BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan awal tahun 2014 memberikan jaminan otonomi kepada pemerintah desa lebih besar dari yang sebelumnya. Salah satu hal yang menonjol dalam undang undang ini adalah besaran alokasi dana desa yang sebelumnya hanya rata-rata 100-200 juta per desa akan mengalami peningkatan sebesar 800-1 Milyar per desa per tahunnya. Hal ini tentu saja menjadikan pemerintah desa harus memiliki kesiapan dalam pengelolaan anggaran dengan jumlah yang cukup besar mulai Tahun 2015 yang akan datang. Jauh sebelum Undang-Undang Desa disahkan, pemerintah Kota Banjar telah memberikan alokasi dana desa yang lebih besar daripada pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini telah dimulai sejak Tahun 2007 yang lalu dimana Pemerintah Kota Banjar memulai program bantuan keuangan desa yakni operasional satu desa satu milyar. Menurut Kristianto, Kasi pemerintahan desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjar menyebutkan:
1
“Alokasi Bantuan Operasional untuk desa sebesar satu desa satu milyar sudah dimulai sejak tahun 2007 di Kota Banjar, waktu itu bentuknya masih bantuan keuangan desa, lalu diganti mekanismenya dengan alokasi dana desa ditambah bantuan desa tapi totalnya untuk APBDes tidak boleh kurang dari satu milyar satu desa, mulai 2013 Alokasi Dana Desa nya sendiri jumlahnya sudah mulai berjumlah 1 Milyar secara bertahap dan di 2014 besar alokasi dana desa di semua desa sudah lebih dari 1 Milyar per desa, kalau dijumlah dengan bantuan keuangan desa, dan dana yang lain lain ya operasional desa yang masuk ke APBDes mencapai sekitar 1,7 M per desanya” (Kasi Pemerintahan Desa Kantor PMPDKPol, 5 Agustus 2014) Hal tersebut merupakan hal yang relatif baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Barat. Walikota Banjar Periode (2004-2009, 2009-2013) menyampaikan bahwa desa adalah tempat masyarakat berada oleh karena itu desa harus mendapat perhatian khusus karena desa adalah dasar pembangunan masyarakat di kota Banjar (Dokumen Bag Humas, Setda Kota Banjar tanggal 23 Juni 2010). Program tersebutlah yang membedakan Kota Banjar dari daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Barat. Perbandingan transfer bantuan untuk pemerintah desa di wilayah Jawa Barat pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:
2
Tabel 1.1 Besaran Transfer Pemerintah Desa di Wilayah Jawa Barat (Dalam jutaan)
NO
Kabupaten/Kota
Rata-rata desa
Besaran
per
1
Kab. Bandung
518, 787
2
Kab. Bekasi
210,278
3
Kab. Bogor
672,949
4
Kab. Ciamis
345,270
5
Kab. Cianjur
189,288
6
Kab. Cirebon
194,029
7
Kab. Garut
167,913
8
Kab. Indramayu
227,689
9
Kab. Karawang
311,649
10
Kab. Kuningan
121,019
11
Kab. Majalengka
158,546
12
Kab. Purwakarta
33,854
13
Kab. Subang
314,929
14
Kab. Sukabumi
250,807
15
Kab. Sumedang
179,207
16
Kab. Tasikmalaya
257,237
17
Kab. Bandung Barat
759,261
18
Kab. Pangandaran
396,658
19
Kota Banjar
1.256, 117
(Sumber: DJPK dan BPS data diolah )
3
Dari data di atas dapat dilihat bahwa besaran alokasi anggaran pemerintah yang diberikan kepada pemerintah desa di Kota Banjar jauh lebih besar dari yang diterima oleh wilayah lain di Jawa Barat. Alokasi Dana Desa di Kota Banjar sendiri mengalami perkembangan setiap tahunnya bergantung pada APBD Kota Banjar. Perkembangan alokasi dana desa yang ada di Kota Banjar mulai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1.2 Selain itu desa adalah salah satu strong point dalam percepatan pembangunan untuk berbagai tujuan pembangunan maupun penganggulangan kemiskinan. Untuk itu desa perlu menjadi mandiri agar dapat memenuhi tujuan pembangunan, dan pengembangan anggaran desa merupakan salah satu program untuk menjadikan desa dapat membangun secara mandiri. Pembangunan Desa adalah dasar bagi pembangunan kota secara umum, setidaknya hal tersebut yang diyakini oleh pemerintah Kota Banjar sehingga salah satu visi yang ada pada pemerintah Kota banjar adalah “Desa yang kuat merupakan dasar Kota yang kuat”. „ Hal ini menyebabkan pemerintah mengalokasikan transfer dana yang cukup besar untuk alokasi dana desa. Kristianto, Kasi pemerintahan desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjar menyebutkan:
4
“ADD Kota Banjar sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 besarnya 10 % dari APBD setelah dikurangan DAK dan Belanja pegawai, Tahun ini masih menggunakan rumus seperti tahun sebelumnya yakni dana perimbangan dengan dikurangi belanja pegawai yang nilainya 30% besarnya dana transfer ke pemerintah desa mencapai 18 Milyar sementara jumlah desa di Kota hanya 16 jadi masing-masing desa rata-rata mendapat 1,12 Milyar tergantung kriteria desa, Jika Tahun depan berarti besarnya akan lebih dari jumlah tersebut karena besaran transfernya tidak lagi di kurangi oleh belanja pegawai melainkan langsung 10 % dana perimbangan, asumsinya dana perimbangan tahun ini sekitar 320 Milyar berarti besaran transfer untuk desa bisa mencapai 32 Milyar dibagi 16 desa berarti tiap desa ADD bisa naik sampai 2 M” (Kantor PMPDKPol, 5 Agustus 2014) Sehingga dapat dipastikan bahwa alokasi dana desa pada 2015 akan mengalami peningkatan signifikan sampai lebih dari 2 Milyar, sehingga perlu dilakukan persiapan yang matang untuk pengelolaan alokasi dana desa. Namun demikian banyak hal juga yang telah dicapai selama program tersebut berjalan. Dilihat dari infrastruktur desa, sudah lebih baik daripada sebelum desa nmenjadi pusat kebijakan pembangunan pemerintah Kota Banjar diantaranya jalan desa yang menjadi lebih bagus, malah susah untuk mencari jalan desa yang berlubang dikota ini, juga pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat desa (polindes) yang meningkat dari tahun ke tahun (Sumber: Bappeda Kota Banjar, data diolah)
5
Tabel 1.2 Alokasi Dana Desa Pemerintah Kota Banjar Tahun 2010-2014
NO 1
2 3
4
KECAMATAN BANJAR
BESARAN ALOKASI DANA DESA
DESA
BALOKANG CIBEUREUM NEGLASARI SITUBATU JAJAWAR PURWAHARJA RAHARJA MEKARHARJA PATARUMAN MULYASARI BATULAWANG KARYAMUKTI BINANGUN SUKAMUKTI SINARTANJUNG LANGENSARI LANGENSARI REJASARI WARINGINSARI KUJANGSARI JUMLAH
2010 932,582,270 777,536,691 855,298,703 872,511,359 784,671,446 786,289,919 789,961,086 901,193,814 852,058,804 948,106,421 893,532,985 851,982,204 819,525,642 927,712,412 962,741,944 920,364,117 923,930,183 14,800,000,000
2011 577,759,920 426,011,662 503,225,174 477,934,369 444,086,258 452,787,080 472,707,281 519,474,745 563,778,656 530,800,756 572,477,914 490,842,283 486,138,341 574,425,938 625,979,851 610,456,717 648,652,973 8,977,639,920
2012 720,604,052 497,338,282 641,217,706 630,187,591 543,483,053 548,362,124 550,166,298 689,259,205 646,339,291 655,015,409 616,562,357 588,046,360 620,117,516 680,409,291 730,645,500 678,194,791 738,204,398 10,774,153,225
2013 1,013,570,943 690,635,509 909,906,729 Menjadi Kelurahan 694,673,594 794,602,163 764,337,516 852,347,194 871,266,675 881,553,120 854,103,283 791,250,088 823,065,073 880,409,981 1,036,064,837 941,943,755 1,012,296,245 13,812,026,704
2014 1,318,740,822 1,015,646,290 1,085,851,939 Menjadi Kelurahan 1,055,104,204 1,050,955,944 1,119,048,858 1,140,369,984 1,090,082,496 1,119,764,577 1,120,650,242 1,083,994,721 1,117,653,800 1,211,865,955 1,206,902,107 1,284,139,172 1,278,600,477 18,099,371,588
Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar (Data diolah)
6
Dengan demikian pemerintah desa di Kota Banjar telah mengelola ADD yang nilainya sangat signifikan 4 tahun lebih dahulu dibanding daerah lain, seharusnya pemerintah desa di Kota Banjar memiliki persiapan yang lebih baik dalam pengelolaan besaran ADD yang akan meningkat pada Tahun 2015. Namun apakah peningkatan anggaran tersebut memberikan perubahan yang besar terhadap pembangunan desa yang ada di Kota Banjar. Hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan yang timbul dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berjumlah besar tersebut. Beberapa penyelewengan terkait ADD yang muncul ke permukaan antara lain penyelewengan ADD pada Desa Situbatu Tahun 2009 terkait alokasi dana pembangunan yang dialokasikan kepada pembelian aset kendaraan bermotor untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa kemudian penyelewengan ADD pada Desa Batulawang Tahun 2010 yang sedang dalam proses penyelidikan pihak kejaksaan dan beberapa masalah yang muncul mengenai pengelolaan dana pembangunan dari ADD pada Desa Rejasari, Kujangsari, Neglasari yang baru mulai diproses pihak kepolisian (Sumber : Kantor PMDKPol, 5 Agustus 2014) Namun demikian banyak hal juga yang telah dicapai selama program tersebut berjalan. Dilihat dari infrastruktur desa, sudah lebih baik daripada sebelum desa nmenjadi pusat kebijakan pembangunan pemerintah Kota Banjar diantaranya jalan desa yang menjadi lebih bagus, malah susah untuk mencari jalan desa yang berlubang dikota ini, juga pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat desa (polindes) yang meningkat dari tahun ke tahun (Sumber: Bappeda Kota Banjar, data diolah)
7
Oleh karena itu kami ingin mengetahui selama pelaksanaan program Alokasi Dana Desa
bagaimana tingkatan ketercapaian program ADD
dimaksud terhadap tujuan ADD yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tersebut. Hal ini dilakukan karena pemerintah desa telah diberikan tanggung jawab untuk membangun desa dengan otonomi desa, sehingga perlu dilihat apakah alokasi dan desa yang selama ini dilaksanakan telah efektif mencapai tujuan pembangunan desa atau belum. Selain itu evaluasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi yakni pemerintah desa dan secara luas nantinya dapat berpengaruh pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Jika kebijakan alokasi dana desa efektif dalam menggerakan pembangunan di desa, maka secara makro pembangunan daerah juga akan meningkat. Dari hal-hal di atas kami ingin mengetahui bagaimana efektifitas alokasi dana desa yang telah dilaksanakan pada pemerintah Kota Banjar. 1.2. Rumusan Masalah Memperhatikan latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang kami ajukan adalah: “Bagaimana efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan di Kota Banjar?”
8
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan pokok dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan alokasi dana desa yang mencakup gambaran umum pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan kegiatan kegiatan yang didanai oleh ADD serta dampaknya terhadap masyarakat. 1.4. Manfaat penelitian a. Manfaat Akademis Sebagai masukan dalam kajian administrasi publik yakni kajian mengenai evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan di Kota Banjar. b. Manfaat Praktis Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yang telah dilakukan di Kota Banjar, dapat diperoleh gambaran mengenai program tersebut seberapa efektif digunakan dalam pembangunan desa.
9
