BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Pengaruh global pada saat ini telah membawa perubahan yang mendasar terhadap tatanan dan pola pikir kehidupan masyarakat. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah isu masyarakat menjadi sebuah polemik yaitu meningkatnya kasus kriminalisasi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang terjadi di instansi-instansi pemerintah. Seiring berkembangnya tekhnologi informasi dengan adanya pemberitaan media, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah semakin memburuk, salah satunya yaitu persepsi negatif masyarakat terhadap citra aparat keamanan Negara Kepolisian Republik Indonesia (NKRI) sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sudah terlanjur negatif. Dilihat dari perspektif lain, faktor lain yang memegang peranan penting dalam pemberitaan–pemberitaan media yang menyudutkan aparat dalam menangani
sebuah kasus tidak
seimbang dengan kejadian nyata
dan
mempengaruhi opini masyarakat bahwa aparat kepolisian memiliki budaya suap dan
bersikap
arogan.
Upaya
Polri
dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawabnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan kurang maksimal dan perlu dilakukan perubahan kebijakan pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diputuskan oleh
1
2
Keputusan Presiden (Keppres) No.89 tahun 2000.1 Diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri pada tanggal 30 Januari 2009 di Mabes Polri Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keputusan kebijakan ini diawali kekecewaan masyarakat atas pelayanan publik saat itu dan disadari bahwa citra buruk aparatur negara masih kurang dimata masyarakat. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan, pada saatnya akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi institusi kepolisian RI. Untuk mewujudkan institusi Polri yang ramah dan didambakan masyarakat. Perkembangan
dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan
masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan Divisi Humas Mabes Polri sebagai mediator antara kepolisian dengan warga masyarakat, yaitu sebagai distributor (penyalur) informasi kepada publik serta menampung dan menindaklanjuti feedback dari masyarakat. Adapun tujuan umum dari reformasi birokrasi Polri, yaitu:2 a. b. c.
Membentuk profil & perilaku aparatur polri yang berintegritas tinggi. Membentuk profil yang & perilaku aparatur Polri produktifitas tinggi dan bertanggung jawab. Membentuk profil & perilaku aparatur Polri yang mampu memberikan pelayanan prima.
Fenomena yang terjadi di kehidupan nyata yaitu kasus pelanggaran lalulintas dimana si pengendara kendaraan bermotor roda empat/dua tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), dengan mudahnya si pelanggar 1
Surat Keppres No.89 Tahun 2000 di download (google.com) pada tanggal 21 juni 2012 pukul 02.30 2 http://www.slideshare.net/RBPolri/road-map-12106994 di download pada tanggal 23 juni 2012 pukul 03.00
3
bernegoisasi dengan oknum–oknum yang tidak bertanggungjawab menggunakan istilah “ damai di tempat” SIM dibuat atau diterbitkan sebagai upaya kepolisian untuk mengatur atau melakukan "seleksi" terhadap kepemilikan SIM serta diharapkan pengguna kendaraan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup sehingga tidak membahayakan orang lain ketika mengemudi. Kepentingan masyarakat untuk berkendara adalah kewajiban polisi untuk menjaga ketertiban. Melihat dari asumsi dan persepsi masyarakat yang masih cenderung negatif, tugas dan fungsi Polri dirasa kurang memuaskan sebagaimana tercantum dalam bab III pasal 13 UU no.2 tahun 2002 yaitu:3 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) 2. Menegakkan hukum (penegakan hukum) 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan jasa hukum dan keamanan yang memiliki fungsi sebagai pelindung, pengayom masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai teman masyarakat (public services). Mabes Polri memiliki Divisi Humas (Public Relations) yang bertugas menyampaikan informasi serta membangun kerjasama dan kemitraan dalam rangka pembentukan opini positif di hadapan publik. Peran Divisi Humas Mabes Polri sebagai channel of information (saluran informasi) dan source of information (sumber informasi) bagi kalangan internal maupun eksternal. Untuk
3
http://tribrata.blogdetik.com/2011/10/10/tugas-pokok-polri-menurut-uu-no-2-tahun-2002tentang-kepolisian-negara-republik-indonesia/Pukul 03.32 am
4
mendukung tugasnya tersebut, maka Polri mereformasi diri melalui perencanaan program Grand Strategy 2005 – 2025, dan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:4 a. Tahap I (2005-2009) trust building Strategi tahap ini yaitu membangun kepercayaan publik (public trust), baik kepercayaan publik maupun kepercayaan kepada internal polri. b. Tahap II (2010 – 2014) networking & partnership Pada tahap kedua berorientasi kepada kemitraan, yaitu bermitra dengan aparat criminal justice system, dengan aparat TNI, pelaku ekonomi, dan dengan masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. c. Tahap III (2015- 2025) strive for excelence Strategi ini merupakan tahap kesempurnaan dengan berbasis kompetensi yang tinggi serta penguasaan tekhnologi modern Polri dalam memberikan pelayanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat secara optimal. Untuk mengintensifkan sosialisasi dan publikasi kinerja Polri, sebagai front office maka diperlukan komitmen dan kerja keras. Sesuai dengan berlakunya undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Kewajiban Polri yaitu menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu.5 Program Quick Wins merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris, apabila diartikan dalam bahasa indonesia maksudnya adalah "pencapaian segera", pencapaian ini yaitu membangun dan mendapatkan simpati serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal ini sangat vital karena stakeholder dari Polri adalah masyarakat itu sendiri dan program tersebut bukanlah program baru yang terlepas dari Grand Strategy Polri 2005-2025, tetapi merupakan akselerasi (percepatan) implementasi dari Grand Strategy tahap I (Trust Building), tahap II (Networking & Partnership) & tahap III (Strive for Excelence).6
4
www.polri.go.id di download pada tanggal 22 april pukul 12.40 UU No.14 tahun 2008 di download di www.polri.go.id pada tanggal 25 juni 2012 6 Wawancara narasumber kepada Kabid Regident Korlantas Polri pukul 11.00 tanggal 29 Oktober 2012 5
5
Sasaran dalam pelaksanaan program Quick Wins adalah masyarakat sesuai dengan
tujuan
pembangunan
nasional
yaitu
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat sedangkan pelaksana yang melaksanakan program Quick Wins adalah aparat kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program Quick Wins tersebut merupakan langkah Polri dalam mewujudkan perubahan demi pencapaian keberhasilan dan kesuksesan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pencapaian keberhasilan tersebut tertuang dalam 1 (satu) program Quick Wins yaitu
dalam
bidang
pelayanan
lalulintas
bentuknya
adalah
pelayanan
perpanjangan SIM keliling bertujuan memberikan pelayanan berlandaskan kejelasan, kepastian waktu serta kenyamanan. Program percepatan (Quick Wins) merupakan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat, diharapkan melalui program ini dapat mendukung kepentingan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam pelayanan yang cepat, mudah
dan terjangkau. Divisi Humas Mabes Polri dituntut untuk
meningkatkan kinerjanya sekaligus ditantang untuk membuka akses kepada publik atas informasi yang berkaitan dengan
keterbukaan informasi. Untuk
tercapainya harapan masyarakat, Polri mempercepat proses reformasi birokrasi, salah satunya melalui program Quick wins yang memiliki program unggulan dalam rangka memenuhi target Grand Strategy Polri 2005-2025. Program Quick Wins pada fungsi lalulintas mengenai pelayanan perpanjangan SIM keliling merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Polri karena kebutuhan masyarakat yang dituntut serba instant dan mobile serta adanya anggapan tentang pengurusan perpanjangan surat ijin mengemudi yang berbelit-belit.
6
Pelayanan SIM keliling merupakan pelayanan perpanjangan surat-surat berkendara yang diimplementasikan sejak Februari 2007. Pelayanan SIM keliling menjadi salah satu inovasi yang dilakukan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa SIM terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi sehingga tidak perlu melakukan perpanjangan SIM di satpas. Pelayanan SIM keliling dilayani setiap harinya berada di 5 (lima) lokasi wilayah Jakarta. Menurut hasil pengkajian peneliti melalui media online (website, facebook, dan twitter), pelayanan ini hanya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C tidak lebih dari satu (1) tahun. Masyarakat dapat mendatangi layanan bus keliling yang disediakan di beberapa wilayah Jakarta dengan jam operasional dari pukul 08.00 – 13.00 WIB, berikut adalah jadwal pelayanan bus keliling di beberapa lokasi wilayah Jakarta:7 1. 2. 3. 4. 5.
Jakarta Pusat : Thamrin City Jakarta Barat : Mal Citraland Grogol Jakarta Selatan : Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Utara : Pospol Jembatan Tiga Pluit Jakarta Timur : Dealer Honda Dewi Sartika Cawang
Pelayanan kepada publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalulintas Kepolisian diantara adalah perpanjangan SIM golongan A dan golongan C pada SIM keliling. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.8 Berdasarkan uraian peneliti di atas, untuk pembuatan SIM baru dan masa berlaku SIM yang lebih dari satu (1) tahun tidak bisa dilakukan perpanjangan di 7
Humas.go.polri.id di unduh pada tanggal 1 agustus 2012 pukul 20.00 Mekanisme penerbitan SIM didapatkan pada wawancara kepada Kabid Regident Korlantas Polri pada tanggal 3September 2012 8
7
layanan SIM keliling. SIM keliling hanya melayani perpanjangan golongan A dan SiM golongan C. Masyarakat harus datang ke satpas SIM di Jl. Daan Mogot KM 11 Cengkareng, Jakarta Barat. Sosialisasi merupakan penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan sadar akan fungsi sosialnya sehingga dapat aktif di dalam masyarakat.9 Memberlakukan suatu program tentunya harus dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan kepada publik/masyarakat mengenai suatu kebijakan/peraturan. Pentingnya sosialiasi yang dilakukan Divisi Humas Mabes Polri agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang program pelayanan SIM keliling. Kemudahan dan pelayanan yang cepat ternyata bukan sebagai alasan bagi peningkatan image/citra kinerja polisi sebagai pelayan masyarakat (public services). Hal ini terbukti masih adanya pungli-pungli (pungutan liar) atau calo-calo yang berkeliaran dalam pembuatan surat-surat kendaraan.10 Secara singkat dikatakan tujuan dari sosialisasi suatu program adalah mengharapkan pengertian dan dukungan, gagasan dan tindakan, agar tujuan dari sosialisasi tersebut dapat tercapai. Berkaitan dengan konsep tujuan sosialisasi merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi/instansi, sosialisasi merupakan:11 "Sosialisasi sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyebarluaskan informasi tertentu tentang suatu program 9
Effendy , Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), Bandung PT Remaja Rosdakarya 2001hal 27 http://news.detik.com/read/2011/07/18/135909/1683460/10/masyarakat-soroti-praktek-punglipembuatan-sim di download tanggal 23 mei 2012 pukul 14.55 11 Mulyana, Dasar-dasar Komunikasi, Remaja Rosdakarya, 1999 hal 68 10
8
kerja/kegiatan organisasi kepada publik dengan maksud untuk diketahui dan didukung oleh publik." Berdasarkan penjelasan di atas sosialisasi merupakan kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang diarahkan untuk penyampaian informasi tentang program sehingga masyarakat mengetahui dan mendukung program tersebut. Berkaitan dengan penelitian maka sosialisasi yang dilakukan Divisi Humas Mabes Polri merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan mengenai pelayanan SIM keliling di media online. Menurut Edward L Bernay, tiga fungsi utama humas yaitu memberikan penerangan kepada publik, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan
suatu
badan/organisasi
sesuai
dengan
sikap
dan
perbuatan
masyarakat/publik atau sebaliknya. 12 Mengingat masih adanya pungutan-pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh
sebagian
oknum/calo,
maka
Divisi
Humas
Mabes
Polri
perlu
mensosialisasikan program quick wins (program percepatan keberhasilan) dalam pelayanan SIM yang berada di Unit Regident (Registrasi & Identifikasi). Unit ini memiliki fungsi yang berbeda dengan Divisi Humas Mabes Polri. Unit Regident (Registrasi & Identifikasi) fungsi lalulintas salah satu tugasnya melayani pelayanan surat-surat berkendara sedangkan Divisi Humas Mabes Polri memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan SIM keliling ataupun segala kegiatan internal Polri sehingga peneliti menganalisis bahwa tiga fungsi utama humas terpenuhi di Kepolisian Republik Indonesia.13
12 13
Rosady Ruslan, Manajemen PR & Media Komunikasi, Jakarta , Rajagrafindo 2005 hal 18 Wawancara Narasumber pada tanggal 3 dan 6 September 2012 pukul 13.00
9
Menurut kajian peneliti untuk meminimalisasikan keluhan atau kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai pelayanan SIM, seiring dengan berkembangnya kemudahan tekhnologi
internet peneliti tertarik
melakukan penelitian yang berkaitan dengan Divisi Humas Mabes Polri dalam mensosialisasikan program quick wins, salah satunya pelayanan perpanjangan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tempat & jadwal SIM menggunakan bus keliling yang berada di 5 lokasi wilayah Jakarta. Oleh sebab itu, peneliti memilih judul "Aktivitas Humas Mabes Polri Dalam Mensosialisasikan Program Quick Wins (Pelayanan SIM keliling) di Media Online". Peneliti mengkaji penelitian dengan pelayanan yang jelas dan transparan diharapkan akan melahirkan kepastian hukum yang baik bagi masyarakat maupun Polri serta merupakan upaya untuk mencegah timbulnya resiko hukum atas kewajiban Polri dalam pelayanan publik. Menurut Elhaitammy dalam buku Manajemen PR & Media Komunikasi, pelayanan publik yang prima berkaitan dengan jasa layanan yang dilaksanakan oleh instansi yaitu untuk memberikan rasa kepuasaan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Pelayanan prima dalam fungsi lalulintas harus diberikan kepada masyarakat secara optimal agar mereka merasa puas, seperti meniadakan atau menghapus pungli, meningkatkan pelayanan road safety partnership action dan kecepatan respon terhadap masyarakat.14
14
Dikutip dari artikel http://ntmc-korlantaspolri.blogspot.com/2012/08/terus-optimalkanpelayanan-prima.html pada tanggal 3 agustus 2012 pukul 08.00
10
Berdasarkan uraian peneliti di atas, peneliti ingin mengetahui tugas dan peran Divisi Humas Mabes Polri yaitu dalam: 1. Melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan reformasi Polri. 2. Keaktifan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya melalui media online (Website Divisi Humas Mabes Polri, Facebook & Twitter). 3. Menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas/kinerja Polri agar meningkatkan/memperbaiki hubungan Polri kepada masyarakat. Menurut Kabid Regident (Kepala Bidang Registrasi & Identifikasi) Korlantas Polri, mengenai jadwal lokasi pelayanan perpanjangan SIM keliling yang sifatnya mobile atau berpindah tempat, maka dari itu diperlukan sosialisasi di media online. Waktu dan lokasi jadwal tersebut dibuat oleh Polda Metro Jaya dan di updates setiap harinya melalui website, facebook & twitter Divisi Humas Mabes Polri, media lain yang digunakan dalam menginformasikan jadwal & lokasi pelayanan SIM keliling Polri bekerjasama dengan Radio Elshinta FM. 15
1. 2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peran penting Divisi Humas Mabes Polri menjadi sesuatu yang penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini, karena Polri berasal dari masyarakat dan bertugas untuk
15
Wawancara kepada Kabid Regident Korlantass Polri pada tanggal 3 September pukul 13.00
11
melayani, melindungi negara dan mengayomi masyarakat. Peneliti menganalisis pokok masalah yang akan diteliti mengenai "Bagaimana Aktivitas Divisi Humas Mabes Polri
dalam mensosialisasikan program Quick Wins (Pelayanan SIM
Keliling) di Media Online?"
1. 3 Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan ingin mengetahui tentang kegiatan Divisi Humas Mabes Polri dalam mensosialisasikan program quick wins dalam melayani masyarakat mengenai perpanjangan SIM keliling terkait dengan penelitian yaitu tentang informasi penjadwalan tersebut melalui media online dimana memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui, menggambarkan & mendeskripsikan bagaimana Divisi Humas Mabes Polri dalam mensosialisasikan Program Quick Wins (Pelayanan SIM Keliling) di Media Online. 2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelayanan SIM keliling.
1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1
Kegunaan Akademis
a. Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi secara umum mengenai bidang kajian Hubungan Masyarakat pada Divisi Humas Mabes Polri.
12
b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai komunikasi khususnya dalam mensosialisasikan kegiatan Divisi Humas Mabes Polri kepada masyarakat.
1.4.2
Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan referensi oleh instansi yang bersangkutan yaitu Divisi Humas Mabes Polri dalam melakukan perannya sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan:
a. Pengetahuan yang lebih
mendalam tentang kegiatan yang dilakukan
Divisi Humas Mabes Polri sehingga dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. b. Penelitian ini berguna bagi mahasiswa dan diharapkan mampu memberikan wacana di perguruan tinggi Universitas Mercubuana Jakarta agar mengetahui kegiatan humas pada Divisi Humas Mabes Polri.
