BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus
menerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan menurut Waluyo (2011:2). Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem official assesment ke sistem self assesment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan pratek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan menurut Sari (2013). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang selanjutnya disebut adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
1
2
Menurut Ratih (2014), Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian
3
disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Pajak-pajak daerah tersebut adalah: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran,pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. (Suryadi:2007). Menurut Jan Remmelink (2003) istilah sanksi dalam khasanah ilmu hukum tidak bisa dipisahkan dengan hukum pidana atau dengan kata lain istilah sanksi selalu melekat dalam hukum pidana. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum.instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana, tidak sekadar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan tindakan untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian (Prihatno, 2011). Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pemyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing yang berbunyi : 1. Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
4
2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelahakhir tahun pajak. 3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2011:59). Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010, adapun beberapa sanksi yang dietapkan untuk wajib pajak mengenai peraturan pajak reklame. Antara lain: 1. Dalam hal pembayaran pajak yang terutang dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 2. Jatuh tempo pajak yang terutang ditetapkan Walikota 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar yang ditagih melalui STPD.
5
Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh Kota Bandung berasal dari sektor pajak, Kota Bandung memiki peluang untuk menggali pajak daerah terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan sebagainya. Adapun pendapatan pajak Kota Bandung yang diperoleh selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Anggaran
Realisasi
Perubahan
%
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Pertumbuhan
2008
322.880.537.428
297.398.936.477
2009
283.908.133.020
372.423.970.433
75.025.033.956
25.23
2010
416.051.806.357
440.331.559.083
67.907.588.650
18.23
2011
719.575.563.243
675.486.246.658
235.154.678.575
53.40
2012
934.809.515.372
993.092.334.694
317.606.088.036
47.02
2013
1.407.759.106.133
1.442.775.238.323
449.682.903.629
45.28
Rata-Rata
680.830.776.926
703.584.714.278
229.075.260.369
37.83
Tahun -
-
Sumber: Disyanjak Kota Bandung Dari tabel 1.1 di atas terlihat laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2008-2013 mengalama peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dari media online yang bersumber dari jabar.tribunnews yang diterbitkan oleh TSM (2013) yaitu pada bulan Agustus tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah telah mencapai 45,28% dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesa Rp. 1.407 triliun. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi yang diperoleh
6
hingga bulan Desember yaitu mencapai Rp. 1.442 triliun yang tentunya melebihi target yang telah dianggarkan.
7
Tabel 1.2 Sumber dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013 NO
Uraian
Tahun 2013 Realisasi Pendapatan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah
% Kontribusi
(RP) 1
Pajak Daerah
1.194.087.447.016
1.442.775.238.323
82.76
2
Retribusi Daerah
115.506.811.284
1.442.775.238.323
8.01
11.662.442.681
1.442.775.238.382
0.81
121.518.537.342
1.442.775.238.282
8.42
3
4
Hasil pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
Sumber: Disyanjak Kota Bandung Dilihat dari semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan Pajak Daerah. Berdasarkan table 1.2 pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 82.76% diperoleh dari Pajak Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis pajak yang masuk kas Dispenda Kota Bandung diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan yang terakhir Pajak Parkir. Karena pendapatan atas pajak reklame menunjukan kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
8
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Bandung Tahun (2008 – 2013) Tahun
Anggaran (Rp)
Realisai pajak Reklame (Rp)
2008 21.536.019.428 16.799.009.478 2009 20.969.377.479 32.445.842.669 2010 13.000.000.000 11.616.090.321 2011 12.000.000.000 15.606.524.773 2012 15.500.000.000 18.512.330.978 2013 18.500.000.000 17.603.910.300 Rata-rata 16.917.566.151 18.763.951.420 Sumber: Disyanjak Kota Bandung
Perubahan (Rp)
Sanksi (%)
15.646.833.191 -20.829.752.348 3.990.434.452 2.905.806.205 -908.420.678 160.980.164
12 10 18 14 16 18 2.44
% Pertumbu han 93.14 -64.20 34.35 18.62 4.91 15.00
Berdasarkan tabel 1.3 Laju Perumbuhan Pajak Reklame di Kota Bandung cenderung berfluktuatif seperti penurunan yang terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2013, akan tetapi penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar -20.905 miliar. Dalam media online bisnis.com yang diberitakan oleh Ringkang (2012) bahwa menurut Sekertaris Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pertumbuhan pajak reklame yang fluktuatif menyulitkan untuk menentukan target terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pertumbumbuhan fluktuatif diperkirakan karena maraknya reklame ilegal yang juga merugikan pengusaha reklame yang selalu berusaha mengurusperizinan.(YT Sudianti, 2014) Menurut Arsa Bandi (2012), terdapat kemungkinan pemilik reklame menghindari pengurusan izin karena adanya anggapan bahwa dalam pengurusan izin harus melewati birokrasi yang berbelit belit, memerlukan waktu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang tanpa disadari, tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame
9
(ASPER) Kota Bandung, menyatakan banyaknya perizinan yang harus dilakukan sangat menyulitkan pengusaha reklame untuk mengembangkan lokasi baru. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, upaya pemerintah kota Bandung untuk menertibkan reklame liar yaitu agar memperbaiki tata ruang kota Bandung, selain itu agar tidak ada lagi pengusaha hasil usahanya tidak berkontribusi kepada pajak daerah. Menurut Hidayat (2000) dalam Rahmi (2013), mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Pelaksanaan administrasi pajak daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 dalam pasal 2 terdiri dari: Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan; Penyetoran; Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran; Pembukuan dan pelaporan; Keberatan dan banding; Penagihan; Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan Pengembalian kelebihan pembayaran. Jika pelaksanaan administrasi pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan secara efektif maka tujuan dalam memperoleh penerimaan pajak pun akanoptimal. Pemkot Bandung sebagai suatu organisasi pemerintah yang besar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan daerahnya belum mencapai tingkat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi seperti terhitung sejak 2008 hingga pertengahan 2009, tercatat tunggakan pajak daerah dari para wajib pajak di Kota Bandung mencapai lebih dari Rp 4 miliar.
10
Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung, dari total pajak daerah pada 2008 lalu sebesar Rp2,8 miliar, baru tertagih Rp1,1 miliar atau Rp1,7 miliar belum terbayarkan. Sementara untuk tunggakan pajak hingga pertengahan tahun ini mencapai 2,3 miliar. Hasilnya, jika diakumulasi total bisa mencapai Rp4 miliar. Fenomena lainnya yang terjadi yaitu pelaksanaan administrasi pajak daerah pada dispenda Kota Bandung dirasakan kurang efektif,karena banyak yang masih menggunakan sistem manual padahal kemajuan teknologi sudah sangat pesat. Upaya pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dalam
mengembangkan
administrasi
pajak
daerah
agar
upaya
dalam
meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat terlaksana dengan baik (Ulam Sinaga:2011). Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah menjalankan administrasi pajak daerah dengan baik. Faktor yang dapat menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan sistem administrasi pajak daerah disini masalah pada sistem yang diimplementasikan, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung implementasi sistem tersebut. Pada dasarnya adanya pelaksanaan administrasi pajak yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ditinjau dari lembaga pemungutnya pajak pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2005:4) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerahkepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yangseimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undanganyang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintah daerah.
11
Berdasarkan fenomena yang ada pada saat ini masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata masih banyak maraknya reklame ilegal yang juga merugikan pengusaha reklame yang selalu berusaha mengurus perizinan dan pengusaha hasil usahanya tidak berkontribusi kepada pajak daerah.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana gambaran penerapan sanksi pajak reklame di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung periode 2008-2013? 2. Bagaimana gambaran pendapatan asli daerah di Kota Bandung periode 2008-2013? 3. Apakah penerapan sanksi pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung periode 2008-2013?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi
yang meupakan gambaran nyata mengenai pengaruh penerapan sanksi pajak
12
terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Mengetahui bagaimana gambaran penerapan sanksi pajak reklame di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung periode 2008-2013. 2. Mengetahui bagaimana gambaran pendapatan asli daerah di Kota Bandung periode 2008-2013. 3. Mengetahui apakah penerapan sanksi pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung periode 2008-2013.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan menghasilan informasi yang akurat dan valid,
disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan, diantaranya : 1. Untuk Penulis Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan sanksi pajak reklame terhadap peningkatan asli daerah dan memahami perbandingan antara konsep teori yang diberikan selama perkuliahan dengan penerapan dalam suatu instansi. 2. Untuk Instansi Pemerintahan Penelitian
ini
diharapkan
dapat
menjadi
bahan
masukan
bagi
pemerintahdaerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalammemaksimalkan
penerimaan
dan
menentukan
kebijakan
13
dalampermasalahan
pajak
daerahdalam
menunjang
peningkatan
pendapatan asli daerah.
3. Untuk akademis Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan
skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yanng berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015.
