BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sehubungan dengan himbauan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada Industri Perbankan Indonesia tentang peningkatan modal, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/12/PBI/2013 Tanggal 12 Desember 2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/8/DPbS Tanggal 27 Maret 2013 Tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, maka perbankan diharuskan untuk memberikan perhatian yang lebih dalam meningkatkan modal inti dan PBI No.14/26/PBI/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor. PBI No.15/12/PBI/2013 Pasal 2, mengatur tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Capital Conservation Buffer sebagai berikut : Tabel 1.1. KPMM dan Capital Conservation Buffer
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Rasio yang Dijaga Profil Risiko Bank 8% Peringkat 1 9% < x < 10% Peringkat 2 10% < x < 11% Peringkat 3 11% - 14% Peringkat 4 & 5 Capital Conservation Buffer Rasio Tambahan Mulai Berlaku 0,625% 1 Januari 2016 1,250% 1 Januari 2017 1,875% 1 Januari 2018 2,500% 1 Januari 2019
Sumber : PBI No.15/12/PBI/2013
1
Sedangkan SEBI No. 15/8/DPbS mengatur bahwa setiap ekspansi bank melalui penambahan Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas (KK) memerlukan kecukupan ketersediaan alokasi modal inti. Serta PBI No.14/26/PBI/2012 yang mengatur pembatasan usaha bank terkait dengan besarnya modal seperti yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 5 sebagai berikut : Tabel 1.2. Keterkaitan Modal dan Pembatasan Usaha Jenis Buku BUKU 1
Modal Inti < Rp 1 Triliun
BUKU 2
Rp 1 Triliun < x < Rp 5 Triliun
BUKU 3
Rp 5 Triliun < x < Rp 30 Triliun
BUKU 4
≥ RP 30 Triliun
Kegiatan Usaha Aktivitas dasar (penghimpunan dan penyaluran dana), trade finance, kerjasama terbatas, electronic banking terbatas, penyertaan modal sementara, Pedagang Valas, aktivitas dasar yang lazim. Penghimpunan dana sebagaimana BUKU 1, penyaluran dana lebih luas, trade finance, kegiatan treasury terbatas, jasa lain, kerjasama dan electronic banking lebih luas, penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia, penyertaan modal sementara, kegiatan lain yang tidak bertentangan dgn UU. Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam Rupiah maupun valas dan penyertaan modal pada lembaga keangan yang terbatas pada regional Asia. Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha baik dalam Rupiah maupun valas dan penyertaan modal pada lembaga keangan di luar negeri dengan jumlah yang lebih besar dari BUKU 3.
Sumber : PBI No.14/26/PBI/2012, www.bi.go.id Berdasarkan peraturan di atas, bank perlu meningkatkan permodalannya untuk menjadi bank yang terus tumbuh dan berkembang. Tahun 2012, Bank Sumsel Babel baru mencapai Rasio KPMM 13,55% dengan total modal sebesar 1.380.543.655.084 (BUKU 2). Selain itu, dalam menuju Regional Champion Bank, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) mendorong Bank Pembangunan Daerah
2
berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Menurut Eko Budiwiyono, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) melalui majalah Investor Edisi Agustus 2013 menyebutkan bahwa adapun target kinerja keuangan yang harus dicapai ke 26 Bank Pembangunan Daerah menuju Regional Champion Bank adalah Modal Inti 1 Triliun, CAR 15%, ROA 2,50%, BOPO Max. 75%, Pertumbuhan Kredit 20% pertahun,
Portofolio Kredit Produktif Min. 40%,
LDR 78-100%,
Penghimpuanan Dana Pemda 70%, dan Apex BPR. Selain itu juga, bahwa fokus Asbanda saat ini adalah mengatasi permodalan dalam rangka menuju program BPD
Regional
Champion
(BRC)
yang
bertujuan
untuk
memperkuat
perekonomian daerah, walaupun sampai saat ini Bank Sumsel Babel telah memenuhi kecukupan modal tersebut, namun untuk menjadi Regional Champion Bank Sumsel Babel perlu meningkatkan ketahanan modal tersebut guna memperluas kegiatan usaha bank. Saham Bank Sumsel Babel dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berjumlah 93,68% dan 6,32% lainnya dimiliki oleh Koperasi Cermat. Adapun perkembangan struktur modal Bank Sumsel Babel Tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.3. Struktur Modal Bank Sumsel Babel
Modal Disetor Penuh Tambahan Modal Disetor Cadangan Saldo Laba Jumlah
2010 436.023.000.000 125.480.140.845 167.606.624.954 201.483.112.687 930.592.878.486
2011 518.847.000.000 162.570.954.751 225.029.312.070 246.401.326.935 1.152.875.593.756
2012 637.151.000.000 216.448.256.966 318.661.816.305 208.282.581.813 1.380.543.655.084
Sumber : Annual Report Bank Sumsel Babel 2010-2012
3
Berdasarkan tabel di atas, dana intern perusahaan yang bersumber dari laba ditahan, sampai saat ini baru memenuhi 15.09% dari total modal keseluruhan, sehingga untuk melakukan ekspansi pembukaan cabang baru dan menjalankan rencana bisnis untuk beberapa proyek strategis kredit mengalami stagnasi. Dengan struktur permodalan yang kuat dan cukup, maka Bank Sumsel Babel dapat melakukan ekspansi maksimal, sebagaimana aturan BI pada PBI No.14/26/PBI/2012 bahwa kredit produktif yang disalurkan harus minimal 60%, dengan porsi UMKM yang secara gradual harus 20% dari total kredit yang disalurkan. Modal Inti sebesar Rp1.380.543.655.084 memang telah melewati persyaratan ASBANDA dalam menjadi Regional Champion Bank, namun peningkatan modal tetap harus diantisipasi guna ekspansi kredit dan pemenuhan persyaratan modal minimum dari Bank Indonesia. Menurut Fjesme dan Norli 2011, dalam risetnya menuliskan bahwa ada dua cara bagi Perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal, yaitu dengan Initial Public Offering atau Initial Private Placement. Pada tesis ini akan dibahas pemenuhan modal Bank Sumsel Babel melalui Initial Public Offering (IPO). Penyetoran ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian saham kepada investor lain secara public, namun nantinya hal ini akan merubah proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah seperti pada Gambar 1.1. Penambahan Modal sebenarnya dapat dilakukan dengan menambah setoran modal sesuai dengan porsi saham oleh masing-masing Pemerintah Daerah, namun hal ini akan menjadi rumit apabila adanya salah satu daerah yang enggan menyetor ataupun yang justru menyetor lebih dari porsi yang telah
4
ditetapkan. Hal tersebut akan menyebabkan perubahan presentasi kepemilikan saham. Melihat masalah ini, penulis mencoba melakukan analisis untuk melakukan penambahan modal melalui penyetoran eksternal yaitu melalui investor selain Pemerintah Daerah.
Gambar 1.1. Gambar Proporsi Kepemilikan Saham Bank Sumsel Babel
Untuk menawarkan berapa harga perusahaan ke investor itulah diperlukan perhitungan seberapa besar nilai wajar Bank Sumsel Babel ini agar tidak merugikan Pemerintah Daerah yang telah lebih dulu memiliki saham Bank Sumsel Babel. Melalui tesis ini akan dianalisis mengenai penetapan nilai wajar Bank Sumsel Babel apabila melakukan penjualan saham ke investor lain melalui Initial Public Offering. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat mengetahui nilai wajar Bank Sumsel Babel yang tidak overvalued atau undervalued, sehingga calon investor nantinya berminat melakukan investasi dan Pemerintah Daerah tidak dirugikan akan harga jual yang ditetapkan.
5
1.2. Rumusan Masalah Pemenuhan kebutuhan peningkatan modal ini dapat ditempuh salah satunya melalui
penyetoran modal dari investor
selain Pemerintah Daerah. Untuk
menghitung berapa besar harga penawaran perusahaan saat melakukan IPO tersebut perlu diketahui berapa besar nilai wajar saham Bank Sumsel Babel saat ini. Perhitungan nilai wajar ini diperlukan untuk mengestimasi berapa besar harga jual yang pantas bagi calon investor.
1.3. Tujuan Penelitian Dalam rangka meningkatkan permodalan yang dipersyaratkan Bank Indonesia untuk mengembangkan usaha bank dan untuk memperkuat ketahanan modal menuju Regional Champion Bank, maka Bank Sumsel Babel berusaha untuk melakukan peningkatan modal tersebut melalui investor lain selain Pemerintah Daerah. Untuk menawarkan perusahaan kepada investor tersebut, maka melalui tesis ini akan dihitung berapa besar nilai wajar saham Bank Sumsel Babel.
1.4. Manfaat Penelitian Perhitungan nilai wajar saham Bank Sumsel Babel ini diharapkan akan menjadi pertimbangan kebijakan bagi manajemen sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kecukupan modal bagi perusahaan. Namun, adapun manfaat utama penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :
6
a.
Untuk menentukan nilai wajar Bank Sumsel Babel agar ketika melakukan Initial Public Offering dilakukan, harga jual saham tidak merugikan Pemerintah Daerah yang telah lebih dulu memiliki saham perusahaan.
b.
Penentuan nilai wajar juga akan memberikan dampak kepada investor lain yang membeli saham Pemerintah Daerah dengan harga yang wajar, tidak terlalu mahal ataupun murah.
7
