BAB I PENDAHULUAN. dan makmur baik dari segi materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi

secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional, agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah di bidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kahidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Namun

demikian

pelaksanaan

pembangunan

ekonomi

harus

tetap

memperhatikan dan menjaga stabilitas. Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis

Universitas Sumatera Utara

perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Bank-bank dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat, seharusnya pihak bank

dan

pihak

nasabah

harus

berhati-hati

dalam

mengelola

maupun

mempercayakandananya pada bank, karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut berikut bunganya. Sedangkan bagi para nasabah harus memahami benar bank yang bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh bunga yang tinggi, bonus atau hadiah dan lainnya, jika ternyata bank yang dipercaya tersebut memiliki kondisi yang kurang baik. Namun dari semua itu yang terpenting adalah bagaimana usaha perbankan nasional melaksanakan komitmennya secara konsisten, profesional dan transparan.


Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak untuk membangun kembali kepercayaan terhadap dunia perbankan nasional. Bank Indonesia selaku bank sentral dituntut untuk cermat terhadap kondisi kesehatan bank-bank yang ada di Indonesia, karena jika kondisi suatu bank mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dunia perbankan. Maka bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris dan direksi bank juga menghapus kredit dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, merger atau konsolidasi dengan bank lain yang bersedia mengambil alih beserta seluruh kewajibannya. Langkah-langkah seperti yang disebutkan di atas dilakukan untuk mempertahankan

atau

menyelamatkan

bank

sebagai

lembaga

kepercayaan

masyarakat. Dengan adanya bank-bank yang sakit membuat pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi bank-bank yang sakit tersebut, karena bank-bank yang sakit tersebut dapat dikhawatirkan akan membahayakan perekonomian bangsa. Kebijaksanaan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi peredaran uang dan itu dapat merugikan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana. Pada tahun 1997 saat terjadinya krisis perekonomian di Indonesia, dimana terjadi krisis kepercayaan terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masalah-masalah yang menuju kepada kehancuran, akibat krisi ekonomi yang terjadi sejak semester kedua tahun 1997 yang diawali oleh krisis nilai tukar


rupiah 109,6%. Bersamaan dengan itu system perbankan yang rapuh menyebabkan nilai tukar berubah menjadi krisis perbankan. 1

Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 di antaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan (bank runs) dalam jumlah yang sangat signifikan. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (Blanket Guarantee). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.

1

Zulkarnaen Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia, FH UI, Jakarta,2002, hal. 2.


Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan

hukum

sehingga

menimbulkan

permasalahan

dalam

pelaksanaan


penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

B.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan umum terhadap perbankan syariah?


2. Bagaimanakah

perkembangan

Lembaga

Penjamin

undangkannya

Undang-udang

No.

Tahun

24

Simpanan 2004

sejak

hingga

di

dengan

diundangkannya Undang-undang No 7 Tahun 2009? 3. Bagaimanakah peranan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin simpanan dalam perbankan syariah?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dan bagaimanakah Bank Syariah itu 2. Untuk

mengetahui

perkembangan

Lembaga

Penjamin

Simpanan

sejak

diundangkannya Undang-undang No 24 Tahun 2004 hingga di undangkannya Undang-undang N0 7 Tahun 2009 3. Untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam bank berdasarkan prinsip syariah dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bank syariah terhadap nasabah penyimpan.

Sedangkan yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini, disamping tujuan penulisan yang telah diuraikan sebelumnya adalah:


1.

Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Sehingga setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan semakin mengerti arti penting Lembaga Penjamin Simpanan dalam dunia perbankan nasional terutama perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta memperhatikan peraturan yang berhubungan dengan perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

2.

Secara Praktis

Dengan semakin banyaknya permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan dewasa ini terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan terutama jika dikaji berdasarkan perbankan dengan prinsip syariah. Pembahasan terhadap permasalahan diharapakan dapat menjadi masukan bagi para nasabah penyimpan untuk mengetahui perlindungan hukum yang menjadi haknya dan juga sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan di bidang perbankan.

D. Keasliaan Penulisan

Perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan dan Kaitannya dengan Bank Syariah

yang diangkat


penulis sebagai judul skripsi ini, terutama jika dikaitkan dengan Bank Syariah menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini disusun penulis melalui referensi buku-buku, media cetak dan elektronik serta bantuan dari berbagai pihak.

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian masalah yang diteliti sesuai dengan pandangan para ahli dan undang-undang yang mengaturnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan mempunyai arti perihal berkembang. 2

Lembaga penjamin Simpanan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan Lembaga penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga dan skim lainnya. Perlindungan

hukum

merupakan

suatu

upaya

mempertahankan

dan

memelihara kepercayaan masyarakat/konsumen sebagai nasabah, maka sudah seharusnya dunia perbankan memberikan perlindungan hukum. Lembaga perbankan

2

Kamus Besar Bahasa Indonesia


adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab yang merusak sendi kepercayaan masyarakat. Bila suatu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. 3 Perlidungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu: 1.

Perlindungan Tidak Langsung Adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang ditimbulkan dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hak ini adalah suatu upaya atau tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh pihak bank bersangkutan seperti:

a. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya serta tetap konsisten dan tunduk terhadap peraturan yang telah ada dan memiliki itikad baik. b. Penetapan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari nasabah pada bank yang bersangkutan.

3

Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hal.167


c. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba-rugi yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut d. Melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing. 2. Perlindungan Langsung Adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan secara langsung seperti: a. Hak preferen nasabah penyimpan dana, dimana hak preferen adalah hak yang diberikan kepada kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan, dalam hal bank mengalami kegagalan atau kesulitan maka berdasarkan keputusan Kepres No. 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan. b. Lembaga asuransi deposito, misi dari lembaga asuransi deposito adalah memelihara stabilitas dari system keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan tehadap perkonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh bank. 4

4

Bali Post 25 Januari 2010, Melindungi Nasabah dari Kebagkrutan Bank


Menurut system perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni: 5 1. Perlindungan secara Implisit (Implicit Deposit Protection), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui: a. Peraturan-peraturan dibidang perbankan (Undang-undang No 7 Tahun 1992 dan Undang-undang No 10 Tahun 1998); b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh bank Indonesia; c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan pada system perbankan pada umunya; d. Memelihara tingkat kesehatan bank; e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah. 2. Perlindungan secara eksplisit (Explicit Deposit Protection), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Pengertian perlindungan secara implicit adalah, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan

5

Hermansyah, Makalah Tinajaun Yuridis Nasabah Penyimpanan Dana Terhadap Bank Yang Dilikuidasi, (http//www.google.co.id-USU digital library). hal. 4-5, diakses tanggal 17 Februari 2010.


secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehinga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut dapat menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.6 Undang-undang No 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undangundang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hanya mengatur perlindungan pada nasabah secara implisit. Dalam undang-undang tersebut pada dasarnya perlindungan pada nasabah tidak dapat dipisahkan terhadap upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan pada sistem perbankan pada umumnya. Namun Undang-undang Perbankan N0 10 Tahun 1998 pada Pasal 37B mengamanatkan dibentuknya sebuah Lembaga Penjamin Simpanan dana nasabah penyimpan pada bank dan hal ini telah terlaksana dengan dikeluarkannya Undangundang No 24 Tahun 2004 jo Undang-undang No 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menjamin dana nasabha bank jika bank tersebut dilikuidasi. 7 Perlindungan secara implisit (implicit depocit protection) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pada pasal 29 ayat (3), (4) menjadi benteng perlindungan nasabah, dimana di dalam ayat (3) disebutkan bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan

6

Ibid hal. 6

7

Ibid hal. 7


dananya kepada bank. Kemudian di ayat (4) disebutkan, untuk kepentingan nasabah, bank wajib

menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan

dalam Undang-undang

Perbankan

tersebut

menjadi pilar

perlindungan hukum bagi nasabah, dimana pihak bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian didalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 37B Undang-undang Perbankan tersebut, maka telah dibentuk lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2004 sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-undang No 7 Tahun 2009 yang memuat aturan hukum perlindungan nasabah bank. Dalam suatu kamus (Webster, Noah, 1972: 146), kata bank diartikan sebagai: 8

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan fund-fund tertentu dengan cek, notes dan lain-lain dan juga memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga 2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut 3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

8

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 31.


Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian bank terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan yang secara tegas menyebutkan bahwa: “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tegantung mutlak pada kepercayaan mutlak para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khusunya dan dari masyarakat luas pada umumnya. 9 Jenis bank menurut cara menentukan harga terbagi atas dua kelompok, yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 10

9

Zulkarnaen Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Cet. 1. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 44. 10

Johannes Ibrahim, Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum POsitif, (Bandung. CV Utomo. 2004) hal.


Yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah: 11

1. Adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam 2. Adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist

Bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 12Dan yang dimaksud dengan bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al-Qur’an dan hadist adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan hadist. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba sedang yang

diikuti adalah praktek-praktek usaha yang

dilakukan dijaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau 13.

11

H.Karnaen Perwataatmadja, Antonio Syafi’I, Apa dan Bagaimana Bank Islam.(Jakarta: Dana Bakti WaKaf, 1992) hal.1. 12

Ibid.hal.2.

13

Ibid. hal. 3


Nasabah adalah pihak yang mengunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, keduanya melakukan kegiatan penghimpunan dana. 14 Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998

pasal 1

angka 17 nasabah penyimpan adalah nasabah yang

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dana nasabah bank adalah segala bentuk simpanan nasabah bank yang dipercakan kepada bank berdasarkan sistem perjanjian. Dana dapat berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditari dengan cek.

Adapun yang dimaksud dengan: 1. Giro Dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 14

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hal.291.


menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuuan. Dengan demikian, giro adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. Sebagai alat pembayaran giral b. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia c. Penarikannya mempergunakan surat, warkat, atau sarana perintah pembayaran lainnya baik yang bersifat tuanai ataupun dengan cara pemindahbukuan belaka. 15 2.

Simpanan Deposito (Time Deposito)

Adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu menurut perjanjian antara penyimpan (deposan) dengan bank yang bersangkutan. 16 Defenisi deposito berjangka seperti yang telah diuraikan diatas, jadi bila waktu

yang

ditentukan

habis

deposan

dapat

menarik

depositonya

atau

memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan. Deposito berjangka adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. Surat yang diterbitkan oleh bank atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan 15

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal.222. 16

Muhammad Djumhana, Op. Cit. 176.


b. Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai yang diperjanjikan c. Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarannya atau sekaligus pada saat jatuh tempo d. Dapat dijadikan jaminan kredit e. Penyerahan hak cukup dengan cessie. 17 Sumber dana deposito bejangka ini dapat digolongkna sebagai dana yang mahal dibanding sumber lain, karena menguntungkan bagi bank dimana penyediaan likuidasi untuk kebutuhan penarikan dana dapat diprediksi secara akurat dan masyarakat senang dimana bunga yang ditawarkan relatif tinggi. 3. Sertifikat Deposito Dalam pasal 1 angka 8 Unang-undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimanannya dapat dipindahtangankan. 18 Dapat dipindahtangankan berarti dapat diperdagangkan karena berbentuk atas tunjuk, hal ini berbeda dengan deposito berjangka yang tidak dapat dipindahtangankan karena diterbitkan atas nama sehingga pengalihannyapun susah. Oleh karena itu, adapun yang menjadi kelebihan sertifikat deposito dibanding dengan deposito berjangka adalah bunga atau imbalan

17

Rachmadi Usman, Loc, Cit. hal.229.


simpanannya dibayar di muka oleh bank penerbit dan dapat diperdagangkan. Ciriciri Sertifikat Deposito adalah: a. Surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk/ pembawanya sehingga dapat diperjual belikan b. Merupakan instrument pasar uang c. Bunga dapat dibayar dimuka (diskonto) atau dapat pula dibayarkan dibelakang pada saat jatuh tempo d. Jangka waktu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan e. Dapat dijadikan jaminan kredit bank f. Jangka waktu minimal 30 hari dan maksimal 24 bulan g. Nilai nominal minimal 1.000.000,Bentuk simpanan dana Sertifikat Deposito ini tidak sepopuler deposito berjangka dan tabungan dalam masyarakat perbankan, hal ini disebabkan bank-bank pada umumnya mendapat ijin terlebih dahulu dari Bank Indonesia mengenai kesehatan bank. 4. Simpanan Tabungan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 19

19

Muhammad Djumhana, Op. Cit. 179.


Nasabah akan menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ciri-cirinya adalah: a. Simpana pihak ketiga b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang dipersediakan untuk keperluan tersebut d. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis e. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehinga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimal, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya f. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan pengambilan tabungan, dimana isi dan bentuknya ditentukan oleh bank yang bersangkutan g. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun berikutnya h. Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya. 20

20

M. Bahsan, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia Edisi I, (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada). hal.17.


Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat dengan LPS menurut ketentuan Undang-undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 24 adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya. Dengan demikian defenisi LPS ini mengacu pada ketentuan pasal 37B Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana yang bersangkutan dan untuk menjamin dana tersebut perlu dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

F.

Metode Penulisan

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, diadakan metode penelitian yang biasa digunakan dalam melaksanakan suatu pembahasan dan penulisan karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan sebagai dasar pembahasan secara teoritis dengan menggunakan data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, Koran, jurnal, termasuk bahan perkuliahan yang pernah diperleh penulis, serta dari media elektronik yaitu internet yang menyajikan data yang diperlukan dalam bentuk makalah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode komparatif, yaitu suatu metode analisa yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dan praktek yang terjadi dalam perlindungan dana nasabah bank, terutama nasabah pada bank


syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan kemudian mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut.

G. Sisitematika Penulisan

Pada dasarnya materi skripsi ini telah penulis uraikan pada halaman sebelumnya, namun untuk memudahkan penulisan, penulis membaginya secara sistematis dalam lima bab, dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab yang merupakan sebuah jalinan yang berhubungan dan berintegrasi satu sama lain.

Adapun gambaran isi skripsi ini adalah:

Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang akan dibahas yang mencakup antara lain alasan pemilihan judul, penegasan dan pengertian

judul,

permasalahan,

tujuan

pembahasan,

metode

penelitian, dan gambaran isi.

Bab II

Pandangan Umum Terhadap Perbankan Syariah

Bab ini membahas awal mula perbankan syariah, pengertian perbankan syariah, prinsip operasi dan pengelolan bank syariah, pengawasan pada bank syariah, serta pengaturan bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008.


Bab III

Dinamika

Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Perlindungan

Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Di dalam bab ini akan dibahas mengenai dinamika Lembaga Penjamin Simpanan, yang dimulai dengan sejarah terbentuknya LPS, hubungan hukum antara bank, nasabah penyimpan dan LPS, fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, organisasi dan permodalan Lembaga Penjamin Simpanan, bagaimanakah sistem perlindungan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dan Lembaga Penjamin Simpanan menurut UU No. 7 Tahun 2009. Bab IV

Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Bank Syariah Bab ini akan membahas asas-asas perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dalam bank syariah, simpanan nasabah penyimpan berdasarkan bank syariah yang di jamin LPS dan program penjaminan LPS di bank syariah dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penyimpan.

Bab V

Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab terdahulu sehingga melalui kesimpulan dan saran ini pembaca memahami skripsi ini dan diakhiri dengan saran yang berguna bagi pembaca.


BAB I PENDAHULUAN. dan makmur baik dari segi materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan

Recommend Documents