BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang Kehidupan yang baik merupakan kehendak manusia yang paling hakiki. Tiada satu
pun manusia dan bangsa di dunia ini yang tidak membutuhkan kehidupan yang sedang dijalaninya untuk menjadi lebih baik – lebih sejahtera dan lebih bahagia – serta tidak mengharapkan akan merasakan kehidupan di masa depan dengan lebih baik lagi. Namun sebaliknya, dinamika kehidupan manusia sendiri serta kemampuan alam untuk mendukung kebutuhan manusia agar mencapai kehidupan lebih baik itu ternyata sangat terbatas (Randy, Ryan, 2006:3). Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini, mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahankemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan
kapasitas,
dan
pendayagunaan
(http://id.shvoong.com/social-
Universitas Sumatera Utara
sciences/sociology/1867470-pto-pnpm-mandiri-perdesaan, diakses pada hari Kamis, tanggal 26 September 2010, jam 16:03). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Kemiskinan di Indonesia diiringi masalah kesenjangan baik antar golongan penduduk maupun pembangunan antar wilayah, yang diantaranya ditunjukkan oleh buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan serta rendahnya pendapatan dan daya beli, sebagaimana tercermin dari rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan berada dibawah kemiskinan yang dijadikan sebagai ukuran resmi kondisi kemiskinan di Indonesia ( Sumodiningrat, 2009 : 5). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta juta jiwa (14,15 %). Dibandingkan penduduk miskin bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta jiwa (15,42 %), berarti ada penuruna sebesar 2,43 juta jiwa. Selama periode Maret 2008 – Maret 2009 penduduk miskin didaerah perdesaan berkurang 1,57 juta jiwa, sementara didaerah perkotaan berkurang 0,86 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 adalah 37,17 juta jiwa (16,58%) dari total penduduk. Jumlah tersebut menurun 2,13 juta jiwa jika dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sebanyak 39,30 juta jiwa (17,75%) dari total penduduk. ( BPS, 2009 ). Penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara masih cukup banyak. Hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini sebanyak 1.768.400 jiwa, atau sebesar 13,9 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Namun demikian, kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2006, karena jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menurun sekitar
211.300 jiwa. Pada tahun 2006, penduduk miskin Sumatera Utara sebanyak
1.979.702 jiwa, atau 15,66 persen dari jumlah penduduk saat itu.
Universitas Sumatera Utara
Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara ini sejalan dengan perbaikan indikator makro ekonomi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama Sumatera Utara 2007, dari tahun ke tahun sebesar 8,44 persen, lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,97 persen di periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2007 juga lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2006, yang tumbuh sebesar 2,89 persen. Dari sisi tenaga kerja, meskipun tingkat pengangguran masih sangat besar, namun menunjukkan penurunan dari periode sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka Sumatera Utara bulan Februari 2007 sebesar 10,63 persen, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2006, yakni 11,51 %. Adanya program upaya penanggulangan kemiskinan ini harus ditingkatkan agar target penurunan penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 11,40 % sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dapat tercapai ( BPS Sumut, 2007 ). Di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja adalah Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) mulai tahun 2007. Sebagai langkah awal, pelaksanaan PNPM tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat yang dinilai cukup besar dan efektif, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menjadi dasar bagi pengembangan PNPM di perdesaaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang menjadi dasar bagi pengembangan PNPM di perkotaan. (http//www.pnpmmandiri.or.id) PNPM adalah suatu instrument pemerintah yang digulirkan untuk mencapai salah satu poin dari MDGs (Millenium Development Goals) yaitu pengentasan kemiskinan. Program ini akan menyatukan berbagai program yang dimiliki oleh berbagai departemen dibawah satu koordinasi tim penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri ini
Universitas Sumatera Utara
mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinanyang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Pedoman Umum PNPM, 2007). Secara umum, PNPM adalah suatu program yang memberdayakan masyarakat secara optimal dalam mengatasi problem-problem kemiskinan yang terjadi. Masyarakat diharapkan aktif dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan kata lain, dengan program ini, masyarakat hendaknya mandiri dan dapat menentukan sendiri apa yang harus dilakukan agar mereka terbebas dari kemiskinan. Konsep PNPM Mandiri terus disempurnakan dengan tujuan peningkatan dan pengembangan penanggulangan kemiskinan dapat menyentuh
langsung
kebutuhan
masyarakat, sehingga mampu mengatasi dampak krisis keuangan global karena melibatkan masyarakat sebagai pelaku aktif di bidang pembangunan. Mulai tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal ( Pedoman Umum PNPM, 2007 ). PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja (infrastruktur,
ekonomi produktif,
dan pelatihan
ketrampilan). Jumlah penerima PNPM Mandiri pada akhir Oktober 2008 di 3999 kecamatan
Universitas Sumatera Utara
mencakup 47.854 desa. Jumlah anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sudah disalurkan sampai mid-November 2008 sebesar Rp.10 triliun (72,94%) dari Rp.13,7 triliun. Jumlah peserta aktif PNPM Mandiri sejak awal mencapai 41,3 juta jiwa dengan 14,1 juta jiwa terlibat langsung pada tahun 2008 (http//www.setneg.go.id). Disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tonggak pelaksana otonomi daerah dengan paradigma baru. Pemberlakuan UU ini tidaklah dimaksudkan sebagai upaya resentralisasi atau mengembalikan iklim politik dengan kekuasaan yang memusat. Namun didalamnya justru terkandung semangat penguatan makna desentralisasi dengan membuka peluang luas bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara lebih baik, lebih mandiri dan terkoordinasi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, tak dapat dipungkiri desentralisasi selama ini masih menimbulkan bias persepsi yang menjadi tantangan tersendiri. Pergesaran ketersediaan dana dan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah membuat pelaksanaaan program lebih efisien dan tepat sasaran karena lebih dekat ke masyarakat sebagai sasaran akhirnya, dengan syarat adanya kemauan dan kemampuan pemerintah. Dengan demikian, perlu adanya dukungan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam menjaga proses pembangunan yang mempunyai fokus pemberdayaan masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana menyediakan mekanisme yang sesuai bagi daerah untuk berlomba memberdayakan masyarakat nya dalam
menanggulangi kemiskinan dan
melakukan pembangunan partisipatif, serta mengenyampingkan ego sektoral yang berdampak bagi masyarakat luas. Sejalan dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai pelaksanaannya sejak tahun 1998, semakin dewasa belajar dari pengalaman untuk melakukan transisi pengelolaan program pemberdayaan secara bertahap kepada pemerintah daerah. PNPM-MP merupakan lanjutan dari PPK, yang dimulai
Universitas Sumatera Utara
pada tahun anggaran 1998/1999, yang diawali pilot proyek di beberapa wilayah. Dengan demikian, hingga saat ini program telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Masa transisi pengalihan PPK ke PNPM diawali pada tahun 2007 dengan nama PNPM-PPK, selanjutnya dimulai tahun 2008 secara penuh diterapkan PNPM-MP yang tergabung didalamnya beberapa program pemberdayaan masyarakat dengan pola yang sama dicanangkan pelaksanaannya hingga tahun 2009. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu proyek pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program ini telah diluncurkan oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 April 2007 di Provinsi Sulawesi Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP) pada hakikatnya adalah gerakan nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ditingkat kesejahteraan masyarakat.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Bukan hanya dari cakupan lokasinya, namun juga jumlah pemanfaatnya. Sejak 1998, PNPM-MP telah dilaksanakan di lebih dari 58% desa di seluruh Indonesia. Hingga 2009, program ini menjangkau 50.201 desa termiskin di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1 Cakupan wilayah PNPM-MP di Indonesia Cakupan Wilayah Tingkat
PPK/
PNPM Mandiri
PNPM Mandiri
Wilayah
PNPM-
Perdesaan
Perdesaan
PPK(1998-2007)
(2008)
(2009)
Provinsi
32
30
30
Kabupaten
348
335
342
Kecamatan
2.668
2.230
3.908
Desa
42.319
34.032
50.201
Sumber data: (http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=22)
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program PNPM-MP yang dilaksanakan pemerintah khususnya di Kecamatan Simanindo yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Samosir, yang terdiri dari 16 desa yang terdapat program PNPM-MP. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”.
1.2.
Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan suatu langkah yang sangat penting karena langkah ini
menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakekatnya merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian (Soehartono, 2008 : 23).
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dikemukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana respon masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon masyarakat terhadap
PNPM-MP yang telah dilakukan pemerintah di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
1.4.
Manfaat Penelitian Dengan tercapainya tujuan penelitian, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat
memberikan manfaat antara lain : a. Secara subyektif, sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangakan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian literature untuk menjadikan suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah kognitif. b. Secara praktis, memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati pelaksanaan PNPM, serta memberikan masukan khususnya bagi masyarakat daerah di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PNPM. c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang pelaksanaan PNPM-MP.
Universitas Sumatera Utara
1.5.
Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan teori, uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, tipe penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian dimana penulis mengadakan penelitian.
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang dilakuka n.
Universitas Sumatera Utara
