BAB I PENDAHULUAN. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undangundang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan. 4 Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan daya dukung alam, diantaranya kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (external). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang dibuat oleh alam itu sendiri. Kerusakan jenis ini sangat sukar dicegah karena merupakan proses alami yang sukar diduga, seperti letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan, gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya lapisan tanah, kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau, banjir besar, gelombang laut yang tinggi dan badai. Kerusakan luar adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik yang mengeluarkan limbah atau membuka sumber daya alam yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Beberapa contoh penyebab kerusakan daya dukung alam yang disebabkan oleh faktor 4

Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 1

Universitas Sumatera Utara

luar, seperti pencemaran udara yang berasal dari limbah pabrik dan kendaraan bermotor, pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah padat dan zat kimia dan pertambangan untuk mendapatkan sumber mineral dari perut bumi. Karena kerusakan faktor luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, maka manusia juga harus bertanggung jawab dalam menghindari kerusakan ini. 5 Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Lothar Guilding, dalam tulisannya yang berjudul Public Participation in Environmental Decision Making mengemukakan beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut: 6 1. Memberi informasi kepada pemerintah; 2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; 3. Membantu perlindungan hukum; 4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Selain kewajiban tersebut, ada pula hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasl 28H ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

5 6

Ibid., hlm. 5 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 215


“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.” 7

Sebagai konsekuensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut adalah adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup maka pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. 8 Hal tersebut kemudian dipertegas pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dirumuskan dalam Pasal 65 UUPPLH, yaitu: 9

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), hlm. 58 9 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009 8


(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.

Dari aturan-aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Hak yang dimiliki masyarakat ini haruslah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian perusahaannya. 10 Namun disamping hak, UUPPLH juga mengatur tentang kewajiban terhadap pemeliharaan lingkungan hidup bagi setiap orang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 67 bahwa: 11

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.”

Selanjutnya bagi perusahaan ataupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha, kewajiban terhadap pemeliharaan lingkungan hidup diatur dalam dalam Pasal 68 yang berbunyi: 12

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban: a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

10

Sahara Beby, 2010, Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tesis Master Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan hlm. 3 11 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009 12 Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009


c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu adalah meningkatkan keuntungan. Namun bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsipprinsip moral dan nilai-nilai etika cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi. Manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan nilai-nilai moral, hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu survive dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi maka swasta semakin luas berinteraksi dan bertanggung jawab serta memiliki tanggung jawab sosial dengan masyarakat dan pihak lain. Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan dan kerusakan lingkungan dapat terjadi. Karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melaikan investasi perusahaan. 13 Yang menarik, sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) misalnya, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinational company yang berasal lebih dari 30 negara itu, dalam publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai “Continuing commitment by business to behave ethically and 13

Erni R. Erawan, Business Ethics, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 108-109


contribute to economic development while improving the quality of life of workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. 14 CSR sendiri pengaturannya dirumuskan di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 15

Jika dipandang baik dari segi moral maupun hakikat kegiatan bisnis itu sendiri, tidak benar kalau para manajer hanya punya tanggung jawab dan kewajiban moral kepada para pemegang saham. Sebagai manusia dan sebagai manajer sekaligus mereka mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral sekian banyak orang dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan dan operasi bisnis perusahaan yang dipimpinnya. Mereka mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan

14

Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibiity, (Gresik: Fasco Publishing, 2007), hlm. 7 15 Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007


karyawan, konsumen, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, dan seterusnya. Singkatnya, tanggung jawab dan kewajiban moral mereka tidak hanya tertuju kepada shareholders tetapi juga stakeholders pada umumnya. 16 Namun dalam kerangka pemikiran Theodore Levitt ada kecenderungan untuk memisahkan tanggung jawab sosial dari tanggung jawab ekonomis. Perusahaan dalam pandangan ini memang mempunyai tanggung jawab tetapi hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomis. Isi dari tanggung jawab ekonomis perusahaan adalah memperbesar usahanya serta berusaha mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebaliknya, tanggung jawab sosial hanyalah urusan negara karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial masyarakat. Persoalan yang timbul dengan pemisahan ini adalah bahwa tanggung jawab ekonomis ini bisa mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang dari segi sosial sangat merugikan masyarakat. 17 Motivasi mencari laba bisa menghambat keinginan untuk membangun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sejauh ini kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mewajibkan perusahaan swasta untuk menjalankan tanggung jawab sosial ini tidak begitu jelas dan tegas, ditambahkan pula banyak program yang sudah dilaksanakan tersebut tidak berkelanjutan. 18 Menurut fakta ini, maka perlu satu tindakan dalam usaha penyelamatan lingkungan hidup. Usaha ini harus dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus memberikan sumbangan dalam penyelamatan lingkungan demi kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, maka sebagai warga masyarakat dunia harus lebih peka terhadap lingkungan. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa ada dampak yang tersirat di hati masyarakat bahwa perusakan lingkungan hidup itu hampir sama dengan industrialisasi,

16

Erni R. Erawan, Op.cit., hlm. 28 Neni Sri Imayati, Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 217-218 18 Erni R. Erawan, Op.cit., hlm. 109 17


sehingga tanggung jawab sangat diperlukan untuk mengatasinya. Sudah menjadi tugas setiap individu untuk mengingatkan masyarakat bahwa setiap tindakan yang mencemari lingkungan dengan zat kimia berbahaya perlu memperlakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Pengelolaan dari berbagai pabrik dan industri perlu diteruskan, bahkan harus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi proses pengeluaran dari pabrik harus senantiasa menekan dampak lingkungan sekecil mungkin. Pemikiran global terhadap lingkungan hidup harus menjadi motto setiap pihak produsen dalam menjalankan usaha. Pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab institusi tertentu atau tanggung jawab individu, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat. 19

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, diantaranya: 1. Bagaimana pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan atas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

19

Djanius Djamin, Op.cit., hlm. 7-8


Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain: 1. Untuk menjelaskan pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab perusahaan atas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 3. Untuk menganalisis penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut lagi bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perusahaan secara khusus di Indonesia.

2. Manfaat Praktis a. Memberikan inspirasi bagi pemerintah maupun badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan.


b. Memberikan informasi bagi para pelaku usaha maupun praktisi bisnis terkait agar dapat memahami tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan serta dapat turut mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundangundangan. c. Menyediakan bahan kajian dan referensi bagi para akademisi maupun masyarakat umum agar bertambah ilmu dan wawasannya terkait dengan peranan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penulisan Pembahasan skripsi ini yang berjudul : “Aspek Hukum Penerapan Pasal 74 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, pada dasarnya mengangkat substansi permasalahan yang sudah pernah dibahas, yakni mengenai implementasi CSR. Namun penulisan skripsi ini mengkhususkan pembahasan kepada pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta peranan perusahaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 UUPT dan diatur pula di dalam UUPPLH. Judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul skripsi yang telah ada, yakni “Pertanggungjawaban Pidana pada Perseroan Terbatas terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan” oleh Fadlielah Hasunah. Kedua judul memiliki substansi

yang

berbeda,

karena

skripsi

yang

telah

ada

membahas

tentang

pertanggungjawaban tindak pidana khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan


yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, sedangkan skripsi ini mengkhususkan pembahasan kepada aspek hukum dari tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Apabila ternyata terdapat permasalahan dan judul yang sama di kemudian hari, maka skripsi ini akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

F. Tinjauan Kepustakaan 1. Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri yakni: “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan

hidup

yang

meliputi

perencanaan,

pemanfaatan,

pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” 20 UUPPLH juga meletakkan atau menciptakan kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH menciptakan kewajibankewajiban sebagai berikut: 21

20

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009 21 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 69


a) Kewajiban memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67); b) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu (Pasal 68 butir b); c) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Pasal 68 butir c); d) Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Pasal 68 butir c). Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajibankewajiban tersebut.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam khasanah pustaka, ada banyak terma yang sejatinya mirip, misalnya corporate responsibility, corporate citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB), atau corporate social performance. Sekalipun tidak ada pengertian yang sama, tetapi secara konseptual terma-terma tersebut menunjuk pada arti pentingnya perusahaan sebagai entitas hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk ikut serta memajukan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh perusahaan. 22

22

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, (Salatiga, Griya Media, 2011), hlm. 107-108


Beberapa konsep tentang corporate social responsibility dapat dijelaskan dengan merunut pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang corporate social responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dn keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas menjadi inti dari CSR, dijelaskan bahwa anggota komunitas yang lebih luas termasuk di dalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta komunitas yang menjadi lingkungan sosial dari perusahaan itu sendiri. Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dinyatakan bahwa corporate social responsibility adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bekelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dengan demikian kemandirian sebuah komunitas menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah usaha. Dari kedua pendapat tersebut dapat dimaksudkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada


sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif . 23 Perusahaan akan merasa kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena ini akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Keberlanjutan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). 24 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Business for Social Responsibility, adapun

manfaat

yang

dapat

diperoleh

dari

suatu

perusahaan

yang

mengimplementasikan CSR antara lain: 25 a. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (increased sales and market share) b. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (strengthened brand positioning) c. Meningkatkan citra perusahaan (enhanched corporate image and clout) d. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (increased ability to attract, motivate, and retains employees) e. Menurunkan biaya operasi (decreasing operating cosi) f. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (increased appeal to investors and financial analysts).

23

Bambang Rudito, Melia Famola, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, (Bandung:Rekayasa Sains), 2007, hlm. 209 24 Erni R. Erawan, Op.ci.t, hlm.110 25 Bismar Nasution, Makalah Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 8


G. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan didasarkan pada bahan hukum sekunder, yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan bisnis, khususnya pengaturan terhadap aspek hukum implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga diambil dari bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan-landasan yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum ekonomi dan bisnis, khususnya yang terkait dengan aspek hukum implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian bersifat deskriptis analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan suatu fakta hukum yang telah ada kemudian diberikan data sedetail mungkin terhadap fakta hukum tersebut sebagai objek penelitian sehingga dapat digali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal-hal mengenai penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


3. Data Penelitian Penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan memperoleh konsep-konsep, teori-teori, serta informasi-informasi data pemikiran konseptual dari peneliti sebelumnya, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari: 1) Norma atau kaidah dasar; 2) Peraturan Dasar; 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas dan lingkungan hidup beserta peraturan perundang-undangan lainnya. b. Bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum pendukung yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu digunakan juga situs internet yang menjadi bahan bagi penelitian skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.


4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis, buku-buku, majalahmajalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan diterima dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang aspek hukum implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang-undangan diterima dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang aan menjawab seluruh pokok pemasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian Untuk lebih mempertegas perincian dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka dibuat sistematika penulisan gambaran isi skripsi ini, diantaranya:


BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan dimana pada bab ii dipaparkan hal-hal yang umum sebagai langkah awal dari penulisan skripsi. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Pada bab ini dipaparkan pembahasan mengenai pengertian, sejarah, tujuan, dan implementasi dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Pada bab ini dipaparkan mengenai penerapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan di bidang lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan, baik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Selain itu dibahas pula mengenai pemberlakuan sanksi


bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

BAB IV

PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pada bab ini dipaparkan gambaran umum tentang salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya membawa dampak pada lingkungan hidup serta penerapan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang dimaksud di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan, yakni jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selain itu terdapat juga saran yang berisi pendapat baik yang diberikan atas kesimpulan.


BAB I PENDAHULUAN. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun,

Recommend Documents