pertumbuhan
desa,
peningkatan
keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan perkuatan kelembagaan. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsi-prinsip yaitu transparansi, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan, dan berkelanjutan. Pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.
1.5.1.3.1 Ruang Lingkup Pembangunan Pedesaan Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yaitu: 1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya). 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Pengolahan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM). 4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin). 5. Penataan keterkaitan antar kawasan-kawasan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship)
1.5.1.3.2 Tiga Prinsip Pokok Pembangunan Desa Pembangunan
pedesaan
dilakukan
dengan
pendekatan
secara
multisektoral (holistic), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergi sehingga tercapai optimalitas. Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu: 1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu. 2. Pembangunan desa dilakukan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Di samping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin. 3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
1.5.2
TNI dan Pemerintah Daerah Dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) tentang Tugas Pokok
TNI dinyatakan bahwa salah satu dari tugas pokok TNI selain perang yaitu membantu tugas dari pemerintahan daerah. Maksud dari membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain
membantu
mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Sarana yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Salah satu sarana yang dimiliki oleh TNI adalah adanya rumah sakit TNI yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI tetapi dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat lain. Apabila terjadi bencana di suatu daerah, maka rumah sakit tersbut dapat digunakan sebagai tempat untuk menolong korban bencana alam dan tenaga medis yang ada akan siap membantu. Selain itu sarana lain yang dimiliki oleh TNI dalam hal ini dapat dilihat dari adanya Koramil (Komando Rayon Militer) di setiap di daerah tingkat kecamatan atau poskoposko yang dibangun oleh TNI. Adapun kegunanan dari sarana tersebut yaitu apabila terjadi bencana alam atau konflik, maka tempat tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk menyimpan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan atau bantuan lainnnya yang diperlukan. Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal membantu pemerintah daerah, TNI mempunyai sejumlah peralatan yang dapat
digunakan apabila diperlukan oleh pemerintah daerah. Adapun alat-alat yang dapat digunakan tersebut antara lain truk, pesawat, helikopter, ambulans, kapal, dll. Apabila terjadi bencana di suatu daerah, maka peralatan yang dimiliki oleh TNI tersebut sangat diperlukan, misalnya truk TNI dapat digunakan untuk mengevakuasi warga, Pesawat, helikopter, ataupun kapal dapat digunakan untuk mengirimkan bantuan dan evakuasi korban ke daerah yang sulit dijangkau. Begitu juga dengan ambulans TNI dapat digunakan untuk mengevakuasi korban. Dari segi kemampuan yang dimiliki oleh TNI dalam membantu pemerintah daerah adalah segenap kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh TNI. Kemampuan ini menuntut keprofesionalitasan seorang anggota TNI. Seorang anggota TNI tidak hanya kemiliki kemampuan dalam mengoperasikan senjata atau dalam bidang pertahanan, tetapi ia juga memiliki kemampuan lain yang dapat digunakan bagi kegiatan operasi selain perang. Apabila terjadi konflik atau separatis di daerah, maka dengan segenap kemampuan yang di milikinya, maka TNI akan berupaya untuk menghentikan konflik tersebut. Kemampuan TNI yang juga dimilikinya adalah dari segi kesehatan. Dalam TNI sendiri tersedia tenaga kesehatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Tidak jarang tim kesehatan ini diturunkan di daerah konflik maupun bencana. Bahkan salah satu Batalyon yang dimiliki oleh TNI yaiti Batalyon Zeni Tempur memiliki kemampuan khusus, di mana anggotanya memiliki kemampuan dalam membangun konstruksi jalan, jembatan, perumahan, dll. Kemampuan TNI ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan daerah.
Apabila pemerintah daerah sedang menghadapi masalah seperti bencana alam, kerusakan infra struktur yang diakibatkan oleh bencana alam, maupun pemogokan dan konflik komunal, maka TNI dapat turut serta ikut membantu pemerintah daerah menyelsaikan masalah tersebut. Apabila terjadi bencana alam maka keterlibatan TNI dalam mengatasi bencana alam yaitu apabila oleh pemerintah daerah baik di tingkat Gubernur/Bupati/Walikota secara lisan menyampaikan
permohonan
permintaan
bantuan
kekuatan
TNI
kepada
Pangdam/Danrem/Dandim/Danyon sesuai stuktur jabatan dan tataran kewenangan di daerah yang terkena bencan, setelah diikuti permohonan permintaan secara tertulis. 15 Begitu juga dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana yaitu kerusakan infra struktur, maka TNI turut serta dalam merehabilitasi berbagai infra struktur yang rusak dengan kemampuan dan peralatan yang dimiliki. Dan apabila terjadi konflik komunal di suatu daerah, misalnya adanya sengketa mengenai batas wilayah yang tidak jelas diakibatkan oleh adanya pemekaran daerah, maka TNI melalui Jawatan Topografi (Jantop) dapat membantu menyelesaikan dengan cara menggunakan peta milik TNI . Begitu juga apabila terjadi
pemogokan,
TNI
beserta
pemerintah
setempat
menyelesaikan masalah tersebut.
15
Kontijensi dalam menghadapi bencana alam di wilayah Kodim 0212/TS
bersama-sama
1.5.3
TNI dan Pembangunan Daerah
1.5.3.1 Bhakti TNI Bhakti TNI adalah pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan untuk menunjang pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah tanpa mengabaikan kewaspadaan. Adapun bentuk dari bhakti TNI antara lain adalah: a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan suatu bentuk kepedulian dan peran serta TNI dalam melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu bersama instansi terkait serta melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat. b. TNI Manunggal Sosial Sejahterah (TMSS) Sebagai wujud kepedulian sosial dari TNI kepada rakyat, TNI melaksanakan TNI Manunggal Sosial Sejahtera. Sasaran diprioritaskan pada daerah/lokasi yang belum terjangkau oleh Bhakti TNI lainnya atau pada daerah/lokasi yang terkena musibah bencana alam. Setiap tahun diprogramkan di tiga Kodam dengan dukungan dana dari TNI, dengan kegiatan rehabilitasi akibat bencana
alam
dan
rehabilitasi
rumah/lingkungan
hidup
rakyat
yang
kumuh/miskin. c. TNI Manunggal Reboisasi (TMR) Bahaya bencana alam banjir dan tanah longsor sering diakibatkan karena banyaknya hutan yang gundul, untuk itu TNI turut berpatisipasi aktif bekerjasama
dengan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan program Reboisasi, melalui penghijauan kembali lahan atau hutan yang gundul. TNI Manunggal Reboisasi (TMR). d. TNI Manunggal Hutan Cadangan Pangan (TMHCP) TNI turut berpartisipasi aktif bersama pemerintah daerah membangun hutan cadangan pangan dengan maksud membangun hutan cadangan pangan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan sebagai perkayaan hutan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan dapat digunakan sebagai makanan substitusi oleh masyarakat setempat. Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat berpartisipasi aktif untuk memelihara dan meningkatkan hasil pembangunan hutan cadangan pangan. e. TNI Manunggal Sembako (TMS) Krisis moneter pada tahun 1997 telah menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia, karena naiknya berbagai kebutuhan pokok, selain itu banyak harga kebutuhan pokok yang dinaikkan oleh beberapa penjual dengan alasan kelangkaan barang. Untuk itu melalui TNI Manunggal Sembako, TNI membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang murah/wajar. f. TNI Manunggal Pertanian (TMP) Dalam menghadapi krisis moneter diakhir tahun 1997 yang secara logis berdampak luas bagi perekonomian kita, sehingga TNI terpanggil untuk turut mengambil langkah antisipatif guna membantu menanggulangi kekurangan bahan pangan dan masalah PHK / pengangguran melalui program TMP dengan melaksanakan pengolahan / pemberdayaan lahan tidur.
g. TNI Manunggal Aksara (TMA) Sadar bahwa kebodohan adalah akar masalah dari keterbelakangan yang bermuara pada kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan rakyat, maka TNI bertekat untuk memeranginya. Salah satu upaya yang ditempuh TNI adalah bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama melaksanakan pemberantasan buta aksara melalui program TNI Manunggal Aksara bagi warga masyarakat usia 11- 44 tahun, yang pada tahun 1995 berjumlah lebih kurang 5,7 juta orang. h. TNI Manunggal Transmigrasi (TMT) TNI membantu program pemerintah dalam hal penyebaran penduduk dengan bekerjasama dengan Departemen Transmigrasi. Pada pelaksanaannya TNI menempatkan anggota di lokasi transmigrasi selama 6 bulan untuk membantu mengatasi masalah-masalah kesehatan dan Keluarga Berencana. i. TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK) Partisipasi aktif TNI sebagai wujud dari kepeduliannya dalam menyukseskan program pemerintah dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan telah diwujudkan melalui program TMKK. Program TMKK ini semakin meningkat dengan adanya kesepakatan bersama antara Panglima TNI dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan / Kepala BKKBN pada tahun 1988. Dari kegiatan yang semula hanya terbatas pada pelayanan KB dan Kesehatan telah meluas dengan kegiatan lain seperti pemberian bantuan susu dan makanan bergizi, bea siswa dan lainnya.
1.5.3.2 Posisi TNI Dalam Pembangunan Daerah Dapat
dipastikan
bahwa
suatu
negara
bertekad
bulat
untuk
mempertahankan kemerdekaannya, menjamin integritas teritorialnya, menegakkan kedaulatanya, menjamin stabilitas dalam bidang dan penghidupan bangsa, seperti di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Oleh Karena itu negara memerlukan ketahanan nasional yang ampuh dan andal. Dengan kemampuan seperti itu, negara yang besangkutan akan memerlukan angkatan bersenjata yang efektif dan modern untuk menangkal berbagai bentuk ancaman atau bahkan serangan yang mungkin datang dari luar dan untuk memadamkan segala bentuk gangguan yang mungkin timbul di dalam negeri. 16 Kemampuan demikian tetap diperlukan meskipun secara global kemungkinann timbulnya Perang Dunia Ketiga kelihatannya kecil, perang yang bersifat lokal, ketidakstabilan politik, gerakan separatisme, terorisme, kejahatan terorganisasi, dan berbagai gangguan keamanan lainnya tidak dapat dipandang remeh. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan hanya akan berhasil apabila dalam suatu negara tidak terjadi gejolak, instabilitas dan gangguan keamanan serta ketertiban umum. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer
16
Ibid 51
selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam operasi untuk selain perang disebutkan bahwa TNI juga mempuyai tugas untuk membantu pemerintahan di daerah. Bersama pemerintah daerah TNI menjalin kerja sama untuk sama-sama melakukan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu TNI juga mempunyai sebuah program yaitu Bhakti TNI yang dapat diartikan sebagai pelibatan TNI sebagai alat negara untuk menunjang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan tanpa mengabaikan kewaspadaan dan Hankamnas. Pembangunan adalah milik semua lapisan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan posisi TNI sebagai pelaku pembangunan berada pada instansi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari posisi Panglima TNI yang sejajar dengan Menteri. Di bawah panglima TNI ada Kepala Staf di masing-masing angkatan (Kasad, Kasal,Kasau). Seorang kepala staf membawahi seorang Pangdam (Panglima Kodam). Lalu di bawah Pangdam adalah Dandim (Komandan Kodim). Posisi Pangdam
sendiri di pemerintah
daerah adalah sebagai muspida (musyawarah pimpinana daerah) tingkat I dan Dandim sebagai
muspida tingkat II. Oleh sebab itu posisi TNI dalam
pembangunan adalah di pemerintahan. Namun yang perlu diingat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Mengapa TNI melakukan pembangunan di daerah hal ini sesuai dengan urusan pemerintah yang tidak diserahkan ke pemerintah daerah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. TNI sendiri berfungsi sebagai pertahanan negara. Oleh sebab itu tidak ada tentara
daerah, semua tentara yang ada di Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia yang di tempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
1.5.4
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
1.5.4.1 Latar Belakang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan betapa kokohnya persatuan TNI dengan rakyat dalam kesatuan yang manunggal. TNI adalah tentara pejuang yang lahir dari kandungan rakyat terjajah, yang bangkit melancarkan revolusi untuk menumbangkan penjajahan, karena sadar bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itulah TNI akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat yang mendambahkan keadilan dan kemakmuran. Kesetiaan TNI kepada rakyat telah dibuktikan dengan kesungguhan dan keberhasilan TNI dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, khususnya penumpasan terhadap kaum separatis dan pemberontak yang berusaha mengubah falsafah dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia . Operasi Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan suatu bentuk kepedulian dan peran serta TNI dalam pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu bersama instansi terkait serta melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) memiliki nilai strategis dalam rangka meningkatkan jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan di tengah fenomena kerawanan desintegrasi bangsa yang sedang berkembang saat ini. Oleh karena itu program operasi Bhakti TMMD harus diimplementasikan
secara benar, tepat sasaran, dan sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan aktual dan faktual di daerah, bermuara pada percepatan pembangunan di daerah secara menyeluruh.
17
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sejak awal dimulainya pada tahun 1980 dikenal dengan sebutan ABRI Masuk Desa (AMD), yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menunjang dan mempercepat pembangunan Nasional di pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal/miskin, terisolir/terpencil, daerah perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan, serta daerah lainnya yang terkena bencana. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu wujud operasi Bhakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Daerah, serta komponen bangsa lainnya. Ketika Presiden Soeharto melantik Jenderal M. Yusuf menjadi Menhankam Pangab tahun 1978, Pangab yang baru itu mendapat petunjuk untuk membangun kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Artinya saat itu ABRI harus menyatu dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun di pedesaan dan membantu meningkatkan kesejahteraannya. Petunjuk itu langsung ditangkap Menhankam Pangab, realisasinya tak lama kemudian Jenderal M. Yusuf mencanangkan program ABRI Masuk Desa (AMD) format baru kemasan civic mission, tentu dengan tujuan yang paling utama agar ABRI lebih dekat dengan masyarakat (Dalam Memoar Jenderal M. Yusuf). Diluar itu masih ada sasaran 17
Optimalisasi operasi TNI Manunggal Membangun Desa Dalam Percepatan Pembangunan Di Daerah. Buletin Teritorial Edisi No. 03 Tahun 2004, hal 30 (penulis Letda Ctp Ari Maryadi) diterbitkan oleh Staf Umum Teritorial Angkatan Darat.
yang ingin dicapai dalam program AMD, yaitu untuk membangun daerah pangkalan pertahanan, membantu masyarakat dalam membangun infrastruktur desa, dan menjamin rasa aman di masyarakat. Karena kondisi saat itu memang memerlukan kehadiran ABRI. Membangun pangkalan pertahanan, karena saat itu memang sedang ditata dan diinvetarisir daerah-daerah pertahanan yang akan dijadikan daerah pangkal pertahanan. Dan ini sangat cocok dengan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara dan potensi wilayah serta sumber daya nasional yang ada. Muara dari semua itu apabila kita menghadapi perang konvesional akan mengarah kepada perang berlarut dengan memanfaatkan kantong-kantong pertahanan untuk bergerilya dan rakyat ikut membantu. Membangun infrastruktur desa, memang desa-desa saat itu bisa dikata masih terbelakang artinya jalan-jalan belum diperkeras, bahkan kadang harus membuka jalan baru agar desa tersebut tidak terisolasi, membangun tempat ibadah dan perbaikan saluran irigasi karena sisa peninggalan Belanda yang sudah harus diperbaiki, merehab jembatan atau membangun jembatan dan masih banyak lagi yang dibutuhkan oleh desa yang direspon baik oleh ABRI. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin rasa aman masyarakat, memang awal pelaksanaan AMD kondisi keamanan di wilayah tertentu Indonesia belum pulih dan adanya format baru bentuk pemberontakan yaitu separatis bersenjata di Aceh dan Papua yang membutuhkan kehadiran ABRI. Memang saat itu banyak permintaan dari daerah agar dimasukkan ke dalam program AMD, karena dirasakan sangat besar manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan
dengan adanya infrastruktur sebagai penghubung antara desa satu dengan lainnya atau antara desa dengan kecamatan bisa menjamin rasa aman masyarakat. Sehingga secara otomatis program tersebut menjadi andalan ABRI untuk terus dikembangkan dari tahun ke tahun dengan berdasar kebutuhan masyarakat. Hingga berlanjut kepada kepemimpinan berikutnya Program itu tetap berjalan dan skalanya semakin luas dan mulai tahun 2000 dikenal dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), karena adanya pemisahan organisasi TNI dan Polri sesuai dengan reformasi TNI. Program TMMD adalah program lintas sektoral yang masih eksis dan terus berkembang serta memilik cakupan yang semakin luas dan programnya sama sekali tidak tersentuh oleh pengaruh reformasi. Adapun para pihak yang terlibat adalah unsur TNI, Departemen, lembaga pemerintah non departeman, pemerintah daerah dan kota serta masyarakat. 18
1.5.4.2 Pola Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Setiap
tahunnya
masing-masing
Kodim
mendapat
jatah
untuk
melaksanakan kegiatan TMMD untuk membantu pembangunan di daerah. Setiap koramil diperintahkan mengajukan desa mana yang akan dijadikan tempat pelaksaan, hingga terpilih satu desa. Selanjutnya rencana TMMD ini dimusyawarahkan dengan pemerintah setempat untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dimana anggaran yang akan digunakan berasal dari APBD. Pola penyelenggaraan TMMD adalah keterpaduan program lintas sektoral 18
Memetik nilai lebih TMMD (penulis Kapt. Arh. Untung. W, S.H M.SI) http://www.tni.mil.id/index.php?page=beranda.html . Diakses pada tanggal 22 November 2010 jam 11:18 WIB
antara TNI, Departemen Pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat lainnya. Dalam proses perencanaan, pemilihan, dan penentuan sasaran fisik menggunakan pola bottom up yang ditindaklanjuti dengan pola top down, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari semua unsur yang terkait mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya
Kodim,
sebagai
Komando
kewilayahan
di
bawah
Korem/Kodam bertindak sebagai unsur pelaksana. Semua jenis kegiatan direncanakan disini, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pembangunan fisik dan non fisik apa yang akan dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, serta administrasi dan logistik apa saja yang dibutuhkan, serta pengawasan selama kegiatan berlangsung. Dalam program ini Kodim melibatkan Batalyon setempat untuk membantu pelaksaan dengan menyiapkan personel yang turut membantu pelaksanaan pembangunan, ditambah instansi pemerintah yang terkait.
1.5.4.3 Dasar Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa adalah sebagai berikut : 1) Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep / 569 / V / 1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang Pola Dasar Konkritisasi Kemanunggalan ABRI-Rakyat dan Pola Operasional TNI ABRI Masuk Desa.
2) Surat Telegram Menhankam/Pangab Nomor : T/648/1980 tanggal 26 Juli 1980 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Operasional TNI ABRI Masuk Desa. 3) Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep/899/IX/1980 tanggal 5 september 1980 tentang Organisasi dan Tugas Penanggung Jawab Operasional TNI ABRI Masuk Desa. 4) Instruksi Mendagri Nomor 9 tahun 1985 tanggal 12 Maret 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI ABRI Masuk Desa. 5) Surat
Keputusan
Penanggung
Jawab
Operasional
TMMD
Nomor:
Skep/01/V/2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Pengangkatan Tim Asistensi dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Staf PJO TNI Manunggal Membangun Desa
1.5.4.4 TNI Manunggal Membangun Desa ke-84 Di Wilayah Kodim 0212/TS Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program terpadu lintas sektoral di pusat maupun di daerah dan merupakan bagian kepedulian
TNI
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
secara
berkesinambungan serta berlanjut sehingga tercipta dan terbina kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan sampai ke pelosok pedesaan di seluruh wilayah Nusantara, program TMMD ikut mengambil bagian membantu pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik. 19 Komando Distrik Militer 0212/TS adalah Komando pelaksana wilayah di bawah Korem/Kodam I Bukit Barisan. Sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah ,maka Kodim 0212/TS melaksanakan operasi Bhakti TNI yaitu TNI Manunggal Membangun Desa ke-84 di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan TMMD ke-84 yaitu: a. Meningkatkan
motivasi
masyarakat
Kec.
Huristak
dalam
rangka
mensukseskan program pembangunan di daerah Kab. Padang Lawas. b. Memperlancar distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat desa Tanjung Baringin-Desa Sigading Kec. Huristak, Kabupaten Padang Lawas. c. Membuka isolasi daerah pedesaan dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi, pendidikan, dan menjalankan roda pemerintahan dari Desa Tanjung Baringin-Desa Sigading Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.
1.5.4.5 Dasar Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-84 di Wilayah Kodim 0212/ TS 1. Keputusan KASAD TNI-AD Nomor: Kep/02/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang pengesahan berlakunya rencana umum TMMD TA. 2010 termasuk di antaranya wilayah Dim 0212/TS.
19
Buku Rencana Kegiatan TMMD ke-84 T.A 2010 di Wilayah Kodim 0212/TS
2. Surat Pangdam I/BB Nomor: B/Speng-100/III/2010/Set tanggal 03 Maret 2010 tentang Rencana umum TMMD ke-84 TA 2010. 3. Surat Telegram Danrem 023/KS Nomor: ST/216/2010 Tanggal 30 April 2010 Tentang penetapan Hari H TMMD ke-84.
1.5.4.6. Jenis Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-84 1.5.4.6.1 Sasaran fisik 1. Sasaran Pokok: a. Pelebaran badan jalan sepanjang 5.700 m, lebar 6 m b. Penggalian parit jalan kiri kanan sepanjang 5.700 m x 2 2. Sasaran Tambahan : Pembuatan jembatan darurat 4 unit yaitu: a. Jembatan Aek Gading sepanjang 14 m b. Jembatan Aek Nagargar 1 sepanjang 8 m c. Jembatan Aek Nagargar 2 sepanjang 8 m d. Jembatan Aek Silangkitan sepanjang 8 m
1.5.4.6.2 Sasaran non fisik Sasaran non fisik ini lebih menitikberatkan pada pola peyuluhan seperti penyuluhan kesadaran Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, penyuluhan kesehatan dan pelayanan KB Kes, penyuluhan Pertanian, penyuluhan Peternakan, penyuluhan Teknologi tepat Guna. Selain itu diadakan juga pengobatan missal
gratis dimana dokter-dokter dari Rumah Sakit TNI bekerja sama dengan dokterdokter dari Rumah Sakit setempat.
1.5.4.6.3 Pelibatan Personel a. Personel TNI
: 125 orang
b. Tim Asisten/penyuluh : 25 orang c. Personel Pendukung : 200 orang
1.5.5
TMMD dan Pembangunan Daerah Pelibatan TNI dalam pembangunan daerah melalui operasi Bhakti TNI
Manunggal Membangun Desa pada hakekatnya merupakan pendayagunaan kemampuan menganggur (idle capacity) yaitu sebuah organisasi yang disipakan dalam fungsi pertahanan namun belum digunakan. Pasca kemerdekaan, TNI tidak lagi berjuang dengan mengangkat senjata tetapi lebih banyak melaksanakan program-program ketahanan masyarakat yang salah satunya adalah TNI Manunggal Membangun Desa (dulu Abri Masuk Desa). Program seperti ini sangat berguna untuk membuka isolasi di daerah-daerah terpencil, meningkatkan mobilitas perekonomian masyarakat di daerah yang dapat membuka akses yang lebih luas untuk memasarkan produk-produk unggulan di setiap desa. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut secara tidak langsung membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kini istilah ABRI Masuk Desa (AMD) telah berubah menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sesuai tuntutan reformasi TNI.
Keseluruhan kegiatan tersebut sebagai upaya TNI dalam pembinaan teritorial dan sangat diharapkan bermanfaat kepada kesejahteraan rakyat. Memang tugas pembinaan teritorial bukan hanya tanggung jawab TNI semata, tetapi juga tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memiliki dan mempunyai wilayah kewenangan.
Pemerintah
Daerah
menjalankan
fungsi
teritorial
dengan
melaksanakan pembangunan di seluruh aspek-aspek kehidupan rakyat yang mendukung kepentingan pertahanan negara dengan anggaran yang tersedia. Kehadiran ABRI Masuk Desa pada tahun 1980 dalam kegiatan AMD pada saat itu sangat membantu pembangunan di pedesaan. Rakyat mulai merasakan manfaat pembangunan fisik seperti irigasi, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan sarana infrastruktur lainnya serta non fisik seperti bimbingan mental, pemberantasan buta huruf, dan pemahaman tentang bela negara. Contoh di Desa Kutaimbaru, Kecamatan Tiganderket, Tanah Karo, pada tahun 1980 telah dialiri air bersih yang berasal dari Gunung Sinabung. Pipa air bersih itu dibangun TNI AMD bersama-sama rakyat setempat. Kehadiran pipa air bersih tersebut membawa perubahan besar bagi warga desa karena tidak perlu lagi membawa air berkilo-kilo meter dan dinamika kehidupan semakin terasa. 20 TNI merupakan bagian dari rakyat Indonesia ikut bertanggungjawab dalam pencapaian keberhasilan Pembangunan guna mewujudkan tujuan nasional. Sementara itu, pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia belum semuanya mampu dilakukan oleh berbagai departemen pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran maupun faktor geografis khususnya di wilayah terpencil 20
Peranan TNI Dalam Percepatan Pembangunan Di Sumatera Utara (penulis Drs. H. Eddy Syofian, MAP) majalah Bukit barisan Edisi II/2009, hal 6
(terisolasi), sehingga menuntut keikutsertaan dan kiprah TNI, yakni dengan ikut aktif dalam pembangunan nasional, dengan menitikberatkan pada pembangunan di daerah-daerah pedesaan yang terpencil (terisolasi) di seluruh Indonesia. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah makmurnya rakyat pedesaan dengan tidak mengenyampingkan apa yang telah dicapai oleh masyarakat perkotaan. Namun masalah pembangunan pedesaan ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena jumlah desa di Indonesia sangat banyak dan desa itu berbeda-beda adat istiadatnya dan berbeda pula kondisi daerahnya, serta masing-masing desa memiliki masalah yang tersendiri pula. Di luar pulau Jawa, Madura dan Bali, masih banyak pedesaan yang tersebar di tempat-tempat terpencil, terisolir dengan penduduk yang sedikit dalam wilayah yang cukup luas, sehingga sulit untuk dijangkau oleh alat transportasi. Keadaan demikian mengakibatkan desa-desa tersebut belum tersentuh oleh pembangunan, sedangkan di pihak lain tuntutan pemerataan pembangunan semakin gencar. Mengingat kondisi desa yang masih sangat mengharapkan bantuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat, TNI merasa terpanggil untuk turun ke desa, bersama-sama rakyat melaksanakan pembangunan desa melalui kegiatan TNI ABRI Masuk Desa ( AMD ) dan sekarang berubah nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD ).
1.6
Defenisi Konsep Defenisi konsep merupakan unsure yang paling penting untuk
menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti 21. Konsep biasanya dipakai untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamati oleh peneliti, baik berupa benda maupun gejala sosial tertentu yang bersifat abstrak 22. Tujuan sebuah konsep dalam penelitian adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka yang menjadi konsep dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:
1.6.1
Pembangunan Daerah Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan
kualitas dan perikehidupan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terusmenerus, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. 23 Pembangunan daerah juga dapat diatikan sebagai kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta maupun swadaya masyarakat. Dari segi politik, pembangunan daerah dapat memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terlaksana pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisiensi, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dari segi ekonomi, pembangunan daerah dapat
21
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2007), hal.70 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survay, (Jakarta:LP3ES,1993)hal.33 23 Pembanguna daerah, sector, dan nasional (penulis Drs.Khuldun Munji). elearningrri.net/materipim3/pdsn.ppt. Diakses pada Rabu, 12 Januari, jam 20.44 WIB) 22
meningkatkan pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan, dan pengembangan wilayah tertinggal, dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan
ekonomi
nasional
dan
penguatan
landasan
pembangunan
berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
1.6.2
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan
program terpadu lintas sektoral di pusat maupn di daerah dan merupakan bagian dari kepedulian TNI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan serta berlanjut sehingga tercipta dan terbina kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan suatu bentuk kepedulian dan peran serta TNI dalam melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu bersama
instansi
terkait
serta
melibatkan
masyarakat
sebagai
subyek
pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat.
