BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Usaha
Kecil
Menengah
(UKM)
sudah
berperan
besar
dalam
perekonomian Indonesia sejak dahulu. Hal ini semakin dirasakan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, dimana peranan UKM adalah sentral dalam menyediakan lapangan kerja. Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuat kemampuan UKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Salah satu permasalahan yang dianggap mendasar adalah adanya kecendrungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UKM seringkali merupakan tindakan koreksi
Universitas Sumatera Utara
terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti halnya yang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UKM diarahkan untuk mengkoreksi kesenjangan antara usaha besar dan UKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam.
Padahal seperti kita ketahui bahwa
diberlakunya kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. Salah satu pembenahan utama yang diperlukan adalah dari aspek regulasinya. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia
Universitas Sumatera Utara
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi Beberapa tahun belakangan ini, di Indonesia khususnya di Medan makin menunjukkan banyaknya geliat-geliat usaha kecil. Salah satu contohnya dapat kita lihat di Pajak USU (Pajus) Medan. Di dalam Pajus dapat kita lihat berbagai industri usaha kecil menengah (UKM) berkumpul dalam satu wadah, dan bersaing dalam menarik pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Turley (2011) mengatakan bahwa pajak USU merupakan hasil kebijakan dari pihak rektorat USU dalam upaya pembenahan USU. Kebijakan ini ditempuh dilatarbelakangi dari banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar kampus USU setelah pedagang-pedagang tersebut sebelumnya bejualan di sepanjang Jalan Dr.Mansyur kemudian digusur oleh Pemko Medan karena lingkungan sekitar menjadi kumuh dan semakin banyaknya tempat perjudian. Penyalahgunaan lokasi sebagai tempat perjudian, kotornya lingkungan dan masalah ketertiban menyebabkan pihak rektorat melakukan penertiban dengan cara mengatur dan mendata ulang para pedagang. Pada awalnya terdapat 3 (tiga) lokasi resmi yaitu Stadion USU, Fakultas Teknik dan yang paling populer adalah Pajak USU. Setelah berjalan selama 6
Universitas Sumatera Utara
(enam) bulan lokasi dipindahkan dan disatukan sehingga Pajak USU terletak di antara Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Pascasarjana USU. Akan tetapi musibah terjadi ketika Pajak USU terbakar pada hari Sabtu (18//9/2010) sekitar pukul 17.00 WIB. Akibat kebakaran tersebut, 120 kios hangus terbakar dan kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran tersebut ternyata tidak menyurutkan semangat para pengusahapengusaha untuk membangun kembali tempat usaha yang baru. Maka dibangunlah tempat usaha Pajak USU yang baru yang beralamat di Jl. Letjend. Djamin Ginting no. 340-A Sumber, Padang Bulan Medan. Baik pengusaha bisnis kecil ataupun menengah di dalam Pajak USU harus memperhatikan bagaimana cara mereka memulai bisnis tersebut sehingga dapat mencapai kesuksesan dalam menjalankan usaha / bisnis mereka. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memulai usaha, baik secara berkelompok maupun secara perorangan. Menurut Kasmir (2006:35), ada 4 pola masuk atau cara memulai usaha yang lazim dilakukan yaitu :
Universitas Sumatera Utara
a) Mendirikan usaha baru (start up) yang artinya membangun usaha benar-benar dari awal. b) Membeli perusahaan yang sudah berjalan (buy out) yang artinya membeli perusahaan yang sudah ada dengan membeli aset atau sahamnya. c) Waralaba (franchise) yaitu mendirikan usaha dengan membeli nama, izin, sistem dan manajemen dari perusahaan lain. d) Mengembangkan usaha yang sudah ada / bisnis keluarga (family bussiness) yaitu melanjutkan usaha yang dimiliki oleh keluarga. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti ingin melihat cara mana yang paling banyak dipilih oleh pengusaha-pengusaha yang berada di Pajak USU tersebut. Kemudian peneliti ingin mengetahui apa alasan mereka memilih salah satu dari keempat cara tersebut. Dengan alasan inilah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Korelasi Pola Masuk UKM ke Dunia Bisnis (Studi Kasus pada Pajak USU Medan).”
1.2 Perumusan Masalah Menurut latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah : “Apakah ada korelasi Pola Masuk UKM ke Dunia Bisnis terhadap kesuksesan menjalankan usaha pada Pajak USU Medan?”
Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pola masuk UKM ke dunia bisnis pada pajak USU Medan. Manfaat Penelitian. a. Bagi Pengusaha (UKM) Bagi pengusaha yang ingin masuk ke dunia bisnis, diharapkan dapat menjadi masukan agar pengusaha mengetahui apakah ada korelasi antara berbagai pola masuk yang dapat diterapkan dengan kesuksesan menjalankan usaha kecil dan menengah di Pajak USU. b. Bagi Penulis. Penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang industri usaha kecil,khususnya pola masuk UKM ke dunia bisnis. Penulis juga dapat menerapkan teori-terori yang ddipelajari selama masa perkuliahan. c. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi dan perbandingan dalam mengadakan penelitian yang terkait dengan pola masuk UKM ke dunia bisnis.
Universitas Sumatera Utara
