BAB I PENDAHULUAN. untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ummat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Ketika sistem perbankan konvensional sempoyongan karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian ekonomi ummat. Kemampuan survival perbankan syariah dalam masa krisis, telah menarik banyak perhatian para bankir konvensional yang kemudian membuka kantor-kantor cabang syariah. Setelah terbitnya UU. No 7 tahun 1992 yang meyebutkan secara tegas eksistensi bank syari’ah sebagai salah satu bentuk bank yang dapat beroperasi di Indonesia, maka hadirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih adil secara syari’ah, yang kemudian secara massal diikuti oleh bank-bank lain. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan

hukum serta

jenis-jenis usaha yang dapat diimplementasikan oleh bank syari’ah. Undangundang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional yang ingin membuka unit syari’ah atau mengkonfirmasikan diri secara total sebagai bank syari’ah.

1

2

Pembiayaan merupakan aspek terpenting dalam kehiupan perekonomian masyarakat pada umumnya. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat yang kekurangan dana dapat dengan segera memperoleh bantuan dana demi mempertahankan usaha yang dilakukannya. Pembiayan yang saat ini mendominasi pada lingkup syariah yaitu pembiayaan murabahah, yakni sekitar 80% dari total pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam murabahah, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debiturkreditur antara nasabah dan bank. 1 Sedangkan menurut PSAK No. 102 Murabahah adalah menjual dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu bank juga diiringi dengan adanya resiko pengembalian yang tinggi pula. Resiko pembiayaan ini harus diminimalisir agar bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satunya adalah dengan adanya penetapan prosedur yang dirancang untuk mengelola pembiayaan secara aman, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Dengan menampilkan dan mengetengahkan penampilan muamalah, dalam kaitannya dengan pemberian suatu pembiayaan, pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan akan menyetujui suatu proposal pembiayaan yang telah dibuat oleh account officer yang diajukan oleh nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential)

demi

1

menjaga

Muhammad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil & Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 94

http://elc.stain-pekalongan.ac.id/

Deposit user: Agus Arwani, M.Ag.

3

kembalinya modal yang telah dikucurkannya. Berbagai hal yang telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan dalam menyeleksi suatu pembiayaan itu layak atau tidak untuk dibiayai, yakni dari segi nasabahnya sendiri yang mengutamakan karakter dan usahanya. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana standar penilian proposal pembiayaan khususnya terkait dengan murabahah yang merupakan produk yang mendominasi pada produk pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Untuk itu dalam proposal ini penulis mengangkat judul “STANDAR PENILAIAN PROPOSAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN”. Adapun pemilihan judul diatas diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana standar penilaian proposal pembiayaan murabahah yang notabene mendominasi skim pembiayaan di BMI cabang Pekalongan.

B. Rumusan Masalah Dari paparan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang perlu penulis rumuskan, antara lain : 1. Apa kriteria proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan? 2. Bagaimana uji kelayakan usaha terhadap proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan?



4

3. Bagaimana implikasi standar penilaian proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai standar penilaian proposal pembiayaan murabahah di BMI cabang Pekalongan. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui kriteria proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. 2. Untuk mengetahui bagaimana uji kelayakan usaha terhadap proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. 3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi standar penilaian proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Dari penelitian yang penulis lakukan ini maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti yakni sebagai berikut: 1. Secara praktis Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syari’ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. 2. Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian tugas akhir (TA) ini berguna untuk :



5

1. Mengetahui standar penilaian proposal pembiayaan murabahah, khususnya di BMI cabang Pekalongan. 2. Menambah wawasan pengetahuan penulis maupun pembaca tentang standar penilaian proposal pembiayaan murabahah.

D. Penegasan Istilah 1. Proposal Adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. 2 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan proposal yakni proposal pembiayaan yang diproses oleh account officer sesuai unit usaha. 2. Pembiayaan Adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah sesuai dengan syariah Islam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah waktu tertentu dengan margin atau pembagian hasil keuntungan. 3. Murabahah Adalah transaksi jual beli dimana bank mengambil keuntungan dari harga jual. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. 3 4. Bank Mualamat Indonesia

2

Dikutip dari www.indonesialanguage.com Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.98. 3



6

BMI adalah bank Islam pertama di Indonesia yang dirintis umat Islam Indonesia dan didukung oleh Majelis Ulama’ serta tokoh-tokoh Muslim Nusantara.4

E. Telaah Pustaka Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena itu fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Diantaranya penelitian yang sudah ada mengenai obyek yang sama. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau

perkembangan dari penelitian yang sebelumnya

pernah dilakukan. Di samping itu telaah pustaka juga dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian mengenai murabahah, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Demikian juga sudah ada banyak buku yang membahasnya dari penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, hasil penelitian dan buku tersebut sebagai berikut:. Dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Pekalongan, Ari Setiawan menuliskan bahwa tahap awal dalam mekanisme pembiayaan murabahah yakni, bank dan nasabah melakukan negosiasi untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, meliputi jenis barang yang akan diperjualbelikan, harganya (termasuk jumlah keuntungan yang diminta bank) dan jatuh tempo pembayaran

4

BMI, Laporan Tahunan 2007 Annual Report BMI, 2007, hlm.4.



7

serta hal-hal lain yang diperlukan. Dalam tugas akhirnya, disebutykan pula bahwa walaupun murabahah lebih digemari bank-bank Islam dari pada produkproduk pembiayaan yang lain tetapi pembiayaan murabahah juga memiliki resiko antara lain : resiko yang terkait dengan barang, resiko yang terkait dengan klien, dan resiko yang terkait dengan pembiayaan. 5 Zaenah, dalam tugas akhirnya yang berjudul “Sistem Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syari’ah (Studi kasus di Kospin Jasa Syari’ah Pekalongan) menyebutkan bahwa jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli antara lain: pembiayaan Murabahah, pembiayaan Salam, dan pembiayaan Istishna. Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berikut juga digambarkan bagan mekanisme dasar pembiayaan :6

5

Ari Setiawan, Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Pekalongan, Pekalongan: STAIN, 2008, TA, Tidak Diterbitkan. 6 Zaenah, Sistem Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syari’ah (Studi kasus di Kospin Jasa Syari’ah Pekalongan), Pekalongan: STAIN, 2007, TA, Tidak Diterbitkan.



8

Bagan Mekanisme Dasar Pembiayaan

Aplikasi Pembiayaan

Analisa Pembiayaan

EVALUASI PEMBIAYAAN

EVALUASI KESESUAIN DENGAN KEBIJAKAN

Struktur Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

Pembinaan & Pengawasan (monitoring) Kesesuaian Peraturan dengan kebijakan

Penyelesaian Pembiayaan

Review Pembiayaan

Pemecahan Masalah Pembiayaan

Muhammad Fauzan, “Studi Analisis Jual beli Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri Pekalongan”, membahas praktek Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri Pekalongan. Praktek Murabahah merupakan bentuk bisnis dan kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli (landing activity) menjadi sale purchase translation dengan murabahah ini pihak bank dapat membelikan atau menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi dan bank minta tambahan harga (cost) atas harga pembelian. Dengan syarat si pemilik barang harus memberikan infromasi kepada pembeli tentang harga dan keuntungan bersihnya. Selain membahas praktek murabahah di Bank Syari’ah Mandiri Pekalongan secara umum,



9

dalam skripsi ini juga dibahas tentang murabahah menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) no. 04/GSM-MUI/IV/2000 serta relevansinya dengan parktek Murabahah di bank syari’ah mandiri. 7 Analisa pembiayaan usaha nasabah adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan usulan pembiayaan. Pendekatan ini tidaklah merupakan hal yang pelik. Pada akhirnya, pengalaman, dan kemampuan pengkaji melakukan proses pemikiran yang logis dan menyeluruh dalam melakukan analisa akan sangat menentukan dalam merekayasa suatu rekomendasi usulan pembiayaan. Kekurangan atas unsur-unsur diatas dapat mengakibatkan proses pembuatan keputusan akan kurang sempurna, bahkan salah. Untuk itu dalam melakukan analisa, pengkaji perlu melakukan penyelidikan dan mensortir segenap elemen-elemen yang relevan dari suatu problema, sehingga komponenkomponen yang penting dapat diidentifikasi, dipertimbangkan bobot pentingnya dan dikaji dalam frekuensi yang tepat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu analisa yang jelas dan mengarah kepada pengambilan alternatif kebijaksanaan yang relevan. Analisa pembiayaan hendaknya mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Data Pemohon / Nasabah 2. Tujuan Pembiayaan 3. Latar Belakang Nasabah 4. Analisa Keuangan Nasabah 7

Muhammad Fauzan, Studi Analisis Jual beli Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri Pekalongan, Semarang: IAIN, 2004, Skripsi, Tidak Diterbitkan.



10

5. Analisa Agunan 6. Analisa Resiko Pembiayaan 7. Kesimpulan dan Rekomendasi Setiap tahapan analisa hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan eksplisit atas data yang berkaitan dengan suatu problema, untuk menghasilkan suatu pengkajian yang komprehensif dan logis. Analisa pembiayaan nasabah disusun dalam bentuk Memorandum Analisa Pembiayaan. Gambaran setiap tahapan analisa diatas baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Analisa aspek kuantitatif ditunjang oleh piranti analisa yang disebut spread sheet yang merupakan format laporan keuangan untuk menyaring data keuangan yang tertera dalam laporan keuangan nasabah. Sementara penjabaran tahapan-tahapan analisa tersebut lebih menjurus untuk nasabah yang berusaha dibidang perdagangan dan industri (manufacturing), format analisa tersebut dapat juga dipakai sebagai referensi format untuk menganalisa nasabah non perdagangan/industri (manufacturing) seperti bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Jasa Usaha lainnya. 8 Dalam skripsi Benny Kurniawan “Studi Analisis Tentang Praktek Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Semarang (Studi Kasus Pembelian Mesin Cetak Finishing Pada PT. Karya Toha Putra Semarang)” juga membahas mengenai analisis terhadap praktek akad pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat cabang Semarang dengan PT. Karya Toha

8

Blog www.perbankansyariah.com



11

Putra Semarang yang relevan dengan akad murabahah yang sesuai dengan fatwa No. 04 / DSN- MUI / IV/ 2000 tentang Ketentuan Umum Murabahah. Dimana meski terjadi tawar menawar antar kedua pihak, setelah terjadi kesepakatan prosentase keuntungan yang diperoleh bank yang selanjutnya disebut dengan prosentase negosiable, yang nantinya akan dibayar nasabah atas barang yang dipesannya pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam skripsi tersebut juga disebutkan dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan murabahah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan nasabah dan kemampuan nasabah. 9 Danan Dany Shofa, “Studi Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) HUDATAMA Semarang” menuliskan kontrak atau akad jual beli Murabahah termasuk dalam jenis natural certainty contract yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Dalam skripsi ini obyek yang menjadi titik berat yakni analisis tentang praktek Pembiayaan Murabahah dan praktek Resceduling yang diterapkan. 10 Dalam tugas akhir yang berjudul “Sistem dan Prosedur Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan” oleh Nur Naylil Muna, dijelaskan bahwa sistem yang digunakan dalam jual beli barang yaitu akad murabahah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan margin yang telah ditentukan sesuai kesepakatan 9

Benny Kurniawan Studi Analisis Tentang Praktek Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Semarang (Studi Kasus Pembelian Mesin Cetak Finishing Pada PT. Karya Toha Putra Semarang), Semarang: IAIN, 2006, Skripsi, Tidak Diterbitkan. 10 Danan Dany Shofa, Studi Analisis Terhadap Pembiayaan Murabahah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Hudatama Semarang, Semarang: IAIN, 2006, Skripsi, Tidak Diterbitkan.



12

awal. Pembiayaan murabahah dalam bank Islam harus mengikuti prosedur sebagai berikut: nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, bank Islam mempelajari surat form permohonan nasabah dari segala aspek yang meliputi mempelajari posisi nasabah, mempelajari produk dari segmen ekonomi, gambar situasi pasar, mempelajari metode penawaran pembelian, meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan perjanjian. 11 Sri Utami, “Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMI Cabang Pekalongan” menjelaskan tentang pencatatan yang dikelola BMI cabang Pekalongan sudah menggunakan komputerisasi sejak tahun 2003. Sistem pencatatan ini digunakan dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan input sampai dengan otorisasi suatu pembiayaan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa akuntansi syariah menurut IAI, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, sehingga transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat kejadian diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan dalam perhitungan bagi hasil, bank syariah menggunakan konsep cash basic yakni transaksi atau kejadian lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pencatatan transaksi ini harus sesuai dengan bukti dan dicatat secara sistematis dan teratur. 12 Dalam skripsi Qosim Muamar, “Analisis Penanggulangan Risiko Kredit (Credit Risk) di BPR Syari'ah Asad Alif Kendal ” dijelaskan bahwa setelah

11

Nur Naylil Muna, Sistem dan Prosedur Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, Pekalongan: STAIN,2008, TA, Tidak Diterbitkan. 12 Sri Utami, Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMI Cabang Pekalongan, Pekalongan: STAIN,2008, TA, Tidak Diterbitkan.



13

aplikasi pembiayaan diterima, persetujuan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap beberapa aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati, mengingat bahwa pembiayaan tersebut mengandung resiko. Adapun beberapa aspek yang dapat dijadikan penilaian pembiayaan diantaranya adalah 5C (character, capacity, capital, collateral, condition). Namun ternyata aspek-aspek tersebut bukan pedoman baku yang harus diterapkan dalam setiap pembiayaan. Beragamnya jenis usaha yang dibiayai merupakan salah satu faktor ketidakmungkinan penilaian score 5C secara baku. 13 Sedangkan tugas akhir penulis yang berjudul

“Standar Penilaian

Proposal Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan” membahas dua pokok persoalan: 1. Kriteria proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. 2. Uji kelayakan usaha terhadap proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Dengan demikian menurut hemat penulis, belum ada skripsi atau karya ilmiah lain yang sama pembahasan dengan penelitian tugas akhir penulis.

Qosim Muamar, “Analisis Penanggulangan Risiko Kredit (Credit Risk) di BPR Syari'ah Asad Alif Kendal ”, Semarang: IAIN,2006, Skripsi, Tidak Diterbitkan. 13



14

F. Kerangka Teori Pengertian proposal sendiri secara umum adalah dokumen tertulis yang dapat memberikan informasi mendetail mengenai visi, misi, dan tujuan si penulis kepada si pembaca sehingga akhirnya memperoleh persamaan.. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan, pinjaman meminjam antara pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan peminjam melunasi pinjamannya tersebut pada jangka waktu tertentu, prosesnya mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai persetujuan pembiayaan. 14 Dapat disimpulkan bahwa proposal pembiayaan ialah dokumen tertulis yang berisikan mengenai gambaran mendetail tentang usaha nasabah, serta visi dan misi dari usahanya sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengajuan proposal tersebut, yakni memperoleh pembiayaan dari pihak bank. Yang nantinya proposal ini akan diproses oleh account officer, kelengkapan proposal pembiayaan tersebut meliputi: 1. Usulan Pembiayaan (UP) 2. Memorandum Pembiayaan (MP) 3. Cash flow 4. Analisa Yuridis/Legal Opinion 5. Hasil BI Checking 6. Laporan Hasil Taksasi (Internal/Eksternal) 7. Laporan Audit atas laporan Keuangan

14

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.260



15

8. Legalitas Perusahaan 9. Data Lainnya yang terkait dengan pengajuan proposal pembiayaan Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu=keuntungan), bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.15 Sebagai pelengkap dari pengajuan pembiayaan kepada bank, nasabah juga harus menyertakan proposal pembiayaan yang akan diajukannya khususnya bagi nasabah yang berbentuk badan usaha, selain proposal yang dibuat oleh account officer. Sekian banyak dari proposal yang diajukan, tentu tidak semua proposal mendapat follow up yang positif. Tidak sedikit proposal yang di-resign karena tidak sesuai dengan standar yang dikehendaki pihak bank. Seperti kata orang bijak mencegah lebih baik dari pada mengobati, dengan adanya standar yang jelas dari pihak bank, tentunya ini merupakan tahap awal bagi bank sebelum menerima pengajuan pembiayaan dari pihak nasabah. Dengan harapan setelah menyetujui kesepakatan pembiayaan, nantinya tidak terjadi wan prestasi karena sudah ada penilaian terhadap nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Dalam memberikan pembiayaan berdasrkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, tentunya diperlukan analisis pembiayaan guna menjaga kesehatan bank. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak

15

Ibid, hlm. 91



16

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank tersebut.16 Kegiatan bank dalam koridor pembiayaan tentunya tak selalu lancar seperti harapan, hal ini medorong bank secara otomatis menekan angka Non Performing Financing. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu proposal pembiayaan yang diajukan. Lebih baik tentunya apabila sejak awal kemungkinan terjadinya NPF dapat terdeteksi sejak dini. Analisis pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar calon nasabah debitur mampu melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko atau kemacetan dapat dihindari. Kasus pembiayaan macet di berbagai bank syariah yang tidak sedikit, menunjukkan bahwa ada suatu kekurangan dalam penelitian proposal pembiayaan yang diajukan. Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Amir Mahmud menuliskan dalam bukunya bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya Non Performing Financing diantaranya :17 1. Lemahnya analisis kredit, supervisi, dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas bank. 2. Pengasumsian yang terlalu optimis saat membuat proyeksi arus kas tanpa kehati-hatian sehingga realisasi aliran kas tersebut jauh di bawah proyeksi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang komprehensif yang berkaitan dengan :

16

Sutan Remi Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005, hlm. 175 17 Amir Mahmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 105



17

1. Prosedur pemeriksaan dan investigasi pembiayaan yang mencakup penilaian karakter dan integritas nasabah. 2. Petunjuk standar untuk analisis keuangan dan proyeksi arus kas sebagai instrumen untuk menilai kelayakan pembiayaan atas dasar kehati-hatian, asumsi konservatif dan keadilan. 3. Meningkatkan efektivitas fungsi supervisi dan pengawasan kredit. Biar bagaimanapun bagusnya suatu sistem/manajemen suatu perbankan, bila tanpa dibarengi dengan mental sumber daya manusia yang baik tiadalah gunanya. Tindakan yang terbaik adalah tindakan preventif supaya kasus pembiayaan macet tidak terulang lagi. Upaya pencegahan memerlukan adanya berbagai kebijakan yang baik, antara lain dengan adanya kebijakan persetujuan kredit dimana persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat bilamana diberikan berdasarkan hasil dari penilaian total atas permintaan kredit dan atas diri debitur. Yang dimaksud dengan penilaian total adalah penilaian atas kelayakan permintaan kredit yang diajukan dan mutu kredit yang pernah diberikan kepada calon debitur. Dengan demikian apabila calon debitur pernah atau sedang menikmati fasilitas kredit dari bank kreditur, maka fokus penelitian analisis kredit tidak terbatas pada kelayakan permintaan kredit yang sedang diajukan, melainkan juga pada prestasi calon debitur di dalam memenuhi isi perjanjian kredit pada masa lalu. Apabila calon debitur adalah anggota yang lain dari kelompok perusahaan tertentu, ada kemungkinan anggota yang lain dari kelompok perusahaan tersebut pernah atau sedang menikmati fasilitas kredit dari bank kreditur.



18

Dalam k`eadaan seperti ini, sebelum memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit baru, bank kreditur wajib meneliti kesehatan pelaksanaan perjanjian kredit atas mereka dengan debitur lama yang merupakan anggota kelompok perusahaan tersebut.18

G. Metode Penelitian` 1. Desain Penelitian Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancanaan pelaksanaan penelitian19. Desain penelitian yang terdapat dalam Tugas Akhir ini meliputi: a. Pendekatan penelitian Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 20 Dengan pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai standar penilaian proposal pembiayaan dalam bentuk kalimat dan paragraf, sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai standar penilaian proposal pembiayaan terutama dalam proposal pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMI cabang Pekalongan.

18

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hlm. 147 Mohammad Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 99 20 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 92 19



19

b. Jenis penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field reseach). Artinya data–data dalam penelitian ini diperolehdari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan,21 yaitu dengan wawancara dan melihat mekanisme proses penyaluran pembiayaan terutama dalam standar penilaian proposal pembiayaan murabahah di BMI cabang Pekalongan. Yang kemudian dikaitkan dengan literatur dan sumber pustaka sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya.

2. Sumber data Dilihat dari jenis sumber datanya, ada 2 (dua) jenis sumber data, antara lain yaitu : a. Sumber data primer Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari. 22 Dalam hal ini dengan mencari data dan informasi di BMI Cabang Pekalongan dari manajer marketing, yakni bapak Hisyam Iskhak, tentang standar penilaian proposal pembiayaan murabahah di BMI cabang Pekalongan. 21 22

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 8 Anwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. hlm. 91



20

b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi. 23 Dalam hal ini data sekunder diperoleh dengan cara melihat data-data dokumentasi dan data laporan di BMI cabang Pekalongan terutama pada proposal pembiayaan murabahah. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung data-data primer yang diperoleh untuk menganalisis permasalahan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data antara lain, yaitu : a. Observasi Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan.24 Dalam teknik ini data didapat dengan mengadakan survei langsung di tempat penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara jelas dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang halhal yang berhubungan dengan standar penilaian proposal pembiayaan murabahah di BMI cabang Pekalongan. 23 24

Ibid, hlm. 36. Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 212.



21

b. Interview Teknik interview merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.25 Dengan teknik ini penulis mengumpulkan informasi mengenai standar penilaian proposal pembiayaan murabahah dalam hal ini penulis melakukan wawancara (interviev) langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber, yakni Bapak Hisyam Ishkak selaku Account Officer, secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. c. Dokumentasi Adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip dan juga termasuk buku – buku tentang pendapat teori yang berhubungan standar penilaian proposal pembiayaan murabahah dan mekanisme pembiayaan murabahah yang dimplementasikan pada BMI cabang Pekalongan.

4. Teknik Analisis Data Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau field research,

yang meneliti tentang standar

penilaian proposal pembiayaan murabahah di BMI cabang Pekalongan. Penulis

25

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 179.



22

menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis data ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : 26 a. Reduksi, data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertentu di lapangan. b. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. c. Menarik kesimpulan/verifikasi makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.

H. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulisan Tugas Akhir (TA) ini di bagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait dan berkesinambungan. Dengan demikian, pembahasan setiap bab merupakan rangkaian pembahasan untuk bab berikutnya. Adapun sistematika penulisanya adalah : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

26

Matthew B. Melies, A. Michael Huberman, Quantitative Data Analiysis , terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16



23

Bab II : LANDASAN TEORI Bab ini meliputi pengertian pembiayaan, landasan hukum syariah (Al-Qur’an dan Al-Hadits), rukun dan syarat pembiayaan, kriteria proposal pembiayaan murabahah, serta uji kelayakan usaha terhadap proposal pembiayaan murabahah. Bab III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Gambaran umum

mengenai

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang

Pekalongan yang dijabarkan dalam sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan, visi dan misi Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan, struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan, Tugas dan wewenang Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pekalongan,

perkembangan serta produk Bank Muamalat

Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Standar Penilaian Proposal Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Meliputi : rukun dan syarat pembiayaan, kriteria proposal pembiayaan murabahah, serta uji kelayakan usaha terhadap proposal pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Bab IV : ANALISIS STANDAR PENILAIAN PROPOSAL PEMBIAYAAN MURABAHAH

DAN

IMPLIKASINYA

DI

BANK

MUAMALAT

INDONESIA (BMI) CABANG PEKALONGAN



24

Bab ini meliputi Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Analisis Standar Penilaian Proposal Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan dan Implikasi Standar Penilaian Proposal Pembiayaan Murabahah Terhadap di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan. Bab V : PENUTUP Merupakan bagian akhir atau penutup dari seluruh pembahasan tugas akhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari penulis.



BAB I PENDAHULUAN. untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan

Recommend Documents