BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo, 2013:2). Untuk menjalankan pembangunan nasional tersebut, pemerintah harus memperhatikan perkembangan penerimaan pendapatan negara. Salah satu sumber untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Sehingga pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan pendapatan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam pembangunan nasional. Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 – 2014 (Dalam Milyaran Rupiah) Uraian Pendapatan Dalam Negeri
2010 992.249
Penerimaan Perpajakan
723.307
2011
2012
2013
2014
1.205.346 1.332.323 1.497.521 1.661.148 873.874
980.518 1.148.365 1.310.219
Penerimaan Negara 268.942 331.472 351.805 349.156 350.930 Bukan Pajak Persentase Penerimaan 72,90% 72,50% 73,59% 76,68% 78,87% pajak Sumber: Departemen Keuangan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup besar. Persentase rata-rata penerimaan pajak selama lima tahun ini mencapai lebih dari 70%. Penerimaan pajak tentu tak lepas dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti menyetor dan membayarkan pajak. Sehingga pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai strategi, salah satunya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan, sedangkan self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
Wajib
pajak
diberi
kepercayaan
untuk
menghitung,
memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Siti Resmi, 2014:11). Dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami peraturan perpajakan, agar adanya tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun,
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
hingga saat ini persoalan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal
ini
dapat
dilihat
dalam
tabel
1.2
yang
merupakan
data
yang
menginformasikan mengenai kepatuhan wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT dan wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2010 – 2014 Uraian 2010 2011 Jumlah WP Terdaftar 14.101.933 17.694.317 Wajib SPT Tahunan Wajib Pajak yang 8.202.309 9.332.626 Telah Melaporkan SPT Persentase 58,16% 52,74% Kepatuhan Sumber: www.ortax.org dan Media Keuangan
2012
2013
2014
17.659.278
17.731.736
18.357.833
9.482.480
10.781.105
10.781.720
53,70%
60,80%
58,73%
Berdasarkan data tabel 1.2, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dimana persentase jumlah wajib pajak telah melaporkan SPT terhadap jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan masih berkisaran 52,74% - 60,80%. Persentase kepatuhan wajib pajak terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 52,74% dimana tahun sebelumnya (2010) persentase kepatuhan sebesar 58,16% yang artinya dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 5,42%. Pada tahun 2012 persentase kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 53,70% dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 7,10% sehingga pada tahun 2013 persentase kepatuhan wajib pajak menjadi 60,80%. Namun pada tahun 2014
persentase
kepatuhan
wajib
pajak
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya hanyalah mencapai 58,73% yang artinya pada tahun 2014
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 60,80%. Sehingga dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Dan tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan bagi pemerintah karena akan berakibat atau berdampak kepada sulitnya mencapai target penerimaan pajak. Menurut Menteri Keuangan, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah karena kurang pahamnya wajib pajak akan ketentuan perpajakan. Kurang pahamnya masyarakat atas ketentuan perpajakan yang membuat mereka enggan mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan kekhilafan dalam pengisian SPT. Selain itu, penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
dikarenakan pelayanan fiskus yang kurang
memuaskan (www.kemenkeu.go.id, 29/04/2015, 18:09). Dari beberapa penelitian mengenai kualitas pelayanan fiskus terjadi ketidakkonsistenan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Hangga Wicaksono Murti, dkk (2014) yang menghasilkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Try Setiyoningrum, dkk (2014) yang menghasilkan kesimpulan tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka diperlukan peran aktif dari pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan penyuluhan kepada wajib pajak dalam bentuk sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut dapat melalui berbagai media seperti
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan sosialisasi perpajakan masih dirasa belum maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Try Setiyoningrum, dkk (2014) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi ketidakkonsistenan. Sudah selayaknya Direktorat Jenderal Pajak selalu memberikan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pendapatan pajak juga akan meningkat sesuai target penerimaan yang telah ditetapkan. Selain faktor kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) yang berjudul kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa kesadaran
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Thia Dwi Utami dan Kardinal (2012) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari beberapa penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi ketidakkonsistenan dari penelitian ke penelitian yang lain. Sehingga dari fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah untuk pembangunan negara. Dan jika wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa pajak adalah beban dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan, oleh karena itu beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Edo, Yunilma dan Daniati, 2013). Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
DAN
KESADARAN
WAJIB
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
PAJAK
TERHADAP
7
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2.
Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3.
Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.
Untuk mengkaji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.
Untuk mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
Kontribusi Penelitian Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1.
Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis sehubungan dengan perpajakan, khusunya mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.
Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3.
Bagi Pengembangan Ilmu Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.
4.
Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang bermanfaat serta dapat menjadi acuan dan bahan informasi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan.
5.
Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
