BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Belanja modal yang sebagai perubahan yang fundamental di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah. Sebelumnya di dalam APBD, pengaokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan. Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas kegiatan pemerintah daerah tersebut. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan juga terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan ini diprediksi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, dari berbagai jenis anggaran belanja daerah Pemerintah Daerah mengalokasikan dana berbentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja
Universitas Sumatera Utara
modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik . Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dan anggaran daerah yang semakin besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu digali sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari daerah itu sendiri dan bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat.
Sumber pembiayaan utama
pemerintahan dan pembangunan daerah baik provinsi , kabupaten dan kota berasal dari kemandirian daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan saja. Oleh sebab itu jelaslah bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan.
Kewenangan untuk
memperdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat
Universitas Sumatera Utara
untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memepengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Yani (2008:40), “ pemberian sumber kuangan negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi prekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sekitar 20%. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri dari : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Ketiga komponen dalam dana perimbang ini merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk
mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan kewenanagan oleh daerah lain selain sumber keuangan yang sudah ada di daerah sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Studi Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Berkaitan
Universitas Sumatera Utara
dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2007). Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Terkait dengan hal ini, Irma Syafitri (2009) melakukan penelitian relasional untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, hasil penelitian menunjukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal.
Selain itu Rina (2012) juga melakukan penelitian apakah pertumbuhan
ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal dengan sampel pemerintah Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan positif terhadap belanja modal. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rina dengan penelitian ini terletak pada objek dan variabel yang di teliti, yaitu tidak memasukan variabel pertumbuhan
Universitas Sumatera Utara
ekonomi sebagai variabel dependennya serta objek
pada penelitian ini adalah
Pemerintah
Alasan
Kabupaten/Kota
di
Provinsi
Aceh.
peneliti
memilih
Kabupaten/Kota di provinsi aceh yaitu pasca komplik dan tsunami tahun 2004 perekonomian di aceh sangat berkembang pesat , sehingga kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam suatu wilayah tersebut. Dari latar belakang tersebut penulis melihat fenomena mengenai kaitan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal yang dalam hal ini penulis mengkaitkannya dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil yang dapat di lihat dari aset-aset daerah Melihat penelitian-penelitian sebelumnya , penulis mengangkat secara khusus fenomena ini di Provinsi Aceh. Berdasarkan pemikiran ini maka peneliti tertarik judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ”. Dengan demikian penelitian ini akan menguji apakah PAD dan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil, berpengaruh terhadap
alokasi
anggaran
belanja
modal
dengan
objek
penelitian
pada
Kabupaten/Kota di di Provinsi Aceh Secara keseluruhan variabel ini akan di uji secara parsial dan simultan
Universitas Sumatera Utara
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan topik yang penulis pilih untuk diteliti, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh baik secara simultan maupun secara parsial. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dan Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh baik secara simultan maupun secara parsial. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah. 1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti, serta menjadi bahan masukan jika di kemudian hari peneliti diminta pendapat yang berkaitan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 2. Bagi Pemerintah Daerah, untuk memberikan sumbangan informasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Universitas Sumatera Utara
Perimbangan serta pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal sehingga Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal. 3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian lainnya yang sejenis.
Universitas Sumatera Utara
