BAB I PENDAHULUAN. (Konstitusi) khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Konstitusi) khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 UUD antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orangseorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. 1 Penjelasan Pasal 33 UUD menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.2 Koperasi adalah soko guru dalam perekonomian nasional, soko guru sama dengan tiang atau penyangga bagi perekonomian sehingga koperasi 1

Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan dihapus. Hal tersebut merupakan salah satu kesepakatan oleh MPR dalam proses Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (lihat Hamdan Zoelva, “Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945”, https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/11/paradigma-baru-politik-pasca-perubahanuud-1945/ , diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pada pukul 20.35 WIB). 2 Indonesia (Perkoperasian), Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Penjelasan.

Universitas Sumatera Utara

memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 3 Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya 4. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari

3

Indonesia (Perkoperasian), Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Pasal 1 ayat (1). 4 Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda). (Lihat “Profil Koperasi indonesia”, http://koperasi.bappenas.go.id/portal/?page=koperasiindonesia).


kelompok masyarakat kelas menengah kebawah.

5

Eksistensi koperasi

memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. 6 Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. 7 Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. 8 Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.9 Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, misalnya, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. 10 Jumlah itu jika dibanding

5

Tambunan, Tulus. Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Kedepan: Masih Relevankah Koperasi dalam Era Modernisasi Ekonomi?. (Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, 2008), hlm. 3. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Supra Catatan kaki nomor 3.


dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif perNovember 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit. 11 Data terbaru dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa hingga 31 Desember 2015 terdapat 212.315 unit koperasi terdiri dari 150.223 yang aktif dan 61.912 tidak aktif dengan anggota 37.783.160 orang di seluruh Provinsi di Republik Indonesia.12 Koperasi

sebagai

wahana

usaha

produktif

masyarakat

terus

mengalami perkembangan yang positif dari sisi kelembagaan dan usahanya. Jumlah koperasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,2 % dari tahun sebelumnya. Persentase koperasi aktif juga meningkat dari 71,0 % menjadi 71,7 %. Jumlah anggota dan karyawan koperasi juga meningkat masing-masing sebesar 9,8 % dan 4,3 %.13 Dari sisi usaha, volume usaha koperasi pada tahun 2012 meningkat sebesar 25,4 % dari volume usaha

11

Ibid. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, “Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2015”, (diunduh dari http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-koperasi/ pada tanggal 10 Agustus 2016 pada pukul 12.27 WIB) 13 Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Daya Saing Koperasi dan UKM”, Warta KUMKM, Edisi II, 2013, hlm.3. 12


pada tahun sebelumnya. Jenis koperasi masih didominasi oleh koperasi konsumen.14 Dilihat dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, menengah dan khususnya koperasi memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB) 15 tetapi juga di negara-negara maju (NM) 16 . Diakui secara luas bahwa koperasi sangat penting karena karakteristikkarakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar (UB), terutama karena koperasi adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. 17 Dengan menyadari betapa pentingnya koperasi tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua NSB mempunyai berbagai macam program, dengan skim14

Ibid. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. (Lihat “Negara Berkembang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang) 16 Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan fosfor dan Brunei Darussalam melalui pengambilan minyak bumi) tanpa mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status 'negara maju'. Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin pada masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau pada masa sekarang, melalui proses globalisasi. (Lihat “Negara Maju”, https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju). 17 Tambunan Tulus , Pasar Bebas ASEAN: “Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia,” Infokop, Volume 21, Oktober 2012, hlm. 14. 15


skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan koperasi. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Organisasi Dunia untuk Industri dan Pembangunan (UNIDO) dan banyak negara-negara donor melalui kerjasama-kerjasama bilateral juga sangat aktif selama ini dalam upaya-upaya pengembangan (atau capacity building) koperasi di negara sedang berkembang.18 Kedudukan usaha mikro, kecil, menengah dan khususnya koperasi sangat vital dalam perekonomian negara. Menurut Utara kedudukan usaha mikro, kecil, menengah dan khususnya koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : 19 1. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; 2. penyedia lapangan kerja yang terbesar; 3. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; 4. pencipta pasar baru dan inovasi; serta 5. sumbangan

dalam

menjaga

neraca

pembayaran

melalui

sumbangannya dalam menghasilkan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis tidak semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

18

Ibid. Urata Shujiro, Policy Recommendation for SME Promotion in the Republik of Indonesia (Jakarta: JICA Report, 2000), hlm. 2. 19


Negara dalam menghadapi perdagangan bebas global dan regional terdapat peluang yang besar bagi koperasi untuk meraih potensi pasar dan peluang investasi harus dapat dimanfaatkan dengan baik.

20

Guna

memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi koperasi menghadapi perdagangan bebas adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang jitu guna memenangkan persaingan. Oleh karena itulah, mulai saat ini koperasi harus mulai berbenah guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. 21 Para pelaku koperasi tidak boleh lagi mengandalkan buruh murah dalam pengembangan bisnisnya. Kreativitas dan inovasi melalui dukungan penelitian dan pengembangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kerjasama dan pembentukan jejaring bisnis, baik di dalam dan di luar negeri sesama koperasi maupun dengan pelaku usaha besar harus dikembangkan. 22 Berdasarkan hasil dari pembangunan ekonomi yang sudah dapat dicapai sampai pada saat ini merupakan suatu hasil atas kebersamaan dari sektor usaha baik pihak swasta selaku perseroan terbatas dan koperasi. 23 Hasil dari pembangunan tersebut sudah waktunya perlu diupayakan agar secara merata dapat dirasakan bagi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. 24 Pemerintah merupakan bagian yang terpenting dalam rangka mewujudkan dan mencapai hasil guna 20

I Wayan Dipta, “Memperkuat UKM Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015,” Infokop Volume 21, Oktober 2012, hlm. 9. 21 Ibid. 22 Ibid. 23 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.61. 24 Ibid.


secara maksimal dari pembangunan itu sendiri yang mana sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mencapai dan memajukan kesejahteraan, baik kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat umum dan pemegang saham dari perseroan terbatas dan anggota koperasi sesuai dengan UUPT dan UU Perkoperasian. Pencapaian pemerataan kesejahteraan tersebut ialah bisa dengan cara peralihan saham perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) kepada koperasi. Upaya peralihan saham tersebut timbul berdasarkan suatu pemikiran untuk membantu pengembangan koperasi khususnya permodalan koperasi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota; disini letak kekhususan koperasi dimana kesejahteraan ekonomi para anggota yang menjadi tujuan utama,sehingga dapat dengan segera tercapainya pemerataan hasil- hasil pembangunan dengan tepat dan sesuai dengan harapan perwujudan kesejahteraan dari pembangunan itu sendiri.25 Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di 25

Andjar Pachta W, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: PT. Kencana, 2007), hlm.

81.


atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya. 26 Kemudian, kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. 27 Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi. 28 Penjelasan diatas menujukkan terdapat dua kondisi yang terjadi ketika melihat koperasi di Indonesia yaitu kondisi koperasi yang dapat bekerjasama (dalam hal ini kemitraan) dengan PT apabila terjadi kekurangan modal dan kondisi koperasi yang kelebihan kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume usaha. Kondisi yang

26

Indonesia (Perkoperasian), Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Penjelasan Pasal 43 ayat (1). 27 Indonesia (Perkoperasian), Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Pasal 43 ayat (2). 28 Letezia Tobing, “Ulasan Koperasi Sebagai Pemegang Saham PT”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560d81ef5532b/koperasi-sebagai-pemegangsaham-perseroan-terbatas (diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 12.38).


menarik

adalah

apabila

terjadi

kelebihan

kapasitas

yang

dapat

dimaksimalkan untuk memperluas usaha. Koperasi yang memiliki kelebihan kapasitas modal dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan yang membutuhkan tambahan modal. Hal ini dapat terjadi apabila koperasi membentuk Perusahaan Modal Ventura. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (“Permenkeu

18/2012”)

dijelaskan

bahwa

Perusahaan

29

Modal

Ventura/Venture Capital Company (“PMV”) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.30 PMV dapat didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi.

31

Koperasi yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri. 32 Karena dalam UU Perkoperasian tidak diatur secara eksplisit, untuk mengetahui apakah koperasi dapat mempunyai saham dalam PT, maka harus merujuk pada pengaturan

29

Sebelumya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 30 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Pasal 1 angka 2. 31 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Pasal 11 32 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Pasal 12 ayat (1).


mengenai Perusahaan Modal Ventura yang berbentuk koperasi sebagai contoh bahwa koperasi dapat mempunyai saham pada PT. Koperasi dapat memberikan pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank. Pembiayaan modal ventura oleh koperasi merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan penanaman modal yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Pembiayaan modal ventura tersebut merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang. Pembiayaan modal ventura yang dapat dilakukan oleh koperasi biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan atau pinjaman yang bias dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang. Kondisi calon perusahaan pasangan usaha yang akan dibiayai oleh koperasi sangat beragam, baik dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, kemampuan

manjerialnya

maupun

status

badan usahanya.

Dalam

penyertaan modal ventura secara langsung akan sangat menarik apabila koperasi terlibat didalamnya sebagai salah satu pemegang saham perusahaan bersama. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji aspek hukum penyertaan modal koperasi ke dalam suatu perseroan terbatas untuk mengetahui konsekwensi dan batasan-batasan hukumnya serta apakah


penyertaan modal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan filosofi keberadaan koperasi itu sendiri. Disamping praktek koperasi dalam bentuk PMV, koperasi karyawan juga dapat menjadi pemegang saham dalam PT. Hal ini dapat terwujud dengan program Employee Stock Ownership Program (selanjutnya disebut dengan ESOP). Cara ini mulai dilakukan perusahaan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan yaitu melalui program yang memungkinkan karyawan mendapat kesempatan dan hak untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut. Melalui program tersebut, karyawan akan merasa ikut memiliki (sense of belonging) pada tempat bekerja, sehingga karyawan akan termotivasi untuk memajukan perusahaan. Peraturan yang mendukung kepemilikan karyawan atas saham Perseroan terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), yang pada intinya memungkinkan Perseroan untuk melakukan penawaran saham kepada karyawannya sendiri. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf a disebutkan: “Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa dalam hal karyawan telah memiliki saham maka akan dipersamakan statusnya sebagai pemegang saham sesuai dengan hak dan kewajibannya.


Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, di dalam skripsi

ini

penulis

akan

membahas

tentang

bagaimana

tinjauan

hukum kedudukan koperasi sebagai pemegang saham perseroan terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai bagian dari upayanya mencari profit.

1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan

sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum koperasi sebagai pelaku usaha di Indonesia? 2. Bagaimana

pengaturan

hukum

pemegang

saham

dalam

perseroan terbatas di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan koperasi sebagai pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia? 1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan akademik sebagai mata kuliah pembulat studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun disamping tujuan diatas terdapat tujuan – tujuan lainnya yaitu: a. Mengetahui koperasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia? b. Mengetahui aspek hukum pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia.


c. Mengetahui penerapan koperasi sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas di Indonesia. Sementara yang diharapkan menjadi manfaat dalam penelitian ilmiah ini adalah : a. Secara teoritis Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum yang terkait dengan isi substansi penulisan skripsi ini, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pengaturan dalam koperasi sebagai pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia dan dalam bidang hukum ekonomi secara umumnya. b. Secara praktis Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik kalangan akademis,

pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha

koperasi, maupun pemangku kebijakan agar dapat mengetahui bagaimana aspek hukum koperasi sebagai pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia sehingga dapat mengembangkan pelaku usaha koperasi di era perdagangan bebas. Serta dengan adanya penulisan skripsi ini para pihak tersebut terhindar dari kerugian. 1.4

Keaslian Penulisan Untuk mengetahui keaslian penulisan, dilakukan penelusuran

terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat dokumentasi dan informasi hukum/


perpustaaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal 02 Maret 2016 yang menyatakan bahwa tidak ada judul yang sama. Surat tersebut dijadikan dasar bagi Ibu Windha, S.H, M.Hum dan Bapak Ramli Siregar, S.H, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk menerima judul yang diajukan karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan judul-judul skripsi lain yang terdapat di lingkungan perpustakaan Fakulltas Hukum Universitas Sumatera Utara. Apabila dikemudian hari terdapat judul yang sama atau telah tertulis orang lain dalam tingkat kesarjanaan sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

1.5

Tinjauan Kepustakaan Skripsi ini membahas tentang bagaimana aspek hukum koperasi

sebagai pemegang saham Perusahaan Modal Ventura. Adapun tinjauan pustaka tentang skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.5.1

Koperasi

Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme.

Koperasi

lahir

sebagai

alat

untuk

memperbaiki

kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha


mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan “Rochdale Principles”. Dalam waktu yang hampir bersamaan di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam.33 Sejalan dengan pengertian asal kata koperasi dari “Co” dan “Operation” mempunyai arti bersama-sama bekerja, Koperasi berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. Guna memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang koperasi, ILO di dalam penerbitannya tentang “Cooperative Management and Aministration”:34 Cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making efuitable. Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhir abad 19 dalam suasana sebagai negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 ayat (1) UUD

beserta

33

Muslimin Nasution, Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, 1990), hlm. 1. 34 Ibid.


penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan yang mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 35 Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaiah para anggotanya. 36 Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. 37 Nampak ada perbedaan pengertian koperasi antara yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 perbedaanya adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pernyataan yang bersifat sosial dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 secara definitif ditiadakan dan yang kedua menyangkut asas yang sosialnya karena sesungguhnya koperasi 35

G. Karta Sapoetra, et, al, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 1. 36 Ninik Widiyanti YW. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hlm. 1. 37 Indonesia (Perkoperasian), Op. Cit, Pasal 1 ayat (1).


diharapkan dapat menjadi suatu organisasi ekonomi yang mantap, demokratis dan otonom, partisipatif dan berwatak sosial.

1.5.2

Perseroan Terbatas di Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak kita jumpai perusahaanperusahaan yang melakukan kegiatan usaha. Perusahaan-perusahaan tersebut berbentuk Perusahaan Komoditer, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya. Dari beberapa bentuk perusahaan tersebut, yang paling banyak digunakan adalah perusahaan berjenis Perseroan Terbatas. Adapun istilah Perseroan Terbatas di negara lain antara lain yaitu di Inggris dengan sebutan Company Limited by Shares, di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan Aktiengesellschaft dan di Perancis disebut dengan Societe Anonyme.38 Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. 39 Bentuk hukum seperti perseroan terbatas ini juga dikenal di negara- negara lain seperti di : Malaysia disebut Sendirian Berbad ( SDN BHD ) , di 38

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 47. 39 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.1.


Singapura disebut Private Limited ( Pte Ltd ) , di Jepang disebut Kabushiki Kaisa , di Inggris disebut Registered Companies, di Belanda disebut Naamloze

Vennootschap

(NV),

di

Perancis

disebut

Societes

A

Responsabilite Limite ( SARL ). 40 Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini diatur dalam Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas 41 (selanjutnya disebut dengan UU PT) dengan 16 bab dan 161 pasal. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 1 UU PT yaitu: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian perseroan terbatas tersebut, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu:42 a. Merupakan persekutuan modal perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal

yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta

Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut dengan AD Perseroan).

40

Ibid, hlm. 23. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 42 Ibid., hlm. 33. 41


b. Didirikan berdasarkan perjanjian perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian. c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU PT, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (rechtsper soon, legal entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (created by legal process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas, yaitu adanya organisasi yang teratur, adanya kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, adanya tujuan tertentu.43 Selain itu, terdapat unsurunsur yang menandakan bahwan perusahaan tersebuut adalah suatu perseroan terbatas, antara lain,

yaitu:44

a. merupakan suatu badan hukum; b. didirikan berdasarkan perjanjian; c. melakukan kegiatan usaha, memiliki modal dasar; d. memenuhi persyaratan dalam undang-undang.

43

Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1006, Pasal 31. 44 Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 7.


Adapun beberapa persyaratan sahnya suatu Perseroan Terbatas antara lain, yaitu:45 a. didirikan oleh 2 orang atau lebih; b. pendirian dalam Akta Notaris; c. dibuat dalam Bahasa Indonesia; d. setiap pendiri wajib mengambil saham; e. pendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan menjadi empat (4), yaitu:46 a. Perseroan Tertutup Ciri-ciri Perseroan Tertutup adalah: 1) Pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, hanya terbatas pada orangorang di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang lain. 2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam AD Perseroan, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD Perseroan, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang sahamnya. 3) Sahamnya juga atas nama orang-orang tertentu secara terbatas Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan perorangan.

45 46

Ibid. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

hlm. 38.


b. Perseroan Publik Pasal 1 angka 8 UUPT berbunyi Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. c. Perseroan Terbuka Perseroan terbatas merupakan subyek hukum sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan unsurunsur badan hukum, unsur-unsur yang menandai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 31 ayat (1) UU PT), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 98 UU PT), mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 ayat (1) huruf b UU PT), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 angka 2 UU PT). Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan di bidang pasar modal. Berbadan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari persekutuan ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham. d. Perseroan Group Ciri-cirinya Perseroan Group adalah: 1) Terdiri atas sejumlah bahkan beratus perseroan sebagai perseroan anak. 2) Terdiri atas sejumlah beratus perseroan sebagai perseroan Holding.


1.6

Metode Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang

berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.47 Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.48 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan. Metode penelitian yang dipakai dapat dipakai dapat diuraikan sebagai berikut: 1.6.1

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

47

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm.1. 48 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas IndonesiaPress, 1986), hlm.7.


Perundang-undangan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura serta peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat.49 Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan baik yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

1.6.2

Data penelitian

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang

49

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2001), hlm. 36


dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial. Data Penelitian tersebut antara lain : a. Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 50 Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 5) Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. b. Bahan hukum sekunder, berupa buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel,

hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan

sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tersier, mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

50

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.19.


1.6.3

Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga mengambil informasi dengan menggunakan media elektronik yaitu internet.

1.6.4

Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan: a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang relevan. b. Mengelompokkan

bahan-bahan

hukum

yang

relevan

secara

sistematis. c. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun. d. Memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan Pada dasarnya sistematika penulisan adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan skripsi sehingga mudah untuk mencari hubungan antara satu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan yang lain. Hal ini sesuai dengan pengertian sistem yaitu rangkaian beberapa komponen yang satu sama lain saling berkaitan atau berhubungan untuk terjadinya suatu hal. Skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana masing-


masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab I akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar Penulisan, pokok permasalahan, manfaat penulisan, keaslian

penulisan,

tinjauan kepustakaan , metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II

KOPERASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI

INDONESIA Bab II merupakan penjabaran dari permasalahan pertama penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah koperasi dalam perekonomian indonesia, pengembangan koperasi dalam perekonomian indonesia dan peraturan koperasi di indonesia BAB III

ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Bab III diawali dengan menjelaskan pendirian perseroan terbatas di Indonesia,

dilanjutkan dengan penjelasan

dinamika pengaturan perseroan terbatas di indonesia dan pemegang saham perseroan terbatas di Indonesia.


BAB IV

KOPERASI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS Bab IV diawali dengan hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas di Indonesia, serta masuk ke dalam inti permasalahan yaitu praktek penyertaan modal koperasi perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini, memberikan kesimpulan yang merupakan intisari bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengemukakan saran-saran untuk pelaku usaha koperasi terkait koperasi sebagai pemegeng saham perseroan terbatas.


BAB I PENDAHULUAN. (Konstitusi) khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian

Recommend Documents