BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni
mewujudkan wawasan nusantara serta
memperkuat ketahanan nasional maka diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antar bangsa, dan memperkukuh kedaulatan Negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan letak geografis antar pulau satu dengan pulau yang lainnya berjauhan, untuk menjalin hubungan antar pulau atau daerah yang luas tersebut Indonesia membutuhkan jasa pengangkutan. Kondisi seperti itu menyebabkan jasa pengangkutan mempunyai peran yang sangat penting. Angkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian pengangkutan udara untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima imbalan bayaran atau jasa lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang – undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi, salah satunya adalah menggunakan angkutan udara. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (13) tentang Penerbangan yang dimaksud dengan angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara
untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Transportasi udara mempermudah dalam melakukan pengangkutan antar daerah maupun pulau dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya yang dikeluarkan penumpang untuk membeli tiket pesawat udara masih dapat dijangkau. Dengan perkembangan teknologi dan jaman, masyarakat juga lebih menyukai menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutannya untuk berpergian. Hal ini disebabkan karena pesawat udara memiliki kecepatan yang melebihi alat transportasi lainnya seperti transportasi melalui darat dan transportasi melalui laut. Berpergian ke luar daerah atau pulau memiliki jarak tempuh yang sangat jauh namun apabila menggunakan pesawat udara akan mempersingkat waktu. Sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga. Dengan jumlah konsumen yang begitu besar, suatu usaha transportasi atau bisnis transportasi jasa pengangkutan merupakan salah satu usaha yang sangat menggiurkan untuk di dirikan, karena sangat diperlukan oleh pengguna jasa untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia agar mempermudah dan mempercepat suatu perjalanan dengan lebih efisien. Pentingnya peran angkutan udara menuntut penyedia jasa untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan penerbangan. Angkutan udara mempromosikan kualitasnya baik melalui media elektronik, media cetak, maupun media online mengenai berbagai fasilitas – fasilitas dan tiket penerbangan dengan harga yang bervariasi. Dengan banyaknya media serta cara penyampaiannya yang kreatif dan mudah dipahami diharapkan dapat menarik perhatian pengguna jasa dalam
menggunakan angkutan udara untuk berpergian keluar daerah atau pulau.”Penumpang dalam hal ini lebih mengutamakan ketepatan waktu dan pelayanan yang memuaskan sehingga tidak jarang penumpang rela mengeluarkan banyak biaya untuk sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu. Maka dari itu angkutan udara sebagai penyedia jasa harus memiliki standar kualitas pelayanan yang optimal dan propesional. Berkembangnya industri di bidang angkutan udara tersebut diatas berdampak pada semakin banyaknya maskapai penerbangan komersial di Indonesia. Banyaknya maskapai penerbangan ini salah satunya menyebabkan semakin murahnya harga tiket pesawat yang hampir sama dengan harga tiket angkutan darat seperti kereta api, sehingga pengguna jasa angkutan udara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem pengangkutan udara tersebut, kerugian yang di alami penumpang salah satunya adalah tertundanya penerbangan atau yang sering disebut dengan delay. Hal ini sangat merugikan penumpang, khususnya penumpang yang lebih mengutamakan waktu dari pada biaya yang dikeluarkan untuk sampai di tempat tujuan secara tepat waktu. Terjadinya penundaan dan pembatalan penerbangan dapat merugikan bagi pengguna jasa penerbangan dari segi waktu ataupun biaya. Dimana dalam kenyataannya, akhirakhir ini banyak perusahaan angkutan udara yang selalu melakukan penundaan dan pembatalan penerbangan padahal perusahaan tersebut dalam mempromosikan kualitasnya selalu berbicara masalah ketepatan waktu atau on time performance dalam penerbangan. Maka dari itu sangatlah dituntut kepropesionalan pihak maskapai penerbangan menangani hal yang sangat penting ini, yang berdampak besar pada
mobilitas penumpang dalam menjalankan bisnis dan perkembangan transportasi udara sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Banyaknya keluhan dan kritikan dari berbagai kalangan akibat kerugian yang dirasakan para pengguna jasa angkutan udara akibat tertundanya penerbangan tersebut di atas, yang merugikan banyak materiil dan kepercayaan, maka dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan amanat dari pasal 186 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang bebunyi “perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara”. Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan jawaban atas keluhan serta kritikan dari masyarakat yang beranggapan bahwa selama ini penyelenggaraan jasa penerbangan dirasakan sangat merugikan pengguna jasa angkutan udara. Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 ini, hak dan kewajiban pengguna jasa, penyedia jasa angkutan udara maupun pihak ketiga menjadi lebih jelas, sehingga apabila terjadi wanprestasi, akan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. 1.2. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas tertundanya penerbangan (delay) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah cara penentuan besarnya ganti kerugian dalam hal terjadinya penundaan penerbangan (delay) ? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: hanya dibahas mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara serta hanya menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 sebagai penyelesaian masalah mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan atas keterlambatan penerbangan danjuga besaran ganti kerugian yang diterima penumpang oleh pihak maskapai penerbangan. 1.4. Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Tertundanya Penerbangan (Delay) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011adalah sepenuhnya hasil pemikiran dan tulisan oleh penulis sendiri dengan menggunakan 2 (dua) skripsi sebagai referensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: NO Penulis
Judul Skripsi
Rumusan masalah
1
Ahmad Zazili Fakultas Hukum Universitas Udayana Diponogoro Tahun 2008
Perlindungan Hukum terhadap penumpang pada Transportasi Udara Niaga
1. Bagaimanakah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga berjadwal nasional?
2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian dalam kegiatan transportasi udara niaga?
2.
William Yudha Pratama Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013
Tanggung jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan Pesawat
1. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila maskapai yang bersangkutan tidak memberi ganti kerugian? 2. bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang saat penumpang mengalami kerugian?
Karya ilmiah :
Bobby ferdinal Purwanto Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2015
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Tertundanya Penerbangan (delay) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011
1. Bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas tertundanya penerbangan (delay) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 ? 2. Bagaimanakah cara penentuan besarnya ganti kerugian dalam hal terjadinya penundaan penerbangan (delay) ?
2.1. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. a.
Tujuan Umum Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap
penumpang atas tertundanya penerbangan (delay) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011. b. Tujuan Khusus 1) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. 2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Penulis di bidang hukum khususnya
mengenai
tanggung
jawab
maskapai
penerbangan
terhadap
penumpang atas tertundanya penerbangan (delay) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011. 1.6. Manfaat Penelitian a.
Manfaat Teoritis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu khususnya mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas tertundanya penerbangan (delay) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011. b. Manfaat Praktis Dari segi praktis , berguna sebagai upaya yang dapat diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. 1.7. Landasan Teoritis Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum dan khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dan lain-lain yang akan dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian , sebagai landasan dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat consensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran, maka harus dihindari teori-teori (ajaran atau doktrin), konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang bertentangan satu sama lain. Semakin banyak teori, konsep , asas, dan pendapat hukum yang berhasil diidentifikasi semakin tinggi derajat kebenaran yang bias dicapai.
Untuk menjawab rumusan masalah yang diungkapkan maka penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu sebagai berikut. a.
Teori Kepentingan (utilitarianisme theory) dari Jeremy Bentham Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang
dipelopori oleh adam smith. Adam smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianisme. Utilitarianisme dan teori klasik ekonomi laissez faire. Dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberlis individualistis. Menurut teory utilitis tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Peraturanperaturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum), dibuat oleh penguasa Negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan alat-alat Negara. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman. Bahwa undangundang adalah keputusan kehendak dari satu pihak, perjanjian, keputusan kehendak dari kedua pihak, dengan kata lain, bahwa orang terikat pada perjanjian berdasarkan atas kehendaknya sendiri pada undang-undang terlepas dari kehendaknya. b. Teori Mengenai Keputusan Penumpang dari Banfet Teori ini memberikan pernyataan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan penumpang, “A consumer’s purchase of an airline ticket can be either a routine buyer response behavior or the result of extensive evaluation and weighing of various airline
offerings, one against the other. The consumer tends to be price sensitive, but also influenced by loyalty, advertising and image.” Teori tersebut di atas menjelaskan secara eksplisit bahwa kebanyakan penumpang pesawat terbang mempertimbangkan harga ketika akan membeli tiket pesawat terbang. Namun demikian, faktor lain yang mempengaruhi penumpang dalam mengambil keputusan untuk memilih suatu maskapai dan membeli tiket pesawat juga disebabkan oleh faktor loyalitas, promosi/iklan dan citra yang melekat pada maskapai penerbangan. Teori mengenai pengaruh pelayanan, keamanan, harga dan citra Industri jasa (service) kepuasan pelanggan selalu dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pelanggan dan karyawan yang melakukan kontak layanan. Ada dua hal pokok yang berkaitan dengan layanan, yaitu harapan pelanggan terhadap kualitas layanan (expected quality) dan persepsi pelanggan atas layanan pada saat menerima layanan (experienced atau perceive quality) Kualitas pelayanan yang baik timbul karena adanya strategi pelayanan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Strategi pelayanan harus dapat terus dikembangkan untuk dipelihara dan ditingkatkan terutama untuk menciptakan kesetiaan pelanggan (customer loyalty). Strategi pelayanan harus dapat memberikan nilai (perceive value) yang diterima oleh pelanggannya, seperti pelayanan yang harus memenuhi harapan pelanggannya, maka hal ini akan memotivasi pelanggan untuk tetap setia pada perusahaan tersebut daripada harus pindah ke perusahaan pesaing. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang
dirasakannya dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. c. Teori Terjadinya Keterlambatan Penerbangan Menurut “Soherman Abdul” : 1.
Ramp Handling Yaitu keterlambatann dalam melakukan pengemasan muatann kargo dann pos, serta ketidak tepatan waktu dalam penanganan kebersihan pesawat.
2.
Terminal Handling Yaitu keterlambatan dalam proses check-in, penanganan dalam pengelompokan penumpang, dan penanganan bagasi.
3.
Operational Problem Yaitu terjadinya keterlambatan masalah dokumen penerbangan.
4.
Technical Problem Yaitu terjadinya kerusakan pada pesawat atau penggantian pesawat karena alasan teknis.
5.
Ekstern Yaitu masalah cuaca atau masalah pada imigrasi dan pabean.
1.8 Metode Penelitian a.
Jenis Penelitian Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini
pada dasarnya menyangkut data lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adanya kesenjangan antara teori dan realita , kesenjangan antara keadaan teoritis
dengan fakta hukum dan atau adanya situasi ketidaktauan yang dikaji untuk pemenuhan sistem akademik. Penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada penelitian data primer yaitu wawancara b. Sifat Penelitian Pada penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
dengan
menggambarkan
keadaan
subjek/objek
penelitian
(seseorang,lembaga,masyarakat,dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai langkah-langkah melakukan representative objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Dengan penelitian deskriptif maka dapat menggambarkan secara tepat situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti , karena dari hasil ini dapat memberikan gambaran mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang sehingga gambaran tersebut dapat dianalisa tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat hukum. c. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu sebagai berikut. 1. Data primer (data lapangan), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data yang diperoleh didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan.
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumbersumber data sekunder yaitu sebagai berikut. 1)
Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini berupa peraturan perundangan-undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam penulisan ini.
Dalam penulisan skripsi ini bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut. a)
Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
b)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Mengenai Penyelenggaraan Angkutan Udara.
c)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
d)
KUHPerdata
2)
Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer , berupa literatur-literatur hukum , majalah , Koran dan karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.
d. Teknik Pengumpulan Data Menurut soerjono soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka , pengamatan atau observasi dan wawancara atau
interview. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan sebagai berikut. - Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan. Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami , selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relavan dengan pokok permasalahan kutipan tidak langsung. - Teknik wawancara (interview), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian Penentuan populasi dan sampel tepat sangat penting artinya dalam suatu penelitian , populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. Maka populasi dalam penelitian ini adalah pihak Maskapai penerbangan Denpasar. Berdasarkan hal tersebut , pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling ,maka sampel dalam penelitian adalah Petugas yang berkaitan
dengan Maskapai Penerbangan , karena sampel-sampel tersebut memenuhi kriteria dan sifat-sifat yang peneliti tentukan. f. Teknik Pengolahan dan analisis data Untuk yang berpedoman hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti , maka keseluruhan data yang terkumpul baik itu berupa data kepustakaan maupun data lapangan, selanjutnya diolah dan analisa secara kualitatif dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Akhirnya diperoleh data yang berupa menjawab atas rumusan masalah dalam skripsi ini yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analistis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memapaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti.Data informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.