Prahara Harta Warisan

Bella Wang

SENANG ‘DIGARAP’ JOSE PURNOMO

P

op nan riang. Itulah genre hits single Bella Wang yang berjudul Mudah Jatuh Cinta. Pada pembuatan video klipnya, ia menunjuk Jose Purnomo sebagai sutradara. Mantan suami Lusy Rahmawati ini ternyata dapat mengarahkan Bella ketika akan berakting. “Kerja sama dengan om Jose enak. Dia enak diajak bicara untuk mendiskusikan apa-apa saja dalam pembuatan video klip tersebut, sehingga saya mudah untuk melakukan apa yang diperintah om Jose,” begitu pengakuan siswi SMP Mimi Surabaya itu. Tentang konsep yang terkesan girly, Bella mengaku memang disamakan dengan karakter vokalnya yang ABG (Anak Baru Gede). Setting kamar pun ditata sesuai dengan gaya anak muda yang penuh warna-warni. “Pokoknya nggak mau neko-neko. Saya mau di video klipnya punya karakter keceriaan anak-anak baru gede. Makanya model yang dipakai pun teman-teman saya yang umurnya nggak jauh beda,” sambungnya. Disinggung isi lagu Mudah Jatuh Cinta, dengan enteng Bella mengatakan bahwa remaja seusianya sudah mulai dapat memilih lawan jenis mana yang bakal dijadikan pacar. “Ya, jadinya gampang jatuh cinta. Habis di sini cakep, di sana ganteng. Belum lagi ada yang kasih perhatian lebih,” pungkasnya sambil tertawa. (Suryati)

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp.5.000 luar Pulau Jawa tambah ongkos kirim

Kanim Jakarta Pusat

Pemberantasan Pungli Dipertanyakan Jakarta, Trans – Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Pusat dipertanyakan melakukan pemberantasan pungutan-pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknumoknum tertentu terhadap masyarakat. Namun, kinerja Kepala Seksi Wasdakim Syarifuddin Umar masih dipertanyakan, karena banyak orang yang dirazia dan diperiksa, tapi tindak lanjutnya tidak jelas ujar sumber kepada Koran ini. “Pungli di kantor ini memang berkurang drastis, setelah Koran Transaksi memberitakan masalah pungli tersebut. Namun, Kepala Kanim Drs Kemas Hamzah Zain MM masih harus bekerja keras untuk menertibkan kinerja Kasi Wasdakim,” ujar salah seorang pengurus paspor di Jakarta Pusat. Menurut dia, Kasi Wasdakim Syarifuddin Umar sering melakukan razia dan memeriksa orang yang tertangkap, namun tidak jelas tindak lanjutnya. “Kinerja seperti itu sangat mengganggu kenyamanan bagi kami. Tapi, kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Koran Transaksi dengan berkurangnya pungli di kantor ini,” ujarnya. Jika kinerja Kasi Wasdakim lebih baik lagi, bukan tidak mungkin kondisi Kanim Jakarta Pusat, sama seperti saat dipimpin oleh Bambang Soepadiyono SH MH. Kerja keras Bambang Supandiyono dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia dan warganegara asing mendapatkan penilaian khusus dari atasan. Bambang Supandiyono ŠŠŠ Bersambung hal 13 ...

Kasus Tanah LP Khusus Narkotika

Pemilik Tanah Mohon Bantuan Menkumham

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS Redaksi : Jl. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595, Fax: 021-46828595, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9-407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407 . E-mail [email protected]

Prahara Harta Warisan

Si Kaya Menjadi Miskin Di Bekasi

Keluarga Gomay saat berkunjung ke Kantor Redaksi Koran Transaksi, guna meluruskan pemberitaan tentang perkara harta warisan H Sanim. Tampak dalam gambar (dari kiri ke kanan) Ibu Icih, H Udi Sutardi, Astuti Amalia, Emilia Regista, dan Gomay. foto: rofiq/trans

Entah apalah yang dirasakan oleh H Sanim, Badriah dan Hj Rosidah saat ini di alam baqa. Sepeninggal mereka ada harta warisan yang kini menjadi rebutan ahli warisnya. Siapa ‘orang luar’ yang ikut terlibat memperkeruh prahara harta warisan yang tidak akan dibawa mati itu?

D

ahulu, ketika Sanim, Badriah dan Rosidah masih usia muda, Tuhan Yang Maha Kaya dan Maha Bijaksana mempertemukan Sanim dan Badriah hingga menikah. Kelangsungan bahtera rumah tangga mereka sempat berjalan normal, terbukti dengan lahirnya seorang anak bernama Badrudin, meskipun tanpa memiliki isbat nikah.

Namun, permasalahan melanda rumah tanggga mereka yang berujung dengan perceraian. Di tengah lilitan permasalahan hidup, Sanim yang berstatus duda bertemu dan menjalin hubungan dengan Rosidah, janda beranak dua (Ongsin dan Notih). Jalinan asmara keduanya rupanya berlanjut dengan pernikahan. Rumah tangga

Trans, Cirebon – Sengketa lahan LP Khusus Narkotika Cirebon, antara warga pemilik asal dengan Depkumhan dan PT SMI, hingga kini belum tuntas. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon yang menangani perkara tersebut meminta agar penyelesaiannya diPatrialis Akbar. lakukan melalui mediasi, namun pihak pengacara Depkumham tidak menghadiri mediasi tersebut. Karena itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar dimohon agar mendorong kelancaran mediasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Permintaan tersebut disampaikan H Machdor Subagio secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Menkumham Patrialis Akbar, tanggal 6 Januari 2009 lalu. Surat tersebut telah diterima pihak Depkumham tanggal 7 Januari 2009, dengan nomor agenda: 56/U/I/2010. Dalam hal ini, H Machdor Subagio mewakili para pemilik asal tanah sebagai penggugat Kasih Darwi, Kadmi B Mail, Agung Wartem, Mastiya Narsa, Karmisna Usman, Nipem Munadi, Rasmi Ruminah, Amanah

Jakarta, Trans - Sejatinya masyarakat mendukung proses pembebasan tanah untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta Timur, asalkan diberikan ganti rugi sesuai harga NJOP tanah. Namun, di lapangan masyarakat ternyata dipolitisir oleh oknum-oknum pejabat yang ditunjuk oleh pejabat Pemerintah DKI Jakarta. Oknum-oknum tersebut bekerjasama secara terselubung dengan kelompok-kelompok mafia tanah di Jakarta Timur. Akibatnya, terjadi kesulitan pada saat akan dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah hak masyarakat yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan dikeluarkan BPN Jakarta Timur dipersulit. Kenyataan seperti itulah yang dialami oleh Agustine

ŠŠŠ Bersambung hal 13 ...

ŠŠŠ Bersambung hal 13 ...

Sanim dan Rosidah, yang dimulai dari sama-sama kuli lio (mencetak bata) karena sama-sama tidak bawa harta. Uang hasil penjualan warisan Rosidah dan warisan anak tirinya digunakan Sanim sebagai modal usaha dengan penuh tanggung jawab sebagai suami dan ayah dari 2 orang anak tirinya. Kehidupan rumah tangga mereka pun berubah menjadi berkecukupan. Dinginnya angin malam di tengah sawah untuk menopang kebutuhan rumah tangga tidak perlu lagi dirasakan Sanim. Sekedar untuk diketahui, dalam pernikahannya, Sanim dan Rosidah ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Terkait Pembebasan Tanah Proyek BKT

P2T Tidak Teliti, Tanah Masyarakat Jadi Sengketa

Jakarta, Trans – Kendati pemerintah sudah berupaya keras untuk menghentikan semua bentuk kejahatan ekonomi, termasuk praktik penyelundupan berbagai komoditi impor ilegal, namun masih ada saja pelaku yang seolah kebal hukum terhadap niat mulia itu. Salah satu kelompok yang sampai saat ini masih terus melakukan penyelundupan impor berbagai jenis komoditi seperti telepom genggam,

elektronik, garmen, tekstil, sepatu, suku-cadang otomotif, biji pelastik, mainan anak-anak, makanan kaleng, peralatam dapur, dan alat-alat listrik, adalah “jaringan Yosep”. Disebut “jaringan Yosep”, karena koordinator jaringan kejahatan tesebut langsung bernama Yosep sendiri. Dari hasil investigasi Transaksi di lapangan ditemukan bahwa Yosep bekerjasama dengan seorang warga

Thomas Sugita

negara Malaysia bernama Bacin. Tugas Bacin adalah mengumpulkan barang pesanan Yosep dari Port Klang, Malaysia, yang dikabarkan milik sejumlah pemain di

Gomay & Emilia Regista:

Firdaus Kejam & Kami Dihinakan Bekasi, Trans – Prilaku Firdaus SH selaku kuasa hukum Badrudin dalam perkara harta warisan peninggalan H Sanim, dinilai telah membuat keluarga Gomay merasa terhina. “Ia (Firdaus-red) juga sangat kejam. Setiap kali Koran Transaksi menulis Emilia Regista perkara warisan, saya sedih dan merasa terhina,” ujar Emilia Regista, salah seorang cucu H. Sanim, saat datang ke kantor Redaksi Koran Transaksi, Sabtu (9/1), untuk memberikan tanggapan atas pemberitaan koran ini yang berlangsung hampir setahun. Emilia Regista saat itu didampingi oleh Gomay, Ibu Acih, H Udi Sutardi, dan Astuti Amalia. “Dulu, sebenarnya,” kata Emilia memperbaiki posisi duduknya, untuk memberikan penjelasan, “Namanya perempuan, saya kan takut, karena ada ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Reformasi Bea Cukai Dilanjutkan Jakarta, Trans - Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan akan meneruskan reformasi birokrasi dalam tubuh Direktorat Bea dan Cukai yang telah berjalan dengan baik semasa kepempimpinan Anwar Suprijadi. “Kita akan melanjutkan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai dan yang akan kita lakukan pertama adalah menyelesaikan kantor-kantor yang belum memperoleh program reformasi dengan merevitalisasi kantor itu dari sisi organisasi, sistem dan prosedur dari Sumber daya Manusia,” ujarnya seusai pelantikan sekaligus serah terima jabatan Dirjen Bea dan Cukai di Gedung Menko Perekonomian Jakarta, Kamis pekan lalu. Thomas Sugijata dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Anwar Suprijadi yang habis masa baktinya pada ŠŠŠ Bersambung hal 13 ...

Apa Iya, Politik Itu Kotor … ??! Tembok bata merah, lokasi tanah milik Agustine Wijaya, sertifikat M 3304 yang terkena proyek BKT di Kelurahan Malaka jaya, Kecamatan Duren Sawit. foto:yudi trans

Bongkar Penyelundupan Sindikat Yosep Setiap bulan diperkirakan puluhan miliar rupiah hak-hak negara raib akibat maraknya praktik penyelundupan berkedok antarpulau lewat pantai Sumatera bagian timur. Dalangnya, disebut-sebut bernama Yosep.

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999 No. 193 ‰ Th X ‰ Senin, 11 Jan - 24 Jan 2010

Jakarta. Setelah barang pesanan terkumpul, Yosep berkoordinasi dengan Bacin lalu diselundupkan melalui beberapa pelabuhan yang terletak di pesisir Sumatera bagian timur. Sebut saja “pelabuhan tikus”, merupakan tempat merapatnya kapal-kapal berbobot mati 200 ton sampai dengan 1000 ton membongkar barang impor illegal paling potensial. Menurut pengakuan salah seorang pemilik kapal yang sering mengangkut barang dari Port Klang bahwa banyak komoditi selundupan dibongkar di pelabuhan Dumai, apalagi dermaga-dermaga liar tanpa adanya petugas Bea Cukai di sana. Pelabuhan kecil yang ter-

Memang sangat riskan, dan sangat memalukan seorang pejabat DPR atau wakil Rakyat yang tanpa sadar telah kehilangan estetika kesopanan di lembaga yang terhormat sebagai wakil rakyat. Bang Trans, sebagai rakyat pinggiran dan awam dunia politik, serta tidak mengerti untuk menyalurkankan aspirasi kepada wakil rakyat, cuma bisa gelenggeleng kepala saat menyaksikan tayangan di TV. ŠŠŠ Bersambung hal 13 ...

letak di Tembilahan, Bagan Siapi-Api, Selat-Panjang, Bengkalis, tak luput dari itu. Barang-barang tersebut kemudian diangkut dan ditimbun di beberapa gudang di Dumai serta Pekanbaru sebelum diantarpulaukan ke Jawa dengan truk truk besar jenis wing. “Gudang Yosep yang paling besar ada di Dumai. Nama gudangnya Bagan Besar yang dikepalai Tanjung”, jelas pemilik kapal itu dan meminta untuk tidak disebutkan namanya dalam berita. Hasil pemantaun Transaksi di lapangan selama sebulan, juga menunjukkan bahwa setiap minggu antara 150 hingga ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

NO. 193. ‰ TH X

TRANS HUKUM

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 10

Kejagung Back Up Satgas Pemberantas Mafia Hukum Jakarta, Trans - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantas Mafia Hukum terus melakukan safari. Setelah dari KPK dan Mabes Polri, Satgas menyambangi Kejaksaan Agung, Rabu (06/1). Anggota tim yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto itu menemui Jaksa Agung Hendarman Supandi, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi dan Wakil Jaksa Agung Darmono. Dalam tim Satgas Pemberantas Mafia Hukum, Darmono menjadi salah satu anggota. Kuntoro menuturkan bahwa pertemuan Satgas Pemberantas Mafia Hukum dengan Jaksa Agung merupakan rangkaian program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sehingga, Satgas Pemberantas Mafia Hukum tetap berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Kuntoro lebih banyak menjelaskan lingkup tugas dari Satgas Pemberantas Mafia Hukum. Hal penting dari tugas Satgas, menurut Kuntoro perihal koodinasi, evaluasi, pemantauan, dan koreksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) era Kabinet Reformasi ini sangat mengapresiasi respon Kejaksaan Agung. Sebab, Kejagung memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan dan tugas dari Satgas Pemberantas Mafia Hukum. “Kejaksaan Agung, oleh Jaksa Agung sendiri memberikan back up penuh kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ini,” ujarnya. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang diperlukannya nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dengan Satgas Pemberantas Mafia Hukum. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, Satgas akan menemukan kasus-kasus tertentu. Sehingga, Kejaksaan Agung dapat mem-back up. “Sehingga ketentuan hukum bisa dipenuhi,” ujarnya. Kemudian, mantan Ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias itu, Kejaksaan telah mengambil langkah-langkah unutk meminimalisir praktekpraktek mafia hukum. Sehingga, upaya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung sudah banyak dilakukan. Dan mulai hari ini sudah mulai dirumuskan,” ujarnya. Sehingga, upaya reformasi birokasi di Kejaksaan Agung dapat disampaikan konsepnya dalam kurun waktu pertengahan bulan Januari 2009. “Yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan program 100 hari,” ujarnya. Kuntoro mengatakan Satgas tidak berfungsi untuk melakukan penindakan sebagaimana Keppres yang ditandatangani SBY pada 30 Desember lalu. Tim lebih pada koordinasi antar lembaga penegak hukum. “Tidak ada fungsi penindakan dalam Satgas ini,” ujarnya. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, upaya Satgas Pemberantas Mafia Hukum merupakan langkah awal dengan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum. Dalam pertemuan tersebut, menurut Hendarman Kejaksaan Agung telah berupaya mengatasi perbuatan mafia hukum. Namun begitu, Hendarman mengakui upaya dan usaha tersebut tidak dapat berhasil penuh. Dikatakan Hendarman, tim Satgas Pemberatas Mafia Hukum tersebut akan memberikan gambaran perihal terjadinya mafia hukum di ranah penegak hukum. Karena itu, menurut Hendarman diperlukannya sebuah nota kesepahaman antara Satgas Pemberantas Mafia Hukum dengan lembaga penegak hukum. Sebut saja dengan Kejaksaan Agung. “Harus ada MoU (Memorandum of Understanding) untuk menindaklanjuti itu,” ujarnya. Menurut mantan Jampdsus era Jaksa Agung Abdurahman Saleh ini untuk menguatkan koordinasi, tidak menutup kemungkinan akan di adakan pertemuan secara periodik. Hendarman menyanggah pertemuan tersebut membahas kasus per kasus. “Tidak spesifik kasus. Umum,” ujarnya. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bantuan perihal penyadapan. Sedangkan Polri memberikan bantuan tim pendukung lain. Sementara Kejaksaan Agung akan membantu perihal laporan informasi tentang mafia hukum akan ditindaklanjuti. Dijelaskan Hendarman, laporan berupa informasi tentunya perihal tindak pidana korupsi. Sehingga, tindakan pencegahan pun akan dibantu oleh Kejaksaan Agung. “Bantuan tenaga,” ujarnya. (C Herry SL)

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Kasus Pinjaman Daerah Rp 200 Miliar

Dimyati Makin Dekat Dengan Penjara Seumur Hidup Pandeglang, Trans - Majelis hakim Pengadilan negeri (PN) Pandeglang, Banten menolak Eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus dugaan suap pinjaman derah Rp 200 Miliar yakni Dimyati Natakusumah pada sidang lanjutan di PN Pandeglang, Selasa (5/1) dengan agenda putusan sela. “Majelis beralasan, keputusan jaksa penuntut menjerat dengan pasal berlapis sudah tepat. Bersalah atau tidaknya harus dibuktikan dalam persidangan. Penolakan eksepsi adalah untuk kepentingan keadilan bukan untuk kepentingan hakim,” tegas Safri SH ketua majelis hakim. Menurut Safri, eksepsi terdakwa juga sudah masuk pada pokok-pokok persidangan sehingga harus dibuktikan dengan

menghadirkan para saksi. “Tentunya, untuk membuktikan kebenaran ini. Maka siding ini harus dilanjutkan dengan menghadirkan para saksi,” ujarnya. Dalam perkara kasus Dimyati yang juga anggota Komisi III DPR ini dakwaan jaksa juga sudah mengandung unsur formil dan materil dan atas eksepsi terdakwa menyusun kesimpulan secara yuditatif. “Agar apa yang di dakwakan jaksa dan eksepsi terdakwa jelas. Maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dipersidangan,” imbuhnya. Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa Dimyati melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi (Tipikor) jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo

pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dakwaan pertama subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan acaman minimal 1 tahun penjara. Dakwaan kedua primair pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tentang Tipikor jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dengan ancaman seumur hidup serta dakwaan kedua subsidair pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 (1) ke 1

KUHP, ancaman seumur hidup. Sementara itu, menanggapi keputusan majelis hakim, terdakwa Dimyati sepakat melakukan banding atas isi putusan. “Kami tetap menilai dakwaan jaksa kabur dan tidak cermat,” kata Sukatma juru bicara tim pengcara terdakwa Dimyati. Usai mendengar jawaban ter- Dimyati saat menjabat Bupati Pandeglang. dakwa. Maka sidang akan dilanjutkan dengan lang, anggota DPRD periode agenda pemanggilan saksi-saksi 2004-2009, pihak ekskutif, dan mulai dari Sekwan DPRD Pandeg- saksi ahli. (Yus)

PT Asahimas Digugat Karyawan Serang, Trans - Seorang karyawan bagian mesin PT Asahimas Chemical, Adja S Werdaya, menggugat perusahaannya karena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 28 Agustus lalu. Adja di-PHK karena dinyatakan 8 hari berturut-turut tidak masuk kerja. Ditemui sebelum sidang perdana di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang, Adja mengatakan, tak masuk kerja karena direkomendasikan oleh dokternya yakni dr Ayu Safitri dari Bona Medika, Kota Cilegon, untuk istirahat. “Saya memeriksakan diri ke dr Ayu pada Mei lalu karena infeksi saluran air kecil,” ulas Adja. Adja didampingi kuasa hukumnya dari DPC Serikat Pekerja Kayu Energi dan Pertambangan (SPKEP) Kota Cilegon yang dipimpin HM Juju Adiwikarta, sementara PT Ashimas diwakili

kuasa hukumnya Rasyid Chaniago. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ucu Jaya Sarjana, dibantu dua hakim anggota Duhafati Zega dan Moh Muslih. Menurut Adja, ketidakhadirannya di tempat kerja didasarkan surat keterangan dari dr Ayu. Saat itu, tambahnya, dr Ayu merujuknya untuk berobat ke RS Siloam di Tangerang, dan memberi surat keterangan istirahat untuk diberikan ke perusahaan. Dua pekan berselang, ia, dr Ayu, dan perusahaan bertemu untuk mengklarifikasi surat tersebut. Namun, kata dia, manajemen perusahaan membatalkan surat keterangan sakit dari dokter itu dan secara otomatis Adja dianggap mangkir kerja selama 5 hari berturt-turut. Maka terhitung tanggal 28 Agustus, Adja dikenakan status

PHK. Menurut perusahaan, Adja melanggar pasal 60 ayat 3 perjanjian kerja bersama (PKB). Adja tidak menerima pembatalan surat keterangan dokter. “Kami gugat kewenangan perusahaan untuk membatalkan surat keterangan dokter itu. Setahu kami, surat keterangan dokter itu hanya bisa dibatalkan dokter, bukan orang lain,” ujar lelaki yang sudah bekerja di Asahimas selama 21 tahun ini. Ia menambahkan, Disnaker Kota Cilegon, tertanggal 20 November 2009, meminta agar perusahaan memperkerjakannya kembali serta membayarkan gaji serta tunjangan. Dikatakan, anjuran tersebut keluar setelah mekanisme tripartit tidak menemukan jalan keluar. Namun, lanjutnya, pihak perusahaan malah mengabaikan surat anjuran dari Disnaker. Dalam surat bernomor 560/

2401/Hubin Diskaner Kota Cilegon disebutkan, pihak perusahaan cukup memberikan teguran keras kepada Adja karena keterlambatan memberikan keterangan sakit dari dokter. Surat itu sendiri ditandatangani langsung oleh Kepala Disnaker Kota Cilegon Taufiqurrohman. Di tempat sama, Rasyid Chaniago menerangkan, surat keterangan yang diberikan dr Ayu hanya sebatas rujukan, agar Adja dirawat di RS Siloam Tangerang. “Dalam surat itu tidak ada perintah agar yang bersangkutan beristirahat selama 5 hari,” ujarnya. Selain itu, tambahnya, mengacu pada pasal 60 ayat 3 PKB, surat keterangan dokter itu harus diberikan 1 atau 2 hari setelah si pekerja masuk. Sementara, kata dia, Adja tidak melaku-

kan itu. Ia menjelaskan, menurut hukum, sejak pemanggilan pertama dan kedua, Adja sudah bisa diberhentikan. Kata dia, pihak manajemen masih bijak menyikapi kasus ini. Terlebih, tambahnya, Adja tidak bisa membuktikan kebenaran surat keterangan dokter itu setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Terkait surat anjuran Disnaker, Rasyid mengatakan, anjuran itu tidak mengikat kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun perusahaan. “Anjuran itu hanya sebatas pendapat Disnaker menyikapi sebuah kasus di bidang ketenagakerjaan,” ulasnya. Ia mengatakan, apapun yang menjadi materi gugatan dari SPKEP nanti, pihaknya sudah siap. Perusahaan tidak mungkin melakukan PHK tanpa dilandasi alasan yang jelas. (Yus)

Depkumham Lacak Dana Bank Century di Enam Negara Jakarta, Trans - Direktur Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Chairijah mengatakan, Departemen Hukum dan HAM (Depkum dan HAM) melakukan pelacakan dana Bank Century di enam negara. Negara-negara tersebut menyatakan siap membantu melakukan pelacakan. Menurut Chairijah, Depkum dan HAM telah membentuk tim terpadu untuk melacak dana Bank Century di luar negeri. “Kami telah mengirimkan 13 surat MLA (mutual legal assistant) untuk permohonan bantuan timbal balik,” ujar Chairijah, disela-sela pemaparan laporan akhir tahun di Gedung Depukum dan HAM.

Surat tersebut telah dikirimkan kepada negara-negara yang diduga sebagai tempat dilarikannya dana milik Bank Century. Negara tersebut diantaranya, Hongkong, Swiss, Inggris, dan Singapura. Negara-negara tersebut, lanjut Chairijah, menyatakan siap membantu secara maksimal dengan catatan agar permintaan dari pemerintah Indonesia memenuhi unsur-unsur yang ditentukan negara masing-masing. “Negara-negara tersebut juga mengakui ada aset-aset atau dana yang dilarikan dari Indonesia sejak tahun 2004 dan dicurigaidari milik Bank Century,” paparnya. Selain MLA, kata dia, Depkum dan HAM juga telah me-

ngajukan permohonan bantuan ekstradisi kepada Rafat Ali Risvi salah satu pemegang saham Bank Century yang kini buron. “Mereka bersedia membantu ekstradisi sejauh orang-orang tersebut diproses secara hukum dan sesuai dengan permintaan dalam surat MLA dan ekstradisi,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century Idrus Marham ditemui di Gedung KPK, mengatakan, DPR menggunakan kewenangan dalam rangka untuk melakukan pengawasan. Bahkan, DPR juga mendorong KPK dan lembaga lain untuk menindaklanjuti juga apa yang disampaikan dalam

KPK Segera Panggil Anggodo Widjojo Jakarta, Trans - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan memanggil Anggodo Widjojo dalam pekan ini. “Pemanggilan Anggodo untuk penyelidikan terkait kasus penyuapan,”terang Johan Budi SP, di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Terkait belum tuntasnya pemeriksaan Anggodo, adik kandung Anggoro Widjojo — buronan KPK dalam kasus pengadaan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)— KPK telah mengeluarkan permintaan pencekalan ke luar

negeri kepada pihak imigrasi. “Permintaan ini hanya untuk memudahkan penyelidikan agar tidak pergi ke luar negeri,” jelas Johan. Untuk memuluskan penyelidikan, lanjut Johan, KPK telah menyiapkan bukti untuk menjerat anggodo. Termasuk sejumlah saksi yang dimintai keterangan. Selain itu, KPK juga diminta Kapolri untuk melakukan penyelidikan, karena bukti yang dimiliki Polri sampai saat ini belum kuat untuk menahan Anggodo. Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat menahan anggodo, dengan alasan be-

lum cukup bukti. Akibat leluasanya Anggodo melenggang di luar tahanan, memicu berbagai aksi demonstrasi yang digalang para pendemo. Mereka menuntut agar Anggodo harus ditahan. Nama Anggodo sempat ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Melalui rekaman pembicaraan yang disadap KPK beberapa waktu lalu, pria asal Surabaya ini diduga telah melakukan penyuapan dan kriminalisasi terhadap KPK. Polri belum dapat menahan anggodo dengan alasan belum cukup bukti. (Elman Sihombing)

audit BPK. “Jadi jangan ada kesan, pansus ini jalan lalu lembaga lain tidak boleh, saya kira tidak seperti itu,” tegasnya. Dia menambahkan, pansus akan menjadwalkan kembali untum memanggil Direktur Pengawasan Bank Indonesia (BI) Sabar Anton H dan mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantawi Pohan. “Jadwalnya tanggal 5 dan 6 Januari mendatang,” katanya. Terkait tertundanya koordinasi KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri membahs kasus Bank Century, Idrus menilai jika ada indikasi korupsi KPK langsung dapat menangani. “Biarkan KPK berjalan,” ujarnya. Terpisah, Indonesia Corrup-

tion Watch (ICW) terus mendorong KPK untuk membongkar kasus Bank Century secara tuntas. Peneliti ICW Febri Diansyah mengatakan, ada tiga kasus yang menjadi pertaruhan KPK dimata masyarakat. Yakni kasus Bank Century, kasus yang melibatkan Anggodo Widjaja, dan kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Goeltom. “Jika tidak dapat menuntaskan, maka masyarakat akan melihat KPK tidak mampu dan sama saja dengan penegak hukum lainnya,” ujar Febri usai memberikan siput kepada pimpinan KPK agar tidak lamban dalam mengungkap kasus-kasus besar, di Gedung KPK. (Elman Sihombing)

Depkumham Ambil Alih Tahanan Kabur di Bogor Bogor, Trans - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Paledang, Kota Bogor, Suwarso menyatakan kasus Agus Gunawan tahanan yang kabur dari Lapas Paledang sudah ditangani Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, serangkaian pemeriksaan sudah dilakukan, namun hasilnya apakah karena kelalaian staf atau bukan, belum diketahui. “Kami belum menerima hasil pemeriksaan secara utuh. Jadi masih tidak tahu apakah ada yang diberi sanksi atau tidak,” ujarnya. Selasa 5 Januari 2010.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya belum mengambil langkahlangkah pasca kaburnya Agus. “Saya belum bisa menyampaikan apakah staf saya itu ada yang dipindahkan atau diturunkan pangkatnya,” ujarnya. Sejumlah pegawai lapas yang bertugas saat Agus Ganteng kabur dianranya, Kepala Keamanan Lapas Paledang Irvan, Komandan Jaga Dedi Rahman dan Pengawal tahanan Iwan Setiawan tengah menjalani rangkaian pemeriksaan dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. (Elman Sihombing)

Penerbit : Bina Interaksi Ekonomi Pers. SK/MENPEN/1496/ SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999. Alamat Redaksi: Jln. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595 Faximil 021-46828595 Kode Pos 13960 Jakarta Timur - Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3,a/n. Drs Syaiful Nazar E-mail : [email protected]. Percetakan : PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

NPWP : 01.917.755.9-407-000 Kode Seri Faktur Pajak : EFCXV - 407

Dewan Penasehat : Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Alam P Simamora SH MH, Marni Malay SH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Aman Simamora SH MH, Idris Koto, H Ujang Thamrin Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Syaiful Nazar Pemimpin Perusahaan : Helfita Afianthy Wkl Pimpinan Perusahaan: Elman Sihombing Wkl Pempinan Umum: C Herry SL Wkl. Pemimpin Redaksi : R. Akram SM Redaktur Pelaksana : Ali Rahmat Siregar Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, Elman Sihombing, C Herry SL, Jose Rizal Danoes, R Akram SM, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas Sekretaris Redaksi : Rofiq Sirkulasi dan Periklanan: Intan Gunasari, Saskia Maulida :Redaktur Senior: Suyat Waniar, Syamsul Bachri SSos,Hans Adrian Tulungalo Redaktur Eksekutif : H M Nursin HR, F.Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, Iwan Koto, T Maemun PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI : Syaiful Nazar KPK : Syaiful Nazar, C Herry SL DEPKUMHAM : Elman Sihombing KEJAGUNG : Kelly Ma’ruf MABES POLRI : Syaiful Nazar, C Herry SL DEPKEU: Ali Rahmat Siregar ESDM: Rechan R , Zikri Alfurqon DEPHUB - PELINDO : Gaus Kaisuku DEPNAKERTRANS/BNP2TKI : Syaki Chevalier DPR-RI: Murphy Astorraja Tulongalo ; DITJEN BEA &CUKAI : M. Sitorus, Dien Efendi INFOTAIMENT : Suryati FOTOGRAFER : Yudi Efendy KONTRIBUTOR : Hartono, Abu Darin, Firman Kelana, Rudy Suwandi, S Hadiyanto Bachtiar, Daniel S Simatupang, Doddy Suryadi Pura WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PEMBERITAHUAN: Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputannya WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terimakasih.

KORAN TRANSAKSI THN 10

Meskipun agak ‘bingung’, akhirnya saya terima permintaan redaksi untuk mengasuh salah satu rubrik di Koran Transaksi yang kemudian diberi nama Rubrik Trans Migas, rubrik ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat luas, tidak seperti selama ini hanya terbatas diminati oleh para penggiat kemigasan. Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan sumber daya alam strategis dalam perekonomian, khususnya bagi penda-patan nasional. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan (non-renewable), Migas haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarbesar untuk kepentingan rakyat. Industri Migas, merupakan salah satu bagian dalam sistem ekonomi nasional yang sejauh ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional sebagaimana tercermin pada indicator makro ekonomi seperti pangsa pasar dan penerimaan negara. Ia merupakan salah satu sumber terbesar dalam penerimaan negara setelah pajak yang hingga kini kewenangan sektor tersebut masih berada di tangan pemerintah pusat, UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Berdasarkan data dari Ditjen Migas ESDM, total penerimaan negara tahun 2008 adalah Rp. 962,5 triliun, dengan penerimaan sektor ESDM sebesar 36,3 % atau Rp. 349,39 triliun dimana dari sub sektor migas sebagai penyumbang terbesar mencapai 31,6 % atau Rp. 304,4 triliun. Sementara di Tahun 2009 sektor ESDM mencatatkan perkiraan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 235 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,2 persen atau melampaui target penerimaan pada APBN-P 2009 sebesar Rp 230 T. Berbicara tentang kemigasan tidak hanya terpaku kepada berapa target produksi yang harus dicapai guna memenuhi kebutuhan energi nasional dan dampaknya terhadap pendapatan nasional, tetapi lebih daripada itu bahwa pengelolaan migas sebagai sumber energi agar dipertahankan dengan prinsip prosperity of energy dan proseperity of management yang bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang. MIGAS adalah bahan galian yang merupakan rahmat YME bagi dunia, oleh karena itu harus disyukuri keberadaannya dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Mengutip pernyataan Jusuf Kalla ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI bahwa minyak dan gas bumi adalah rezeki Tuhan yang perlu dijaga, “Kita juga mempunyai hak dan kewajiban, hak untuk menerima dan kewajiban untuk memanfaatkannya secara baik dan terbuka, Pusat terbuka kepada Daerah dan Daerah terbuka kepada Rakyatnya. Karena hasil Migas ini bukan lahir dari keringatnya Bupati, bukan keringatnya Gubernur, inilah rezeki Allah yang disimpan di bawah bumi,” tegasnya. Oleh sebab itu jangan sampai bahan galian yang sangat vital dan strategis ini malah membuat malapetaka, kita patut bercermin kepada negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia seperti Iraq yang luluh lantak atau contoh ’kecil’ di negeri kita ~ Porong, Sidoarjo yang direndam lumpur ~ Karenanya, kesalahan demi kesalahan dalam mengelola Rahmat Allah ini mesti segera diperbaiki. Dialog berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, operator serta masyarakat yang mengedepankan prinsipprinsip transparansi, keadilan dan akuntabilitas publik dalam mengelola migas nasional harus terus ditingkatkan Bertolak dari hal tersebut, kehadiran Trans Migas mutlak diperlukan sebagai media yang dituntut untuk mampu menggugah pemahaman masyarakat terhadap kemigasan. Lebih jauh, hakikatnya adalah menggerakkan dan membentuk opini masyarakat agar turut merasa memiliki berbagai kebijakan kemigasan sebagai wujud dari rasa tanggung jawab NKRI. Terakhir, melalui rubrik Trans Migas ini pengasuh berharap respon dari pembaca sehingga dapat melangkah secara benar dan akurat sebagai salah satu perpanjangan tangan semua pihak terkait dengan pemahaman kebijakan, produk hukum, dan berbagai permasalahannya, sehingga Migas sebagai Rachmat Allah itu dapat memberikan manfaat untuk masa kini dan masa mendatang. Amin ! ~Jose Rizal Danoes~

Keinginan Kabupaten Aceh Tamiang untuk turut berkiprah mengelola sumur-sumur tua milik Pertamina terus diusahakan dan keikhlasan Pertamina untuk menyerahkannya sangat dinantikan. manager PT. Pertamina Rantau. “Banyak yang kita harapkan dari Pertamina ini, mereka kan banyak aset-aset yang sudah tidak dimanfaatkan lagi terutama

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Target Produksi Minyak 2009 Tak Tercapai

PENGANTAR

Hal itu dikemukakan oleh Drs. Iskandar Zulkarnaen, M.AP Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang kepada Koran Trans diselasela Rapat Rekonsiliasi Lifting Migas di Dept. ESDM barubaru ini. Lebih lanjut Iskandar menjelaskan untuk upaya tersebut pihaknya telah melakukan berbagai komunikasi baik dengan instansi terkait maupun dengan Pertamina sendiri, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan jajaran PT. Pertamina EP Field Rantau Region Sumatera, seperti yang dilakukannya baru-baru ini, dimana Pemda yang dipimpin langsung oleh Bupatinya H. Abdul Latif bertemu dengan

NO. 193. ‰ TH X

TRANS MIGAS

HALAMAN 3

Target 2010 Masih Mengambang Jakarta, Trans - Target produksi minyak mentah siap jual (lifting) pada 2009 sebesar 960.000 barrel per hari tidak tercapai. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas R Priyono, dalam konferensi persnya di Kantor Pusat BPMigas akhir Desember lalu mengatakan, realisasi produksi hanya 949.000 bph atau 98,91 persen dari target. Sementara itu, pengadaan minyak siap jual (lifting) hanya bisa mencapai 949.138 bph atau 98,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar 960.000 barrel/hari.

D

alam kesempatan yang berbeda Direktur Jenderal Migas Dept. Energi dan Sumber Daya Mineral RI Evita Legowo mengatakan, rendahnya lifitng tahun ini dipengaruhi oleh faktor cuaca yang memburuk pada November dan mengakibatkan turunnya produksi pada bulan tersebut. “Lifting sampai November rendah. Stok kita tidak bisa terangkat karena cuaca,” tuturnya. Meski demikian, dia optimistis target lifting dalam APBN 2010 sebesar 965.000 barrel per hari dapat tercapai. Sebelumnya untuk memenuhi target, pemerintah meminta anak perusahaan ExxonMobil itu mulai memproduksi lapangan di Blok Cepu pada Desember 2008. Namun, MCL baru bisa memulai produksi pada Agustus 2009. Itu pun tidak sesuai dengan target 20.000 bph seperti yang ditargetkan pemerintah. Namun, BP Migas

optimistis tahun 2010 target akan terpenuhi karena Blok Cepu sudah mulai diproduksi. Meskipun produksi minyak tidak mencapai target tetapi dari sisi penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas melebihi target pemerintah yang ditetapkan sebesar 18,8 miliar dollar AS. Tahun ini kontribusi sektor industri hulu migas mencapai 19,7 miliar dollar AS, ini lebih rendah dibanding penerimaan yang sama pada tahun 2008 yang mencapai US$ 35,3 miliar dollar AS. Dijelaskan Priyono bahwa penurunan penerimaan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh faktor turunnya harga minyak, dimana rata-rata ICP (Indonesian Crude Oil) tahun ini adalah US$ 63/barel sedangkan tahun lalu bisa mencapai US$ 93/barel. Target 2010 Sementara itu untuk target 2010 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin

Saleh merasa optimistis bahwa target produksi minyak bumi sebesar 965.000 barrel per hari akan bisa tercapai. “Meski rata-rata produksi minyak tahun 2009 sebesar 949.000 barrel per hari, produksi minyak pada beberapa bulan terakhir, yaitu Oktober dan November 2009, lebih dari 960.000 barrel per hari, jadi untuk 2010 optimis 965.000 barel per hari bisa tercapai” ujar Darwin Saleh. Ia menambahkan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah dengan memanfaatkan Block Cepu “Diupayakan agar produksi minyak di Blok Cepu bisa mencapai 20.000 barrel per hari. Sekarang masih pada kisaran 16.500 barrel per hari,” ungkap Darwin. Selain itu Departemen ESDM dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi juga meminta para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk segera melaksanakan proyek eksploitasi lapangan migas yang tertunda pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi global. Selain itu, KKKS diminta menggarap lapangan migas yang berpotensi, tetapi tidak berproduksi, untuk mempercepat peningkatan produksi migas. Jika tidak mengajukan rencana pengusahaan pada lapangan itu, kontraktor wajib mengembalikan kepada pemerintah.

Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh (paling kanan), dan Dirjen Migas Ibu Evita Legowo.

Beberapa masukan dari para kontraktor KKKS juga telah ditampung pemerintah. Beberapa isu yang sering didengar antara lain biaya produksi yang bisa ditagihkan ke negara (cost recovery). Saat ini aturan pelaksanaan mengenai cost recovery sedang dibahas lintas departemen. “Jadi, isu yang sudah sering didengar, misalnya cost recovery, akan secepatnya diselesaikan,” kata Darwin Saleh. Berbeda dengan Menteri ESDM, dalam penetapan target produksi minyak tahun 2010 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru lebih melihat kepada realisasi tahun sebelumnya dimana target produksi minyak dalam APBNPerubahan tahun 2009 sebesar 960.000 barrel per hari akan tetapi realisasi produksi minyak hanya mencapai 949.000 barrel per hari, “Ini

mengkhawatirkan pada tahun 2010,” ujar Sri Mulyani di Kantor Menko Perekonomian RI Jakarta baru-baru ini dalam Evaluasi Kinerja Ekonomi 2009 dan Prospek 2010. Pada tahun 2010, produksi minyak bumi ditargetkan 965.000 barrel per hari dan akan terus ditingkatkan hingga 1,01 juta barrel per hari pada tahun 2014. Sementara itu, produksi gas bumi tahun 2010 diperkirakan 1,593 juta BOEPD dan menjadi 1,63 juta BOEPD tahun 2014. Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, “Untuk mempertahankan produksi migas, upaya yang akan dilakukan antara lain melalui peningkatan pengeboran, pengembangan, produksi lapangan baru, dan pengusahaan sumur-sumur tua.”tandas Hatta z

Pemboran Pertama 2010 Di Pondok Makmur Bekasi Pertamina EP Lakukan Percepatan Pencarian Cadangan Migas Dalam rangka meningkatkan produksi migas nasional Pertamina EP telah memulai pelaksanaan pemboran eksplorasi tepat 1 Januari 2010. Pemboran dilakukan di sumur eskplorasi Pondok Makmur (PDM-05) di kompleks Pondok Makmur C. Sumur eksplorasi tersebut merupakan sumur kelima yang dibor di lokasi Pondok Makmur dengan tujuan mengkonfirmasi besarnya cadangan minyak diwilayah tersebut. Sebelumnya, Pertamina EP telah berhasil menemukan cadangan minyak dan gas di area Pondok Makmur. “Kegiatan tajak sumur PDM-05 merupakan wujud nyata komitmen yang telah disepakati untuk melakukan pemboran satu sumur eksplorasi pada 1 Januari 2010, sekaligus merupakan upaya percepatan penemuan cadangan baru”, ujar Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Syamsu Alam. Kegiatan percepatan ini tidak terlepas dari dukungan kuat BPMIGAS kepada Pertamina EP melalui percepatan persetujuan Work Planning & Budget (WP&B 2010) yang telah diberikan 9 Desember 2009, lanjut Syamsu Alam. Konfirmasi cadangan di wilayah eksplorasi merupakan kegiatan lanjutan setelah diketemukannya kandungan hidrokarbon. Pada

2009, Pertamina EP telah berhasil melaksanakan 18 pemboran sumur eksplorasi yang meliputi 9 pemboran sumur eksplorasi baru atau wildcat, 7 sumur deliniasi, dan 2 sumur re-entry. Pencapaian ini merupakan prestasi baru mengingat target yang telah ditetapkan diawal tahun hanya melaksanakan pemboran eskplorasi 12 sumur. Dari 18 sumur 12 diantaranya telah menunjukkan adanya kandungan minyak dan gas yang cukup signifikan. Pencapaian ini merupakan optimalisasi dari target eksplorasi sehingga terdapat beberapa sumur yang seharusnya dilaksanakan pemboran pada 2010 tetapi dapat dilaksanakan di 2009. Lima sumur pemboran eksplorasi yang dipercepat pelaksanaannya berlokasi di Ginaya (Sumatera) dan empat sumur lainnya di Jawa yakni Pondok Mekar, Karang Degan, Karang Luhur, dan Akasia Bagus. Disamping itu saat ini Pertamina EP juga sedang berlangsung pemboran 9 sumur lainnya, yang merupakan kelanjutan dari tambahan program 2009. Pengujian awal Tahun 2008 Pertamina EP mengembangkan potensi migas di Kompleks Pondok Tengah melalui pemboran sumur deliniasi Pondok Makmur (PDM)2. Hasil sementara pengujian awal sumur PDM-2 pada 24 November 2008 diperoleh 3.447 BOPD

(barrel minyak per hari) dan 6,7 MMSFD (juta kaki kubik gas per hari) pada jepitan 40/64 inchi. Pertamina EP masih melanjutkan tahapan berikutnya uji sumur PDM-2 serta melakukan evaluasi GGR (Geologi, Geofisika & Reservoir) untuk mengetahui jumlah cadangan di area tersebut, serta melakukan pemboran 2 sumur eksplorasi di sekitar Pondok Makmur pada awal 2009. Sumur PDM-2 ditajak pada 19 Agustus 2008 dan merupakan sumur directional (miring) dari lokasi sumur PDM-1, yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran reservoir yang ditembus sumur PDM-1. Pemboran PDM-2 mencapai kedalaman akhir (TD/ Total Depth)) 3034 m pada 18 Nopember 2008. Untuk menguji kandungan hidrokarbon akan dilakukan 5 selang test di batuan dasar (basement), Formasi Pre Talangakar dan Formasi Talangakar. Pondok Makmur terletak 10 km sebelah timur lapangan Pondok Tengah yang pada saat ini telah menghasilkan produksi migas dari Sumur Eksplorasi PDM-1 rata-rata sebesar 850 BOPD dan 1,1 MMSCFD gas dengan jepitan 16/64 inchi. Gas yang diproduksikan selanjutnya dialirkan menuju Lapangan Pondok Tengah dan selanjutnya dialirkan ke Pembangkit Listrik Muara Tawar yang berada 6 km sebelah barat Lapangan Pondok Tengah z

Daerah Inginkan Kelola Sumur Tua tanah, jadi ini juga sudah kita mintakan ke Pertamina supaya asset-aset yang sudah tidak digunakan lagi kenapa tidak diserahkan ke daerah. Keikhlasan dari Pertamina untuk menyerahkan kepada daerah sumur-sumur tua akan sangat berarti bagi kami dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelas

Sumur minyak (brownfield) yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang diambil dengan cara tradisional, lokasi berada di Wilayah Bojonegoro-Jawa Timur

Iskandar. Aset dimaksud termasuk penyerahan asset Istana Karang di Kecamatan Karang Batu yang masih belum tuntas. Dikatakannya bahwa selama ini untuk Struktur Kualasimpang Timur ada sumur-sumur tua yang dikelola oleh PT. Haseba, namun pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal sehingga Pemda mengharapkan agar dapat dialihkan ke BUMD. Saat ini jumlah sumur tua yang ada di wilayah kerja Pertamina di Aceh Timur ada sekitar 300-an sumur. Selain sumur tua Pemkab Aceh Tamiang juga mengharapkan agar PT. Pertamina EP dapat memberikan informasi rencana kegiatan kerja sumur-sumur pemboran dan sumur-sumur perawatan/pemelihataan termasuk dapat memberikan laporan produksi minyak per triwulan kepada daerah melalui Dinas Pertambangan.

Demikian pula dengan pelaksanaan program Community Development agar dapat melakukan koordinasi dengan daerah agar sinergi dengan program pemerintah daerah. Untuk mengakomodir keinginan tersebut pihak PT. Pertamina EP Rantau menghimbau agar dikomunikasikan ke Pertamina Pusat sebagai pemegang kebijakan perusahaan. tunggu juklak Tidak mudah bagi daerah untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumursumur tua meskipun BUMD sudah tersedia Kepmen 01/ 2008 sudah ada dan segala persiapan telah dilakukan oleh daerah, namun selama petunjuk pelaksanaannya (juklak) belum ada daerah masih akan kesulitan untuk melangkah. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Muaro Jambi Zubaidi, SAg mengatakan bahwa untuk sumur-sumur tua memang

sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah dan kesediaan PT. Pertamina untuk dapat memberikan peluang kepada daerah, untuk itu pihaknya sangat mengharapkan agar juklak pelaksanaan dari Kepmen No. 1/2008 dapat segera diselesaikan dan disosialisasikan ke daerah. “Memang untuk Muaro Jambi sampai saat ini BUMDnya masih bermasalah namun ada KUD yang bisa dimanfaatkan, kami berharap PT. Pertamina memberikan peluang kepada KUD supaya dibantu mengelola sumur tua yang ada,” ujarnya. Saat ini menurut Zubaidi berdasarkan data yang dimiliki jumlah sumur tua yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi berjumlah sekitar 148 sumur. “Kita mengharapkan keinginan daerah penghasil migas ini dapat terus diakomodir oleh pemerintah pusat, itu yang selalu kita

Iskandar Zulkarnaen

Zubaidi, SAg

sampaikan dalam acara rekonsiliasi di Departemen ESDM dan di forum-forum daerah penghasil migas,” kata Zubaidi z

TRANS EKONOMI

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 10

Target Investasi Tambang 2,5 Miliar Dolar

Daerah Penghasil Migas Dapat Kucuran Rp 8 Triliun Jakarta, Trans - Pemerintah akan membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas pada Januari hingga Februari 2010 mendatang kepada daerah-daerah penghasil migas. Jumlah yang akan dibayarkan mencapai Rp 8 triliun. “DBH triwulan IV-2009 segera dibayarkan JanuariFebruari 2010, karena lifting dicoba dipercepat,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo saat ditemui di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Rabu pekan lalu. Mardiasmo menyatakan DBH merupakan hak daerah atas pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki provinsi tertentu, dalam hal ini sumber daya migas. “Hak daerah akan dipercepat,” tegas Mardiasmo. (SN)

BC Gagalkan Penyelundupan Kayu Metangor ke Malaysia Jakarta, Trans - Aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC) menggagalkan penyelundupan kayu jenis Metangor dari Belitung tujuan Malaysia. Kepala Humas Ditjen BC Evi Suhartantyo menyebutkan, speedboat Patroli BC-119 menangkap 2 kapal motor (KM) pengangkut kayu Metangor itu di sekitar Perairan Pacul Tanjung Sekodi Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu ini. “Dua KM itu adalah adalah KM Putra Belitung dan KM Deka Jaya. Dua KM itu mengangkut kayu Metangor tanpa dilindungi dokumen,” kata Evi, di Jakarta, belum lama ini. Dua KM yang mengangkut sekitar 1.000 batang kayu Metangor itu berangkat dari Selat Belitung, Bengkalis dengan tujuan Batu Pahat, Malaysia. Saat ini 2 KM beserta anak buah kapalnya ditarik menuju Tanjung Balai Karimun, Kepri dengan bantuan kapal patroli BC-9004. “Potensi kerugian negara dari kegiatan ilegal itu diperkirakan mencapai sekitar Rp1,1 miliar,” kata Evi. Sebelumnya pada akhir Desember 2009, aparat Ditjen BC juga mengagalkan penyelundupan ratusan bundel/bags pakaian bekas dari Singapura ke Batam. Kapal Patroli BC Tanjung Balai Karimun BC-119 mengamankan kapal motor (KM) Masita yang memuat pakaian bekas itu. “Kapal Patroli BC menangkap KM Masita di Perairan Pulau Patah Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (31/12),” kata Evi. Ia menyebutkan, modus operasi penyelundupan komoditas itu adalah dengan penyebutan muatan yang berubah-ubah dan tanpa manifest. KM itu melewati perbatasan Singapura-Indonesia dengan melewati alur sungai dan pulau-pulau kecil dari Singapura dengan tujuan Gundap, Batam. KM Masita memuat sekitar 600 bundel/bags pakaian bekas ketinggalan mode. Kapal beserta Nahkoda dan anak buahnya telah ditarik ke Kantor Wilayah (Kanwil) BC Kepri. Potensi kerugian negara dari penyelundupan pakaian bekas itu diperkirakan mencapai sekitar Rp800 juta. (SN)

Kegiatan tambang akan cerah cerah di tahun 2010 seiring dengan membaiknya ekonomi global. foto: dok

Jakarta, Trans - Pemerintah menargetkan investasi sektor pertambangan umum yakni mineral dan batubara, serta panas bumi pada 2010 akan mencapai 2,502 miliar dolar AS atau naik dari 1,812 miliar dolar AS pada 2009.

“

Membaiknya perekonomian glo bal akan meningkatkan investa si pertambangan,” ujar Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan di Jakarta. Investasi itu berasal dari perusahaan pemegang kontrak karya (KK) 1,216 miliar dolar AS, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) 860 juta dolar AS, kuasa pertambangan (KP) BUMN dan daerah 43,53 juta dolar AS, dan panas bumi 382,5 juta dolar AS. Sedang, investasi 2009 berasal dari KK senilai 959 juta dolar AS, PKP2B 710 juta dolar AS, KP BUMN dan daerah 61,8 juta dolar AS, dan panas bumi 82,3 juta dolar AS. Pada 2011, investasi pertambangan umum dan panas bumi ditargetkan men-

capai 3,077 miliar dolar AS, 2012 5,008 miliar dolar AS, 2013 4,68 miliar dolar AS, dan 2014 7,468 miliar dolar AS. “Secara akumulasi, investasi antara 2010-2014 mencapai 22,736 miliar dolar AS,” ujarnya. Bambang menambahkan, pada 2010, produksi batubara ditargetkan mencapai 250 juta ton yang terdiri dari konsumsi domestik 75 juta ton dan ekspor 175 juta ton. Untuk produksi tembaga 2010 ditargetkan 1,017 juta ton, emas 115.998 kg, perak 261.897 kg, logam timah 105.000 ton, dan nikel dalam matte 77.700 ton. Selanjutnya, bijih nikel 11,064 juta ton, feronikel 18.276 metrik ton, bauksit 10,284 juta metrik ton, intan 96.000 karat, bijih besi 4,125 juta metrik ton, dan granit 2,029 juta m3.

PT Jamsostek Apresiasi Atas Penghargaan Dari KPK

Hotbonar Sinaga.

Jakarta, Trans - PT Jamsostek (Persero) menaruh apresiasi atas penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan penilaian tinggi terkait pelayanan publik yang telah dilakukan oleh PT Jamsostek selama lebih dari 32 tahun. “Penghargaan ini membuktikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Jamsostek dalam melayani kepentingan publik, khususnya penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja,” kata Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hot-

bonar Sinaga. Selama lebih dari 32 tahun berkiprah, PT. Jamsostek kian terbuka, transparan, dan menjadi perusahaan yang terpercaya. “Ini, tentu berkat suksesnya penerapan tata kelola (good corporate governance/GCG) yang dilakukan sehingga mendapat sejumlah penghargaan,” ujarnya. Terakhir, PT. Jamsostek mendapat penghargaan dari The Indonesian Institute For Corporate Governance berupa Indonesia Most Trusted Companies, atas penyajian makalah terbaik. Penilaian hasil survei yang dilakukan oleh KPK menyangkut upaya-upaya PT. Jamsostek terkait pelayanan publik menunjukkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah berada di jalur yang tepat. Dalam usianya yang telah 32 tahun lebih, PT. Jamsostek telah setia memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dan pekerja Indonesia, melalui program andalannya, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua

(JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). “Program Jamsostek menjadi andalan untuk perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya,” katanya. Bagi Hotbonar sendiri, penilaian dari KPK cukup berarti karena akan meminimalisasi citra atau stigma kurang baik terhadap Jamsostek, khususnya yang selama ini dihembuskan oleh pihak lain tanpa data dan fakta yang akurat. “Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepesertaan, khususnya dalam proses pencairan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK),” katanya. Hasil survei KPK menilai PT. Jamsostek merupakan salah satu intansi/lembaga yang memiliki integritas tinggi. KPK melakukan survei

integritas sektor publik tahun 2009 untuk menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik dan sebagai upaya pencegahan korupsi. Survei yang dilakukan selama lima bulan ini (AprilSeptember 2009) dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada di 98 instansi/ lembaga. Adapun rinciannya, 39 instansi/lembaga di tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi, dan 49 pemerintah kota/ kabupaten. Survei ini juga melibatkan 11.413 orang responden. KPK menempatkan Jamsostek pada penilaian tinggi sama dengan 15 intansi/lembaga lainnya. Selain peningkatan kualitas pelayanan, Jamsostek juga mengusung program yang memberikan pelayanan dan manfaat lebih untuk peserta, di antaranya bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) serta program dana peningkatan kesejahteraan pekerja (DPKP). (Yat)

Ekspor Non Migas Indonesia Akan Tumbuh 6%-7,5% Tahun Ini Jakarta, Trans - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memprediksi volume ekspor non migas Indonesia akan tumbuh 6%-7,5% di tahun 2010. Pertumbuhan ini akan lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2010 sebe-

sar 5,1%. Mari bilang, faktor yang membantu pertumbuhan ekspor secara volume itu adalah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mencapai 3,2% serta memabiknya perekonomian emerging mar-

ket Asia. “Ada kecenderungan kenaikan permintaan dari emerging market seperti India, China dan Korea,’ katanya. Negara yang ada di Asia tersebut membutuhkan banyak produk dari Indonesia

seperti minyak Nabati dari kelapa sawit dan juga sumber energi sepertui batubara. Mari menyebutkan, bergeraknya ekonomi dikawasan Asia itu menggerek pertumbuhan ekspor Indonesia. (Yat)

Sedangkan realisasi produksi 2009 adalah batubara 254 juta ton yang terdiri dari konsumsi domestik 56 juta ton dan ekspor 198 juta ton. Realisasi produksi tembaga 2009 adalah 868.171 ton, emas 105.404 kg, perak 232.064 kg, logam timah 105.000 ton, bauksit 10,083 juta metrik ton, bijih besi 4,044 juta metrik ton, bijih nikel 10,847 juta ton, nikel dalam matte 63.548 ton, feronikel 17.917 metrik ton, granit 1,99 juta m3. Sedang, rencana ekspor 2010 untuk batubara 175 juta ton, tembaga 915.254 ton, emas 104.399 kg, perak 235.708 kg, nikel dalam matte 69.930 ton, logam timah 94,500 ton, bijih nikel 9,957 juta ton, feronikel 16.448 metrik ton, bauksit 9,256 juta metrik ton, bijih besi 3,712 juta metrik ton, dan granit 1,826 juta m3. Realisasi ekspor 2009 untuk batubara 198 juta ton, tembaga 781.300 ton, emas 94.900 kg, perak 208.900 kg, nikel dalam matte 57.200 ton, logam timah 94.500 ton, bijih nikel 9,762 juta ton, feronikel 16.100 metrik ton, bauksit 9,075 juta metrik ton, bijih besi 3,67 juta metrik ton, dan granit 1,791 juta m3. (Rofiq)

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Pensiun dari BC

Anwar Suprijadi Ingin Nikmati Hidup Jakarta, Trans - Anwar Suprijadi akhirnya melepaskan jabatannya sebagai Dirjen Bea Cukai setelah sempat diperpanjang selama setahun. Selesai mengemban jabatan, Anwar Suprijadi mengaku ingin menikmati hidup. Termasuk ingin bantu-bantu men- Anwar Suprijadi. cuci baju di rumah untuk mengubah garis tangan. Pekerjaan ini rupanya juga sering ia lakukan jika ada waktu luang di sela-sela kesibukannya menjaga perbatasan negara dari penyelundupan dan memungut bea dan cukai dari para eksportir dan importir. “Saya selesai tugas ini di rumah saja, bantu-bantu bersih-bersih rumah, nyuci-nyuci, sudah biasa juga kok di rumah nyuci-nyuci, kan supaya garis tangan berubah,” celetuk Anwar saat ditemui seusai serah terima jabatan dengan Dirjen Bea dan Cukai yang baru Thomas Sugijata, di Graha Sawala Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis malam (31/12/2009). Selain itu, Anwar menyatakan belum memiliki rencana apa-apa usai pensiunnya dari Ditjen Bea Cukai. Ia hanya ingin menikmati hidup bersama keluarga dan khusnul khatimah (akhir yang baik). “Saya belum ada rencana, menikmati hidup dulu bersama anak-cucu kecuali nanti dipanggil lagi untuk tugas negara ya harus siap. Selain itu, keinginan saya husnul khatimah,” ungkap Anwar. Menurut Anwar, keinginannya untuk berkumpul bersama keluarga ini sudah lama didambakannya karena belum bisa tercapai. Hal ini disebabkan kesibukan Anwar mengabdi kepada negara selama 37 tahun dalam berbagai jabatan yang pernah diembannya pada pemerintahan. “Saya 37 tahun mengabdi kepada negara, saya kaget-kaget saja tiba-tiba anak-anak sudah kawin, sudah punya anak,” ujarnya. Anwar mengungkapkan dari berbagai jabatan di pemerintahan yang pernah dipegannya, yang paling berkesan adalah menjadi Dirjen Bea dan Cukai karena begitu rumit dan bergelut dengan berbagai kepentingan. Namun, Anwar menyanggah jika jabatan Dirjen Bea Cukai merupakan “lahan basah” untuk dirinya karena dia tidak pernah memanfaatkan jabatan itu untuk mencari keuntungan. “Kalau disebut Bea Cukai sumbernya duit, basah, saya tidak pernah kebanjiran kok... Kuncinya adalah leadership dan keberanian. Bisa memberi contoh. Pemimpin kalau tidak bisa melakukan hal itu, ya sulit lah,” jelasnya. Walaupun Anwar telah masuk masa pensiun, tetapi dirinya tidak akan serta merta menghentikan aktivitasnya. Dirinya akan mencari kesibukan lain di luar tugas-tugasnya dalam pemerintahan. “Istirahat? Enggak lha. Orang yang biasa sibuk, tidak bisa istirahat,” tegas Anwar. (SN/Fen)

Kereta Supercepat Jakarta – Bandung - Cirebon Digagas Jakarta, Trans - Sebuah megaproyek pengembangan kereta api supercepat dengan rute Jakarta Bandung - Cirebon tengah direncanakan. Investor diminta serius pada rencana proyek ini, tidak sekadar basa-basi. Rencana proyek kereta api supercepat itu disampaikan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Los Angeles, Amerika Serikat. Konjen RI diwakili Konsul Ekonomi Edi Suharto dan Pejabat Promosi Investasi Los Angeles Heldy S Putera, ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan (MoA) dari konsorsium perusahaan di AS untuk proyek Hydrogen Hi-Speed RailSuperHighway (H2RSH), Senin 4 Januari waktu setempat. Nota kesepakatan itu akan menjadi awal proyek pembangunan kereta supercepat dan ramah lingkungan Jakarta - Bandung - Cirebon sepanjang 357 km senilai USD3 miliar. Penandatanganan tersebut merupakan lanjutan dari penandatanganan awal yang dilakukan beberapa konsorsium di Kuala Lumpur tanggal 1 Desember 2009. Acara yang difasilitasi CAEDZ (The Eco Synesis Group) tersebut dihadiri 20 pengusaha dari perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Ke-15 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tersebut terdiri atas Aon Risk Service Inc, Aqua-PhyD Inc, Aruna Solutions, Asian Energy Limited, Tricap Group, Copernicus International, eCompass Group, Fidelity National Financial, Global Green Management, McGladry & Pullen, Modular Integrated Technologies, Obermeyer Planen+Beraten, Pembinaan Aktif Gemilang, The Interstate Traveller Company, dan Tum Geotechnical Research.

Menurut Marjorie Hoeh, Director for Investment,Finance and Business Development CAEDZ, proyek tersebut merupakan salah satu proyek dari sejumlah proyek Pembangunan Koridor Ekonomi Jawa Barat yang mencakup wilayah Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon atau seluas 7.200 km2 atau kurang lebih seluas Lembah Silikon di California (6.539 km2). Keseluruhan proyek yang bernilai USD500 miliar tersebut akan termasuk rencana pembuatan bandara internasional di Kertajati, Majalengka dan pembangunan serta pengembangan pelabuhan laut internasional di Cirebon. Mengenai kerangka waktu proyek H2RSH, Marjorie Hoeh menyampaikan bahwa studi kelayakan proyek tersebut akan mulai dilakukan pada 11 Januari 2010 selama 90 hari. Setelah dimungkinkan, proyek akan mulai dikerjakan dan dalam waktu kurang lebih dua tahun kereta supercepat tersebut akan beroperasi. Dihubungi terpisah, Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Jawa Barat Iwa Karniwa membenarkan adanya rencana investasi tersebut. Menurut dia, ketertarikan pihak luar untuk berinvestasi senilai USD3 miliar dalam proyek kereta api supercepat di wilayah Jawa Barat menjadi hal yang positif. Jika megaproyek tersebut bisa terlaksana tentu akan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selain transportasi massal yang canggih, akomodasi ini juga ramah lingkungan dan tentu ada investasi yang cukup besar. “Kita (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) akan proaktif bersama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan Banten untuk mengkaji masalah ini. Secara informal, kita

sudah saling koordinasi dengan mereka. Tapi, untuk formalnya akan dilakukan segera,” kata Iwa saat dihubungi tadi malam. Dia menjelaskan, rute yang akan dilewati proyek kereta api supercepat tersebut adalah Cirebon– bandara internasional di Kertajati Majalengka - Bandung - Jakarta Bandara Soekarno - Hatta di Cengkareng Banten. “Karena itu, DKI dan Banten juga meminta agar dilibatkan dalam megaproyek ini. Karena, ada rute yang melewati daerah mereka,” ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio mengaku belum tahu rencana proyek kereta supercepat ini. “Saya belum dengar,coba nanti saya cek informasinya,” katanya. Jika rencana tersebut dapat terwujud, menurut dia, hal itu akan berperan dalam mendukung transportasi masyarakat. Dengan nilai investasi yang sangat besar, menurut dia, perlu ada studi kelayakan yang cermat. “Faktor utama yang harus diperhatikan adalah seberapa besar permintaan pada rute tersebut,” ujarnya. Pengamat kereta api dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Taufik Hidayat mengatakan, rencana proyek ini merupakan sebuah terobosan dalam memajukan perkeretaapian Indonesia sehingga harus didukung pemerintah. Dia menjelaskan, pemerintah perlu memberikan kemudahan terhadap investor yang akan masuk melakukan investasi kereta api di Indonesia. “Kita memang sudah lama menanti ada investor yang mau masuk ke sektor ini. Oleh karena itu pula pemerintah perlu mendukungnya agar dapat terwujud,” katanya. (Arso)

HALAMAN 5

TRANS KOTA Pembangunan & Perawatan Bandara 2010 Sebesar Rp 3,7 T

KORAN TRANSAKSI THN 10

Jakarta, Trans - Departemen Perhubungan telah menyiapkan dana sebesar Rp 3,7 triliun untuk melakukan pembangunan bandara dan perawatan bandara di seluruh Indonesia. Dana sebesar Rp 3,7 triliun ini adalah dana tahun anggaran.

D

irektur Kebandarudaraan Dephub, Ign Bambang Tjahjono menyebutkan, saat ini Dephub sedang melakukan pembangunan sejumlah bandara perintis di sejumlah tempat. Beberapa diantaranya akan memasuki proses finishing sehingga bisa segera dioperasikan atau bisa melayani penerbangan pesawat yang lebih besar lagi. Salah satu yang sedang dalam pembangunan adalah bandara Mamuju, Sulawesi Barat. Bandara ini diperbesar agar mampu diterbangi oleh pesawat sejenis Boeing dan Airbus. “Selain itu kita tetap akan melaksanakan perawatan, seperti overlay runway (pengerasan landasan pacu),” jelasnya. Memasuki masa liberalisasi pe-

nerbangan, jelasnya, pemerintah juga akan menawarkan pembangunan bandara kepada pihak swasta. Meski demikian, jelasnya, Dephub baru menawarkan satu area untuk dijadikan bandara oleh pihak lain yaitu bandara internasional di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Dijelaskannya, dana pembangunan dan perawatan masih lebih besar lagi mengingat ada lagi pengelola bandara lain yaitu PT Angkasa Pura I dan II yang mengelola bandara-bandara di Indonesia. Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Dephub, Bambang Supriyadi Ervan mengatakan tahun ini sektor transportasi akan mengelola dana sebesar Rp 15,8 triliun. Dana tersebut menurun dibanding tahun 2009 yaitu Rp 16,7 triliun. (Gaus Kaisuku)

Dana pembangunan dan perawatan bandara membutuhkan dan besar, sehingga swasta diharapkan ikut terlibat untuk melaksanakannya. foto: dok

Piter A. Rohi :

Media Massa Semakin Jauh dari Dasar Filosifis Pers Itu Sendiri Trans Jakarta - Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif (Tiaspolitika), adalah berawal dari proses pemerintahan Roma (pada jamannya-Red), ktika pemimpin repolosi akan membangun negeri itu dengan pemerintahan baru, tapi ditentang raja Roma (Montes Qiue). Triaspolitika, sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dijadikan bahasa baku dalam menjalankan roda pemerintahan kita hingga sampai saat ini, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebagai tatanan Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Edy Mawardi, SH, salah satunya pendiri lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan menggunakan nama Triaspolitika Republik Indonesia atau dengan nama lengkap Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI). Lembaga ini, menyoroti bagi penyelenggara Negara yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja, yang identik disebut melakukan tindak pidana korupsi. Diantaranya, korupsi pe-

nyimpangan pelayanan Birokrasi, dan korupsi penyalahgunaan uang anggaran belanja Negara, atau melakukan istilah suap menyuap hingga baik Negara maupun masyarakat dirugikan. Demikian hal itu, diungkapkan Ketua Umum LP2TRI Edy Mawardi, SH kepada Koran Transaksi di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, seusai pemantauan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi 3 dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu. Edy, menuturkan. “LP2TRI lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat bagi masyarakat yang peduli. Kami merespon positif mesukan, keluhan bahkan aduan dari masyarakat pada umumnya, ataupun berdasarkan temuan-temuan atas inisiatif sendiri, untuk selanjutnya dilakukan penelitian, kajian dan penyelidikan serta analisa atas berbagai peraturan dan perundangan berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, termaksud proses dan prosedur pembuatan aturan perundangan itu sendiri”. Tuturnya. Dikatakan. “Analisa hasil kesimpulan tersebut ditindak lanju-

ti dengan mengajukan masukan, pendapat, rekomendasi koreksi dan atau penyempurnaan yang perlu dilakukan lembaga penyelenggara Negara Triaspolitika (Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif) serta upaya lain seperti memutivasi, memberikan penekanan (pressure) dan pendampingan yang dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”. Katanya. Di tempat terpisah Sementara itu, Piter A. Rohi, menyikapi pers di Indonesia dewasa ini memaparkan, “Setuasi Negara makin tidak menentu. Pemerintah tidak dapat sepenuhnya menguasai keadaan karena reformasi yang hilang arah. Chaos terjadi di mana-mana, dan makin terasa ancaman terhadap keutuhan bangsa. Pertikaian antaragama, antaretniok, bahkan antar kampong sudah menjadi berita seharihari. Tidak itu saja, pertikaian pribadi antar elite politik pun sering tiada hentei-hentinya, seakanakan menjadi bagian dari budaya politik republic ini”. Paparnya. Keadaan ini terjadi justru pemerintahan Soeharto jatuh. Men-

gapa? Berbagai analisa dilakukan, tetapi akar masalah tidak ditemukan. Sebenarnya kekuatan Soeharto, dari beberapa faktor yang utama antara lain adalah monopoli informasi setelah melakukan pembatasan media komunikasi yang berhasil ditekan Soeharto. Mereka yang menguasai informasi adalah mereka yang memenangkan pertarungan politik dan bisnis pada masa depan. Soeharto telah membuktikan itu, bahwa dia kuat karena dia mampu mengendalikan informasi. Setelah era Soeharto berlalu, kebebasan media massa tak lagi dapat dikekang. Kebebasan yang diberikan oleh mantan Presiden Habibie telah digunakan ke arah yang salah. Pemilik media lebih berorentasi pada bisnis sematamata, tanpa memikirkan kepentingan umum dan aspeknya dalam masyarakat. Para pengelola media pun mengabaikan nilai-nilai etika jurnalistik itu sendiri. Media massa semakin jauh dari dasar filosifis pers itu sendiri yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Apabila ketertiban dalam masyarakat saja sudah diabaikan, bagaimana mungkin mere-

ka peduli pada perdamaian bangsa-bangsa di dunia? Dari pandangan singkat tersebut, bisa dibuktikan bahwa pers secara sadar atau tidak telah ikut andil dalam mempertajam pertikaian antar elite politik, antargolongan dan antar lembaga Negara republic Indonesia (Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian sesungguhnya pers kini lebih cenderung meresahkan masyarakat, dan lebih buruk dari itu, telah berdampak pada memecah belah bangsa ini, yang pada gilirannya meruntuhkan Negara kesatuan Republik Indonesia. Merasakan situasi makin memburuk, para pekerja pers yang sangat prihatin dan peduli pada ketenangan masyarakat, keutuhan bangsa, serta perdamaian umat manusia ada jalan keluar. “Maka Koran Transaksi saya doakan agar menjadi sebuah media besar yang mampu menegakkan etika jurnalistik kedepan nanti. Maju terus dan sukses Koran Transaksi!!!”. Teriak Piter, memberikan semangat. (C. Herry. SL)

Gubernur DKI Jakarta Terus Tingkatkan Pelaksanaan K3 Lurah Bambu Apus sukses Pertahankan Adipura

Lurah Bambu Apus, Romy Sidharta AP. Sedang serius menjalankan tugasnya. foto : C Herry SL

Ibu-ibu PKK Walikota Jakarta Timur (kanan) saat melakukan peninjauan Adipura di Kel. Bambu Apus. foto : C Herry SL

Trans Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggalakkan program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3), untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat (LBS). Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, K3 harus terus ditingkatkan, agar lingkungan ibu kota terlihat lingkungan bersih dan sehat (LBS). “Ini demi kepentingan kita semua,” ujarnya kepada Koran Transaksi, usai solat Jum’at di Jakarta, (08/01) lalu. Bang Fauzi juga menghimbau kepada seluruh jajaran Pemda Daerah di 5 Wilayah DKI Jakarta (wali kota, camat dan lurah) dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur penuh dedikasi dan konsekuensinya. Apalagi kelurahan Bambu Apus masuk daftar nominasi, untuk mempertahankan Adipura Tahun 2009. Kelurahan Bambu Apus yang memiliki areal tanah lebih kurang seluas 407 ha, dengan jumlah penduduk 16 ribu lebih ini, dalam hal pelaksanaan program K3 memiliki lima titik pantau. Artinya, ke-lima titik tersebut harus dipantau atau diawasi terus setiap hari, agar K3 tetap terjaga. Di antara lokasi yang dijadikan titik pantau adalah di sekitar jalan raya Bambu Apus.

Sebab, berbagai aktipitas masyarakat ada di sana. Kepala Kelurahan Bambu Apus Romy Sidharta. AP pun harus bekerja ekstra keras turun ke tengah masyarakat dan menyempatkan waktu untuk melakukan patroli keliling di wilayah siang

maupun malam hari. “Wilayah kelurahan Bambu Apus sampai tahun 2009-2010 masih masuk dalam daftar nominasi juara bertahan Adipura. “ Sebagai lurah, saya berusaha menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik. Selaku peran pelayanan masyarakat, saya selalu siap melakukan pelayanan prima, sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat,” tutur Romy Sidharta kepada Koran Transaksi di ruang kerjanya Jumat (08/01) lalu. Kelurahan Bambu Apus sejak dipimpin Romy Sidharta. AP, mengalami kemajuan cukup pesat. Dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan K3 serta mempertahankan Adipura 2009-2010, di wilayah Daerah Administrasi Jakarta Timur, Romy yang dibantu staf bekerja keras melakukan kegiatan,

seperti melakukan pengecatan pada ruas jalan di keliling jalan pada wilayah Kelurahan Bambu Apus, sekaligus menertibkan titik-titik pantau yang belum terlihat indah. Kelurahan Bambu Apus yang terdiri dari 5 pengurus rukun warga (RW), dan 64 pengurus rukun tetangga (RT) ini, dalam penarikan penerimaan (P2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akhir November 2009 P2 PBB sudah mencapai 92 %. Romy Sidharta, jebolan STPDN tahun 1997 ini, menjabat sebagai lurah di Kelurahan Bambu Apus itu berjalan sudah 3 tahun, sejak tahun 2007 sehingga sampai saat ini 2010. Ia berharap kedepannya mendapat kepercayaan kedudukan jabatan naik. Sekretaris Camat (Sekcam-Red). “Saya mampu ntuk menjalankan tugas itu”. Kelakar Romy Sidharta, berharap. (C Herry SL)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemda DKI Jakarta/DPRD DKI Pengadilan Tinggi Tipikor POLDA METROJAYA Walikota/Pengadilan Jakarta Pusat Walikota/Pengadilan Jakarta selatan Walikota/Pengadilan Jakarta Barat Walikota/Pengadilan Jakarta Utara Walikota/Pengadilan Jakarta Timur

: Suyat Waniar : Gaus Kaisuku : Meidi M : dicari : Ramly : dicari : Aston Darwin SP : Nazaruddin Jamil

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Partai Hanura Mampu Sebagai Suri Tauladan Jakarta, Trans: Usia Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memang masih sangat muda dibandingkan dengan partai lain. Ia lahir sebagai wujud kebersamaan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai hati nurani, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) ke-3 di masa reformasi. Meskipun demikian Partai Hanura telah mampu menjadi suri tauladan dalam kancah perpolitikan di tingkat nasional. Itulah satu butir pernyataan penting Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, pada saat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Hanura ke-3, akhir Desember lalu. Karena itu, mantan Panglima TNI ini mengaku bangga sekaligus terharu. “Mari kita angkat harkat dan martabat bangsa dan negara supaya di tahun mendatang bisa lebih mampu untuk mengemban amanah rakyat. Mari terus berjuang sehingga kita dapat diandalkan menjadi contoh dan suri tauladan dalam kancah perpolitikan nasional,” katanya. “Terus terang, saya sebagai pimpinan partai ini merasa bangga dan terharu kepada seluruh kader Partai Hanura ternyata mampu mendapatkan apresiasi dan mampu mengemban amanah dari rakyat,” kata Wiranto lagi. Secara kodrati semua kehidupan selalu diawali dengan kelahiran, tumbuh dewasa, menjadi tua, hingga ajal tiba. Dalam hal ini, kata Wiranto, Partai Hanura kini sedang mengalami pertumbuhan dan perjuangan untuk tetap hidup menunju dewasa dan tua. “Persoalannya, bagaimana kita memanfaatkan siklus yang ada dengan sebaik-baiknya, khususnya selama tiga tahun ini,” ujar Wiranto. Kelahiran Partai Hanura, kata Wiranto mengingatkan, bukan berdasarkan ambisi pribadi atau orang perorang, akan tetapi merupakan wujud kebersamaan dari masyarakat kota hingga pelosok tanah air, untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan hati nurani. “Perjuangan Partai Hanura bukan karena paksaan, akan tetapi lebih mengedepankan nurani bangsa dan negara, terutama para pemimpinnya. Itulah roh perjuangan Partai Hanura. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mendidik kader-kader kita sehingga ketika berhasil meraih posisi sebagai pemimpin-pemimpin formal, mereka akan selalu mengedepankan hati nurani-

Wiranto Dalam HUT Hanura Ke 3. foto : abu darin

nya,” kata Wiranto. Menurut Wiranto, selama ini dalam menyikapi problem nasional yang enggan diakui para pemimpin sebagai kesalahan, Partai Hanura telah mampu dengan sangat dominan mengadakan dialog yang bersifat nasional. “Kita harus teguh dan konsisten kepada nafas dan roh partai ini,” katanya tegas. Itulah sebabnya, lanjut Wiranto, anggota DPR RI sebagai ujung tombak sekaligus cerminan Partai Hanura, diwanti-wanti agar teguh dan konsisten untuk memperjuangan kebenaran sesuai dengan hati nurani. Memang berat dan tidak mudah untuk memperjuangkan kebenaran. Namun, kata Wiranto, justu di situ ada peluang untuk menunjukkan kemampuan dalam membangun bangsa dan negara di hadapan rakyat Indonesia. Selanjutnya, untuk membangkitkan semangat kader Partai Hanura, Wiranto menjadikan amanat para pahlawan nasional sebagai pesannya dalam HUT Partai Hanura ke-3 tersebut. Mantan Panglima TNI itu pun mengutip pegangan yang teramat penting dari amanat itu: “240 kali perang dengan Belanda, kami tidak pernah menyerah.” Wiranto juga mengisahkan, “ada salah satu pangeran yang kemudian menjadi raja. Sampai wafatnya ia tidak pernah berpaling dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Beliau adalah Pangeran Samber Nyawa.” Dari penjelasan Wiranto, ada tiga hal yang sangat prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan selauruh kader Partai Hanura. Pertama, ikut memiliki. “Kalau kita ikut memiliki tidak ada kata benci di hati kita. Kalau bisa memiliki tidak mungkin menghancurkannya dan tak mungkin ikut menjelek-jelekkan organisasi kita,” katanya tegas. Kedua, ikut membelanya (pada saat dihina mesti dibela). “Kita sangat kecewa kalau kader Partai Hanura menjelek-jelekkan kader kita kepada orang lain. Itu sama dengan menjerumuskan. Kalau ada masalah harus dibicarakan dan diselesaikan dengan baik,” tegasnya. Ketiga, berani untuk mengoreksi. “Kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna. Apa pun bentuknya pasti ada kekurangan dan selalu kekurangan, ketidaksempurnaan atau kekurangan itu yang menjadi bahan gunjingan dan cemooh teman kita sendiri. Ya, humor boleh, namun jangan sampai kebablasan. Sifat yang membahayakan mesti dikoreksi, walaupun semua punya hak,” katanya. “Ketiga prinsip itu harus dilaksanakan secara konsisten, agar kelak nanti Partai Hanura benar-benar menjadi suri tauladan bagi bangsa dan negara. Inilah adalah modal utama, untuk tumbuh dewasa hingga tua,” katanya. Wiranto (Abu Darin)

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 10

Pengedar Ganja Divonis Tujuh Tahun Penjara Bekasi, Trans - Tiga terdakwa masing-masing bernama Adit Cahyadi, Rohilah dan Abdul Somad divonis selama tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp.3 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Muchtadi Rivae,SH dengan anggotanya Hendro Bawono,SH dan Henry Harianja,SH di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Budi Raharto,SH selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp.3 juta subsidair tiga bulan kurungan. Dalam amar putusannya disebutkan bahwa ketiga terdakwa ini terbukti secara syah dan menyakinkan bersama-sama mengedarkan ganja kering sebanyak 625 gram, sebagaimana pasal 82 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang psikotopika. Sebelumnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Budi Raharto,SH bahwa ketiga terdakwa ini ditangkap oleh petugas kepolisian di Wilayah Pondok Gede Bekasi. Awalnya terdakwa Adit dan Rohilah membeli ganja kering kepada temannya terdakwa Abdul Somad. Kemudian ganja kering seberat 625 gram tersebut akan dibayarkan seharga Rp.300 ribu kepada terdakwa Abdul Somad setelah laku terjual kepada orang lain. Namun sebelum barang haram tersebut laku dijual oleh terdakwa Adit dan Rohilah, keburu ditangkap oleh polisi. Menurut Jaksanya bahwa putusan terhadap ketiga terdakwa ini termasuk ringan bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan jumlah barang bukti sebanyak itu bisa aja dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda rp.800 juta, kata Budi. Usai pembacaan putusan tersebut terlihat terdakwa Adit dan Rohilah berpelukan dan menangis mencucurkan air mata, kedua insan itu ternyata sudah menjalin hubungan kasih sebelum masuk penjara, tentu mereka berdua harus menunggu tujuh tahun lamanya baru bisa bertemu kembali. Melihat kedua insan berlainan jenis itu berpelukan, nampaknya menyentuh hati nurani hakim dan berkata “udah ya Rohilah, sabar aja di penjara”, kata Muchtadi selaku ketua majelis dalam perkara tersebut. (Lora)

TRANS BODETABEK PNPM Dongkrak Masyarakat Bawah Dari Kemiskinan Bekasi, Trans - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Drs. H. Aspuri, M.Pd, mengunjungi PNPM Mandiri dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sukadarma dan di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dari dekat tentang cara pengelolaan dana yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi selama ini. “Kunjungan dilakukan kepada pengurus PNPM Mandiri dan Pengurus KUBE serta masyarakat ini bermaksud agar ada rasa tanggung dalam menjalankan kegiatan. Paling penting, masyarakat senantiasa menjaga kebersamaan, terutama pengurus KUBE di dalam riungannya bersama masyarakat,” ujar Kepala BPM Drs. H. Aspuri, M.Pd menjawab pertanyaan Koran Trans, di sela-sela kunjungannya. Pada kunjungan itu, H Aspuri menekankan bahwa jika seandainya ada salah seorang yang menginginkan pengakuan di dalam pe-

meliharaan domba atau kambing secara pribadi tidak diperbolehkan.

Ini bukan milik pribadi, tapi milik kelompok Ini bukan milik pribadi, tapi milik kelompok,” ujar Aspuri, yang saat itu juga memaparkan tentang cara memelihara dan cara merawat domba agar domba selalu sehat. Kepala BPM saat itu bahkan sampai memeriksa kandang domba, dengan cara langsung masuk ke dalam kandang-kandang domba. Pemeriksaan seperti ini dilakukan karena dikhawatirkan domba yang dikirim tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Ternyata, domba tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya. Kepala BPM bersama Ketua PNPM Mandiri Kecamatan Sukatani bersama Ketua BPUPK, Muhamad Nazarudin S.Pd dan Drs. Kaslim Kusyairi, juga tidak lupa

meninjau pelaksanaan serah terima itik, pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), serta rabat beton di Desa Banjarsari, Kampung Pulokukun Rt.03 Rw.04 sepanjang 706 Meter dan lebar 2,10 Meter, yang menyerap anggaran sebesar Rp. 111.005.500,“Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa masyarakat saya sangat senang dengan adanya rabat beton. Begitu juga penerima itik dan domba yang dananya dikucurkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (PBM). Suplay itik dan domba ke desa, sangat membantu sekali, karena warga kami masih banyak yang menganggur. Dengan adanya ternak tersebut secara tidak langsung telah mendongkrak warga dari kemiskinan di desa kami. Warga yang tadinya berleha-leha kini sudah tidak lagi. Di pagi hari mereka sudah siap untuk mencari pakan itik dan pakan domba,” ujar salah satu Pengurus Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) di tingkat Desa Minim Muslim mengatakan kepada Koran Trans. (Kaslim)

Dakwaan Jaksa Tidak Cermat Terdakwa Minta Dibebaskan dari Tuntutan Hukum Bekasi, Trans - Tiga terdakwa masing-masing bernama H.M.Taufik, Ayung Sardi Dauly dan Budi Sahudi minta dibebaskan dari tuntutan hukum karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak berdasar. Hal ini disampaikan Tim Kuasa Hukum para terdakwa Nora Yassenovia,SH, M.Intan Kaunang,SH dan Muhamad Nur,SH dalam Eksepsinya di hadapan Majelis Hakim Edi Hasmi,SH dengan anggotanya Barita Lumban Gaol,SH dan Indah Susilowati,SH pada persidangan minggu lalu di Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam eksepsinya dijelaskan bahwa tuduhan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP jo pasal 55 KUHP yakni menggelapkan uang Yayasan SMK Bina Karya Mandiri yang dituduhkan kepada kliennya tidak berdasar. Dalam dakwaan jaksa pada tanggal 22 Juli 2008 para terdakwa menggelapkan uang hak yayasan sebesar Rp.213.500.000,- dari rekening yayasan yang ditandatangani oleh tim pengelola termasuk ketiga terdakwa. Bahwa rekening tersebut atas nama SMK Bina Karya Mandiri dan yang berhak mengambil uang pada rekening adalah tim pengelola. Oleh karena ketiga terdakwa juga termasuk tim pengelola, maka ketiga terdakwa tersebut berhak mengambil uang dari rekening. Ironisnya pengambilan uang dari rekening harus persetujuan bersama 5 orang anggota tim pengelola, namun dua orang lainnya yang termasuk anggota tim sebagaimana dakwaan jaksa melakukan secara bersama-sama, justru dua orang lagi tidak dijadikan sebagai terdakwa. Dijelaskan juga bahwa uang dari jumlah Rp.213.500.000,- para terdakwa telah menyerahkan Rp.80 juta kepada saksi korban dalam hal ini yayasan, sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban terdakwa. Sedangkan sisa uang tersebut masih ada dalam rekening menunggu masa waktunya penyerahan kepada saksi korban. Mengenai uang yang terkumpul pada rekening SMK BKM sejak beroperasi hingga bulan juli 2008 sebesar Rp. 547.854.901,- dari uang sarana, uang SPP, uang seracam, praktek osis dan lainnya juga dipertanyakan karena jumlahnya hampir sama dengan jumlah total penerimaan siswa baru (PSB) bulan juli 2008. Karena yayasan bukan pemilik rekening dan bukan pemilik uang yang ada pada rekening maka sebenarnya tidak ada keharusan memberitahukan kepada pihak lain. Jikalau pihak yayasan merasa dirugikan mengenai haknya, semestinya menuntut haknya kepada tim pengola bukan mempersoalkan transaksi rekening bank yang dilakukan oleh tim pengelola sebagai pemiliknya. Kemudian karena perkara ini bermula dari sengketa yang timbul dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dalam jangka waktu 5 tahun yaitu pada tanggal 4 Maret 2005 s/ d 4 Maret 2010 yang hingga kini masih berjalan meskipun pengeloalaanya secara sepihak diambil alih oleh yayasan namun belum ada pembagian hak masing-masing pihak. Pihak yayasan menyatakan masih punya hak Rp.165 juta pada tim pengelola, sebaliknya tim pengelolapun masih ada hak hingga sebesar Rp.526 juta pada yayasan dan hingga kini belum diselesaikan. Bahkan mekanisme penyelesaian telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Sehingga perkara tersebut bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata dan penyelesainnya melalui gugatan. Oleh karena itu tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan perkara tersebut perkara perdata dan melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum, Raymond Ali,SH mendakwa ketiga terdakwa H.M.Taufik, Ayung Sardi Dauly dan Budi Sahudi sesuai pasal 372 KUHP jo pasal 55 KUHP. Agenda persidangan ditunda satu minggu. (Lora)

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bekasi, Drs. H. Aspuri, M.Pd, saat berkunjung di Desa Sukadarma dan di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. foto: kaslim

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota Bogor : dibutuhkan Biro Kab. Bogor : dibutuhkan Biro Kota Depok : dibutuhkan Biro Kota Tangerang : dibutuhkan Biro Kab. Tangerang : dibutuhkan Biro Kota Tangerang Selatan : dibutuhkan Biro Kota Bekasi : Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang Biro Kab Bekasi : Kaslim Kusyairi, Abdul Aziz.

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

BPN RI Terus Tingkatkan Pelayanan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bekasi Turut Mensukseskan

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, saat meninjau stand BPNJl. Sisingamangaraja No 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diterima oleh Kepala BPN RI,Joyo Winoto, Ph.D (belakang kanan). foto : C. Herry. SL

Bekasi, Trans – Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Djoyo Winoto, Ph.D kepada Koran Transaksi menegaskan, Larasita harus terus ditingkatkan. Tegasnya. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Robinson Mangunsong, SH berbagai upaya untuk menyukseskan Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita), meski dengan peralatan terbatas dengan mobil Larasita Robinson Mangunsong (kakan) yang baru menjabat tampuk pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ini, memacu anak buahnya untuk berkeliling di tempat pemukiman penduduk dengan sistem istilah menjemput bola. Program Larasita itu banyak diminati masyarakat. Sejauh ini di Kota Bekasi sudah 1000 lebih yang mendaftar sertifikat melalui mobil Larasita, dan yang sudah selesai proses mencapai ratusan bidang. Sedangkan yang lainnya masih dalam proses pemetaan dan sebagian lagi sudah pengumuman. “Sudah seribu lebih yang mendaftar melalui gerakan Larasita ini. Bahkan, yang sudah selesai sudah ratusan”. Ujar Robinson Mangunsong kepada Koran Transaksi di Ruang Kerjanya Jumat (08/1). Namun, Robinson tidak merincikan secara rinci jumlah sertifikat melalui proses program Larasita tersebut. Demi untuk meningkatkan pelayanan, Robinson Mangunsong, selain melakukan pengawasan mengontrol kinerja anak buahnya dengan cara turun langsung berkeliling memasuki setiap ruangan dimana tempat pelayanan yang dibawahi oleh para kepala seksi (kasi), dan kasubsi sesuai masingmasing tugas pokok dan fungsinya, dan juga pengawasan dilakukan dengan menggunakan layar munitor CC TV yang dipasang disetiap sudut ruangan pelayanan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Prima. Selanjutnya agar Robinson Mangunsong, SH, selaku tampuk pimpinan bisa mengawasi atau mengontrol kinerja bawahannya yang tidak solid melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik dapat terlihat di layar munitor CC TV. Maka berbagai upaya pengawasan itu dilakukan adalah merupakan bagian dari untuk meminimilir korupsi birokrasi didalam tubuh Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas Organisasi Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (KORMONEV), yang terkait dengan program percepatan pemberantasan korupsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Sehingga semua pelayanan yang dilaksanakan diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pertanahan Kota Bekasi secara utuh. “Hal ini saya lakukan dalam rangka untuk membina dan membangun mental para pelaku sebagai pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi agar program agenda Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dapat berjalan dengan baik”. Ujar Robinson, kepada Koran Transaksi di ruang kerjanya Kamis (14/12). Pertanahan Kota Bekasi sejak dijabat oleh Robinson Mangunsong, SH. M.Hum terlihat banyak kemajuan dalam pelayanan daripada sebelumnya. Terutama pelayanan pertanahan tertentu yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian pelayanan seperti, pemeriksaan (pengecekan srtifikat-Red), peralihan hak jual beli, peralihan hak pewarisan, peralihan hak hibah, peralihan hak tukar menukar, peralihan hak pembagian hak bersama, hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan (roya), Pemecahan sertifikat, pemisahan sertifikat, penggabungan sertifikat, perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blangko, perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blangko, dan ganti nama. Pelayanan ini tidak bertele-tele atau bisa dibilang tepat waktu 1 hari – 7 hari kerja selesai, asalkan dokumen yang diajukan permohonan pelayanan lengkap, dan tidak bermasalah. Bagi pengguna jasa pelayanan apabila mahu mengecek dokumen yang telah didaftar masuk, dan proses pelayanan sampai sejauh mana! dapat dicek melalui media IT atau dengan cara menekan Tombol Layar Munitor yang disediakan di ruang pelayanan. Jadi, bagi pengguna jasa atau pemohon pelayanan tidak perlu lagi bersusah payah mengecek dokumennya memasuki di ruangan petugas dan bebas keluar masuk terkesan aman tidak ada teguran dari petugas, sehingga terlihat tidak tertib atau semprawut bagaikan pasar. Tidak menutup kemungkinan akibatnya dapat mengganggu petugas yang beraktifitas mengerjakan tugasnya. Robinson Mangunsong, SH. M.Hum, bekerja keras meningkatkan pelayanan, dalam mewujudkan pelayanan prima di wilayah kerjanya, ia kerap kali melakukan lembur diluar jam kerja. Bahkan, dokumen pekerjaan yang masih tersisa dibawa pulang untuk dilanjutkan sisa pekerjaan tersebut di tempat kediamannya. “Saya merasa puas adanya pelayanan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ini”. Ungkap salah seorang warga asal Condet Jakarta Timur, yang enggan disebut namanya kepada Koran Transaksi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. (C. Herry. SL)

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 10

SAMBUNGAN

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Perseteruan Gomay Cs & Badrudin Akhirnya Menemui Kata Sepakat di Mesjid Trans, Bekasi – Perseteruan antara Gomay Cs dan Badrudin terkait harta warisan H. Sanim, tampaknya segera selesai. Pasalnya, H Ujang Thamrin selaku mertua Badrudin telah mengundang Gomay Cs untuk menyelesaikan perkara itu secara damai, di sebuah mesjid di Cikarang, Bekasi—persis di samping rumah H Ujang Thamrin, Jumat (8 Januari 2009). Undangan tersebut ternyata dipenuhi oleh Gomay Cs dengan senang hati. Pertemuan di ‘Rumah Allah’ itu berlangsung dari pukul 22.00 hingga 01.00 WIB, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, kedua belah pihak bersepakat bahwa mereka berdamai dengan perincian harta warisan H Sanim, 55 persen untuk Badrudin dan 45 persen untuk Gomay Cs. Setelah kesepakatan dibuat dalam bentuk draf yang jelas, maka pertemuan itu ditutup dengan doa. Sebagai pengurus

di mesjid itu, H Ujang Thamrin tampil sebagai pembaca doa, dengan harapan perkara harta warisan tersebut dapat diselesaikan dan diridoi Allah SWT. Berikut petikan kesepakatan Gomay Cs dengan Badrudin:

Prahara ................ punya isbat nikah: sebuah pernikahan yang diakui di mata hukum agama maupun hukum negara. Kalaulah lahir seorang anak dari pernikahan itu, status anak itu sah adanya di mata hukum. Tuhan Yang Maha Bijak ternyata berkendak lain, Sanim dan Rosidah tidak dikaruniai seorang anak pun, meskipun mereka berhasil menumpuk uang miliaran rupiah, beberapa mobil dan jam tangan emas, serta puluhan hektar tanah. Kebahagian hidup rumah tangga itu mulai terusik karena tepat hari Kamis (18 Januari 2001) Hj. Rosidah meninggal dunia dalam usia 85 tahun. Sebelumnya anaknya yang bernama Ongsin Bin Bondan meninggal dunia Th 1976 dan selanjunya anaknya bernama Notih Bin Bondan Th 2005 juga berpulang ke Rahmatullah. Goncangkah kehidupan rumah tangga H Sanim? Ternyata ia tetap hidup tegar dan memilih tidak untuk menikah lagi sampai akhir hayat hidup. Roda kehidupan dijalankannya dengan baik. Ia hidup tenang dan kaya raya bersama cucu-cucunya. Bahkan, dengan kemuliaan yang ada di dalam hatinya, H Sanim telah mengangkat cucucucunya dari keturunan Hj. Rosidah sebagai anak sendiri, sejak mereka masih bayi. Di mana Badrudin, hasil pernikahan H Sanim dan Badriah? Tidak banyak kisah kehidupan anak semata wayang itu yang didapatkan Koran Transaksi. Belakangan terbersit kabar, Badrudin jauh lebih dekat dengan mertuanya, ketimbang H Sanim sebagai ayah kandungnya. Terlepas dari kenyataan itu, Tuhan Maha Perkasa mengambil dan memisahkan ruh dari jasad H Sanim, sesuai dengan waktu yang ditentukan-Nya. Orang yang masih hidup menyebutnya H Sanim meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2009 itu. Babak baru sepeninggal H Sanim pun dimulai. Prahara har-

Gomay .................. polisi. Mereka membawa polisi ke rumah, apakah ada surat tugasnya atau sekedar menakutnakuti, saya tidak mengerti.” Emilia kemudian tertunduk, dengan wajah tak bersemangat. Seolah perempuan ini tak berdaya lagi karena kecapaian menghadapi perkara harta warisan. Ia secara perlahan melanjutkan ceritanya, “Firdaus dan Haji Ujang datang ke rumah bersama polisi. Mereka mengajak saya ke bank. Katanya untuk mencairkan uang di buku rekening saya. Ternyata setelah di bank, mereka menyuruh rekening itu dipindah-bukukan atas nama Badrudin.”

Bongkar ................ 200 truk mengangkut barangbarang impor ilegal masuk ke Jakarta tanpa adanya hambatan dari pihak yang terkait. Namun sebagian besar barang-barang tersebut dibongkar di wilayah Jakarta-Utara dan daerah pergudangan Dadap, Tangerang Banten. Dari sejumlah gudang yang dipakai Yosep dengan jasa tinggi, masing-masing adalah blok B no.21 dan 31, Pluit Muara Karang

KESEPAKATAN BERSAMA 1.Harta yang harus dikeluarkan dari pembagian waris : - No.26. Akte Jual Beli No.l291/SH-JB/X/1996, atas nama Hj.Rosidah seluas 8.746 M2, yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dan - No.29. Akte Jaul Beli N0.310/TS-III/1990, atas nama Marsan Notih seluas 6.200 M2, yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, - No.3. l(satu) buah Jam tangan Emas wanita. - No.4. Sertipikat Hak Milik No.l280/Desa Karangrahar-

ja, seluas 8.729 M2, atas nama H.Sanim bin Rain dan Notih, dibagi dua, Badrudin dan Gomay. 2. Amanah almarhumah Hj.Rosidah dan almarhum H.Sanim kepada Gomay bin Nasir - Amanah Hj.Rosidah agar Mobil Toyota Kijang diberikan kepada Majelis Taklim oleh Gomay. - Amanah H-Sanim kepada Gomay agar Mushollah di Rehab. - Amanah H.Sanim kepada Gomay agar diberikan Akta untuk tanah sawah yang sudah terbeli masing-masing seluas 1 Ha kepada 12 orang, dan yang belum terbeli uang nya sudah ada tersedia di Rekening BCA Cikarang atas nama Emilia Regista, sisanya menjadi hata peninggalan yang belum dibagi. 3. Aset Harta peninggalan (Tirkah) H.Sanim/HJ-Rosidah

yang belum dibagi: Aset yang telah di Inventarisasi oleh Kepala Desa Tanjungsari sesuai Berita Acara tanggal.25 April 2009, keoiali butir (1) dan butir (2) diatas. 4. Pembagian untuk Gomay dkk dan Badrudin: Pembagian hak Gomay dkk selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Hj.Rosidah binti H. Semil (Pewaris) sebesar 45 persen dari nilai harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tertuang didalam Berita Acara tanggal. 25 April 2009, butir (3) di atas juga termasuk sisa uang dari amanah butir (2) dan diluar dari butir (1) diatas. Pembagian hak Badrudin selaku ahli waris dari almarhum H. Sanim bin H. Rain (Pewaris) sebesar 55 persen dari nilai harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tertuang didalam Berita Acara tanggal. 25 April 2009, butir (3) diatas juga termasuk sisa uang dari amanah butir (2) dan diluar dari butir (1) diatas. 5. Pembagian bentuk

phisik/sama-sama menjual: Pembagian Tirkah dalam bentuk phisik tanah sawah dan tanah darat, kendaraan, uang tunai yang ada di Rekening BCA KCP Cikarang, dan di Rekening BNI 46 KCP Cikarang sebagaimana tertuang didalam Berita Acara tanggal. 25 April 2009, dan atau sama-sama menjual hasilnya dibagi seperti tersebut dalam butir (4) diatas. 6. Pencabutan Perkara Perdata dan Perkara Pidana : - Pihak Gomay mencabut seluruh Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, dan mencabut seluruh Perkara Pidana di Polda Metro Jaya, mencabut seluruh perkara di Polres Metro Bekasi Kabupaten dengan biaya pencabutan ditanggung sendiri oleh pihak Gomay dkk. - Pihak Badrudin mencabut seluruh Perkara Pidana di Polres Metro Bekasi Kabupaten terhadap perkara H. Abu

Husin Malhir, yang di Laporkan oleh I Nyoman Redita di Polres Metro Bekasi Kabupaten dengan biaya pencabutan ditanggung sendiri oleh pihak Badrudin dkk. 7. Pertanggungjawaban pihak-pihak: - H. Ujang Tamrin bertindak selaku kuasa lisan atau tertulis dari Badrudin (mewakili Pewaris alm. H. Sanim) selaku mantunya dapat memutuskan materi perdamaian seperti tersebut diatas dan dibawah ini. - Gomay bin Nasir bertindak atas nama seluruh para ahli waris pengganti dari Pewaris almarhumah Hj. Rosidah dapat memutus materi perdamaian seperti tersebut diatas dan dibawah ini. 8. Sangsi pengingkaran isi kesepakatan damai : - Pihak yang mengingkari seluruh dan atau sebagian isi dari materi perdamaian tersebut diatas dan dibawah

ini berjanji dan bersedia tidak mendapatkan hak apapun dalam macam dan bentuk apapun atas harta peninggalan (Tirkah) tersebut diatas. 9. Akta Perdamaian (Dading): - Seluruh materi tersebut diatas telah disetujui dan drnyatakan sah berlaku sebagai akta perdamaian oleh kedua belah pihak untuk rnengakhiri persengketaan waris H. Sanim dan Hj. Rosidah berikut perkara pribadi atas nama H.Abu Husin Malhir. - Untuk memenuhi kepastian hukum maka seluruh materi kesepakatan bersama tersebut diatas akan dituangkan kedalam Akta Perdamaian di Pengaduan Agama Cikarang. - Materi kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) sarna Asli dan sama kuat di hadapan hukum dan dipengang oleh masingmasing pihak.

ta warisan yang ditinggalkan H Sanim dan Hj Rosidah bergemuruh bak halilintar yang siap setiap saat menyengat wajah yang tak berdaya. Gelora nafsu bermain-main untuk menguasai harta warisan. Kebenaran di atas segala-galanya dipertaruhkan. Tanggan-tangan kasar di luar keluarga yang tadinya harmonis, mulai mengais dan mengeruk! Naudzubillahi min dzalik! Tanggal 17 Maret 2009, tepat satu minggu atau tujuh hari H. Sanim berada di dalam kuburan, permulaan babak baru itu dimulai. Yakni, dengan adanya pernyataan bersama antara Gomay dan Badrudin untuk membuka dan melihat kamar H Sanim seligus membicarakan soal ahli waris. Pada saat ini, Firdaus SH telah tampil sebagai saksi bersama Samat. Tiga hari kemudian, tepatnya tanggal 20 Maret 2009, Badrudin menunjuk I Nyoman Redita SH dan Firdaus SH dari Law Firm I Nyoman Redita SH & Fatner, Advokacates And Counsellors, menjadi kuasa hukumnya. Hari itu juga Firdaus SH selaku kuasa hukum Badrudin, dengan kehebatannya Buku Rekening Bank BCA KCP Cikarang Nomor: 3430949119 atas nama Emilia Regista saldo per tanggal 20 Maret 2009 sejumlah Rp.875.014.638,96 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) menutup rekening itu sekaligus memindahkan saldonya atas nama Badrudin di bank yang sama, disaksikan oleh Badrudin dan H Ujang Thamrin. Dengan catatan,Uang dalam rekening Bank BCA KCP Cikarang Nomor: 3430949119 tersebut akan digunakan untuk membeli tanah sawah, untuk lima orang yang belum terbeli, yaitu Gomay, H. Gosu, Sanah (anaknya), Marsan, Acih senilai Rp. 133.000.000,- dan sudah termasuk surat-surat dan akta jual beli atas nama masing-masing untuk satu hektar. Kemudian ada berita acara tertanggal 25 April 2009,semua harta waris diserahkan kepada Jamaluddin selaku Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan

Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di situ juga hadir Badrudin dan Gomay, dengan saksisaksi Bripka Sukur, Serka Slamet, H Abu Husin M SH, dan Firdaus SH. Berita acara itu berisi: “Pada hari ini, Sabtu tanggal 25 bulan April tahun 2009, telah dilaksanakan pembukaan kamar Almarhum H. Sanim, dengan ketentuan hasil sebagai berikut: uang sebesar Rp. 48.250.000,-; satu buku rekening atas nama Emih Regista saldo Rp. 500.000,-; dua buah jam tangan merk Seiko dan jam tangan emas; sertifikat No. 1280 atas nama H. Sanim seluas 8729 M2 Desa Karang Raharja; Sertifikat No. 1269 atas nama H. Sanim/H. Rosidah seluas 4638 M2 Desa Karang Raharja; sertifikat No. 1281 atas nama H. Sanim/H. Rosidah seluas 8687 M2 Desa Karang Raharja.” Dari kamar almarhum H. Sanim, ada lagi surat tanah di Desa Karang Raharja berupa: Akta Jual Beli No.221 Th. 2002 atas nama H. Sanim seluas 7000 M2 Desa Karang Raharja, Akta Jual Beli No. 222 Th. 2002 atas nama H. Sanim seluas 7000 M2 Desa Karang Raharja, Akta Jual Beli No. 223 Th. 2002 atas nama H. Sanim seluas 7000 M2 Desa Karang Raharja; Akta Juat Beli No. 224 Th. 2002 atas nama H. Sanim seluas 7000 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 615. Ckr/X/1997 atas nama H. Rosidah seluas 10.150 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 225 Th. 2002 atas nama H. Sanim seluas 7000 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 616.Ckr-X/1997 atas nama H. Sanim seluas 7830 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 613/Ckr/X/1997 atas nama H. Sanim seluas 536 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 612/Ckr/X/1997 atas nama Ny. H. Rosidah seluas 8.302 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 617/Ckr/X/1997 atas nama H. Sanim seluas 6.413 M2 Desa Karang Raharja; Akta Jual Beli No. 773/JB-XII/1991 atas nama Nemat Luas : 160 M2 Desa Karang Raharja; dan Akta Jual Beli No. 396/JB-XII/1S91 atas nama Nemat seluas 120 M2 Desa

Karang Raharja. Pada hari itu juga diserahkan kepada Kepala Desa Tanjung Sari berupa surat tanah di Desa Karang Sari, berupa Akta Jual Beli No. 1199/SH-JB/IV/ 1996 atas nama HJ. Rosidah seluas 2.480 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 307/TS-III/ 1990 atas nama H. Sanim seluas 10.000 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1373/SH-JB/ IV/1997 atas nama Hj. Rosidah seluas 3.141 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1374/SHJB/IV/1997 Atas nama Hj. Rosidah seluas 1.711 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1372/SH-JB/IV/1997 atas nama Hj. Rosidah seluas 2.117 M2 Desa Karang Sari. Tidak itu saja, masih ada lagi Akta Jual Beli No. 1201/SH-JB/ IV/1996 atas nama H. Sanim seluas 6.673 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1291/SH-JB/ X/1996 atas nama Hj. Rosidah seluas 8.746 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1198/SHJB/IV/1996 Atas nama Hj. Rosidah Luas : 2.300 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1290/SH-JB/X/1996 atas nama Hj. Rosidah Luas : 4.372 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 310/TS-III/1990 atas nama Marsan Notih seluas 6.200 M2 Desa Karang Sari. Masih ada lagi surat-surat tanah yang lain, yakni Akta Jual Beli No. 1288/SH-JB/X/1996 atas nama H. Sanim seluas 8.673 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1289/SH-JB/X/1996 atas nama H. Sanim seluas 8.500 M2 Desa Karang Sari; Akta Jual Beli No. 1202/SH-JB/IV/1996 Atas nama H. Sanim Luas : 3.618 M2 Desa Karang Sari. Luar biasa memang banyak harta yang tinggalkan H Sanim dan Hj Rosidah, karena masih ada surat-surat tanah di Desa Tanjungsari, berupa Sertifikat No. 578 atas nama H. Sanim seluas 3.732 M2 Desa Tanjungsari; Sertifikat No. 607 atas nama H. Sanim seluas 8.921 M2 Desa Tanjungsari; Sertifikat No. 541 atas nama H. Sanim seluas 2.105 M2 Desa Tanjungsari; Sertifikat No. 548 atas nama H. Sanim seluas 6.120 M2 Desa Tanjungsa-

ri; Sertifikat No. 515 atas nama H. Sanim seluas 303 M2 Desa Tanjungsari; Sertifikat No. 544 atas nama H. Sanim seluas 23.491 M2 Desa Tanjungsari; dan Sertifikat No. 979 atas nama Hj. Neneng/H. Candih seluas 349 M2 Desa Tanjungsari. Tidak itu saja, masih ada Girik Huruf C No. 383 atas nama H. Sanim seluas 5.160 M2 Desa Waluya; Sertifikat No. 01571 atas nama Hj. Rosidah/H. Sanim seluas 14.333 M2 Desa Karang Rahayu; Akta Jual Beli No. 657/ 2002 atas nama H. Sanim seluas 3.500 M2 Desa Jati Reja; Akta Jual Beli No. 653/2002 Atas nama H. Sanim Luas : 3,500 M2 Desa Jati Reja; Akta Jual Beli No. 659/ 2002 atas nama H. Sanim seluas 3.500 M2 Desa Jati Reja; Akta Jual Beli No. 655/2002 atas nama H. Sanim seluas 3.500 M2 Desa Jati Reja; Akta Jual Beli No. 652/ 2002 atas nama H. Sanim seluas 4,863 M2 Desa Jati Reja. Kemudian di Desa Jatireja, ada Akta Jual Beli No. 46/2009 atas nama Nemih Susilawati seluas 3.839 M2 Desa Suka Karya; Akta Jual Beli No. 50/2009 atas nama Nemih Susilawati seluas 2.422 M2 Desa Suka Karya; Akta Jual Beli No. 41/2009 atas nama Nemih Susilawati seluas 3.739 M2 Desa Suka Karya; Akta Jual Beli No. 68/2006 atas nama H. Moch. Rois seluas 4.343 M2 Desa Suka Karya; Akta Jual Beli No. 47/2009 atas nama Marsan Bin Ongsin seluas 4.370 M2 Desa Suka Karya. Sedangkan di Desa Suka Karya, ada Akta Jual Beli No. 401/2008 atas nama Hj. Nasroh seluas 4.500 M2 Desa Sukaindah; Akta Jual Beli No. 423/2008 atas nama Hj. Nasroh seluas 4.537 M2 Desa Sukaindah; Akta Jual Beli No. 527/2008 atas nama Hj. Nasroh seluas 1.000 M2 Desa Sukaindah; Akta Jual Beli No. 543/2008 atas nama Rosmana seluas 4.757 M2 Desa Sukaindah; Akta Jual Beli No. 531/ 2008 atas nama Rosmana seluas 5.000 M2 Desa Sukaindah. Selain itu, Akta Jual Beli No. 705/AJB/MR/XII/2008 atas nama Rohmah Bt. Nasir seluas 4.432 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 79/AJB/MR/

U/2009 atas nama Rosmana seluas 250 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 709/AJB/ MR/XII/2008 atas nama Rohmah Bt. Nasir seluas 5.000 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 708/AJB/MR/XH/2008 atas nama Emelia Regista seluas 5.000 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 704/AJB/MR/ XI1/2008 atas nama Emelia Regista seluas 5000 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 38/2009 atas nama Rohmah Bt. Nasir Luas : 594 M2 Desa Sukakarya. Surat tanah lainnya berupa Akta Jual Beli No. 78/AJB/MR/ l 1/2009 atas nama Astuti Amelia seluas 2.900 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 703/ AJB/MR/XI1/2008 atas nama Astuti Amelia seluas 3.631 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 706/AJB/MR/XII/2008 atas nama Astuti Amelia seluas 3.500 M2 Desa Sindangsari; Akta Jual Beli No. 532/2008 atas nama Acih Bt. Nasir seluas 5.157 M2 Desa Sukaindah; dan Akta Jual Beli No. 77/AJB/MR/II/2009 atas nama Acih Bt. Nasir Luas : 2.233 M2 Desa Sindangsari. Sedangkan surat-surat kendaraan berupa BPKB No. 3661 74 H atas nama H. Sanim jenis motor vesva No. Pol. T 7144 DA; BPKB No. 38082126 untuk Mobil Toyota B 2285 EY Th. 1995; BPKB No. 1860.8796 untuk Mobil No. Pol. B 2232 YR Daihatsu Th. 1994; BPKB No. 56813226 untuk Mobil Mitsubishi No. Pol. B 9623 IY Th. 2005; dan BPKB No. 59885396 untuk Mobil Mitsubishi No. Pol. B 9452 DO Th. 2003. Itulah berita acara tertanggal 25 April 2009, yang diserahkan kepada Jamaluddin selaku Kepala Desa Tanjung Sari. Namun, tanggal 20 Maret 2009 ada surat pernyataan kepemilikan Emilia Regista tentang buku rekening. Disebutkan bahwa Buku Rekening Bank BNI KCPCikarang atas nama Emilia Regista saldo Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah). Namun, petikan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Negeri Cikarang tentang ahli waris H. Sanim sudah keluar

pada hari Selasa (21 April 2009). Pertanyaannya, untuk apalagi berita acara tanggal 25 April 2009 di Desa Tanjungsari? Bukankah dengan sendirinya berita acara itu gugur demi hukum? Akan tetapi, tanggal 4 Mei 2009, kuasa hukum Badrudin, yakni Firdaus SH, mengajukan permohonan pengambilan barang yang dititipkan di Kepala Desa Tanjungsari, Jamaluddin HR. Hasilnya, tanggal 18 Mei 2009, Firdaus SH menerima titipan itu dari Jamaluddin HR, berupa uang sebesar Rp. 48.250.000,-; Buku Rekening atas nama Emih Regista Saldo Rp.500.000,-; dua buah jam tangan merk Seiko dan jam tangan emas, Lima Buku BPKB; surat tanah di DesaKarangraharja seluas 90.795 M2; surat tanah di Desa Karangsari seluas 68.531 M2; surat tanah di Desa Tanjungsari seluas 45.021 M2; surat tanah di Desa Waluya seluas 5.160 M2; surat tanah di Desa Karangrahayu seluas 14.333 M2; surat tanah di Desa Jatireja seluas 18.863 M2; surat tanah di Desa Sukakarya seluas 18.7I3M2; surat tanah di Desa Sukaindah seluas 57.491 M2. Begitulah rentetan prahara harta warisan yang hingga kini belum juga tuntas. Sementara itu yang menjadi pertanyaan besar hingga saat ini dikemanakan uang sebesar Rp.875.014.638,96 (Delapan ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditutup buku dan dipindahkan ke atas nama Badrudin, yang tadinya berasal dari Buku Rekening Bank BCA KCP Cikarang Nomor: 3430949119 atas nama Emilia Regista? Persoalan tidak sampai di situ. Di tengah perjalanan saat menangani kasus warisan itu, ternyata Firdaus SH selaku kuasa hukum Badrudin menggunakan kantor pengacara Law Firm I Nyoman Redita SH & Fatner (Bekasi). Di sisi lain, Firdaus SH juga mengatasnamakan kantor hukum Moch Fadil Djuwaid & Rekan (Jakarta), sebenarnya Firdaus SH dari mana senarnya ?. (Tim Redaksi)

“Apakah menurut ibu tindakan Firdaus dan H Ujang sebagai penipuan?” tanya Koran Trans, sambil menyarankan agar Emilia tetap tegar dan santai. Namun, Emilia tidak menjawab pertanyaan itu. Tatapan matanya kosong dan ia seolah takut untuk menyebut nama Firdaus SH. Kasihan perempuan ini, sepeninggal H. Sanim. Ya, sejak tanggal 17 Maret 2009, tepat satu minggu atau tujuh hari H. Sanim berada di dalam kuburan, Firdaus SH sudah terlibat untuk mengurusi harta warisan yang ditinggalkan H Sanim. Ketika itu Firdaus SH masih sebagai saksi. Tiga hari kemudian, tanggal 20 Maret 2009, Firdaus SH sudah menjadi kuasa hukum Badrudin.

Hari itu juga, tanggal 20 Maret 2009, Firdaus SH mengurus Buku Rekening Bank BCA KCP Cikarang Nomor: 3430949119 atas nama Emilia Regista, saldo per tanggal 20 Maret 2009, sejumlah Rp.875.014.638,96,-, untuk menutup rekening itu sekaligus memindahkan saldonya atas nama Badrudin di bank yang sama, disaksikan H Ujang Thamrin dan Badrudin. Uang dalam rekening dicairkan untuk membeli tanah sawah, untuk lima orang yang belum terbeli,

yaitu Gomay, H. Gosu, Sanah (anaknya), Marsan, dan Acih senilai Rp. 133.000.000,dan itu sudah termasuk surat-

Ibu

s u r a t dan akta jual beli atas nama masingmasing satu hektar. *** “Ketika ke bank BCA itu, saya (Emilia-red) didampingi

lagi. “Itu Firdaus memang sangat keterlaluan. Seolah-olah ia sudah lebih berhak atas peningalan H. Sanim dibanding saya. Dia mah enak-enak mengambil hasil dari sawah kami, sedangkan hidup saya semakin susah,” timpal Gomay yang duduk

persis di samping Emilia, seraya menunjukkan sebuah kuitansi. Dalam kuitansi tertanggal 30 Desember 2009 dan ditanda tangan Firdaus SH selaku Kuasa Hukum Badrudin, tertulis: “Telah diterima dari Bapak Keling, uang sejumlah enam juta rupiah, untuk pembayaran garapan tanah sawah/kontrak 1 kali garap selama 1 kali panen.” Tiba-tiba, Ibu Acih juga bercerita. “Sawah yang digadai pun, orang yang mengambil hasilnya. Orang yang tidak berhak menikmati hasilnya, kita sendiri tidak dapat apa-apa,” katanya. Menjelang pulang dari kantor Redaksi Koran Transaksi sekitar pukul 15.00 WIB, Emilia mengatakan, dengan suara hampir tak terdengar. “Kalau

bisa perkara ini harus cepat selesai dan dilakukan secara musyawarah saja. Capek menghadapi persoalan seperti ini.” Ya, Gomay dan Emilia bersama saudara-saudara datang ke kantor Redaksi Koran Transaksi, untuk mengatakan bahwa mereka setuju perkara harta warisan diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaiannya, 55 persen untuk Badrudin dan 45 persen untuk Gomay Cs. “Damai lebih baik dan tidak perlu dendam. Kalau sudah menjadi haknya, harta itu tidak akan kemana-mana,” ujar Drs. Syaiful Nazar, Pemered Koran Transasksi, sambil mengantar Gomay yang sudah bersiap pulang ke rumah masing-masing. (Tim Trans)

(dengan kepala gudang bernama Anam). Gudang A2 dan A3, Pluit Jembatan III (kepala gudangnya bernama Ahin dan Abeng). Pergudangan Nilakandi no. 8 B, 8 D, 9 C, dan 10 A (kerpasla gudangnya bernama Dary). Pergudangan Nilakandi no. 4 C dan 4 D (kepala gudangnya bernama Joe Hock). Gudang blok C no. 23 dan 25 Pluit Muara karang (kepala gudangnya bernama Atong). Gudang baja no. 2, Pluit Muara baru (kepala gudangnya bernama Ahong dan Acui).

Gudang blok S no. 10 dan no. 11 Jembatan Dua ( kepala gudangnya bernama Erick). Gudang blok A no. 1 Pluit Jembatan III (kepala gudangnya bernama Agus). Pergudangan Nilakandi no. 3 A dan 3 B (kepala gudangnya bernama Asun). Dari hasil kejahatan ekonomi sindikat Yosep ini diperkirakan negara dirugikan puluhan miliar rupiah, untuk setiap bulannya. Lantas, mengapa Yosep dan kelompoknya dengan mudah melakukan usaha hitam sebesar itu tanpa ada

dari aparat hukum, khususnya Bea Cukai, untuk menghentikannya ? Aparat Bea Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perekonomian keluar masuk barang dari dan ke Indonesia seakan tutup-mata terahadap aksi kejahatan yang dipertontonkan Yosep bersama kelompoknya. Menurut beberapa sumber mengungkapkan, bahwa Yosep telah menjalin hubungan baik dengan aparat Bea Cukai sehingga barang-barang impor illegal yang mereka kerjakan

mudah untuk menerobos ke wilayah pabean Indonesia tanpa membayar pajak dan beamasuk yang merupakan hak-hak negara. “Selama Bea Cukai masih mau menerima upeti, maka selamanya pula barang-barang impor ilegal dari Dumai yang diantarpulaukan ke Jakata itu lolos”, ungkap seorang pengamat di sejumlah pergudangan Jakarta-Utara. Tidak hanya aparat Bea Cukai, Yosep pun berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui salah seorang

mantan perwira menengah polisi bernama SG. Mantan polisi tersebut dikenal sebagai fasilitator yang cukup handal sehingga truk-truk bermuatan barang impor ilegal itu bisa berjalan aman tanpa adanya gangguan. Berkaitan dengan merebaknya kasus penyelundupan berbekal surat perdagangan antarpulau itu, ketika dihubungi melalui telepon selularnya bernomor 081932237.., Yosep melimpahkannya kepada Hendra Jonathan. “Semua sudah diatur lewat anggota saya ber-

nama Hendra dan SG”, kata Yosep dari seberang sana. Beberapa anggota Komisi III dan XI meminta agar Dirjen Bea Cukai, Thomas Sugijata, segera menindak tegas terhadap perilaku anak buahnya yang membekingi penyelundupan dari perairan Riau serta Selat-Malaka. “Kami akan minta Dirjen BC dan Kapolri untuk berkoordinasi menangkap semua jaringan penyelundupan klasik sindikat Yosep ini”, tegas salah seorang anggota Komisi XI DPR-RI. (Muchtar S/Martin)

Acih, Hj Nasroh,” tutur Emilia seraya mengeluhkan panjangnya proses perkara harta warisan kakeknya H Sanim. “Pemindahan buku rekening itu disuruh oleh H Ujang. Itu Pak Firdaus, bagaimana, ya orangnya,” katanya

TRAN SELEBRITIS & SPORT SPORT Shinta Bachir

SENANG CARI DUIT

S

hinta Bachir akan unjuk gigi sebagai penyanyi, dengan single pertamanya Cari Duit, yang bergenre pop rock moderen. Sebelumnya dara asal Jawa Tengah ini menekuni karir di bidang model dan iklan. Shinta mengaku, terjun ke dunia musik karena memang sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Shinta mengaku sudah lama mengidamkan menjadi penyanyi, namun baru kali ini kesempatan emas itu datang padanya. “Sejak kecil aku sudah kepengin jadi penyanyi. Namun, jalannya aku harus jadi pemain film dulu,” ujar wanita berhidung mancung ini. Warna musik pop rock moderen, memang sesuai dengan karakter suara dara kelahiran Wonosobo 7 Februari 1986 ini. Lirik lagu ini sangat energik dan centil, disesuaikan dengan karakter Shinta Bachir yang memang energik dan dibalut penampilannya yang seksi dan ceria, sehingga lagu ini menjadi hidup ketika dinyanyikannnya. Dalam singlenya, Cari Duit, Shinta tampil bersama Mike, yang mengiringi Shinta dengan gitar. “Konsepnya supaya lain dari penyanyi lainnya,” ujar Shinta. Kemampuan olah vocal Sarah memang nggak bisa dibilang enteng. Selain ia memiliki bakat menyanyi, ia juga mengambil kursus vocal. “Supaya lebih mateng aja vokalku,” kilah Shinta. Adapun alasan Shinta lainnya terjun ke dunia tarik suara adalah, ia merasa lebih kreatif di dunia ini. “Kalo punye ide-ide, aku langsung bisa bikin buat ide album atau singleku berikutnya,” imbuh Shinta. (Suryati)

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Funky Kopral

Pl4t Band

TAK CANGGUNG JADI KULI BANGUNAN

B

erbekal bakat dan kesungguhan menjadi modal tersendiri kendati harus melalui hambatan. Itulah kiranya yang dialami Pl4t Band, sebuah band pendatang baru asal Kota Udang, Cirebon. Demo lagu Mendua yang malang melintang di sejumlah stasiun radio di Cirebon sejak awal Januari lalu, Pl4t masuk dapur rekaman untuk dibuatkan mini album. Lagu Mendua dikenal melalui ring back tone yang semula dijadikan demo personil Pl4t yang terdiri dari Iis (vocal), Evan (drum), Ermin (gitar), Eno (keyboard), dan Ebin (bass) pada teman-teman mereka ternyata membuat Pl4t dikenal dan karenanya mereka bersyukur. “Kita ini sebenarnya besar karena bajakan. Ya itu demo kita yang Mendua ada di manamana. Malah selama dua tahun setengah, lagu itu terus diperdengarkan di radio

maupun di handphone,” ujar Iis. Lagu Mendua merupakan pengalaman pribadi yang pernah dialami Iis. Saat itu Iis belum menjadi seperti sekarang. “Saya pernah diduakan oleh pacar dan rasanya sakit. Waktu itu masih di jalur indie dan akhirnya jadi lagu

andalan kalau pas manggung,” lanjutnya. Untuk diketahui, jika mereka sedang sepi order, maka pekerjaan kasar tak canggung digeluti seperti menjadi kuli bangunan, kenek, atau sebagai montir di bengkel. (Suryati)

MAKIN EKSIS

K

ita tentu masih ingat dengan band yang digawangi oleh empat orang personel yakni Hendry (vokal), Iqbal (Gitar), Ilham (Bass) dan juga Robby (Drum). Kali ini mereka berhasil menggaet wajah baru Kevin, musisi alat tiup asal Amerika. Meskipun demikian, album terbaru dari Funky Kopral tetap konsisten di jalur funky rock dengan nuansa lebih kental rock plus unsur bunyi-bunyian alat tiup dan distorsi gitar. Eksistensi band ini berawal 1 Desember 1998. Setahun kemudian telah mampu menghadirkan lagu-lagu hits, di antaranya bertajuk Funchopat, Bagian Yang Hilang. Di susul kemudian dengan karya terbaik lainnya seperti Cassanova, Superfunk, Drop Dead Down, CInta Suci, Mawarku dan Yang Terbaik. Tentang tokoh musisi panutan mancanegara, mereka mengaku masih terkagum-kagum dengan musisi dunia James Brown. Padahal, dalam bermusik band ini tetap dipengaruhi oleh Red Hot Chili Peppers yang bertendensi Groove Punk. Dalam album Funky Kopral ini, diperdengarkan tutur tentang kisah seseorang yang memutuskan untuk meneruskan kehidupan dan tidak mau kalah oleh kekecewaan hidup akibat di kecewakan oleh pasangannya. (Suryati)

Film Hari Untuk Amanda Menggugah Hati

D

i awal Januari ini MNC Meidia Nusantara Citra bikin gebrakan, dengan melaunching film bertajuk Hari Untuk Amanda, besutan sutradara muda Angga Dwimas Sasongko. Film yang dibintangi oleh Fanny Fabriana, Reza Rahadian dan Oka Antara, sarat dengan upaya untuk menggugah hati penikmat film. Film ini bertutur tentang persiapan sebuah pernikahan yang tidak mudah. Ada satu pasangan yang putus tiba-tiba bertengkar lantaran persiapan pernikahan. Dalam film ini dikisahkan bahwa Amanda sedang mempersiapkan resepsi pernikahannya dengan Dodi. Dengan waktu tersisa hanya tinggal 10 hari, masih banyak undangan yang belum disebar. Masalah fitting baju pengantin

hingga permasalahan katering masih menjadi persoalan.

Dodi yang super sibuk, membuat Amanda harus bekerja seorang diri dalam menyelesaikan semuanya, termasuk harus mengantarkan undangan ke mantan pacarnya, Hari. Sampai di rumah Hari, Amanda pun meminta Hari untuk menemaninya mengantar undangan

pernikahannya. Perasaan Hari ke Amanda ternyata tidak berubah. Ia masih mencintainya, sehingga bersedia menemani dengan tulus. Berada di sisi Hari, Amanda ternyata juga merasakan sesuatu yang berbeda. Selama perjalanan, rasa cinta itu bersemi kembali. Amanda merasakan kedamaian dengan hadirnya Hari di sisinya. Amanda merasa semakin jauh dengan Dodi yang larut dengan pekerjaannya. Dan, Hari berani melamar Amanda. Terbawa suasana, Amanda menerima cinta Hari kembali. Sementara Dodi yang merasa bersalah karena menelantarkan Amanda, merasa harus menerima kenyataan pahit bahwa gadis yang akan dinikahinya kini sedang jalan berdua dengan mantan pacarnya. (Suryati)

Tari di Tengah Hujan Sambut Trofi Piala Dunia

Kandidat Calon Pemain Terbaik Dunia nanti, FIFA akan mengumumkan total 10 pemain pria dan wanita yang menjadi nominator peraih trofi tersebut. Untuk menentukannya, FIFA terlebih dulu merilis 23 nama (pria) sebagai kandidatnya. Sementara, untuk pemain wanita, FIFA menyortir hingga 10 nama. Nah, lima pemain pria dan lima pemain wanita yang mendapat suara terbanyak berhak maju sebagai nominator. Jawara Eropa Spanyol mendominasi daftar dengan menempatkan lima punggawanya, diikuti Inggris dengan empat pemain. Sementara, Brasil diwakili tiga pemain dan Prancis dua pemain. Fokus publik tentu tertuju pada bintang Argentina yang menjadi pilar FC Barcelona, Lionel Messi. Namun, mengingat performanya di Albiceleste kalah mentereng dibandingkan level klub, menarik untuk dinanti apakah The Messiah mampu menggantikan CR9 meraih penghargaan tersebut. Ronaldo sendiri masih berpeluang mempertahankan gelarnya dengan menjadi satu-satunya wakil Portugal. Kiper veteran Gianluigi Buffon pun menjadi wakil tunggal juara dunia Italia. Berikut daftar kandidat Pemain Terbaik Dunia 2009 seperti dicatat FIFA: Michael Ballack (Jerman), Gianluigi Buffon (Itala), Iker Casillas (Spanyol), Cristiano Ronaldo (Portugal), Diego (Brasil), Didier Drogba (Pantai Gading), Michael Essien (Ghana), Samuel Eto’o (Kamerun), Steven Gerrard (Inggris), Thierry Henry (Prancis), Zlatan Ibrahimovic (Swedia), Andrés Iniesta (Spanyol), Kaka (Brasil), Frank Lampard (Inggris), Luis Fabiano (Brasil), Lionel Messi (Argentina), Carles Puyol (Spanyol), Franck Ribery (Prancis), Wayne Rooney (Inggris), John Terry (Inggris), Fernando Torres (Spanyol), David Villa (Spanyol) and Xavi (Spanyol). (Fiq)

SIAPA yang akan menggeser Cristiano Ronaldo dalam menyabet gelar Pemain Terbaik Dunia 2009? Badan Sepakbola Dunia (FIFA) telah merilis daftar kandidat calon penerima penghargaan tertinggi itu. Pemain Terbaik Dunia 2009 akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari kapten serta pelatih timnas seluruh dunia. Awal Desember

Capello Jalani Operasi Lutut CEDERA bukan hanya dialami oleh pemain. Manajer tim Inggris pun Fabio Capello pun mengalami cedera dan harus menjalani operasi pada lututnya pada pekan ini. Capello dikabarkan akan menjalani operasi di Italia guna mengganti tempurung di lutut kirinya pada Kamis (7/1/2010). Namun, setelah menjalani operasi Capello akan memakai tongkat selama enam pekan ke depan. Pelatih asal Italia ini diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan selama tiga bulan sebelum kembali beraktivitas seperti biasa. Operasi ini dilakukan untuk membuat pergerakan lututnya menjadi lebih baik dan menghilangkan rasa sakit. Selama masa pemulihan Capello juga dikabarkan akan tetap hadir menyaksikan beberapa pertandingan Liga

8

Capello.

Inggris. Sedangkan asistennya Franco Baldini, akan mengisi posisi Capel-

lo selama masa penyembuhan. Tim Inggris baru akan melakukan laga persahabatan melawan Mesir di Wembley pada 3 Maret nanti. Celah waktu itu yang membuat Capello memutuskan untuk melakukan operasi yang semakin lama semakin mengganggu. Selanjutnya Inggris juga akan menghadapi Meksiko dan terakhir Jepang. Laga tersebut dilakukan sebelum Capello memanggil nama pemainnya secara resmi yang akan dibawa ke Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di putaran final Piala Dunia, John Terry cs akan berada Grup C bersama Amerika Serikat, Aljazair, dan Slovenia. Inggris pun diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan untuk melaju ke fase grup. (Fiq)

Bus Tim Togo Ditembaki, Sopir Tewas SEBUAH insiden terjadi jelang digelarnya Piala Afrika 2010. Sebuah bus yang mengangkut timnas Togo ditembaki, membuat dua pemain terluka dan sang sopir tewas. Insiden ini terjadi ketika bus yang membawa skuad arahan Hubert Velud itu berada dalam perjalanan dari Republik Demokratik Kongo menuju Angola, tempat dihelatnya Piala Afrika tahun ini. Seperti diberitakan BBC, bus tersebut kemudian diberondong menggukanan senapan mesin, menyebabkan empat pemain yang tak disebutkan identitasnya terluka. Sementara sang sopir yang berkebangsaan Angola tewas. “Sang sopir tewas seketika,” demikian dikatakan Kementerian Olahraga Togo seperti dilansir Reuters. Bintang Togo yang juga merupakan penyerang Manchester City, Emmanuel Adebayor, juga ikut dalam rombongan tersebut. Namun, Adebayor dikabarkan selamat. Sebelum peristiwa ini terjadi, Togo baru akan memulai langkah mereka di Piala Afrika dengan menghadapi Ghana di Cabinda pada hari Senin (11/1/2010) mendatang. (Fiq)

MENYAMBUT kehadiran Trofi asli FIFA World Cup 2010 ke Jakarta, Coca Cola selaku partner resmi FIFA World Cup dan Jumat petang kemarin menggelar Celebration Dance. Sebanyak 400 orang penari Menari di tengah guyuran hujan. Acara tarian tersebut digelar di kawasan Jl. Raya Bundaran Senayan, Jakarta. Dalam suasana diguyur hujan deras, dan di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta, para pemuda-pemudi ini tetap semangat melakukan tarian dengan gerakan-gerakan sederhana sambil diiringi lagu “Waving Flag” karya penyanyi Afrika, K’Naan sebagai lagu kampanye FIFA World Cup 2010. “Kedatangan trophy FIFA World Cup 2010 ini untuk menyebarkan semangat baru kepada publik terutama remaja Indonesia dalam menyunsong kemeriahan Piala Dunia 2010 yang akan berlangsung di Afrika Selatan,” ujar Senior Brand Manager PT. Coca-Cola Indonesia, Bobby Suadi. FIFA World Cup 2010 Trophy Tour by Coca Cola ini merupakan rangkaian program tour ke 89 kota di 86 negara. Trofi tersebut akan mampir ke Jakarta selama tiga hari sejak tanggal 24 Januari. Selanjutnya para wartawan dan tamu Undangan VIP akan mendapatkan kesempatan untuk melihat trofi tersebut pada hari Senin, 25 Januari mendatang. “Selanjutnya untuk para penggemar sepak bola akan diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung Trophy tersebut pada hari Selasa 26 Januari mendatang di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 24.00 WIB,” tukas Bobby. (Fiq)

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010 NO. 193. ‰ TH X 9 KPK Tahan Dua Mantan Direktur Bank Jabar Jabar, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua mantan pejabat Bank Jawa Barat (Jabar). Keduanya diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 51 miliar. Dua mantan pejabat Bank Jabar yang ditahan Kamis 7 Januari 2010 itu

Oknum LSM Diduga Memeras

Sekolah Penerima Bantuan Rehab Resah Indramayu, Trans - Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Komite Sekolah penerima bantuan dana rehab melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 di Kabupaten Indramayu Jabar, kini diresahkan dengan munculnya sejumlah oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diduga melakukan pemerasan. Empat orang oknum yang mengaku dari LSM Pelopor Putra Bangsa, terindikasi menakut-nakuti sejumlah kepsek dan komite sekolah pelaksana rehab SD, yang akhir berujung pada kompensasi sejumlah uang. Akibatnya, sejumlah kepsek di Kab Indramayu mengaku terpaksa memberikan sejumlah uang mulai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Seperti dituturkan Drs Endang Kepsek SDN Longok I lewat telepon seluler kepada Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Indramayu, Drs H Masud MPd, beberapa hari lalu, ia kedatangan tamu dari LSM Pelopor Putra Bangsa yang ingin melakukan monitoring proyek bantuan DAK di sekolahnya. Waktu itu mereka menanyakan alokasi dana dan melihat langsung pekerjaan rehab, mereka menuding ada temuan kekeliruan pekerjaan dan mengancam kepsek dan komite dilaporkan ke pejabat pusat, tutur dia. Meski tak tahu persis kesalahan apa, sejumlah kepsek tampaknya lebih memilih untuk memenuhi permintaan sejumlah uang yang diajukan anggota LSM tersebut. "Ya terpaksa dari pada ruwed jadi saya beri mereka uang," tutur dia. Kasus yang sama juga menimpa SDN Tanjungsari I Kec Karangampel, SDN Pringgacala IV, SDN Juntikebon II Kec Juntinyuat, Pasekan. Cikedung Trisi serta sejumlah wilayah lain di Indramayu. Kapala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Indramayu Drs H Masud MPd saat dikonfirmasi HR Senin pekan lalu, mengaku bila dirinya telah menerima laporan terkait adanya dugaan pemerasan tersebut. Dengan kasus ini, saya sudah menginformasikan baik melalui SMS maupun telepon kepada sejumah Kepala UPTD Pendidikan kecamatan maupun sejumlah kepala sekolah agar tidak segan untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian bila jelas-jelas sudah melakukan tindakan pemerasan, tandas H Masud. Kasus dugaan pemerasan oleh oknum LSM ini, ternyata juga mengundang simpatik sejumlah wartawan di Indramayu. Mereka mengaku siap bekerjasama untuk melaporkan kepada pihak kepolsiian bila ada oknum LSM maupun wartawan yang melanggar hukum termasuk kasus pemerasan. Ya kalau memang terbukti ada dugaan pemerasan, sebaiknya diproses hukum saja. Pihak sekolah yang merasa punya bukti dugaan pemerasan jangan takut untuk melaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian agar diselesaikan menurut ketentuan hukum yang ada, kata Risman salah seorang wartawan daerah Indramayu. (RC)

Ayu Azhari Ramaikan Balon Wabup Sukabumi Sukabumi, Trans - Artis Ayu Azhari belaknghan di sebut-sebut bakal terjun ke dunia politik. Tak tanggung-tanggung kakak kandung Sarah Azhari itu,mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Sukabumi PDI Perjuangan di sebut-sebut yang bakal mengusung Ayu menjadi wakil Bupati. Sebagian kalangan menilai, artis masuk dunia politik tidak mudah apalagi menjadi seorang pemimpin yang nota bene Kabupaten Sukabumi adalah sebagai salah satu wilayah terluas diJawa Barat. Koordinator Jaringan Masyarakat Bersatu (Jambe) Bambang Rudiyanto, menegaskan, pencalonan Ayu Azhari ini menjadi titik awal bagi masyarakat Sukabumi dalam memperhatikan daerahnya. Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi A s e p Wahyu NB menegaskan dalam pencalonan Pilkada 2010 ini partai politiknya hanya sebaAyu Azhari tas menjaring dan memverifikasi bakal calon yang terdaftar. Sedangkan keputusan akhir berada di tangan DPP. PDIP belum menentukan pilihan karena masih mengodok sejumlah nama “Sudah ada enam nama yang terjaring, salah satunya Ayu Azhari. Bagi kami semua bakal calon ini memiliki peluang yang sama. Keputusan akhir untuk menetapkan usungan ada di tangan DPP,” ujar Asep. Pilkada Kabupaten Sukabumi dijadwalkan pada Mei 2010 mendatang. Sejumlah nama yang digadanggadang bakal maju di Pilkada nanti adalah adalah incumbent Bupati Sukmawijaya yang menggandeng Ahmad Jajuli (PKS dan Hanura), Marwan Hammami yang saat ini menjabat wakil Bupati berpasangan dengan Usman Efendi (jalur independen). Kemudian Hasmi Romli berpasangan dengan Iman Adi Nugraha, (Gerindra dan PAN). Ucok Aris Maulana Yusuf dan Lily Sadeli (Partai Demokrat), pasangan Asep Setiawan- Dadang Eka (koalisi PPP dan 14 partai non palemen). (Edis)

yakni, mantan Direktur Pemasaran Abas Suhari Sumantri dan mantan Direktur Operasional Uce Karna Suganda. Menurut keterangan juru bicara KPK, Johan Budi SP, keduanya ditahan karena diduga melakukan korupsi saat masih menjabat direktur.

“Keduanya diduga telah menggunakan dana kantor untuk kepentingan pribadi,” kata Johan. Dua tersangka itu dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Keduanya juga dijerat dengan pasal 3

minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 2 dan 3 itu seperti tercantum dalam Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Keduanya ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya,” ujar dia. (Arso)

Seluruh Aparatur Depag Diminta Memperbaiki Diri Sukabumi, Trans - Menteri Agama RI, H. Suryadharma Ali, menghimbau seluruh aparatur di lingkungan Departemen Agama, agar senantiasa memperbaiki diri, serta memacu kemajuan dari berbagai ketertinggalan, sekaligus mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seluruh aparatur di lingkungan Departemen Agama dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

H

imbauan Menteri Aga ma tersebut, disampai kan Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M., saat memberi sambutan pada Upacara Puncak Peringatan Ke-64 Hari Amal Bhakti Departemen Agama (HAB Depag) Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2010, hari Senin, 4 Januari 2010, bertempat di Lapangan Merdeka. Ditandaskannya, apabila dalam tubuh Departemen Agama bermasalah, seperti dalam melakukan koordinasi, komunikasi dan informasi yang tidak berjalan dengan baik, atau kemampuan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang belum seimbang dengan beban kerja organisasi, tidak mungkin dapat menangani dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, Menteri Agama berharap kepada para pimpinan di seluruh lingkungan unit kerja Departemen Agama, agar senantiasa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh aparat Departemen Agama, untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu, juga senantiasa memberikan peluang yang pantas untuk pengembangan diri SDM yang berkualitas, sekaligus

Suryadharma Ali

memberi bimbingan yang optimal bagi SDM yang masih jauh dari yang diharapkan, termasuk menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif dan komunikatif. Diharapkannya, melalui momentum Peringatan Ke-64 HAB Depag Tahun 2010, dapat menjadi pemacu untuk mewujudkan kemajuan pemerintahan yang

bersih dan tata kelola yang akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial, demi meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa, sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak yang mulia. Menteri Agama mengatakan, upaya dalam meningkatkan kualitas akhlak yang mulia, hendaknya dibarengi dengan meningkat-

kan kualitas dan profesionalitas masing-masing, melalui kreasikreasi inovatif dan positif, dalam melakukan pelayanan kepada umat dan masyarakat, disertai semangat pembaruan untuk merespon dinamika permasalahan kehidupan berbangsa yang dinamis. Disamping itu, segenap aparatur di lingkungan Departemen Agama, agar senantiasa meningkatkan intelektual sebagai aparatur negara, sekaligus bekerja secara profesional, cepat dan transparan, serta akuntabel dan humanis, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis. Terlebih dalam era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi saat ini, seluruh aparatur pemerintah bagaikan hidup dalam aquarium besar, yang sangat mudah dilihat, dipantau dan diawasi oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan demikian, apabila aparatur pemerintah berbuat tidak jujur dan tidak amanah, tidak akan ada kesempatan untuk mengelak dan menghindar, dari tanggung-jawab sebagai penyelenggara negara. (Edis)

Angin Puting Beliung, Hantam Kawasan Pantura Puluhan Rumah Porak Poranda Indramayu, Trans - Akibat dihantam angin puting beliung, puluhan rumah di Desa Lelea dan Tamansari Kec Lelea Kab Indramayu, Selasa (5/1), porak-poranda. Peristiwa yang terjadi sekitar pkl 16.30 Wib tersebut menyebabkan sedikitnya 49 rumah di Desa Tamansari serta enam rumah warga Desa Lelea mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan tiga diantaranya dilaporkan ambruk rata dengan tanah. Selain kerusakan bangunan, sejumlah warga pun dilaporkan mengalami lukaluka akibat tertimpa bangunan serta terhantam batang pohon. Seperti dituturkan Ny Tuminah (43) warga Tamansari Rt 19 Rw 02, peristiwa berawal mendung awan yang sangat tebal. Tak lama kemudian hujan deras dibarengi

Angin puting beliung di Kab. Indramayu

tiupan angin yang sangat kencang. Angin kencang yang berlangsung hampir lima menit lamanya ini, menyebabkan banyak bangunan porak-poranda terutama bangunan rumah yang atapnya terbuat dari asbes nyaris tak tersisa.

Hampir sebagian rumah dan bangunan warung di pinggir jalan raya Lelea pun mengalami kerusakan. Kerusakan terutama terjadi pada bangunan semipermanen dengan bilik pagar bambu. Bagi Tasim (52) warga blok tengah Desa Tamansari, harus kehilangan tempat tinggal, akibat rumah yang dihuninya ambruk tak kuat menahan kencangnya angin. Karena tak ada tempat berlindung, untuk sementara ikut sanak-saudara, seraya menunjukkan rumahnya yang hanya menyisakan puing-puing. Sementara itu Camat Lelea Drs H Ali Sukma MSi didampingi Sekcam Drs Edi Kusnadi MSi serta Kasi Trantib Heri Murti Ssos, Rabu (6/1) menjelaskan, pihak mus-

pika telah melakukan pendataan warga rumah warga yang rusak, termasuk memberikan bantuan perawatan bagi warga yang mengalami luka akibat tertimpa atap bangunan. Korban yang luka dan harus mendapatkan perawatan, masing-masing Unah (14) warga Lelea serta Darto (18) warga Desa Tamansari. Ia menambahkan bencana angin puting beliung, merupakan kasus kali pertama terjadi di wilayahnya sejak musim hujan. Pihak kecamatan sudah melaporkan bencana tersebut ke Pemkab Indramayu. Kita sudah melakukan pendataan sebagai bahan laporan kami. Dilanjutkan langkah koordinasi penanggulangan bencana, tutur H Ali Sukma. (Ribaldi Chandra)

Catatan Dari Musda VIII Partai Golkar Kabupaten Indramayu :

Putra Bupati Ketua Golkar Indramayu Indramayu, Trans - Daniel Mutaqien, anggota DPRD Partai Golkar Provinsi Jabar akhirnya berhasil memenangkan pemilihan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, di Aula Wisma Haji, Selasa (5/1), pada Musyawarah Daerah (Musda) ke VIII Musda Golkar Kab. Indramayu. Danniel menang tipis atas rivalnya dalam pemilihan tersebut, ia berhasil mengantongi sebanyak 20 suara dari 36 suara yang diperebutkan. Sementra rivalnya dalam H. Uryanto Hadi meraih 16 suara. Hasil perhitungan suara Musda Partai Golkar Indramayu yang dibuka Bupati H. Irianto MS Syafiuddin dan juga Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu cukup mencengangkan para peserta. Mereka seakan tidak percaya. Jika Daniel Mutaqien, putra Bu-

pati Indramayu Irianto MS Syafiuddin itu hanya menang tipis. Padahal, sebelum musda digelar sempat beredar isu, kalau seluruh Dapil (Daerah Pemilihan) di Indramayu itu berencana menunjuk Daniel Mutaqien, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Indramayu secara aklamasi. Irianto MS Syafiuddin diminta komentarnya mengemukakan, terpilihnya Daniel Mutaqien merupakan hasil demokrasi nyata. Tanpa rekayasa. Bupati mengakui, awalnya peserta sempat menginginkan Daniel Mutaqien ditunjuk secara aklamasi. “Tapi Saya tidak setuju. Demokrasi tetap harus dijalankan,” ujar Irianto MS Syafiuddin. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar, Dr H Irianto MS Syafiuddin menyam-

paikan penghargaan kepada Ketua Panitia Musda, H Uryanto Hadi SE, secara tegas Yance panggilan akrab Irianto mengatakan bahwa Uryanto adalah pahlawan demokrasi partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurut Yance, sikap mantan Ketua Gapensi Indramayu ini patut ditiru oleh seluruh kader Golkar di Indramayu. Pasalnya, keikutsertaan Uryanto yang juga anggota DPRD itu menunjukkan bahwa demokrasi di tubuh Golkar memang benar-benar berjalan dengan baik. Predikat pahlawan demokrasi yang diberikan terhadap Uryanto, menurut Yance, adalah sesuatu yang tidak berlebihan dan memang pantas diberikan. Sebab selain mampu menyukseskan pelaksanaan Musda, Uryanto juga bersedia maju se-

bagai kandidat ketua. “Saya memberikan penghargaan kepada bung Uryanto sebagai pahlawan demokrasi Partai Golkar. Saya menilai majunya beliau menunjukan bahwa kran demokrasi di tubuh Golkar terbuka lebar,” tutur Bupati Indramayu ini. Yance menegaskan, dirinya memberikan kebebasan kepada jajaran pengurus partai untuk memilih calon ketua yang dinilai akan mampu meneruskan kejayaan Golkar. Pihaknya juga menargetkan kepada ketua terpilih dan jajaran pengurus DPD Golkar Indramayu untuk meraih 45% suara pada Pemilu 2014. Apabila tidak mencapai target yang ditentukan, lanjut Yance, dirinya akan membekukan seluruh jajaran pengurus dari tingkat desa hingga kabupaten, termasuk

Sosialisasi Perundang-Undangan & Perda di Kota Sukabumi

Aparat Pemerintah Harus Tegakkan Supremasi Hukum Sukabumi, Trans - Pemerintah Kota Sukabumi, menyelenggarakan Sosialisasi Perundang-undangan dan Peraturan Daerah (Perda), bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Kelurahan dan Kecamatan se Kota Sukabumi. Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, tepatnya dari tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2009 baru-baru ini, di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Sukabumi tersebut, dibuka secara resmi oleh Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. Dalam sambutannya, Walikota Sukabumi menjelaskan, Visi Pembangunan Nasional yang

hendak dicapai oleh Pemerintahan, yakni Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera. Ditandaskannya, salah satu langkah penting dalam upaya mewujudkan ketiga misi pemerintah tersebut, yakni semua pihak khususnya aparat pemerintah, dapat membantu mendorong setiap warga negara, dalam menjunjung supremasi hukum dan penegakkan hukum, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran, bahwa penerapan hukum yang ditaati dan diikuti oleh segenap aparat dan masyarakat, dapat menciptakan keamanan, ke-

tenteraman dan ketertiban. Karena penegakan hukum serta penciptaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, merupakan syarat utama bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Ditandaskan pula, apabila hukum ditegakkan serta keamanan, ketenteraman dan ketertiban dapat diwujudkan, maka rasa aman, tenteram dan tertib, termasuk kerukunan hidup masyarakat, dapat diwujudkan dengan baik. Selain itu, dengan penegakkan hukum, serta penciptaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dapat menunjang kelancaran mobilitas dan aktivitas masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang. (Edis)

H. Daniel Muttaqien

membekukan anggota DPRD terpilih. “Oleh karenanya saya meminta kepada ketua yang baru terpilih untuk menandatangani pakta integritas di atas materai, dan siap memenangkan Golkar,” tegasnya. (Ribaldi Chandra)

HALAMAN 10

NO. 193. ‰ TH X

TRANS JABAR

KORAN TRANSAKSI THN 10

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Penegakan HAM Tak Cukup Hanya Melalui Pendekatan Institusional Sukabumi, Trans - Keberhasilan dalam menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak akan cukup ditempuh melalui pendekatan institusional semata. Akan tetapi diperlukan adanya perubahan perilaku, pembelajaran yang dilaksanakan secara terus menerus, serta kesadaran kolektif akan hak dan

kewajiban dari seluruh komponen anak bangsa. Demikian diampaikan Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), bagi tenaga pendidik SMP, SMA dan

Gempa 5,5 SR Terjadi Lagi Di Sukabumi Sukabumi, Trans - Gempa berkekuatan 5,5 skala richter (SR), kembali mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Guncangan itu menyebabkan sebagian warga Kota dan Kabupaten Sukabumi berhamburan keluar rumah. Informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyebutkan, gempa yang cukup besar itu terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 07.26 WIB di lokasi 8.17 LS-107.23 BT (143 km Tenggara Sukabumi-Jabar) dengan kedalaman 10 Kilometer. Salah seorang warga Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Hesti (26), mengaku dirinya langsung lari keluar rumah setelah gempa mengguncang Sukabumi. “Saat itu saya sedang memasak dan ketika gempa terjadi saya langsung keluar rumah. Saya khawatir gempa tersebut dapat merubuhkan rumah saya,” katanya. Hesti menambahkan, tidak hanya dirinya yang keluar rumah tetapi saudaranya dan para tetangganya juga berhamburan keluar rumah. “Saya dan suami saya baru masuk ke rumah setelah gempa tidak terasa lagi,” katanya seraya mengatakan gempa hanya terasa beberapa detik saja. Hal senada juga dikatakan warga lainnya, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, M Akasah, bahwa dirinya sangat merasakan gempa yang terjadi sebanyak dua kali itu. “Getarannya cukup terasa, tapi tidak separah gempa yang terjadi pada Rabu (2/9) lalu,” katanya. Ia mengaku, gempa yang terjadi sebanyak dua kali dengan waktu 10 hingga 15 detik itu membuat dirinya dan keluarganya yang lain berhamburan keluar rumah. “Meski guncangannya tidak sebesar gampa yang lalu, namun saya tetap khawatir guncangan gempa dapat merusak rumah,” ucapnya. Sementara itu, Camat Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Yana Mulyana, mengaku getaran gempa cukup terasa, tetapi tidak ada kerusakan rumah. “Getaran gempa memang terasa tapi tidak terjadi kerusakan rumah seperti gempa yang terjadi pada awal September 2009,” katanya seraya menambahkan pada gempa yang lalu sedikitnya 500 rumah warga rusak berat dan ringan. (Edis)

Kendaraan Wartawan Koran Transaksi Biro Sukabumi Jadi Korban Tabrak Lari Sukabumi, Trans - Sebuah kendaraan jenis sedan yang di parkir di tepi jalan raya RA Kosasih, tepatnya di Ngaweng Kec Cibeureum Kota Sukabumi. Ringsek di tabrak Truk pengangkut botol minuman, belum lama ini. Truk pengangkut botol minuman dari arah Bandung menuju Sukabumi melarikan diri setelah kejadian menabrak sedan yang di parkir di pinggir jalan RA Kosasih. Diduga pengendara truk ngantuk sehingga truk yang dikendarainya nyasar ke pinggir hingga menabrak sedan. Kejadian ini disaksikan beberapa masyarakat yang sedang berlalu-lalang disekitar, namun tidak bisa menahan kaburnya sopir yang mengendarai truk yang menabrak tersebut. Karuan si pemilik sedan yang rumahnya di dalam Gang tidak mengetahui kendaraannya hancur babak belur. namun kejadian ini telah dilaporkannya pada Kepolisian setempat yakni Polres Kota Sukabumi. Edis pemilik kendaraan sedan mengaku, dirinya mengetahui mobilnya hancur dari seorang tetangga yang menyaksikan saat kejadian. Kendati masih menggunakan baju tidurnya segera lari menghampiri mobilnya yang sudah hancur mengenaskan. Menurutnya kerugian dari kehancuran mobilnya ini mencapai kurang lebih Rp 7 juta. Namun sampai sejauh ini kepada siapa Dia harus meminta pertanggung jawaban. Karena hingga kini, itikad baik untuk bertanggung jawab atas tindakan tabrak lari yang dilakukannya, belum ada tanda-tanda untuk merundingkannya. (Red)

Restorasi Hutan di TNGHS Sukabumi, Trans - Lahan kritis di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dalam waktu dekat akan direstorasi. Kepala TNGHS, Bambang Supriyantono, menyatakan, program restorasi difokuskan pada lahan seluas 8.324 hektar yang kondisinya sudah kritis. Saat ini, kondisi lahan yang kritis itu sangat mengenaskan. Di atas tanah yang semula penuh dengan pohon kayu, tanaman yang tersisa hanya semak belukar dan ilalang. Kerusakan yang menimpa lahan tersebut disebabkan faktor manusia yang melakukan kegiatan penambangan liar. Luas areal TNGHS mencapai 113.357 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Upaya restorasi terhadap lahan kritis, sebagian besar dilakukan dengan pola kemitraan bersama berbagai elemen masyarakat. Pola kemitraan yang diterapkan TNGHS sudah menujukkan hasilnya pada areal yang terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dari 2.854 hektare lahan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, 1.054 hektare di antaranya telah direstorasi melalui pola kemitraan. (Edis)

SMK Negeri se Kota Sukabumi, akhir Desember lalu, di Operation Room Setda Kota Sukabumi. Dikatakannya, semua pihak patut bersyukur, karena dalam rangka menjamin penghormatan terhadap HAM, di Indonesia telah dibentuk Panitia Nasional, untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manu-

sia (RANHAM). Demikian pula di Kota Sukabumi, panitia tersebut telah dibentuk beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2005. Dikatakan pula, pelaksanaan RANHAM secara sistematis dan berkesinambungan, akan mampu meningkatkan penghormatan, pemajuan, pe-

menuhan dan perlindungan HAM, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, pelaksanaan RANHAM akan sejalan dengan kebijakan nasional di bidang HAM, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pengentasan kemiskinan,

yang mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional. Walikota Sukabumi mengatakan menyambut baik dan gembira, atas dilaksanakannya Diseminasi dan Pendidikan HAM tersebut, seraya mengharapkan, hasil dari kegiatan tersebut dapat disemaikan dan ditumbuh-kembangkan kepada selu-

ruh anggota masyarakat Kota Sukabumi, supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap HAM. Disamping itu, juga dapat membangun sekaligus mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih berbudaya, beradab dan berkeadilan dalam berbagai bidang. (Edis)

Wayang Golek Cepak Khas Indramayu Nyaris Punah Pelestarian kesenian Wayang Golek Cepak ini kurang diperhatikan oleh dinas instansi terkait. Indramayu, Trans - Upaya pelestarian kesenian khas daerah harus benar-benar dilakukan bila tidak ingin hilang tertelan jaman, sehingga menjadi kewajiban kita semua baik pemerintah maupun masyarakat khususnya di daerah tersebut untuk berupaya menumbuh lestarikan kesenian yang ada. Akan sangat disayangkan bila sebuah kesenian khas daerah tertentu menjadi hilang karena ditinggalkan orang. Itu menunjukkan hilangnya salah satu kepribadian daerah tersebut, yang pada akhirnya akan berimbas kepada terkikisnya kepribadian bangsa. Salah satu kesenian khas daerah Indramayu yang kini terancam punah adalah Wayang Golek Cepak. Dikatakan demikian karena upaya pelestarian kesenian ini kurang diperhatikan oleh dinas instansi terkait. Kondisi ini makin mengkhawatirkan karena Sang

Dalang, Ahmadi, generasi kelima dan pewaris terakhir kesenian ini belum berhasil menularkannya kepada generasi berikutnya. Padahal di masa lalu, kesenian ini pernah ikut mengharumkan nama Indonesia di pentas seni internasional yang diselenggarakan di negeri Jepang. Menurut Ahmadi, kesenian Wayang Golek Cepak bisa menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sejarah daerah tertentu. Alur cerita yang sering dipentaskan merupakan alur sejarah berdirinya sebuah daerah. Walaupun disana-sini disisipi cerita karangan dengan maksud memberikan daya tarik, pentas seni Wayang Golek Cepak sangat pas untuk menyampaikan cerita sejarah masa lalu dengan mengambil nama para tokohnya karena bisa lebih hidup dan fleksibel. Tidak seperti Wayang Golek Purwa yang alur ceritanya sangat terikat dengan Pakem cerita yang sudah ada seperti kisah Rama Shinta, Mahabrata dan sebagainya yang hanya menuturkan kisah dunia pewayangan konvensional dan nama-nama tokohnyapun telah

diketahui orang, tutur Ahmadi. Ahmadi mengharapkan bantuan dari para pihak terkait khususnya Pemkab Indramayu melalui Dinas Pemuda, Olah raga, Budaya dan Pariwisata agar melakukan langkah-langkah konkret untuk melestarikan kesenian ini, misalnya dengan memasukan ke kurikulum atau ekstrakurikuler di Dinas Pendidikan sehingga akan menjadi sebuah obyek mata pelajaran khusus yang bisa diambil oleh para siswa. Sebagai putra daerah, kami ingin seni khas daerah ini diangkat dalam bentuk desain yang berguna bagi daerah Indramayu mengingat perannya yang cukup penting dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Minimnya minat generasi muda untuk belajar kesenian wayang menjadi ancaman serius punahnya kesenian ini. Padahal wayang golek cepak memiliki sejarah yang sangat berarti karena selain bisa menceritakan tentang kisah babad Dermayu, wayang golek cepak merupakan sejarah awal pembentukan topeng Indramayu, tandas Ahmadi.(RC)

Wayang Golek Cepak.

Tercapai, Target 30 Persen Ruang Terbuka Hijau Di Kota Sukabumi Sukabumi, Trans - Target 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi telah tercapai. Bahkan, menurut Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., peluang untuk menambah target tersebut masih terbuka. Kendati wilayah Kota Sukabumi sudah mulai padat, namun masih ada lahan yang dapat ditanami pohon, khususnya di beberapa wilayah kecamatan. Adapun kegiatan penanam pohon yang baru-baru ini dilak-

sanakan, yakni di sekitar lapangan Kibitay Kecamatan Lembursitu, dalam rangka memperingati Bulan Menanam Pohon Nasional, yang jatuh pada bulan Desember. Walikota Sukabumi menjelaskan, upaya yang harus dilaksanakan dalam menciptakan RTH di Kota Sukabumi, yakni dengan senantiasa menggalakan dan memelihara pohon yang telah ditanam oleh berbagai pihak, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2009, Tentang Panduan Penanaman Satu Orang

Satu Pohon. Dikatakannya, apabila jumlah RTH di Kota Sukabumi cukup banyak, wilayah Kota Sukabumi akan menjadi hijau dan rindang. Selain itu, warga masyarakat Kota Sukabumi akan merasa nyaman, serta kondisi kesehatannya akan meningkat. Dikatakan pula, selain berupaya optimal menciptakan RTH di sejumlah wilayah kecamatan, Pemerintah Kota Sukabumi juga ber-upaya optimal menggalakan program Hutan Kota di sejumlah wilayah, seperti di

wilayah Kibitay dan Cikundul, yang luasnya mencapai 5 hektar. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Sukabumi, Insinyur H. Dayat Nurhayat SW, M.Sc. menjelaskan, jumlah pohon yang ditanam di wilayah Kota Sukabumi seluruhnya mencapai 10 ribu pohon. Antara lain, di wilayah Kibitay sebanyak 400 pohon, yang terdiri dari 300 pohon Mahoni dan 100 pohon Kenari. Sedangkan sebanyak 9 ribu 600 pohon ditanam di 33 titik

yang tersebar di 7 wilayah kecamatan se Kota Sukabumi, serta dibagikan kepada sejumlah instansi. Di antaranya kepada Secapa Polri Sukabumi, Dinas Perhubungan, Kwartir Cabang Pramuka, Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman (DP-4), SMP Negeri 16, Sekretariat DPRD, dan KTNA. Adapun jenis dari 9 ribu 600 pohon tersebut, terdiri dari Mahoni, Kenari, Suren dan Alabasiah. (Edis)

RSUD R Syamsudin SH Terapkan Manajemen Perubahan Pelayanan Sukabumi, Trans - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, telah menerapkan manajemen perubahan di semua lini pelayanan. Kepala RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, dr H. Suherman, MKM mengatakan hal itu dfilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan sekaligus melayani kebutuhan dan harapan customer. Adapun inti dari manajemen perubahan tersebut, yakni pelayanan berfokus pada pelanggan atau customer focus, dalam rangka menciptakan customer yang tercerahkan dan terpuaskan. “Mana-

jemen perubahan tersebut sudah dilaksanakan sejak 7 tahun yang lalu, sebagai refleksi ketaatan untuk menjalankan amanah khalik Sang Pencipta. Selain itu, pelayanan berfokus kepada pelanggan tersebut, di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, telah menjadi komitmen seluruh stake holder rumah sakit, menuju rumah sakit yang berbasis ilmu, teknologi dan seni, dilandasi nilai-nilai spiritual,” ujar dr H. Suherman, MKM. Sebagai wujud keberhasilan dalam menerapkan manajemen perubahan tersebut, RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, menyelenggarakan Desember

Festival 2009, sekaligus sebagai wujud apresiasi bagi seluruh stake holder rumah sakit, yang telah berperan serta dalam pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit, hingga mencapai tahapan top mind dalam pencitraan di masyarakat, tepatnya pada hari Kamis, 31 Desember 2009, bertempat di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, jalan Rumah Sakit Nomor 1 Sukabumi. Adapun maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Desember Festival 2009 tersebut, menurut Kepala RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, yakni memberi apresiasi bagi seluruh stake hold-

er rumah sakit, yang telah berperan serta dalam pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit, menciptakan customer intimacy sebagai wujud great comitment, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, serta sebagai media voice of customer dan promosi kesehatan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan dalam Desember Festival 2009 tersebut, yakni kegiatan dari, oleh dan untuk seluruh stake holder rumah sakit. Oleh karenanya, kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka, sebab merupakan bagian yang tidak ter-

pisahkan dari kegiatan rumah sakit. Sementara inti dari kegiatan tersebut, yakni memberi penghargaan kepada seluruh stake holder rumah sakit, yang telah bersamasama membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, berupa Syamsudin Award dan Memorable Expo. Ditandaskannya, Syamsudin Award tersebut, diberikan dalam beberapa katagori, baik untuk karyawan dan rekanan rumah sakit, maupun untuk institusi pendidikan dan insan pers, yang telah bersama-sama membangun pencintraan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. (Edis)

Pembangunan Di Kelurahan Sindangsari Berparadigma Pemberdayaan Masyarakat Sukabumi, Trans - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dengan senantiasa menggunakan paradigma pemberdayaan masyarakat. Seperti dikatakan Lurah Sindangsari, Dadi Supriadi, S.IP., hal tersebut sangat

penting dilakukan, guna mewujudkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, baik fisik maupun non fisik, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya di wilayah Kelurahan Sindangsari. Ditandaskannya, melalui pendekatan partisipatif atau partisipatory planing melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses perencanaan

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa-Barat Kota Bandung Biro Kab/Kota Tasikmalaya Biro Kab Garut Biro Sumedang Biro Majalengka Biro Indramayu Biro Subang Biro Karawang Biro Cirebon Biro Kota Sukabumi

: : : : : : : : : : :

Surasdi Arso (Kep Perw), Iwan Bsk, Elvin Yos, Novianto. Engkus Suhara Iyep LM, Dadang Suhendar, Iwan Suwandi

dibutuhkan dibutuhkan Bang Yos, Ribaldi Chandra Iwan Kurniawan

dibutuhkan dibutuhkan Edis Wijaya

dan pelaksanaan berbagai bidang pembangunan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat. Dengan demikian, out put dari pelaksanaan Musrenbang dapat menghasilkan kesepakatan, yang akan menjadi dokumen rencana pembangunan kelurahan, yang ber-isi daftar kebutuhan masyarakat, yang direalisasikan secara bertahap dan berkesinambungan. Namun demikian, hasil Musrenbang di Tingkat Kelurahan, bukan merupakan hasil final. Karena hasil Musrenbang tersebut, akan diproses lebih lanjut pada forum Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kota, yang merupakan media koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat atau stake holder. Dengan demikian, forum Musrenbang tersebut dapat menghasilkan kesepakatan pembangunan yang strategis, diselaraskan dengan Visi Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Ber-

landaskan Iman dan Taqwa; serta Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008-2013, yakni Dengan iman dan taqwa mewujudkan pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi, menuju Kota Sukabumi yang cerdas, sehat dan sejahtera, baik lahir maupun batin, dilandasi nilai-nilai fhilosofis, Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah. Diharapkannya, melalui forum Musrenbang tersebut, dapat menghasilkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai bidang pembangunan khususnya di Kelurahan Sindangsari, baik fisik maupun non fisik, yang dapat mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang indikatornya terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Sindangsari, senantiasa berdasarkan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan tersebut, hasil dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. (Edis)

HALAMAN 11

TRANS BANTEN

KORAN TRANSAKSI THN 10

Stok Obat Anti Bisa Ular Langka di Puskesmas Rangkasbitung, Trans Sejumlah warga Lebak Selatan mengeluhkan kondisi puskesmas yang selalu tidak memiliki stok obat anti bisa ular. Akibatnya, sudah ada beberapa warga yang tergigit ular, namun dia tidak bisa tertolong nyawanya saat dirawat di puskesmas yang ada di wilayah Lebak Selatan. “Kami sangat berharap, pemerintah harus memperhartikan pengadaan stok obat anti bisa ular. Karena sebagian warga di Lebak selatang banyak yang pergi ke hutan mencari kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah,”kata Agus warga Leuwi Damar. Sementara itu, anggota dewan dari F-PKS, Esih mengaku pernah melakukan pemantauan ke beberapa

puskesmas terkait langkanya obat anti bisa ular. Setelah di kroschek ke lapangan, ternyata benar puskesmas kesulitan obat anti bisa ular. “Saya berharap dinas terkait agar memperhatikan hal ini, karena masalah obat anti bisa ular sangar erat dengan pelayanan masyarakat. Obat ini juga sangat penting, karena menyangkut pertolongan nyawa seseorang,” katanya. Esih mengaku, pernah menerima laporan warga soal adanya beberapa warga yang tergigit ular, namun dia tidak bisa tertolong saat dirawat di puskesmas. Karena itu, Esih meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyediakan stok obat anti bisa ular ke sejumlah puskesmas yang berada di lebak selatan. (yus)

Kandepag: Pegawai Jangan Korupsi Pandeglang, Trans - Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) Pandeglang Maman Fathurahman mengingatkan agar pegawai di lingkungan Kandepag jangan coba-coba melakukan tindakan pidana korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Ia akan menindak tegas terhadap pegawai yang melangar aturan. Pihaknya memiliki pengalaman pahit ketika lembaganya diterpa korupsi dana insentif guru pondok pesantren yang melibatkan mantan Kasi Mapenda Abdul Gofur. “Itu pengalaman pahit bagi kami. Makanya kami terus berupaya melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan sistem

Pascaliburan Tahun Baru 80 Persen PNS Masuk Kerja Rangkasbitung, Trans Pascaliburan tahun baru, atau hari pertama masuk kerja, Senin (4/12), sekitar 80 persen PNS di Pemkab Lebak terlihat masuk kerja. Sisanya yang tidak masuk kerja tidak ada alasan tertulis atau izin. “Hasil sidak tadi, di lingkungan Setda saja, dari jumlah sekitar 480, hanya sebanyak 400 pegawai saja yang terdata mengisi abesnsi. Sisanya, dikatagorikan tidak masuk kerja,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , Abdul Gofar. Dengan kondisi seperti ini, BKD berharap para pegawai tetap menjaga etos kerja, dan melaksanakan kewajibannya untuk ngantor pada jam kerja. Untuk mengawasi dan memantau pegawai, BKD bersama aparat Satpol PP akan tetap melaksanaan sidak ke beberapa intansi guna memantau kinerja pegawai. Seperti diberitakanm, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan melaksanakan inveksi mendadak (sidak) bersama inspektorat atau intansi pengawas, Satpol PP ke beberapa dinas dan intansi di Pemkab Lebak. Hal ini dilakukan guna memberikan motivasi kerja yang baik kepada pegawai, sehingga pada hari pertama masuk kerja pascaliburan tahun baru, para pegawai tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja. (Yus)

seperti bantuan insentif guru langsung kami berikan melalui rekening masing-masing penerima bantuan,” papar Maman Fathurahman. Selain menekankan agar ada peningkatan kinerja pegawai, maman juga berharap para guru meningkatkan kualitasnya sehingga kredibilitas kandepag tetap terjaga. “Kami juga akan melakukan verifikasi data bagi madrasah atau pondok pesantren yang menerima bantuan, sehingga terhindar dari data fiktif. Bila ada ditemukan data madrasah dan pondok pesantren penerima bantuan fiktif maka bantuannya akan distop,” katanya. (Yus)

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Gelombang Perairan Selat Sunda Capai 4,5 Meter

Nelayan Karangantu Tidak Melaut Serang, Trans - Angin kencang dan gelombang tinggi yang mencapai 1,6 hingga 3,5 meter terjadi di Perairan Selat Sunda, Provinsi Banten.

H

Kapal ferry yang terapung ditengah laut karena cuaca buruk. foto: yus

Provinsi Banten Kekurangan 480 Unit Sekolah Serang, Trans - Provinsi Banten masih kekurangan 480 unit sekolah baru setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), baik umum dan kejuruan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Eko Endang Koswara, menjelaskan bahwa Provinsi Banten memiliki 325 unit SMK dan 384 unit SMA. Dari jumlah tersebut, pihaknya masih membutuhkan sekitar 480 sekolah setingkat SMA dan SMK. “Satu unit bangunan sekolah setingkat SMA rata-rata membutuhkan biaya pembangunan sebesar Rp1,8 miliar. Itu belum termasuk biaya pembebasan lahan sekolah tersebut,” tandasnya. Sebanyak 325 SMK yang ada di Banten hanya memiliki 58 jenis program pendidikan. Seharusnya, setiap SMK memiliki

168 program pendidikan. “Kewenangan pemerintah provinsi ialah meningkatkan jumlah unit sekolah setingkat SMA, khususnya bidang kejuruan. Sedangkan pembangunan unit sekolah setingkat SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Eko. Sepanjang 2009, pihaknya telah membangun sebanyak 5 SMK, yakni unit SMK yang dibiayai APBD Banten dan tiga unit SMK yang dibiayai APBN.Kemudian pada tahun 2010, pihaknya berencana akan membangun 20 unit sekolah setingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), yang didanai oleh APBD dan APBN. “Sebanyak lima unit SMK dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten, lima unit SMK dibangun oleh pemerintah kabu-

paten/kota, dan 10 unit SMK dibangun oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pada tahun berikutnya akan semakin banyak anak didik yang melanjutkan sekolah ke SMK setelah mereka lulus SMP,” tuturnya Tak hanya itu, jumlah sekolah rusak pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Banten masih mencapai empat persen dari total jumlah SMP yang ada. Sementara untuk jumlah bangunan Sekolah Dasar (SD) yang masih butuh perbaikan sebanyak enam persen dari jumlah total SD yang ada di provinsi paling Barat dari Pulau Jawa tersebut. “Kerusakan bervariasi, mulai dari rusak berat hingga rusak ringan. Jumlahnya saya tidak hapal,” pungkasnya. (Yus)

al itu disebabkan, adan ya tekanan rendah atau depresi tropis yang terjadi di wilayah Barat Daya Bengkulu termasuk Lampung. Menurut Pengamat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Serang, Eko Widiantoro, sejak tiga hari terakhir ini, gelombang laut yang terjadi di Perairan Selat Sunda. Dikatakan, gelombang paling tinggi, terjadi di Banten sebelah selatan, seperti perairan Malingping hingga Bayah, Kabupaten Lebak, yang memiliki gelombang mencapai 3,5 meter. “Kondisi gelombang laut di Selatan Banten ini paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainya yang ada di Banten,” kata Eko Widiantoro, Senin (4/1). Sedangkan, untuk di daerah Carita, Kabupaten Pandeglang hingga Anyer, Kabupaten Serang ketinggian gelombang laut mencapi 2 meter. Sementara untuk di sekitar perairan Merak, Kota Cilegon mencapai 1,6 meter. “Melihat kondisi gelombang, ini sangat membahayakan bagi para nelayan yang biasa mengunakan kapal kecil dalam menangkap ikan,” terangnya. Sementara itu, untuk kecepatan angin di Banten, untuk di daratan mencapai 15 knot atau 30 kilo meter per jam. Sedangkan untuk di pinggir pantai mencapai 20 knot atau 40

Bappeda Kembangkan Program Singkong Rakyat Rangkasbitung, Trans Memasuki awal tahun 2010, Pemkab Lebak melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), mempunyai program andalan dalam bentuk pengembangan sektor pertanian rakyat berupa tanaman singkong. Pengembangan tanaman ini sudah dimulai sejak tahun 2009, dan tahun ini program itu sedang dimantapkan kea rah yang

lebih maju dan berkembang. “Lebak ini sangat kaya dengan potensi alam dan pertanian. Karenanya, sector ini masih menjadi andalan program, termasuk pengembangan kerajinan masyarakat berupa anyaman dari bamboo,” kata Kabid Program Budi Nughroho. Menurut dia, proses pengembangan tanaman singkong dilakukan, karena daerah

Lebak ini sangat memiliki potensi baik dalam bidang itu. Program tanaman singkong, juga bisa dijadikan sebagai tanaman pengganti pangan, dan tanaman ini juga bisa memiliki nilai jual jika dikemas lebih baik dalam produksinya. “Kami yakin, program ini akan semain maju, dan bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, Bappeda juga akan merencanakan pengembangan program kerajinan masyarakat berupa kerajinan anyaman dari bambu. Dengan potensi tanaman bambu cukup banyak di Lebak, maka potensi ini sangat berpeluang untuk bisa memajukan pembangunaan masyarakat dibidang pengembangan kerajinan anayaman.

Rp 20, 4 juta Anggaran Reses

Serang, Trans - Sejumlah anggota DPRD Banten yang baru saja menyelesaikan reses selama satu pekan di penghujung tahun 2009 lalu, mengaku nombok. Padahal mereka telah dibekali anggaran masing-masing sebesar Rp20,4 juta. Menurut anggota DPRD Banten dari fraksi PDI P, Asep Rahmatullah, selama reses di gelar, anggaran yang dialokasikan tidak cukup. “Yang ada kita nombokin terus, meski memang tidak terlalu besar,” kata Asep dari dapil Kabupaten/Kota Serang, usai rapat paripurna DPRD Banten tentang pembukaan masa sidang I tahun 2010. Disinggung mengenai pelaporan hasil resesnya sendiri katanya, akan dilakukan pada rapat paripurna pada 13 januari

Banten, Engkos Kosasih Samanhudi menegaskan, diujicobakannya gerai Samsat tersebut untuk mengetahui fungsi perangkat dan system serta sumber daya manusianya yang nantinya akan menjadi petugas dimasing-masing gerai itu. “Gerai ini kan harus on line ke berbagai Samsat yang ada di Banten, makanya kita ujicobakan dulu. Kita chek semua, agar nanti pada saatnya difungsikan setelah secara resmi dibuka oleh Ibu Gubernur, semua bisa langsung melakukan pelayanan dengan baik. (Yus)

mendatang. “Mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban dana reses yang menjadi jatahnya. Kebutuhan dana yang sangat besar disebabkan kebiasaan dalam masyarakat dimana pihak pengundang harus menjamu dengan baik tamu undangannya,”katanya. Dalam kegiatan reses ujar dia, anggota DPRD adalah pihak pengundang dengan konstituen, kader dan pengurus partai dimana reses digelar sebagai tamu undangannya. “Tapi itu ya memang konsekuensi yang kita sudah tahu sejak awal. Lagian nomboknya juga gak banyak kok,” kata Asep. Senada diungkapkan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Banten dari dapil Kabupaten

Pandeglang, Toni Fathoni Mukhson. “Budaya masyarakat kita kan masih yang mengedepankan silaturahmi yang harus memuliakan tamu,” ujarnya. Sedangkan terkait pertanggungjawaban penggunaan uang reses, Sekretaris DPRD (Sekwan) Banten Dadi Rustandi mengatakan setiap anggota DPRD harus melaporkannya kepada Sekretariat DPRD. “Jelas itu harus dipertanggungjawabkan. Mereka nanti dengan dibantu stafnya akan laporkan penggunaan anggaran tersebut,” katanya. Pertangungjawaban penggunaan uang reses tersebut kata Dadi diatur dalam Perda 6/2008 tentang kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD Banten. (Yus)

“Kami melihat sumber daya alam di Lebak cukup kaya, dan ini bisa memberdayakan masyarakat dalam bidang kegiatan program pengembangan tanaman singkong rakyat, dan pengembangan kerajinan bambu. Dengan potensi ini, bidang program ini akan semakin maju untuk dikelola dan dikembangkan di tengah masyarakat Lebak,” katanya. (Yus)

Warga Ancam Blokir Jalan Masuk PDSU

Anggota DPRD Banten Mengaku Nombok

Tiga Gerai Samsat Diujicobakan Serang, Trans - Tiga Gerai Samsat Pemprov Banten, yang berlokasi di lahan parkir Bank Jabar Banten Cabang Serang, di Gedung Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) serta yang berlokasi Modern Land, Tangerang diujicobakan, Selasa (5/1). Ketiga gerai yang dimaksudkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan tersebut, rencananya akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah. Kepala DPKAD Provinsi

NO. 193. ‰ TH X

Cilegon, Trans - Puluhan warga Tegal Bunder, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, melakukan aksi unjuk rasa di PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU). Dalam aksinya, warga menuntut pabrik gula rafinasi tersebut, tutup untuk sementara. Alasannya, kegiatan produksi perusahaan yang mengeluarkan debu sisa pembakaran sangat mengotori rumah warga. Dalam aksi tersebut, warga menuntut pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan, yang ditimbulkan dari proses kegiatan produksi perusahaan tersebut. Warga bahkan meminta pabrik rafinasi gula tersebut tutup untuk sementara waktu.

Gurandil Dilarang, Muncul Pengolah Lumpur tambangan emas, sudah diatur dalam Perda NoRangkasbitung, Trans - Dinas Pertambanmor 7 Tahun 2004. Sedangkan untuk lokasi pengan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lebak, golahan lumpur, belum diatur secara eksplisit sesepertinya belum mampu menindak tegas para hingga kami harus melakukan koordinasi terlebih pelaku pengolahan lumpur limbah emas yang dahului dengan Kantor Lingkungan Hidup dan marak bermunculan di Bayah dan Cibeber. Kantor Lingkungan Hidup (LH), serta Kantor Pasalnya, peraturan daerah (Perda) tentang Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Lebak,” terpengolahan lumpur yang mengandung emas ini, ang Sofiyan, Kepala Dinas Pertambangan dan belum dimiliki Pemkab, sehingga Distamben hanEnergi (Distamben) Kabupaten Lebak. ya mampu mengimbau serta melarang agar limDiketahui sebelumnya, setelah kegiatan bah bekas pengolahan lumpur tersebut, tidak gurandil atau penambang emas liar di wilayah mencemari. Sedangkan untuk melakukan penubekas PT Aneka Tambang (Antam) Kecamatan tupan belum ada dasar hukumnya. Cibeber dihentikan, saat ini malah bermunculan Namun demikian, agar masyarakat di sekitar pengolahan lumpur limbah emas di beberapa pengolahan lumpur tidak dirugikan, pihak Dislokasi di sekitar Kecamatan Bayah. tamben secepatnya melakukan koordinasi denMunculnya pengolahan lumpur limbah emas gan Kantor Lingkungan Hidup (LH), serta Kanini, membuat tor Pelayanan Perizmasyarakat khainan Terpadu watir berdampak (KPPT) Lebak, unkurang baik. tuk melakukan pemSebab, pengolahbahasan. an lumpur meng“Bila izin lokasi gunakan campupertambangan Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan ran zat kimia. umum yang terma: dibutuhkan (Yus) suk di dalamnya per- Biro Serang Banten

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

Salah seorang warga, Maftuhah (50) yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa bahan bakar batu bara yang digunakan untuk proses produksi mengotori cucian milik warga dan rumah warga. Bahkan, warga juga kerap merasa sesak nafas akibat debu tersebut. “Kami sudah bertahun-tahun terkena dampak polusi dari PT PDSU. Kami berharap perusahaan tutup untuk sementara waktu. Atau mengganti bahan bakar produksi dari batu bara dengan gas,” tegas dia. Ia mengatakan, bahan bakar batubara yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya, menimbulkan debu hitam hingga mengotori lingkungan warga. (Yus)

kilo meter per jam dan untuk di lautan bisa mencapai 25 knot atau 50 kilo meter per jam. “Biasanya dalam kondisi normal kecepatan angin di Banten hanya sekitar 8 knot atau 16 kilo meter per jam,” terangnya. Cuaca buruk yang terjadi di Perairan Selat Sunda itu, kata Eko, tidak membahayakan bagi kapal roll on – roll off (ro-ro) yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Merak – Bakauheni. “Tapi untuk kapal cepat, biasanya dalam kondisi cuaca seperti ini sudah tidak boleh beroperasi,” terangnya. Kondisi cuaca buruk ini, kemungkinan masih akan berlangusung hingga tiga hari kedepan. Bahkan Angin kencang di wilayah Banten ini juga, sangat berpotensi menimbulkan puting beliung terutama di daerah dataran rendah. Sementara itu, sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Serang, Andi Amir mengungkapkan, ratusan nelayan Karangantu, Kota Serang, sejak Kamis (30/ 12) hingga kemarin sudah tidak melaut. Itu dikarenakan angin kencang dan gelombang tinggi. Para nelayan, hanya beraktifitas memperbaiki alat tangkap ikan yang mereka biasa gunakan melaut.”Nelayan akan melaut kalau cuaca membaik,” terangnya. (Yus)

Sidak Pegawai, Biro Kesra Sudah Digembok Serang, Trans - Ruang Biro Humas Setda Provinsi Banten tiba-tiba riuh. Hal itu terjadi saat Kepala Bidang (Kabid) Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Tubagus Fasal, melakukan sidak (inspeksi mendadak) di biro tersebut. Tubagus Faisal langsung memeriksa absensi pegawai dan bertanya banyak hal terkait kehadiran pegawai kepada Kepala Biro Humas, Nandy Mulya. Setelahnya, Tubagus Faisal langsung memeriksa ruangan Bagian Umum dan Pertengkapan Setda Provinsi Banten. Di sana, Faisal juga menanyakan kehadiran pegawai. Yang menarik, dalam sidak tersebut diketahui bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Banten, kosong dan pintu kantor sudah digembok. Kepada wartawan, Tubagus Faisal mengatakan, jumlah pegawai di komplek Setda Provinsi Banten yang terdiri dari 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 5 biro, dan 1 badan sebanyak 416 pegawai. Namun dia belum mengetahui berapa jumlah pegawai yang bolos. (Yus)

Satpol PP Tutup Paksa Galian Pasir di Cileles Rangkasbitungt, Trans Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Lebak, menutup paksa galian pasir liar yang terletak di Kampung Kariyo, Desa Karriyo, Kecamatan Cileles, Lebak. Penutupan dilakukan petugas Satpol PP bersama petugas Perizinan. Aksi penutupan galian tersebut, kata petugas, karena loksi galian pasir itu tidak memiliki izin. Karena tidak memiliki izin, galian itu melanggar peraturan daerah tentang galian C. Selain itu, galian itu bisa membahayakan warga dan merusak lingkungan. “Kami menutup paksa galian itu, karena tidak memiliki

dokumen izin. Jika lokasi itu dibiarkan bisa membahayakan warga dan merusak lingkungan sekitar,” kata Kepala Satpol PP, Yayat Supriatnajaya. Menurut dia, aksi penutupan galian ini bisa berlaku bagi pengusaha galian lainnya , jika mereka tidak memiliki izin galian. Oleh karena itu, petugas berharap para pengusaha galian pasir di Lebak agar memenuhi proses perizinan. “Mungkin penutupan galian ini baru terjadi di Cileles. Tidak menutup kemungkinan aksi penutupan ini bisa terjadi di daerah lain, apabila lokasi galian tidak berizin,” tandasnya. (Yus)

TRANS JATIM

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 10

Jember Menjadi Surga Pendirian Tower Liar Jember, Trans - Ambruknya tower Radio milik Pemkab Jember beberapa waktu lalu, tampaknya menjadi pertanda ketidak profesionalan Pemkab Jember dan ada unsur permainan dalam pengelolaan ijin tower di Kabupaten Jember. Pasalnya, data tower yang ada di Kabupaten Jember amburadul. “Data tower di Jember sampai saat ini masih tidak diketahui berapa jumlahnya, dan untuk pendapatan HO dan IMB-nya pada APBD 2010, tidak ada satupun rekening pendapatan yang menampungnya, baik di Dinas Cipta Karya, kantor Lingkungan Hidup, maupun Dinas Perhubungan,” ujar ketua DPRD Jember Saptono Yusuf. Pihaknya meminta agar Pemkab Jember, melakukan pemisahan perizinan HO (hinder ordonantie), IMB (izin mendirikan bangunan) meliputi izin konstruksi, frekuensi, dan analisis dampak lingkungan. sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Amburadulnya masalah pendirian Tower tersebut tampak dari perbedaan data yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja terkait. Beberapa pimpinan satuan kerja malah terkesan saling lempar tanggung jawab atas data mereka. Dinas Perhubungan (Dishub) Jember menyebut ada 180 tower di 18 kecamatan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya mencatat ada 147 unit tower, sedangkan Satpol PP mendata ada 76 unit tower. Bisa jadi ketidak seragaman data Tower tersebut disebabkan karena tupoksi perijinan Tower yang berubah-rubah. Misalnya pada tahun tahun 2006-2008 ijin pendirian tower melalui Dinas PU Cipta Karya padahal sebelumnya melalui Satpol PP. Sejak tahun 2009 berubah lagi harus melalui Dinas Perhubungan (Disbhub). Selain kesimpangsiuran jumlah tower, pihak Dishub juga menyebut ada sejumlah tower tidak berijin. Namun anehnya, Dishub tidak bisa menyebutkan berapa jumlah tower yang tidak berijin dan berada di mana saja. “Kalau data yang kami himpun dari 18 kecamatan ada 180 buah tower,” ujar kepala Dishub Sunar-

sono. Diakuinya, dari 31 kecamatan, baru selesai disurvei 18 kecamatan, dari survey tersebut ada sejumlah tower illegal, seperti yang ada di pelosok pedesaan. Pihak Dishub mengaku, selama ini kesulitan melakukan pendataan menara pemancar secara administratif. “Kami akui di lapangan banyak tower tanpa izin. Posisi masing-masing tower ini belum dapat didata, kami tinjau ke lapangan, tower ada, tapi ini punya siapa dan kapan izin diberikan,” ungkapnya serasa mengeluh. Beberapa satuan kerja juga mempunyai data yang berbeda tentang pendapatan yang masuk ke kas daerah dari berdirinya ratusan tower di Jember. Dari data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jember, pendapatan dari IMB sebanyak Rp 341 juta sedangkan dari ijin gangguan atau HO sebanyak Rp 19 juta. Namun data tersebut justru disangkal oleh Dinas PU Cipta Karya, karena jumlah sebesar itu minus IMB tower. Penyangkalan jumlah pendapatan dari ijin gangguan (HO) juga dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup yang menyatakan pendapatan dari HO sebesar Rp. 29 juta. Merwin Lusiana, kepala Dinas PU Cipta Karya. Merwin Lusiani mengatakan bisa jadi banyak tower yang tidak pakai izin. “Kita berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja. Jika ditemukan tower tanpa izin, maka akan langsung disegel,” ujarnya. Sekretaris Komisi C DPRD Jember, Ayub Djunaidi tampaknya cukup jengah dengan data yang dikeluarkan oleh masing-masing satuan kerja tersebut. Dirinya mempertanyakan tentang pendapatan yang berbeda. “Hal ini menunjukkan betapa amburadulnya administrasi Pemkab Jember,” ujarnya. Pihaknya meminta agar masing-masing satuan kerja yang mengurusi tower agar membenahi permasalahan tower di Jember. ‘Kami minta agar masing-masing satuan kerja membuat data yang benar mengenai tower, terus evaluasi bagaimana konstruksi towernya, perijinannya,” imbuhnya. (Fb)

Jember, Trans - Meski di Jember sempat diguyur hujan pada saat pergantian tahun, namun tidak meyurutkan keinginan masyarakat untuk meluapkan kegembiraan di malam tersebut. Sejumlah ruas jalan terlihat terjadi kemacetan akibat menumpuknya kendaraan bermotor khususnya roda dua. Banyak ragam yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanti datangnya tahun 2010, ada yang sekedar kumpul bareng bersama rekan sejawat maupun sanak keluarganya di seputaran alun-alun hingga mendatangi tempat hiburan yang sengaja digelar untuk mewarnai detik-detik pergantian tahun. Salah satu tempat yang menawarkan hiburan gratis bagi masyarakat Jember adalah lapangan parkir Gedung Serba Guna yang lokasinya menyatu dengan GOR PKPSO Kaliwates, pasalnya saat itu Pemkab Jember dalam hal ini bagian Humas Pemkab Jember mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Pagelan wayang kulit dengan dalang Ki Timbul Lukito mengambil lakon Bimo Sakti tersebut dalam rangka memperingati HUT Jember Ke 81, hadirnya Ki Timbul Lukito ternyata mampu memukau ratusan penonton hingga tidak bergeser sedikitpun dari tempat duduknya yang memadati tempat tersebut. Mengingat Ki Timbul Lukito sendiri reputasinya sebagai dalang wayang kulit tidak diragukan lagi, bisa dipastikan bila dalang asli Kecamatan Ambulu itu tampil selalu dipadati oleh para pengemar kesenian tradisional wayang kulit. Pagelan wayang kulit itu sendiri dibuka langsung oleh wakil bupati Jember Kusen Andalas, juga dihadiri oleh Asisten I Hamid Sudiono, Asisten II Urip Santoso, Kabag Humas Agus Slameto

serta sejumlah camat diantaranya Camat Mumbulsari Fariqul Mashudi dan Camat Balung Ruslan Abdul Gani. Wakil Bupati Jember Kusen Andalas mengatakan, dengan diselenggarakannya pagelaran wayang kulit ini tidak hanya sekedar memberi hiburan kepada masyarakat dalam rangka malam tahun baru dan HUT Jember Ke 81 tapi lebih dari itu hal ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Jember dalam pelestarian budaya bangsa utamanya kesenian tradisional. Menurut Kusen sendiri dalam cerita pewayangan banyak filosofi luhur didalamnya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak bertentangan nilai-nilai kepribadian ketimuran bangsa Indonesia. Dalam kesempatan itu Kusen Andalas menyerahkan gunungan wayang kulit kepada Ki Dalang Timbul Lukito sebagai tanda dimulainya pagelaran wayang kulit semalam suntuk tersebut. Kabag Humas Pemkab Jember Agus Slameto mengatakan, pagelaran wayang kulit tersebut juga merupakan salah satu wujud syukur atas peringatan hari jadi Jember Ke 81. Selain itu menurut Agus banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Jember untuk memperingati hari jadinya, mulai dari kegiatan keagamaan seperti semaan Al Qur’an, hiburan wayang kulit, pesta kembang api dan konser ST 12, pemutaran film keliling, pagelaran musik dangdut yang diadakan di berbagai kecamatan, serta fun bike yang akan dilangsungkan tanggal 3 Januari 2010 menempuh jarak 81 Km. Rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Pemkab Jember bertujuan untuk menghibur masyarakat sebagai kado ulang tahun Ke 81, namun demikian tetap dalam suasana kesederhanaan. (Fb)

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Ijin Presiden Hambat Kasus Korupsi Bupati Dan Wakil Bupati Jember Jember, Trans - Dugaan korupsi Bupati Jember yaitu MZA Djalal dan Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas yang sebelumnya aman-aman saja karena harus menunggu ijin Presiden, saat ini tampaknya sudah menjadi tidak aman lagi, apalagi setelah keluarnya Surat Edaran (SE) dari Mahkamah Agung (MA) tentang petunjuk izin penyidikan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi.

D

engan adanya SE MA tersebut, kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Jember, MZA Djalal dan Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas bakal segera dimejahijaukan. Sebab, pihak penyidik Polda Jatim tak perlu lagi menunggu ijin pemeriksaan dari presiden. Bupati Jember MZA Djalal tersandung kasus korupsi anggaran pengadaan mesin daur ulang aspal yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 5 M saat MZA Djalal masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur tahun 2004 lalu. Sedangkan untuk Wakil Bupati Jember yang juga ketua PDIP Jember, Kusen Andalas karena dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan hukum. Sebelumnya pihak penyidik kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap Djalal dan Kusen Andalas karena belum ada ijin pemeriksaan dari presiden RI. Dengan keluarnya SE Mahkamah Agung tentang ijin pe-

meriksaan bagi bupati/wakil bupati, seharusnya setelah 60 hari tidak ada jawaban dari presiden, pihak Polda Jatim harus mulai memeriksa MZA Djalal dan Kusen Andalas. Menurut informasi yang diterima dari Kepala Divisi Humas Polda Jatim Kombes Pol Dra Pudji Astuti, Polda Jatim tetap meneruskan pemeriksaan yang sempat tertunda karena terbentur aturan tersebut. Hingga kini, Kusen sudah menjalani pemeriksaan dari tim penyidik Sat Tipikor Polda Jatim sebanyak dua kali “Ketiga pimpinan DPRD Jember sudah pernah kita periksa dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi, dua diantaranya telah kami tahan dan divonis oleh PN Jember, tapi untuk Kusen Andalas masih terganjal aturan, namun karena telah ada surat edaran MA, maka kita mulai memeriksanya,” ujarya. Kabag Hukum Pemkab Jember Mudjoko (per 1 Januari 2010 lalu telah pensiun) mengaku telah menerima surat panggilan

Setelah dana dicairkan, Djoewito kemudian menunjuk beberapa orang penasehat hukum sebagai lawyer pemkab Jember untuk mendampingi dan sekaligus memberikan bantuan hukum kepada anggota DPRD Jember yang terseret kasus tindak pidana korupsi. Surat penunjukan lawyer tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bupati nomor: 188.45/2005. Selanjutnya, Syahrazad Masdar memberi kuasa pada Mudjoko selaku Kabag Hukum Pemkab Jember untuk menidakTersangka Korupsi, Bupati - MZA Djalal dan Wakil Bupati Jember lanjuti nota Djoewito tersebut. - Kusen Andalas. Penggunaan dana bantuan hukum (bankum) tersebut jelasdari Polda Jatim untuk meme- sekkab Djuwito yang saat ini te- jelas melanggar PP 105, pasal riksa Kusen Andalas yang dikir- lah divonis dua tahun atas tudu- 4,5,7,9,11,26, dan pasal 27. Bantuan hukum itu menyalahi atuimkan langsung ke rumah pri- han konspirasi dalam korupsi. badi Wabup di Kecamatan WuKasus yang menimpa Kus- ran dan tidak bisa dipertangluhan. en Andalas bermula ketika dirin- gungjawabkan karena tidak seTapi Munjoko mengaku ya masih menjadi wakil DPRD suai DASK dan RASK APBD tidak mengetahui secara persis Jember. Bersama Ketua DPRD Pemkab Jember. Sesuai kode rekening DASK pemanggilan pemeriksaan dari Jember saat itu, HM Madini Polda Jatim itu. “Saya pun Farouq berkirim surat nomor: dan RASK nomor: 201.03.22.02.02, kurang paham, karena secara 179/563/2005 tertanggal 27 Juli ada anggaran pada pihak ketiga prosedur, tidak ada kewajiban 2005 yang berisi permintaan tentang bantuan hukum bagi dari Bagian Hukum untuk bantuan hukum ke Pj bupati orang miskin dan unsur pemermenanganinya, karena hanya Jember, Sjahrazad Masdar. intah dalam meningkatkan kesadiijinkan membantu pejabat Syahrazad Masdar saat ini men- daran hukum pada masyarakat yang tersandung kasus perda- jabat sebagai Bupati Lumajang semacam sosialisasi kadarkum. ta atau PTUN saja, untuk kasus yang juga ditetapkan sebagai Pencairannya Rp 500 juta, dipopidana menjadi urusan pribadi tersangka dalam kasus yang tong PPh 7,5% sehingga sisa yang tidak bisa dipertanggungmasing-masing pejabat atau sama dengan Kusen Andalas. PNS,” ujarnya. Kemudian oleh Djoewito, jawabkan dalam kasus bantuan Sebelumnya, dua rekan Kus- dibuatkan nota dinas yang hukum sebesar Rp 439.375.000. Semua prosedur yang dilakuen Andalas saat masih menjabat berisi saran sehingga terkesan sebagai pimpinan DPRD Jem- seolah-olah dirinya dapat kan oleh para tersangka seakanberyaitu Madini Farouq dan mencairkan permintaan mantan akan benar menurut aturan peMahmud Sardjujono terlebih ketua DPRD Jember tersebut rundangan. Namun, senyatanya dahulu telah disidangkan dan di- atas dasar Kepmendagri No: melanggar hukum karena sumber vonis oleh PN setelah setengah 900-009 dan UU No: 32 Tahun dananya tidak terdapat dalam APBD Kabupaten Jember. (Fb) tahun lamanya ditahan, termasuk 2004.

Kejari Blitar Harus Ungkap Dalang Kasus Pengadaan Mobil Pusling

Mobil pusling tanpa surat-surat alias blong.

Pagelaran Wayang Kulit Wujud Kepedulian Kesenian Tradisional

NO. 193. ‰ TH X

Blitar, Trans – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar diminta segera mengungkap dalang kasus Pengadaan Mobil Pusling Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008. Pasalnya, Kepala Kejari melalui Kasi Intelejen M Reza Wisnu Wardhana, sudah menjanjikan hal tersebut. Seperti yang dilansir Koran Trans, kasus pengadaan 3 unit mobil merk Ford Ranger untuk Pusling Dinas Kesehatan Kabu-

paten Blitar, sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan tahun anggaran 2008, senilai Rp.1,185 miliar. Untuk pengadaan mobil pusling ini terlebih dahulu diadakan tender oleh Bagian Pembangunan Kabupaten Blitar. Sedangkan pemenang tender adalah CV Anugerah Mitra Perdana beralamat di Jalan Candi Lontar Kulon III/40 Surabaya. Ternyata, dalam tender dan

pelaksanaan pengadaan mobil pusling, terkesan begitu mudahnya sang dalang memperdayai dan mengatur PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PA(Pengguna Anggaran), sehingga CV Anugerah Mitra Perdana bisa mencairkan dana 100% pada bulan Desember 2008,walaupun tidak mengirim 3 unit mobil pusling dan perlengkapannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Hal itu sesuai dengan bukti surat penyerahan barang dari pihak CV Anugerah Mitra Perdana kepada Dinas Kesehatan Kab Blitar, melalui bendahara penerima barang bahwa ketiga unit mobil pulsing itu dikirim oleh pihak pengada yaitu CV.Anugerah Mitra Perdana pada bulan tanggal 28 Februari

dan tanggal 9 Maret 2009. Perlu diketahui, untuk mencaikan keuangan di Kabupaten Blitar, setiap proyek pengadaan barang harus melalui mekanisme-mekanisme. Misalnya harus ada Tim Pemeriksa Barang, sesuai dengan SK Bupati Blitar. Dana tersebut seharusnya tidak bisa cair kalau Tim Pemeriksa Barang tidak menandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan barang (BAP Barang). Artinya, tidak mudah melakukannya seperti yang terjadi dalam proyek pengadaan 3 unit mobil pusling yang ada di Dinas Kesehatan, yang akhirnya bakal menyeret pejabat-pejabat terkait ke jalur hukum. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dr. Kuspardani ketika dikonfirmasi Koran Trans, Rabu (6/01) terkait tang-

gal pencairan keuangan pengadaan 3 unit mobil pusling dan Tim Pemeriksa Barang, mengatakan bahwa pencairan keuangan dilakukan pada akhir bulan Desember 2008. Dr. Kuspardani juga menjelaskan bahwa yang memeriksa barang yaitu dari Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Bupati Blitar. Ketika ditanya tentang bagaimana hasil Tim Pemeriksaan Barang waktu itu, Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa menjelaskan. Dia berkilah, ketika dia menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan kasus tersebut sudah terjadi. Sementara Ketua Tim Pemeriksa Barang yang ada di Bagian Perlengkapan, beberapa kali dihubungi dan didatangi ke kantornya, tidak pernah bisa ditemui. (Fauzy)

Terancam Di-Blacklist, Kontraktor Jember Berontak Jember, Trans - Sikap tegas Anggota Komisi C DPRD Jember terhadap lima rekanan yang melanggar deadline 15 Desember 2009, agar di black list tampaknya bakal medapat perlawanan dari para kontraktor ekanan Pemkab Jember. Perlu diketahui, beberapa waktu lalu komisi C DPRD Jember merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga untuk mem-blaclist lima rekanan tersebut, yaitu adalah PT PT. Karya Tiga Perkasa, CV Cahaya Inti Utama Mandiri, CV B. Sari, CV Binari, CV Pangestu dan CV Dwi Karya. Kelima rekanan tersebut mengerjakan tujuh proyek peningkatan jalan dengan nilai total Rp 4,113 miliar. Yaitu peningkatan jalan di kecamatan Arjasa, Puger, Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, peningkatan jalan jaring-jaring kota Jombang- Rowotengah, peningkatan jalan Jombang- Rowotengah. Peningkatan jalan di Desa Kawangrejo dan peningkatan jalan Kawangrejo- Cangkring. Menurut Ketua Komisi C M. Asir, toleransi yang diberikan kepada para rekanan sudah terlalu lunak, oleh sebab itu rekanan yang nakal harus mendapatkan sanksi setimpal. “Selain diharuskan membayar denda sesuai dengan kemoloran pengerjaan proyek, rekanan juga harus menghadapi kenyataan diblack list. bila perlu tidak diperbolehkan mendapatkan proyek pada 2010 mendatang,” ujarnya. Senada dengan Asir, Sekretaris Komisi C DPRD Jember Ayub Junaedi juga membernakan jika dari tujuh paket proyek peningkatan jalan yang belum terselesaikan dikerjakan oleh tujuh CV dengan 5 orang pemilik. Salah satu rekanan yang juga masih kerabat Bupati Jember Djalal, mendapatkan 3 proyek sekaligus dengan dua nama PT dan CV

yang berbeda. “Rekanan yang melanggar aturan harus di shockterapy, toleransi sudah terlalu lama,” ungkapnya. Pihaknya juga merekomendasikan jika pencekalan tidak hanya dilakukan terhadap nama PT atau CV-nya tetapi juga sekalighus pemiliknya. Menurut Politisi muda dari fraksi PKB Jember itu, seharusnya proyek tesebut harus selesai tanggal 19 dan 30 November 2009. Rekanan juga sudah diberi dispensasi perpanjangan waktu sampai 15 Desember 2009. Sementara itu, Pimpinan Proyek DPU Jember, Senan, mengakui jika batas akhir pengerjaan proyek Nopember 2009 lalu. Namun, rekanan yang terlambat sudah memberikan komitmen menyelesaikan proyeknya. Diakuinya jika rekanan kesulitan pasokan Asphalt mixed plant (AMP). Senan menilai, pemberian sanksi bukan untuk mendiskreditkan rekanan, tetapi lebih ditekankan untuk pembinaan. Tujuannya, agar dalam melakukan pekerjaannya ke depan lebih baik dan disiplin. Selain pencekalan selama minimal satu tahun, rekanan yang terlambat juga diberi sanksi berupa denda sesuai ketentuan. “Namun untuk memblacklist rekanan tidaklah mudah, blacklist hanya bisa

diberlakukan jika rekanan tersebut tidak mengerjakan sama sekali,” ujarnya. Pihaknya hanya bisa memastikan jika rekanan yang pekerjaannya terlambat hanya dikenakan denda sesuai dengan aturan yang ada. Semantara itu, rekomendasi DPRD Jember untuk memblacklist rekanan nakal, menurut salah seorang rekanan, Asri Harapan, seharusnya diterapkan jika rekanan meninggalkan proyek tanpa penjelasan dan tanpa upaya untuk menyelesaikan proyek. Asri sendiri salah satu rekanan yang direkomendasikan untuk di blacklist. Dia pulalah yang mendapat jatah tiga proyek dari DPU Jember. Pihaknya mengaku tidak ada niatan untuk tidak mengerjakan proyekproyeknya, dan selama ini selalu berusaha mematuhi ketentuan dan menjalankan kontrak kerja. Jika memang terjadi keterlambatan, dia siap dikenai denda. Dirinya justru mempertanyakan dasar anggota dewan merekomendasikan blacklist. “Usulan black list itu ngawur karena dia sudah mengerjakan proyek sesuai kontrak, jika rekanan terlambat mengerjakan proyek seharusnya dikenakan denda” ujarnya. Asri bahkan balik menyalahkan AMP yang tidak berkomitmen atas pemesanan aspal

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Surabaya Biro Jember Biro Blitar Biro Solo Biro Magelang

: dibutuhkan : Frans Bahy : Fauzy Efendy : dibutuhkan : Arief Simon

yang dilakukan oleh Kontraktor. “Saya telah pesan aspal ke AMP Pakusari, bahkan telah memberikan uang muka, tapi justru setelah hampir satu bulan tidak ada pengiriman ke proyeknya, justru uang muka tersebut dikembalikan dengan alasan AMP Pakusari tidak sanggup untuk memnuhi kebutuhan,” dalihnya. Asri bahkan pernah mendapatkan pengakuan dari pemaso AMP dari daerah Banyuwangi, yang pernah menawarkan untuk mengisi kebutuhan kekurangan AMP Pakusari, tapi dari pihak AMP Pakusari justru mengatakan masih mampu memenuhi kebutuhan untuk Kabupaten Jember. Asri bahkan menyatakan, dalam kasus keterlambatan ini jangan hanya kontraktor yang disalahkan, tapi pihak DPU juga perlu mengevaluasi diri. “Yang diblacklist seharusnya kontraktor yang mendapat proyek tapi justru dijual kepada kontraktor lainnya atau disubkan,” ungkapnya. Salah seorang rekanan yang tidak bersedia diungkap identitasnya karena takut tidak mendapatkan pekerjaan, membenarkan apa yang diungkapkan oleh Asri. Dirinya mengaku saat mengerjakan proyek jalan cukup kesulitan untuk mendapatkan aspal hot mix. “Kami antri lama aspalnya tidak ada, kami minta aspal tidak dimonopoli oleh oknum dinas saja seperti AMP Pakusari, supaya jangan kami yang disalahkan kalau ada keterlambatan gini,” ujarnya. Selain itu proses administrasi di DPU Bina Marga terkesan panjang dan lama, sehingga rekanan jadi korban. Belum lagi adanya upeti yang harus disiapkan. Menurutnya perlu dicari akar persoalan mengapa proyek-proyek lamban pelaksanaannya, DPU harus mengevaluasi agar ditemukan pangkal persoalannya. (Fb)

HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 10 sekarang menjadi Kepala Kanim Kelas Satu Khusus Sumatera Utara. Artinya, pangkatnya naik dari eselon III menjadi eselon II. Bravo! Saat memimpin Kanim Jakarta Pusat, Bambang Supandiyono melakukan beberapa terobosan, agar masyarakat punya rasa percaya diri untuk mengurus paspor sendiri, tanpa melalui perantara pihak lain. Terobosan itu antara lain, dengan melakukan sistem tranparansi, alur yang jelas dan kepastian waktu, sehingga permohonan Paspor RI menjadi semakin mudah. Kerja keras itu juga tercermin dalam volume kerja pemberian pelayanan terhadap warga negara Indonesia maupun terhadap warga negara asing. Grafik pemberian SPRI dalam tiga tahun terakhir, menunjukan ratarata pemberian berkisar antara 50.000 hingga 60.000 paspor pertahunnya. Dan, pelaksanaan pemberian izin tinggal sekaligus perpanjangannya terhadap orang asing juga menunjukan volume cukup signifikan. “Tampak bermaksud membandingkan dengan Pak Bambang Supandiyono, saya kira Pak Kemas Hamzah Zain selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas Satu Jakarta Pusat sekarang ini, juga mampu melakukan terobosan yang sangat berarti. Harapan kita kinerja Kasi Wasdakim yang hingga kini masih kurang baik, dapat diperbaiki oleh Pak Hamzah Zain dengan segera,” ujarnya. (SN)

Kanim ..................

Kombali/Aliyah, Amanah Kombali/ Mangun, Jaman Saturi, Ratna Asngari, Turinah/Ningkem, Murnawi Rejan, Muksari Asnga, Sakrim/H Salam, Rosidi Ilham/ Mangsur, Ropingi/ H Marngali, dan Dolina/Makad, Cimo B Sena/Carmi Simo, Sanisa Jalekah/Sanisa Tarini, Mustara B Samiji, Misbahhul Munir/Rasmita Jen, Sayila BT Tasir/Markunah, Abdul Syukur/Karim Sawul, Mina/Tajab Tasina, Ramidi/Sinut Ramidi, Sambudi/ Sambudi Toyibun, Ramia B Rakim/Ramiah Ranyan, Siman BH Sakim Juminah, Dulwahab Surti, Ratina/ Misti Ratina, dan Murcaya B Ismail/Marsalim “Kami pemilik tanah 63.910 m2, yang terletak di Desa Gintung Tengah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Cirebon, belum mendapatkan ganti rugi. Padahal, sejak tahun 1998 tanah tersebut telah dikuasai PT Sinar Mutiara Indah/Depkumham,” demikian disebutkan dalam surat yang ditujukan kepada Menkumham tersebut. Sumber di Depkumham mengungkapkan bahwa perkara lahan LP Khusus Narkoba Cirebon, pemilik tanah tinggal menunggu pembayaran saja. “Ini tinggal menunggu pembayaran saja,” ujarnya. Menyangkut pembayaran, H Macdor meminta agar dilakukan di Pengadilan Tinggi Negara Provisi Jawa Barat, dengan alasan kenyamanan akan terganggu jika dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon. (SN/Elman Sihombing)

Kasus ..................

Pansus Bank Century antara politikus Demokrat, Ruhut Sitompul dan politikus PDIP Gayus Lumbuun,saat rapat Pansus saling tuding dan adu argumentasi yang diwarnai dengan kata-kata kotor. “Gue jadi bingung, kok die kan wakil rakyat, yang mustinye ngasih contoh nyang baik buat rakyat … ya, kite-kite ini?,” ucap bang Trans sambil nunjuk dadanya Dulloh dan dirinya sendiri. Dulloh jadi agak heran dan sedikit bangga juga kepada bang Trans, yang telah peduli dengan perkembangan percaturan dunia politik, namun Dulloh sengaja untuk mencoba wawasan apa saja yang sudah dapat diserap oleh sahabat kentalnya, yakni bang Trans. “Kenape abang jadi bingung … ?,” celoteh Dulloh. “Kok eluh juga jadi bingung?. Nyang gue maksud kite kan cuma rakyat kecil berharap kepada para pejabat, Nyang katenya wakil rakyat supaye bisa memperjuangkan nasib rakyat. Nyang gue seselin kok kerjenya Cuma ribut melulu!”, tukas bang Trans, agak jengkel. Kemudian Dulloh memberikan penjelasan panjang lebar masalah yang dibicarakan oleh bang Trans. Juga sedikit menjelaskan apa itu tugas panitia pansus Bank Century. “Udeh, deh … deh, bang! engga perlu mikirin urusan pemerinteh, kan udah kite percayain wakil kita yang duduk di DPR,” sergah Dulloh. Tapi, rupanya bang Trans masih kurang puas, sebab pikiran yang ada diotaknya sudah terlanjur diasah. “Emang sich gue ngomong ape juga engga bakalan nyambung atawe didenger …?,” desah bang Trans sambil meluruskan kedua kakinya di korsi panjang. Sebagai rakyat kecil, namun bang Trans dan Dulloh cuma dapat berharap kepada para pejabat atau anggota dewan yang duduk di korsi empuk gedung DPR agar benar-benar membicarakan dan memperjuangkan serta memikirkan nasib rakyat jangan hanya sekedar slogan belaka. Seyogyanya anggota dewan itu harus sadar dan intropeksi serta mawas diri, bahwa mereka pilihan rakyat. Justru prilaku dan sepak terjangnya selalu menjadi sorotan rakyat, bahkan disaksikan ke manca Negara. “Gue kadang jadi malu, kenape ye orang nyang kite hormati kok bisa lepas kontrol ngomong asal ngablak aje?,” tanya bang Trans sama Dulloh. “Aduh … kok abang masih ngomongin soal itu lagi?. Abang tahu engga, nyang namanya dunia politik itu kotor bang … !,” jawab Dulloh singkat, sedangkan bang Trans mendengar penjelasan seperti itu justru jadi penasaran. “Ape Dulloh elu bilang politik itu kotor … ?!. Gue kurang faham, apenya nyang kotor?,” mendadak sontak bang Trans begitu bernafsu mau tahu. Lalu Dulloh, memaparkan apa yang dimaksud politik itu kotor, bahwa dalam dunia percaturan politik pada umumnya berbagai cara yang dilakukan oleh oknum pejabat atau salah satu partai jika ingin mencapai sesuatu target, berbagai cara akan dilakukan entah kawan atau lawan tidak perduli yang penting ambisinya tercapai. Jadi dengan berbagai cara yang dihalalkan. Bang Trans, mendengarkan penjelasan Dulloh, hanya terdiam sambil berpikir, 100 milyard sel di-otaknya mulai berfungsi mencari dan berjalan cari jawaban dan pembenaran ucapan sahabat kentalnya tersebut. “Caem juga otaklu Dulloh, emang engga salah kalau gue bertemen ame eluh … juga banyak hikmahnya buat gue!,” teriak bang Trans. “Jadi apa iya, politik itu kotor ? Kalau menurut gue itu tergantung orangnye, kalo kite berniat buat ibadah ya jalanin aje dengan keikhlasan hati nyang bersih. Gue yakin kalo orang punya iman dan taqwa dalem hati nuraninye pasti engga mau menghianatin rakyat sebab dose Dulloh!,” paparnya bang Trans seperti seorang Da’i. (Bang Trans)

Apa Iya, ................

TRANS REGIONAL FWK Ancam Demo Besar Padang, Trans - Forum Warga Kota (FWK) Padang kembali mengeluarkan “ancaman”, jika tuntutan mereka tidak direalisir akan menggelar aksi yang lebih besar, dan menggerakkan massa untuk menjatuhkan Walikota Padang. Pernyataan itu diungkapkan dua juru bicara FWK pada hearing dengan Panitia Khusus (Pansus) Relokasi Pasar, Terminal dan Bantuan Gempa 2007, Jumat (8/1) di DPRD Kota Padang. Budi Syahrial SH menyatakan keyakinannya bahwa Walikota Padang Drs H Fauzi Bahar M.Si tidak akan membongkar kios-kios darurat itu apapun rekomendasi dari DPRD. “Kemarin di TV saya dengar pernyataan Walikota bahwa ia tidak akan membongkar kios-kios darurat itu, kalau begitu kita siap demo setiap hari,” ujar Budi. Juru bicara FWK lainnya, Erison S. Tanjung men-

gatakan jika 2/3 anggota dewan menyetujui tuntutan mereka maka persoalan selesai. “Kapan bapak-bapak mau membantu masyarakat. Kalau tidak saya akan duduki rumah Fauzi Bahar, saya tidak akan pulang ke Jakarta kalau tuntutan kami tidak dipenuhi,” tegas Erison. Ditambahkannya, DPRD jangan menyalahkan mereka kalau kemudian main kekerasan. Mereka akan turunkan massa untuk “menurunkan” Fauzi Bahar. Anggota Pansus, Surya Jutri Bitel, S.E., menanyakan, jika tuntutan pedagang dipenuhi apakah mereka bersedia untuk tidak demo lagi? Ketua FWK Padang, H. Afrizal, S.E., mengatakan, demo itu terkait kebijakan polise yang tidak berpihak pada masyarakat. “Demo kali ini disebabkan kami sudah sampai pada titik kulminasi yang sudah sangat tinggi,” ujar Afrizal. (War)

Biasakan Hidup Sehat & Bersih Lubuk Sikaping, Trans – Ketua Tim Pembina Penggerak PKK Kabupaten Pasaman Ny Gustinar Yusuf Lubis mengajak seluruh masyarakat Pasaman untuk berperan aktif dalam setiap gerak pembangunan. Hal itu dikemukakannya ketika mengikuti pengobatan gratis dan khitanan missal yang dibuka oleh Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis SH MSi, belum lama ini. Ny Gustinar Yusuf Lubis meminta agar penggerak PKK mulai dari kejorongan, nagari dan kecamatan terus meningkatkan sumber daya manusianya terwujud peningkatan hidup bersih dan sehat, yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, lingkungan dan masyarakat. “Melalui program pembinaan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kita mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar peningkatan kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan baik,” katnya. Dalam kesempatan itu juga, Ny. Gustinar Yusuf Lubis menye-

rahkan secara langsung bantuan 1 buah kursi roda bagi masyarakat Jorong Lanai Hilir Nagari Simpang Tonang , yaitu Redia Sandra (15) penyandang cacat lumpuh, disaksikan Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Anwir Salam, S.Sos, para Kepala Dinas, Badan, instansi terkait, SKPD serta seluruh lapisan masyarakat setempat. Sementara itu Camat Dua Koto Ortok SH didampingi Ketua Panitia Pelaksana Ismail Harahap mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Dua Koto. Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Dra Yusnimar APt kepada koran ini menyebutkan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pengobatan gratis dan khitanan massal bagi masyarakat. Dalam melaksanakan

kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman bekerjasama dengan dokter, perawat dan tenaga medis puskesmas setempat. Senada dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Yusnimar juga mengatakan bahwa kegiatan itu dilaksanakan agar masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. “Dengan adanya program pelayanan pemberdayaan hidup bersih dan sehat (PHBS ) dan mengaktifkan Jorong Siaga, Jumpa Berlian serta berbagai program kesehatan lainnya, mari kita budayakan hidup bersih dan sehat,” katanya. Dalam kegiatan tersebut masyarakat yang memeriksakan kesehatan dan berobat secara gratis berjumlah sekitar 200 orang lebih. Sedangkan khitanan massal diikuti sekitar 150 orang, meskipun yang yang ditargetkan hanya sebanyak 50 orang. “Kesadaran masyarakat setempat tentang pelayanan kesehatan sudah meningkat dengan baik,” ungkap Yusnimar. (Ismet)

Reformasi ................

pengawasan,” ujarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan prinsipprinsip dasar direktorat bea dan cukai yaitu reformasi birokrasi membuat tuntutan untuk melayani secara cepat, efisien dan bersih harus terus dipertahankan. “Keberhasilan reformasi terjadi apabila masyarakat bisa berhubungan dengan aparat lebih cepat, baik, murah, berkualitas dan efisien dimana tantangan melalui perbaikan prosedur kerja, teknologi informasi untuk memonitor jasa lebih cepat dan reliable bisa tercapai apabila ada perubahan dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku,” ujarnya. Menkeu berpesan kepada Thomas, bahwa perjalanan reformasi yang masih muda dapat disuburkan, lebih tanamkan serta diperdalam akarnya kepada jajaran pejabat tertinggi hingga staf pelaksana dalam direktorat bea dan cukai untuk menjawab tantangan lain dalam menjaga kawasan pabean RI yang luas dan menantang.. Ia juga mengatakan pengawasan dan pengamanan yang efektif dapat memberikan dampak positif ekonomi dan ketenangan kepada masyarakat agar tidak mendapat konsumsi barang yang mencelakakan dari sisi kesehatan maupun sisi lain. “Kita lihat kuantitas dan kualitas penyeludupan barang menurun sehingga perdagangan dan beberapa industri elektronik dan tekstil menyampaikan apresiasi dan itu merupakan tanda-tanda reformasi yang selama ini dilakukan telah berhasil dimulai dari penertiban berbagai pelabuhan dan perbaikan dalam tata kelola bea cukai,” ujar Menkeu. BC buka 24 jam Kepala Kanwil Bea dan Cukai

Sumut, Ahmad Riyadi, mengatakan, terhitung sejak 16 Januari 2010, pelayanan Bea dan Cukai Belawan akan di buka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. “Pelaksanaan itu dilaksanakan dilatarbelakangi oleh peningkatan daya saing perekonomian nasional dan menyukseskan program 100 hari KIB II. Dasar pelaksanaan sistim kerja baru itu mengacu pada Kep Menkeu No 504/ PMK. 04/ 2009,” katanya. Dalam Kepmen itu dinyatakan ada 4 pelabuhan yang akan menerapkan sistim kerja 24 jam yakni Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Sukarno- Hatta, Makasar. Namun, kesiapan instasi lain di pelabuhan masih diragukan untuk menyuksekan sistim pelayanan yang akan mulai dilaksanakan BC tersebut, diantaranya keluahan dari Karantina Tumbuhan Belawan yang mengaku kekurangan SMD dan tempat tinggal petugas yang sangat jauh. Selain itu pelayanan perbankan yang masih terbatas yakni hanya dua bank, Bank Mandiri dan Bank BNI 46 membuat pengguna jasa pelabuhan ragu. Wakil Ketua Gapeksi Sumut, Willuyo,mengatakan sekarang ini pihaknya sering mengalami keterlambatan bekerja di pelabuhan, karena kurang mendapat dukungan dari pihak perbankkan. Sementara itu, Kabid Lala Adpel Belawan, Bambang Trihanggono, mengaku, kalau secara administrasi pihaknya telah siap.Namun, dalam hal dasar hukum pelaksanaan keja belum ada. “Sampai sekarang kami belum punya payung hukum untuk melaksanakan ini,” katanya. (SN)

Masih terkait dengan tanah yang diklaim Perum Perumnas itu, Drs I Wayan Djoko Astina MSi menyatakan, berdasarkan Peta Bidang hasil Inventarisasi, tanah tersebut berada di luar hak pengelolaan Perum Perumnas Regional III. Dan, Agustine Wijaya alias Sim Sian Hwa selaku pemilik sertifikat nomor 3304 mengaku tidak menjual tanahnya kepada Perumnas Perumnas Regional III. Namun, Ketua P2T tanpa mempelajari dan melakukan cek dan ricek secara benar, langsung saja menitipkan uang pembebasan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. “Sementara di pihak lain ada yang mengaku berkepentingan atas tanah masyarakat tersebut, yakni mafia-mafia tanah di Jakarta Timur,” ujar TD Simatupang, yang juga ikut mengurus tanah milik Agustine

Wijaya alias Sim Sian Hwa tersebut. TD Simatupang kini bertindak pula sebagai pelapor di Polres Jakarta Timur, sesuai laporan polisi, No.Pol: 1454/K/IX/2009/RJT, tanggal 16 September 2009, dengan ancaman pasal 263 KUHP. Dia membuat laporan lantaran salah seorang pegawai BPN Kantor BPN Jakarta Timur berinisial DI memberikan keterangan palsu sertifikat Hak Milik No.3304 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur. Demi kelancaran pembebasan tanah unuk proyek BKT, masyarakat berharap agar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang telah menghambat proses pembebasan tanah untuk proyek BKT, sehingga masyarakat segera mendapatkan uang ganti rugi tanahnya. (SN/FEN)

31 Desember 2009. Sebelumnya Thomas pernah menjabat sebagai Direktur Audit, Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai serta Ketua Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Program Reformasi Ia menambahkan evaluasi dalam rangka mempertahankan reformasi juga akan dilakukan agar dapat mengetahui hal-hal yang masih kurang dan memperbaiki hal-hal baik yang perlu dipertahankan. “Program reformasi ini harus terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan berkelanjutan dari sisi reformasi birokrasi,” ujarnya. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini juga mengatakan reformasi birokrasi dilakukan melalui adanya inovasi untuk pengembangan kinerja pelayanan. “Contohnya antara lain terkait pelaksanaan New Single Window, kemudian, risk management yang harus dikembangkan melalui pemrosesan informasi dengan pengembangan teknologi informasi,” ujarnya. Selain tugas rutin sehari-hari dari direktorat bea dan cukai, Ia menambahkan, yang terkait dengan pengawasan ekspor dan impor serta pemungutan bea masuk harus dilakukan secara optimal. “Bea dan Cukai juga selalu melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan penyelundupan berdasarkan management risiko dengan menempatkan pegawai atau membuat tim untuk meningkatkan

Terkait ................... Wijaya alias Sim Sian Hwa, pemilik sertifikat nomor 3304, di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (sesuai dengan ketetapan Badan Pertahan Nasional, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur). Rupanya, tanah bernomor sertifikat 3304 (milik Agustine Wijaya alias Sim Sian Hwa) terkena proyek BKT, kemudian Perum Perumnas Regional III meminta ganti rugi sebesar Rp 21.915.721.800,- (Dua puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Permintaan untuk pembayaran ganti rugi dari Perum Perumnas Regional III itu sebenarnya sangat tidak beralasan. Pasalnya, seperti dijelaskan Kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur Drs I Wayan Djoko Astina MSi, tanggal 16 Juni 2009, bahwa berdasarkan Buku Tanah dengan sertifikat hak milik No.3304/Malaka Jaya, tidak tercat dalam pemblokiran.

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Bangka Belitung : Provinsi Kepri : Provinsi Riau : Provinsi Jambi : Provinsi Bengkulu :

Rita Monica SH dibutuhkan dibutuhkan dibutuhkan dibutuhkan

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Rehabilitasi Hutan & Lahan Mesti Dilaksanakan Padang Pariaman, Trans - Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan dalam upaya recovery dalam melestarikan sumber daya alam hutan dan lahan, sekaligus sebagai langkah antisipatif untuk mencegah bencana-bencana lain yang sering terjadi didaerah kita seperti banjir dan longsor. “Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan penanaman pohon yang kita lakukan sebagai pelaksanaan hari Menanam Pohon Indonesia merupakan salah satu kontribusi nyata masyarakat Padang Pariaman terhadap perbaikan lingkungan,” ujar Bupati padang Pariaman H Muslim Kasim pada acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke VI Tingkat Nagari dan Aksi Penanaman Pohon pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Pariaman, belum lama ini Bupati menyatakan, sangat menghargai atas kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan Bulan Bhakti gotong royong dan aksi penanaman pohon, sebagaimana laporan saudara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Kehutanan. “Hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa masyarakat kita mampu menghadapi tantangan secara bersama-sama,” katanya. Menurut H Muslim Kasim, budaya gotong royong yang saat ini disinyalir mulai memudar harus segera diupayakan solusi pencegahannya. Salah satunya dengan dukungan lembaga kemasyarakatan lokal yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Musyawarah Nagari. Gotong royong tidak dapat dipisahkan dari lembaga-lembaga itu dan masyarakat sendiri. Melalui lembaga itu, semangat gotong royong di masyarakat bisa dipupuk untuk meningkat. “Keberadaan lembaga lokal tersebut bisa menjadi wadah yang merumuskan rencana dan kebijakan lokal yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan gotong royong. Lembaga kemasyarakatan itu juga harus menyadari jika gotong royong mampu mendukung kenerhasilan pembangunan,” katanya. Pada kesempatan itu, Bupati H Muslim Kasim mengingatkan agar para pimpinan dan kepala SKPD, Wali Nagari dan Camat beserta jajarannya, agar melaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan menanam pohon, dengan sebaik-baiknya. Selain itu, di monitor tingkat keberhasilannya dan dilaporkan sesuai dengan prosedur. “Kepada seluruh Aparatur Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dan Masyarakat, saya minta ikut mensukseskan aksi penanaman pohon ini baik dalam bentuk kontribusi penyediaan bibit maupun aksi penanaman di lapangan,” ujarnya. Hari Menanam Pohon Indonesia dan bulan menanam nasional tahun ini mengambil tema: Penanaman satu orang satu Pohon “One Man One Tree”, sebagaimana yang dimintakan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat pencanangan hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Cibinong pada tahun 2008. Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini + 230 juta jiwa, maka pada tahun 2009 bangsa Indonesia harus bisa menanam minimal 230 juta pohon. Sedangkan Sumatera Barat sendiri ditargetkan untuk dapat menanam 4,5 juta pohon di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Di Kabupaten Padang Pariaman dengan bantuan bibit dari BPDAS dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditanam sebanyak 981.800 batang, dengan rincian 900.000 batang tanaman kakao dan 61.800 kayu-kayuan seperti mahoni, matoa, durian, gaharu, dan sebagainya. “Melalui Hari Menanam Pohon Indonesia diharapkan dapat membangun kesadaran seluruh masyarakat Padang Pariaman untuk mau dan mampu melakukan kegiatan menanam pohon secara mandiri dan lestari yang merupakan sikap hidup berbangsa dan bernegara,” ujar H Muslim Kasim. (Bas)

Obyek Wisata Menjadi Ajang Memadu Kasih Untuk ABG Sumbar, Trans - Menjelang pergantian tahun 2009 dan memasuki tahun 2010, masyarakat banyak mengunjungi tempat-tempat obyek wisata. Namun, kenyamanan bagi para pengunjung terasa sangat kurang. Sebab, pembinaan dan pengelolaan obyek wisata yang dilakukan pemerintah juga sangat minim. Obyek wisata pun semakin sering pula digunakan para muda-mudi untuk memadu kasih di lokasi yang disediakan oleh para pemilik obyek wisata tersebut. Terkadang malah disalahgunakan sebagai ajang tempat maksiat oleh para Anak Baru Gede (ABG), sebut saja di lokasi tepi pantai Padang. Di sana dibuatkan pondok-pondok tempat berkasih sayang. Hal yang sama juga bterjadi di daerah pantai Ketaping dan di sepanjang Silaing Bawah, Mega Mendung dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan, untuk menghindari perbuatan maksiat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman dan Kota Padang, jangan diberikan lagi peluang bagi pemilik tempat wisata membuat pondok-pondok yang menimbulkan pergaulan bebas. “Pemilik warung di tempat obyek wisata harus dapat memberikan harga belanja yang sama dengan warung yang lainnya, sehingga tidak mencekik pengunjung,” katanya. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda harus berfungsi. Seperti yang dilakukan Satpol PP Kota Padang di Bukit Lampu ketika mengobrak-abrik obyek wisata yang menjadi tempat-tempat maksiat. “Untuk tahun 2010 ini, diharapkan pihak Pemda/Pemko dapat segera membersihkan ranah minang ini dari perbuatan maksiat, agar kita terhindar dari bencana. Semoga kita semakin takut azab yang datang dari Allah SWT,” katanya. Salah seorang pengunjung obyek wisata pada tahun baru, sebut saja namanya Dewi (30), mengatakan bahwa penertiban tempat wisata dari perbuatan maksiat harus dilaksanakan secara kontinu dan pemberangusan terhadap preman juga harus dilakukan. “Kenyamanan kami saat datang ke salah satu obyek wisata di daerah Padang Pariaman sangat terganggu ulah preman. Kami dikompas, karena dituduh telah melakukan perbuatan mesum di lokasi dan didenda menurut adat yang ada di kampung itu sebanyak 10 sak semen,” ujartnya. (Fakhri)

TRANS SUMBAR

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 10

Pelayanan Kesehatan Semakin Meningkat

Lubuk Sikaping, Trans –Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan berbasis nagari di bidang kesehatan sangat besar manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu Dinas Kesehatan Pasaman akan terus berupaya dengan maksimal agar berbagai kegiatan program pelayanan kesehatan dapat menyentuh langsung dan manfaatnya dirasakan masyarakat. “Tujuan utama program pembangunan kesehatan adalah menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat. Dinas kesehatan menghimbau dan mengajak untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, memperdekat hubungan jangkauan pelyanan kesehatan kepada masyarakat melalui pembentukan dan mengaktifkan program kegiatan jorong siaga,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Dra Yusnimar Apt didampingi Sekretaris Desrizal, SKM. M. Kes, saat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 45 Tingkat Kabupaten Pasaman 2009, belum lama Kegiatan masyarakat ini. dalam bidang kesehaSelain itu, Dinas Kesehatan tan tersebut selalu berumelakukan antisipaya dipantau, untuk pasi kegiatan menumbuhkan prilaku p e n g o b a t a n hidup bersih dan sehat masal pada daer(PHBS), guna terwujud- ah terpencil, dan melakukan sosnya Pasaman Sehat ialisasi informasi bidang keseha2010. tan dengan menggunakan fasilitas berupa satu unit kendaraan mobil operasional promosi kesehatan, serta mengaktifkan kegiatan jumpa berlian di setiap jorong dan nagari- nagari di ranah bumi Pasaman Saiyo. Yusnimar menyatakan, Dinas Kesehatan telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat seperti dengan adanya pemutaran film, penyuluhan, yang mengikutsertakan seluruh tokoh masyarakat, walinagari serta perangkatnya. Sementara Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Drs Aprizon didampingi seluruh kepala bidang (Kabid Yankes Furkan SKM, Kabid P2PL Ridwan SKM, Kabid Kesga, Kabid Kesga Dr Hidayah dan Kabid Bina ProgramYuhendri BSc) menyebutkan bahwa berbagai program pembangunan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pihaknya telah menempatkan tenaga kesehatan di daerah terpencil. “Mereka itu juga menjaga kebersihan lingkungan melalui informasi kesehatan, pemutaran film dan sebagainya. Kita selalu berupaya memantau kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam bidang kesehatan. Ini untuk menumbuhkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), guna terwujudnya Pasaman Sehat 2010,” ujarnya. Untuk memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke45 Tingkat Kabupaten Pasaman tahun 2009, dinas kesehatan juga mengadakan perlombaan berbagai program kesehatan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman, yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera…”, seperti kegiatan jumpa berlian, lomba badan pengelola air bersih, lomba rumah sehat, puskesmas terbaik, lomba rumah sehat dan sekitarnya. (Ismet)

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Proyek DAK Dispertabun Rp 1,8 Miliar Membantu Ekonomi Masyarakat Trans, Padang Pariaman : Pelaksanaan proyek DAK tahun 2009 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan (Dispertabun) Kabupaten Padang Pariaman, sangat membantu ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pasaman Dra Yusnimar Apt bersama Sekretaris Desrizal, SKM. M. Kes, saat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 45 Tingkat Kabupaten Pasaman 2009. foto : Ismet

NO. 193. ‰ TH X

W

alaupun, ada disinyalir beberapa media adan ya penyimpangan dengan Penunjukan Langsung (PL), namun terungkap pada salah satu media di Sumbar, bahwa ada kesalahan dalam memberikan informasi mengenai kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT), JITUT dan JIDES serta Rehab BPP DAK tahun 2009. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perke-

bunan Padang Pariaman, Ali Amran kepada wartawan mengatakan, penunjukan rekanan sudah mengacu aturan yang ada, sedangkan mengenai Pengguna Anggaran (PA), hanya menerima laporan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dana DAK yang digunakan merupakan dari dana perubahan anggaran. Dari pantauan di lapangan, bahwa adanya dugaan tampa kontrak dan sudah mengeluarkan

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang merujuk pada Keppres No.80 tahun 2003.SPMK sudah dapat dikeluarkan, apabila kontrak kerja sudah selesai ditandatangani, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak kerja dan diinformasikan telah sampai kasus ini di Kejaksaan Negeri Pariaman. Hal ini disikapi Sekretaris Lembaga Metropol Indonesia (LMI) Cabang Sumatera Barat, Taher kepada Trans, Jumat (8/1) diruang kerjanya menegaskan, bahwasanya pengerjaan dari rekanan sudah mengacu aturan yang ada dengan adanya tim kami yang memantau kelapangan dan

dengan hasil survei tidak ditemukan adanya penyimpangan, namun hanya terdapat kesalahan administrasi saja dengan panitia pelelangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman. Dia menambahkan, dari tanggapan masyarakat sendiri,sangat membantu ekonomi masyarakat dan memudahkan transportasi masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian mereka Pasca musibah gempa tahun yang lalu. “Masyarakat berterima kasih atas adanya proyek ini,sehingga ekonomi masyarakat setempat terbantu dengan adanya kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT),

KUD Mandiri Nagari Tiku V Jorong Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat

Kelompok UPPKS Nanggalo, Lubuk Begalung Dapat Bantuan dari Menteri Padang, Trans - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, SIP dalam kunjungan kerjanya di Kota Padang memberikan bantuan modal usaha untuk kelompok UPPKS tahun 2010 kepada 4 kelompok usaha , yaitu 2 kelompok di Kecamatan Nanggalo dan 2 kelompok di Kecamatan Lubuk Begalung, msing-masing kelompok dapat bantuan Rp. 5 Juta. Bantuan ini diserahkan menteri ketika acara pertemuan bersama Walikota Padang Fauzi Bahar, yang dihadiri Gubernur Sumbar (diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumatera Barat) di Kantor Camat Nanggalo, Rabu (5/1). Kelompk UPPKS yang beruntung dapat bantuan dalam mengembangkan usaha tersebut dalah Kelompok Mitra yang diketuai Misdawati di Pegambiran, dengan jenis usaha berjualan serta menjahit pakaian; Kelompok Roselia dengan ketua Yulinar di Batuang Taba Lubuk Begalung, usahanya juga berjualan di samping beternak. di Nanggalo; Kelompok Bunda dengan ketua Eliwatri dari Kampung Olo Kurao Pagang, dengan usaha berjualan serta industri SP; Kelompok Anggrek dengan ketua Elza Yunara juga dari Olo Kurao Pagang, dengan usaha berjualan disamping industri SP. Kedatangan Menteri bersama rombongan ke Kota Padang disamping silaturahmi sekaliguis mencari

masukan dari masyarakat Kota Padang yang dapat musibah 30 September 20009, termasuk keluhan dari anak-anak yang jadi korban gempa. “Masukan ini nanti dibahas lalu disampaikan kepada Presiden RI, karena perhatian dari Presiden bagi korban gempa di Sumatera Barat sangat besar,” katanya. Dikatakan, beberapa permasalahan ditemukan di Kota Padang ketika tanggap darurat dulu, yaitu bantuan telah ada tetapi tidak tersedia secara spesipik menurut kebutuhan korban seperti korban perempuan , anak-anak dan bayi. Hal ini terjadi lantaran tidak tersedia data tentang korban menurut jenis kelamin dan umur, sehingga mengalami kesulitan dalam bantuan menyalurkan pentribusian bantuan kepada para korban. Di tahun 2010 ini pemerintah harus mengalokasikan dana melalui APBD, untuk pemulihan sosial psikologis yang diderita oleh para korban terutama di kalangan perempuan, anak, anak dan kalangan lansia. Masalah perlindungan perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak muncul kepermukaan dan masalah ini tidak hanya terjadi di wilayah bencana alam saja, malah terjadi di tengah masyarakat biasa. “Permasalahan ini adalah tangung jawab kita bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong mendorong partsipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat,”

JITUT,JIDES serta Rehab BPP DAK tahun 2009 ini. Sehingga membantu pertanian masyarakat setempat,”ujarnya. Sebenarnya,dalam pelaksanaan proyek DAK di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam kegiatan JUT ini, berjumlah 26 paket,JITUT berjumlah 10 paket dan JIDES berjumlah 4 paket. Proyek DAK ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat,sehingga kedepannya Kelompok-kelompok Tani yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih mengoptimalkan usaha pertanian, sehingga akan tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nantinya. (Fakhri)

Linda Amalia Sari, SIP

ujar Menteri. Menurut menteri, selama ini hasil pembangunan yang dilaksanakan masih memperlihatkan adanya kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan pengambilan keputusan,serta kontrol terhadap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu lanjut Menteri, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk memperkecil ketimpangan yang ada, sehingga kaum perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki dapat berpartsipasi dalam mempercepat pembangunan daerah. (Nursal Tanjung)

Trans, Agam : Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Nagari Tiku V Jorong, yang didirikan sejak tahun 1990, sangat membantu kehidupan ekonomi masyarakat setempat. KUD yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan bermitra dengan PT Mutiara Agam ini setidaknya telah mengubah kesulitan masyarakat sebagai nelayan dan bertani, menjadi lebih baik setelah bekerja di perkebunan sawit. Sayangnya ada saja pihak-pihak yang ingin mengacaukan kenyaman yang sangat kondusif itu. Belakangan ini terjadi kudeta, dengan adanya pemboikotan sawit keluar dari Nagari Tiku V Jorong. Hal ini dilakukan untuk membuat perusahaan beroperasi tanpa bermitra dengan KUD Mandiri. Ketua KUD Mandiri Nagari Tiku V Jorong, H Abdul Muis Dt Bandaharo kepada Trans beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa produksi perusahaan mulai tahun 2002 sampai sekarang telah mencapai 400 ton per hari, dengan merekrut tenaga kerja lebih dari 500 orang. Mereka bekerja ada yang jadi pekerja harian dan kantoran lebih kurang 300 orang dan sebanyak 500 orang sebagai anggota plasma. Abdul Muis mengatakan pendapatan masyarakat dari perkebunan sangat baik. Misalnya, pada tahun 2005 perusahaan telah membagikan kepada anggotanya rata-rata per bulan berkisar Rp 5-7 juta. Hal ini dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Di samping itu, bagi anggota plasma juga diberikan perumahan dengan type 66 plus sebanyak 26 unit. Untuk tahun ini direncanakan akan diberikan rumah bagi anggota plasma sebanyak 200 unit, yang berlokasi Padang Cambai atau Perumahan Bandar Sungai Antokan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Nagari Tiku V Jorong. Masalah memang tetap ada. Menurut Abdul Muis, kendala masyarakat saat ini adalah tidak mempunyai hak atas plasma yang ada di lokasi tersebut. Namun, kebutuan sehari-hari masyarakat tetap terpenuhi, walaupun tidak dapat bekerja di perkebunan sawit ini. “KUD Mandiri Nagari Tiku V Jorong ini, cukup mampu mengangkat ekonomi masyarakat dari nelayan menjadi pekerja perkebunan sawit,” katanya. (Fakhri)

Untuk Bantu Korban Gempa, PNS Tolak Pemotongan Gaji 2,5 % Pariaman, Trans - Surat edaran Bupati Padang Pariaman yang dikeluarkan pada akhir November 2009 tahun lalu, berisi tentang adanya pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk seluruh PNS di Kabupaten Padang Pariaman, dengan tujuan untuk membantu masyarakat Padang Paria-

man yang terkena musibah korban gempa bumi pada 30 September 2009, ternyata tidak setujui sejumlah pegawai. Sebab, kebanyakan para PNS di Kabupaten Padang Pariaman, juga menjadi korban. Sejumlah PNS bahkan mengatakan bahwa SK mereka tergadaikan di beberapa bank yang ada

di Kabupaten Padang Pariaman, guna membiayai perbaikan rumah mereka. Selain itu, rumah mereka sebagian tidak layak huni. Menurut keterangan salah seorang guru PNS yang mengajar di salah satu SD di Kecamatan Lubuk Alung, dan yang telah mengabdi selama 25 tahun, DER,

mengatakan kepada wartawan Trans, sebenarnya pemotongan gaji pokok telah dilakukan sebanyak 2,5% pada awal Desember. Namun, karena PNS sedang heboh, sehingga gaji pokok yang dipotong tersebut telah dikembalikan pada bulan yang sama atau sepuluh hari setelah

pemotongan dilakukan. Pemerintah Kabupaten Pariaman dan anggota dewan diharapkan bekerjasama untuk merevisi, apakah pemotongan gaji PNS selama 12 bulan wajar? Apakah tidak ada jalan lain? Di manakah bantuan dari luar? Di mana anggaran APBN 2009? (Piau Trans)

Pengusir Burung, Penolong Pak Tani Liburan ke kampung beberapa hari yang lalu, melahirkan sebuah inspirasi bagi penulis. Saat itu penulis ditugaskan kakek untuk menjaga sawah yang hampir panen dari hama burung pemakan padi. Sungguh pekerjaan yang sangat membodohkan dan membosankan. Coba anda bayangkan, kita mengitari sawah dari pagi sampai petang, hanya untuk mengusir segerombolan burung.

B

urung tersebut tampaknya juga sengaja menjahili penulis. Ia hanya akan pergi apabila suara kita sudah hampir mendekatinya. Minimal lima meter, jadi tidak akan berhasil apabila kita hanya bersuara dari pondok di tepi sawah saja. Hal tersebut member inspirasi bagi penulis untuk membuat sebuah alat yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Penulis akui pembuatan alat ini belum tentu akan berhasil, tapi kita harus berani mencoba. Bayangkan, betapa indahnya bila para petani hanya memantau dari rumah saja, tanpa harus berkotorkotor menginjak pematang sawah yang becek dan labil. Alat ini akan menggunakan sensor sebagai alat bantunya.

Singkatnya, Sensor adalah alat untuk mendeteksi/mengukur sesuatu, yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, sensor memberikan kesamaan yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah yang kemudian akan diolah oleh kontroler sebagai otaknya (Petruzella, 2001). Dalam pembuatan alat ini kita akan mencoba menggunakan sensor ultrasonic. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang akustik yang memiliki frekuensi mulai 20 kHz hingga sekitar 20 MHz. Frekuensi kerja yang digunakan dalam gelombang ultrasonik bervariasi tergantung pada medium yang dilalui, mulai dari kerapatan rendah pada fasa gas, cair hingga

padat. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik. Hal ini akan bermanfaat, karena burung akan mengeluarkan bunyi sebelum hinggap di padi. Pada sensor ini gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah benda yang disebut piezoelektrik. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Sensor ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang disebut transmitter dan rangkaian penerima ultrasonik yang disebut receiver. Sinyal ultrasonik yang dibangkitkan akan dipancarkan dari transmitter ultrasonik. Ketika sinyal mengenai benda penghalang, dalam hal ini bisa dianggap segerombolan burung, maka sinyal ini dipantulkan dan diterima oleh receiver ultrasonik. Sinyal yang diterima oleh rangkaian receiver dikirimkan ke rangkaian mikrokontroler untuk selanjutnya diolah untuk menghitung jarak terhadap benda di depannya (bidang pantul). Pemancar Ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal sinusoidal berfrekuensi di atas 20 KHz menggunakan sebuah transducer transmitter ultrasonic. Prinsip kerja

dari rangkaian pemancar gelombang ultrasonik tersebut yang pertama adalah, sinyal 40 kHz dibangkitkan melalui mikrokontroler. Kemudian sinyal tersebut dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3kOhm untuk pengaman ketika sinyal tersebut membias maju rangkaian dioda dan transistor. Selanjutnya sinyal tersebut dimasukkan ke rangkaian penguat arus yang merupakan kombinasi dari 2 buah dioda dan 2 buah transistor. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (+5V) maka arus akan melewati dioda D1 (D1 on), kemudian arus tersebut akan membias transistor T1, sehingga arus yang akan mengalir pada kolektotr T1 akan besar sesuai dari penguatan dari transistor. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (0V) maka arus akan melewati dioda D2 (D2 on), kemudian arus tersebut akan membias transistor T2, sehingga arus yang akan mengalir pada kolektotr T2 akan besar sesuai dari penguatan dari transistor. Resistor R4 dan R6 berfungsi untuk membagi tengangan menjadi 2,5 V. Sehingga pemancar ultrasonik akan menerima tegangan bolak – balik dengan Vpeak-peak adalah 5V (+2,5 V s.d -2,5 V). Penerima Ultrasonik akan menerima sinyal ultrasonik yang dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan

karakteristik frekuensi yang sesuai. Sinyal yang diterima tersebut akan melalui proses filterisasi frekuensi dengan menggunakan rangkaian band pass filter (penyaring pelewat pita), dengan nilai frekuensi yang dilewatkan telah ditentukan Prinsip kerja dari rangkaian pemancar gelombang ultrasonik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama – tama sinyal yang diterima akan dikuatkan terlebih dahulu oleh rangkaian transistor penguat Q2. Kemudian sinyal tersebut akan di filter menggunakan High pass filter pada frekuensi > 40kHz oleh rangkaian transistor Q1. Setelah sinyal tersebut dikuatkan dan di filter, kemudian sinyal tersebut akan disearahkan oleh rangkaian dioda D1 dan D2. Kemudian sinyal tersebut melalui rangkaian filter low pass filter pada frekuensi < 40kHz melalui rangkaian filter C4 dan R4. Setelah itu sinyal akan melalui komparator Op-Amp pada U3. Jadi ketika ada sinyal ultrasonik yang masuk ke rangkaian, maka pada komparator akan mengeluarkan logika rendah (0V) yang kemudian akan diproses oleh mikrokontroler untuk menghitung jaraknya. Ada dua opsi untuk proses akhir, yaitu menghalau burung. Pertama dengan menggunakan rekaman suara

petani. Dalam hal ini sensor ultra dapat dipakai untuk menghitung jarak terhadap benda terhadap sensor ultrasonik itu. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan sensor ultrasonik dengan komponen IC suara misalnya ISD128 yang dapat merekam suara sampai 120 detik. Dengan dikontrol mikrokontroler maka alat tersebut sudah dapat direlisasikan. Kedua dengan menggunakan line follower robot. Setelah terdeteksi posisi burung dengan ditandai dengan hidupnya LED, maka robot akan berjalan berjalan menuju sumber lampu. Tetapi hal ini sangat sulit, karena kita harus membuat lintasan robot berwarna putih atau hitam di sela-sela tanaman padi. Faktor penghalang yang sangat besar yaitu turunnya hujan yang akan menyebabkan lintasan menjadi kotor. Sekilas hal tersebut tampaknya hanya sebuah mimpi. Tapi, alangkah baiknya bila kita mencoba. Setidaknya mulai dari perencanan seperti penulis lakukan saat ini. Wassalam. (Oleh Ary Zona Hamdani dkk/ Mahasiswa Strata-1 Sistem Komputer Universitas Andalas)

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 10

Kepsek SD 04 Sungai Limau Tetap Berikan Yang Terbaik Bagi Murid Padang Pariaman, Trans - SD 04 Sungai Limau adalah sebuah sekolah yang berada di pinggir pantai Pariaman dan sangat diminati oleh murid yang ingin menimba ilmu. Salah satu keunggulan sekolah ini, lantaran memiliki kepala sekolah yang memberikan perhatian penuh kepada muridKepsek SD 04 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman muridnya, terutama dalam kegiatan proses Trimurti,Ama.Pd belajar dan mengajar. Maka tidak heran, meskipun kondisi sekolahnya sangat sedrhana dan memprihatinkan karena musibah gempa beberapa waktu lalu, proses belajar dan mengajar tetap berjalan dengan baik. Murid-murid tetap mendapat bimbingan di bawah pimpinan Trimurti Ama.Pd selaku Kepsek SD 04 Sungai Limau. Tujuanya adalah agar murid-murid berprestasi mendapatkan predikat juara I di tingkat Kabupaten Padang Pariaman. “Kami memberikan yang terbaik bagi murid-murid yang belajar di sini. Kami juga melakukan pendalaman ilmu agama, agar anak-anak tersebut dapat menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi nusa dan bangsa,” ujar Kepsek SD 04 Sungai Limau, Trimurti Ama.Pd. Menurut Trimurti Ama.Pd, pada tahun 2008 SD 04 Sungai Limau mendapat predikat juara 4 di bidang olahraga pada tingkat Kabupaten Padang Pariaman. Belajar di ruangan yang sangat sederhana, juga tidak menyurutkan semangat murid-muridnya. SD 04 Sungai Limau saat ini memiliki lebih kurang 230 orang murid, namun banyak orang tua murid yang ingin memindahkan anaknya ke sekolah ini. Antusias masyarakat yang ingin anaknya bersekolah ke SD 04 Sunagi Limau sangat tinggi. “Kami hanya dapat menampung murid-murid sesuai jumlah lokal yang ada. “Kami memang sangat mengharapkan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, agar dapat memberikan dan untuk memperbaiki kondisi sekolah ini, sehingga anak-anak merasa nyaman saat belajar. Kalau memang akan dibangun sekolah USB, hal itu sangatlah bermanfaat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar nantinya,” katanya. (Fakhri)

Pelaksanaan Rekonstruksi & Recovery Bidang Pendidikan Diumumkan Padang Pariaman, Trans - Gempa 30 September lalu adalah bukti Mahakuasanya Allah SWT. Kita sebagai manusia tidak dapat memprediksi kapan terjadinya. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, kita wajib berzikir dan bertafakur, serta berpikir, bagaimana bisa bangkit dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Pemerintah Daerah, DPRD dan unsur-unsur masyarakat telah merumuskan konsep “Padang Pariaman Bangkit Bersama” dengan program dan kegiatan rekonstruksi dan recovery (2R),” ujar Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim pada acara Tabligh Akbar dan Gerakan Amal Mmperbaiki Sarana Pendidikan yang rusak akibat gempa 30 september yang lalu, belum lama ini. Dikatakan, Pemerintah Daerah telah mengupayakan dananya kepada pihak ketiga seperti Negara Sahabat, Pemerintah Provinsi dan Pusat, dunia usaha, donatur dan lainnya. Sedang Pemerintah Kecamatan, Nagari beserta tokoh masyarakat diharapkan minimal memelihara dan menjaga Kamtibmas tetap kondusif di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan hasil sementara pelaksanaan rekonstruksi dan recovery bidang pendidikan, yakni dari 302 unit SD yang rusak, 36 unit sedang dibangun permanen oleh donatur. Ruang kelasnya, dari 1.469 ruang yang rusak berat, telah dibangun 221 kelas darurat. Kemudian dari 40 unit SLTP yang rusak, 8 unit dibangun permanen oleh donatur. Ruang kelasnya, dari 216 ruang yang rusak berat, dibangun 29 kelas darurat. Dari 16 unit SLTA yang rusak, sedang dibangun permanen oleh donatur 2 unit. Ruang kelasnya, dari 81 ruang yang rusak berat dibangun 11 kelas darurat. Para donaturnya antara lain Media Group, AusAID, TRANSTV, BSS, Malteser Jerman, Bupati Karang Anyar, Jawa Pos Group, JAPFA, Angkasa Pura, Menlu Jepang Katsuya Okada, ACT, FKKSN Jakarta, Pelindo II, Ikatan Alumni Pah Tsung Jakarta, JICA, Indosiar, Jenggala, Harley-Davidson Club Indonesia, Pemprov Kalsel, Pemprov Sumut, dan ANTV Peduli. “Masih banyak prasarana pendidikan yang harus kita pulihkan. Kami harapkan, melalui tablig akbar ini, terkumpul dana dalam rangka meningkatkan pendidikan sanak-kemenakan kita,” ujar H Muslim Kasim. (Bas)

Pengunjung Pantai Gandoriah Terlihat Sepi Takut Bencana Alam Pariaman, Trans – Pantai Gandoriah sebagai salah satu obyek wisata di Pariamanterlihat sangat sepi pengunjung, saat pergantian tahun dari 2009 ke tahun 2010. Tidak seperti biasanya, biasanya ribuan pengunjung menanti pergantian tahun baru. Tapi tahun ini hanya ratusan orang yang mengunjunginya. Menurut salah seorang pedagang, pengunjung berkurang dikarenakan takut terjadi bencana. “Seperti biasanya pada acara yang besar ini ada-ada saja bencana yang terjadi. Saya sebenarnya juga takut, tapi karena terpaksa ingin mencari uang mendingan berdagang aja dech,” ucap Witra Wilis, kepada wartawan Trans pukul 23.30 di Pantai Gandoriah. Tidak hanya di Pantai Gandoriah yang terlihat sepi, tapi juga di beberapa pantai lainnya seperti Pantai Tiram. Yang jelas, sepanjang pantai yang ada di Kota Pariaman tampak sepi. (Piau Trans)

TRANS SUMBAR

NO. 193. ‰ TH X SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

Masalah Bantuan Gempa

Akibat Gempa 30 September 2009

Pembagian Gempa Bumi di Nagari Lubuk Pandan Didemo Warga

Surau Kandih Roboh, Butuh Bantuan Segera

Padang Pariaman, Trans - Pembagian bantuan bagi korban gempa di Kabupaten Padang Pariaman kacau balau. Keakuratan pendataan yang dilakukan aparat pemerintah setempat pun kini menjadi diragukan masyarakat, karena bantuan itu ada yang tidak tepat sasaran. Ketidakprofesionalan dari petugas untuk membagikan bantuan terlihat dengan jelas di Korong Balai Satu, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan Enam Lingkung Pakandangan. Saat pembagian bantuan dilaksanakan, masyarakat justru melakukan demonstrasi. Pasalnya, rumah yang mestinya dapat bantuan, tidak diberikan. Namun, rumah yang mestinya tidak dapat bantuan, justru meneri-

ma bantuan. Sebagai contoh, kantor KUN yang sudah dihuni puluhan tahun

Rumah, rumah yang tidak ada penghuninya dapat bantuan, siapa yang akan menerima uangnya dapat bantuan rumah dan untuk pembangunan pondasinya saja dapat bantuan. Sementara rumah yang dihuni penduduk banyak yang rusak

tapi tidak mendapat bantuan. Beberapa orang pandemo ditemui Tim Trans seperti Weli Warti, Emi Ridawati, Winda, Ermawati Suarni, menduga bahwa Wali Korong Balai Satu tidak jujur dan ikhlas dalam menyalurkan bantuan, karena ada unsure kepentingan pribadi dan politik. “Rumah, rumah yang tidak ada penghuninya dapat bantuan, siapa yang akan menerima uangnya?” ujar pendemo. Salah seorang wali dari Padang Pariaman mengatakan penyaluran bantuan gempa ini harus diperbaiki, karena sudah sering didemo masyarakat. “Saya juga mempertanyakan masalah bantuan makanan sampai lauk pauk kepada wali korong,” katanya. (Amir Husin)

Pemkot Kediri Berikan Bantuan Rp 480 J ke Pemkab Padang Pariaman Padang Pariaman, Trans – Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah bertindak cepat tanggap pada masa masa tanggap darurat bencana. “Kami ikut prihatin atas bencana gempa bumi 30 September yang terjadi di Sumatera Barat, yang telah menimbulkan korban jiwa, harta dan kerusakan fasilitas umum. Bantuan Rp 480 juta yang berasal dari masyarakat Kota Kediri disalurkan untuk Kabupaten Padang Pariaman, yang mengalami kerusakan terparah akibat bencana gempa tersebut,” kata Abdullah Abu Bakar. Menurut Abdullah Abu Bakar, bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan permintaan dari masyarakat Padang Pariaman melalui proposal yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. “Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan kembali sarana ibadah yaitu surau kampung dalam Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung dan surau randah Kec. 2x11 Enam Lingkung. Kami juga akan meninjau lokasi surau yang akan dibangun tersebut untuk pertangungjawaban ke-

PRASASTI : Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyerahkan prasasti pembangunan kembali surau kampung dalam nagari gadur Kec. Enam Lingkung kepada Bupati Padang Pariaman H. Muslim Kasim di kantor bupati, senin (21/12). foto : humas

pada masyarakat,” katanya. Sedangkan Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian dari masyarakat Kota Kediri tersebut. Saat ini, kata H Muslim

Kasim, Padang Pariaman memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September. Namun, masih ada dua kecamatan yaitu Kec. Patamuan dan Kec. V Koto Timur dalam masa tanggap darurat. (Bas)

Koperasi Mampu Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Lubuk Sikaping, Trans - Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH MSi mengatakan pelatihan di bidang koperasi merupakan upaya mempercepat pembangunan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan itu telah dilaksanakan Dinas oleh Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman yang bekerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder. “Kita mengucapkan terima kasih kepada PKP- RI Provinsi Sumatera Barat dan wilayah kerja perwakilan PKP- RI Kabupaten Pasaman, yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengkaderan bagi anggota Koperasi Pegawai RI (KPRI) se- Kabupaten Pasaman ini,” ujar Yusuf Lubis. Ketua PKP-RI Provinsi Sumatera Barat Wilayah Kerja Perwakilan PKP-RI Kabupaten Pasaman Drs Syamsurizal yang juga Sekda Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa dasar pelaksanaaan pelatihan teknis pengkaderan bagi anggota KP–RI di Kabupaten Pasaman ini adalah Surat dari PKP- RI Provinsi Sumatera Barat tentang Diklat Koperasi Primer, yang sekaligus memfasilitasinya dan membantu sepenuhnya pelaksanaan kegiatan tersebut. “Dana program pelaksanaan pelatihan inisepenuhnya berasal dari bantuan PKP- RI Propinsi Sumatera Barat dan pelaksanaannya diserahkan ke Perwakilan PKP- RI Kabupaten Pasaman,” ujarnya. Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manajemen dan sistem

pembukuan akuntansi serta pengkaderan kepada anggota koperasi, juga adanya regenerasi pengurus KPN di Kabupaten Pasaman, agar lebih berkembang. “Keberhasilan KPN Kabupaten Pasaman berkat bantuan dari semua pihak termasuk salah satu diantaranya adalah suntikan dana langsung dari PKP- RI Provinsi Sumatera Barat melalui Perwakilan PKP- RI Kabupaten Pasa-

man,” katanya. Syamsurizal juga mengatakan bahwa dalam perkembangan perkoperasian, Pasaman mempunyai komitmen yang kuat dan tinggi serta terus memantau dan mengikuti perkembangan setiap saat terhadap jalannya perkoperasian. Seperti tahun 2007 lalu perkembangan koperasi di Kabupaten Pasaman telah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tampilnya Kogusda Unit I Kecamatan Rao sebagai juara III tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tahun 2008 Kogusda Unit II

Kecamatan Rao juga meraih prestasi yang gemilang dengan keluarnya sebagai juara I tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada saat bersamaan tahun tutup buku 2008 KPN Departemen Agama Kabupaten Pasaman keluar sebagai Koperasi Berprestasi yang dinilai oleh Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dalam rangka memperingati HUT Koperasi se-Sumatera Barat, KPN Departemen Agama Kabupaten Pasaman memperoleh prestasi Juara II tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ketua panitia pelaksana Ir Zalmi N, didampingi Kepala Pelaksana Harian Dinas Perindagkop dan UKM Drs Mulyatmin CH, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini diikuti 25 peserta yang berasal dari anggota Koperasi Pegawai RI se-Kabupaten Pasaman. “Para peserta disediakan fasilitas antara lain penginapan, konsumsi, alat tulis dan sertifikat tanda telah mengikuti palatihan teknis pengkaderan tentang akuntansi pembukuan koperasi. Sedangkan instruktur sebanyak 3 orang yaitu Gusti Aliman SE memberikan materi pemberdayaan koperasi, Afrizal SH dengan materi manajemen peningkatan kelembagaan koperasi, dan Rahimal SH dengan materi akuntansi pembukuan koperasi,” ujarnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan bagi anggota Koperasi Pegawai agar koperasi di Kabupaten Pasaman lebih maju dan jaya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. (Ismet)

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Sumatera Barat Kota Padang Kota Pariaman Kab Padang Pariaman Pasaman Timur Kota/Kab. Solok Biro Khusus Asampulau

: Fakhri Sani Amd (Kep Perw), Mudawar Panyalai : Nursal Tanjung : Jusmaini , Piau, Zulkifli. : Bastani Nazar : Ismed Badun : Dedi Firdaus : Sudirman Dt. Rky Endah , Abu Na’in,Amir Husin Koto, Adnan, Sudirman, Zulkifli Bahri HS SH

Trans, Parit Malintang: Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Padang Pariaman 30 September lalu, telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk untuk mendapatkan kenyamanan saat melaksanakan ibadah di surau-surau. Karena itu, bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Ya, akibat gempa pada tanggal 30 September yang lalu bukan merobohkan rumah masyarakat, tapi juga merobohkan surau yang tertua di Parit Malintang. Namun, sampai sekarang belum ada bantuan untuk pembangunan surau tersebut. Untuk membangun kembali Surau Kandih Parit Malintang di bawah naungan Datuk BGD Maharajo, Suku Jambak, dibutuhkan dana sebesar 300 juta. Sedangkan anggaran yang ada sekarang baru mencapai Rp 7.382.000,- Perinciannya, bantuan dari panah merah sebanyak Rp 150.00,-; sumbangan perantau sebanyak Rp 1.600.000,-; infak idul adha Rp 300.000,-; infak waktu mufakat sebanyak Rp 1.575.000,-; infak bodoneeh tanggal 2 Januari dari samsuardi sebanyak Rp 500.000,- , ibu Datuak Tonoro (kan) Rp 500.000,- dan Urang Sumando Rp 1.407.000,- (Abu Nain)

Masyarakat Pertanyakan Ganti Rugi Pembangunan Kantor Bupati Trans, Parit Malintang: Masyarakat Parit Malintang termasuk pemudanya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, dengan dibangunnya kantor bupati di wilayah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Parit Malintang, Kecematan Enam Lingkung Pakandangan, menjadi ibu kota Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun demikian, masyarakat dan para pemudanya juga menyaksikan banyak ketimpanganketimpangan saat melaksanakan pembangunan, seperti gedung olah raga, jalan dua jalur dari rumah sakit sampai Hilalang Gadang. “Itu di kelola oleh orangorang tertentu saja ini yang dipertanyakan oleh anak nagari,” ujar salah seorang tokoh pemuda di Parit Malintang. Selain itu, permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat pembangunan itu hingga saat ini juga belum jelas. “Perlu diketahui, puluhan hektar sawah masyarakat tertimbun,” ujarnya dengan nada kecewa. Sejumlah masyarakat kepada Koran Trans, yakni By Adik Panyalia, Anton, Iyon Polaik, oknum-oknum di lapangan belum merealisasikan ganti rugi tersebut kepada masyarakat. “Apa yang mereka katakana hanya rayuan gombal. Itulah yang diderita masyarakat Parit Malintang selama ini,” ujar warga tersebut. (Abu Nain)

Harapan Masyarakat Masyarakat Pasir Laweh:

Luruskan Alur Sungai Batang Anai Pasir laweh kec. Lubuk along, Trans - Masyarakat Pasir Laweh mengalami kerugian sangat besar sebagai dampak arus sungai Batang Anai yang telah menghabiskan puluhan hektar sawah dan ladang mereka yang terkikis. Ya, arus sungai Batang Anai yang semakin hari semakin tidak menentu. Saat banjir Pemerintahan Padang Pariaman sudah memberikan izin pelurusan sungai kepada Hj Badir yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Padang Pariaman. Akan tetapi, pelaksanaan tidak terlealisasi sesuai izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Padang Pariaman. Sedangkan pertambangan itu berlangsung selama 3 tahun, dengan galian satu hari 100 mobil. Akibat penggalian tersebut alur sungai pun mengalami pendangkalan sebanyak 4 meter. Sumur-sumur masyarakat di Pasir Laweh pun mengalami kekeringan. Beberapa tokoh masyarakat Pasir Laweh, yang ditemui di antaranya By Kindang, Wali Korong Pasir Laweh Zamwir, Teteng, Adnani mengakui sudah mngajukan permohonan kepada PU PSDA Provinsi Sumatera Barat, untuk mengatasi masalah itu. Namun, sampai sekarang belum ada tanggapan. (Amir Husin)

Perkuat Jejaring Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan Padang Pariaman, Trans – Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim mengajak kaum perempuan untuk memperkuat jejaring peningkatan ekonomi produktif perempuan, serta peningkatkan peran perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. “Saya mengajak semua kaum perempuan di daerah kita ini untuk bersama-sama meningkatkan peran serta instansi pemerintah, non pemerintah, masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan guna bangkit dari keterpurukan ekonomi serta bersama-sama menanggulangi kemiskinan,” ujar H Muslim Kasim pada peringatan Hari Ibu Ke-81 Tahun 2009, belum lama ini. Dengan tema peringatan Hari Ibu “Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Pembangunan Nasional”, Bupati mengungkapkan bahwa makna dari nilainilai keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan landasan bagi pembentukan karakter dan pekerti bangsa untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Di samping itu, memegang teguh rasa nasionalisme serta wawasan kebangsaan yang hakiki. Bupati H Muslim Kasim juga mengingatkan bahwa semenjak terjadinya gempa 7,9 SR 30 September 2009 lalu sampai 31 Oktober 2009 lalu di Sumatera Barat, telah menyebabkan banyak penduduk, baik lakilaki maupun perempuan yang kehilangan lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Selain itu, Gempa 30 September 2009 lalu telah menyebabkan rusaknya berbagai sarana prasarana umum,seperti jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, kantor, rumah sekolah,maupun rumah penduduk. Selain itu,467 orang meninggal dunia karena gempa ini. (Bas)

NO. 193. ‰ TH X 16

SENIN, 11 JAN - 24 JAN 2010

 Galian C Yang Masih Hebohkan Masyarakat Parit Malintang Masih Berjalan

dibutuhkan

Padang Pariaman, Trans - Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tampaknya tidak serius untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait galian C yang berlangsung di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Pakandangan.

Meskipun pengusaha Zamril Ahmad dan Basir yang melaksanakan galian C sudah melanggar aturan yang berlaku, ternyata galian C masih berlangsung hingga saat ini. Akibatnya, sebagian masyarakat Parit Malitang menganggap Pemerintah-

an Padang Pariaman adalah bencong. Pasalnya, penambangan yang dilakukan Zamril Ahmad dan Basir itu adalah ilegal tanpa izin, namun Pemerintah Kabupaten padang Pariaman tidak melakukan tindakan apapun kepada pengusaha galian C tersebut.

Para Pejabat Depag Diminta Tampilkan Budaya Kerja Profesional

Untuk Melahirkan Atlet Terbaik

Sarana Olah Raga Perlu Dibenahi Padang, Trans - Sarana dan prasarana olah raga di Kota Padang kurang memadai, apalagi dengan adanya musibah gempa beberapa waktu lalu telah membuat sarana olah raga banyak mengalami kerusakan. Di antara sarana olah raga yang haruis diperbaiki adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Agussalim, karena lapangan sepak bola, tenis dan basket dan sarana olahraga lainnya di GOR tersebut banyak yang rusak. “Sarana tersebut harus diperbaiki. Pasalnya, Dispora akan meningkatkan dunia olahraga. Khususnya Kota Padang akan dimulai dari kelurahan-kelurahan sampai ke kecamatan. Kita akan mencari bibit unggul, sehingga nantinya atlet kita akan dapat berlaga di kancah nasional dan internasional,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Drs H Firdaus Ilyas MM kepada Trans di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu. Menurut Firdaus, untuk mendapatkan atlet berprestasi tidak cukup hanya pembekalan, akan tetapi sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan para atlet untuk berlatih. Agar sempurna untuk mendapat atlet tersebut, maka sangat dibutuhkan sekali bantuan dari pemerintah pusat, pengusaha maupun perhatian dari Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas atlet di masa mendatang. Drs H Firdaus Ilyas MM Persiapan Porprov XI Sumbar yang akan dilaksanakan tahun depan atau kemungkinan akan ditunda, kata Firdaus, sangat menguntungkan bagi pengembangan kualitas atlet untuk berlaga di arena Sport Center Kabupaten Agam. Persiapan ini sangat penting. Para atlet membutuhkan sarana dan prasarana yang komplit. Hal itu penting untuk memotivasi para atlet agar terus berusaha mendapatkan predikat juara I dan membawa nama baik Kota Padang. “Dispora berharap uluran tangan berbagai pihak, agar dapat memperhatikan dunia olahraga di Kota Padang. Kami membutuhkan dukungan untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, demi meningkatkan kualitas para atlet di Kota Padang di berbagai event olahraga baik di kancah nasional maupun internasional nantinya,” katanya. (Fakhri/Nursal Tanjung)

Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kampus ATIP Berbenah Diri Padang, Trans - Gempa 30 September 2009 yang lalu masih banyak menyisakan persoalan dan masalah. Untuk itu diperlukan rehabilitasi dan recovery, seperti memperbaiki gedung-gedung kampus yang mengalami kerusakan. Akan tetapi, musibah ini ditanggapi dengan sabar dan terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan oleh Akademi Teknologi Industri Padang (ATIP). ATIP memang selalu berbenah diri sehingga telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO Tahun 2000 di bidang peningkatan mutu pendidikan. Di samping itu, bagi mahasiswa yang ingin kuliah di ATIP tidak perlu ragu, karena kampus ini telah terakreditasi B, bahkan pihak pengelola ATIP mempersiapkan mahasiswa untuk siap terjun dan sangat dibutuhkan dalam dunia usaha di berbagai perusahaan nasional maupun luar negeri. Direktur ATIP Arifin SE MM kepada Trans, Rabu pekan lalu, di ruang kerjanya, mengatakan bahwa pasca gempa ada 1 sampai 3 gedung kampus yang akan dirobohkan untuk dibangun kembali yang lebih bagus. Untuk tahun 2010 mendatang recovery dalam pembangunan gedung kampus direncanakan dari bantuan dana Perindustrian Pusat. Sedangkan operasional perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan terus ditingkatkan kualitasnya, untuk menghasilkan mahasiswa yang siap terjun dalam dunia usaha atau mandiri dalam membuka lapangan pekerjaan. Sistem perkuliahan terus ditingkatkan dan ditambah dengan tenaga pengajar yang telah berpengalaman dan profesional dalam bidangnya, sehingga mahasiswa akan mendapatkan ilmu tentang ilmu teknologi yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Dengan demikian, untuk menunjang berbagai fasilitas pendukung sangat diperlukan kerjasama dari berbagai instansi dalam meningkatkan mutu pendidikan dimasa mendatang. Dalam hal ini, kampus ATIP terus berbenah diri untuk melaraskan kebutuhan teknologi industri yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pada masa sekarang dan masa yang akan datang IT dalam penggunaan ilmu teknologi komputer sangat diperlukan di berbagai perusahaan maju. “Untuk itu, kami selalu berupaya mencari peluang bagi mahasiswa setelah tamat dari kampus ATIP ini,” kata Arifin SE MM. “Kami akan memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Setelah tamat dari ATIP ini diharapkan agar mereka dapat menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, sehingga mengurangi pengangguran dan akan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk masa-masa mendatang,” ujar Arifin. (Nursal T.)

Direktur ATIP Arifin SE MM

Padahal, telah surat pemberhentian yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Pertambangan dan Enerji Padang Pariaman, yang bernomor. 881/IV/DPE/XI-2009 pada tanggal 2 Desember 2009 lalu. Namun, surat ini ternyata tidak dipatuhi pengusaha galian C tersebut. (Amir Husin)

FOTO BERSAMA : Bupati Padang Pariaman H. Muslim Kasim berfoto bersama dengan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar beserta jajaran seusai penyerahan bantuan di kantor bupati, senin (21/12). foto : humas

Bantuan Sosial Pasca Gempa 78 Miliar Padang Pariaman, Trans Jumlah bantuan sosial pasca gempa di Padang Pariaman, Sumatera Barat sebanyak 78 Milyar. Angka ini dikemukakan Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, pada acara kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B

antuan sosial sebanyak 78 Milyar itu meliputi Dana Gempa September 2007, rusak berat sebanyak 3.056 unit dengan jumlah Rp. 45,9 Milyar; Penyaluran uang lauk pauk gempa September 2009 untuk Rumah penduduk 59.693 Unit rusak berat, sebanyak 27.5 Milyar; Bantuan kepada 2.500 KK miskin korban gempa September 2009 sebanyak 2.5 Milyar; dan Bantuan usaha ekonomi produktif untuk 700 KK fakir miskin, sebanyak 1.4 Milyar di Kec. Lubuk Alung, Sintoga dan

Nan Sabaris. Sedangkan untuk bantuan pemberdayaan 500 KK fakir miskin (pengembangan kube), dengan jumlah 1.5 Milyar di Kec. V Koto Timur, Kec. Pd Sago, Patamuan, 2x11 Enam Lingkung, 2x11 Kayu Tanam; Bantuan rumah tidak layak huni untuk 75 KK, dengan jumlah 750 juta, di Kec. Lubuk Alung, Sintoga, Nan Sabaris; bantuan untuk 150 orang lansia terlantar, dengan jumlah 150 juta. Sementara pelatihan keterampilan pertukangan untuk 200 orang, jumlahnya 400 juta di Kec. 2X11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, Lubuk Alung, Nan Sabaris, Patamuan, V Koto Timur, V Koto Kp Dalam. Menurut H Muslim Kasim. di Padang Pariaman, terdapat 337 unit Sekolah rusak berat, 87 unit rusak sedang, dan 31 unit rusak ringan. Saat ini baru 93 donatur yang berkomitmen membantu pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa. Artinya, masih ada 362 unit sekolah lagi yang memerlukan bantuan donator. Di bidang kesehatan, terdapat 8 unit Puskesmas rusak berat akibat gempa. Saat ini sudah 7 donatur yang

berkomitmen untuk membangun kembali Puskesmas yang rusak karena gempa. Sementara itu terdapat 59.693 unit rumah penduduk yang rusak berat karena gempa. Sebanyak 15.287 unit temporary shelter sudah dibangun. Bupati H Muslim Masyarakat korban gempa juga berpartisipasi aktif, bergotong royong, dan membentuk kelompok masyarakat membersihkan puing-puing rumah penduduk dan fasilitas umum yang rusak. Sebanyak 12.140 shelter telah dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat dan 3.147 shelter telah dibangun oleh donator dan LSM/ NGO. Masyarakat masih membutuhkan 44.406 unit shelter lagi untuk tempat tinggal. “Alhamdulillah, kita juga mendapat bantuan 1004 unit Hunian Sementara (HUNTARA) dari Dompet Dhuafa Republika,” ujarnya. Penyerahan secara simbolis dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman, Danlantamal II Teluk Bayur Laksamana Pertama Arnol Datuak Batuduang Ameh, Presiden Direktur Dompet Dhuafa Republika Ismail A Said. (Bas)

Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman Minta Pemko Dirikan LPA Pariaman, Trans - Wakil Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pariaman Eri Sofian memberikan masukan kepada Pemko Pariaman, agar di Kota Pariaman didirikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Pasalnya, LPA di daerah lain sudah ada seperti di Kota Padang sudah ada lembaga tersebut. Pentingnya LPA tersebut, menu-

rut Eri Sofian, lantaran masih banyak kalangan masyarakat yang mendidik anaknya secara sewenang-wenang, misalnya melakukan kekerasan pada anak-anak mereka. Akibatnya, ada k emungkinan anak tersebut akan melawan atau memberontak, bahkan lebih memilih putus sekolah. “Lebih gawat lagi bila anak ini menjadi seorang pre-

man,” ujarnya. Eri Sofian menyampaikan kepada wartawan Trans, di Pengadilan Negeri Pariaman, Jalan Imam Bonjol, Pemko Pariaman mewujudkan LPA di tahun 2010 ini, sehingga orang tua atau masyarakat Kota Pariaman bisa terbantu dalam mendidik anaknya. (Piau/May/Trans)

Padang Pariaman, Trans - Para pejabat dan karyawan/karyawati Departemen Agama (Depag) diminta agar dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, akhlak mulia dan menampilkan budaya kerja yang profesional. Permintaan itu sesuai dengan pidato Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dalam memperingati Hari Amal Bhakti Departemen Agama Republik Indonesia yang ke-64 Tahun 2010, yang dibacakan Bupati Padang Pariaman H Muslim Kasim, belum lama ini. “Sebagai aparatur pemerintah yang menyandang nilai-nilai agama, akhlak dan moral, kita seharusnya berada paling depan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktik KKN dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya,” ujar Surya Dharma Ali Hal itu sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Padang Pariaman. Seperti dikatakan H Muslim Kasim reformasi yang dilkasanakan tidak haya menyangkut pembaharuan organisasi, tata kerja dan administrasi yang harus memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, tapi harus menyentuh pembaharuan sikap mental dan budaya kerja yang baik. Sesuai tema peringatan Hari Amal Bhakti Departemen Agama tahun ini, yaitu “Mewujudkan Bangsa Berakhlak Mulia Menuju Negara Sejahtera”, dijelaskan bahwa sebagai bangsa yang besar, selain diperlukan kemajuan fisik dan intelektual, juga diperlukan kemajuan di bidang akhlak atau moral. Jika suatu bangsa memiliki keunggulan akhlak yang baik, maka niscaya Tuhan akan membukakan berkah, baik dari langit maupun bumi. Sebaliknya, kemajuan fisik semata tanpa dibarengi dengan keunggulan mulia, cepat atau lambat, niscaya bangsa tersebut akan mengalami kehancuran. Sejarah kemajuan bangsa-bangsa besar masa lalu telah terbukti mengalami kehancuran atau kemunduran, karena para pemimpin dan warganya meninggalkan prinsip-prinsip akhlak mulia. Bersamaan dengan upaya meningkatkan kualitas akhlak mulia tersebut, hendaknya terus ditingkatkan kualitas dan profesionalitas masing-masing melalui kreasi-kreasi inovatif dan positif dalam pelayanan kepada umat dan masyarakat. “Mari terus kita tumbuh kembangkan semangat pembaharuan untuk merespon dinamika permasalahan untuk merespon dinamika permasalahan kehidupan berbangsa yang sangat dinamis,” kata Menteri Agama Surya Dharma Ali. Menteri juga menekankan bahwa aparatur negara dituntut bekerja secara profesional, cepat, transparan, akuntabel dan humanis, seiring perkembangan masyarakat yang semakin kritis. Apalagi di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, aparatur seperti hidup dalam aquarium besar yang sangat mudah dilihat, dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Tidak ada kesempatan untuk mengelak dan menghindar dari tanggung jawab sebagai penyelenggara negara jika berbuat tidak jujur dan tidak amanah. “Saya menghimbau kepada semua jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Padang Pariaman untuk terus memperbaiki diri dan memacu kemajuan dari berbagai ketinggalan yang dirasakan selama ini serta mengatasi berbagai masalah yang ada, sehingga pemerintah daerah dapat menjadi teladan yang dapat dibanggakan oleh masyarakat,” ujarnya. Dia juga menambahkan agar para pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para staf atau bawahannya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. “Berikan peluang yang pantas untuk pengembangan diri bagi SDM yang berkualitas, dan berikan bimbingan yang optimal bagi SDM yang masih jauh dari harapan,” ujarnya. (Bas)

Kejuaraan Karate Terbuka se-Sumatera

Dojo Palapa Saiyo Juara Umum Lubuk Sikaping, Trans – Dojo Palapa Saiyo dari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman sukses meraih juara umum Kejuaraan Karate Terbuka se-Sumatera yang digelar oleh Forki Kabupaten Pasaman, dengan meraih 13 emas, 7 perak dan 11 perunggu, belum lama ini. Sedangkan juara umum kedua diraih Forki Kota Pariaman dan juara umum ketiga diraih Dojo Forki Kabupaten Pasaman. Kejuaraan Karate Terbuka seSumatera yang digelar tanggal 18 hingga 20 Desember 2009, resmi ditutup Dandim 0305 Pasaman Letkol Igit Dono Lego mewakili Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SHMSi, di GOR Tuanku Rao, Lubuk Sikaping. Ketua Harian Forki Kabupaten Pasaman Yozarwardi Usama Putra S.Hut.MSi didampingi Sekretaris Umum Adi Marta, saat ditemui koran ini di Lubuk Sikaping, mengingatkan agar para atlet meningkatkan prestasinya, berlatih dengan serius agar memperoleh hasil yang lebih baik pada Kejuaraan Karate Terbuka Piala Bupati Pasaman

II yang akan digelar kembali di Kota Lubuk Sikaping. Dua orang atlit karate Kabupaten Pasaman terpilih sebagai Best of the Best atas nama Agung Pratama kelas 61 kg junior dan Rudi Intan P kelas 67 kg senior. Sedangkan untuk junior putri diraih oleh oleh Tiara P

Ini merupakan ajang peningkatan prestasi dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pembinaan yang kita lakukan selama ini Kusuma dari UNP Padang dan senior putri diraih oleh Nila Andika dari Dinas Pemadam Kebakaran Padang. Ketua Dojo Palapa Saiyo Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman M Idris mengatakan pelaksanaan Kejuaraan Karate se Sumatera ini yang diadakan oleh Forki Pasaman ini telah berlangsung sukses dan berhasil dengan baik, aman ser-

ta lancer. “Ini merupakan ajang peningkatan prestasi dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pembinaan yang kita lakukan selama ini,” katanya. Lima orang atlit karate dari Padang Pariaman di kejuaraan ini berhasil meraih dan memperoleh medali emas serta telah membawa nama baik Dojo Palapa Saiyo, yakni Bayu Anggara, Charisa Anindya, Dede Anugra, Fadhila Amini, dan Azani putri Amalia. Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis SH MSi dalam sambutanya mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah bersusah payah untuk menjadi yang terbaik (juara) dan kepada yang belum berkesempatan menang hari ini masih ada kejuaraan lain yang akan menanti. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Pengda Forki, perguruan karate, Pengcab Dojo – dojo, Polres Pasaman, Dinas Kesehatan, yang telah ikut berpartisipasi dalam kejuaraan ini, khususnya kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan. Bupati mengatakan bahwa

Kejuaraan Karate Terbuka se-Sumatera yang digelar oleh Forki Kabupaten Pasamanan. foto: Ismet

kejuaraan yang baru pertama kali ini diadakan di Kabupaten Pasaman ini, setidaknya bertujuan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh para atlet karate, sekaligus sebagai ajang persiapan bagi para atlet olahraga karate dalam rangka menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Agam Tahun 2010 mendatang. Panitia pelaksana yang juga ketua Pengcab Forki Kabupaten Pasaman H Masril SH MM dalam laporannya menyebutkan bahwa

Kejuaraan Karate Terbuka seSumatera tahun 2009 ini adalah dalam rangka memperebutkan Piala Bupati Pasaman I dan diikuti sebanyak 20 Dojo, empat perguruan karate dan 11 Kabupaten/ Kota se- Sumatera dan tiga Propinsi, masing-masing Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2009 ini jumlah atlit yang bertanding dalam kesempatan itu sebanyak 275 atlet. (Ismet)