BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan Daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan (perbaikan) seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan Otonomi Daerah. Reformasi tata kelola keuangan Daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang
merupakan
langkah
maju
khususnya
dalam
menata
sistem
pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Sejak berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan atau kebebasan dalam mengatur dan mengurus derahnya sendiri sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku atau yang disebut dengan desentralisasi. Hal ini menggali kemampuan daerahnya, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan dengan cara menggali sumber – sumber potensial yang berada di daerah. Sumber – sumber potensial tersebut disebut dengan nama Pendapatan Asli daerah ( PAD ) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD), lain – lain PAD yang sah. Dapat dilihat disini bahwa dalam pembangunan pemerintah daerah, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah besar, karena biaya – biaya yang dikeluarkan untuk program kerja suatu daerah sangatlah banyak dan besar 1
2
jumlahnya. Sebuah daerah dikatakan mandiri apabila dana yang dikeluarkan untuk pembangunan daerahnya lebih besar diambil dari Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Dana Perimbangan. Dan sebaliknya sebuah daerah dikatakan masih belum mandiri apabila dana yang dikeluarkan untuk pembangunan daerahnya lebih besar diambil dari Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli daerah. Menurut Yuliati (2001:16) dalam Rozaqi (2012) menyatakan bahwa dalam usaha mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan - kegiatan yang menyentuh langsung
aspek
kehidupan
masyarakat
sebagai
usaha
pemerintah
menggerakkan sektor perekonomian. Oleh karena itu, sasaran pembangunan ekonomi bukan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pengelolaan keuangan daerah. Belanja pemerintah daerah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan lebih khusus pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan amanat konstitusi, yaitu undang – undang dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahtreaan umum yang dimaniinvestasikan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan – kegiatan yang menyentuh dalam pada aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sector perekonomian.
3
Menurut model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, syarat – syarat yang
harus
dipenuhi
supaya
suatu
perekeonomian
dapat
mencapai
pertumbuhan yang tangguh atau steady growth dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Oleh sebab itu setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk menyimpan sebagian dari pendapatannya guna meningkatkan tabungan. Selain itu
pentingnya
peranan
pemerintah
terutama
dalam
merencanakan
pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat (Murni, 2006:185). Proses pengeluaran dana modal dalam pemerintah dikenal dengan istilah belanja modal / pembangunan. Menanggapi dari latar belakang di atas, tergambar pentingnya mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung fluktuatif akan mempengaruhi sektor keuangan pemerintah. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah:. 1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014 ? 2. Seberapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014 ? 3. Seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014 ?
4
C. Batasan Masalah Sesuai dengan yang dituliskan dalam perumusan masalah diatas, agar pembahasan ini tidak meluasakan difokuskan pada pengaruh total Pendapatan Asli daerah, Dana Bagi Hasil, serta Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Jawa Timur dan data yang digunakan adalah tahun 2011 – 2014. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 - 2014. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambil kebijakan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
5
2. Bagi peneliti lain Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
