1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. Kemiskinan menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (TKPKRI, 2008) didefinisikan sebagai suatu kondisi, dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hakhak dasar manusia tersebut, meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah multidimensi. Suyono (2006) mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.
Dibidang
kesehatan,
masyarakat
miskin
menghadapi
masalah
keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan. Dibidang pendidikan, masyarakat miskin memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan, baik
formal
maupun
nonformal.
Masyarakat
miskin
juga
menghadapi
permasalahan, dimana kesempatan kerja dan berusaha sangat terbatas. Saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dikatakan masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin di Indonesia, dimana pada Maret 2008 jumlahnya mencapai 34,96 juta jiwa (15,42 persen)1. Saat ini kemiskinan menjadi isu sentral yang hendak ditanggulangi oleh berbagai negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini terbukti dari disepakatinya Millennium Development Goals (MDGs), yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan di dunia dengan pencanangan waktu sampai tahun 2020 (Kusmuljono, 2009). Pemerintah
Indonesia
terus
mengupayakan
keberhasilan
program
pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini, mulai dari bantuan dan
1
Http://www.indonesiaontime.com/ekonomi-dan-bisnis/makro/39-makro/3005tahun-2008-penduduk-miskin-turun-221-juta-.html (diakses 19 Oktober 2009)
2
perlindungan sosial, upaya pemberdayaan masyarakat, sampai pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Saat ini, yang menjadi fokus pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah upaya pemberdayaan. Upaya yang dimaksud tidak saja diarahkan untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dalam rangka membangun semangat dan kemandirian masyarakat miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai pelaku atau aktor utama pembangunan (Sumodiningrat, 2009). Realisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, TKPKRI menemukan masalah-masalah terkait pelaksanaan program, seperti masih lemahnya
koordinasi,
terutama
dalam
hal:
pendataan,
pendanaan
dan
kelembagaan, lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah, lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani), dan belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, dan LSM, serta masyarakat madani dalam bermitra dan bekerja sama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja (TKPKRI, 2008). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) merupakan salah satu program pemerintah yang diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015 (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2009). PNPM-MP umumnya telah dimulai sejak tahun 2008. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan manajemen keuangan, kegiatan lingkungan, kegiatan sosial, sampai kegiatan paket. Kegiatan manajemen keuangan yaitu meliputi kegiatan dalam mengelola pinjaman bergulir yang merupakan salah satu pilihan untuk penanggulangan kemiskinan. Kegiatan lingkungan terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana lingkungan dengan melibatkan peran dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan
3
infrastruktur. Kegiatan paket meliputi kegiatan-kegiatan yang mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah, serta kelompok peduli (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2009). Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP sejak tahun 2008. Saat ini, kegiatan yang menjadi fokus dan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di kelurahan tersebut, yaitu kegiatan lingkungan. Kegiatan PNPM Mandiri di bidang lingkungan antara lain adalah program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembuatan paving block, dan pembuatan drainase. Keberhasilan berbagai kegiatan PNPM-MP sebagian besar akan ditentukan oleh individuindividu dari pelaksana, pemanfaat, maupun pelaku-pelaku PNPM lainnya. Oleh karena itu, dengan memberdayakan individu-individu tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang positif, mandiri, dan merdeka berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Perubahan perilaku individu inilah yang menjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif, sehingga pada akhirnya masyarakat mampu membangun dan menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara umum pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Situ Gede dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penghargaan kepada masyarakat Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sebagai juara kedua terbaik dalam pelaksanaan program PNPM se-kota Bogor pada tahun 2009. Keberhasilan tersebut, salah satunya adalah karena adanya peran serta aktif dari masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat sebagai subyek pembangunan. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tidak terlepas dari peran serta aktif dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BKM merupakan badan atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat. KSM adalah sekelompok warga masyarakat pemanfaat dana PNPM Mandiri yang terdiri dari warga kelurahan
4
yang memiliki ikatan kebersamaan dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Fasilitator kelurahan (Faskel) dan relawan pun memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan PNPM. Faskel memiliki peran yang strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, sekaligus dalam monitoring serta evaluasi program. Sementara itu, peran relawan lebih terlihat dalam kegiatan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program karena terlibat langsung dalam komunitas. Keberhasilan kerja sama atau kemitraan antar pelaku tersebut karena dukungan atau adanya peran modal sosial. Modal sosial didefinisikan sebagai “suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan umum (world view), kepercayaan (trust), pertukaran timbal balik (reciprocity), pertukaran ekonomi dan informasi (informational and economic exchange), kelompok-kelompok formal dan informal (formal and informal groups), serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan (Colleta & Cullen, 2000 dalam Nasdian 2006). Sementara itu, Djohan (2007) menyebutkan modal sosial adalah suatu keadaan yang membuat masyarakat atau sekelompok orang bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial dapat bersifat vertikal dan horizontal. Modal sosial vertikal umumnya terjadi pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Modal sosial horizontal terjadi pada hubungan dalam masyarakat yang kedudukannya relatif setara. Keberhasilan Kelurahan Situ Gede dalam melaksanakan berbagai kegiatan PNPM Mandiri, salah satunya adalah karena adanya peran modal sosial yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bekerjanya modal sosial dalam pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
5
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah karakteristik dan tahapan perkembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor? 2. Bagaimana modal sosial yang terbangun antar anggota KSM serta antara KSM dan pelaksana program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lainnya? 3. Bagaimanakah peranan modal sosial dalam pemberdayaan KSM dalam melaksanakan program RTLH? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji karakteristik dan tahapan perkembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 2. Mengkaji modal sosial yang terbangun antar anggota KSM serta antara KSM dan pelaksana program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lainnya. 3. Mengkaji peranan modal sosial dalam pemberdayaan KSM dalam melaksanakan program RTLH. 1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang tertarik serta terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat dengan kajian modal sosial, khususnya: 1. Bagi Peneliti dan Civitas Akademik Penelitian ini merupakan proses belajar untuk lebih kritis dalam melakukan penelitian mengenai modal sosial, khususnya dengan melihat komponenkomponen pendukung serta peranannya dalam program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan literatur penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian sejenisnya serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.
6
2. Bagi Masyarakat Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana modal sosial yang dimiliki masyarakat memiliki peranan yang penting dalam berbagai aktivitas golongan miskin, khususnya bagi masyarakat perkotaan. 3. Bagi Instansi Terkait Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun pedoman dan kebijakan mengenai implementasi programprogram pemberdayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
