BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud usaha dalam mencapai tujuan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi seperti tertuang dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan
bahwa bangunan usaha yang sesuai
dengan pasal tersebut adalah koperasi. 1 Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Koperasi harus dibangun lebih kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, terdiri dari : kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa. sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi 1
G. Kartasapoetra,A, Drs. Bambang S,A. Setiady, Koperasi Indonesia, 2003, PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8
1
memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip – prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. 2 Koperasi dalam menghimpun dana masyarakat harus mampu membangun kepercayaan kepada anggota dan calon anggota koperasi. Koperasi harus mampu mengelola modal yang dimiliki agar terjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja bagi koperasi sangat penting. Dalam rangka untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja Koperasi Simpan Pinjam, maka diperlukan bagi Departemen Koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Penilaian kesehatan koperasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.3 tahun 2007. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PM sub Dinas Koperasi dan UKM menyatakan “Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat”. Adapun aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, efisiensi, kemandirian, jati diri koperasi, dan prinsip syariah.
2
Hendrojogi, Koperasi: Azas-Azas, Teori & Praktek, 1997, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm., 46.
2
Aspek permodalan dinilai guna mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki koperasi untuk membiayai usahanya. Kualitas aktiva produktif dinilai guna mengetahui kualitas kekayaan yang dimiliki koperasi yang dapat mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Manajemen dinilai untuk mengetahui kepengurusan yang dilaksanakan dalam
memberikan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Efisiensi dinilai untuk mengetahui seberapa besar KJKS/UJKS Koperasi mampu memberikan efisiensi pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. Likuiditas dinilai untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia pada saat itu. Jati diri koperasi dinilai untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu dengan mempromosikan ekonomi anggota, seperti aspek yang didalamnya yaitu rasio promosi anggota yang dapat memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi, juga rasio pertisipasi bruto yang merupakan kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya. Kemadirian dinilai untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari usaha yang dijalankan selama periode tertentu. Prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.
3
Tujuan penilaian kesehatan koperasi adalah untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara professional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. 3 Koperasi Pemuda Buana adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peningkatan dalam berbagai bidang yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya, baik asset, simpanan dan tabungan, pembiayaan maupun unit jasa lainnya. Selain itu KOPENA juga telah mendapat berbagai penghargaan, diantaranya adalah koperasi berprestasi tingkat nasional bidang pemasaran pada tahun 1999, koperasi berprestasi tingkat nasional bidang jasa tahun 2009, koperasi menerima penghargaan dari presiden RI berupa Lencana Wira Karya pada tahun 2009 dan 2011. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan koperasi berdasarkan
keputusan
menteri
koperasi
dan
usaha
kecil
menengah
No.35.3/Per/M.UKM/X/2007 dari berbagai aspek – aspek penilaian kesehatan koperasi yang telah tercantum diatas. Penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar dari penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan 3
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Menengah No.35.3/Per/M.UKM/X/2007
4
untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Berikut ini merupakan penetapan predikat kesehatan koperasi yaitu : a. Skor penilaian 81 sampai 100 memperoleh predikat sehat b. Skor penilaian 66 samapai dengan kurang dari 81 memperoleh predikat cukup sehat c. Skor penilaian 51 sampai dengan kurang dari 66 memperoleh predikat kurang sehat d. Skor penilaian 0 sampai dengan kurang dari 51 memperoleh predikat tidak sehat. Analisis tingkat kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi dan tingkat kesehatannya, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kalangsungan hidupnya. Penilaian kesehatan dilakukan sekali dalam setahun. Bertolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam mengenai tingkat kesehatan koperasi dan aspek – aspek apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan koperasi, dengan mengambil judul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH MENURUT KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
DAN
NO.35.3/Per/M.KUKM/X/2007
USAHA
KECIL
MENENGAH
( STUDI KASUS KOPERASI PEMUDA
BUANA KOTA PEKALONGAN ) PERIODE 2009 - 2011’’.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan berdasarkan keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 pada periode 2009 – 2011 ?’’ Supaya penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, serta dalam rangka membatasi pengertian dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul tugas ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa aspek yang masuk dalam ruang lingkup penilaian kesekatan koperasi, antara lain : 1. Permodalan merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam bentuk financial maupun non financial, modal dalam bentuk tersebut pada suatu usaha mengalami suatu perbahan bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha. 4 2. Kualitas aktiva produktif merupakan kekayaan KJKS/UJKS koperasi yang mendatangkan penghasilan. 3. Manajemen merupakan aktivitas pencairan dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktifitas penggunaan dana dengan cara efektif dan
4
Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, 2003, PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta, hlm., 195
6
efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip – prinsip koperasi. 5 4. Efisiensi merupakan kemampuan lembaga keuangan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. 5. Likuiditas merupakan kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi usaha koperasi dalam jangka pendek. 6 6. Kemandirian
dan
pertumbuhan
merupakan
kemampuan
dalam
menghasilkan keuntungan dari seluruh hasil usaha yang dilakukan dalam waktu periode tertentu. 7. Jatidiri koperasi merupakan pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi enggota. 8. Kepatuhan prinsip syariah merupakan penilaian prinsip – prinsip syariah yang diterapkan atau dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. 7
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat
5
George R Terry, Prinsip – Prinsip Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hal.45 Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi (Teori dan Praktik), Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003, hal.94 7 Hudiyanto, Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengeloloaan, 2002, UII Press, Yogyakarta, hlm.179. 6
7
kesehatan Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan Berdasarkan keputusan menteri koperasi usaha kecil menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.
D. Kegunaan Penelitian a. Secara Praktis Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Progam Studi D3.PERBANKAN SYARIAH di STAIN Pekalongan. Dan memberikan informasi tentang kesehatan Koperasi Pemuda buana Kota Pekalongan kepada pihak manajemen Koperasi, dan kepada masyarakat yang berdasarkan dari Keputusan Menteri Koperasi Syariah dan usaha kecil menengah No.35.3 Tahun 2007. b. Secara Teoritis Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan,
investasi, dan simpanan
berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.
E. Tinjauan Pustaka
8
Hasil Peneliti terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian, disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir penelitian. Moch Solkhan, 2008, dalam penelitiannya mengatakan bahwa kesehatan suatu koperasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara – cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tingkat kesehatan koperasi ini dapat ditinjau dari tingkat kesehatan capital (modal), asset (kualitas aktiva produktif), management (manajemen), earning (rentabilitas), liquidity (likuiditas) apabila dinilai sesuai dengan SK DIR BI No.36/12/KEP/DIR dan SE BI No. 303/UPPB.8 Liya Musdalifah. 2010. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi Kasus pada KPRI di Kabupaten Tegal), dalam penelitiannya menyebutkan Koperasi dalam kegiatannya mengelola berbagai bidang usaha bagi anggotanya. Salah satu usaha yang dikembangkan biasanya adalah unit simpan pinjam yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali ke anggotanya. Sebagai lembaga perantara keuangan, koperasi harus senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan anggota dalam mengelola dana . Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam mengelola dana dari anggota adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 8
Moch Solkhan, 2008, Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Se-Kota Pekalongan Tahun 2006-2007, Jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
9
diangkat dalam penelitian adalah bagaimana tingkat kesehatan KPRI di Kabupaten Tegal ditinjau dari tingkat kesehatan permodalan, kualitas aktiva produktif,
manajemen,
rentabilitas
dan
likuiditas
sesuai
SK DIR
BI
No.30/KEP/DIR dan SE BI No.30/3/UPPB.9 Dalam penelitian Rinda Asytuti yang menganalisis tingkat kesehatan koperasi pada Kospin Jasa Syariah dengan menggunakan Keputusn Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah No.14 Tahun 2009, dan perbedaannnya terletak dari beberapa aspek yang tidak tercantum dalam KepMen No.35.3 yang mengatur penilaian KJKS/UJKS Syriah dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan, sedangkan pada No.14 Tahun 2009 menerangkan penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam..10 Menurut Tatik Suryani dan kawan – kawannya dalam buku “Manajemen Koperasi”, laporan keuangan adalah laporan keuangan yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja manajemen, dan pelaporan kinerja KSP seharusnya tetap memperhatikan : a. Karakteristik pelaporan keuangan KSP b. Tujuan pelaporan keuangan KSP c. Konsep dasar akuntasi KSP d. Ciri – ciri kualitatif laporan keuangan KSP
9
Liya Musdalifah. 2010. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi Kasus pada KPRI di Kabupaten Tegal). Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 10 Rinda Asytuti M.Si, Penilaian Kesehatan Keuangan Pada KOSPIN JASA SYARIAH Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah,2011
10
e. Laporan keuangan11 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi, teori dan praktik” mengatakan bahwa laporan keuangan koperasi mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut : a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggung-jawaban pengurus kepada para anggotanya didalam rapat anggota tahunan (RAT) b. Laporan tahunan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. c. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditanda tangani oleh semua anggota pengurus koperasi (UU No. 25/1992, pasal 36, ayat 1) d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU), SHU koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. SHU yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada saat RAT, SHU ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantun dalam undang – undang dan anggaran dasar koperasi, dan komponen pembagian SHU sesuai dengan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi yang bersangkutan (pasal 45 UU No. 25/1992)
11
Tatik Suryani,dkk,2008,Manajemen Koperasi (Teknik penyusunan laporan keuangan, Pelayanan prima dan Pengelolaan SDM), Graha Ilmu, Yogyakarta,hal 74-78
11
e. SHU
yang
berasal
dari transaksi
anggota
maupun
nonanggota
didistribusikan sesuai dengan komponen – komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART koperasi. f. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi – koperasi g. Posisis keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. h. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota serta hasil usaha dari dan untuk anggota. i.
Alokasi pendapatan dan beban
pada perhitungan hasil usaha kepada
anggota dan bukan anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. j.
Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari, simpanan – simpanan, pinjaman – pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber – sumber yang lain.
k. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan – penyusutan dan beban – beban dari tahun buku yang bersangkutan. l.
Keanggotaan
atau
kepemilikan
pada
koperasi
tidak
dapat
dipindahtangankan dengan dalih apapun.12
12
Arifin sitio dan Halomoan Tamba,2001, Koperasi : Teori dan Praktik, Erlangga, Jakarta, hal 109-111
12
F. Kerangka Teori Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkannya kembali kepada para anggota koperasi dan masyarakat.13 Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS koperasi bertujuan untuk memberi pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar KJKS/UJKS koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Dalam landasan kerja penilaian kesehatan KJKS/UJKS
koperasi
diantaranya
adalah
KJKS/UJKS
koperasi
menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai – nilai, norma – norma, dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukan perilaku koperasi, KJKS/UJKS koperasi menyelenggarakan kegiatan usahaya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Pengawas Syariah, KJKS/UJKS koperasi adalah sebagai alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help), maju mundurnya KJKS/UJKS koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility), anggota pada
13
Manahan P.Tampubolan, Manajemen Keuangan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal.6
13
KJKS/UJKS koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerjakoperasi, hal ini diatur menurut norma – norma yang terdapat didalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS, KJKS/UJKS koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya, KJKS/UJKS koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini, KJKS/UJKS koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak – pihak tersebut.14 Sigit Triandu dan Totok Budisantoso dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan lain”, menjelaskan menyadari arti bahwa pentingnya kesehatan suatu lembaga keuangan bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan dan lembaga lainnya serta untuk melaksanakan prinsip kehati – hatian dalam dunia perbankan, maka bank dan lembaga keuangan Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan lembaga keuangan, dengan adanya aturan inilembaga keuangan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan, dan hal ini diterapkan oleh lembaga keuangan Indonesia mencakup beberapa aspek dalam kegiatannya, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.15
14
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 15 Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta : Salemba Empat, Edisi Kedua, 2006, hal.52
14
Untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu koperasi maka diperlukan beberapa data yang perlu dianalisis, diantaranya yaitu : 1. Permodalan a. Rasio modal sendiri terhadap total modal
b. Rasio kecukupan modal (CAR)
2. Kualitas Aktiva Produktif a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.
b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko
c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAPP)
3. Manajemen a. Manajemen umum b. Kelembagaan c. Manajemen permodalan 15
d. Manajemen aktiva e. Manajemen likuiditas 4. Efisiensi a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset
c. Rasio efisiensi staf
5. Likuiditas a. Cash rasio
b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima
6. Kemandirian dan pertumbuhan a. Rentabilitas asset
b. Rentabilitas modal sendiri 16
c. Kemandirian operasional pelayanan
7. Jatidiri koperasi a. Rasio partisipasi bruto
b. Rasio partisipasi ekonomi anggota
8. Kepatuhan prinsip syariah Pelaksanaan prinsip – prinsip syariah G. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), artinya data – data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui
studi
lapangan
dengan
cara
mengamati,
mencatat
dan
mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan, dan penganalisasian data dapat dengan menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Dari laporan tersebut kemudian dihitung berapakah perolehan rasio kinerja keuangan KOPENA Pekalongan yang terdiri dari analisis struktur modal, kualitas aktiva 17
produktif, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas, kemudian dipadukan data – data yang diperoleh dari keputusan menteri koperasi dan berbagai literatur yang terdapat dari perpustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu pendekatan yang dimana data – data yang diperoleh lebih menekankan analisisnya serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 16
2. Sumber Data a. Sumber data primer Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis secara langsung dari sumbernya, yaitu melalui interview maupun dokumentasi yang berupa keterangan mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi syariah menurut keputusan menteri
koperasi
dan
usaha
kecil
menengah
No.
35.3/Per/M.KUKM/X/2007 di Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan. b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka dan catatan mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi syariah dari lembaga keuangan dan sumber – sumber lainnya. Seperti laporan Kuangan KOPENA
16
Zainudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hal. 5
18
periode 2009-2011, dan data lainnya seperti literatur, buku ilmiah, dan bacaan – bacaan lain yang ada kaitannya dengan masalah analisis tingkat kesehatan koperasi syariah tersebut.
3. Metode pengumpulan data Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal ini adalah dengan melakukan kegiatan – kegiatan pengumpulan data yang umum dilakukan dengan sebagai berikut : a. Obsevasi Metode observasi adalah jenis informasi tertentu yang dapat dilakukan dengan baik melalui pengamatan langsung. 17 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi secara umum mengenai analisis kesehatan koperasi syariah menurut keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 di Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan. b. Interview Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara langsung maupun 17 18
dari
sumber
lain. 18metode
ini
digunakan
untuk
Sanapiah faisal.1982.Metodologi Penelitian,Surabaya : Usaha Nasional.hal 391 Muhammad Ali.1993.Penelitian Prosedur dan Strategi.Bandung,Angkasa Pustaka Utama.hal 46
19
memperoleh data mengenai keterkaitan peneliti untuk memperoleh sumber sebagai bahan dasar menentukan tingkat kesehatan Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan.
c. Dokumentasi Dokumentasi berasal dari kata – kata “Dokumen’’ yang berarti barang – barang tertulis, yang berarti pengumpulan data laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa tersebut dan ditulis secara sengaja untuk mengumpulkan data dan meneruskan keterangan tersebut.19 Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen yang terkait dengan analisis kesehatan koperasi syariah menurut keputusan menteri
koperasi
dan
usaha
kecil
menengah
No.
35.3/Per/M.KUKM/X/2007 di Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan.berupa laporan keuangan KOPENA dan beberapa data RAT (Rapat Anggota Tahunan) periode 2009-2011.
H. Sistematika Pembahasan BAB I Pendahuluan
19
Saiful Azmar.1989.Metode Penelitian.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.hal 149
20
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II landasan Teori Dalam bab ini penulis menerangkan tentang bab ini menguraikan tentang pengertian koperasi, jenis koperasi, fungsi peran dan prinsip koperasi, penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah menurut keputusan menteri koperasi No 35.3 tahun 2007. BAB III Gambaran Umum Koperasi Syariah Bab ini menguraikan tentang sejarah koperasi dan berdirinya Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan, profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa yang tersedia di Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan, serta perkembangan kinerja Koperasi Pemuda Buana Kota Pekalongan. BAB IV Analisis Hasil Penelitian Berisi tentang deskripsi data, dan analisis data penelitian. BAB V Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
21
22
