BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Harta warisan terkadang menjadi permasalahan yang sangat rumit, bagi sebagian kalangan masyarakat, persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, perpecahan, hingga saling fitnah di dalam keluarga. Untuk dapat mencegah permasalahan mengenai harta warisan tersebut, hukum waris berperan serta diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pembagian harta warisan kepada anak, isteri/suami, maupun ahli waris yang berhak. Telah diketahui bahwa Indonesia tidak dihuni oleh satu etnis saja, bahkan lebih jauh dari itu sebelum penjajah datang (Portugis dan Belanda), para penduduk yang ada pada waktu itu tidak tersegmentasi atau dipisah-pisahkan berdasarkan etnis atau golangan, sehingga dengan demikian Indonesia adalah negara yang Majemuk. 5 Sehingga bukan hal yang tidak wajar diskriminasi hukum di Indonesia terasa masih sangat kental. Diskriminasi di era reformasi saat ini pemerintah telah mencabut berbagai macam peraturan, meskipun telah diupayakan untuk menghilangkan berbagai peraturan yang diskriminasi, namun kenyataannya dalam hal pembuatan dokumen atau surat-surat bukti sebagai ahli waris ternyata diskriminasi masih berlanjut. Pluralisme hukum waris ini mengakibatkan terjadinya pluralisme kewenangan
5
Habib Adjie, 2005, “Stop! Diskriminasi Dalam Pembuatan Bukti Ahli Waris” Renvoi, No.24 Tahun Kedua, Jakarta, hlm.30. 1
2
dalam menerbitkan Surat Keterangan Waris di Indonesia, tergantung dari status atau dari golongan manakah Warga Negara Indonesia yang meninggal itu berasal. Dalam praktik pewarisan, untuk membuktikan seseorang sebagai ahli waris diperlukan suatu dokumen yang menjabarkan ketentuan hukum waris. Dokumen tersebut dipakai sebagai pegangan oleh para ahli waris maupun pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris, yang dikenal dengan Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Waris merupakan alas hak bagi tiap-tiap ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan harta peninggalan pewaris. Di Indonesia, pembuatan surat keterangan waris masih dibedakan berdasarkan golongan Warga Negara Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat di lihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam Pasal 11 Ayat 1 C Poin 4 disebutkan bahwa surat tanda bukti ahli waris dapat berupa:6 1. Wasiat dari pewaris, atau 2. Putusan Pengadilan, atau 3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau 4. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; bagi warga negara Indonesia 6
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3
keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris; bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Adanya perbedaan prosedur pembuatan surat keterangan waris ini karena sekurang-kurangnya terdapat tiga lembaga/institusi yang diakui kewenangannya oleh Undang-Undang untuk membuat dokumen waris tersebut, yaitu:7 a. Bagi Warga Negara Indonesia, Penduduk Asli; surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan disaksikan oleh dua orang saksi serta dikuatkan oleh Lurah dan Camat di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. b. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa; akta keterangan warisnya dibuat secara notariil. c. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya; surat keterangan hak waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 19 Juni Tahun 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Menteri Kehakiman tersebut memuat tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan, sebagai berikut:8 Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang- orang yang karena hukum atau keputusan Hakim
tidak
dapat
menjalankan
sendiri
kepentingannya
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7
8
Budi Harsono, 2005, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Hukum Tanah), Penerbit Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta, psl 111. Balai Harta Peninggalan Jakarta, Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKWH), diakses dari http://www.bhpjakarta.info, pada tanggal 1 November 2014.
4
Pasal 3 :
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :
1.
2. 3.
Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Kajian tesis ini mendasarkan pada dokumen waris yang diangkat tentang Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta. Surat Keterangan Hak Mewaris adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Selain itu menjadi informasi bagi pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena waris.9 Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang dibentuk oleh Negara, dan merupakan produk Belanda. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Staatsblad No.166 Tahun 1872 tentang Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Balai Harta Peninggalan belum memiliki Undang-Undang yang bisa menjadi penegasan tentang keberadaannya, namun Balai Harta Peninggalan telah mendapat pengakuan dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan dalam
9
Balai Harta Peninggalan, Loc.Cit.
5
Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stbl. 1872 No. 166 tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia, kewenangannya antara lain: a. Perwalian (Voogdij); b. Pengampuan (Curatele); c. Ketidakhadiran (Afwezigheid); d. Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nalatennschap); e. Kurator dalam Kepailitan; f. Pendaftaran dan Membuka Surat Wasiat; g. Membuat Surat Keterangan Hak Waris. Balai Harta Peninggalan berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing. Dalam penelitian ini, pewaris nya Warga Negara Indonesia keturunan India. Balai Harta Peninggalan menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan keterangan para ahli waris dari si pewaris yang meninggalkan harta warisannya, dan sudah tentu Surat Keterangan Hak Mewaris yang diterbitkan hanya satu surat untuk satu pewaris. Namun yang terjadi pada kasus ini, Balai Harta Peninggalan menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris sebanyak 2 (dua) kali dengan nama pewaris yang sama tetapi berbeda ahli waris. Awalnya Balai Harta Peninggalan Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris dengan nama ahli waris para saudara kandung, yakni Nomor: W7.AH.06.10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010. Dalam surat tersebut saudara kandung pewaris memberikan keterangan bahwa pewaris telah menikah dan bercerai tetapi tidak memiliki anak. Sejalannya waktu, Balai Harta Peninggalan
6
menemukan bukti kongkret bahwa pewaris sudah memiliki seorang anak yang keberadaannya di Hongkong. Balai Harta Peninggalan Jakarta kemudian menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang ahli warisnya adalah anak kandung dari pewaris yang berkewarganegaraan Hongkong, yakni Nomor: W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 serta mencabut Surat Keterangan Hak Mewaris yang pertama dimana ahli warisnya adalah saudara kandung pewaris tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga terjadilah gugatan oleh saudara kandung pewaris di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Balai Harta Peninggalan Jakarta, yang menjadi obyek sengketanya adalah Surat Keterangan Hak Mewaris kepada anak kandung pewaris. Dalam perkembangan gugatan terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris yang diterbitkan ganda oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, perkara ini menjadi melebar pada berhak atau tidaknya anak sah atau anak kandung pewaris untuk menjadi ahli waris serta menerima harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris. Dikarenakan anak kandung pewaris tersebut berkewarganegaraan asing, yakni Hongkong. Oleh kerenanya kasus ini bergulir sampai pada tahap Peninjauan Kembali. Untuk memperjelas uraian singkat kasus diatas, penulis mengangkat hal tersebut menjadi sebuah tulisan mengenai “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SURAT
KETERANGAN
HAK
MEWARIS
TERHADAP
ANAK
SAH
BERKEWARGANEGARAAN ASING (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 105 PK/TUN/2013).
7
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu: 1. Dasar hukum manakah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan batal dan tidaknya Surat Keterangan Hak Mewaris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta ? 2. Apakah anak kandung yang berkewarganegaraan Asing berhak menerima harta peninggalan/warisan dari orang tua Warga Negara Indonesia ?
C. Keaslian Penelitian Penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Mewaris dan Balai Harta Peninggalan tidak terlalu banyak ditemui, salah satu tesis yang mempunyai tema hampir sama dengan penelitian yang sedang penulis angkat diantaranya adalah karya dari Muhammad Arif Rakhman. 10 Pokok pembahasan tesis yang diangkat oleh Saudara Muhammad Arif Rakhman mengenai pembedaan golongan warga negara dalam pembuatan Surat Keterangan Waris secara umum yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dikaitkan dengan Pasal 111 Ayat 1 C Poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
10
Muhammad Arif Rakhman, Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
8
Tanah sementara dalam Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak membedakan golongan warga negara. Penelitian tesis yang dilakukan saudara Muhammad Arif Rakhman adalah metode pendekatan yuridis empiris sedang penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena penulis menganalisis suatu kasus mengenai Surat Keterangan Hak Mewaris yang kasusnya telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung. Tema yang penulis angkat sama dengan yang diangkat oleh saudara Muhammad Arif Rakhman mengenai Surat
Keterangan Waris,
perbedaannya dengan yang penulis angkat adalah Surat Keterangan Hak Meawaris yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan. Tesis dengan pokok bahasan yang hampir sama lainnya yang penulis temui adalah karya Ririn Setiani.11 Pembahasan yang sama antara saudari Ririn Setiani dengan yang penulis angkat adalah mengenai fungsi dari Balai Harta Peninggalan tersebut terhadap harta warisan, hanya saja saudari Ririn Setiani membahas harta warisan yang tak terurus dalam harta warisan pewaris yang telah dituntut oleh Negara sedang yang penulis angkat harta warisan yang dimiliki oleh pewaris warga negara Indonesia keturunan asing untuk nantinya dibolehkan atau tidak menjadi warisan kepada anak sah/anak kandung pewaris yang warga negara asing. Penelitian tesis yang dilakukan oleh saudari Ririn Setiani sama dengan yang penulis lakukan yakni menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sejauh ini belum ada penulisan tesis yang bahasannya sama persis seperti yang penulis angkat, namun jika dikemudian hari diketahui ternyata ada tulisan 11
Ririn Setiani, Praktek Penyelesaian Pengurusan Harta Warisan Yang Tak Terurus Di Wilayah Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang (Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Semarang), Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
9
yang mengangkat judul dan substansi yang mirip sekali dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini, maka diharapkan bahwasanya tulisan ini adalah ditujukan sebagai penyempurnaan atau pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya tersebut.
D. Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam rumusan masalah diatas, yaitu: 1. Untuk mengetahui serta menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan batal dan tidaknya Surat Keputusan Hak Mewaris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta. 2. Untuk mengetahui serta menganalisis terhadap berhak atau tidaknya anak kandung yang berkewargaraan Asing mewarisi harta warisan orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. E. Manfaat Penelitian Penelitian tentang diterbitkannya Surat Keterangan Hak Mewaris oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 105 PK/TUN/2013), diharapkan akan berguna dan membawa manfaat bagi semua pihak dari segi praktis atau teoritis. Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Jika dikaji dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembentukan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
10
2.
Jika dikaji dari sudut pandang praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait bagi pembangunan Negara dan Bangsa: a. Bagi masyarakat, harapan penulis adalah dapat membantu masyarakat dalam memperdalam pengetahuan masyarakat mengenai masalah Surat Keterangan Hak Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing yang kewenangan mengeluarkan atau menerbitkannya adalah Balai Harta Peninggalan. b. Bagi Balai Harta Peninggalan, harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Balai Harta Peninggalan dalam pengadaan seminar dan/atau penyuluhan hukum kepada masyarakat Indonesia pada umumnya serta warga negara Indonesia keturunan
Timur
Asing
khususnya
sehingga
dapat
memperluas
pengetahuan serta wawasan bagi semua Warga Negara Indonesia dari berbagai golongan. c. Bagi Pengadilan, harapan penulis sebagai lembaga peradilan di Indonesia dapat menjadi lembaga yang benar-benar merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat, dengan memperhatikan masalah hukum yang terjadi di masyarakat dan dapat menerapkan solusi hukum yang sesuai sehingga dihasilkan putusan yang seadil-adilnya.
