1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. “Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam”1). Kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.
1)
Purwahid Patrik, Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang. 2005. hlm. 33.
2
PT Pegadaian (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota kecil. Selama ini pegadaian selalu identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang biasanya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, tetapi hal itu kini semua berubah. PT Pegadaian (Persero) telah membangun citra baru cukup membawa agunan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan dapat berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat atau bukti kepemilikan dan identitas diri, selain itu, kini Perum Pegadaian banyak menawarkan produk lain selain hanya gadai tradisional. Kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan. Penyaluran kredit melalui PT Pegadaian (Persero) diharapkan mampu meningkatkan menambah
lapangan
perekonomian
masyarakat,
kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan pada pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. “Pegadaian di Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda (VOC). Usaha pegadaian ini dikenal pertama kali di Italia yang kemudian meluas ke Eropa termasuk negeri Belanda
masa
3
yang oleh penjajah Belanda dalam hal ini zaman VOC diterapkan di Indonesia”2). Tugas pokoknya adalah memberikan bantuan dana khusus untuk masyarakat kecil, dengan menerapkan teknik pegadaian, yaitu dengan hukum gadai. Pihak yang menghendaki dana cukup datang ke Kantor PT Pegadaian (Persero) dengan membawa barang berharga, kemudian mendapatkan uang sesuai dengan ketentuan Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, yang dijalankan oleh Bank Van Leening oleh Pemerintah Hindia Belanda. Lembaga ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia yang saat itu menjadi mangsa lintah darat, pengijon, serta praktik pegadaian gelap lainnya. Misi PT Pegadaian (Persero) adalah sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian, dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Apalagi sekarang ini pada saat ekonomi bangsa Indonesia dalam keadaan tidak seimbang dan terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terpuruk dalam kemiskinan. “Dalam situasi seperti inilah peranan Perum Pegadaian yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk mendapatkan dana dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan cara menggadaikan
2)
Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Djambatan,Jakarta. 2002, hlm. 228.
4
barang yang mereka miliki sebagai jaminan dengan bunga 1.45% per 15 hari. Itu berarti 2.9% per bulan”.3 ) Artinya bunga pegadaian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga perbankan yang rata-rata hanya berkisar 1%. Namun dengan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit tersebut, PT Pegadaian (Persero) memberikan kemudahan dan berusaha untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana, untuk
dimanfaatkan
dalam mengelola usaha maupun untuk menambal
kebutuhan konsumsi sehari-hari, situasi ekonomi saat ini dengan harga yang makin melambung terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat. Kelebihan inilah yang membedakan PT Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan yang lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, karena pelayanan PT Pegadaian (Persero) yang relatif cepat dan mudah dengan syarat ringan (hanya membawa KTP / SIM) ini, maka PT Pegadaian (Persero) pun memiliki Motto yaitu : “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. PT Pegadaian (Persero) berusaha untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan antara lain : 1. Mudah (dalam memberikan kredit PT Pegadaian (Persero) memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat baik dalam prosedur maupun persyaratannya);
3)
SE.No.72 /ULL.00211/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK No.:1024/ULL.00211/2006 Tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman
Direksi
5
2. Cepat (dana yang tersedia bagi kebutuhan masyarakat akan dapat dengan mudah dipenuhi secara langsung walaupun kebutuhannya mendadak sekalipun); 3. Murah (beban bunga yang relatif murah atau lebih rendah tanpa ada biaya apapun selain administrasi, asuransi dan penyimpanan); 4. Aman (barang yang digunakan sebagai jaminan akan dijaga dengan baik tanpa ada kerusakan yang berarti). Bidang usaha yang ditawarkan pegadaian antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kredit gadai (Kredit Cepat Aman); Kredit gadai syariah; Usaha sewa gedung; Usaha jasa taksiran/sertifikasi; Usaha jasa titipan; Kredit angsuran sistem fidusia.4)
Kegiatan PT Pegadaian (Persero)
meminjamkan
uang
kepada
masyarakat tersebut menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi bukan bank karena pelaksanaan penyaluran dana ke masyarakat ini dari dana yang bukan dihimpun dari masyarakat, sehingga berbeda dengan bank. Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan pegadaian dan cukup banyak diminati adalah kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu
tertentu,
dengan
menggunakan kontruksi
penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan PT Pegadaian
4)
Op. Cit.hlm .236.
6
(Persero) kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Kredit Kreasi ini merupakan kredit kepada perorangan / Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual. Timbulnya lembaga jaminan fidusia, dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu
untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh
masyarakat, khususnya dari para pengusaha yang hendak mendapatkan kredit, dengan jaminan benda atau barang-barang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak, dan diharapkan bahwa setelah kredit diperoleh ia tetap dapat menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan perusahaannya. Pihak
pengusaha
mengalami kesulitan kalau
dilakukan
melalaui
gadai, sebab kredit mungkin diperoleh tetapi barang yang menjadi jaminan harus
diserahkan
dalam
kekuasaan
pemegang
gadai.
Ini
merupakan
syarat yang harus dipenuhi yang sering disebut syarat inbezitstelling. Berhubung masyarakat, khususnya para pengusaha dalam hal memperoleh kredit melalui gadai selalu terbentur pada syarat inbezitstelling, maka dalam perkembangannya timbullah fidusia. Jadi munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan.
7
Hal ini dikarenakan melalui lembaga fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemberi fidusia. Jaminan adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan. Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis fidusia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Sejalan dengan program pemerintah
untuk “menggalakkan”
pemberian
kredit
kepada
golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit. Pemberian kredit angsuran sistem fidusia ini kedudukan kreditor penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Selama debitor belum lalai memenuhi kewajibannya, kreditor berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena
yang
dijaminkan
itu
berupa hak milik,
maka kreditor dapat
melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditor sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debitorlah yang
8
menguasainya. Dengan demikian, kreditor sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan, akan tetapi kekuasaan atas barang jaminan itu dikuasakan
kepada
debitor,
sudah
sepatutnya mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan atas barang jaminan. Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi debitor tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cedera janji, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, debitor meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidak lancaran angsuran disebabkan karena akibat dari rusak / hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itupun juga tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur utang-utangnya. Suami/isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi barang jaminan. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan
eksekusi
ini
tidak
semata-mata
monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga
9
serupa. Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa : “(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.” Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia di atur dalam Pasal 29. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitor atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, mengatur 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu : (1)
Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;
10
b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan pra survey yang telah peneliti lakukan di PT Pegadaian (Persero), jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka benda jaminan fidusia akan dijual bersama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, hal ini berarti di PT Pegadaian (Persero) apabila debitor atau pemberi fidusia wanprestasi akan diberlakukan Pasal 29 ayat (1) huruf c, dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar. Permasalahan hukum yang timbul akibat penyaluran kredit pada PT Pegadaian (Persero) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan dari debitor. Meskipun objek
11
jaminan fidusia yang diagunkan sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam perjanjian kredit antara PT Pegadaian (Persero) dengan debitor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun kemungkinan debitor melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap terjadi. Untuk merealisasi hak kreditor terhadap kredit bermasalah / macet dari debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya adalah dengan dilakukannya penyitaan dan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut. Dengan latar belakang tersebut antara peraturan yang ada dengan kenyataan atau faktanya dalam praktik di masyarakat tidak seperti yang diharapkan sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, sehingga di dapat suatu solusi/formula yang cocok
untuk
menjembatani antara das sollen dan das sein, sehingga terjadi pertentangan antara aturan dan kenyataan yang terjadi dalam dunia praktik dan dunia usaha yang disebut Gap. Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil observasi yang dilakukan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut materi yang ada serta akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian tesis dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitor Wanprestasi Pada PT Pegadaian (Persero) “
12
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana praktik penjaminan fidusia di PT Pegadaian (Persero ? 2. Aspek-aspek hukum apa saja yang timbul, apabila akta fidusia dibuat secara Notariil tetapi tidak didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia PT Pegadaian (Persero) ? 3. Mengapa Akta Fidusia (Notariil) tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan apa pengaruh hukumnya terhadap debitor dan kreditor ?
C. Tujuan Penelitian Dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Penjaminan fidusia di PT Pegadaian (Persero). 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Aspek-aspek hukum apa saja yang timbul, apabila akta fidusia dibuat secara Notariil tetapi tidak didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dihubungkan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia PT Pegadaian (Persero). 3. Untuk mengetahui dan mengkaji Akta Fidusia (Notariil) tidak didaftarkan ke
13
Kantor Pendaftaran Fidusia dan pengaruh hukumnya terhadap debitor dan kreditor.
D. Kegunaan Penelitian Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah : 1. Dari segi praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam
rangka mengetahui
pelaksanaan
eksekusi menangani kredit bermasalah dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia di PT Pegadaian (Persero) . 2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis
berupa
sumbangan
bagi
pengembangan
ilmu
pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum jaminan.
E. Kerangka Pemikiran Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan,memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan ekonomi. Salah satu kegiatan non perbankan adalah gadai merupakan perjanjian yang pada
14
dasarnya adalah kesepakatan perjanjian dari antara kedua belah pihak. Ketika salah satu bahkan keduanya tidak menemui kesepakatan maka, perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Meskipun demikian dilakukan berlandaskan kesepakatan, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Baik pihak debitor maupun kreditor juga memungkinkan melakukan wanprestasi. Perjanjian
dimaksudkan
sebagai
terjemahan
overeenkomst.
Ada
pula yang menterjemahkan overeenkomst dengan persetujuan. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia semata-mata terjemahan overeenkomst dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknis yuridis penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan overeenkomst tidaklah tepat. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah toestemming (Pasal 1320 KUHPerdata). Kata benda toestemming berarti ijin atau dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan. Di
dalam
literatur
Hukum
Belanda
toestemming
ditafsir
sebagai
wilsovereenstemming yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ialah persesuaian kehendak atau yang lazim disebut kata sepakat atau sepakat. Kalau
overeenkomst
(Pasal
1313 KUHPerdata)
diterjemahkan
dengan
persetujuan dan butir satu syarat sahnya perjanjian (toestemming) : “ Pasal 1320 KUHPerdata) diterjemahkan juga dengan persetujuan maka akan janggal
15
kedengarannya kalau dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan.” 5) KUHPerdata diterjemahkan Subekti overeenkomst dengan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manusia seorang atau lebih. Perumusan tersebut mengandung kritik dari para sarjana, karena kata perbuatan mempunyai arti yang sangat luas, sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk atau merupakan perjanjian. Kiranya bukan dimaksudkan oleh BW, tidak
pula
jelas
apa
itulah
yang dimaksud
yang saling
mengikatkan diri (zich jegens een of meer andere verbinden). “Setiap ikatan antara dua orang atau lebih dapat merupakan perjanjian, bahkan kalau ikatan menyebabkan terjadinya akibat hukum sekalipun, tetapi yang tidak dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkannya adalah perjanjian.”6) “Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan kurang lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan rumusan itu terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin atau perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun sifatnya istimewa karena dikuasai oleh ketentuanketentuan tersebut, sehingga Buku ke III KUHPerdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan.”7)
5)
Sudikno Mertokusumo, Catatan Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta, 1992, hlm. 14. 6) Ibid, hlm. 15. 7) Mariam Badrulzaman , Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 89.
16
Uraian tersebut di atas terlihat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata banyak mengandung kelemahan, dan
oleh
karena itu definisi perjanjian dicari dalam doktrin. Doktrin mengenai perjanjian mengalami perkembangan. Franken mengatakan; bahwa perjanjian
pada
umumnya adalah perbuatan hukum yang bersisi banyak antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan. Menurut Rutten : “Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.”8) Communis opinio doctorum selama ini dengan bertitik tolak pada Pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan bahwa : perjanjian adalah satu perbuatan hukum
yang
bersisi
dua (een
tweezijdige
rechtshan
deling)
untuk
menimbulkan persesuain kehendak, guna melahirkan akibat hukum, yang dimaksud dengan satu perbuatan hukum yang bersisi dua, ialah penawaran (aanbod, offer) dan penerimaan (aan vaarding, acceptance). “Penawaran dan penerimaan itu masing-masing pada hakekatnya adalah perbuatan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki.“9)
8)
9)
http://calonsh.blogspot.com/2015/11/hukum-perjanjian.htm l, Ibid, hlm. 16.
17
Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum . Menurut definisi perjanjian yang klasik perjanjian adalah perbuatan hukum bukan hubungan hukum, sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan bahwa, perjanjian adalah perbuatan dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan
akibat
hukum,
menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar, maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. “Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum. Perjanjian hendaknya dibedakan dari janji. Meskipun janji itu didasarkan atas kata sepakat, namun kata sepakat itu tidak, namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, si pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi. “10) Pada umumnya perjanjian tidak disyaratkan adanya suatu bentuk tertentu, dan dapat dibuat secara lisan dan tertulis, kecuali perjanjian yang bersifat formal yaitu perjanjian yang harus dibuat dengan akta otentik oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam membuat suatu perjanjian, maka ada beberapa asas yang berkenan dengan perjanjian tersebut. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme,
10)
Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1996, hlm.103.
Penemuan
Hukum
(Sebuah
Pengantar),
Liberty,
18
asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. 1. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian / pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III KUH Perdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. 2. Asas konsensualisme Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi kontrak tersebut.
19
3. Asas pacta sunt servanda Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undangundang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 4. Asas iktikad baik (geode trouw) Ketentuan tentang asas iktikad baik di atur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditor dan Debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
20
5. Asas kepribadian Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan, bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata, mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata, untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Sudikno Mertokusumo, menyatakan : “ bahwa asas hukum adalah merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.”11) Selanjutnya Tie Liang Gie, berpendapat bahwa : “Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara--cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perubahan itu.”12) Dengan demikian asas-asas dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan sebagai rangkaian prinsip atau norma atau pikiran dasar yang melatarbelakangi
11) 12)
Ibid, hlm .33. Ibid, hlm .32.
21
peraturan yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak, yang berguna untuk pedoman dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai kesulitan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu perjanjian. “Pada hakekatnya hukum perjanjian dikuasai oleh 3 (tiga) asas yang merupakan dasar lahir, isi dan mengikatnya perjanjian. Asas perjanjian tersebut terdiri dari asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.“ 13) Ketentuan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia berpedoman pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Tuntutan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaimnan Fidusia dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, menyatakan bahwa : “ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya dan bunga” Betapa pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia, guna melindungi kepentingan kreditor, sehingga dapat diketahui fungsi dari
13)
Ibid, hlm. 10.
22
jaminan itu sendiri, yaitu:14) 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditor untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitor melakukan wanprestasi. 2. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah. 3. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya. Sebuah perjanjian, keadaan dimana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya kepada kreditor karena kesalahannya, disebut dengan wanprestasi. Keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa kreditor atau debitor tidak dapat memenuhi sama sekali dari keseluruhan prestasi, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitor atau kreditor tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya atau bisa juga memenuhi prestasi, tetapi dengan tidak baik. Landasan teori yang digunakan dalam melakukan pengkajian yuridis dari hakekat pengambilan keputusan pemberian kredit adalah teori negara kesejahteraan sebagai grand theory. Pengertian mengenai negara kesejahteraan juga diberikan oleh Edi Suharto, yaitu : “negara kesejahteraan adalah sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan
14 )
Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.hlm.35.
23
pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya “15). Pada tataran dari teori hukum pembangunan sebagai midle theory. dengan menggunakan teori yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja : arti dan fungsi hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, termasuk masyarakat dalam proses membangun dalam rangka mengamankan hasil pembangunannya.16) Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan, bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan yang biasanya terjadi lebih cepat, yaitu ketika masyarakat sedang melakukan pembangunan, seperti yang dimaksud oleh Roscoe Pound dengan istilahnya law as a tool of social engineering. Disini, hukum, bahkan, dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial, sehingga mengesankan bahwa hukum dalam masyarakat memainkan peranan yang progresif, karena hukum diletakkan di depan, dalam konteks negara kesejahteraan, Negara Indonesia memerlukan pembangunan hukum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan di masa depan dengan kinerja yang lebih baik. Kinerja berasal dari kata performance yang merupakan kata
benda
(noun) dimana salah satunya memiliki arti “ thing done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Menurut Hasibuan, menyatakan : 15)
EdiSuharto,”IslamdanNegaraKesejahteraan”,www.policy.hu/Suharto/NaskahPDF/Isl amNegaraKesejahteraan.pdf (16/5/2015). 16) Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum, Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 13-14.
24
“ kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan organisasi. Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja.” 17) Tuntutan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaimnan Fidusia, dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, menyatakan bahwa : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya dan bunga” Betapa pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia, guna melindungi kepentingan kreditor, sehingga dapat diketahui fungsi dari jaminan itu sendiri. “Pengertian Fidusia itu sendiri dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut : “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” 18)
17)
18)
173.
Hasibuan, Kinerja dan harapan serta tantangan, Mustika,Jakarta,2003.hlm.34. J. Satrio, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.
25
Jaminan Fidusia mempunyai sifat accesoir
(tambahan) dan bersifat
preferen (didahulukan) dari kreditor lainnya. Sifat-sifat Jaminan Fidusia ini dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada Bank selaku kreditor dalam rangka memperoleh penggantian, apabila timbul wanprestasi. “ Dengan demikian apabila agunan yang diterima Bank telah diikat secara sempurna sesuai Hak Jaminan Fidusia tersebut, Bank mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditor lainnya.” 19) Objek jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak dapat dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. “ Dalam Pasal 4 sub1, sub 2 dan sub 4 Undang-Undang HakTanggungan, bangunan yang bersatu dengan tanahnya, yang berdiri di atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang wajib di daftar dan dapat dialihkan dapat dibebani dengan hak tanggungan, maka yang dapat dibebani dengan Fidusia adalah bangunan-bangunan yang tidak berdiri di atas hak atas tanah seperti yang disebutkan di atas. Misalnya adalah bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai. “20) Pemberian Hak Jaminan Fidusia dimulai dengan janji untuk memberikan hak jaminan Fidusia, sebagai jaminan atas pelunasan utang yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian piutang atau perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan utang antara kreditor dengan debitor sebagai pemegang 19) 20)
Ibid. Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003,hlm.20.
26
hak Fidusia. Yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan atau mendahului sesuai dengan sifat accessoir dari hak jaminan Fidusia.21) Pemberian hak jaminan Fidusia harus mengikuti dari perjanjian pokoknya, sedangkan hak jaminan Fidusia dijamin dengan hak-hak yang sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu : (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi Fidusia.
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut : 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum
21)
Ibid.
27
primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, ensiklopedia, bibliografi, Black’s Law, dictionary. 22) 2. Metode Pendekatan Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder
tersebut.
Metode
pendekatan
ini
digunakan
mengingat
permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.
3. Tahap Penelitian Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian sekunder dilakukan dengan
cara
inventarisir
peraturan
perundang-undangan,
penelitian
lapangan di antaranya membuat pertanyaan dan wawancara kepada kreditor dan debitor serta Pimpinan dan karyawan PT Pegadaian (Persero), oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan :
22)
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.
28
a. Penelitian Kepustakaan Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia dalam hal debitor wanprestasi serta kemudian dianalisis dengan pandangan peraturan perundangundangan
yang
ada
kaitannya
dengan
objek
penelitian,
guna
mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi : 1).Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat berupa : a).Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata c).Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah d). Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2).Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan para ahli di bidang hukum yang
berkaitan
dengan
hukum
primer
dan
dapat
membantu
menganalisis bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka), internet, surat kabar dan dokumen terkait. 3).Bahan tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar, kamus hukum, Black’s Law, dictionary dan ensiklopedia. b. Penelitian Lapangan (Field Research)
29
Suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan–keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.23) Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui interview atau wawancara dengan kreditor dan debitor serta pimpinan dan karyawan PT Pegadaian (Persero). 4. Teknik Pengumpul Data Teknik pengumpul data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data primer dan data sekunder tergantung pada teknik pengumpul data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang akurat, jelas serta representatif .24) a. Studi Kepustakaan (Library
Research) yaitu melakukan penelitian
terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan masalah pemegang jaminan fidusia, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, indeks komulatif, biografi dan lainnya. Guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dititikberatkan pada 23)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Cetakan kedua, Jakarta, 2006,
hlm.10. 24 )
Ibid. hlm. 51.
30
penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat, bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. 1). Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 2). Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain pendapat para ahli ataupun dari hasil penelitian lain, buku, jurnal hukum, artikel berita internet, koran, majalah dan lain-lain. 3). Bahan Tersier Bahan-bahan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Black’s Law, dictionary, ensiklopedia dan bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian, sehingga masalah dapat
31
dipahami secara komprehensip. b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi terkait, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi hukum positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sehingga dapat diketemukan norma hukum in concreto di masyarakat. 5. Alat Pengumpulan Data a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatancatatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum , baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, tape, plasdisk, wawancara, observasi, interview dan lain-lain. 6. Analisis Data Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara
Yuridis
Kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.25)
25)
Burhan Ashofa, Metode Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,hlm.68.
32
7. Lokasi Penelitian a. Perpustakaan 1).Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung 3).Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Unpas Jln Sumatra No 41 Bandung 4). Perpustakaan Digital, www.hukumonline.com/klinik b.
Lapangan 1). Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) Jalan Kramat 162 Lantai 1-4 Kenari Jakarta Pusat 104340 2). Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Pungkur Kota Bandung Jalan Pungkur No. 125, Balong Gede, Regol Kota Bandung
