BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir merupakan refleksi minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin besar. Seiring dengan minat dan penerimaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut, hasrat masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah juga semakin beragam, dari hanya kegiatan simpan pinjam sebagaimana fungsi bank pada umumnya sampai dengan jasa-jasa yang yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka baik skala nasional maupun internasional seperti perdagangan internasional. Oleh karena itu bank syariah juga harus berperan lebih luas dalam kegiatan bisnis masyarakat dalam transaksi perdagangan internasional atau transaksi perdagangan luar negeri. Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda.1 Dalam perdagangan internasional, bank berperan dalam memperlancar proses pembayaran transaksi tersebut sehingga pihak penjual dan pihak pembeli tidak perlu bertatap muka untuk menyerahkan uang pembayaran. Seiring dengan
1
Etty Susilowati Suhardo SH. MS, 2001, Cara Pembayaran dengan Letter of credit dalam Perdagangan Luar Negeri, FH UNDIP, Semarang, hlm. 2.
2
perkembangannya, peran bank dalam perdagangan internasional semakin komplek, bank berfungsi sebagai penjamin pembayaran atas nama importir (pembeli), sehingga pihak penjual yakin untuk melaksanakan transaksinya tanpa ada rasa khawatir tidak akan dibayar. Instrumen bank yang mempunyai fungsi menjamin pembayaran atas nama importir kepada penjual yaitu Letter of credit. Letter of credit disingkat L/C sebagai primadona dalam pembayaran pada transaksi perdagangan internasional (kegiatan ekspor-impor) karena memberikan kepastian dan keamanan. Penjual mendapat kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumendokumen yang diterima telah sesuai dengan persyaratan L/C, dan kepada pembeli atau importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C. Secara umum L/C digunakan untuk membiayai sales contract jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik atau dengan kata lain, kehadiran L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Menurut ketentuan Uniform Customs and Practicefor Documentary Credits Publication Number 500 (UCPDC 500), L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumendokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C disini adalah bahwa L/C merupakan “janji membayar”. Sedangkan menurut Bank Indonesia, sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No : 5/11
3
/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor L/C diberikan pengertian sebagai berikut: “Letter of credit untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C”. Dari pengetian PBI tersebut L/C merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. Sehingga walaupun pada dasarnya yang berkontrak adalah antara penjual dan pembeli, namun yang memberikan janji bayar adalah bank penerbit L/C. Mekanisme umum transaksi menggunakan instrumen Letter of credit adalah sbb:
4
Penjelasan mekanisme: 1. Setelah terjadi kesepakatan antara Buyer (Applicant) dan Seller (Beneficiary) dalam suatu sales contract, maka untuk pembayaran kepada Seller, Buyer mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank (IssuingBank). 2. Issuing bank selanjutnya menerbitkan L/C melalui bank penerus (advising bank) di tempat Seller. 3. Advising bank menyampaikan asli L/C kepada Seller (beneficiary) setelah dilakukan verifikasi atau autentikasi terhadap L/C itu. 4. Setelah menerima L/C dari advising bank, beneficiary melakukan pengiriman barang sesuai dengan syarat penyerahan barang (terms of delivery) yang disepakati di dalam sales contract, serta menyiapkan dokumen yang diminta oleh L/C yang kemudian dokumen tersebut akan diserahkan ke issuing bank untuk memperoleh pembayaran jika dokumen telah memenuhi syarat. Letter of credit bukan merupakan produk baru dalam perbankan konvensional, namun di perbankan syariah produk L/C baru mucul pada tahun 2002, atau 10 tahun setelah lahirnya Bank Muamalat, bank pertama di Indonesia yang melandaskan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah. Dalam ranah pembahasan L/C berbasis syariah dikenal dua jenis L/C, yaitu L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nomor: 34/DSN- MUI/IX/2002, L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Adapun L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar
5
kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah Mekanisme penerbitan L/C impor syariah pada bank syariah pada umumnya sama seperti mekanisme pada bank konvensional. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme bank syariah dan bank konvensional, yakni terletak pada akad yang mendasarinya dan kesepakatan jumlah upah atau ujrah atau fee pada awal kesepakatan antara importir dengan bank yang merupakan imbalan atau jasa yang dilakukan pihak bank. Akad penerbitan L/C melalui bank syariah harus ditentukan dari awal oleh bank syariah sebagai opening bank dan importir sebagai applicant. Penentuan jenis akad tersebut akan mempengaruhi bentuk dan tanggung jawab masing-masing pihak. Disamping itu pula ada penerapan bunga pada bank konvensional tidak dapat diterapkan pada penerbitan L/C impor pada bank syariah. Importir yang memiliki dana cukup dibank sebesar harga pembelian barang impor (resiko rendah) maka importir dan bank dapat melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, dan besarnya ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Hal ini menunjukkan kejelasan upah atau keuntungan yang diperoleh bank melalui akad wakalah. Apabila importir tidak memiliki dana cukup pada bank (resiko tinggi) untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka model akad yang dapat digunakan adalah bank dapat memberikan pembiayaan kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad wakalah bil ujrah dan akad pembiayaan sesuai syariah).
6
Dari uraian di atas, penerbitan L/C dengan kondisi importir yang bervariasi yaitu baik yang mempunyai resiko tinggi maupun rendah selalu menggunakan akad wakalah, begitu juga penerbitan L/C di Bank Syariah Mandiri. Ketentuan internal di BSM mengatur bahwa penerbitan L/C untuk kepentingan importir maupun transaksi perdagangan dalam negeri menggunakan akad wakalah bil ujrah. Akad Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dari pengertian lain, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama (muwakil) kepada orang lain sebagai pihak kedua (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. 2 Dari definisi tersebut kita ketahui bahwa Akad Wakalah dapat dipersamakan dengan perjanjian pemberian kuasa yang diatur dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1792 KUHPeradata disebutkan Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan
2
Rhesa Yogaswara “Konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh muamalah” diakses dari http:// viewislam.wordpress.com/2009/04/16/ pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 10.00 WIB.
7
kuasa. Dari pengertian tersebut, penerapan dalam transaksi penerbitan L/C oleh bank penerbit atas dasar akad wakalah sebagai wakil bertindak untuk dan atas nama importir sebagai muwakil untuk melakukan pembayaran kepada penerima L/C (penjual). Kita melihat bahwa pemberian kuasa tersebut adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak tetapi oleh pihak yang diwakilinya atau dengan lain perkataan dari suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain. Sedangkan transaksi L/C sebagaimana definisinya menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor adalah adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dengan telah diterbitkannya L/C maka bank penerbit telah mengikatkan diri untuk menyetujui melakukan pembayaran setiap wesel yang ditarik atas L/C dalam hal memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam L/C. Dalam hal ini bank penerbit telah melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri, dengan berkeyakinan bahwa wesel telah memenuhi seluruh persyaratan L/C. Dari uraian di atas, bank penerbit dalam pembayaran transaksi L/C adalah sebagai penjamin (guarantor) kepada penjual, bahwa Bank Penerbit akan membayar tagihan wesel penjual apabila sesuai syarat L/C, dengan kata lain penjual berhak untuk menuntut Bank penerbit apabila wesel tagihan yang
8
disampaikan telah lengkap namun tidak dibayar. Jadi bank bukan hanya mewakili Pembeli, tetapi bank menjamin penjual atas nama pembeli. Mekanisme penjaminan oleh bank pada dasarnya sudah diaplikasikan dalam berbagai transaksi perbankan, selain L/C sebagaimana diuraikan di atas, produk perbankan yang merupakan penjaminan adalah Bank Garansi, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Dalam perbankan syariah, penerbitan bank garansi tersebut menggunakan akad kafalah sebagaimana fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Melihat dari sifat transaksi dan kewajiban hukum dari pihak yang terlibat, akad kafalah dapat di aplikasikan dalam transaksi L/C, oleh karena itu maka DSN mengeluarkan fatwa Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 Tentang Letter of credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul „anhu ashil). L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah(LKS) berdasarkan akad Kafalah, dan atas jasa tersebut Lembaga Keuangan Syariah(LKS) memperoleh fee (ujrah). Walaupun fatwa DSN tersebut telah ada sejak tahun 2007, namun sampai dengan saat ini BSM belum pernah menerapkan akad kafalah bil ujrah dalam
9
transaksi L/C nya, BSM tetap menggunakan akad wakalah bil ujrah untuk setiap penerbitan L/C.
10
B. Rumusan Masalah Dari uraian permasalahan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa Akad Kafalah belum diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam penerbitan Letter of credit Impor Syariah dan bagaimana pelaksanaan Akad Wakalah dalam penerbitan Letter of credit Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri? 2. Bagaimanakah kelemahan akad wakalah dalam penerbitan letter of credit impor syariah dan apa konsekuensi hukumnya? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan
penulusuran
penulis
di
Perpustakaan
Fakultas
Hukum
Universitas Gadjah Mada, terdapat beberapa penulisan hukum mengenai Letter of credit Syariah, namun penulisan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Akad Kafalah dalam Penerbitan Letter of credit Impor Syariah di Bank Syariah Mandiri yang lebih dilihat dari konsekuensi hukum yang terjadi sampai dengan saat ini belum pernah penulis temukan. Penelitian ini mempunyai korelasi dengan penulisan hukum yang berjudul Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Jasa Letter of credit Impor Syariah Pada Bank Syariah Mandiri yang telah disusun oleh Ami Muslim Hakam. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, mengenai tinjauan yang digunakan, dimana penulis saat ini meneliti konsekuensi dari penerapan akad kafalah dan pelaksanaan akad wakalah dalam Letter of credit impor Syariah yang telah di putuskan oleh Dewan Syariah Nasional.
11
Dengan demikian penelitian ini adalah asli, apabila ternyata penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang lain, maka penelitian ini akan bersifat melengkap penelitian sebelumnya. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui akad kafalah dan akad wakalah dalam transaksi Letter of credit Impor Syariah, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan dan syarat serta ketentuan dan konsekuensi hukum pelaksanaan akad tersebut. 2. Untuk mengetahui alasan Bank Syariah Mandiri hanya menggunakan akad wakalah dalam transaksi letter of creditnya dan belum menggunakan akad kafalah sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2007. 3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari pelaksanaan transaksi letter of credit yang menggunakan akad wakalah atau yang menggunakan akad kafalah dengan kajian dengan hukum perjanjian dan hukum syariah serta ketentuan Internasional terkait Letter Of Credit. E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat praktis a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi perbankan syariah dalam melaksanakan transaksi ekspor impor menggunakan Letter of credit khususnya di PT Bank Syariah Mandiri.
12
b. Memberikan tambahan sumbangan pemikiran mengenai konsekuensi hukum penggunaan akad-akad syariah dalam transaksi Letter of credit di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. 2. Manfaat Teoritis Memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan hukum Perbankan di Indonesia pada khususnya.
