BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks maka keadaan perekonomian yang stabil harus selalu dijaga meliputi kestabilan tingkat pendapatan nasional yang tinggi dan kesempatan kerja yang baik, serta terwujudnya tingkat kestabilan harga yang baik. Artinya, kestabilan ekonomi berarti harus mampu menjaga laju tingkat inflasi dan pengangguran yang kecil. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga barang dan jasa yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap negara mengalami tingkat inflasi yang berbeda dari suatu periode ke periode lainnya. Tingkat inflasi dikatakan rendah yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen, sedangkan tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. Dalam perekonomian yang sudah sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja, selain itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang, penambahan penawaran uang tanpa diikuti
1
pertambahan produksi dan penawaran barang, serta kekacauan politik sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab (Sukirno, 2012 :15). Inflasi dapat mengakibatkan menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk. Oleh sebab itu Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sebagai lembaga negara independen yang tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya dapat melaksanakan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiga bidang tersebut harus diintegrasi supaya tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan
2
institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru (Subandi, 2014 : 132). Provinsi Bali memiliki struktur perekonomian yang spesifik dan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu industri pariwisata sebagai leading sector yang akan berpengaruh terhadap sektor pertanian, transportasi, komunikasi, dan bangunan. Menurut Badan Pusat Statistik Bali, pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,72 persen. Meskipun Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, Bali pun tidak lepas dari namanya inflasi. Adapun data laju inflasi yang terjadi di Bali selama tahun 2014 adalah sebagai berikut.
3
Tabel 1.1 Perkembangan Inflasi Bulanan, Inflasi Kumulatif, Inflasi Tahunan Provinsi Bali Tahun 2014
No
Bulan
Inflasi Bulanan (%)
Inflasi Kumulatif (%)
Inflasi Tahunan (%)
1
Januari
1,18
1,18
7,17
2
Pebruari
0,37
1,56
6,67
3
Maret
0,29
1,86
6,09
4
April
0,13
1,99
6,36
5
Mei
0,49
2,49
7,24
6
Juni
-0,27
2,22
6,41
7
Juli
0,47
2,70
4,16
8
Agustus
0,68
3,40
3,90
9
September
0,33
3,74
4,59
10
Oktober
0,63
4,39
4,93
11
Nopember
1,70
6,17
6,63
12
Desember
2,13
8,43
8,43
0,68
3,34
6,05
Rata-rata
Sumber: Bank Indonesia Wilayah III, Bali & Nusra (2015)
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2014 Provinsi Bali mengalami inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 2,13 persen, sedangkan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar -0,27. Inflasi tahunan (year on year) tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 8,43 persen, sedangkan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 3,90 persen. Selama tahun 2014, rata-rata inflasi bulanan adalah sebesar 0,68 persen, rata-rata inflasi kumulatif sebesar 3,34 persen, dan rata-rata inflasi tahunan (year on year) sebesar 6,05 persen. Inflasi sebagai suatu fenomena perekonomian yang dipengaruhi oleh beragam faktor, baik dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun dari ekspektasi pelaku kegiatan ekonomi. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 4
bersama pemerintah sebagai otoritas fiskal berkoordinasi untuk menyelenggarakan suatu lembaga yang secara spesifik berupaya mengendalikan pergerakan inflasi yang disebut sebagai Tim Pengendalian Inflasi (TPI). Secara regional, khususnya di Provinsi Bali, pengendalian laju inflasi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat sejak awal tahun 2008 laju inflasi Bali berada di level yang cukup tinggi dan di 2009 berada di atas level inflasi nasional. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali & Nusra) membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah koordinasi guna melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi. Lembaga ini merupakan wujud dari TPI di daerah, dan sesuai dengan fungsinya maka lembaga ini disebut sebagai Tim Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TKPID) (www.sigapura.org diakses 2 April 2015). Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, maka pemerintah wajib melakukan salah satu syaratnya yaitu kestabilan inflasi. Kestabilan ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan terus menurun dan akhirnya sebagian orang terutama orang-orang miskin akan bertambah miskin. Selain hal tersebut, keadaan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Bank Indonesia selaku lembaga negara dan bank sentral di Indonesia berperan dalam pengendalian inflasi karena Bank Indonesia fokus pada pencapaian sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara
5
kestabilan nilai rupiah salah satunya kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi di Provinsi Bali?”
1.2 Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi di Provinsi Bali.
1.3 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian tugas akhir studi ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memperkaya studi empirik tentang perbankan khususnya Bank Indonesia dan diharapkan menambah literatur serta referensi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan penyelesaian operasional dan perumusan kebijakan dalam institusi Bank Indonesia maupun masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
6
1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir studi ini adalah terdiri dari lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Pada bab ini dikaji landasan teori yang relevan dan menggunakan referensi terbaru untuk membahas masalah dalam penelitian ini.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan beberapa materi seperti gambaran umum daerah/lokasi penelitian dan deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang disesuaikan dengan teknik analisis data.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini menyajikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, begitu juga dengan saran yang diberikan harus berdasarkan atas simpulan atau hasil pembahasan.
7
