BAB I PENDAHULUAN. suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada

1

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Penelitian Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan

suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.1 Di masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok barat dan blok timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terutama ditujukan pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Dimasa sekarang isu keamanan tradisional pun masih dan cukup mengemuka dan sangat penting untuk di perhatikan karena, Dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi, dan tindakan ilegal lintas negara, memiliki jangkauan wilayah nasional, regional, serta global, dan isu tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional, dan global. Isu politik, ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, selanjutnya isu tersebut akan

1

selalu menjadi perhatian

“Pertahanan Wikipedia Indonesia” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanan. Diakses 15 Agustus 2006.

1

2

masyarakat internasional karena akan menyangkut pada kepentingan nasional masing-masing negara. 2 Berakhirnya perang dingin belum menjamin bagi terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non tradisional, dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan global. Sedangkan ancaman tradisional seperti senjata pemusnah masal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten. Ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional karena merupakan bentuk ancaman terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar. Isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial. Kecenderungan keamanan dunia diwarnai oleh isu keamanan nontradisional yang semakin marak,seperti terorisme, narkoba,disamping isu keamanan tradisional, yang diantaranya isu tentang Nuklir dan senjata pemusnah masal, yang belum dapat diabaikan sama sekali. Kompleksitas keamanan global semakin bertambah dengan adanya upaya mengembangkan dan mempertahankan

2

Konteks Strategis, Bab III Buku Putih Departemen Pertahanan RI., “Konteks strategis global, regional, peran negara-negara besar, isu perbatasan antar negara dan nasional”. dalam http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iii.htm. Diakses 20 Juli 2006.

2

3

hegemoni melalui penguatan aliansi, pengembangan kemampuan militer, keunggulan teknologi, maupun dengan mempertahankan keunggulan ekonomi. Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat, dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara seakan-akan menjadi kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Hakekat kedaulatan negara mendapat tantangan karena kewenangan negara berkurang jangkauannya dalam aspek tertentu. Seperti menghadapi arus informasi, negara tidak dapat sepenuhnya mengatur arus informasi, walaupun informasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku warga negaranya. Pada lingkup regional, perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecenderungan yang muncul di kawasan adalah terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional, antara lain adanya konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non-tradisional yang terjadi pada ruang lingkup global, juga menjadi isu utama kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa, akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.

3

4

Kawasan Asia Timur merupakan suatu kawasan yang menjadi pusat penting dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Kawasan ini juga merupakan ajang pertemuan peradaban barat dan timur yang akan berpengaruh bagi stabilitas keamanan dan tatanan politik regional dan global. Strategi dan ukuran militer Asia Timur yaitu dengan memandang hubungan antara tiga atau lebih kekuatan militer utama dari kawasan ini. Yaitu kekuatan Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Korea Utara.. Kekuatan ini dilihat dari suatu hubungan jaringan yang kompleks antara kekuatan utama dengan kekuatan negara-negara lain di Asia Timur dan implikasinya terhadap regional balance of power (kekuatan yang seimbang) di kawasan ini. Dimana basis keamanan Asia Timur berputar mengelilingi aktor-aktor utama, dan setiap perkembangannya terutama mengenai stabilitas keamanan sangat tergantung pada jaringan itu.3 Pada periode 1990-an yang ditandai dengan hancurnya Uni soviet berarti hancur pula struktur perimbangan kekuatan bipolar. Ketidakmampuan Rusia memainkan peranan penting di Asia Timur sehingga dapat diartikan Asia Timur telah jatuh ke tangan Amerika Serikat. Akan tetapi berakhirnya perang dingin, ditandai oleh berkurangnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian dan kekhawatiran akan peningkatan proyeksi kekuatan regional yang berpotensi menjadikan kawasan Asia Timur menjadi wilayah rivalitas pengaruh dan kepentingan dari negaranegara besar Asia Timur lainnya seperti RRC, Jepang dan Korea Selatan.4

3 Alwi Shihab, “Diplomasi RI Memasuki Abad Ke-21 Perkembangan Dunia dan Kebijaksanaan Luar Negeri” ( Jakarta : 2000) dalam http://www.deplu.go.id. 4 Bintarto Bandoro, “Isu Keamanan di Asia Pasifik” : Rekomendasi untuk ASEAN dan Indonesia, dalam Analisis CSIS, Tahun XXII No. 4, Jakarta, 1993. hlm. 297.

4

5

Perimbangan kekuatan militer di kawasan Asia Timur memang dilihat sebagai isu yang sangat sensitif oleh pihak manapun yang berkepentingan di wilayah ini. Runtuhnya Uni Soviet diikuti dengan perubahan drastis atas struktur kekuatan dunia, yang semula bipolar berubah menjadi multipolar serta memunculkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Meskipun dunia didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat, namun Rusia, Uni Eropa, Cina, dan Jepang merupakan negara besar yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat internasional. Dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang dimilikinya, negara-negara tersebut di atas tidak dapat diabaikan dan mempunyai kemampuan yang signifikan dalam menentukan keamanan kawasan dan perdamaian dunia.5 Penarikan kekuatan militer Amerika Serikat dari Filipina dan Jepang menyebabkan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur mengalami perubahan, hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara super power dalam scope regional untuk meningkatkan peran mereka di kawasan ini. Penarikan tersebut menciptakan power vacuum di kawasan Asia Timur yang menyebabkan aktor-aktor negara seperti Cina, Jepang dan India berlombalomba untuk mengisi kekosongan tersebut.6 Upaya yang dilakukan ketiga negara ini, terutama Cina dan Jepang adalah peningkatan proyeksi kekuatan militer yang dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : anggaran belanja militer yang terus

5

Konteks Strategis Bab III, Buku Putih Dephan RI., “Konteks strategis global, regional, peran negara-negara besar, isu perbatasan antar negara dan nasional”. dalam http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iii.htm. 6 Rizal Sukma, “Security and Arrangement in the Southeast Asia Pasific : A Challenge for Asean in Post Cold War Era”, dalam The Indonesian Quarterly, Vol XX No.3, CSIS. Jakarta 1992. hlm 274

5

6

meningkat, impor senjata konvensional yang meningkat, dan modernisasi angkatan bersenjata.7 Asia merupakan pembeli persenjataan dalam jumlah yang sangat besar. Dari total kontrak pembelian senjata AS pada tahun 1998, yaitu senilai 4,6 milyar dollar.8 Bahkan negara-negara di Asia diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 70 milyar dollar AS untuk membeli peralatan pertahanan dari 2003 sampai 2006.9 Ruang lingkup Asia Timur meliputi negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur Laut yang terdiri dari negara Jepang, Cina, Taiwan, Korea Selatan dan Korea Utara serta Mongolia. Ditambah dengan sebelas negara yang berada di Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Philiphina, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Di Asia Tenggara, upaya modernisasi peralatan militer telah marak dilakukan sejumlah negara-negara di Asia Tenggara selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Lima negara yang kaya akan sumber daya meningkatkan kemampuan angkatan perangnya, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Sedangkan negara lainnya seperti Filipina dan Brunei yang kekuatan persenjataanya tidak begitu mencolok, namun mereka memiliki negara-negara besar dan kuat yang melindunginya, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Upaya tersebut untuk melindungi wilayah teritorialnya agar tidak diintervensi oleh negara lain. Apalagi sejumlah peralatan militer negara-negara tersebut sampai 7

Oman Heryaman, “Studi Analisis Perbandingan Dinamika Persenjataan, dan Peran Perkaitan Faktor-faktor Domestik dengan Perubahan Strategis Lingkungan Internasional dari Era Ke Pasca Perang Dingin (1975-1990) dan (1991-2000)”, (Jakarta: Tesis Magister HI Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya), Hlm 220-221. 8 http://www.aviationnow.com%2Favnow%2Fnews%2Fchannel_awst_story.jsp%3Fview%3D story%26id%3Dnews%2F1999sb06.xml. Diakses 6 September 2006. 9 Mahatir Mohammad, “Asia Tingkatkan Anggaran Militer”, Pikiran Rakyat 1 Oktober 2003. dalam http://pikiran-rakyat.com/cetak/1002/05/0801.htm

6

7

pertengahan tahun 1990-an lalu, kebanyakan masih terdiri dari teknologi yang sudah ketinggalan jaman.10 Tahun 2003 merupakan masa kebangkitan militer Asia Tenggara untuk mengejar ketertinggalannya. Walaupun dengan dana yang kurang memadai, negara-negara di Asia Tenggara memaksakan diri untuk membeli peralatan baru, walau jumlahnya belum mencukupi. Namun konsekuensinya jika mereka tidak ikut andil dalam memperbaharui persenjataan mereka, jelas mereka akan semakin tertinggal dari negara-negara di Asia Timur apalagi di Asia Pasifik. Jepang ditafsirkan akan menjadi sosok negara militer yang cukup kuat. Selain itu juga karena Jepang memiliki kelompok “Chauvinist” yang lebih dikenal sebagai kaum “Ultra-Nasionalis” serta pemikiran jiwa “Bushido” dan sementara kehilangan payung pertahanan Amerika Serikat. Faktor-faktor yang disebutkan diatas dimaksudkan untuk menimbulkan alasan yang kuat untuk membenahi kemampuan “Self Defence Forces” (SDF) Dalam merumuskan kebijakan pertahanannya, Jepang mendasari pada perkembangan lingkungan strategis serta persepsi ancaman pembangunan kemampuan pertahanan berpedoman pada “National Defense Program Outline” (NDPO) yang penjabarannya dituangkan melalui program pembangunan lima tahunan yang disebut Mid-Term Defense Program (MTDP). NDPO pertama yang disusun tahun 1976 digunakan pada tahun 1995 dan NDPO versi pertama ini sangat memprioritaskan pada persiapan ancaman dalam skala besar terutama yang datang dari Uni Soviet. Dengan berbagai perubahan mendasar situasi keamanan dunia yang dinilai cenderung ke arah ketidakpastian, Jepang berupaya menyikapi 10

Chappy Hakim, “Masa Modernisasi Peralatan Militer”, Pikiran Rakyat, 5 Oktober 2003. dalam http://pikiran-rakyat.com/cetak/1002/05/0102.htm.

7

8

dengan lebih aktif memainkan peran dalam setiap upaya perdamaian dan keamanan. Dalam kaitan dengan ambisi untuk lebih berperan tersebut, Jepang memandang perlu untuk mendefinisikan kembali peran yang harus dilakukan oleh SDF. Dengan mengadopsi NDPO versi 1976, pada tahun 1996 disusun “NDPO in and after FY 1996”. Sesuai yang digariskan NDPO, kemampuan pertahanan yang dimiliki SDF harus ditinjau kembali melalui restrukturisasi baik dalam skala maupun fungsi dengan suatu presmis bahwa keamanan Jepang serta kebijakan dasar pertahanan tetap dipertahankan. Garis besar strategi pembangunan kekuatan SDF yang dilaksanakan meliputi: perampingan organisasi, peningkatan fungsifungsi yang diperlukan dan peningkatan kualitatif agar didapat kemampuan reaksi cepat dalam merespons setiap bentuk ancaman serta peningkatan fleksibilitas. Perubahan situasi internasional termasuk diantaranya percobaan rudal oleh Korea Utara dan kegiatan riset angkatan laut Cina di sekitar teritorial Jepang telah mendorong peerintah untuk kembali merevisi NDPO. Kementrian Pertahanan Jepang (Japan Defense Agency) mengumumkan rencana revisi terhadap NDPO tersebut pada tanggal 3 september 2001, latar belakang perlunya merevisi kembali NDPO antara lain adalah percobaan peluru kendali yang melewati teritorial Jepang pada tahun 1998 oleh Korea Utara, selain itu pula beberapa kapal matamata negara tersebut telah melakukan penyusupan ke daerah perairan Jepang. Untuk memperkuat kekuatan militernya Jepang sudah terlibat dalam operasi maritim sejauh lebih dari 1000 mil laut, yang ke arah selatan hampir mencapai Filipina. Dalam syarat regional, Jepang telah memiliki sebuah kekuatan laut yang besar dan sangat modern, termasuk 100 pesawat tempur maritim, 64 pesawat tempur utama untuk permukaan (6 pemusnah dan 58 pesawat frigate),

8

9

dan 14 kapal selam. Ia berada dalam proses pembangunan berbagai kelas pemusnah Yukikaze yang diperlengkapi dengan sistem Aegis; ia sedang memodernisasi armada kapal selamnya; ia sedang merencanakan untuk mendapatkan pesawat terbang tanker untuk memperluas jajaran pencakupan udaranya. Jepang, masih di nilai patut mendapat kekhawatiran oleh negara-negara lain terutama oleh negara-negara Asia Timur dikaitkan dengan sejarah Perang Dunia II, kini orang bisa melihat arah baru mengenai peningkatan kemampuan militernya. Meski kekuatan yang disebut Angkatan Bela Diri ini semula dikembangkan dalam koordinasi dengan kekuatan AS, dalam perkembangannya kemudian dengan pernyataan untuk melindungi jalur pelayaran untuk pasokan dalam negeri Jepang telah berhasil mengembangkan kekuatan militer yang lebih dari cukup, bahkan dalam dekade lalu saja sudah berkapasitas lebih dari sekedar untuk defensif, misalnya dengan kapal perusak berpeluru kendali jenis Aegis. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul : “PENGARUH PENINGKATAN KEKUATAN MILITER JEPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN REGIONAL DI KAWASAN ASIA TIMUR”.

9

10

B.

Identifikasi Masalah Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis kemukakan identifikasi

masalah sebagai berikut : 1. Apakah yang melatar belakangi Jepang melakukan peningkatan kekuatan angkatan bela dirinya? 2. Sejauh

mana

Jepang

melakukan

program

restrukturisasi

dalam

pengeluaran belanja militer dan akuisis persenjataan ? 3. Bagaimana implikasi peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang terhadap keamanan regional di kawasan Asia Timur serta bagaimana

respon

negara-negara

Asia

Timur

terhadap

program

restrukturisasi peningkatan kekuatan militer angkatan bela diri Jepang? 1.

Pembatasan Masalah Melihat luasnya permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis

mencoba untuk membatasi masalah pada proses restrukturisasi militer angkatan bersenjata bela diri Jepang dan implikasinya terhadap stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Timur tahun 2001 – 2005. 2.

Perumusan Masalah Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan penganalisassi yang

berdasarkan pada identifikasi masalah, maka penulis akan mencoba mengamati dan merumuskan permsalahan dalam bentuk research problem sebagai berikut : “ Sejauh mana Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Angkatan Bela Diri Jepang Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keamanan Regional di Kawasan Asia Timur?“

10

11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui latar belakang restrukturisasi kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang 2. Untuk mengetahui sejauhmana implikasi peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang terhadap stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Timur 3. Untuk mengetahui sejauhmana korelasi aksi dan reaksi yang diakibatkan oleh program restrukturisasi kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang di kawasan Asia Timur 2. Kegunaan Penelitian 1. Memberikan gambaran bagi penulis sejauhmana program restrukturisasi kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang dan implikasinya terhadap stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Timur 2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan kepustakaan atau sumber referensi ilmiah bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat mempelajari tentang program restrukturisasi peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang dan implikasinya terhadap stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Timur 3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

11

12

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis 1. Kerangka Teoritis Sebagai panduan dalam melakukan penelitian, penulis mengacu pada beberapa teori dan konsep dari para ahli Hubungan Internasional khususnya bidang kajian hubungan internasional kawasan dan politik internasional. Adapun definisi Hubungan Internasional yang dikemukakan oleh K.J. Holsti adalah sebagai berikut: Istilah Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah, ataupun warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara.11

Akan tetapi ruang lingkup hubungan internasional tidak hanya terjadi antara satu negara dengan negara lainnya dalam bidang diplomasi atau hubungan negara yang formal akan tetapi terjadi hubungan sosial antar masyarakatnya. Hubungan internasional adalah sebagai fenomena sosial. Hubungan adalah menyangkut semua bentuk hubungan atau interaksi dalam kehidupan sosial umat manusia yang melintasi batas-batas negara. Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai: “Suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara”.12 Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non11 K.J. Holsti, Politik Internasional Suatu Pengantar Analisis (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1986), Hlm. 26. 12 Graham Evans dan Jeffney Newham, The Dictionary of World Politcs : A Reference Guide to Concepts, Ideas, and Institutions (Hasvester:Wheatsheft. 1990) Hlm. 194.

12

13

negara. Batas-batas yang memisahkan negara semakin tidak relevan, bagi beberapa aktor non negara bahkan batas-batas geografis tidak dihiraukan. 13 Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan non-negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah-istilah seperti Hubungan Internasional, politik dunia (world politics) dan politik internasional memiliki arti yang sama (sinonim). Suwardi

Wiriatmadja

memberikan definisi

mengenai

hubungan

internasional, sebagai berikut : Hubungan Internasional adalah lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa-bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan, tekana-tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir dari manusia.14 Berakhirnya era perang dingin di abad ke-20 ditandai dengan hilangnya batasan-batasan antara Blok Barat dengan Blok Timur secara perlahan-lahan. Dominasi blok barat atas sejumlah wilayah blok timur yang telah kehilangan kemampuan, kekuatan dan kekuasaan menjadikan arus sosial budaya, politik dan ekonomi Blok Barat mengalir dengan lajunya merasuki sendir kehidupan di negara Timur yang bertujuan untuk menyebarluaskan “Western Style”. Sedikit demi sedikit, tersebarlah arus informasi baik berupa teknologi, ilmu pengetahuan, masalah sosial, budaya, kesehatan atau ekonomi tidak terkecuali juga politik yang banyak memberikan warna baru bagi negara-negara dunia ke-3 yang sebagian besarnya adalah negara-negara yang sedang berkembang. Timbullah suatu fenomena baru di kalangan dunia internasional, 13

Anak Agung Banyu Perwita. Pengantar Hubungan Internasional. 2005. Hal 4. Suwardi Wiriatmadja, Pengantar Hubungan Internasional (Surabaya:Tinta Mas,1970), Hlm. 39. 14

13

14

baik itu negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju. Terlebih lagi saat ini, dimana arus globalisasi begitu deras dan kencang, sehingga batas-batas negara dalam bidang perdagangan, ekonomi, sosial dan budaya bahkan politik menjadi semakin tipis atau bahkan hilang sama sekali. Suatu negara akan berinteraksi dengan negara lain dalam mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan internasional. Sedangkan bentuk interaksi dari hbungan yang dilaksanakan telah ditetapkan oleh masing-masing negara di dalam kebijaksanaan politik luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dan dipertegas oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut: “Politik luar negeri pada hakikatnya alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang”.15 Dari paparan diatas, jelaslah bahwa didunia ini tak ada satupun yang berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Suatu negara akan berinteraksi dengan negara lain dalam mempertahankan eksistensinya di dalam pergaulan internasional. Sedangkan bentuk interaksi dari hubungan yang telah dilaksanakan telah ditetapkan oleh masing-masing negara didalam kebijaksanaan politik luar negerinya. Hal ini merupakan penjelmaan dari kepentingan nasional yang hendak dicapai. Suatu negara memiliki gaya karakteristik tertentu, namun tidak berarti menjamin akan selalu bertindak dalam bentuk yang diramalkan. Faktor situasional yang terpaut dengan permasalahan spesifik barangkali akan selalu serupa, tetapi tidak berarti akan sepenuhnya sama. Meskipun demikian, dalam arena diplomatik, bilamana variabel di lingkungan internasional tidak berada dalam pengendalian ilmu pengetahuan, maka tidak ada pedoman bagi aksi dan reaksi yang harus diperhatikan. 15

Mochtar Kusumaatmadja, Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan Dewasa Ini, 1983. Hlm

152.

14

15

Fenomena Balancing of power merasuki politik internasional dan menjadi bentuk utama dalam power struggle. Hal ini merupakan pengaruh langsung atau diakibatkan oleh sistem kenegaraan yang menganggap setiap negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan serta bebas untuk bergabung atau menolak menyatu dalam aliansi atau blok yang dipacu atas dalil untuk memaksimalkan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta kepentingan nasionalnya. Balance of power bukan merupakan cerminan dari konsep kepentingan umum yang abstrak seperti perdamaian, karena perdamaian dapat atau juga tidak dapat memenuhi kepentingan nasional sebuah negara secara tunggal, tetapi tergantung pada faktor waktu, tempat dan situasi. Balance of power tidak memiliki pranata yang memadu pelaksanaannya, sehingga seluruh negara yang terpaut dalam perimbangan biasanya ditandai dengan perubahan atau pergantian anggota didalam aliansi atau blok, ikatan aliansi yang relatf tidak lama, serta memiliki tujuan yang terbatas. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, bahwa : Balance of power merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana negara mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional dalam konteks perubahan aliansi dan blok. Sistem perimbangan ini menggejala pada saat negara revisionist mengancam kelangsungan hidup negara status quo. Konsep bahwa Balance of Power dalam Hubungan Internasional dapat diungkapkan dalam bentuk terminologi kesetaraan power, artinya masing-masing negara yang memiliki kekuatan serta yang berada dalam situasi equilibrium, atau salah satu negara dalam konteks ini memiliki power (sementara) yang lebih besar daripada negara lainnya. Karena setiap negara memiliki kedaulatan dan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya, maka balance of power biasanya berlangsung dalam suatu kondisi yang senantiasa berubah-ubah. Sebuah negara, barangkali secara sadar menetapkan kebijaksanaan luar negeri balance of power.16

16

Jack. C. Plano dan Roy Olton, kamus Hubungan Internasional (Terjemahan Wawan Juanda), (Bandung :Putra A. bardin, 1999), hlm. 271.

15

16

Bagi para penempuh studi Hubungan Internasional tradisional, tujuan aktor negara dan power merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tujuan setiap aktor (negara) adalah power. Dalam studi disiplin Hubungan Internasional, power adalah salah satu konsep yang paling sering digunakan sekaligus pula menjadi andalan satu konsep yang paling kontroversial dan sulit untuk didefinisikan. Selain itu juga, power merupakan salah satu faktor utama dalam Hubungan Internasional. Menurutnya kelompok-kelompok masyarakat (negara) dalam suatu sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral. Namun demikian, power bukanlah sesuatu yang bersifat destruktif, liar dan statis. Power merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif. Power juga dapat diartikan sebagai fungsi dari jumlah penduduk, teritorial, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik dan kepiawaian diplomasi internasional. Oleh karena itu, national power suatu negara tidak saja mencakup kekuatan militer belaka melainkan pula tingkat teknologi yang diakuasainya, sumber daya alam, bentuk pemerintahan dan kepemimpinan politik dan ideologi. Power dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman atau perampasan hak-hak sedangkan pengaruh berarti kemampuan untuk hal-hal yang sama melalui janji-janji ataupun pemberian keuntungan (konsesi). Dengan kata lain, power merupakan kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan untuk mencapai output politik luar negeri melalui kontrol terhadap lingkungan eksternal yang berubah.

16

17

Power disini menyangkut kekuasaan juga kekuatan. Dimana kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah: “Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu”.17 Kepentingan nasional berkaitan dengan politik luar negeri karena mencerminkan perwujudan tujuan nasional seperti yang dijelaskan oleh K.J. Holsti sebagai berikut : “Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara lain untuk mempengaruhi orientasi, melaksanakan peranan dan untuk mencapai dan mempertahankan tujuan tersebut”.18 Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Tujuan nasional, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan dalam

setiap

anggaran

dasar

pembangunan.

Sehingga

dengan

adanya

kebijaksanaan yang menetapkan tujuan nasional dari pelaksanaan politik luar negeri, maka konsistensi suatu negara dalam hal ini Jepang akan tetap berada pada perwujudan kepentingan Jepang.

17

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, ( 1996), hlm. 35. K.J. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis (terjemahan Wawan Juanda) 1988, Hal 52-53. 18

17

18

Istilah kawasan menurut Horman D. Palmer adalah sebagai berikut : Region may also describe in term of level analysis as an increasingly important level between thew nation-state and international institutions they are also geographic home for a variety of political, economic, social and cultural system, or subordinate system is particulary useful for political analysis. Kawasan boleh juga menguraikan dalam hal analisa tingkatan sebagai suatu tingkatan yang terus meningkat penting antar negara dan lembaga internasional mereka adalah juga rumah mengenai ilmu bumi untuk berbagai politik, ekonomi, sosial dan sistem budaya, atau sistem bawahan subordinat adalah particular yang bermanfaat untuk analisa politik. 19

Kepentingan nasional secara umum adalah masalah keamanan yang dihadapi oleh suatu negara, dalam hubungan dengan kebijakan-kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Atau proses pemerintahan yang meliputi kebijakan dan program yang diputuskan atau dikeluarkan. Setiap negara akan menetapkan kepentingannya dalam skala prioritas, dan kepentingan vitalnya akan menduduki skala tertinggi. Kepentingan vital adalah kepentingan yang biasanya negara tersebut akan siap terjun dalam peperangan langsung memepertahankan kemerdekaan, sistem, kesatuan wilayah, dan menjaga wibawa negara dari penghinaan yang memalukan. Daftar kepentingan vital tersebut akan panjang sesuai dengan kekuatan dan kedudukan negara secara internasional. Setelah itu, baru kemudian kepentingan sekunder. Dari berbagi literatur, para sarjana Hubungan Internasional berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah “contested concepts”. Walter Lippmann, misalnya menyatakan bahwa: A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war . suatu bangsa aman kepada tingkat yang mana itu tidaklah dalam bahaya mempunyai dan nikmati untuk mengorbankan inti menilai jika mengharapkan untuk menghindari 19

Horman D. Palmer, The New Regionalism In Southeast Asia and Pasific. 1992. hlm. 57. John baylis dan Steve Smith, “The Globalization of World Politics:An Introduction to International Relations” (UK:Oxford University, 2001), hlm. 255. 20

18

19

peperangan, dan dapat jika ditantang, untuk memelihara kemenangan dalam suatu peperangan.20

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda. Ancaman juga memiliki dimensi

horizontal

yang menambahkan

kompleksitas persepsi atau ancaman. Dimensi sejarah berakibat bagaimana ancaman dipersepsikan. Ancaman yang berhubungan dengan pengalaman sejarah akan memperkuat kepekaan suatu negara. Kebijaksanaan keamanan dapat dianggap sebagai bagian dari politik luar negeri sebuah negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi politik nasional dan internasional yang dapat melindungi tujuan-tujuan mendasar sebuah negara. Kebijaksanaan keamanan ini memiliki tiga dimensi, yakni kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan militer dan kebijaksanaan diplomatik. Kebijaksanaan ekonomi memusatkan perhatian pada alokasi sumberdaya di dalam masyarakat dan menangani hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijaksanaan diplomatik

19

20

meperhatikan soal-soal pengelolaan hubungan politik antar negara. Kebijaksanaan militer terdiri dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang secara langsung berkenaan dengan angkatan bersenjata dan penggunaan kekuatan militer. Bagi negara-negara Asia Timur lainnya program peningkatan kekuatan militer angkatan bela diri Jepang dapat menimbulkan persepsi ancaman bagi stabilitas keamanan Asia Timur. Menurut James C.F. Wang dalam bukunya Contemporary Chinese Politics tentang pembangunan militer adalah: Ukuran pembangunan militer suatu negara pada umumnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: anggaran militer, termasuk pengembangan peralatan dan perlengkapan militer, penyekolahan kader-kader militer negara, pembelian senjata, perekrutan pemuda ke dalam wajib militer dan profesionalisme personil militer.21

Persepsi ancaman militer masih menguasai secara teroritis dan selama politik internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi perhatian utama. Ancaman-ancaman tersebut bukanlah merupakan hal yang jelas untuk dipahami dan diantisipasi, karena ancaman-ancaman di lingkungan internasional merupakan ancaman ganda dan pengetahuan mengenai hal itu dibatasi. Sangat banyak pilihan dalam mengantisipasi ancaman yang timbul, semua tergantung pada negara masing-masing dalam mengalokasikan ancamanancaman tersebut pada keamanan nasional. Pembangunan militer ini merupakan perkembangan strategi pertahanan nasional atas dasar “pertahanan aktif” yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, Jepang menyadari pentingnya pertahanan yang meliputi darat, laut dan udara untuk menjaga keamanan nasional. Dimana pembangunan ini ditujukan untuk

21

James C.F. Wang. Contemporary Chinese Politics.1989. hal 202

20

21

memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam negeri Jepang semata, dan bukan menjadi ancaman bagi negara-negara Asia Timur. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba memberikan asumsi yang akan sesuai dengan pokok bahasan yang akan penulis kaji, sebagai berikut: 1. Perkembangan politik di kawasan Asia Timur menyusul berakhirnya era perang dingin telah melahirkan tantangan, tekanan, dan sekaligus peluangpeluang baru bagi Jepang. Ini menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kekuatan militer Jepang di masa mendatang. 2. Perangkat militer dinilai menjadi salah satu kemungkinan yang akan digunakan Jepang sebagai instrumen politik luar negeri meskipun hanya pada lingkup operasi terbatas. Dengan kekuatan militernya sekarang, besar kemungkinan Jepang mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Timur.

2. Hipotesis Berdasarkan kerangkan pemikiran dan perumusan masalah diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Karena Jepang melakukan Program restrukturisasi peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang melalui peningkatan anggaran belanja militer yang menjadikan Jepang mampu menjadi kekuatan penyeimbang di kawasan Asia Timur, maka negara-negara di kawasan regional Asia Timur berupaya untuk melakukan perimbangan dan peningkatan persenjataan yang ditandai dengan peningkatan sumber daya

21

22

tentaranya, kenaikan anggaran belanja militer serta akuisisi persenjataan yang semakin modern 3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (konsep teoritik, Empirik, dan analisis) Tabel 1 Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik) Variabel Bebas: • Karena Program restrukturisasi peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang melalui peningkatan anggaran belanja militer yang menjadikan Jepang mampu menjadi kekuatan utama di kawasan Asia Timur Variabel Terikat: • maka negara-negara di kawasan regional Asia Timur berupaya untuk melakukan perimbangan dan peningkatan persenjataan yang ditandai dengan peningkatan sumber daya tentaranya, kenaikan anggaran belanja militer serta akuisisi persenjataan yang semakin modern

Indikator (Empirik)

Verifikasi (Analisis)

•

Pengeluaran belanja pertahanan yang terus meningkat

•

Data mengenai peningkatan anggaran belanja militer Jepang dari tahun 2001 – 2005

•

Akuisisi persenjataan yang semakin kuat dan semakin modern

•

Data peningkatan akuisisi persenjataan yang semakin kuat dan modern

•

Kenaikan anggaran belanja militer negara-negara Asia Timur

•

•

Sumber daya manusia atau tentaranya melalui peningkatan kualitas man power

•

Akuisisi persenjataan yang semakin modern

Data mengenai peningkatan anggaran belanja militer negara Asia Timur tahun 2001-2005 Data mengenai sumberdaya manusia atau tentaranya melalui peningkatan kualitas man power Data mengenai modernisasi akuisisi persenjataan yang dimiliki oleh negaranegara Asia Timur yang semakin modern

•

•

22

23

4. Skema Kerangka Teoritis Gambar 1 Alur Pemikiran Perimbangan kekuatan Di Kawasan Asia Timur ASIA TIMUR

JEPANG

RESTRUKTURISASI MILITER

GSDF

ASDF

MSDF

PERSEPSI ANCAMAN

CINA

KOREA UTARA

KOREA SELATAN

TAIWAN

PENINGKATAN KEKUATAN MILITER DAN AKUISISI PERSENJATAAN

PERIMBANGAN PERSENJATAAN DI KAWASAN ASIA TIMUR Judul Penelitian: Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Jepang dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keamanan Regional di Kawasan Asia Timur (2001-2005)

23

24

E. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 1. Metode Penelitian Dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Analitis, yaitu metode pemecahan masalah yang dilakukan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini berusaha mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode ini pula dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini adalah menggambarkan dan menganalisis mengenai program restrukturisasi militer Jepang dan implikasinya terhadap dinamika perimbangan persenjataan di kawasan Asia Timur. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan studi kepustakaan (library research), yaitu suatu usaha mencari data melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet tentang Jepang yang menurut penulis masih ada relevansinya dalam kegiatan penelitian yang penulis lakukan.

24

25

F. Lokasi Dan Lama Penelitian 1. Lokasi Penelitian a. Kedutaan Besar Jepang Jalan M.H. Thamrin kav. 24 Jakarta Pusat b. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jalan Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta Barat c. Departemen Luar Negeri RI Jalan Pejambon 6 Jakarta d. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbeuleuit No. 94 Bandung e. Perpustakaan Universitas Pasundan Jalan Lengkong Tengah No. 68 Bandung f. Perpustakaan Universitas Padjajaran Jalan Raya Sumedang, Jatinangor 2. Lamanya Penelitian Adapun lama penelitian yang dilakukan penulis adalah kurang lebih lima bulan, dari Agustus 2006 sampai Desember 2006.

25

26

26

27

G. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini merupakan bagian awal yang diharapkan dapat mengantarkan pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

PENINGKATAN KEKUATAN MILITER ANGKATAN BERSENJATA BELA DIRI JEPANG Pada bagian ini penulis lebih memfokuskan serta menjelaskan secara lebih lengkap tentang variabel ke-1 penelitian yang dikaji. Adapun yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai situasi yang melatarbelakangi program restrukturisasi peningkatan kekuatan militer angkatan bersenjata bela diri Jepang, kebijakan keamanan Jepang, faktor pendorong restrukturisasi militer jepang dan tujuan utama peningkatan kekuatan militer jepang.

BAB III

STABILITAS KEAMANAN REGIONAL DI KAWASAN ASIA TIMUR Pada bagian ini penulis lebih memfokuskan serta menjelaskan secara lebih lengkap tentang variabel ke-2 penelitian yang dikaji. Adapun yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai perkembangan militer di Asia Timur, stabilitas keamanan di Asia Timur.

BABIV

PENINGKATAN KEKUATAN MILITER JEPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN REGIONAL DI KAWASAN ASIA TIMUR Pada bagian ini penulis memberikan pandangan dan penilaian tentang apa yang telah diteliti sebelumnya serta analisa tentang perkaitan antara program peningkatan kekuatan militer angkatan bela diri Jepang dengan stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Timur.

BAB V

KESIMPULAN Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang diangkat didalamnya. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak

27

28

BAB II PROGRAM PENINGKATAN KEKUATAN MILITER ANGKATAN BERSENJATA BELA DIRI JEPANG A. LATAR BELAKANG PROGRAM PENINGKATAN KEKUATAN MILITER JEPANG

Berakhirnya Perang Dingin telah berdampak pada hilangnya bentuk konfrontasi antara blok Barat dan blok Timur22dari segi militer. Selain itu, kekuatan konvensional militer Rusia secara bertahap juga berkurang dan nampaknya tidak ada lagi Negara yang mampu menyaingi kekuatan militer AS sehingga kemungkinan timbulnya konflik militer dalam skala besar juga hilang. Namun demikian konflik-konflik menyangkut sengketa Teritorial, Agama maupun Etnis justru telah berkembang ke arah yang berlawanan dengan perkembangan positif di dunia militer dan menimbulkan situasi yang sangat complicated. Era abad 21 juga di warnai dengan kecenderungan semakin meningkatnya penyebarab senjata pemusnah missal (senjata Nuklir, Biologi, dan Kimia) dan peluru kendali. Kondisi tersebut telah mengkondisikan dunia Internasional diliputi oleh suasana tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Nuansa lain yang dirasakan pada saat ini adalah aspek detterence dan stabilitas melalui

keseimbangan

kekuatan

masih

dipertahankan

sementara

saling

ketergantungan antar Negara semakin kuat meningkat23. Wilayah Asia Pasifik secara geografis maupun dari latar belakang sejarah kaya akan berbagai perbedaan dan Negara-negara di wilayah ini termasuk Jepang 22

Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 2000-2001 (Jakarta; Deplu Indonesia, 2001), hlm, 29. 23 Ibid

28

29

tentunya mempunyai pandangan yang berbeda pula menyangkut masalah keamanan nasionalnya24. Selama hampir setengah abad sejak berakhirnya perang dunia ke 2 Jepang berhasil memelihara perdamaian dan keamanan negaranya di tengah-tengah berbagai konflik yang melanda dunia Internasional sehingga Negara ini berhasil membangun standar hidup dan dan perekonomian masyarakatnya. Tidak dapat di pungkiri bahwa perubahan drastis situasi lingkungan strategis dunia Internasional yang terjadi di penghujung abad ke 20, telah berdampak besar terhadap kebijakan suatu Negara termasuk Jepang. Masingmasing Negara di tuntut untuk menerapkan kebijakan pemerintahnya di segala bidang agar dapat merespon perubahan-perubahan tersebut. Di bidang pertahanan dan keamanan bereakhirnya perang dingin ternyata tidak secara otomatis menghilangkan sumber-sumber instabilitas. Jepang memahami bahwa dalam waktu dekat kemungkinan konflik militer pada skala luas sangat tipis kemungkinannya, namun demikian pengalaman sejarah mengisyaratkan bahwa pada kondisi ini tidak ada pula yang mampu menjamin tetap terselengaranya stabilitas dan perdamaian dunia. 1. Politik Luar Negri dan Kepentingan Nasional Jepang Jepang setelah kekalahannya pada perang dunia ke 2 sangat menginginkan agar dapat di terima kembali di dalam komunitas internasional, untuk itu salah satu cara simbolis Jepang afdalah bergabung menjadi anggota PBB, tahun 1956 Jepang di terima sebagai anggota PBB, sejak itu masyarakat Jepang merasa bahwa Negara mereka akhirnya menjadi bagian dari komunitas internasional

24

Ibid

29

30

namun sayang aktifitas Jepang di percaturan dunia internasional di batasi oleh AS. Salah satunya adalah AS membatasi Jepang dalam membangun kekuatan militernya. Namun masyarakat Jepang berontak dan menentang segala kebijakan AS yang sangat membatasi Jepang dalam dalam membangun kekuatan militernya dengan alas an mereka tidak dapat mempersenjatai diri terhadap segala bentuk ancaman yang akan terjadi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Jepang memiliki kebijakan luar negri yang memberi kontribusi pada perdamaian dunia tanpa melangar konstitusi pasca perang 1947, mengenai langgaran senjata militer dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Secara umum kebijakan luar negri Jepang dalam bidang pertahanan dan keamanan berlandaskan pada Basic Policy For National Defence25 : 1. Mendukung aktifitas PBB dalam mempromosikan kerjasama Internasional dengan demikian mendukung usaha pencapaian perdamaian. 2. Mengantisipasi segala bentuk agresi eksternal yang di dasarkan pada pengaturan keamanan Jepang-AS. Selain dasar-dasar di atas, Jepang juga memilki tiga kebijakan utama, yakni,

memelihara

dengan

tegas

persekutuan

keamanan

Jepang-AS,

meningkatkan pertahanan nasional Jepang dan melaksanakan diplomasi aktif guna menciptakan lingkungan internasional yang lebih damai, kebijakan-kebijakan luar negri Jepang yang mencakup bidang ekonomi, politik dan keamanan kemudian akan di tafsirkan dalam aktifitas-aktifitas diplomatic yang berlandaskan usaha

25

Defence of Japan, The Japan Times 1993, White Paper Defence Agency (Japan, 1993)

hlm 65.

30

31

memelihara dunia yang damai di bawah system demokrasi dan ekonomi pasar terbuka. Ada dua tokoh pemikir bangsa Jepang,Tenshin Okakura (1861-1943) dan Yukichi Fukukawa (1835-1901)26, yang di kenal sehubungan filsafat mengenai orientasi Jepang dalam pelaksanaan hubungan dan pergaulan internasional. Masing-masing memunculkan segi pendekatan yang berbeda mengenai posisi Jepang dalam dunia modern. Bagaimana sebaiknya orientasi Jepang dalam penyelenggaraan hubungan luar negri dengan bangsa-bangsa lainnya, serta hubungan luar negri Jepang dengan kawasan di sekitarnya. Yukichi Fukukawa menganjurkan Jepang berkiblat ke barat dan mengikuti pola-pola kebudayaan serta kekuasaan barat. Pendekatan ini mendapat tempat pada era Meiji (1868), sampai-sampai terjadi konflik ekonomi dan keamanan dengan kekuatan-kekuatan barat pada era pasca konferensi Washington (1922) dan menjelang depresi ekonomi dunia (1929), lalu digandrungi kembali pada era pasca perang dunia ke dua sampai tercapainya kejayaan ekonomi. Tenshin Okakura, menganjurkan Jepang memelihara hubungan baik dengan Negara-negara Asia karena jepang termasuk bangsa Asia. Slogan yang di kemukakan “kita berada di Asia dan Asia adalah satu”. Pengakuan terhadap realita budaya dan geografis , walau memang ada tersirat pemikiran agar Jepang lah yang memimpin Asi. Versi jahat dari pemikiran Okakura adalah gagasan Jepang pemimpin Asia Timur Raya, yang menjerumuskan Jepang dalam perang dunia ke 2, sedangkan versi baiknya adalah yang di jalankan Jepang belakangan

26

Teuku May Rudi, Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, (Bandung Bina Budhaya, 1997), hlm. 119.

31

32

ini ( yang dapat berawal dengan doktrin Fukuoda, 1977), yaitu untuk meningkatkan hubungan dengan Negara-negara Asia. Keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi Jepang sudah tentu di tunjang oleh berbagai kebijakan dan sikap dalam menentukan langkah diplomasi. Sejak cabinet Fukuoda sampai sekarang di kenal apa yang dinamakan OmniDirectional Diplomacy.27 Perkembangan yang selama ini di alami Jepang sebagai Negara dengan luas wilayah yang terbatas dan miskin sumberdaya alam serta kelebihan penduduk hingga Jepang mencuat selaku raksasa ekonomi dunia merupakan landasan yang turut menentukan sikap politik luar negri Jepang. Dalam konstitusi 1946 dapat di tentukan tujuan pokok politik luar negri Jepang. Tujuan pokok politik luar negri Jepang adalah memberikan sumbangan bagi perdamaian dan stabilitas dunia serta kemajuan pada harmoni seluruh masyarakat internasional dengan terus meningkatkan kerjasama dan dialog antara bangsa-basngsa dunia. Hal ini di lakukan dengan mengikatkan diri kepada konstitusi 1946 tanpa melibatkan diri kedalam hubungan permusuhan dengan suatu Negara melalui jalan dialog dan tak memandang perbedaan ideologi (politik). Garis besar politik luar negri Jepang di jalankan tanpa prasangka terhadap hubungan bersahabat dan kerjasama dengan Negara-negara barat. Tetapi hubungan rapat Jepang-AS merupakan hal yang penting dalam politik luar negri. Jepang mengganggap penting untuk mempertahankan dan meningkatkan

27

Ibid, hlm 226.

32

33

hubungan tradisional dengan Negara tetangga di Asia, khususnya di Negaranegara Asia Timur. Ada tiga masalah utama dalam politik luar negri Jepang yaitu (1) Usaha mendapatkan dan mempertahankan basis ekonomi (2) Usaha mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan, serta (3) Keterlibatan dalam politik internasional sebagai bagian dari pembuktian Jepang sebagai salah satu kekuatan dunia. Ketiga masalah utama tersebut berkaitan erat dengan tujuan dan orientasi politik luar negri, dasar-dasar diplomasi modern, factor-faktor utama dalam pelaksanaan politik luar negri, serta penggambaran para perumus kebijakan luar negri Jepang. Tujuan dan orientasi politik luar negri Jepang digambarkan dalam bentuk memelihara aliansi dengan AS, membina persahabatan dengan seluruh Negara di dunia, dan mengembangkan pemasaran seluruh hasil industri, serta usaha mendapatkan bahan mentah dan energi. Orientasi itu sendiri tertuju pada bidang utama : 1. Kepentingan ekonomi politik, kepentingan ini dimaksudkan untuk menempatkan Jepang sebagai suatu kekuatan dunia berdasarkan kemajuan ekonomi ; 2. Kepentingan militer, kepentingan ini dimaksudkan untuk menjamin ekonomi Jepang. Di samping terdapat beberapa hal yang menjadi dasar Diplomasi modern Jepang, antara lain : 1. Menyadari kecenderungan instabilitas politik internasional yang memerlukan sikap lunak dan flexsibel.

33

34

2. Beracuan khusus dalam pengembangan peluang bagi sesuatu kekuatan ekonomi untuk turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara aktif memalui kerjasama organisasi guna kestabilan ekonomi dunia. 3. Merujuk pemecahan masalah energi berdasarkan kerjasama dengan Negara penghasil. 4. Berpartisiasi memecahkan masalah dan dialog Utara-Selatan. Secara singkat dapat di jelaskan bahwa butir pertama yang di maksudkan adalah untuk memenuhi kepentingan nasional disebut Diplomasi pasif, butir ke dua, dan ketiga, di maksudkan untuk mempetahankan kepentingan nasional di sebut Diplomasi untuk sumber-sumber daya alam dan butir ke empat di maksudkan untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional. Dari factor geopolitik menempatkan Jepang memiliki kemampuan ganda secara geografis mengingat kepaduan wilayah lautan dan daratan. Masing-masing wilayah mempunyai masalah sendiri, terutama wilayah lautan yang mendorong kebutuhan Jepang bekerjasama dengan RRC, Korea Selatan dan Rusia. Factor social ekonomi menempatkan Jepang sebagai Negara yang miskin akan bahan mentah dan sumber energi. Factor ini membuat Jepang menjadi tergantung kepada dunia luar, dalam hal ini kelangsungan eksistensinya sebagai kekuatan ekonomi dunia. Sehingga menjadi hal utama yang membatasi kualitas dan pandangan politik luar negri Jepang. Factor lingkungan internasional memperlihatkan ketergantungan Jepang akan payung nuklir AS dan memaksa Jepang memelihara aliansi dengan AS sebagai basis keamanan dan diplomasi.

34

35

2. Kebijakan Pertahanan Dan Keamanan Jepang Pemerintah Jepang telah menyadari tentang perlunya perubahan pola dan strategi di bidang pertahanan dan keamanannya agar dapat merespon dengan cepat dan tepat berbagai bentuk ancaman. Kendala terbesar yang harus di hadapi Jepang dalam upaya mengembangkan kapabilitas pertahanannya adalah adanya pasal 9 UUD Perdamaian yang menyebutkan bahwa Jepang tidak bisa memiliki kekuatan angkatan bersenjata walaupun sejak di berlakukannya UUD Perdamaian tahun 1947 telah ada upaya di kalangan politisi konservatif untuk merevisi pasal 9 tersebut, nampaknya kekuatan kelompok yang ingin mempertahankan kemurniaan UUD tersebut juga juga cukup besar sehingga sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil. Namun demikian, upaya-upaya kelompok konservatif ini tidak sepenuhnya gagal karena pada perkembangan terakhir kesadaran tentang perlunya system pertahanan mandiri telah meningkat baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan politisi non-konservatif. Kelompok sosialis telah mulai bersikap lunak dan bahkan partai komunis yang selama ini di kenal sebagai pendukung radikal kemurnian UUD perdamaian telah mengubah platformnya sehingga lebih bersikap kooperatip terhadap eksistensi Pasukan Bela Diri Jepang. Di parlemen telah di bentuk suatu badan pengkajian UUD Perdamaian yang terdiri dari anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi dari berbagai partai politik dan bertugas untuk mengkaji kembali UUD Perdamaian. Sementara dasar hukum pembangunan bidang pertahanan masih terus di perdebatkan, pemerintah Jepang telah melaksanakan pengembangan kekuatan pertahanannya secara betahap. Pengembangan kekuatan pertahanannya dilakukan

35

36

secara hati-hati dengan mempertimbangkan reaksi yang mungkin timbul baik dari masyarakat Jepang sendiri maupun dari Negara-negara tetangga28. Di dalam hal politik Jepang bukanlah sebuah Negara yang sepenuhnya independent, Jepang merupakan sebuah Negara yang berada di bawah perlindungan AS29. Pasukan bersenjata yang di miliki oleh Jepang lebih bersipat untuk melindungi dari pada besifat sebagai sebuah pasukan independent di bawah Negara yang berdaulat jadi militer Jepang lebih bersipat tidak lebih sebagai pasukan tambahan bagi kekuatan AS dari pada bertindak dengan tujuannya sendiri. Kebijakan nasional keamanan suatu Negara harusnya dilihat dari dua sisi, yakni kebijakan domestik dan kebijakan luar negrinya. Kebijakan nasional keamanan di pengaruhi oleh lingkungan domestic dan internasional serta sebagai hasil dari gabungan kedua elemen inilah kebijakan domestic dan luar negri mempengaruhi keamanan suatu negara 30. Dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang mengacu pada konstitusi artikel pasal 9 yang melarang penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik internasional dan meminimalkan penggunaan kekuatan militernya demi menjaga perdamaian dan mencapai stabilitas keamanan dalam hubungan internasional31, namun dalam konteks keamanan, Jepang berstandar pada jaminan keamanan AS akibat dari konstitusi Jepang yang tidak mengizinkan adanya kekuatan militer domestic dalam kebijakan nasional Jepang. 28

Ibid, hlm 30 Budi Sujatniko, “Pengaruh Pengiriman Angkatan Bersenjata Bela Diri Jepang ke Iraq dan Implikasinya Terhadap Keinginan Jepang Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB”, skripsi tidak di terbitkan, Universitas Parahyangan, 2005, hlm 76. 30 Anak Agung Banyu Perwita,” Hand Out Kajian Strategis Compiled By”, (Desember 2004), hlm. 23. 31 “Basis of Defence Policy: Basic Policy For National Defence,sources: dalam : www.mofa.go.jp. 29

36

37

Tujuan fundamental dari kebijakan pertahanan Jepang adalah mencegah agresi dengan mengatur posisi pertahanan agar Jepang dalam menghadapi segala agresi dengan memelihara kapabilitas pertahanan pada tingkat tertentu dan tetap berpegang pada perjanjian keamanan Jepang-AS. Merupakan fakta sejarah bahwa kekuatan militer Jepang dalam perang dunia ke dua yang telah memporak-porandakan bala tentara sekutu telah mempunyai kisah masa lalu yang kelam dengan reputasi sebagai penjajah yang kejam. Meskipun sudah lima dasawarsa berlalu namun phobia kekejaman ini masih menghinggapi Negara-negara sekelilingnya sehingga setiap perkembangan militer Jepang akan seringkali mendapat respon yang sering kali sangat berlebihan. Sensivitas ini tidak hanya berlaku bagi Negara-negara sekelilingnya, bagi masyarakat Jepang sendiri yang sudah mengecap kenikmatan sebagai hasil dari kemakmuran pasca perang maka isu-isu masalah pertahanan dan keamanan masih sering di persepsikan keliru yaitu di samakan dengan militerisme32. Masyarakat Jepang semakin menyadari bahwa masalah pertahanan dan keamanan merupakan masalah kelangsungan hidup bangsa dan untuk itu tidak ada tempatnya kalau harus menggantungkannya pada suatu kekuatan lain.aspirasi politik ini secara hati-hati mulai di kembagkan melalui kebijakan pertahanan dan keamanan yang tepat di sertai prinsip transparansi dengan mengakomodasi baik aspirasi politik di dalam negri maupun pertimbangan masyarakat internasional. Dari pelaksanaan politik luar negri yang selama ini di jalankan yaitu mengarah pada kontribusi aktif Jepang pada setiap upaya penciptaan stabilitas dan keamanan kawasan, dapat di pahami bahwa kondisi perdamaian di sekitarnya 32

Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 2001-2002 (Jakarta: Deplu Indonesia, 2002), hlm, 18.

37

38

merupakan jaminan utama bagi keamanan Jepang. Dalam kerangka keamanan ini langkah essential yang utama adalah menangkal

setiap invasi kewilayahnya

melalui suatu kemampuan pertahanan sendiri serta gabungan kekuatan bersama yang di tuangkan dalam suatu pengaturan kerjasama AS- Jepang. Tiga pokok permasalahan dalam membahas persepsi dasar tentang kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang adalah startegi yang harus di gunakan guna menjamin keamanannya, konstitusi dan hak untuk mempertahankan diri serta kebijakan dasar pertahanan, ketiga tinjauan hal tersebut adalah : Pertama, Keamanan Jepang adalah ketika dalam merumuskan kebijakan pertahanannya, Jepang mendasari pada perkembangan lingkungan strategis serta persepsi ancaman. Jepang memahami bahwa dalam waktu dekat kemungkinan konflik militer pada skala luas, tipis kemungkinananya. Namun pengalaman sejarah mengisyaratkan bahwa pada kondisi ini tidak ada pula yang mampu menjamin tetap terselenggaranya stabilitas dan perdamaian di dunia. Di tengah situasi ketidakpastian yang di tandai dengan timbulnya berbagai konflik. Dalam merumuskan strategi keamanannya persepsi dasar yang di gunakan adalah bahwa kondisi keamanan Jepang akan maksimal apabila perdamaian dan stabilitas keamanan di sekelilingnya dalam hal ini kawasan Asia Pasifik senantiasa dapat terpelihara. Kedua,

Konstitusi dan Hak Mempertahankan Diri merupakan

kesengsaraan pasca perang dunia ke dua tealah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Jepang karena tidak hanya menyengsarakan bangsa-bangsa di sekelilingnya, namun juga merampas sendi-sendi kehidupan serta kehormatan bagi bangsa jepang sendiri. Konstitusi yang kemudian di gunakan mempunyai

38

39

semangat anti militerisme, penolakan perang, tidak boleh mempunyai potensi perang, serta menolaksetiap bentuk perundang-undangan yang akan mendorong kearah ekspansionis. Namun konstitusi juga menjamin hak-hak Jepang sebagai Negara berdaulat dengan salah satu haknya yaitu hak untuk mempertahankan diri menghadapi setiap ancaman dari luar. Dengan tidak dihilangkannya hak ini, diartikan bahwa konstitusi tidak melarang di milikinya suatu kekuatan senjata untuk digunakan dalam melaksanakan haknya tersebut. Berdasrkan persepsi ini pemerintah Jepang memutuskan untuk menganbil “exsclusively defenced oriented policy” untuk di gunakan sebagai dasar kebijakan pertahanan nasionalnya. Sesuai pasal 9, kemampuan Japan Self Defence Forces (JSDF) yang di perbolehkan adalah sebatas kebutuhab minimal yang di perlukan. Kebutuhan minimal secara spesifik untuk mendukung kemampuan mempertahankan diri dapat berubah sesuai perkembangan internasional, standar teknologi militer serta perubahanperubahan kondisi lainnya. Sebagai acuan agar postur kemampuan tidak melanggar konstitusi ialah bahwa Jepang tidak tidak diperbolehkan memiliki kesenjataan ofensif serta berkemampuan menghancurkan secara total Negara lain. Dengan demikian JSDF tidak diperbolehkan mempunyai jenis ICBM, pembom strategis jarak jauh ataupun kapal induk. Terakhir atau ketiga, Dasar Kebijakan Nasional adalah Dasar kebijakan pertahanan Jepang yang di gunakan oleh badan pertahanan nasional merupakan perwujudan konstitusi di bidang pertahanan yang telah di setujui kabinet pada bulan Mei 1957. Dasar yang pertama adalah konstribusi dalam kerjasama internasional untuk setiap upaya penciptaan stabilitas dan perdamaian untuk kesejahteraan dunia, yang kedua adalah mengembangkan secara efektif

39

40

kemampuan pertahanan serta pengaturan kerjasama keamanan Jepang-AS. Disamping dua kebijakan tersebut di atas Jepang secara konsisten membangun kekuatan pasukan Bela Dirinya sebatas yang di tentukan konstitusi. Dalam pelaksanaan pembangunannya, kebijakan yang di ambil mempunyai sasran berupa kemampuan penangkalan yang seoptimal mungkin di sertai tetap terpeliharanya kerjasama keamanan dengan AS dengan memperhatikan tentunya sensitivitas Negara-negara di sekelilingnya. Dasar kebijakan pertahanan tersebut meliputi : Exsclusively Defence Oriented Policy tidak menjadi kekuatan militer, taat pada 3 prinsip non-nuklir dan control sipil atas militer 33.

3. Perkembangan Struktur Pertahanan Jepang Kebijakan dasar pertahanan Jepang telah di tetapkan oleh dewan keamanan nasional pada tahun 1957 yang menyebutkan bahwa tujuan pertahanan nasional adalah untuk mencegah agresi langsung maupun tidak langsung, dan mengusir segala bentuk invasi terhadap wilayah Jepang untuk memelihara kedaulatan dan perdamaian Jepang berdasarkan prinsif-prinsif demokrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah akan melaksanakan prinsip seperti : a.

Mendukung kegiatan PBB dan turut aktif dalam kerjasama internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.

b.

Memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kecintaan rakyat terhadap negrinya engan menumbuhkan kesadaran atas pentingnya memeilihara keamanan Jepang.

33

Ibid, hlm 21.

40

41

c.

Membangun kapabilitas pertahanan secara efektif yang di perlukan untuk mempertahankan diri sesuai dengan potensi-potensi nasional dan situasi dalam negeri.

d.

Akan segera mengatasi agresi dari luar berdasarkan perjanjian keamanan Jepang-AS, untuk kemudian menyelesaikan masalah agresi tersebut melalui wewenang PBB. Dalam merumuskan kebijakan pertahanannya, Jepang mendasari pada

perkembangan lingkungan strategis serta persepsi ancaman pembangunan kemampuan pertahanan perpedoman pada “National Defence Programe Outline” (NDPO). Yang penjabarannya di tuangkan melalui program pembangunan lima tahunan yang di sebut Midterm Development Programe (MTDP). NDPO yang pertama di susun tahun 1976 dan di mgunakan sampai tahun 1995. Dengan berbagai perubahan mendasar situasi keamanan dunia yang di nilai cenderung kearah ketidakpastian, Jepang berusaha menyikapi dengan lebih aktif dalam memainkan peran dalam setiap upaya perdamaian dan keamanan. Dalam kaitannya dengan ambisi untuk lebih berperan tersebut , Jepang memandang perlu untuk mendefinisikan kembali peran yang harus dilaksanakan SDF. Dengan mengadopsi NDPO versi 1976, pada tahun 1996 di susun “NDPO in and after FY 199634”. Sesuai yang di gariskan NDPO, kemampuan pertahanan yang di miliki SDF harus di tinjaukembali melalui restrukturisasi baik dskala Maupun maupun fungsi dengan suatu premis bahwa keamanan Jepang serta kebijakan dasar pertahanan tetap di pertahankan. Garis besar strategi pembangunan kekuatan SDF

34

Ibid, hlm 30.

41

42

yang di laksanakan meliputi, perampingan organisasi, peningkatan pungsi-pungsi yang di perlukan dan peningkatan kualitatif agar di dapat kemampuan reaksi cepat dalam merespon setiap bentuk ancaman serta peningkatan flexsibilitas dalam menghadapi setiap perkembangan situasi. Perubahan-perubahan

situasi

internasional

termasuk

diantaranya

percobaan rudal oleh Korut dan kegiatan riset angkatan laut Cina di sekitar territorial Jepang telah mendorong pemerintah untuk kembali merevisi NDPO. Kementerian pertahanan Jepang (Japan Defence Agency) mengumumkan rencana revisi terhadap National Defences Programe Outline/NDPO, tersebut pada tanggal 3 September 2001. latar belakang perlunya merevisi kembali NDPO antara lain percobaan peluru kendali yang melewati territorial Jepang pada tahun 1998 oleh Korut. Selain itu di sinyalir juga beberapa kapal mata-mata Negara tersebut telah melakukan penyusupan ke wilayah perairan Jepang. JDA mengharapkan dapat menyelesaikan NDPO baru pada tahun 2005 bersamaan dengan berakhirnya rencana pembangunan pertahanan jangka menengah / Mid-ter Development Programe tahun 2001-2005. beberapa revisi yang di perbaharui antara lain : 1.

Mengubah

prioritas

kebijakan

dari

pertahanan

untuk

meghadapi

kemungkinan ancaman dalam skala besar menjadi pertahanan untuk menghadapi ancaman gerilya, ganguan

di system pertahanan laut,

kecelakaan nuklir dan bencana alam. 2.

Memperkuat unit-unit di Okinawa dan laut selatan.

3.

Penangganan teknologi tingi di bidang komunikasi militer dan riset bersama Jepang-AS di bidang system pertahanan rudal.

42

43

4.

Peningkatan partisipasi personil SDF dalam penangulangan bencana alam dan kegiatan perdamaian. Dalam kontak aliansi antara AS dan Jepang fungsi utama dari pasukan

Bela Diri Jepang adalah untuk mengamankan wilayah utama di sekitar Jepang untuk membantu Angkatan laut dan Udara

AS dalam menjaga parameter

pertahanan perbatasan termasuk juga patroli sejauh 1000 mil zona selatan Jepang dan menyediakan pangkalan untuk operasi AS di wilayah tersebut. Angkatan Bersenjata Bela Diri Jepang memang di bentuk dan di desain untuk tugas seperti hal di atas. Jepang sangat membatasi peranan mereka dari setiap tugas tersebut. Struktur pertahanan Jepang juga akan lebih flexsibel dan dapat di pertahankan jika hanya melaksanakan tugas-tugas tersebut. Flexsibilitas tersebut semakin jelas dengan tipe teknologi militer yang di pergunakan, mereka mengunakan bahan material yang unggul dalam memproduksi senjata yang di pergunakan dan Jepang menaruh perhatian terhadap pengembangan system senjata-senjata baru. Dalam beberapa kurun waktu Jepang mulai menyadari bahwa mereka harus memiliki kekuatan militer yang independent untuk berfungsi pada era pasca perang dingin. Kesadaran ini dating dari semua sector dalam tatanan politik masyarakat Jepang. Mantan menteri luar negri Jepang,Motofumi Asai, berkata : “at atime when Soviet union can no longger afford to maintain its military aggressiveness, should the US continue its cold war strategy of maintaining world order by the deterrence of its military strength ? Japan should re- examine its adherge to the security threaty with the US’.35

Menurutnya jika Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman dan AS tetap meneruskan strategi perang dinginnya dalam menjaga tatanan dunia dengan menghindari 35

Takeshi Kitazuma, “Departure Puts Japanese Defences in to New Light”, Japan Time Weekly, January 13, 1990, hlm 5.

43

44

penggunaan kekuatan militernya maka Jepang akan harus merevisi kembali mengenai ketaatannya terhadap perjanjian keamanannya dengan AS. Dia juga menekankan bahwa kebijakan pertahahan Negara harus berubah sesuai dengan situasi internasional saat ini dan dari pada melihat ke perjanjianperjanjian dan dokumen-dokumen lama Jepang harus mulai mengadopsi sebuah program pertahanan berdasar pertimbangan hubungan Timur dan Barat. Pada bulan Maaret 1988, terjadi perdebatan mengenai masa depan kapabilitas pertahanan Jepang. Perdebatan tersebut di mulai ketika perdana menteri Noburo Takeshita menyampaikannya di hadapan para calon perwira pasukan Bela Diri Jepang, ia menyatakan bahwa Jepang harus memiliki kapabilitas pertahanan yang sepadan dengan kekuatan nasional Jepang36. Tahun 1990 merupakan titik balik bagi Jepang dan hal tersebut melalui 2 tahapan, pertama yaitu pada saat perang dingin berakhir, kedua rencana pembangunan pasukan bersenjata pasca perang dingin. Di bawah rencana tersebut, kemudian pasukan Bela Diri Jepang di rampingkan menjadi 13 divisi ditambah 6 brigade, 62 kapal anti kapal selam, 16 kapal selam, 214 kapal tempur laut, dan pasukan pertahanan udara lengkap dengan 415 pesawat tempur37. Struktur administratif dari angkatan bersenjata Jepang di disain untik meminimalisir perang modern. Pasuakan Bela Diri Jepang tidak hanya berada di bawah control Menteri Pertahanan, melainkan oleh suatu badan perwakilan di daloam Office of the Prime Minister. Departemen pertahanan Jepang / Japan Defence Agency (JDA) di kepalai oleh seorang Dirjen – Direktur Jendral dari

36 Bruce Roscoe,” Japan Puts Priority on Defence”, Japan Times Weekly, Desember 10, 1998,hal 147. 37 ” Japan’s DefencePlaning in era of Global Change”, Japan Economic Institute, 14 September 1990, hlm4.

44

45

JDA, adalah seorang Menteri yang duduk dalam kabinet dan memiliki kekuasaan secara penuh seperti layaknya seorang perdana menteri. Struktur Departemen Pertahanan

Jepang (JDA)

merupakan sebuah

lembaga departemen pertahanan. Direktur Jendral dari JDA juga bertugas sebagai menteri Pertahanan Negara. Dalam kapasitas normal ia harus melaporkan setiap aktifitasnya kepada cabinet. Perdana Menteri dan kabinet keduanya bertugas di dalam dewan keamanan Jepang (security council of Japan) yang merupakan pembaharuan dari dewan pertahanan nasional. Perdana Menteri mengetuai dewan pertahanan bersama dengan Dirjen JDA, kementrian luar negri, menteri keuangan, ketua dari komisi keamanan public dan Direktur Jendral dari biro perencanaan ekonomi. Hal yang paling penting JDA mengatur anggaran belanja, baik mengatur anggaran belanja umum dan dalam membandingkan anggaran gengan Negara-negara lain, besarnya anggaraan belanja pertahanan dari JDA mempengaruhi kapasitas dan ukuran dari angkatan bersenjata pasukan Bela Diri Jepang. Selain pemeliharaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan berdasarkan MTDP, kebijakan penting lainya yang perlu di laksanakan adalah pengkajian terhadap revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang kemungkinan akan mengakibatkan perubahan besar terhadap strategi pertahanan yang berlaku sat ini.

45

46

B. ANGKATAN BERSENJATA BELA DIRI JEPANG 1. Sejarah Singkat Pembentukan Pasukan Bela Diri Jepang Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 merupakan awal perkembangan pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self Defence/JSDF), dimana Jepang di beri kekuasaan untuk membentuk cadangan polisi nasional karena AS kekurangan pasukan. Bagi Jepang ini merupakan kebangkitan di bidang ekonomi dan militer. Kemudian pada tahun 1951 AS dan Jepang menandatangani San Fransisco Treaty, yang berisi kesepakatan antara Jepang dan AS di mana pasukan Jepang sebagai pasukan pertahanan dan AS sebagai pelindung wilayah tersebut. JSDF bukan militer, Jepang tidak memiliki hokum perang atau pengadilan perang dalam artikel 18 dinyatakan bahwa Jepang menentang segala bentuk perbudakan yang di sengaja dan juga tidak mengadakan wajib militer. Rencana pertahanan tahun 1966 mengubah Self Defence Forces/ SDF, dari untuk menanggulangi agresi menjadi penangkal agresi. Tahun 1980an, angkatan bersenjata Bela Diri Jepang / Self Defence Forces beralih menjadi Comprehensive Security yang berdasarkan pada : 1. Kekuatan militer yang minimum 2. Kemajuan

ekonomi

yang

berupa

pemberian

kepada

Negara-negara

berkembang 3. Diplomasi yang menjamin keamanan dan kepantingan Jepang. Kata Bela Diri yang terdapat dalam pasukan Bela Diri Jepang, secara resmi digunakan karena pengaruh dari konstitusi tahun 1949 yang terkenal dengan artikel 9 yang melarang Negara Jepang untuk memiliki kekuatan atau pasukan militer. Ketika Jepang menyerah kepada negara-negara yang bersekutu pada

46

47

Agustus 1945, angkatan darat, laut dan udara mereka yang terkenal hebat di bubarkan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara-negara sekutu yang bertujuan untuk menghentikan dan mencegah pemberontakan Jepang dan menciptakan suatu masyarakat yang demokratis dan damai.38 Ketika perang Korea terjadi 1950, pasukan AS yang menduduki Jepang di kerahkan ke semenanjung Korea. Jendral, Douglas M’c Arthur, komandan dari pasukan pendudukan Jepang memerintahkan untuk mendirikan National Police Reserve yang terdiri dari 75.000 personil untuk memperkuat Jepang dalam memelihara ketertiban. Pasukan ini lebih hebat dari polisi yang telah ada pada saat itu. Tahun 1952 namanya berubah menjadi National Safety Forces dan bersama dengan penjaga maritime, dikelola oleh sebuah lembaga baru yaitu Safety Agency. Dengan diterimanya hukum Self Defence Forces tahun 1954, lembaga Safety Agency menjadi Defence Agency (lembaga pertahanan), dan pasukan pertahanan yang telah ada dikenal dengan pasukan Bela Diri, ( Self Defence Forces/SDF ). Dengan 3 cabang angkatan : angkatan darat (Ground Self Defence Forces), angkatan laut ( Maritim Self Defence Forces ), angkatan udara ( Air Self Defence Forces ).39

2. ORGANISASI DAN KOMANDO Komando tertinggi dan pengawasan berada ditangan Perdana Menteri yang memiliki kabinet pemerintan. Dirjen dari Dephan yang merupakan salah satu anggota cabinet menerima perintahnya dari Perdana Menteri dan ia

38

Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 1999-2000 (Jakarta: Deplu Indonesia, 1999), hlm, 33. 39 Ibid, hlm 4.

47

48

bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang di berikan kepada pasukan Bela Diri Jepang. Direktur Jendral dibantu oleh personil sipil yang yang bertugas di Dephan dan juga oleh para personil pasukan Bela Diri yang bertugas

sebagai staf

komando di dalam departemen pertahanan yang diwakili dari setiap divisi. Ketiga kepala staf dari setiap divisi angkatan bersenjata tersebut bertugas ontuk mengawasi setiap aktifitas cabang dari tiap-tiap divisi, dan dari setiap perintah harus ada persetujuan dari Dirjen Dephan. Jika terjadi perang akan dibentuk suatu unit gabungan dari ketiga divisi angkatan bersenjata,dan kepala Majlis Dewan bersama akan menentukan setiap rantai komando. Dan jika didalam masa damai kekuatan kepala Majlis Dewan bersama terbatas terhadap setiap formulasi dan koordinasi dari setiap rencana-rencana pertahanan.

3. PERSONIL PASUKAN BELA DIRI JEPANG Anggota-anggota pasukan Bela Diri Jepang yang merupakan bagian system daftar sukarela dari anak-anak muda Jepang dengan umur antara 18-25 thn. Masa tugas selama kurang lebih 2-3 tahun. Tetapi masa tugas tersebut dapat di perpanjang karena gejolak periode pergaulan internasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pasukan Bela Diri mengalami kesulitan dalam merekrut anggota. namun dalam beberapa tahun terakhir rendahnya

pertumbuhan ekonomi telah

meningkatkan daftar pelamar. Tahun 1974, untuk mengatasi kekurangan anggota pasukan Bela Diri Jepang bermaksud untuk merekrut anggota wanita, hal ini telah memperlihatkan kemajuan melihat banyaknya daftar nama anggota dan prigram

48

49

tersebut kembali dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1980, 3000 wanita telah menjadi anggota Pasukan Bela Diri Jepang. Pasukan cadangan dari anggota pasukan Bela Diri Jepang yang terdiri dari para sukarelawan dibentuk karena banyak yang mulai mengundurkan diri dari tugas aktif. Pada tahun 1980 sebanyak 37.900 pasukan cadangan tersedia untuk angkatan darat dan 500 orang tersedia untuk pasukan maritime. Umur pensiun diberikan hingga umur 50 tahun dan mereka yang sampai pangkat sersan hingga letkol. Dan untuk colonel adalah 53 thn, mayjen hingga 55 thn, letjen hingga 58 thn. Umur tersebut terhitung muda jika dibandingkan dengan AS dimana umur 60 thn adalah batas maksimal pensiunan bagi mereka yang berpangkat letnan sampai brigadir.

C. PROGRAM PENINGKATAN KEKUATAN MILITER JEPANG Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan MTDP antara lain adalah situasi internasional, trend iptek di bidang militer, produk pertahanan serta teknologi infrastruktur, perkiraan ekonomi jangka panjang serta perkembangan militer. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam National Defence Program Outline (NDPO) tahun 1995, MTDP diarahkan pada upaya-upaya perampingan pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self Defence), system pertahanan yang efektif dan compact, dalam upaya pencapaian tingkat kekuatan seperti yang dicantumkan dalam NDPO serta pengembangan kualitas pertahanan. Untuk mencapai sasaran tersebut MTDP memprioritaskan pada hal-hal berikut : 1. Penangganan revolusi Tekhnologi informasi dan komunikasi

49

50

2. Peningkatan kapabilitas untuk mengatasi kemungkinan berbagai ancaman asimetris (asymmetrical threats) termasuk ancaman gerilya komando dan senjata NBC (nuklir, biology, chemical) 3. Peningkatan kapabilitas pengganan bencana alam 4. Kebijakan personildan pendidikan diarahkan pada memelihara dan mendidik personil berkualitas tinggi, peningkatan disiplin kerja, penigkatan taraf hidup personil, dan kebijakn untuk meningkatakan pemahaman masyarakat terhadap peran dan aktifitas JSDF.

1. Anggaran Belanja Bidang Pertahanan Tahun 2000 merupakan tahun terakhir dari MTDP 1996-2000. dalam kaitannya dengan hal tersebut, badan keamanan nasional Jepang (Security Council of Japan) pada 15 Desember 2000 menyetujui anggaran belanja pembangunan pertahanan MTDP 2001-2005 senilai 25,16 trilyun Yen.40 anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 930 miliar Yen dibandingkan dengan MTDP sebelumnya. Berdasarkan perhitungan dengan anggaran sebesar 25,16 trilyun Yen ini maka anggaran akan pertahanan akan mengalami peningkatan sebesar 0,7 % setiap tahunnya. Program-program pembangunan kekuatan berdasarkan MTDP ini antara lain untuk meng-upgrade system technology informasi dan system control and command. Dan untuk penangganan bencana alam program yang akan dilaksanakan adalah membentuk pasukan gerak cepat berkekuatan 2.700 personil di berbagai unit SDF. Bidang ini mendapat alokasi dana 150 milyar Yen.

40

Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 2000-2001 (Jakarta: Deplu Indonesia, 2001), hlm, 32.

50

51

Anggaran belanja bidang pertahanan tahun 2001-2005 meningkat 0,4% dibandingkan dengan anggaran belanja tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,955 trilyun Yen. Pengeluaran terbesar akan ditujukan untuk kepentingan personil dan food supply yaitu 2,23 trilyun Yen, mengalami peningkatan 23,5 trilyun Yen. Selanjutnya bagi pembayaran kontrak pembelian Alusista sebesar 1,77trilyun Yen. Beberapa mata anggaran baru yang harus dikeluarkan selama FY 2001/2002 antara lain : 1. Reorganisasi divisi pertama Ground Self Defence Forces (GSDF) Eastern Army menjadi unit khusus anti gerilya dan pembentukan unit anti serangan NBC dengan biaya 6,4 milyar Yen 2. Biaya penelitian pengadaan pesawat Tanker sebesar 8 juta Yen. SDF belum mengajukan biaya pengadaan pesawat Tanker pada TA 2001-2002 3. Pembangunan 2 jenis pesawat yaitu pesawat anti kapal selam MSDF untuk menggantikan pesawat P-3C dan pesawat angkut ASDF untuk menggantikan pesawat C-1. biaya pembangunan kedua jenis pesawat tersebut diperkirakan mencapai 5,3 miliar Yen. 4. Biaya konsolidasi pangkalan AS di Okinawa sebesar 16,5 miliar Yen. 41 Untuk tahun anggaran 2002-2003 JDA telah mengajukan usulan anggaran sebesar 5,0278 trilyun Yen bagi anggaran belanja tahun 2002-2003, dengan demikian mengalami peningkatan 1,8% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Selain anggaran resmi diatas pihak JDA juga mengharapkan mendapatkan anggaran alokasi dana dari 7 sektor yang mendapat kuota khusus

41

Ibid, hlm 34.

51

52

dengan dana sekitar 2 trilun Yen yang disediakan pemerintah bagi program prioritas yang lain. Selain itu pemerintah Jepang juga mengalokasikan dana anggaran sebesar 70,7 miliar Yen pada tahun 2002-2003 untuk pengadaan satelit inteljen yang selama ini belum dimiliki. Menurut rencana 66 miliar Yen dari anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun dan meluncurkan dua pasang satelit pada bulan February dan juni 2002 sementara 4 miliar Yen lainnya akan di gunakan untuk meluncurkan dua satelit tambahan pada tahun 2005 dan 2006 serta biaya bagi penyelidikan advance satellite. Empat satellite yang di luncurkan pada tahun 2002 terdiri dari dua satelit radar dengan kemampuan photographic jarak jauh. Pemerintah juga akanmenambah staf yang diperbantukan di cabinet satellite information center dari 160 menjadi 190 staf.42

2. Kekuatan Ground Self Defence Forces Ground Self Defence Forces (GSDF) adalah pasukan militer Bela Diri Jepang yang memilki kekuasaan autoritas di darat. Arah reorganisasi yang di terapkan oleh GSDF berdasarkan NDPO adalah untuk merampingkan kekuatan dari 180 authorized personnel dengan unit-unit utama terdiri dari 13 divisi dan 2 brigade gabungan menjadi 160.000 personil (145.000 personil reguker dan 15.000 ready reserve personnel ), terdiri dari 9 divisi dan 6 brigade. Berdasarkan MTDP 2001-2005, akan dilakukan reorganisasi terhadap 5 divisi dan 1 brigade gabungan dengan menerapkan modernisasi alutsista. Diantaranya 1 divisi dan 1 brigade

42

Ibid, hlm 37.

52

53

gabungan akan di reorganisasi menjadi 2 brigade dimana masing-masing unit akan di isi oleh ready reserve personnel. GSDF juga akan membentuk unit khusus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan gerilya dan restrukturisasi divisi ke 5 GSDF di Hokkaido dan Composite Division ke 2 di Kagawa. Dengan restrukturisasi ini GSDF akan merampingkan personilnya hingga 156.000 pasukan pada tahun terakhir MTDP. Alutsista besar yang akan diadakan terutama Tank-Tank baru dengan pasilits komando dan control berkemampuan tinggi. Jenis-jenis peningkatan Alutsista yang dimiliki oleh GSDF :

No.

Tabel 3 Alat Utama Sistem Senjata (GSDF) Jenis Alutsista

Jumlah

1. Tank 91 unit 2. Artillery (kecuali Mortar) 47 unit 3. Multiple Launch Rocket System 18 unit 4. Armored Vehicle 129 unit 5. Anti – Tank Helicopter 10 unit 6. Helicopter angkut (CH-47 JA) 7 unit 7. Peralatan & Material untuk Rudal darat dan udara 0,25 group 8. Rudal baru jarak menengah 1,25 group Sumber : Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 2000-2001 Sementara langkah modernisasi Alutsista dan peralatan tempur lain terus dilaksanakan, maka restrukturisasi terhadap 5 divisi dan 13 divisi dilaksanakan. 2 diantaranya akan di bentuk menjadi beberapa brigade dimana salah satunya akan dibentuk menjadi beberapa brigade dimana salah satunya akan menjadi brigade lintas udara. Beberapa unit dari divisi dan brigade yang di restrukturisasi kemudian akan dilebur kedalam pasukan cadangan. Secara bertahap baik organisasi maupun pengawakan organisasi GSDF kemudian akan dikurangi dan

53

54

direncanakan pada akhir MTDP akan didapatkan postur GSDF dengan kekuatan 172.000 personil terdiri dari 167.000 pasukan regular dan 5000 pasukan cadangan dan diharapkan nantinya akan didapatkan postur ideal GSDF dengan 145.000 pasukan regular.

3. Kekuatan Maritim Self Defence Forces Dalam menyelenggarakan keamanan wilayah laut disekitarnya yang dilaksanakan dengan armada laut baik kekuatan atas air maupun kekuatan bawah air, modernisasi atau penggantian Sistanya di upayakan untuk mengedepankan azas efisiensi. Sedangkan kemampuan udaranya , Maritim Self Defence Forces (MSDF) mengandalkan pada pesawat patroli helicopter SH-60J. mengantisipasi kemajuan masa depan, MSDF terus meningkatkan kemampuan P-3C Orion untuk tugas-tugas patroli laut. Pada awal tahun anggaran 2000-2001, JMSDF akan mulai melakukan pembangunan pesawat p-3C secara domestic. Pihak-pihak MSDF saat ini berupaya memberikan landasan hukum agar kapal MSDF dapat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Jepang. Untuk melindungi wilayah pantai dan daratan dari ancaman pendaratan Amphibi, selain mengandalkan kemampuan pesawat tempur taktis F-1 juga mulai menggunakan pesawat tempur taktis baru jenis F-2 serta penggunaan Rudal darat, air SSM-1 untuk menghadapi seranga Amphibi.disamping transportasi laut, untuk transportasi dan mobilitas pasukan dimanfaatkan untuk kemampuan pesawat helicopter CH-47 Chinook dan transport Jet C-1.

54

55

Selain itu untuk merampingkan dan mengefisiensikan pasukan, MSDF akan melakukan konsolidasi terhadap unit-unit Destroyer (Regional District Unit) dari 10 menjadi 7 divisi, 2 flotila unit minesweeping diubah menjadi 1 dan 16 land base skadron peasawat patrol menjadi 13.selain itu MSDF juga akan menghapus satu group destroyer, pengadaan Alutsista adalah 2 kapal perang pengangkut helicopter kelas 13.000 ton dan 2 destroyer yang dilengkapi dengan system Aegis. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan bawah air, akan dibentuk sebuah unit pendidikan baru. 2 gugus laut dari unit anti ranjau akan dilebur menjadi 1 gugus laut. Selain itu 1 skadron pesawat patroli akan dilikuidasi sedangkan 2 skadron pesawat patroli (Fixed Wing dan Helicopter) akan diubah menjadi skadron training.dan direncanakan pada akhir MTDP akan didapatkan postur MSDF dengan kekuatan 45.000 personil. Jenis-jenis peningkatan Alutsista yang dimiliki MSDF Tabel 4 Alat Utama Sistem Senjata (MSDF) Jenis Alutsista

No. 1. 2. 3.

Destroyer Kapal Selam Total tonase kapal yang akan dibangun

4.

Jumlah 5 unit 5 unit 86.000 ton

Helicopter Patrol (SH-60J&SH60J<MODIFIKASI>) 39 UNIT 5. Helicopter Transport dan Penyapu ranjau 2 unit43 Sumber : Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 2000-2001

43

Ibid, hlm 55.

55

56

4. Kekuatan Air Self Defence Forces Sesuai dengan kondisi geografis Jepang yang merupakan suatu gugusan kepulauan yang mirip busur dengan laut disekelilingnya, kemungkinan paling besar datangnya invasi melalui wahana udara. Untuk kemampuan pertahanan udara melalui penyergapan di udara, Air Self Defence (ASDF ) masih mengandalkan kemampuan pesawat F-15 yang dimilikinya. Mengantisipasi kemajuan teknologi persenjataan, ASDF terus mengembangkan kemampuan jenis pesawat ini melalui berbagai modifikasi sedangkan untuk kemampuan pertahanan area maupun titik, diupayakan untuk terus meningkatkan kemampuan Sista Rudal Patriot dan Hawk. Sehubungan dengan dengan adanya revisi kerjasama pertahanan Jepang- AS, pihak kementerian pertahanan akan melakukan pembangunan pesawat angkut jarak jauh kelas menengah untuk menggantikan pesawat C-1. diharapkan dalam waktu 10 tahun yang akan dating JDA mampu melakukan pengadaan 50 pesawat angkut jenis ini. Rencana pengadaan lainnya adalah untuk jenis pesawat tempur yang mampu mengadakan pengisian bahan baker di udara (air refueling) dan pesawat Tangkernya. Diharapkan pada tahun anggaran 2005-2006 Jepang telah memiliki 4 pesawat tempur jenis ini. Selain itu pada September 2000, Jepang menerima 2 peaswat Support Fighter F-2 yang akan ditempatkan di pangkalan udara Mirsawa, Prefektur Aomori. Peaswat F-2 adalah pesawat yang dikembangkan secara bersama oleh Jepang dan AS. Berdasarkan prototype peasawat F16. biaya pembangunan 1 peasawat mencapai 12 milyar Yen, merupakan pesawat termahal yang dimiliki

56

57

Jepang. Japan Defence Agency (JDA) akan mengadakan sekitar 130 F-2 untuk menggantikan pesawat tempur F-1 dan F-4. Dengan telah dilengkapinya kekuatan pertahanan udaranya melalui pengadaan pesawat AWACS, maka beberap group Warning dan Control akan dibentuk menjadi satuan setingkat skadron. Selain itu 1 skadreon buru sergap juga akan dilikuidasi selain itu, 28 group Aircraft Control and Warning Unit akan dirampingkan menjadi 8 Warning group da 20 Warning skadron dan 13 skadron tempur akan dirampingkan menjadi 12 skadron. Selam MTDP 1996-2000, 12 Warning group telah direorganisasi menjadi skadron sebagai implementasi dari rencana membentuk 16 Warning Group dan 12 Warning Skadron. Berdasarkan MTDP 2001-2005, 8 Warning goup akan direorganisasi menjadi skadron untuk memenuhi target struktur baru unit-unit utama.dan direncanakan pada akhir MTDP akan didapatkan postur ASDF dengan kekuatan 47.000 personil. Jenis-jenis peningkatan Alutsista yang dimiliki ASDF.

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 5 Alat Utama Sistem Senjata (ASDF) Jenis Alutsista Modernized Fighter-Interceptor (F-150) Fighter Support (F-2) Helicopter Angkut (CH-47) Pesawat dengan kemampuan pengisian bahan baker di udara dan angkutan personil

Sumber : Deplu Indonesia, Laporan Tahunan Jepang 2000-2001

57

Jumlah 12 Unit 47 Unit 12 Unit 4 Unit

58

BAB III STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TIMUR A. PERKEMBANGAN POLITIK, MILITER, DAN KEAMANAN PASCA PERANG DINGIN DI ASIA TIMUR.

Di dalam sistem internasional yang anarkis, stabilitas akan dicapai melalui perimbangan kekuatan (balance of power). Perimbangan ini bersifat dinamis yaitu, setiap saat dapat berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, pada akhirnya perimbangan baru akan tercipta, baik melalui jalur damai maupun kekerasan (perang). Pertanyaannya kemudian adalah: apakah keberhasilan Korea Utara melakukan percobaan nuklir akan merubah perimbangan kekuatan di Asia Timur? Jika melihat kondisi Korea Utara, sulit untuk menyatakan bahwa perimbangan kekuatan di Asia Timur akan berubah. Walaupun dengan pemilikan senjata nuklir kapabilitas militer Korea Utara dapat meningkat, kondisi perekonomiannya yang buruk menghambat korea Utara menjadi kekuatan regional di Asia Timur. Sulit untuk membayangkan sebuah negara menjadi kekuatan regional tanpa didukung oleh kedua faktor tersebut, militer dan ekonomi. Kemungkinan perubahan perimbangan kekuatan datang dari respon yang diberikan oleh negara-negara di Asia Timur terhadap kemampuan nuklir Korea

58

59

Utara. Jika melihat perkembangan terakhir, melalui sikap kerasnya terhadap Korea Utara, Jepang dapat menjadi pemicu pergeseran perimbangan kekuatan di Asia Timur. Kemampuan delivery system Korea Utara (Taepodong I), yang dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan akan dapat membawa hulu ledak nuklir, yang dapat mencapai seluruh wilayah Jepang dapat mendorong Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya. Salah satunya telah dimulai melalui pengembangan sistem pertahanan rudal balistik (balistic missile defense system) bekerjasama dengan AS. Pemerintah Jepang telah menyatakan bahwa ambisi Korea Utara untuk menguasai senjata nuklir dan modernisasi militer Cina merupakan ancaman utama Jepang saat ini. Jika Jepang melakukan modernisasi militer maka negara-negara lain di seluruh kawasan Asia Timur akan melakukan hal yang sama karena ketakutan terhadap kebangkitan militer Jepang merupakan alasan negara-negara di kawasan ini melakukan modernisasi persenjataan. Apalagi jika Korea Utara sukses dalam pengembangan Taepodong II yang memiliki daya jelajah 4.400 km6.700 km. Sehingga mampu menjangkau AS (Alaska), India, Pakistan dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan melihat konflik yang terjadi, Asia Timur merupakan kawasan yang rawan konflik antar negara (inter-state conflict). Berkaitan dengan klaim wilayah, di Asia Timur terdapat beberapa sumber konflik teritorial yaitu, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Kepulauan Diaoyu/Senkaku. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang kaya sumber daya mineral. Konflik di wilayah-wilayah itu bahkan telah sampai pada konflik militer. Dimana masing-masing negara mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadang

lawan,

yang

seringkali

59

berakhir

dengan

konfrontasi.

Ini

60

memperlihatkan bahwa perubahan perimbangan kekuatan di Asia Timur potensial melahirkan perang (terbatas) sebelum mencapai perimbangan baru. Dengan melihat efek nuklir Korea Utara yang demikian besar selayaknya masyarakat internasional tidak lagi menggunakan pola alienasi dan sikap yang keras dalam menghadapi Korea Utara. Karena terbukti sikap demikian malah memprovokasi Korea Utara untuk bersikap makin agresif. Keinginan Korea Utara untuk berdialog langsung dengan AS menjadikan AS sebagai faktor kunci dalam perubahan sikap masyarakat internasional tersebut. Selayaknya tawaran Korea Utara tersebut disambut positif oleh AS demi kepentingan stabilitas di kawasan Asia Timur. Sebagian besar Asia Timur telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luarbiasa selama dua dekade terakhir ini, saat mana telah ditetapkan program tambahan persenjataan yang terluas. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP (produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun) adalah kedua tertinggi di dunia, dan merk-merk Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umum yang dijalankannya adalah sebagai berikut: Perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor. alah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perobotan, di mana teknologi Jepang memimpin dunia. ASIMO, robot humanoid (berbentuk seperti manusia) dikembangkan oleh Honda, dapat

60

61

berjalan dengan dua kaki dan berbicara bahasa manusia. Di masa dekat ini, robot akan aktif dalam berbagai bidang dan mungkin hidup berdampingan dengan manusia, seperti dalam film-film fiksi sains.

1. Kondisi Politik Pasca Perang Dingin Di Kawasan Asia Timur Transformasi radikal yang telah terjadi dalam hubungan Timur-Barat telah mengakibatkan berakhirnya suasana perang dingin dan demikian telah membebaskan pemikiran, upaya serta sumber daya umat manusia dari belenggu persaingan ideologi dan pertentangan strategis militer antara kedua blok tersebut. Percaturan hubungan internasional ditandai oleh munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan baru mengenai penyelesaian berbagai permasalahan global, mengenai pengaturan tata hubungan antar negara maupun pola pengelolaan dunia, dalam suasana saling ketergantungan dan saling keterkaitan antar bangsa dan antar masalah yang semakin erat.44 Prospek era baru dalam hubungan internasional telah melahirkan harapan pula akan terciptanya suatu sistem pengelolaan global dan suatu tatanan dunia baru yang lebih damai, aman, sejahtera yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam bidang politik setelah perang dingin berakhir mengantarkan era baru dalam hubungan internasional yang lebih sehat. Dimana kesadaran politik telah berkembang, menciptakan tantangan dan peluang bagi negara-negara regional power di kawasan Asia Timur.45

44 Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Pasifik (Cina, Korea, Jepang) dalam Perspektif Hubungan Internasional, Kerjasama Departemen Luar Negeri dengan Kajian Pusat Kajian Pasifik Universitas Hasanuddin.1992-1993. hal 15 45 Ibid

61

62

Kawasan Asia Timur telah menjadi kawasan penting dalam percaturan politik internasional. Ciri utama dari kegiatan politik internasional di kawasan ini adalah sifatnya yang dinamis. Dominasi dari kepentingan-kepentingan dan interaksi yang sangat tinggi antar negara-negara kawasan dan non-kawasan, baik ditinjau dari sudut ekonomi, politik, dan keamanan internasional telah menempatkan kawasan ini sebagai sebuah arena (domain) yang strategis di dunia.46 Keadaan strategis Asia Timur menempatkan kawasan ini sebagai suatu kawasan yang potensial. Adanya perubahan yang signifikan setelah perang dingin berakhir yaitu dampak dari perimbangan kekuatan konflik regional antar negara besar yang memiliki kecenderungan unilateral dari hegemoni Amerika Serikat yang ingin dipatahkan oleh Cina dan Jepang yang sama-sama memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Timur.47 Dalam kerangka situasi terakhir ini, setelah perang dingin berakhir, geopolitik telah digantikan dengan geoekonomi.48 Disini berarti sekarang bukan isu pertarungan wilayah, tetapi pertarungan memperebutkan pasar. Meski elemen militer dan pertahanan tetap penting, tetapi dominasi suatu negara tidak lagi ditentukan oleh kemampuan menguasai dan menaklukan wilayah negara lain secara militer namun seberapa jauh ia bisa mendominasi pasar negara lain. Tetapi juga suatu realita, bahwa meski tema geoekonomi bisa diamati dengan jelas, geopolitik tetap saja sulit untuk diabaikan.49

46

Ibid Ibid, hal 89 48 Derek Mc Dougall. The International Politics of the Asia Pasific. Lynne Riener Publisher. Colorado.1997. hal 7 49 Roni Sontari, Dody Aviantara, Ninok Leksono dan Beny Adrian. Pertahanan Asia Timur Abad 21. Angkasa No.5 Februari 2001 Tahun XI 47

62

63

Ada empat keistimewaan dalam pola hubungan antar negara besar,50 yaitu: a. munculnya struktur kekuatan multipolar sebagai pengganti struktur bipolar b. berkurangnya persaingan ideologi c. dominasi komunitas keamanan d. diperkuat oleh masyarakat internasional Mungkin dampak paling nyata dari berakhirnya perang dingin adalah hilangnya persaiangan ideologi sebagai motivasi utama negara-negara besar untuk melakukan penetrasi atau campur tangan dalam urusan-urusan kawasan. Dampak lain adalah persaingan antagonisme lokal akan memiliki otonomi yang lebih besar untuk berkembang. Ada yang berpendapat bahwa berakhirnya perang dingin mungkin malah akan mempercepat proses yang sebenarnya telah berlangsung lama yaitu regionalisasi konflik regional.51 Jepang sudah terlibat dalam operasi maritim sejauh lebih dari 1000 mil laut, yang ke arah selatan hampir mencapai Filipina. Dalam syarat regional, Jepang telah memiliki sebuah kekuatan laut yang besar dan sangat modern, termasuk 100 pesawat tempur maritim, 64 pesawat tempur utama untuk permukaan (6 pemusnah dan 58 pesawat frigate), dan 14 kapal selam. Ia berada dalam

proses

pembangunan

berbagai

kelas

pemusnah

Yukikaze

yang

diperlengkapi dengan sistem Aegis; ia sedang memodernisasi armada kapal selamnya; ia sedang merencanakan untuk mendapatkan pesawat terbang tanker untuk

memperluas

jajaran

pencakupan

udaranya;

dan

ia

sedang

mempertimbangkan tambahan pesawat pengangkut “pertahanan”. Perkembangan Jepang ini telah menarik perhatian para perencana pertahanan Cina, Taiwan dan 50

Bintarto Bandoro. Isu Keamanan di Asia Pasifik : Rekomendasi untuk ASEAN dan Indonesia dalam Analisis CSIS. Tahun XXII No.4 Jakarta. 1993. hal 297 51 Ibid

63

64

korea Selatan, dan telah juga meningkatkan beberapa keprihatinan di Asia Tenggara. Kemampuan Cina untuk beroperasi di Pasifik Barat juga sedang berkembang. Angkatan Laut Cina sedang memperoleh sebuah kelas baru pemusnah (Luhu, atau Tipe 052), versi yang telah diubah dari pemusnah kelas Luda, sebuah kelas baru (Jiangwei) dari pesawat misil frigate, dan kelas baru kapal persediaan ulang dan serangan amfibi untuk menopang operasi yang lebih jauh dri pantai dan untuk periode yang lebih panjang. Proyeksi kemampuan kekuatan Cina di Laut Cina Selatan telah ditingkatkan dengan konstruksi sebuah basis udara dan pelabuhan di Woody Island dalam Paracel Islands, dan tambahan dari sebuah kemampuan pengisian kembali sistem udara-udara untuk kekuatan udara angkatan lautnya. Cina juga sedang memperoleh berbagai tipe pesawat terbang modern dari Rusia termasuk SU-27 pesawat tempur Flanker (24 di antaranya telah dikirim, dengan kemungkinan 48 yang lainnya), di mana beberapa di antaranya diharapkan dilandaskan di Pulau Hainan; pesawat tempur penahan MiG-31 Foxhound (di mana 24 di antaranya akan dikirim akhir-akhir ini, dengan kemungkinan dibuat di pabrik lokal dengan jumlah sebanyak 200 di masa mendatang); dan bahkan kemungkinan pesawat pembom Tu-22M Backfire. Untuk jangka waktu yang lebih panjang, para perencana pertahanan Cina masih tetap secara aktif berminat untuk memperoleh beberapa pesawat terbang berkemampuan pengangkut.52 Perkembangan Cina ini membangkitkan keprihatinan seluruh Asia Timur. Beberapa negara, seperti Taiwan dan Korea Selatan, merasakan suatu kebutuhan

52

Ibid

64

65

yang memaksa untuk membalas beberapa kemampuan dari Cina dengan program mereka sendiri. Yang lainnya lebih terganggu oleh ketidakterbukaan yang mengikuti kemahiran Cina, yang berkenaan dengan tujuan strategis dari kemampuan baru itu seperti juga halnya dengan dimensi utama kebangunan Cina. Di Asia Tenggara, ada keprihatinan mengenai kemungkinan bahwa Cina mampu untuk memperlihatkan keunggulannya atas seluruh Laut Cina Selatan. Di Asia Timur lebih umum lagi, terdapat ketakutan tentang kemungkinan terjadinya beberapa bentuk perlombaan angkatan bersenjata antara Cina dan Jepang dalam dekade pertama pada abad yang akan datang yang secara tidak dapat dihindarkan melibatkan seluruh sisa daerah itu.53 Beberapa perkembangan yang melibatkan India juga mempengaruhi Asia. Walaupun perluasan angkatan laut India telah berhenti karena anggaran yang memaksa selama beberapa tahun silam, namun India tetap berkomitmen untuk merencanakan memperoleh pesawat terbang angkut yang lain, lebih bersifat penyerang permukaan, lebih kepada pesawat terbang patroli maritim jarak jauh tipe Dornier 288, dan sebuah armada kapal selam modern dan bertenaga nuklir. Ia juga mengembangkan angkatan laut dan fasilitas udaranya secara bertahap di Plau Andaman dan Nikobar, yang hanya berjarak 80 mil laut dari pantai utara Sumatra.54 Walaupun jangkauan India ke Asia Timur masih tetap sangat terbatas, namun kemungkinan persaingan aktif Sino-India akan memberikan gangguan implikasi untuk daerah itu. Telah ada gambaran dalam laporan Cina untuk rejim yang menindas di Birma untuk mana, sebagai balasan, Cina telah memberitakan

65

66

bahwa ia telah mendapatkan jalan masuk ke basis angkatan laut di Pulau Hanggyi di Sungai Bassein pada muara Sungai Irawadi, yang dibangun untuk Birma, juga sebagai suatu tempat untuk memonitor Pulau Coco kepunyaan Birma, tepat sebelah utara Pulau Andaman India. Lebih tidak menyenangkan lagi, adanya kemungkinan perlombaan angkatan bersenjata nuklit antara India dan Cina. 55

2. Kondisi Militer Pasca Perang Dingin di Kawasan Asia Timur Di akhir Perang Dingin dan perubahan lingkungan keamanan regional, banyak negara di Asia Timur telah menentukan untuk meningkatkan pertahanan percaya diri mereka agar memungkinkan bagi mereka agar lebih dapat menghadapi ketergantungan berdasarkan sumber alam mereka sendiri. (Beberapa negara, tentu saja, seperti halnya Cina, Vietnam dan Indonesia, telah menggunakan kebijaksanaan percaya diri atau “daya kenyal nasional” dalam tahun 1960-an.56 Bagi sebagian besar negara di dalam daerah itu (pengecualian partialnya adalah Korea Utara dan Selatan, Cina dan negara dari Indocina dan Asia Selatan), peningkatan percaya diri melawan ketergantungan regional melibatkan sebuah perhatian utama pada kemajuan pertahanan maritim. Dalam kasus strategi pertahanan Australia, misalnya, koran resmi informasi kebijaksanaan, The Defence of Australia 1987, menyatakan bahwa: ”Kepentingan yang fundamental dari kendala antara laut dan udara (sekitar sebelah utara Australia) terhadap keamanan kita memberikan prioritas utama kepada angkatan bersenjata maritim

56

china and asia's new dymicshttp://www.brookings.edu/comm/events/20060112.pdf

66

67

[angkatan laut dan udara] yang mampu untuk mencegah musuh dari operasi substansial di dalam daerah itu”. 57 Untuk beberapa negara di dalam daerah itu, seperti halnya negara ASEAN, permintaan maritim akan peningkatan percaya diri menuntut suatu reorientasi perencanaan dan kemampuan yang radikal yang jauh dari operasi perlawanan terhadap pemberontak terhadap medan perang maritim. Di dalam kasus negara lainnya, seperti Jepang dan Australia, pembangunan maritim, secara kontras, lebih merupakan bagian dari penetapan jangka panjang strategi yang relatif.58 Banyak tuntutan untuk percaya diri yang lebih besar. Untuk memulainya, percaya diri yang lebih besar menuntut pengawasan terhadap kemandirian, peringatan, dan kemampuan intelegensia untuk memonitor perkembangan regional, terutama di dalam memajukan maritim atau “kendala laut-udara”. Sentralitas dari kemampuan ketidaktergantungan iteligensi nasional kepada suatu kebijaksanaan percaya diri bahkan lebih banyak dinyatakan di mana kebijaksanaan seperti itu mengikuti melalui suatu sikap bertahan atau sikap tidak menyerang, yang secara umum meruapakan kasus di daerah Asia Pasifik (seperti misalnya, sikap Jepang, Cina, Indonesia dan Australia). Sebagaimana Agen Pertahanan Jepang (JDA) telah tetapkan sehubungan dengan peningkatan kemampuan koleksi intelegensia teknik Jepang: “Sangatlah penting bagi Jepang, yang semata-mata mengikuti suatu sikap pertahanan diri, untuk tetap mengingatkan dan mengawasi di dalam daerah dan di sekitar ruang udara dan airnya dan untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang penting untuk 57 58

Ibid Ibid

67

68

pertahanan seperti itu. Aktifitas seperti itu harus dilaksanakan secara konstan, baik pada waktu damai dan juga pada waktu darurat.”59 Kekuatan milter Asia Timur yang dapat dikemukakan tidak lain adalah Cina dan Jepang, baik dilihat dari jumlah dan jenis persenjataan maupun personilnya. Namun menurut pandangan lain yang pernah dikemukakan, selaian Cina dan Jepang juga terdapat Korea Selatan Korea Utara serta Taiwan yang harus diperhitungkan mengingat kemampuan militer negara tersebut cukup besar untuk dapat mengembangkan kekuatan militernya. 60 Tabel 6 Anggaran Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Negara Asia Timur dan Pasifik Tahun 2002 -200361 ANGGARAN PERTAHANAN (2002)

NEGARA

US$m

GDP (2002) In 1.000s

ANGKATAN BERSENJATA (2003)

Rank

Rank

Number

9

10.400.000

1

1.427.000

Rank

POPULASI (2003)

Amerika Serikat Japan Rusia Cina

348.500

% GDP 3.4

Rank

In 1.000s

Rank

2

% pop 0.49

11

289.696

3

39.500 50.800 51.000

1.0 4.8 3.9

20 5 6

4.000.000 1.069.000 1.300.000

3 5 4

239.900 960.600 2.250.000

11 5 1

0.19 0.66 1.17

17 8 6

127.647 146.300 1.299.278

6 5 1

Kanada India

6.800 13.800

1.1 2.7

19 11

604.000 505.000

6 7

60.600 1.325.000

16 3

0.21 0.13

16 19

29.236 1.040.245

11 2

Korea Selatan Korea Utara Australia

13.300

2.8

10

476.000

8

686.000

6

1.44

4

47.479

10

5.000

25.0

1

20.000

18

1.082.000

4

4.89

1

22.145

14

8.000

2.0

16

401.000

9

53.650

17

0.32

14

19.476

15

Taiwan

7.900

2.7

12

295.000

10

290.000

10

1.30

5

22.260

13

Indonesia Thailand

6.600 1.800

3.7 1.5

7 17

177.000 121.000

11 12

302.000 314.200

9 8

0.14 0.49

18 10

218.509 64.123

4 9

Malaysia Singapura Philipina

3.400 4.600 1.600

3.6 5.2 2.1

8 3 15

94.000 88.000 77.000

13 14 15

104.000 72.500 106.000

14 15 13

0.46 1.69 0.14

12 3 20

22.533 4.292 78.415

12 18 8

667

1.2

18

56.000

16

8.610

18

0.22

15

3.844

19

2.400 267 92

7.1 5.2 2.5

2 4 13

34.000 5.100 3.700

17 18 19

484.000 7.000 125.000

7 20 12

0.60 2.05 0.89

9 2 7

80.048 341 14.007

7 21 16

14

1.0

21

2.800

20

3.100

21

0.06

21

4.992

17

25

2.3

14

1.100

21

8.600

19

0.32

13

2.674

20

New Zealand Vietnam Brunie Kamboja Papua Nugini Mongolia

Sumber : The Militery Balance 2003 -2004. London : International Institute of Strategis Studies (IISS). 2003 59

Ibid Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Pasifik. Loc Cit. hal 89-90 61 Charles E Marrison. Asia Pacific Security Outlook 2004. Japan Centre For International Exchange. New York. 2004. hal 12 60

68

69

Secara individual, dapat dikemukakan bahwa berbagai usaha yang telah dilakukan untuk dapat memperkuat kemampuan militer berbagai negara Asia Timur, sebagian merupakan pencerminan kebijakan politik nasionalnya disamping politik regionalnya. Dalam hal kekuatan militer dapat disebutkan bahwa kesemua negara yang ditujukan diatas, memiliki persepsi atau visi politik yang serupa dalam memberi alasan bagi uasaha-usaha pengembangan kemamupuan militernya masing-masing. 62 Cina sudah lama memiliki ambisi politik terhadap Laut Cina timur dan selatan, secara tetap perlu diamati perkembangan militernya. Apalagi Cina merupakan salah satu negara Asia Timur yang memiliki kemampuan nuklir dan sedang berusaha untuk merestrukturisasi angkatan bersenjatanya, setelah tuntutan mereka terhadap Kepulauan Sparatly yang juga diklaim beberapa negara disekitarnya. Jepang sebagai negara ekonomi raksasa Asia Timur kini diperbolehkan mengambil bagian didalam kegiatan “Peace Keeping Operation” di Kamboja. Jepang terus membenahi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan larangan konstitusional kegiatan dalam bidang tertentu dan tingkat tertentu. Apalagi melintasi batas-batas negaranya. Dengan kata lain dengan adanya usaha-usaha kearah pelonggaran ketentuan terhadap kegiatan militer, adanya Jepang ditafsirkan akan menjadi sosok negara militer yang cukup kuat. Selain itu juga karena Jepang memiliki kelompok “Chauvinist” yang lebih dikenal sebagai kaum “Ultra-Nasionalis” serta pemikiran jiwa “Bushido” dan sementara kehilangan

62

Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Pasifik. Loc Cit

69

70

payung pertahanan Amerika Serikat. Faktor-faktor yang disebutkan diatas simaksudkan untuk menimbulkan alasan yang kuat untuk membenahi kemampuan “Self Defence Forces” (SDF), disamping alasan pengamanan jalur ekonomi.63 Dengan mengikuti beberapa uraian yang telah diajukan, maka gambaran tentang perimbangan persenjataan di kawasan Asia Timur banyak pula ketergantungannya pada kompetisi peningkatan kekuatan militrer secara individual negara dalam kawasan. Karena bagaimanapun diantara sekian negara dilingkup Asia Timur, terdapat negara yang baik langsung maupun tidak langsung telah menganut sistem “Gunboat Diplomacy” di dalam kebijakan politiknya. Dengan kata lain “gunboat Diplomacy” merupakan kunjungan kapal-kapal perang negara lain secara damai kesuatu negara, namun dibalik itu penafsiran bisa saja memiliki warna lain secara militer.64

3. Kondisi Keamanan Pasca Perang Dingin Di Kawasan Asia Timur Kawasan Asia Timur dalam pasca perang dingin telah menikmati kemakmuran dan perdamaian yang relatif. Kerjasama ekonomi menjadi salah satu fokus hubungan internasional kawasan Asia Timur. Tetapi kawasan Asia Timur yang memfokuskan pada bidang tersebut tidak secara otomatis membebaskan kawasan itu dari kekhawatiran potensi konflik, baik intrastate maupun antarstate. Berakhirnya perang dingin dikawasan tersebut telah memberikan peluang bagi munculnya ketidakpastian dan kekhawatiran akan ketidakstabilan-ketidakstabilan yang baru.65

63

Ibid. hal 90-91 Ibid 65 Bintarto Bandoro. Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik. CSIS. Jakarta 1996. hal 1 64

70

71

Ketidakpastian itu antara lain menyangkut intensi dan perilaku negaranegara besar. Jadi sekalipun lingkungan kawasan Asia Timur secara umum stabil, terdapat persepsi yang cukup populer bahwa kawasan Asia Timur kini sedang mengalami masa transisi menuju tatanan regional baru yang bentuknya masih belum terasa jelas.66 Masalah-masalah keamanan, masalah perbesaan pandangan, konflik warisan masa lalu seperti yang masih dihadapi Cina dan Taiwan, pertentangan dua Korea masih hidup di kawasan ini. Memang ada persoalan yang laten seperti tumpang tindih klaim teritorial di Kepulauan Sparatly, Laut Cina Selatan. Tetapi hal tersebut nampaknya bukanlah isu yang dianggap urgent dan selama ini masih dalam situasi terkendali.67 Atas dasar ini pula, negara kawasan Asia Timur juga nampaknya masih memberikan perhatian khusus pada masalah pertahanan. Isu sekitar masalah ini lazimnya sipilah-pilah menjadi sejumlah unsur, dalam hal ini adalah dinamika keamanan yang berkembang dikawasan, kondisi politik di lingkup domestik, dan program pembangunan angkatan perang yang ditandai dengan pembelian perlengkapan pertahanan. Secara umum, bangsa-bangsa dikawasan ini terus melihat bahwa pilar keamanan di kawasan Asia Timur tetap ada pada tiga kekuatan yakni Amerika Serikat (secara tidak langsung), Cina dan Jepang. Namun walaupun dalam realita politik ketiga kekuatan tersebut merupakan faktor utama dalam keamanan

66 67

Ibid Roni Sontai, Loc Cit.

71

72

kawasan ini, secara individual sebenarnya masing-masing memiliki persoalannya sendiri terhadap kawasan. 68 Amerika Serikat misalnya, meski banyak negara di Asia Timur secara terbuka atau diam-diam menginginkan Amerika Serikat terus hadir dan ‘menjamin’ keamanan di kawasan ini, ada pula sejumlah kalangan di Jepang dan Korea Selatan yang menginginkan Amerika Serikat menarik pasukannya. Sementara Cina dan Jepang masih dilihat sebagai aktor yang berdasar pengalaman masa lalu bemum bisa dipercaya. Bila Jepang dalam kaitannya dengan sejarah Perang Dunia II, Cina dalam kecenderungannya menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik dengan tetangganya, baik seperti yang terjadi dengan Vietnam pada tahun 1988 maupun saat menghadapi klaim di Sparatly.69 Atas dasar ini pula di masa lalu, ada kelompok yang disponsori oleh Asia Foundation memberikan rekomendasi kepada Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Bill Clinton yang meminta agas mewaspadai ancaman dari Cina, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa salah satu konflik yang akan meledak menjadi perang besar adalah sengketa Cina dengan 15 negara tetangganya. Pembelian kapal induk yang dikenal sebagai senjata proyeksi kekuatan dan pembelian berbagai persenjataan dari Rusia khususnya jet tempur dan rudal sejak awal dekade 1990-an, menambah keyakinan tersebut.70 Sementara terhadap Jepang, kalaupun dulu kekhawatiran terhadap negara ini dikaitkan dengan sejarah Perang Dunia II, kini orang bisa melihat arah baru mengenai peningkatan kemampuan militernya. Meski kekuatan yang disebut Angkatan Bela Diri ini semula dikembangkan dalam koordinasi dengan kekuatan 68

Ibid Ibid 70 Ibid 69

72

73

AS, dalam perkembangannya kemudian dengan pernyataan untuk melindungi jalur

pelayaran

untuk

pasokan

dalam

negeri

Jepang

telah

berhasil

mengembangkan kekuatan militer yang lebih dari cukup, bahkan dalam dekade lalu saja sudah berkapasitas lebih dari sekedar untuk defensif, misalnya dengan kapal perusak berpeluru kendali jenis Aegis.71 Tetapi diluar problema itu, dan bila dipercayai bahwa kestabilan keamanan lahir karena keseimbangan kekuatan, maka suka ataupun tidak suja memang ketiga aktor diataslah yang besar peranannya dalam masalah keamanan di wilayah ini. Jepang tanpa Amerika Serikat akan gentar terhadap Cina yang terus tumbuh menuju negara adidaya, sementara Amerika Serikat tanpa Jepang lama kelamaan akan kewalahan menanggung ongkos kehadiran militer di wilayah ini. 72 Tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh Asia Timur adalah bagaimana mengatur ketidakpastian ini. Dalam menghadapi situasi dan lingkungan semacam itu, berbagai cara ditempuh oleh negara-negara dikawasan Asia Timur untuk menjamin keamanan mereka, misalnya memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk memodernisasi kapabilitas pertahanan mereka atau mengembangkan kebiasaan dialog. Cara yang disebut terkahir ini sepertinya menjadi cara yang paling banyak ditempuh oleh negara-negara di kawasan. Meskipun dialog itu sendiri tidak menjadi jaminan penyelesaian akhir suatu masalah, namun setidaknya melalui dialog ini negara lainnya mengetahui mengenai masalah keamanan baik itu yang berhubungan lasngsung maupun tidak langsung dengan kepentingan mereka.

Cara

demikian juga membantu

meningkatkan dan menciptakan rasa saling percaya dan menghilangkan rasa 71 72

Ibid Ibid

73

74

kecurigaan terutama diantara negara-negara yang sedang menghadapi konflik. Sasaran utama dari sebuah proses dialog adalah mencari pola terbaik untuk menata kembali lingkungan politik dan keamanan kawasan Asia Timur pasca perang dingin sehingga stabilitas yang berkelanjutan dapat terus dipertahankan.73 Pasca perang dingin tidak secara otomatis menghapus konflik-konflik regional bahkan menurut Soedjati Djiwandono mengatakan bahwa keamanan Asia Timur bersifat kompleks dan ultidimensional, serta diikuti oleh kompetisi stategis antara negara-negara besar (Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan) yang dapat membuiat perimbangan regional menjadi tidak stabil. Keamanan saat ini tidak lagi difokuskan pada faktor militer, karena adanya Policy of Engagement, yaitu kebijaksanaan untuk mengintegrasikan sebanyak mungkin negara di kawasan dalam proses dialog regional. Ini menjadi landasan bagi hubungan yang lebih stabil dan baik karena akan memberikan insentif kepada negara-negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kawasan secara damai. Engagement dan Mutual Respect dan Mutual Reassurance harus menjadi faktor yang menuntun prilaku negara-negara dalam berinterasi satu dengan yang lainnya.74 Kini, meski ada wadah dialog mengenai masalah keamanan di kawasan ini, setiap negara tetap wajib untuk memelihara kemampuan pertahanannya, karena dinamika internasional bisa menghadapkan kawasan pada perkembangan dramatis. Ketika solusi politik tidak bisa tercapai, atau oleh sebab kawasan memburuk dengan cepat, maka akan sulit bagi negara yang tidak siap untuk bisa menghadapi keadaan darurat. Lebih-lebih karena kemampuan pertahanan tidaklah 73 74

Bintarto Bandoro. Op Cit. Hal 2 Bintarto Bandoro. Op Cit. Hal 5

74

75

tercipta dalam satu dua bulan, mengingat pemesanan perlengkapan ataupun mendapatkan prajurit yang terlatih baik merupakan ikhtiar jangka panjang.75 Perubahan-perubahan yang strategis di Asia Timur setelah era perang dingin sangat kentara. Peranan strategis kekuatan-kekuatan regional maupun kekuatan-kekuatan lokal yang paling berpengaruh mulai mengalami perubahan sejalan dengan berakhirnya era pergulatan bipolar dan munculnya lingkungan Asia Timur yang multipolar. Riri Dwianto mengidentifikasi beberapa penyebab ketidakpastian yaitu, pertama berkurangnya kehadiran militer Amerika Serikat yang pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran negara-negara Asia Timur akan kekosongan kekuatan dan konsisi ini dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk menggunakan kekuatan militer mereka dengan alasan melindungi kepentingan mereka masing-masing. Kedua tidak adanya persepsi yang sama mengenai

apa

yang

dianggap

sebagai sumber

ancaman.

Kondisi

ini

mengakibatkan negara-negara Asia Timur menemui kesulitas untuk bersama-sama merumuskan ancaman yang dapat menjadi sumber konflik di masa mendatang dan menemukan opsi-opsi untuk mewujudkan serta mempertahankan keamanan kawasan. 76 Kawasan ini merupakan kompleks keamanan yang didalamnya terdapat konflik dan saling mencurigai. Di kawasan Asia Timur ini pola-pola hubungan permusuhan lebih dominan daripada pola-pola hubungan yang bersahabat. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi dan karakter politik negara

75 76

Roni Sontani. Loc Cit Riri Dwianto. Kerjasama Keamanan Asia Timur. Hal 182 - 183

75

76

yang berbeda. Yang kesemuanya ini menghambat terjalinnya kerjasama keamanan di Asia Timur.77

B.

KONFLIK REGIONAL SEBAGAI KAWASAN DI ASIA TIMUR

ANCAMAN

STABILITAS

Salah satu konsekuensi yang lebih patut disayangkan pada akhir Perang Dingin adalah kemungkinan meningkatnya konflik regional. Yang menonjol itu bukan hanya peningkatan konflik regional dalam istilah relatif karena hilangnya konflik Timur-Barat, tetapi akhir konflik itu telah “memindahkan mekanisme kemarahan” yang seringkali bertindak untuk mempertahankan keteganganketegangan regional berada di bawah kontrol.78 Di Asia Timur, masih tetap ada tempat yang subur untuk konflik regional. Masih ada sejumlah persoalan konflik yang membara dan potensial yang melibatkan persaingan dalam menuntut kedaulatan, tantangan terhadap hak kekuasaan pemerintah, dan perselisihan teritorial.

1. Konflik Maritim Perlu dicatat bahwa sepertiga dari persoalan tersebut melibatkan perselisihan atas batas maritim dan klaim teritorial lepas pantai. Hal ini mencakup perselisihan antara Rusia dengan Jepang atas Pulau Kurile bagian selatan atau “Wilayah-wilayah Utara”; antara Jepang dan Cina atas Pulau Senkaku di Laut Cina Selatan; antara Malaysia dan Singapore atas pulau dari Pulau Batu Putih di

77

Dalam pandangan Riri Dwianto, kawasan Asia Timur memiliki tiga pilihan kerjasama multilateral, yaitu : (1) kerjasama dalam bentuk soft regionalism; (2) kerjasama yang bersifat a la carte; dan (3) gabungan dari kedua kerjasama tersebut 78 China's Military and the New World Order. Dalam : http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=72

76

77

Selat Johor; antara Malaysia dan Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulawesi, dan yang mungkin paling penting adalah tempat yang menjadi titik cahaya maritim yang potensial, persaingan klaim atas Pulau Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan, yang diperebutkan oleh Cina dan Taiwan. 79 Persoalan konflik maritim ini terbukti sangat penting dalam pembentukan program modernisasi pertahanan yang sedang berlangsung di Asia Timur. Bersama-sama dengan faktor lain mereka mendorong kebutuhan akan kemampuan pengawasan maritim yang lebih besar, termasuk kecerdasan sinyal basis-tanah dan pesawat pengintai maritim yang canggih. Mereka juga sedang membangkitkan kebutuhan akan kemampuan untuk peperangan yang khusus, seperti misalnya pesawat tempur permukaan dengan daya tahan yang lebih lama, landasan yang memungkinkan untuk neluncurkan misil anti kapal, dan pesawat terbang jarak jauh. (Cina misalnya, telah memasukkan di dalam daya guna spesifikasi yang dibutuhkan untuk pesawat tempur baru kemampuan untuk mengadakan operasi dengan alat khusus dan untuk waktu yang khusus pada lingkungan daerah di Laut Cina Selatan dan khususnya Pulau Spratly yang diklaimnya).80 Di seluruh daerah Asia Pasifik, keprihatinan keamanan diperluas untuk mencakup persoalan ekonomi dan lingkungan. Keamanan ekonomi bukan hanya melibatkan perlindungan garis kritis komunikasi laut (SLOC) tetapi juga peningkatan perlindungan akan persediaan ikan dan sumber2 daya kelautan lainnya. Berkenaan dengan perlindungan SLOC, Jepang—yang “sangat mengandalkan negara lain untuk mensuplai sumber daya alam, energi, makanan 79 80

Ibid Ibid

77

78

dan banyak material lainnya yang sangat diperlukan bagi eksistensi nasional”— telah menetapkan suatu syarat untuk “menjamin keamanan perjalanan kelautan” melalui pengamatan dan operasi pengawalan sampai sejauh 1000 mil.81 Banyak negara di daerah itu juga sangat prihatin mengenai peningkatan aktifitas ilegal di Laut Cina Selatan dan jalan masuk sekitarnya, seperti misalnya bajak laut, penyelundupan, penangkapan ikan liar. Keprihatinan ini telah membangkitkan kebutuhan baru untuk kemampuan pengawasan maritim dan operasi angkatan kepolisian maritim.82

2. Konflik Lingkungan Saat ini persoalan lingkungan juga terdapat pada agenda keamanan di Asia Timur. Polusi global, pemadang gurunan, penebangan hutan, dan pengaruh rumah kaca, dengan keterangan tambahan tentang naiknya permukaan laut, merupakan masalah yang sungguh di daerah ini. Tumpahan minyak dengan skala besar di Selat Malaka atau Laut Cina Selatan dapat mengakibatkan kerusakan kehidupan maritim dan sumber alam lepas pantai lainnya yang tidak dapat diperbaiki. Penebangan huta di Malaysia dan Kalimantan sudah menandakan pengaruh yang merugikan lingkungan di Asia Tenggara. Industrialisasi yang cepat telah menyebabkan peningkatan emisi karbon dioksida secara dramatis. Pemanasan global merupakan ancaman menghilangnya daerah rendah di pantai di mana aktifitas ekonomi seringkali terkonsentrasi.83

81 Japan Defense Agency. Defense of Japan 1990. Dalam : http://japansecurity.org/NYT/2005/NYT-241005.htm 82 Ibid 83 Ibid

78

79

Sebagai tambahan, persoalan lingkungan akan menjadi sebuah sumber peningkatan perselisihan internasional. Eksternalitas/keadaan luar degradasi lingkungan menahan batas nasional negara di dalam mana aktifitas yang berbahaya dibangkitkan; biaya seringkali ditunjang oleh mereka yang tidak menerima manfaat dari aktifitas. Konflik akan semakin banyak terjadi melebihi pengakuan tanggungjawab untuk polusi lepas pantai dan kerusakan atas sumber alam marinir, pemadangpasiran, hujan asam, peningkatan permukaan laut, dan “pengungsi lingkungan”.84

3. Dinamika Perlombaan Senjata Merupakan kasus yang nyata, paling tidak di dalam beberapa kejadian, bahwa tambahan sistem persenjataan yang canggih sudah seharusnya sebesar tambahan martabat pada pertimbangan geostrategi apapun. Kepemilikan atas sistem

persenjataan

yang

berteknologi

tinggi,

dan

kemampuan

yang

didemonstrasikan untuk mengoperasikan dan mempertahankan mereka, dihargai sebagai penunjuk modernisasi politik dan ekonomi. Pesawat tempur F-16 dan frigate yang diperlengkapi dengan sistem elektronik yang canggih merupakan simbol status seperti halnya penerbangan nasional dan program angkasa. 85 Dalam beberapa kasus, sistem persenjataan modern diperoleh karena teknologi mereka yang baru, yang dapat ditransfer ke sektor sipil. Banyak teknologi modern, seperti sarana peluncuran satelit dan komputer super, dapat digunakan rangkap dua, sehingga investasi untuk tujuan pertahanan dapat juga merangsang perkembangan komersial asli. Sejumlah kecil pesawat tempur 84 85

Ibid Brown, Michael. East Asian Security. Oxford. Hal 89

79

80

modern dapat digunakan untuk memperkenalkan material campuran baru; sistem informasi peperangan di atas frigate modern menyediakan jalan masuk ke sistem penggabungan data manajemen; dan sistem peperangan elektronik yang lebih maju berada pada batas kepemimpinan komunikasi dan teknik pengolahan sinyal. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa negara, seperti misalnya Cina, telah memperoleh sejumlah kecil sistem persenjataan modern untuk tujuan-tujuan “perencanaan pemutarbalikkan teknologi” dan transfer teknologi.86 Dengan berakhirnya Perang Dingin dan reduksi dalam anggaran pertahanan di Amerika Serikat, Eropa dan pecahan Uni Sovyet, pabrik senjata diharuskan untuk menjalankan barang mereka dengan lebih aktif di Asia dengan maksud

untuk

mengimbangi

penurunan

pemasaran

di

dalam

mereka.pengunduran diri sejumlah besar persenjataan dari A.S.,

daerah

Sovyet, dan

pembuat-pembuat senjata Eropa juga telah menghasilkan persediaan yang besar dari persenjataan yang berlebih dan peralatan yang oleh pemerintah dan pabrikpabrik bersedia menjualnya dengan potongan harga. Di dalam penilaian majalah Economist, “pasar pembelian yang paling besar”.87 Orang Rusia dengan nyata bersedia menjual dengan sebenarnya apapun kepada siapapun dengan pembayaran tunai, atau bahkan produk itu dengan barter. Cina sudah menandatangani berbagai kontrak persenjataan dengan Rusia, termasuk untuk pesawat tempur Su-27 dan MiG-31, dan telah membicarakan tambahan dengan variasi yang luas, termasuk Tu-22 bomber Backfire, Il-76 pesawat Peringatan Angkutan Udara dan Sistem Kontrol (AWACS), misil2 permukaan-udara, sistem radar peringatan dini dan pertahanan udara, T-72 tank 86 87

Ibid Asia’s Arm Race. Economist, 20 Februari 2000

80

81

perang, peralatan perang, dan pesawat tempur angkatan laut permukaan. Rusia telah menjual kepada sejumlah 18 buah pesawat tempur MiG-29 kepada Malaysia, dan telah menyetujui untuk menerima sebagian pembayaran dengan minyak palm, tekstil dan barang lain. Rusia juga telah menawarkan untuk menjual helikopter anti tank MiG-35 ke Malaysia. Misil Scud dan versi lanjutan pesawat tempur MiG-21 ke Indonesia; dan kapal selam, helikopter penembak kapal, sarana tempur angkatan bersenjata dan kapal patroli kepada negara ASEAN lainnya. 88 Sebuah faktor yang kurang lebih terlibat dalam beberapa perolehan akhir ini adalah suatu keprihatinan bahwa persediaan sistem persenjataan yang berlimpah-limpah dan peralatan yang berhubungan dengannya tidak akan bertahan terlalu lama, dan karenanya pembelian harus dimasukkan selagi persediaan habis dan sebelum beterbatasan internasional dibebankan pada transfer persenjataan. Menurut para pejabat A.S., Cina sedang “bergerak cepat untuk memperoleh sebanyak mungkin kemampuan militer sebelum komunitas internasional menutup pintu penjualan teknologi militer yang lebih maju.89 Karakteristikasi dari program perolehan militer regional sebagai “suatu perlombaan persenjataan Asia” memiliki sebuah kekurangan: ia tidak serasi dengan definisi yang diterima secara umum tentang istilah “perlombaan persenjataan”. Perlombaan persenjataan apapun harus memiliki dua ciri utama: pertama, suatu nilai perolehan yangh sangat cepat, dengan para partisipan yang merentangkan sumber daya mereka dengan maksud untuk menjamin bahwa mereka masih tetap berada pada puncak perlombaan; dan, kedua, beberapa dinamika timbal balik di mana perkembangan dalam kemampuan pertahanan dan 88

Budget Surprise for China's Army. Dalam : http://www.taiwansecurity.org/CNN/2003/CNN-030703.htm 89 Ibid

81

82

penyerangan atas suatu musuh cocok dengan usaha untuk membalas pemikiran keuntungan yang dapat diperoleh oleh orang lain. Jadi, perolehan yang berkelanjutan atas kemampuan persenjataan baru menjadi suatu proses interaktif di mana tuntutan persenjataan dari suatu kelompok tergantung pada kemampuan yang diketahui, diharapkan, atau kemampuan yang diharapkan tentang kekuatan dari kelompok lain.90 Terdapat tema umum yang jelas signifikan di dalam program perolehan yang ada dalam perkembangan daerah akhir ini. Di Asia Timur, suatu daerah yang secara ekstrim tersebar, dengan perbedaan yang luarbiasa dalam hal keamanan dan persepsi tentang ancaman, derajat konsistensi dalam program perolehan terlebih-lebih luarbiasa.91 Kebutuhan untuk meningkatkan percaya diri yang dipengaruhi oleh berakhirnya Perang Dingin, waktu berakhirnya bipolaritas, dan penarikan mundur kehadiran A.S. dan pimpinan modern, kontrol, dan sistem komunikasi (C3) dalam program perolehan regional yang ada. Bagaimanapun, sekarang percaya diri memerintah konstruksi pusat pimpinan nasional dan markas-besar angkatan bersama, dan rancangan dan pengembangan sistem komunikasi berbasis nasional dan berbagai fasilitas. Agen Pertahanan Diri Jepang sedang membangun sebuah markas besar yang baru di Tokyo untuk menyediakan, inter alia, kontrol yang lebih tersentralisasi atas operasi agen pelayanan dan pertahanan intelijen. Di Korea Selatan, markas-besar untuk masing pelayanan ditampung pada tempat umum di dalam daerah pinggiran kota Taejon City di tengah negara itu. Singapore telah membangun sebuah markas 90 91

Ibid Brown, Michael. East Asian Security. Oxford. Hal 94

82

83

Kementerian Pertahanan yang baru, lengkap dengan sebuah “pusat kontrol operasi sentral bawah tanah yang dikeraskan” di Bukit Gombak, sekitar 7,5 km selatan Kranji, yang akan dihubungkan dengan saluran gelombang mikro dan serabut optik kepada sebuah pimpinan, kontrol, komunikasi dan jaringan kerja intelijen untuk seluruh pulau. Di seluruh daerah Asia Timur, terdapat sebuah perluasan yang signifikan dalam bidang kemampuan teknik intelijen (terutama SIGINT) dan operasi melebihi dekade terakhir, dan hal diperkirakan akan berlanjut melebihi masa depan yang dapat diduga. Peningkatan kemampuan SIGINT adalah karena kebutuhan akan percaya diri yang lebih besar, peningkatan kebutuhan akan informasi pengawasan maritim, dan kebutuhan untukj mengumpulkan informasi perintah elektronik untuk berperang (EOB) pada komunikasi dan sistem elektronik dari negara tetangga dan kesanggupan musuh untuk tujuan peperangan elektronik.92 Ketidaktergantungan kemampuan pengumpulan intelijen merupakan suatu unsur penting pada sikap lebih percaya diri. Sebagai seorang pejabat pada Agen Pertahanan Jepang yang ditetapkan saat ini, berkenaan dengan peningkatan kemampuan JDA SIGINT: “Di dalam era perang dingin dunia ini bergerak dalam kelompok, dan sebagai salah satu anggota team yang dipimpin Amerika, pertimbangan kami tidaklah terlalu penting. Sekarang Jepang membutuhkan kemampuannya sendiri”. Korea Selatan masih mengandalkan sistem intelijen A.S. untuk strategi peringatan awal, tetapi Kementerian Pertahanan Nasional telah melukiskan saat ini bahwa kebutuhan bagi kemampuan nasional Korea Selatan

92

Ibid

83

84

adalah sebagai berikut: “Dengan mengurangi ketergantungan kepada kekuatan A.S. akan dibutuhkan perolehan pesawat terbang pengintai dan peralatan intelijen terpadu sebagai pengganti yang dimiliki oleh angkatan bersenjata A.S., seperti juga kemajuan peringatan dini dan kemampuan pengawasan medan perang, kontrol, komunikasi dan sistem intelijen (C3I).93 Banyak dari perolehan SIGINT yang dirancang untuk mengumpulkan informasi pengawasan maritim. Di Jepang, misalnya, stasiun di Miho di pulau Honshu dan di Shiraho di pulau Ishigaki-Shima pada ujung selatan kepulauan Ryuku (kira2 260 km sebelah timur Taiwan) diperlengkapi dengan susunan antena yang diatur menjadi lingkaran yang luas (CDAA) dan dirancang untuk menyediakan pengawasan laut atas SLOC Jepang dari Jepang, yaitu selatan dari Filipina dan Timur dari Guam.94 Banyak negara di dalam daerah itu juga memperoleh kemampuan angkatan udara SIGINT yang lebih maju, lagi-lagi untuk tujuan pengawasan laut. Contohnya, Angkatan Bersenjata Pertahanan Diri Maritim Jepang (JMSDF), yang saat ini mengoperasikan dua pesawat terbang EP-2J, sedang berusaha memperoleh empat lagi pesawat terbang EP-3 SIGINT yang lebih cakap. Cina saat ini mengoperasikan beberapa pesawat terbang EY-8 SIGINT, yang diperlengkapi dengan BM/KZ-8608 sistem intelijen elektronik (ELINT) yang dirancang untuk memonitor angkutan laut yang beremisi radar. Korea Selatan sedang merencanakan untuk memperoleh beberapa lusin pesawat terbang SIGINT, yang

93

Ibid David Lange. “Defense Satelite Communication Station”. 2 Desember 1998. lihat juga di Brown, Michael. East Asian Security. Oxford. Hal 96 94

84

85

akan digunakan untuk pengawasan laut tetapi juga untuk koleksi umum SIGINT.95 Banyak negara di dalam daerah itu yang dengan cepat mengembangkan kemampuan elektronik untuk peperangan (EW). Telah secara luas diakui bahwa operasi pertahanan pada medan perang modern tidak dapat secara efektif dipimpin tanpa intelijen yang luas dan tepat waktu, yang melibatkan perintah elektronik musuh tentang peperangan., katalog tentang sistem kebanyakan komunikasi, radar, dan pemancar elektromagnetik yang dapat diharapkan di daerah operasi. Data EOB yang dibutuhkan untuk merancang kemampuan EW yang sesuai telah dikoleksi oleh berbagai macam sistem ELINT baru dengan tingkat kecanggihan.96 Saat ini, kebanyakan negara di dalam daerah itu sedang berusaha untuk mendapatkan sejumlah signifikan pesawat terbang tempur berperan banyak terdepan. Pesawat tempur dengan kemampuan menyerang kapal seperti juga kemampuan pertahanan udara. Menurut suatu perkiraan, kemungkinan bahwa “kira-kira 3000 pesawat tempur dan pesawat terbang penyerang akan diperoleh dalam dekade ini oleh negara Asia Timur, sementara sejumlah pesawat terbang yang ada akan diubah dengan tugas baru avionik dan alat perang. Sejumlah 1500 pesawat tempur ini akan disebarkan oleh empat angkatan udara Asia Timur—Cina (550), Taiwan (466), Jepang (400), dan Korea Selatan (160). Di Asia Tenggara, negara ASEAN kemungkinan akan memperoleh 300 pesawat tempur dan pesawat terbang penyerang dalam dekade ini. 97

95

Ibid Ibid 97 New Strategic Cruise Missiles: From the Land, Sea and Air. Dalam : http://www.strategycenter.net/printVersion/print_pub.asp?pubID=71 96

85

86

Dalam banyak kasus, kemampuan untuk operasi serangan maritim merupakan suatu faktor yang penting dalam program pesawat tempur baru ini. Di Cina, misalnya, Su-27 Flankers dan pesawat tempur bomber B-7 Hong sedang dibentuk untuk operasi anti kapal. Demikian juga, di Asia Selatan, seluruh pesawat tempur dan pesawat terbang penyerang sedang diperlengkapi dengan misil anti kapal Exocet atau Penguin. 98 Telah diperkirakan bahwa program yang ada akan melibatkan perolehan yang jumlahnya lebih dari 120 pesawat terbang pengintai maritim di dalam daerah itu, hampir dua kali inventaris yang ada. Angkatan Bersenjata Pertahanan Diri Maritim Jepang, misalnya, sedang merencanakan untuk memperoleh sejumlah 74 buah P-3C pesawat terbang patroli maritim jarak jauh (LRMP), sedangkan Korea Selatan akan memperoleh delapan sampai sepuluh P-3C. Thailand memiliki tiga pesawat terbang Dornier-228 LRMP, dengan dua lagi yang sedang dirancanakan, dan memiliki P-3A/B yang sedang dalam proses pengiriman. Lebih lanjut ke selatan, Australia dan Selandia Baru memelihara sembilan belas P-3C dan enam P-3K Orion. Seluruh P-3 itu diperlengkapi dengan misil anti kapal Harpoon. 99 Sebanyak 200 pesawat tempur permukaan utama yang baru telah diprogram untuk didapatkan Asia Timur sepanjang tahun 1990, dengan jumlah 50 lainnya yang berada di bawa pertimbangan yang serius. Hal ini termasuk pesawat terbang pengangkut seberat 13,0000 ton yang akan diperoleh Cina, lebih dari seratus frigate baru; dan lebih dari seratus corvette dan kapal patroli laut dengan berat 1000-1500 ton. Kemungkinan juga bahwa pada akhir dekade ini baik Cina maupun Jepang telah membuat keputusan pasti untuk memperoleh beberapa 98 99

Ibid Ibid

86

87

pesawat terbang berkemampuan pengangkut. Sebagai tambahan, kemungkinan lebih dari 200 pesawat tempur penyerang permukaan minor baru (corvette, pesawat terbang penyerang cepat, kapal patroli misil, dll) juga akan diperoleh dalam daerah itu.100 Sudah ada lebih dari 300 pesawat tempur permukaan di angkatan laut Asia Timur yang diperlengkapi dengan misil anti kapal modern seperti Harpoon dan Exocet. Di antara mereka, pesawat tempur ini memiliki 1600 peluncur misil anti kapal. Jumlah ini kemungkinan lebih dari dua kali dari seluruh latihan sepanjang tahun 1990-an, sebagaimana sebagian besar perolehan pesawat tempur baru akan diperlengkapi dengan rangkaian misil permukaan-ke-permukaan yang luas.101 Kecakapan yang tertinggi dari misil ini adalah Harpoon, yang saat ini sedang dalam tugas bersama enam angkatan laut di darah itu (Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Singapore, Thailand dan Australia). Hampir semua angkatan laut di dalam daerah itu memiliki salah satu misil anti kapal yang asli(C-801 Cina dan Hsiung Feng II Taiwan) atau misil Exocet. 102 Sebagai tambahan, sebagian besar dari pesawat tempur baru dan pesawat terbang patroli maritim jarak jauh yang telah diperkenalkan ke dalam daerah itu juga telah diperlengkapi dengan kemampuan misil anti kapal—misil anti kapal Harpoon, Exocet atau Penguin.103 Saat ini, Angkatan laut Asia Timur memiliki kira-kira 100 kapal selam, walaupun banyak kapal selam jenis Romeo yang dimiliki oleh Cina dan Korea Utara tidak lagi beroperasi. Lebih dari tujuh lusin kapal selam baru sedang 100

China's defense spending shoots up. Dalam : 9.6%http://www.atimes.com/atimes/china/EC08Ad03.html 101 Ibid 102 Ibid 103 Ibid

87

88

direncanakan untuk tambahan selama 2000-an. Korea Selatan paling tidak menambah sembilan Tipe 209, dan Taiwan sedang mencoba untuk menambah enam sampai sepuluh kapal. 104

104

China’s Quest for Asia. Dalam : http://www.policyreview.org/134/dillon.html

88

89

BAB IV IMPLIKASI PENINGKATAN KEKUATAN MILITER JEPANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS KEAMAMAN DI KAWASAN ASIA TIMUR

A.

Implementasi Restrukturisasi Kekuatan Militer Jepang Dan Pengembangan Teknologi Militer Jepang

1. Kekuatan Personel dan Persenjataan Jepang Gambar 2 Peta Wilayah Jepang

Sumber: www.globalsecurity.org

Pengakuan Korea Utara (Korut) bahwa negara itu memiliki persenjataan nuklir diperkirakan telah memberi angin pada para politisi konservatif Jepang yang ingin meningkatkan kekuatan militer negara Matahari Terbit itu. Keinginan ini sudah lama terhalang oleh konstitusi Jepang yang bersifat pasifis (antiperang)105.

105

”Pertahanan Asia Timur : Ekonomi Krisis Bangun Senjata Jalan Terus”, Majalah Angkasa, Jakarta 1 Oktober 2001, Hal 1.

89

90

para anggota parlemen Jepang dari "aliran pertahanan baru" (neo-defence school) versi Jepang dari gerakan neokonservatisme yang tengah merebak di Amerika Serikat-menginginkan agar Tokyo mempersenjatai diri agar dapat digunakan untuk melakukan serangan penangkalan (pre-emptive strike) atas Korut106. Kebijakan semacam ini akan mengubah Jepang secara drastis, negara yang konstitusinya tidak mengakui perang sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Berdasarkan konstitusi inilah Jepang dilarang memiliki angkatan darat, laut, maupun udara. Larangan ini sudah lama diartikan sebagai keharusan Jepangyang sebelumnya memiliki angkatan bersenjata yang sama besarnya dengan Inggris-menurunkan kemampuan angkatan bersenjatanya hanya sebatas untuk mempertahankan diri107. Menurut para anggota parlemen Jepang dari aliran pertahanan baru, pembatasan itu kini tak lagi bisa diterima. Pasalnya, Jepang berada di dalam jangkauan peluru kendali (rudal) balistik Korut dan Pyongyang yang diberitakan sudah mengakui memiliki senjata nuklir. Namun, meski dihantui pemerintah Pyongyang yang bersenjata nuklir, sebagian besar pendukung gagasan militerisasi Jepang tak menyarankan pemerintah Tokyo untuk membalas ancaman Korut dengan juga berusaha memiliki senjata nuklir. Jepang berada pada posisi yang tidak lazim untuk menjadi suatu kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan sebuah tradisi militer yang agresif, melawan 106

“Jepang Dan Asia Timur Pasca Koizumi”, Kompas, Jakarta, 22 September 2006, Hal.

4. 107

Ibid

90

91

perkembangan

kekuatan-kekuatan

angkatan

perang

yang

kuat.

Sebuah

pengasingan militer dimasukkan pada pernyataan konstitusi tahun 1947, “Orang Jepang selamanya meninggalkan peperangan sebagai suatu hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau menggunakan kekuatan sebagai sebuah sarana untuk menyelesaikan perselisihan internasional.” Artikel itu, bersama-sama dengan “Konstitusi Perdamaian”, mempertahankan dukungan pemerintah dan penduduk dan diinterpretasikan sebagai mengijinkan Kekuatan Pertahanan Diri (SDF), tetapi melarang kekuatan itu dalam memiliki senjata nuklir atau senjata penyerang lainnya atau yang disebarkan di luar Jepang.108 SDF berada di bawah kontrol Agen Pertahanan sipil, yang berada di bawah perdana menteri. Sekalipun telah sangat terlatih dan sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk memperlihatkan misi-misi terbatas yang ditugaskan kepada mereka, namun SDF itu kecil, kurang jumlah stafnya, dan kurang diperlengkapi untuk operasi militer yang lebih ekstensif. Aktivitas-aktivitasya dibatasi pada penyelesaian bencana dan usaha pemeliharaan damai UN yang terbatas.109 Di Jepang sendiri sekarang terdapat tiga kelompok yang menyikapi tentang masa depan militer Jepang. Kelompok pertama disebut mainstream. Sejak pertengahan 1990-an, kelompok ini didominasi kalangan realis-militer yang menginginkan Jepang memperoleh tanggung jawab politik dan militer lebih besar dalam kerja sama pertahanan bilateral. Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) harus meningkatkan kemampuan command, control, communication and intelligence (C3I) serta 108 109

http://www.globalsecurity.org/military/world/japan.htm Ibid

91

92

memiliki kemampuan militer yang independen. Terkait kerja sama pertahanan AS-Jepang, kelompok ini berpandangan, Jepang dan AS harus membangun forum dialog keamanan (security dialogue) serta meningkatkan saling-pemahaman (mutual understanding) dan efektivitas aliansi. Kelompok kedua disebut nasionalis yang berpandangan, Jepang harus membangun kemampuan pertahanan sendiri dan melepaskan diri dari AS. Langkah awal yang diusulkan adalah merevisi konstitusi yang membatasi Jepang untuk mengembangkan kemampuan militer. Kelompok ketiga adalah Pasifis yang menginginkan Jepang memberi kontribusi dalam kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengakhiri kerja sama keamanan dengan AS. Kalangan Pasifis juga mendukung Jepang untuk mempertahankan konstitusi yang damai dan mengurangi kemampuan militer. Ada banyak faktor yang mendorong berkembangnya pemikiran untuk meningkatkan kemampuan militer Jepang. Pertama, persepsi ancaman keamanan dari China. Perselisihan China-Jepang, terutama yang terkait luka sejarah ekspansi Jepang ke China, yang diikuti aktivitas modernisasi militer China melahirkan kecemasan di Jepang. Bagi Jepang, China merupakan ancaman terbesar keamanannya, itu terlihat dari jajak pendapat Yomiuri Shimbun bahwa 65,3 persen dari 1.867 responden menyatakan China tidak dapat dipercayai. Kedua, kecemasan terhadap aktivitas militer Korea Utara. Kemampuan rudal balistik Korea Utara (Taepodong-1) yang mampu menjangkau wilayah Jepang, diikuti penolakan Korea Utara mematuhi aturan keamanan internasional, menjadi perhatian Jepang. Jepang cemas, itu tampak dari pernyataan Abe, jika

92

93

tidak ada pilihan, Jepang bisa saja menyerang basis-basis rudal Korea Utara sebagai upaya mempertahankan diri. Ketiga, desakan masyarakat lokal dan keinginan AS untuk mengurangi kekuatan militernya di Asia Timur. Muncul aneka persoalan sosial terkait kehadiran tentara AS di sejumlah negara melahirkan protes dan penolakan (di Jepang, Korea Selatan, dan Filipina). Ini terlihat dari keinginan AS mengurangi pasukannya di Korsel dari 32.500 menjadi 20.000. Diduga, pasukan-pasukan "eks-Korsel" itu akan digunakan untuk menjalankan misi-misi AS di luar Asia.

Tabel 7

Jumlah Modernisasi GSDF Jepang110

Sumber : www.globalsecurity.org

Kebijaksanaan pertahanan nasional Jepang telah di dasarkan pada Dekrit Kerjasama Timbal Balik dan Keamanan dengan Amerika Serikat, di bawah mana Jepang mengasumsikan tanggungjawab unilateral untuk keamanan internalnya sendiri dan Amerika Serikat setuju untuk ikut serta dalam pertahanan Jepang di

110

http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/gsdf.htm

93

94

dalam peristiwa di mana Jepang atau daerahnya diserang. Walaupun besar dan kemampuan SDF selalu dibatasi perannya, sampai tahun 1976 perencanaan pertahanan berfokus pada pengembangan kekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan kemampuan konvensional dari potensi musuh regional. Pada awal tahun 1976,

kebijaksanaan

pemerintah

mempertahankan

bahwa

SDF

akan

dikembangkan hanya untuk memukul mundur penyerangan terbatas dalam skala kecil dan bahwa bangsa itu akan bergantung kepada Amerika Serikat untuk mendapatkan pertolongannya pada sebuah serangan yang lebih serius.111 Serangan Soviet atas Afghanistan dalam tahun 1979 dan pembangunan kekuatan militer di Timur Jauh Soviet, termasuk sekelompok pulau sampai di utara Hokkaido, yang ditempati oleh Uni Soviet tetapi yang diklaim oleh Jepang, memimpin Jepang untuk mengembangkan sebuah program untuk memodernisasi dan memperbaiki SDF dalam tahun 1980-an, terutama di bidang pertahanan udara dan peperangan anti kapal selam. Di awal tahun 1990-an, pemerintah telah merevaluasi kebijaksanaan keamanannya yang di dasarkan atas pengurangan tekanan Timur-Barat.112 Tabel 8

Jumlah Modernisasi MSDF Jepang113

Sumber : www.globalsecurity.org

111

Ibid www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1989/1989-2-2.htm 113 http://www.globalsecurity.org/military/world/japan.htm 112

94

95

Pemerintah Jepang menghargai hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat, dan ia tetap bergantung pada payung nuklir Amerika Serikat. Jadi, ia bekerja untuk memfasilitasi kontak militer dan mendukung Amerika Serikat secara diplomatik bila hal itu memungkinkan. Bagaimanapun, pemerintah dan masyarakat hanya mendukung peningkatan yang terbatas di bidang kemampuan pertahanan diri. Dipercayai bahwa keamanan nasional, dibantu perkembangannya oleh diplomasi internasional

dan bantuan ekonomi seperti halnya di bidang

kekuatan militer.114 Terdapat beberapa masalah kritis bagi keamanan intern Jepang. Kondisi keteraturan masyarakat bersifat menguntungkan dibandingkan dengan negara lain di dunia. Tingkatan kriminal sungguh rendah yang dipertahankan secara demikian oleh karena kekuatan kepolisian yang terorganisasi dengan baik dan efisien yang dibantu oleh kerja sama dan dukungan penduduk secara umum. Pemerintah Jepang sedang meninjau ulang Garis Besar Program Pertahanan Nasional, yang diformulasikan pada tahun 1995, pada akhir tahun 2004. Kesan bahwa Jepang telah meningkatkan kemampuan militernya telah membingungkan Cina dan negara Asia lainnya yang diserbu Jepang selama Perang Dunia II. Hubungan Jepang dengan Cina dirusak oleh kunjungan pejabat berkedukuan tinggi yang berulang-ulang pada Yasukuni Shrine.115 Pada tanggal 4 Oktober 2004, Dewan Keamanan dan kemampuan Pertahanan, sebuah kelompok penasihat pribadi perdana menteri, membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Perdana Menteri Junichiro Koizumi atas kemampuan pertahanan masa depan Jepang. Laporan ini akan menjadi pedoman 114 115

Ibid Ibid

95

96

dasar bagi pertahanan, yang akan disiapkan pada akhir tahun 2004. Hal itu akan menjadi tinjauan ulang ketiga sejak Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua.116 Dewan menyatakan bahwa Jepang harus belajar untuk mendapatkan kemampuan untuk mencegah serangan. “Berkenaan dengan pertanyaan tentang apakah cocok . . . untuk memiliki kemampuan penyerangan terhadap basis peluru kendali musuh sebagai sebuah usaha terakhir, sebuah keputusan harus diambil setelah secara seksama mempelajari kredibilitas penolakan yang diberikan Amerika Serikat.” Dewan itu merekomendasikan untuk mempelajari secara seksama kredibilitas penolakan AS, efektifitas sistem BMD, efektifitas biaya untuk sistem ini, dan dampak yang akan diberikan terhadap negara di daerah itu. Bila hal ini diterima sebagai kebijaksanaan pemerintah, maka hal itu akan menjadi sebuah perubahan utama dalam kebijaksanaan pertahanan Jepang pasca peperangan. Laporan itu menyatakan bahwa Jepang tidak lagi dapat mengharapkan untuk semata-mata bergantung pada kekuatan perlindungan AS. Tetapi laporan itu merekomendasikan bahwa kekuatan Jepang yang dirancang untuk pertahanan terhadap sebuah penyerangan dengan skala penuh harus secara signifikan dikurangi. Dewan penasihat itu juga mendesak pemerintah untuk mendiskusikan perluasan sebuah peran kebijaksanaan luar negeri bagi Kekuatan Pertahanan Diri. Dan ia merekomendasikan untuk mengendorkan larangan atas ekspor senjata ke Amerika Serikat dan negara lain, seperti juga halnya dengan mendapatkan satelit pengamat yang lebih maju. Bagaimanapun, dewan itu

116

www.gio.gov.tw/taiwan-website/4-oa/20051005/2005100501.html

96

97

menyatakan dirinya menentang Jepang untuk memiliki senjata nuklir, dengan mengatakan agar tidak merupakan ancaman bagi negara tetangga. 117 Dalam bulan November 2004 para pejabat Agen Pertahanan menetapkan tiga skenario tentang kemungkinan penyerangan Cina atas Jepang karena agen itu bersiap-siap untuk merubah strategi pertahanan nasional. Di bawah skenario yang pertama, Cina kemungkinan akan menyerang bagian dari Jepang untuk mencegah pertolongan angkatan bersenjata AS di Jepang dalam kasus perselisihan antara Cina dengan Taiwan. Dalam skenario yang kedua, kemungkinan Cina akan mengambil aksi militer untuk merampas Kepulauan Senkaku antara Taiwan dan Jepang (yang disebut Cina sebagai Kepulauan Diaoyu). Cina mengkalim bahwa terdapat bukti yang berlimpah untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Diaoyu adalah bagian dari Cina sejak zaman dahulu. Di bawah skenario yang ketiga, Cina kemungkinan akan berpindah untuk menjamin kepentingannya di Laur Cina Selatan. Eksplorasi gas dan minyak Cina di Laut Cina Selatan telah dilaksanakan di dalam apa yang Cina anggap sebagai perairan pantai yang tidak dapat disangkal, sumber pertengkaran antara kedua negara itu atas energi dan daerah di Laut Cina Selatan. Tokyo dan Beijing berselisih tentang pengembangan daerah gas yang berdekatan dengan batas maritim mereka.118 Menurut kebijaksanaan keamanan Jepang, memelihara sebuah keberadaan militer merupakan salah satu metode – dan sama sekali bukan metode yang terbaik – untuk mencapai keamanan nasional. Diplomatik, bantuan ekonomi dan perkembangan, dan hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat di bawah syarat persetujuan keamanan tahun 1960 disadar sebagai suatu hal yang lebih 117 118

Ibid Ibid

97

98

penting. Jepang hanya mempertahankan biaya militer sebesar 1% dari GDP, walaupun hal ini masih merupakan sebuah jumlah yang sangat signifikan. Sikap Jepang adalah defensif, dengan ketiadaan senjata pemusnah yang besar, tiada pembom berjarak jauh, tiada peluru kendali berjarak menengah dan jauh, tiada pesawat terbang pengangkut dan kapal selam nuklir. Tetapi Jepang memiliki senjata yang sangat konvensional, dan ingin menggunakan Kekuatan Pertahanan Diri untuk operasi pemeliharaan keamanan. Bagaimanapun Jepang sangat berkepentingan dengan atas pembangunan militer di Asia Timur.119 Agen Pertahanan meminta 4.933 trilyun yen untuk anggaran belanja tahunannya pada tahun 2005 untuk meningkatkan Kekuatan Pertahanan Diri. Hal ini sama dengan $44.693 milyun pada pertukaran n[1USD = 110,375 YJP] yang berlaku akhir tahun 2003.120 Pertahanan yang berhubungan dengan pengeluaran untuk FY (Tahun Fiskal) 2002 berjumlah 4,9395 trilyun yen (diluar pengeluaran untuk SACO), sejumlah 0,6 milyun yen atau peningkatan sebesar hampir nol pesen dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pengeluaran yang berhubungan dengan pertahanan masih tetap moderat. Anggaran biaya untuk TF2002 termasuk biaya yang berhubungan dengan SACO adalah 16,5 milyun. Termasuk pengeluaran ini, maka biaya total yang berhubungan dengan pertahanan adalah 4,9560 trilyun yen, yang jumlahnya hampir sama dengan tahun fiskal sebelumnya.121 Bahkan dalam tahun 1980-an, pengeluaran pertahanan disetujui sebagai prioritas yang relatif rendah. Untuk TF 1986 sampai ntahun 1990, pengeluaran 119 120 121

www.enigmaterial.com/dateline/hn_34/hn_34_07.html Ibid Ibid

98

99

umum bersama adalah sekitar 6,5 persen, dibandingkan dengan pengeluaran sebesar kira-kira 28 persen untuk Amerika Serikat. Dalam tahun 1987 Jepang memiliki peringkat keenam dalam pengeluaran pertahanan total dunia setelah Uni Soviet, Amerika Serikat, Perancis, Republik Federal Jerman (Jerman Barat), dan Inggris. Pada tahun ia menjadi peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai yen. Dalam TF 1991, pertahanan berjumlah 6,2 persen dari biaya pengeluaran.122 Sebagai tambahan bagi biaya pengeluaran tahunan, Agen Pertahanan mempersiapkan sejumlah rencana pembangunan yang disetujui kabinet mulai tahun 1957, yang menyusun sasaran bagi kemampuan tujuan spesifik dan target yang telah ditentukan untuk mencapai mereka. Di bawah ketiga rencana yang pertama (untuk tahun 1968-60, 1962-66, dan 1967-71), mendanai prioritas disusun untuk menetapkan kemampuan agresi tandingan yang terbatas. Kesulitan ekonomi yang mengikuti krisis minyak pada tahun 1973, bagaimanapun, telah mengakibatkan masalah utama dalam mencapai Rencana Pembangunan Pertahanan Keempat (1972-76), dan memaksa pengurangan pembiayaan, dan menimbulkan pertanyaan mengenai konsep dasar yang mendasari kebijaksanaan pertahanan.123 Dalam tahun 1976, pemerintah menyadari bahwa peningkatan substansial dalam pengeluaran, personil, dan basis benar-benar tidak memungkinkan. Sebaliknya, sebuah “konsep dasar pertahanan” disarankan, sebuah penekanan perbaikan yang kualitatif dalam SDF, lebih dari sekadar yang bersifat kuantitatif. Telah diputuskan bahwa pengeluaran pertahanan harus berfokus pada pencapaian 122 123

jhu.edu/programs/asia/sea/sea_publications/asia_security_policy_forum/auer.pdf Ibid

99

100

tingkat dasar sebagaimana yang telah disusun dalam Garis Besar Program Pertahanan Nasional tahun 1976. setelah itu, pemerintah berhenti untuk memberikan rencana pembangunan yang menggelisahkan masyarakat karena sifat dasar mereka yang terlihat terbuka dan yang beralih kepada mempercayakan diri pada rumus tahun fiskal tunggal yang memberikan sasaran yang eksplisit dan ysng dapat dicapai. Pengeluaran pertahanan agak meningkat selama akhir tahun 1973, dan dalam tahun 1980-an hanya pengeluaran pertahanan dan Bantuan Pengembangan Pegawai Negeri yang diijinkan untuk meningkat sesuai dengan syarat yang nyata. Dalam tahun 1985 Agen Pertahanan mengembangkan objektif Perkiraan Pertahanan Bersyarat Menengah untuk TF 1986 sampai tahun 1990, untuk memperbaiki peralatan garis depan SDF dan menatar sistem pendukung logistik. Karena GSDF, ukuran ini mencakup pembelian senjata yang telah lebih dikembangkan dn peralatan untuk memperbaiki antitank, artileri, senjata api darat-laut, dan kemampuan mobilitas. Karena MSDF, maka fokusnya adalah pada penataran kemampuan anti kapal selam, dengan pembelian pengawal pemusnah baru yang menggunakan sistem Aegis dan helikopter anti kapal selam SH-60J, dan untuk memperbaiki peperangan anti ranjau dan sistem pertahanan udara. Dana ASDF terkonsentrasi pada pembelian pesawat tempur dan helikopter penyelamat. Biaya keseluruhan Perkiraan Pertahanan Bersyarat Menengah kirakira sebesar ¥ 18,4 trilyun (kira-kira USD 83,2 milyun, pada pertukaran uang tahun 1985).124

124

Ibid

100

101

Dalam TF 1989, pengeluaran pertahanan sebesar ¥ 3,9 trilyun diperhitungkan sebesar 6,49 persen dari pengeluaran total, atau 1,006 persen dari GNP. Sebagai tambahan bagi Agen Pertahanan itu sendiri, maka pengeluaran pertahanan mendukung Agen Administrasi Fasilitas Pertahanan dan Dewan Keamanan. Pendanaan Agen Pertahanan mencakup GSDF, MSDF, ASDF, biro internal, Dewan Staf Bersama, Akademi Pertahanan Nasional, Perguruan Tinggi Medis, Institut Nasional untuk Pengetahuan Pertahanan, Institut Penyelidikan Teknis dan Pengembangan, dan Kantor Pusat Pengadaan. 125 Dalam pembiayaan pertahanan FT 1990, pada peramalan GNP sebesar 0,997 persen, yang diturunkan di bawah tingkat 1 persen adalah yang pertama kali sejak yang dicapai dalam tahun 1987. Tetapi lebih dari pengeluaran ¥ 4,1 trilyun masih menandakan peningkatan sebesar 6,1 persen di atas pengeluaran pertahanan TF 1989 dan benar memberikan keseluruhan jumlah ¥ 104 trilyun yang diminta untuk penyelidikan dan pengembangan, termasuk pendanaan substansial untuk peluru kendali dan teknologi komunikasi. Walaupun ¥ 34,6 milyun dibenarkan selama beberapa tahun untuk kerjasama penyelidikan Jepang- Amerika Serikat dan pengembangan pesawat tempur FSX eksperimental, namun perselisihan atas proyek ini dipercayai telah meyakinkan Agen Pertahanan untuk memperkuat kemampuan industri persenjataan domestik dan meningkatkan kontrak bersama SDF. Setelah dipotong secara orsinil, dana juga dinormalkan untuk tiga puluh tank yang dipugar modelnya dan Aegis terakhir diperlengkapi dengan pengawal pemusnah bertarget multipel perlu untuk melengkapi Perkiraan Pertahanan

125

Ibid

101

102

Bersyarat Menengah. Peningkatan pertahanan sebesar 6,1 persen diiringi dengan peningkatan pendanaan yang bahkan lebih besar (8,2 persen) dalam Bantuan Pengembangan Pegawai Negeri. Pengeluaran pertahanan terus bertumbuh dalam syarat nyata dalam awal tahun 1990-an sampai sejumlah ¥ 43,8 trilyun dalam tahun 1991 dan ¥ 45,5 trilyun dalam tahun 1992 namun tetap kurang dari 1 persen GNP.126 Para pejabat Jepang menolak tekanan Amerika Serikat untuk secara formal menyetujui bahwa Jepang akan lebih banyak mendukung biaya pasukan Amerika Serikat, dengan mengklaim bahwa tindakan seperti itu akan menuntut perbaikan persetujuan di antara kedua bangsa itu. Namun dalam TF 1989, pemerintah Jepang mengkontribusikan US$ 2,4 milyun – kasarnya 40 persen – dari biaya keseluruhan. Kontribusi yang dicatat untuk TF 1990 ditingkatkan sampai US$ 2,8 milyun – hampir 10 persen dari total pengeluaran pertahanan – dan pada akhir TF 1990 pemerintah Jepang berharap untuk menanggung seluruh biaya bagi keperluan dan biaya pemeliharaan gedung bagi pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang.127

126 127

Ibid Ibid

102

103

2. Restrukturisasi Kekuatan Air Self Defense Force (JASDF ) Tabel 9

Kekuatan Militer ASDF Jepang128

Sumber : www.globalsecurity.org

JASDF, merupakan cabang penerbangan kekuatan pertahanan Diri Jepang yang bertanggungjawab untuk pertahanan lingkup udara Jepang dan operasi lingkup udara lainnya. JASDF melaksanakan patroli penyerangan udara di sekitar Jepang, serta mempertahankan suatu jaringan kerja sistem radar peringatan darat dan udara yang ekstensif. Cabang itu juga memiliki suatu kelompok aerobatik yang dikenal sebagai Blue Impulse dan yang akhir-akhir ini terlibat dalam melaksanakan pengangkutan udara di berbagai misi pemeliharaan damai PBB.129 ASDF memiliki kekuatan sebesar 47.000 dan memelihara sejumlah 46.000 personil dan kira-kira 330 buah pesawat terbang tempur dalam tahun 1992. Formasi-formasi garis depan mencakup tiga buah skuadron penyerangan darat, sembilan buah skuadron penyerang, sebuah skuadron pengintai dan lima buah skuadron pengangkut.130

128

http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Air_Self-Defense_Force http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/jasdf.htm 130 Ibid 129

103

104

Gambar 3

Peta Basis Militer JASDF Jepang131

Sumber ; www.globalsecurity.org

ASDF memelihara suatu jaringan kerja yang terintegrasi oleh instalasiinstalasi radar dan pusat-pusat pengarahan pertahanan udara di seluruh negeri yang dikenal sebagai Lingkungan Darat Pertahanan Dasar Udara. Di akhir tahun 1980-an sistem itu dimodernisasi dan diperbanyak dengan pesawat terbang pengingat awal pengangkut udara E-2C. Jepang masih bergantung pada pesawat terbang penyerang penangkap dan misil darat-udara untuk menangkap pesawat terbang musuh. Kedua sistem ini telah dibuktikan sejak awal akhir tahun 1980-an. Pesawat terbang yang kuno digantikan pada awal tahun 1990-an dengan model-model yang lebih canggih, dan misil Nike-J digantikan dengan sistem Patriot. Bagaimanapun, pada dasarnya Jepang masih membutuhkan pertolongan dari kekuatan Amerika Serikat untuk memperlengkapi kekurangan kemampuan penangkapan. 132

131 132

Ibid Ibid

104

105

Tabel 10 Kapabilitas Militer JASDF Jepang

Sumber : www.globalsecurity.org

ASDF juga memberikan dukungan udara operasi darat dan laut dari GCDF dan MSDF dan pertahanan udara untuk basis bagi seluruh kekuatan yang ada. Walaupun dukungan skuadron penyerang muali dimodernisasi dalam tahun 1989, namun mereka kekurangan senjata yang pemandu yang seksama untuk mendukung operasi darat dan penyerangan atas kapal musuh, dan pilot ASDF menerima sedikit pelatihan terbang atas samudera bagi berbagai operasi maritim. ASDF memiliki dasar kemampuan pertahanan yang tidak memadai, yang terutama terdiri dari senjata anti pesawat terbang yang sudah usang dan tempat perlindungan yang mudah diangkut untuk menempatkan pesawat terbang. Basisbasis pertahanan ditatar di akhir tahun 1980-an dengan misil darat-ke-udara,

105

106

artileri anti pesawat terbang modern dan tempat perlindungan pesawat terbang yang dapat berpindah dan baru diperbaiki.133

3. Restrukturisasi Kekuatan Ground Self Defense Force (GSDF) Gambar 4 Peta Basis Militer GSDF Jepang134

Sumber : www.globalsecurity.org

Pelayanan ketiga terbesar dari JSDF, Kekuatan Pertahanan Diri Daratan beroperasi di bawah komando kepala staf angkatan darat, yang berbasis di kota Ichikawa, sebelah timur tokyo. Walaupun 180.000 tempat dibagikan untuk personil berseragam, namun dalam tahun 1992 kekuatan itu masih tetap kira-kira 86 persen pada tingkatan tersebut (dengan perkiraan 156.000 personil) karena keterbatasan dana. Jumlah personil berseragam tidak cukup untuk memungkinkan suatu penggeseran singkat

untuk

tempat berpijak

darurat.

Sebaliknya,

perbandingan perwira-perwira terhadap personil yang tidak terdaftar masih tinggi,

133 134

Ibid http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/gsdf.htm

106

107

membutuhkan perbanyakan oleh cadangan atau sukarelawan dalam masa krisis. Bagaimanapun, dalam tahun 1992 personil cadangan GSDF yang berjumlah 46.000, telah menerima sedikit pelatihan profesional. 135

Tabel 11 Kapabilitas Militer GSDF Jepang136

Sumber : www.globalsecurity.org

Pelatihan

tersebut

dimaksudkan untuk menghalangi

penyerangan,

memukul mundur penyerbuan kecil, atau memberikan suatu aksi menyokong sampai diperkuat oleh Amerika Serikat atau kekuatan bersenjata Sekutu, unsur darat juga tidak diperlengkapi ataupun disusun untuk memberikan lebih daripada sekedar sebuah pertunjukkan pertahanan konvensional oleh dirinya sendiri, l artileri anti tank, senjata api darat-ke-laut dan mobilitas diperlihatkan dan misil darat-ke-kapal diperoleh dalam Perkiraan Pertahanan Masa Pertengahan yang dilengkapi dalam FY 1990.GSDF terdiri dari sebuah divisi lapis baja, duabelas divisi infantri, satu brigade angkutan udara, dua brigade kombinasi, empat brigade

135 136

Ibid Ibid

107

108

pelatihan, sebuah brigade artileri dengan dua kelompok, dua brigade pertahanan udara dengan tiga kelompok, satu brigade helikopter dengan duapuluh empat skuadron dan dua helikopter anti tank platton. 137

4. Restrukturisasi Kekuatan Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) Gambar 5 Peta Basis Militer JMSDF Jepang138

Sumber : www.globalsecurity.org

Kekuatan Pertahanan Diri Maritim Jepang atau JMSDF, adalah cabang maritim dari Kekuatan Pertahanan Diri Jepang, yang bertugas dengan pertahanan laut Jepang dan dibentuk menyusul pembubaran Angkatan Laut Kerajaan Jepang setelah Perang Dunia II. Kekuatan itu secara ketat berbasiskan atas alat perang pertahanan, adapun kekurangan dalam senjata penyerang yang secara khusus ditangani oleh kekuatan laut dengan ukuran yang sesuai. Saat ini, tujuan

137 138

Ibid http://www.globalsecurity.org/military/world/japan//jmsdf.htm

108

109

utamanya adalah untuk memelihara kontrol atas lahan kelautan bangsa dan untuk mengawasi daerah perairan. 139 Tabel 12

Kekuatan Militer JMSDF Jepang 140

Sumber : www.globalsecurity.org

Kekuatan Pertahanan Diri Maritim (MSDF) memiliki kekuatan sebesar 46.000 dan memelihara sekitar 45.800 personil dan beroperasi dalam 146 pesawat tempur utama, termasuk dua puluh satu kapal selam, lima puluh lima pemusnah dan frigate, tiga puluh tiga kapal dan perahu peperangan ranjau, sembilan pesawat terbang patroli, dan sembilan kapal amfibi. Jepang memiliki sejumlah 179 pesawat terbang dengan sayap yang telah diperbaiki dan 135 helikopter. sebagian besar pesawat terbang ini digunakan dalam kapal selam dan operasi peperangan ranjau.141

139 140 141

Ibid http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Maritime_Self-Defense_Force Ibid

109

110

B. Stabilitas Keamanan Di Kawasan Asia Timur Pasca Peningkatan Kekuatan Militer Jepang Asia Timur wilayah yang memprihatinkan. Di sini ada RRC yang masih terus mengancam akan menyerbu Taiwan yang terakhir ia curigai memperlihatkan tanda-tanda ingin memerdekakan diri, padahal menurut Beijing pulau ini adalah propinsinya. Selain itu, Korea Utara yang masih belum jelas sikapnya menyangkut hubungan dengan Korea Selatan, dan uji peluncuran rudalnya bukan saja meresahkan Korea Selatan tetapi juga Jepang, masih merupakan soal keamanan yang menonjol. Bahkan sekarang RRC bermaksud membeli 60 pesawat pembom-tempur Sukhoi Su-30MKK dari Russia. Jika hal ini terjadi, maka jelas merupakan ancaman berat bagi Taiwan karena pesawat jenis ini dengan mudah dapat menjangkau dan menggempur sepanjang kawasan pantai timur Taiwan. Hal ini akan memaksa Taiwan mengubah doktrin pertahanannya, khususnya pertahanan udaranya. Sementara itu Korea Utara yang dikabarkan menderita kelaparan, ternyata sikapnya tetap tidak melunak. Bahkan melakukan serangkaian percobaan rudalnya terbaru, Taepo Dong 1, sehingga mengkhawatirkan tetangganya, terutama Korea Selatan dan Jepang. Sementara di kawasan lebih selatan, pertikaian dan saling klaim atas gugusan Kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan juga tidak mengendur, malah semakin menguat.

1. Perimbangan Kekuatan Militer Cina Dunia menyambut baik pertumbuhan pesat ekonomi China dengan pengaruh yang semakin kuat dalam percaturan Global. Namun, dunia sangat khawatir jika pertumbuhan ekonomi China diikuti dengan peningkatan kekuatan

110

111

militer. Negara yang paling khawatir dengan kekuatan militer China adalah Jerman, Australia, Jepang, Spanyol, dan AS142. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh GlobeScan dan University of Maryland143 di 22 negara.. Survei itu melibatkan 23.000 responden dan dilakukan antara pertengahan November 2004 hingga awal Januari 2005. Pada saat survei tersebut antara lain ditanyakan soal pandangan responden mengenai pengaruh China dalam lingkup global, pertumbuhan ekonomi China yang mengesankan, dan pandangan mereka mengenai potensi kekuatan militer China. Hasil survei menunjukkan 48 persen atau hampir setengah dari jumlah responden menilai pengaruh China secara global adalah sesuatu yang positif. Hanya 30 persen yang menganggap pengaruh China di tingkat global sebagai negatif. Sisanya, 22 persen responden tidak memberikan pendapat mengenai hal itu. Survei itu juga menunjukkan pandangan responden terhadap China lebih baik dibandingan pandangan responden terhadap "pemain global" lainnya seperti AS dan Rusia. Pengaruh AS di tingkat global dipandang positif hanya oleh 38 persen responden, sedangkan Rusia 36 persen. China hanya kalah dari Inggris yang pengaruhnya di tingkat global dinilai positif oleh 50 persen responden144.

142 “Keajaiban Ekonomi Di Sambut Tetapi Kekutan Militernya Di Tentang”, Harian Kompas 7 February 2005, Hal 1 143 Ibid Hal. 11 144 Ibid

111

112

Lebanon dan Filipina145 merupakan dua negara yang memiliki pandangan paling ramah terhadap China. Sebanyak 74 persen responden di Lebanon dan 70 persen di Filipina menganggap pengaruh global China sebagai hal yang positif. Sebaliknya, Jepang dan Polandia merupakan dua negara yang paling sedikit memberikan penilaian positif terhadap pengaruh global China. Responden di Jepang yang menilai positif pengaruh global China hanya 22 persen, sedangkan Polandia 26 persen146. Dari sisi ekonomi, 49 persen responden menyambut positif pesatnya pertumbuhan ekonomi China. Mereka menginginkan keajaiban ekonomi China terus berlanjut. Hanya 33 persen yang berpendapat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi China147. Mereka

menilai,bahwa

kekuatan

China,

dianggap

sebagai

sarana

mendominasi dan ancaman bagi negara-negara tetangga China di Asia.namun pandangan tersebut dapat berubah bergantung pada kepandaian China untuk "menguasai diri". Sikap publik dunia akan berubah jika posisi tawar menawar China yang di dalam hal perekonomian akan berubah menjadi kekuatan militer yang mengancam, setidaknya tetangga China148. China jelas-jelas sangat dihormati dunia karena prestasi ekonominya yang luar biasa, dan hampir semua orang berharap China akan melanjutkan kesuksesannya secara ekonomi. Namun, penduduk dunia berharap agar China mengedepankan pendekatan yang lebih bersahabat di masa depan, bukan dengan pendekatan militer.

145 146 147 148

Ibid Ibid Ibid Ibid

112

113

Publik dunia sendiri sama sekali tidak menginginkan peningkatan kekuatan militer China seiring dengan peningkatan kekuatan perekonomian negara itu. Pandangan ini terbaca di 17 dari 22 negara yang disurvei GlobeScan dan Universitas Maryland. Seperti diketahui, kekuatan militer China memang sedang menjadi sorotan dunia. dalam 15 tahun terakhir China terus meningkatkan anggaran militer. Tahun ini, anggaran militer China dinaikkan sekitar 12,6 persen untuk memodernisasi peralatan angkatan bersenjata. Kekhawatiran publik dunia terhadap kekuatan militer China ditepis oleh Menteri Luar Negeri China Li Zhaoxing149. Ia menegaskan bahwa negeri Tirai Bambu itu tidak akan menjadi ancaman bagi siapapun. Hal seperti itu sudah berulang dinyatakan oleh China. Pemerintah China sendiri mengatakan, anggaran militer China selama dua tahun terakhir ini hanya mencapai 29,9 miliar dollar AS150. Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan anggaran militer negara-negara maju di dunia seperti AS yang mencapai sekitar 400 miliar dollar AS dan Jepang yang mencapai 47 miliar dollar AS. Peningkatan anggaran militter China dinilai oleh berbagai pihak sebagai cerminan dari sikap China yang semakin serius dan keras terhadap kemungkinan Taiwan memisahkan diri dari negara itu. Hingga kini, China menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi yang membangkang. Pengembangan kekuatan militer Cina nampaknya dilakukan secara spektakuler. Untuk membiayai kekuatan militernya, Cina berani menyisihkan 149 150

Ibid Ibid

113

114

12,5 persen dari anggaran negaranya atau sekitar US$ 14 milyar pertahun. Ini sebuah jumlah yang menakjubkan, terutama jika dibandingkan dengan anggaran militer negara-negara tetangganya. Dengan anggaran tersebut Cina dapat dengan leluasa merencanakan pembangunan militernya.151 Menurut CIA World Factbook pada tanggal 3 Desember 2003, Cina menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat Serikat sebagai negara dengan pengeluaran pembelanjaan militer tertinggi di dunia dengan total pengeluaran US$ 55,91 milyar.152

Tabel 13

Keseluruhan Anggaran Pertahanan Nasional Cina153

Sumber : www.globalsecurity.org

Modernisasi militer dengan pemanfaatan personil secara efisien masih dalam proses, namun sudah terlihat penerapan strategis Cina dalam upaya menciptakan militer yang kecil dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, hal ini ditinjau dari anggaran militernya yang terus meningkat. Pada tahun 1998 sebesar 90,99 milyar yuan yang terus meningkat. Pada tahun 1999 naik 15,01 % atau menjadi 104,65 milyar yuan (sekitar US$12,6 milyar) dan pada tahun 2000 sesuai dengan keputusan Kongres Rakyat Nasional naik sebesar

151 Umar Suryadi Bakri. Pasca Deng Xiaoping: Cina Quo Vadis?. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1997. Hal 113 152 www.nationmaster.com 153 http://www.rand.org/china/modernizingchina’smilitary/

114

115

12,7% atau sebesar 120,5 milyar yuan (US$ 14,6 milyar). Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor154, yaitu : a.

Kompensasi diberhentikannya bisnis militer

b.

Penggajian personil militer dalam rangka menuju profesionalisme yang disesuaikan dengan sistem persenjataan modern

c.

Biaya penempatan personil PLA di Garnisun Macao dan lain-lain.

Pada Kongres Rakyat Nasional Maret 2002, Cina telah mengalokasikan sebesar 167.03 milyar yuan untuk pembelanjaan militer. Adanya peningkatan sebesar 252 juta yuan atau 17,6% dari tahun 2001. Kenaikan ini adalah untuk melindungi kedaulatan nasional dan kesatuan teritorial, peningkatan kapabilitas teknologi dan kenaikan gaji personel PLA dan pensiunan PLA.155 Tahun 2003, peningkatan anggaran belanja pertahanan tidak terlalu mengikat secara signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Anggaran militer tahun 2003 sebesar 185.3 milyar dan mengalami peningkatan yang kecil sebesar 9.6 persen dari tahun 2002.156 Restrukturisasi PLA berfokus kepada missile, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Pasukan Reaksi Cepat Angkatan Darat, termasuk strategi PLA dalam membangun pasukan elit yang akan merespon cepat hot-spot dan mendominasi darat, air, udara, laut, luar angkasa, dan ruang elektromagnetik dalam perang antariksa. Modernisasi militer Cina tergantung kepada besarnya tingkatan dan tersedianya sumber-sumber pertahanan, penampilan industri pertahanan, akses

154

Laporan Tahunan Operasional RRC Tahun 2001. KBRI Beijing. Departemen Luar Negari Republik Indonesia. Hal 83 155 Charles E. Marrison. Asia-Pasific Security Outlook 2003. Japan Centre For International Exchange. New York. 2003. Hal 49 156 Charles E. Marrison. Asia-Pasific Security Outlook 2003. Japan Centre For International Exchange. New York. 2004. Hal 83

115

116

teknologi dan senjata luar, dan pada akhirnya adalah kemampuan untuk menyatukan sistem-sistem tersebut kedalam sistem militer Cina.157 Cina juga menduduki peringkat pertama di dunia sebagai negara pengimpor senjata konvensional terbanyak dengan total US$ 3.1 milyar untuk tahun 2001-2002.158 Gambar 6 Pengeluaran Militer dalam Anggaran Belanja Negara Cina 1978-2003159

Sumber : www.globalsecurity.org

Upaya-upaya terus dilakukan Cina dalam mensejajarkan kekuatan militernya di arena internasional dewasa ini, Cina melakukan restrukturisasi dengan meningkatkan kemampuan teknologi persenjataan baik produksi dalam negeri atau membuat lisensi pembuatan (alih teknologi) maupun pembelian dari luar

negeri.

Dalam

Konferensi

Persenjataan,

Presiden

Jiang

Zemin

memerintahkan untuk merestrukturisasi persenjataan militer nasional untuk merestrukturisasi

persenjataannya

dengan

157

merefleksikan

Annual Report On The Military Power, Loc Cit SIPRI 2002, loc cit 159 http://www.rand.org/china/modernizingchina’smilitary/ 158

116

kedalam

ilmu

117

pengetahuan dan teknologi nasional, karena merupakan indikator kapabilitas pertahanan dan kekuatan nasional Cina.160 Seperti halnya Long Range Intercontinental Ballistic Missile, Self Propelled Anti-Aircraft Gun / Surface To Missile System (SPAAG/SAM) dan sebagainya yang mana pernah dipamerkan dalam parade Hari Nasional RRC di Beijing pada bulan Oktober 2000, kini senjata-senjata tersebut mulai memasuki pasar ekspor, hal tersebut menunjukkan kepada dunia bahwa Cina telah memiliki sistem pertahanan nasional yang kuat, demikian sektor persenjataan perlu ditingkatkan

melalui

iptek

yang

memfokuskan

kepada

perkembangan

persenjataan militer dengan teknologi tinggi. Restrukturisasi akuisis persenjataan meliputi restrukturisasi persenjataan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

160

Laporan Tahunan RRC 2001-2002. KBRI Beijing. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 82

117

118

2. Perimbangan Kekuatan Militer Korea Selatan Gambar 7

Peta Wilayah Korea Selatan161

Dari akhir Perang Korea sampai tahun 1990, Korea Selatan telah berkembang dari negara yang bergantung pada bangsa lain untuk keamanan nasionalnya menjadi sebuah bangsa yang kuat dan berkembang, yang berangsurangsur mampu untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri. Industri penduduk mempertahankan lini perakitan militer yang terpisah, yang umumnya kecil, bagian dari aktifitas gabungan mereka.162 Di bawah syarat Pakta Pertahanan Bersama Amerika antara Republik Korea-Amerika Serikat tahun 1954, Amerika Serikat dan Korea Selatan menyetujui

untuk

bekerjasama

dalam

mempertahankan

keamanan

dan

keprihatinan strategi dari kedua negara. Penyebaran angkatan senjata dan unit kapal

selam

161 162

Korea

Selatan

dalam

tahun

1960-an

http://www.globalsecurity.org/military/world/south_korea.htm Ibid

118

mendemonstrasikan

119

komitmennya untuk mendapatkan obligasinya di bawah pakta itu. Pada tahun 1990 Amerika Serikat telah menempatkan 44.500 personil militer di Korea Selatan—sebuah sinyal bagi Korea Utara dan negara lain di daerah itu bahwa Washington akan memenuhi komitmen keamanannya kepada Seoul di bawah Pakta Pertahanan Bersama.163 Antara tahun 1974 dan 1996, Korea menghabiskan sejumlah USD 246 milyun untuk pangadaan domestik dan asing dengan tujuan untuk membuktikan dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya. Hal ini merupakan 31,8 persen dari anggaran biaya pertahanan total bangsa. Sisa 68,2 persen dipergunakan untuk pemeliharaan kekuatan angkatan bersenjata Korea agar memiliki kesiapsiagaan yang tinggi, karena seringnya tekanan politik dan militer di lingkungan semenanjung Korea. 164

Tabel 14 Kecenderungan Dalam Anggaran Biaya Pengadaan Pertahanan Di Korea ( Won Korea Dalam Jumlah Jutaan)165 Tahun Pertahanan Total Budget Pengadaan Pertahanan Budget Total Persen

1971

9176

1981

1986

1991

1996

1997

1998

174

442

2.764

4.158

7.524

12.243

13.787

14.628

26

206

1.085

2.317

3.568

4.310

4.218

2.799

14,9 46,6 39,3 55,7 47,4 35,2 30,6 19,1 Rata-rata Pertukaran: Berdasarkan nilai pertukaran uang pada bulan September, 1998 (nilai satu USD sama dengan 1.400 Won Korea)

Menurut kecenderungan anggaran biaya pengadaan pertahanan MND dari tahun 1971 sampai 1998, anggaran biaya tahun 1997 adalah 165 kali lebih tinggi 163

Ibid http://www.militaryhistory.about.com/od/currentconflicts/a/koreanmilitary 165 http://www.globalsecurity.org/military/world/south_korea.htm 164

119

120

dari tahun 1971. Bagaimanapun, karena krisis ekonomi dalam tahun 1998, maka anggaran biaya pengadaan Korea saat ini mengalami penurunan sampai ke tingkat hanya 108 kali lebih tinggi dari anggaran biaya tahun 1971. Lebih lanjut, anggaran biaya pengadaan sekarang terbilang hanya 19 persen dari anggaran biaya pertahanan total. Yang paling penting untuk para pemasok AS, anggaran biaya pengadaan asing dipotong 23 persen sampai 651 juta Won Korea.166 Anggaran biaya pertahanan Republik Korea (ROK) tahun 2004 disetujui oleh Majelis Nasional Korea pada tanggal 31 Desember 2003. Anggaran biaya pertahanan total untuk tahun 2004 adalah $ 16,18 milyun, lebih banyak 8,1 persen di atas tahun 2003. Anggaran biaya tahun 2004 merefleksikan minat pemerintah untuk melihat Menteri Pertahanan Nasional (MND) membelanjakan lebih banyak atas “perbaikan kualitas hidup” – Operasi dan Pemeliharaan (O&M) – dan kurang untuk Rencana Investasi Kekuatan (FIP). Anggaran biaya pertahanan tahun 2004 melanjutkan kecenderungan pemerintah agar mendorong MND membelanjakan lebih banyak atas perbaikan kualitas kehidupan di atas pengembangan kekuatan, dengan mengesahkan hanya sebuah kenaikan yang tidak berarti dalam anggaran biaya Rencana Investasi Kekuatan tahun 2004. 167 Anggaran biaya keseluruhan pemerintah disusun pada $ 100,46 milyun, sebuah kenaikan sebesar 1,7 persen di atas tingkatan tahun 2003. pemerintah ROK sedang mencoba untuk mempertahankan nilai kenaikan di anggaran biaya nasional agar di bawah nilai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, dengan maksud untuk mengurangi defisit tahunan. Anggaran biaya pertahanan bersama tahun 2004 dibandingkan dengan anggaran biaya keseluruhan adalah 16,2 persen, 166 167

http://www.globalsecurity.org/military/world/south_korea/budget.htm Ibid

120

121

dibandingkan dengan 15,6 persen dalam tahun 2003. proporsinya atas GDP naik dengan 0,1 persen dalam tahun 2004 –sampai 2,8 persen--, dibandingkan dengan 2,7 % pada tahun sebelumnya. 168 Anggaran biaya total rahun 2004 adalah KW 17.942,2 milyun yang diperinci ke dalam KW 6.300 milyun ($ 5,38 milyun) untuk O&M, suatu kenaikan sebesar 7,3 persen. Seluruh pembelian lepas pantai dikeluarkan dari anggaran biaya FIP. Anggaran biaya pertahanan tahun 2004 diperinci secara bijaksana dengan 66,7% O&M dan 33,3% FIP – yang mempertahankan kecenderungan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran FIP. Anggaran biaya FIP adalah $ 5,38 juta, naik 9,8% di atas tahun 2003 dan 33,3% dari anggaran biaya pertahanan keseluruhan. O&M adalah $10,80 milyun, naik 7,3% dan 66,7% dari anggaran biaya pertahanan keseluruhan. Walaupun selama tahun 2004 – 2008 Rencana Pertahanan Termin Jangka Menengah meminta tambahan kenaikan bagian FIP dari 32,8% dalam tahun 2003 menjadi 37,9% dalam tahun 2008 (untuk menolong “meletakkan dasar bagi suatu kemampuan pertahanan percaya diri pada tahun 2010), namun kenaikan yang cepat dalam biaya O&M membuat hal ini sebetulnya mustahil.169 Penolakan ROKG untuk memberi hak sebuah pertahanan signifikan tahun 2004 untuk meningkatkan pengeluaran mendorong MND untuk menunda lebih lanjut proyek pengembangan kekuatan utama. Pernyataan Presiden Moo-Hyun Roh bahwa anggaran biaya pertahanan kemungkinan tidak akan mencapai 3 persen dari GDP selama administrasinya tidak memberi harapan yang baik untuk Rencana Pertahanan Termin Jangka Menengah ke depan. Pembatasan anggaran 168 169

Ibid Ibid

121

122

biaya pertahanan akan lebih lanjut memaksa MND untuk terus melalaikan kesiapan termin jangka pendek untuk mendanai pengembangan kekuatan jangka panjang. Bila MND menyadari pentingnya kemampuan saling menjalankan dengan kekuatan AS, maka hal itu bukanlah suatu faktor penolakan dalam keputusan pengadaan karena biaya secara meningkat merupakan kunci kesadaran dalam program pengadaan utama. Industri pertahanan AS juga harus berjuang dengan peningkatan perhatian atas pengembangan basis industri pertahanan Korea.170 Kekuatan militer Korea Selatan terdiri dari : a. Republic of Korea Air Force (ROKAF) ROKAF merupakan sebuah angkatan udara yang modern, dengan 600 buah pesawat tempur yang sebagian besar adalah rancangan Amerika Untuk memperhitungkan ancaman agresi, ROKAF menjalani suatu peningkatan kemampuan yang substansial. ROKAF memperoleh pesawat pelatih T-28, pesawat penahan segala cuaca F-86D, bomber pemburu F-5A dan bomber pemburu F-4D. komando Operasi Angkatan Udara didirikan pada tahun 1961 untuk menjamin komando yang efisien dan mengontrol fasilitas. Komando Logistik Angkatan Udara didirikan pada tahun 1966. ROKAF telah diajukan dengan sebuah keamanan dengan meningkatnya kesukaan berperang Korea Utara sepanjang tahun 1970-an. Pemerintah Korea Selatan meningkatkan pengeluarannya pada ROKAF, dengan membeli pesawar pemburu F-SE (Agustus 1976) dan bomber pemburu F-4E. dukungan pesawat terbang seperti Provider C-123 dan Tracker S-2 juga dibeli pada saat itu.

170

http://www.globalsecurity.org/military/world/south_korea.htm

122

123

Penekanan yang besar diberikan dalam program latihan terbang, pembelian pesawat terbang pelatih baru (T-41 Mescalero dan Cessna T-37), dan Pendidikan Angkatan Udara & Komando Pelatihan juga didirikan dalam tahun 1973 untuk menggabungkan dan meningkatkan kualitas personil pelatihan.171 Korea Selatan mempertahankan sebuah kekuatan udara modern untuk mempertahankan dirinya sendiri dari berbagai model ancaman, termasuk Angkatan Bersenjata Korea Utara, yang memiliki pesawat terbang kira dua kali lebih banyak (sebagian besar bertipe kuno). Pada tahun 2005, Korea Selatan mengoperasikan lebih dari 235 buah KF-16, 234 F-5, 130 F-4, 4 F-15K yang sisanya sebesar 36 buah dikirimkan di awal tahun 2008, dan sejumlah KAI A-50 buatan Korea Selatan di antara pesawat terbang tempurnya. Varian F-15 Korea yang disebut F-15K Slaqm Eagles. Korea Selatan menjadi salah satu pengekspor pesawat terbang dunia yang berjumlah sedikit ketika ia mengekspor 19 buah KT1 pesawat terbang pelatih pribumi ke Indonesia pada tahun 2003. Industri Udara Korea, perusahaan udara nasional Korea Selatan, telah merencanakan untuk mengekspor lebih banyak KT-1 dan T-50 pesawat terbang pelatih

171

Ibid

123

124

Tabel 15 Kapabilitas Militer ROKAF Korea Selatan172

Sumber : www.globalsecurity.org

b. Republic of Korea Army (ROKA) Merupakan cabang militer yang terbesar, dengan lebih dari 560.000 keefektifan pada tahun 2004. Hal ini terjadi sebagai respon terhadap daerah yang berukit-bukit pada Semenanjung Korea (705 berbukit-bukit) demikian juga halnya dengan kehadiran yang berat dari Korea Utara, dengan 1 juta angkatan bersenjatanya yang kuat, di mana dua pertiga daripadanya digarnisunkan secara tetap dalam garis depan dekat DMZ.173

172 173

Ibid www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/03spring/hodge.pdf

124

125

Angkatan bersenjata itu terdiri dari Markas Besar Angkatan Bersenjata, Komando Penerbangan, dan Komando Peperangan Khusus, dengan 11 korps, 49 divisi, dan 19 brigade, sejumlah 560.000 pasukan, 4.975 Kendaraan Tank/Lapis Baja, 5.598 Sistem Artileri medan perang (Termasuk sistem Pelacakan, Pengemudian dan Penyeretan) dan 13.000 Sistem Dukungan Infantri. Peralatan Angkatan Bersenjata ROK termasuk M47, M48 yang lebih tua demikian juga K1 dan K1A1 yang lebih belakangan, yang menggunakan senjata 120 mm berkaliber halus dan yang dibuat secara lokal. Penggantian masa depan untuk K1A1 MBT adalah XK2, yang akan dipasangkan dengan sebuah mesin Europowerpack MTU 1500 hp buatan Jerman, senjata utama berkaliber 120 mm dengan pengisi otomatis, yang didesas-desuskan mampu untuk menembus melalui lapis baja yang setara dengan M1A2 Amerika. Tank yang baru juga diperlengkapi dengan radar seperti halnya sistem deteksi LASER untuk segala landasan dan lapis baja reaktif yang sebanding dengan M1A2 Amerika dan LeClerc Perancis. Sebagai tambahan Korea Selatan telah membuat Howitzer K-9 buatan pribumi, yang telah diekspor ke Turki, seperti halnya dengan KIFV seri K200 yang terlihat dalam aksi operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian kekuatan pemeliharaan perdamaian Malaysia. Sebuah variasi dari K200, yaitu KAFV dapat dicocokkan untuk menggunakan laras 90mm atau menara granat 40mm.174 Angkatan Bersenjata ROK juga membidangi “Pegasus” K-SAM yang dapat dipindahkan yang cocok dengan misil 8mm yang terbang dengan kecepatan

174

Ibid

125

126

maksimum 2,6 mach, dan dengan seri “Biho” K-30, yang mengutamakan sistem senjata ganda 30mm untuk mendukung tembakan anti udara. Selain memiliki kendaraan dengan rancangan mereka sendiri seperti halnya dengan model Amerika, Angkatan Bersenjata ROK juga memiliki berbagai AFV buatan Russia, termasuk BMP-3 IFV dan BTR-80 APC dan juga T-80 MBT. Walaupun mereka berada dalam servis aktif dengan Angkatan Bersenjata, sebagian besar dari mereka dibeli dengan maksud untuk eksperimen teknologi mereka agar dicocokkan dengan XK2 MBT ROK, misalnya penghalang Peledak Lapis Baja Reaktif yang dipasang pada berbagai kendaraan lapis baja Russia.175 c. Republic of Korea Navy (ROKN) ROKN adalah angkatan laut Korea Selatan, ROKN bertujuan untuk menjadi sebuah angkatan laut air biru yang kokoh pada tahun 2020. Angkatan Laut ROK pernah dibawa ke dalam suatu serangan tiba-tiba oleh Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara. Angkatan Laut ROK mendapatkan kontrol atas laut di sekitar negeri itu, di luar ukurannya yang kecil dan dukungannya yang lebih sedikit. Atas kemenangannya di dalam peperangan di Okgye dan Selat Korea, Angkatan Laut ROK mengamankan laut sebelah selatan paralel ke-38. Sebaliknya, dengan pertolongan Operasi Pendaratan Incheon yang sukses, Angkatan Laut ROK beralih untuk mengontrol atas seluruh laur di sekitar semenanjung Korea. Dengan dukungan senjata api, Angkatan Laut ROK menambahkan operasi blokade pantai dan operasi darat untuk menetralisir instalasi musuh. Lebih lanjut, Angkatan Laut ROK melaksanakan serangan agresif terhadap Utara. Karena pasukan darat menarik diri dari utara, dan karena

175

Ibid

126

127

intervensi pasukan Komunis Cina, Angkatan Laut mengevakuasi bukan saja kekuatan angkatan bersenjata dan persediaan militer namun juga pengungsi yang merindukan kebebasan dalam kelautan di Timur dan Barat. Sejak pesawat terbang misil yang pertama diluncurkan, Angkatan Laut ROK telah sukses dalam melokalisasi kapal patroli kelas Baek-gu yang pertama, (yang dibeli dari AS), dengan meluncurkan 2.000 ton kelas frigate Ulsan (FF-951) yang pertama dan kelas corvette Pohang (PCC-756) yang pertama. Dengan prestasi ini, Angkatan Laut ROK menjadi armada perang berskala besar pertama yang lengkap yang dikonstruksi dengan teknologi Korea.176 Angkatan

Laut

berlanjut

dengan

melaksanakan

proyek

seperti

pembangunan penyapu ranjau, mengkonstruksi logistik yang mendukung kapal dan kapal amfibi berskala besar yang baru dan kapal selam. Proyek-proyek ini menguatkan kemampuan kelautan, memungkinkan Angkatan Laut untuk melaksanakan operasi laut lepas dan operasi komponen. Penambahan atas kekuatan darat dan bawah lautnya, Angkatan Laut ROK memperlengkapi dirinya sendiri dengan sebuah Angkatan Udara yang mencakup Pesawat Patroli Anti Kapal Selam dan Helikopter Anti Kapal Selam. Jadi Angkatan Laut ROK memiliki kemampuan untuk memperlihatkan strategi multi dimensional. Lebih lanjut, Angkatan Laut ROK meningkatkan operasi pendaratannya dan mengkhususkan unit-unit peperangan dengan memperbaiki persenjataan bagi Korps Marinir dan skuadron Aksi Khusus.177 Karena perluasan kekuatan angkatan laut sangat meningkatkan kekuatan operasioanlnya, maka Angkatan Laut mengalami restrukturisasi organisasional 176 177

Ibid Ibid

127

128

secara besar-besaran. Unit-unit operasi maritim direorganisasi ke dalam Angkatan Laut ROK. Dalam bulan Februari 1984, Armada Korea yang ada dibagi ke dalam skuadron-skuadron: Komando Armada ROK dan Armada Kesatu, Kedua dan Ketiga. Kekuatan angkatan udara kelautan juga sangat ditingkatkan. Armada skuadron udara yang ada ditingkatkan ke dalam Naval Air Wing Flotilla agar mengelola dengan lebih baik penguatan angkatan udra kelautan dalam tahun 1977. Dalam tahun 1986, Naval Air wing Flotilla menjadi Air Wing 6, sebuah unit mandiri yang langsung dikontrol oleh Komando Armada ROK. Lebih lanjut, dalam tahun 1987, Komando Koprs Marinir didirikan, yang beraksi sebagai sebuah perantara yang emnghubungkan Angkatan Laut ROK dengan unit Korps Marinir.178 Sebagai tambahan, Angkatan Laut ROK mendorong adanya aksi-aksi diplomatik militer yang progresif dan yang memainkan peran pemimpin dalam akademi militer. Sebagai akibatnya, Angkatan Laut ROK telah mempertahankan peristiwa seperti ROKN-USN Navy Talk (Bincang-Bincang Angkatan Laut ROKN-USN) sejak tahun 1977, Simposium Kekuatan Laut Internasional sejak tahun 1989, dan Diskusi Di Atas kapal sejak bulan Mei 1992. Karena Angkatan Laut ROK meningkatkan kemampuan pertahanan pantainya dengan membuat kapal patroli Korea dan corvette sejak tahun 1974, maka Proyek Pengembangan Kekuatan telah mempromosikan kepercayaan diri Pertahanan nasional. Dalam tahun 1981, Korea bertugas memproduksi sebuah frigate, yang memungkinkan Angkatan Laut ROK melaksanakan operasi yang lebih efektif di lautan bebas. Lebih lanjut, dalam tahun 1992, sebuah produksi

178

Ibid

128

129

besar-besaran sistem kapal selam telah didirikan setelah perkenalan CHANG BOGO ROK, dan dalam tahun 1995, sebuah pesawat terbang patroli maritim dengan teknologi canggih diperkenalkan. Lingkungan keamanan maritim di sekitar semenanjung Korea dengan cepat berubah karena kekuatan kelautan negara tetangga diperkuat. 179 Tabel 16 Kapabilitas Militer ROKA Korea Selatan180

Sumber : www.globalsecurity.org

179 180

Ibid http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Korea_Air_NAvy

129

130

3. Perimbangan Kekuatan Militer Korea Utara Gambar 8

Peta Wilayah Korea Utara181

Sumber : www.globalsecurity.org

Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara atau DPRK) adalah sebuah negara Komunis dengan sebuah perekonomian yang kurang berkembang, namun memiliki kekuatan militer, yang menduduki semenanjung Korea antara timurlaut Cina dan Republik Korea (Korea Selatan). Keterbatasan perdagangan dan hubungan transportasi Korea Utara dengan negara lain dan lingkungan yang dibatasi dengan ketat di mana orang asing dapat memasuki negeri itu dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Telepon dan komunikasi fax dalam banyak tempat tidak memungkinkan, dan orang asing dapat mengharapkan bahwa komunikasi mereka dimonitor oleh petugas DPRK. Dalam tahun belakangan ini, Korea Utara telah mengalami kelaparan sementara, kekurangan bahan bakar yang 181

http://www.globalsecurity.org/military/world/north_korea/maps

130

131

kronis dan kekurangan listrik, dan menjangkitnya penyakit. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat telah menyokong kepada usaha penanggulangan internasional untuk membantu penduduk Korea Utara.182 DPRK

menerima

ajaran

Marxisme—Leninisme

sebagai

filosofi

kekuasaannya ketika ia memproklamasikan pendiriannya dalam tahun 1948, tetapi dalam sebuah revisi Konstitusional dalam tahun 1972, menambahnya dengan ideologi juche, atau percaya diri nasional. Kedua filosofi itu dikombinasikan ke dalam satu “ide juche dari Partai Pekerja Korea, sebuah aplikasi kreatif dari Marxisme—Leninisme dengan kondisi negara kami”. Dalam tahun 1980, ideologi resmi itu disederhanakan sebagai “pikiran juche dari Pemimpin Besar, Kim IlSung”. Menurut Konstitusi DPRK, juche adalah “sebuah ideologi revolusioner yang berpusat pada pandangan manusia di dunia yang bertujuan untuk merealisasikan massa yang mandiri, merupakan prinsip kepemimpinan dalam aksinya”. Juche terdiri dari dua bagian: teori filosofi yang mengklaimbahwa massa merupakan majikan dari sejarah dan revolusi, dan prinsip bahwa massa memerlukan kepemimpinan dari seorang pemimpin (Kim Il-Sung dan putranya, Kim Jong-Il) untuk mencapai takdir mereka.183 Penduduk dimotivasi untuk mengikuti juche melalui suatu kampanye ideologi intensif dan sebuah program indoktrinasi politik yang dapat merembes. Sejak awal, juche terutama menekankan kemandirian dari kekuatan eksternal, namun rejim itu kini menghadapi dilema tentang bagaimana untuk memperluas

182 183

http://www.globalsecurity.org/military/world/north_korea/history.htm Ibid

131

132

perdagangan dan investasi dengan dunia luar dengan tujuan untuk menyadarkan ekonomi, tanpa membahayakan stabilitas politiknya.184 Negara itu kini dipimpin oleh Kim Chong-il yang menggantikan ayahnya pada saat kematian ayahnya tanggal 8 Juli 1994. kim yang lebih tua adalah seorang yang kejam, seorang pemimpn karimatis yang mempertahankan kesetiaan yang besar dari rakyat, di luar kesusahan mereka. Oleh para pencela, Kim Cong-il digambarkan sebagai seorang yang gila ketakutan (paranoid), manja, dan curiga, tidak memiliki kemampuan seperti ayahnya, dan aksesnya pada birokrasi pemerintahan adalah melalui sebuah persekongkolan. Negara itu sedang menghadapi masalah internal yang tidak dapat diatasi dan tidak stabil secara politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tahun 1954 Uni Soviet dan Cina mentransfer teknologi khusus tertentu seperti juga halnya bahan kimia dan sarana proteksi terhadap mereka yang dijarah dari Jepang dan Kuomintang selama Perang Dunia II kepada Angkatan Bersenjata Rakyat Korea (KPA). Lima tahun berikutnya ditandai oleh perkembangan yang cepat dari industri kimia DPRK. Terlepas dari kenyataan bahwa negeri itu memiliki persediaan bahan mentah yang sungguh alami, tetapi terbukti cukup sulit bertujuan untuk menciptakan kapasitas domestik untuk memproduksi senjata kimia. Dalam tahun 1964 DPRK menandatangani sebuah kontrak dengan Jepang untuk mengirimkan kimia pertanian. Di bawah penyamaran mereka, awalnya komponen memasuki negeri itu sebagai sintesis tabun dan gas mustard, dan setelah itu diimpor chlorin dan fosfor yang mengandung komponen organik.185 184 185

Ibid Ibid

132

133

Program perang kimia Korea Utara diperkirakan matang dan mampu sejak tahun 1989, untuk secara asli memproduksi sejumlah besar bahan kimia untuk syaraf, pelepuhan, sesak nafas dan darah seperti halnya juga berbagai sistem yang berbeda yang diisi dengan amunisi. Korea Utara diperkirakan memiliki persediaan senjata kimia yang cukup besar, yang dapat digunakan dalam operasi penyerangan militer melawan Selatan. Korea Utara juga telah menyediakan sumber daya yang sangat langka untuk langkah pertahanan yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan kekuatan militer dari pengaruh senjata kimia. Dalam bulan Mei 1996 Menteri Luar Negeri ROK, Yu Chong-ha melaporkan kepada Majelis Nasional bahwa diperkirakan Korea Utara memiliki kira-kira 5.000 ton senjata biologis dan kimia. Perkiraan tentang jumlah produksi DPRK, penyelidikan, dan fasilitas penyimpanan masih tetap stabil selama dekade terakhir, dengan perkiraan pemerintah ROK masa damai saat ini kemampuan produksi tahunan (bila bukan produksi aktual) adalah 4.500 ton, dengan kemungkinan sebuah gelombang kapasitas sebesar 12.000 ton dalam masa perang. Perkiraan produksi aktual ini konsisten dengan perkiraan persediaan total yang berjumlah beberapa ribu ton.186 Di bawah kondisi darurat, Utara kemungkinan mampu memproduksi sampai 20.000 ton bahan kimia per tahun. Menurut perkiraan ini, Utara mampu untuk memproduksi bahan kimia yang bervariasi luas termasuk adamsit (DM), chloroacetophenone (CN), chlorobenzylidene malononitrile (CS), hydrogen cyanide (AC), mustard-family (H atau HD), phosgene (CG dan CX), sarin (GB), soman (GD), tabun (GA) dan bahan V (VM dan VX). Untuk masalah operasional

186

Ibid

133

134

dan teknis, DPRK diduga berkonsentrasi pada mustard, phfogene, sarin, dan agen V. Selama tahun 1990-an yang lalu Utara kemungkinan telah mulai memproduksi bahan binari. Bahan ini memberikan kemanan yang lebih besar dalam penanganannya pada waktu transit dan memiliki stabilitas yang lebih lama dalam penyimpanan.187 Korea Utara mampu untuk memproduksi dan menggunakan senjata kimia yang benar-benar dapat diberikan oleh seluruh penciptaan sistem dukungan persenjataan, termasuk sebagian besar bagian artilerinya, peluncur roket yang beranekaragam (termasuk yang dipasang pada kapal tipe CHAHO), dan mortir. beberapa bom yang digunakan Angkatan Udara juga dapat membebaskan bahan kimia, seperti halnya FROG atau peluru kendali SCUD. Semenanjung Korea memberikan sebuah contoh tentang bagaimana senjata kimia dapat disebarkan di atas medan perang. Pada serbuan atas permusuhan, Kekuatan Korea Utara akan mencari untuk menekan perlawanan operasi udara Sekutu. Scud-B dan Peluru kendali C, dengan Bahan Syaraf yang menetap pada hulu ledaknya, akan diluncurkan terhadap basis udara seperti Kimpo, Osan dan Taegu. Komando, kontrol, dan pusat komunikasi, dan depot logistik juga keungkinan menjadi target kimia. Unit militer Korea Utara biasanya mengadakan latihan pertahanan NBC dalam mempersiapkan operasi di lingkungan kimia. Korea Utara memiliki unit pertahanan kimia pada semua tingkatan struktur kekuatannya. Unit ini diperlengkapi dengan peralatan dekontaminasi dan deteksi. Personil militer Korea Utara telah menggunakan topeng dan baju perlindungan individual.

187

Ibid

134

135

Sejak tahun 1990, Pyongyang telah sangat memprioritaskan atas militer dan kesiapan pertahanan kimia orang sipil. Ia telah memerintahkan pelatihan operasional dalam lingkungan kimia sebagai suatu bagian integral dari latihan kekuatan angkatan bersenjata dan sedang mencoba untuk memperlengkapi seluruh kekuatan militer, termasuk persediaan, dengan perlengkapan perlindungan yang lengkap. Sebagai tambahan, kepemimpinan telah meminta segmen populasi yang luas untuk melaksanakan secara periodik latihan peperangan kimia tiruan. Pyongyang telah mendirikan bangunan dan memasang peralatan pelindung kolektif pada produksi militer dan tempat relokasi sipil pada masa perang secara bergantian, dengan mengarahkan penduduk untuk mengeluarkan topeng pelindung.188 Menurut perkiraan barat, Korea Utara memiliki kekuatan militer kelima terbesar di dunia, dengan persentase kedua terbesar untuk penduduk sipil yang terdaftar (44,6 pasukan aktif dalam setiap seribu penduduk sipil, hanya kedua setelah Israel). Korea Utara diperkirakan memiliki 1,08 juta personil bersenjata, dibandingkan dengan kira-kira 672.000 pasukan Korea Selatan (dan 3,5 juta kekuatan militer udara) ditambah dengan pasukan AS sebesar 17.000 di Korea Selatan. Pengeluaran militer diperkirakan sebesar 20 – 25% GNP (yang artinya bahwa DPRK mengeluarkan bagian terbesar GNP-nya untuk militernya di dunia ini), dengan jumlah kira-kira 20% laki-laki berusia 17 – 54 tahun dalam kekuatan bersenjatanya yang umum. Kekuatan DPRK diperkirakan mendapatkan sejumlah keuntungan substansial atas Korea Selatan (kira-kira 2 atau 3 banding 1) dalam sejumlah kategori kunci persenjataan penyerang – tank-tank, artileri jarak jauh,

188

Ibid

135

136

dan pengangkut personil bersenjata. Bagaimanapun, walaupun kekuatan DPRK kemungkinan mendapatkan sejumlah keuntungan atas kekuatan ROK, namun banyak peralatan Korea Utara adalah tipe usang dari Soviet dan Cina dibandingkan dengan penyimpanan alat senjata Korea Selatan yang berkenaan dengan kualitas telah dimodernisir. Korea Selatan juga telah terikat dengan sebuah aliansi militer dengan Amerika Serikat untuk perlindungan, dengan sejumlah unit kekuatan bersenjata Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan.189 Korea Utara kemungkinan memiliki kekuatan operasi khusus kedua terbesar (55.000) yang dirancang untuk sisipan di belakang barisan musuh dalam masa perang. Korea Utara memiliki sebuah armada kapal selam yang relatif mengesankan, sedangkan armada permukaannya memiliki suatu kemampuan yang terbatas. Kekuatan udaranya memiliki jumlah dua kali jumlah pesawat terbang Korsel, tetapi kecuali untuk sebagian kecil pesawat pemburu yang telah lebih maju (kira-kira 20 buah MiG-29), maka kekuatan udara Utara dapat dikatakan telah usang. Korea Utara seperti halnya dengan Korea Selatan menyebarkan dengan baik sejumlah besar kekuatannya, dalam jarak 100 mil dari DMZ Korea, mencakup 700.000 pasukan, 8.000 sistem artileri, dan 2.000 tank. Sebagian besar terowongan militer Korea Utara (Utara) di bawah DMZ ditemukan dalam tahun 1970-an.190

189 190

Ibid http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea

136

137

1. Perimbangan Kekuatan Militer Taiwan Gambar 9 Peta Wilayah Taiwan191

www.globalsecurity.org

Dalam tahun 1945, Taiwan telah dipulihkan kepada peraturan Cina setelah 50 tahun menjadi koloni Jepang. Dalam tahun 1949, angkatan bersenjata Nasionalis Chiang Kai-Shek mundur ke Taiwan dan partai Nasionalis (KMT) memerintah pulau itu sampai tahun 2000. Karakteristik yang didefinisikan atas hubungan internasional Taiwan adalah kekurangannya dalam ikatan diplomatik dengan sebagian besar bangsa di dunia. Para penguasa di Taiwan menyebut administrasi mereka sebagai “Republik Cina” dan untuk banyak tahun mengklaim sebagai pemerintahan yang legal di Cina. Bangsa asing yang berharap untuk menetapkan hubungan diplomatik 191

dengan sebuah pemerintah di Cina dapat

http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/maps

137

138

mengakui “Republik Cina” atau mengakui Republik Rakyat Cina (PRC), namun tidak kedua-duanya. Sebagian besar memilih untuk mengakui PRC/RRC. RRC diakui oleh – dan Taiwan ditinggalkan Perserikatan Bangsa-bangsa dan sebagian besar organisasi yang berhubungan di awal tahun tujuh puluhan. AS mengubah pengakuan diplomatik kepada RRC dalam tahun 1979.192 Hubungan Taiwan dengan Republik Rakyat Cina masih tetap bersifat problematik. Lepas dari permusuhan mereka yang berkepanjangan, hubungan ekonomi antara kedua sisi selat Taiwan itu telah bertumbuh secara cepat sejak akhir tahun 1980-an. Taiwan merupakan investor utama di Cina, dan saat ini Cina melewati Amerika Serikat sebagai pasar ekspor Taiwan yang terbesar. Taiwan menikmati sebuah surplus perdagangan yang besar dengan Cina. Perannya dalam pasar Cina dapat meningkat dengan baik. Taiwan ingin menegakkan dirinya sendiri sebagai pusat operasi regional untuk tiga negara bisnis yang mengarah kepada pasar Cina yang lebih besar. Taiwan juga merupakan partner perdagangan dan investasi bagi negara Asia Tenggara.193 Taiwan adalah sebuah pembangkit tenaga dengan penyediaan pertukaran uang asing ketiga terbesar dan lebih dari $ 235 milyun dalam perdagangan dua arah. Ekonominya meningkat 6% dengan pekerjaan yang penuh dan inflasi yang rendah sedangkan negara ekonomi lain di daerah itu sedang tenggelam. Penduduknya yang berjumlah 21 juta menikmati Produk Domestik Kasar per keluarga sebesar $ 12.500. Karena Taiwan telah bertambah kaya, maka sistem otoriter yang terdahulu telah berkembang ke dalam sebuah demokrasi. Oposisi oleh Republik Rakyat Cina (RRC) untuk setiap pengakuan atas Taiwan sebagai 192 193

http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/history Ibid

138

139

sebuah politik terpisah yang benar ada telah membatasi aktifitas diplomatik para pejabat Taiwan selama bertahun-tahun. Tetapi Taiwan memiliki hubungan tidak resmi dengan dasar yang luas dengan sebagian besar negara ekonomi utama dunia, termasuk politik demokrasi AS, sebuah ekonomi ekonomi yang sehat dan kuat, dan liberalisasi ekonomi telah membentuk pasar Taiwan. Sistem konstitusional Taiwan membagi pemerintahan ke dalam lima cabang atas Yuan. Kelima cabang itu adalah Yuan Eksekutif, Yuan Legislatif, Yuan Yudikatif, Yuan Pengontrol dan Yuan Penguji. Pada puncak dari struktur ini adalah Presiden. Presiden menunjuk pemimpin Yuan, termasuk kepala Yuan Eksekutif, yaitu Perdana Menteri. LY harus memperkuat calon yang diajukan Presiden untuk posisi ini. Sasaran

utama

kebijaksanaan

pertahanan

ROC

adalah

untuk

mempertahankan Taiwan, Pescadores, Kinmen, dan Matsu. Hal ini membutuhkan penegakkan kekuatan tempur dengan kesiapan yang cukup untuk mengawal bangsa dan melindungi rakyatnya. Ancaman yang langsung dan yang paling serius bagi keamanan nasional ROC tinggal ketidaksediaan Peking untuk meninggalkan penggunaan kekuatan militer terhadap Taiwan. Jadi, sementara strategi pertahanan nasional

ROC meminta perkembangan yang seimbang dari ketiga Angkatan

Bersenjata, supremasi laut dan udara mendapatkan prioritas yang pertama. Sebagai

tambahan

pada

persiapan

pertahanan

saat

ini,

sebuah

kebijaksanaan jangka panjang untuk mengembangkan sebuah kekuatan tempur yang canggih dan cukup mampu dalam pertahanan teknologi juga dengan ketat diikuti. Hal ini meminta restrukturisasi Angkatan Bersenjata, meluruskan tingkat komando, merenovasi sistem logistik, menggabungkan dan menugaskan kembali

139

140

sekolah militer dan unit staf tingkatan atas, demikian juga mereduksi jumlah total orang yang berseragam.194 Pemikiran di balik perubahan Kekuatan Bersenjata ROC selama beberapa tahun ini merefleksikan pergeseran dari tekanan yang setara kepada penyerangan dan petahanan kepada keyakinan pertahanan. Prinsip strategi ini, seperti yang diterapkan di bawah Rencana Sepuluh Tahun Reduksi Pasukan, telah memimpin kepada sebuah kekuatan yang ditargetkan sebanyak kurang dari 400.000 pasukan pada tahun 2003 dan sebuah peningkatan dalam perbandingan pasukan tempur dengan keseluruhan tenaga kerja militer.195 Sistem persenjataan generasi kedua yang digunakan oleh ketiga pelayanan angkatan bersenjata itu juga secara aktif diperbaharui. Hal ini mencakup awal dari sistem peringatan pertahanan udara E-2T, yang merupakan formasi dari skuadron pertahanan tempur asli (IDF) Ching-kao yang pertama, yang merupakan komisi peluru kendali frigate Cheng-kung dan Knox-class, dan menerima pengiriman dari sebuah kelompok kedua helikopter penyerang AH-1W dan helikopter pengintai OH-58D.196 Telah dirancangkan bahwa Taiwan akan membelanjakan di dalam kelebihan sebesar NT$ 700 milyun (USD 20,68 milyun) untuk 11 artikel sebagai bagian dari pembelanjaan untuk pengadaan angkatan bersenjatanya dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Walaupun pasokan AS merupakan pembelian terbesar persenjataan Taiwan, dan akan berlanjut untuk tahun yang akan datang, namun kemampuan asli Taiwan telah meluas secara bertahap, dengan sebuah mayoritas pembangunan yang mengambil alih bantuan Amerika Serikat. Untuk memenuhi 194

www.fpif.org/briefs/vol5/v5n11china_body.html Ibid 196 Ibid 195

140

141

kebutuhan para pelanggan saat ini, dibutuhkan pelayanan total dan dukungan logistik komersial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan pertahanan Taiwan yang ada. Dalam waktu dekat ini, kebutuhan pertahanan yang paling penting adalah integrasi tujuan antara landasan yang ada dan persenjataan di dalam dan di antara kekuatan angkatan bersenjata Taiwan. Bagaimanapun, rencana jangka panjang industri pertahanan Taiwan termasuk manajemen medan perang yang disatupadukan dan peningkatan C41SR.197 Di masa datang, dan berkenaan dengan catatan masyarakat, diharapkan pembelian empat pemusnah Kidd-class, 12 P-3C pesawat terbang pemburu kapal selam Orion, sembilan CH-47SD helikopter pengangkut Chinook, delapan kapal selam konvensional, sejumlah seri baru Tienkung, peluru kendali pertahanan udara, selusin helikopter penjelajah ranjau MH-53H, sistem artileri Paladin, kendaraan penyerang amfibi AAV7A1, 30 helikopter Apache AH-64D, sistem anti peluru kendali Patriot, peluru kendali tambahan, torpedo, peralatan kemampuan bertahan pesawat terbang, dua radar pengingat awal berjarak jauh, tiga susun radar pengontrol lalu lintas udara, dan sistem peperangan elektronik. 198 Pada tanggal 2 Juni 2004 Yuan Eksekutif menyetujui alokasi anggaran biaya khusus Menteri Pertahanan untuk program pengadaan militer utama yang berjumlah total NT$ 610,8 milyun (kira2 US$ 18,23 milyun). Uang untuk mendanai anggaran biaya khusus itu akan datang dari NT$ 94 milyun melalui pelepasan saham perusahaan milik negara, NT$ 100 milyun dari penjualan tanah milik negara, dan peningkatan hutang nasional sebesar NT$ 420 milyun. Anggaran biaya yang diusulkan akan mencakup enam set sistem anti peluru 197

China expresses strong indignation for "US-Taiwan defense conference": FM spokesman", People's Daily, 2004-10-10 198 Ibid

141

142

kendali Patriot Advanced Capability III, delapan kapal selam konvensional dan 12 pesawat terbang anti kapal selam P-3C. 199 Kekuatan bersenjata Taiwan berjumlah kira-kira 300.000 prajurit. Wajib militer bersifat universal bagi laki-laki berkualitas yang berusia 18 tahun. Program yang

mengefektifkan

kekuatan

yang

berlangsung

sejak

tahun

1997

menggabungkan institusi secara berlebih-lebihan dan secara tetap mengurangi militer sampai sejumlah 270.000 personil pada tahun 2012. Bagaimanapun, bahkan sampai saat itu keharusan latihan dasar bagi semua laki-laki yang mencapai usia 18 tahun masih tetap dilaksanakan. Karena jumlah kekuatan itu berkurang, maka Taipei cenderung untuk memperluas secara berangsur-angsur jumlah tentara sukarela dengan sasaran akhir membentuk suatu militer yang seluruhnya sukarela. 200 Kekuatan bersenjata Taiwan diperlengkapi dengan senjata yang terutama diperoleh dari Amerika Serikat yang telah mensuplainya dengan 150 buah pesawat pemburu F-16 A/B Block-20 MLU, 4 buah E-2 Hawkeye, lisensi produksi di antara lain Oliver Hazard Perry-kelas frigate, 60 buah helikopter penyerang AH-1W, 19 buah helikopter pengintai OH-58D dan 200 buah Patriot PAC-II SAM. Amerika Serikat juga telah memberi hak penjualan atas delapan buah kapal selam diesel dalam tahun 2001, walaupun tidak jelas bagaimana kapal selam ini dikirimkan karena Amerika Serikat tidak membuat kapal selam diesel dan bangsa lain tidak mungkin menjual senjata ini karena tekanan PRC (People’s Republic of China).

199 200

Ibid Roy, Denny [2003]. Taiwan: A Political History. Cornell University Press

142

143

Sebagai konsekuensi Taiwan mungkin mendapatkan rancangan kelas Babel yang dimodernisir. Tetapi Taiwan akan menerima kiriman empat buah pemusnah kelas Kidd mulai akhir tahun 2005. Juga pengiriman unit-unit M109A6 yang dimulai tahun 2003 bersama-sama dua tambahan Hawkeye E2C dan sembilan helikopter angkutan berat Chinook dalam tahun 2004. Dalam tahun 1992 AS juga menyetujui untuk menjual AEGIS SPY 1F ke Taiwn untuk dipasang pada suatu versi khusus dari Perry. Bagaimanapun karena kesulitan teknis rencana ini kemudian dikorbankan oleh Taiwan. Dalam perang misil balistik

berkesinambungan

yang dibuat oleh PRC,

Taipei

juga telah

mengeksprsikan minatnya dalam berpartisipasi dalam atau pengembangan kemampuan pertahanan misil balistik, kemungkinan bersama dengan AS atau Jepang, walaupun tidak jelas apakah AS akan mengijinkan kolaborasi seperti itu.201 Taiwan juga telah memperoleh 2 buah kapal selam kelas Zwaardvis MK2 dari Belanda, dan 60 buah pemburu Mirage 2000-5Di/Ei dari Perancis bersamasama dengan enam buah frigate

French La Fayette dari Perancis secara

sembunyi-sembunyi. Taiwan juga memperoleh empat buah penyapu ranjau dari Jerman. Penjualan ini dibuat pada akhir tahun 1980-an/awal 90-an dan karena tekanan PRC, penjualan dalam skala besar-besaran dari eropa jadi tidak memungkinkan.202 Kemiliteran juga telah menekankan “kemandirian” militer, yang telah berakibat dalam pertumbuhan produksi militer pribumi dalam bidang-bidang tertentu khususnya sebagian besar Pemburu Petahanan Pribumi/Asli (Indigenous 201 202

Ibid Ibid

143

144

Defense Fighter), Taiwan memiliki RT-2000 MLRS dan SAM seperti halnya Sky Bow I dan II. Taiwan juga mengembangkan seri misil supersonik anti kapal Hsung Feng nya. Usaha-usaha Taiwan pada pembelian persenjataan telah secara konsisten diblok oleh PRC. Sebagai tambahan PRC telah secara konsisten berusaha untuk memblokir komunikasi antara militer Taiwan dan militer-militer lainnya dan hal ini telah mengakibatkan beberapa pengamat menjadi takut bahwa hal ini mengakibatkan militer Taiwan secara doktrin tertinggal.203 Perkembangan senjata nuklir oleh Taiwan telah menjadi suatu masalah yang diperdebatkan, seolah-olah menjadi salah satu alasan atas mana PRC berikrar untuk menyerang Taiwan. AS yang berharap untuk menghindari meningkatnya

ketegangan-ketegangan

di

Selat

Taiwan,

telah

secara

berkesinambungan menentang mempersenjatai Taiwan dengan senjata nuklir. Karena itu, Taiwan melekat pada prinsip Pakta Non-Perkembangbiakkan nuklir dan telah menyatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk memproduksi senjata nuklir. Riset nuklir yang lalu oleh Taiwan telah membuat suatu ‘batas’ status nuklir. Angkatan bersenjata Taiwan terdiri atas204 : a. Republic of China Army

203 204

Ibid http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan

144

145

Tabel 17 Kekuatan Militer Angkatan Darat Taiwan 205

www.globalsecurity.org

Kekuatan operasional ROCA yang ada mencakup 3 angkatan bersenjata, 5 korps, dan 27 divisi. Seperti pada tahun 2005, brigade angkatan bersenjata ke-35 mencakup 25 brigade infantri, 5 brigade lapis baja, dan 3 brigade infantri bermekanisasi.206 b. Republic of China Air Force Didirikan pada tahun 1920 oleh Menteri Penerbangan, ROCAF telah aktif selama masa jabatan Taiwan di Cina Daratan. Selama Perang Tiongkok-Jepang (1937-1945), ROCAF berpartisipasi dalam pemberondongan kapal perang Jepang selama Perang di Shanghai dalam tahun 1937, dan mengikutsertakan pemburu Jepang dalam peperangan udara atas daerah Wuhan pada tahun yang sama. 2 buah ROCAF B-10 juga menjatuhkan pamflet propaganda di atas kota Jepang, Nagasaki dan Saga dalam tahun 1938.207 Alat Perang ROCAF mencakup 400 buah pesawat terbang penyerang, terutama F-16 dan F-CK IDF, dengan Mirage-2000 yang menjadi pemburu pertahanan yang paling hebat. F-5 yang telah lebih tua dihapuskan setahap demi setahap, tetapi masih membangun sebuah komponen kecil dari kekuatan pemburu total dan beberapa diharapkan untuk diubah. Karena semakin besar penyimpangan

205

http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China_Army Ibid 207 http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan_air_force 206

145

146

teknologi dalam ROCAF, maka ia telah mengalami beberapa tantangan integrasi sistem yang lebih besar dalam kekuatan angkatan bersenjata.208 Tabel 18 Kekuatan Militer Angkatan Udara Taiwan 209

Sumber:globalsecurity.org

Sebagian besar persenjataan ROCAF dibeli dari Amerika Serikat yang juga mendukung pelatihan beberapa pilot ROCAF di Luke AFB, Arizona. Pesawat pemburu Mirage-2000 dibeli dari Perancis di awal tahun 1990-an. Beberapa pesawat terbang dan senjata ROCAF juga dikembangkan secara domestik seperti misalnya pemburu F-CK IDF dan misil seri Sky Sword. Dalam bulan Januari 2006, Angkatan Udara menyatakan akan membeli pesawat terbang dengan kemampuan VISTOL, terutama US F-35. Ia juga berharap untuk menata F-16 dan Mirage 2000 nya yang ada, dan kemungkinan membeli F-15 bekas.

208 209

Ibid Ibid

146

147

c. Republic of China Navy Tabel 19 Kekuatan Militer Angkatan Laut Taiwan 210

Sumber : www.globalsecurity.org

Pelopor angkatan laut ROC modern dibentuk Menteri Angkatan Bersenjata dalam Ketetapan Pemerintahan Republik Cina tahun 1911, menyusul tergulingnya dinasti Cing. Selama periode demam panglima perang yang meninggalkan luka bagi Cina, tahun 1920-an dan 1930-an, maka ROCN tetap setia pada pemerintahan Kuomintang dari Sun Yat-sen daripada kepada panglima perang di Beijing. Selama waktu itu dan sepanjang Perang Dunia II, ROCN terutama berkonsentrasi pada operasi perairan hijau.211 Reorganisasi dan pendirian ulang Angkatan Bersenjata berikutnya setelah evakuasi ke Taiwan direkomendasikan dalam lirik Lagu Angkatan Laut ROC “The New Navy” setelah tahun 1949.212 ROCN juga terlibat dalam operasi patroli dan pensuplaian ulang ke Kinmen dan Matsu di Selat Taiwan, sejak tahun 1990-an Angkatan Bersenjata Taiwan telah bertumbuh secara penting karena tekanan doktrin militer ROC bergerak maju membalas kemungkinan blokade PRC, seperti juga penggantian armada kapal selamnya yang telah usang.

210

http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China_Navy http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan_navy 212 Ibid 211

147

148

BAB V KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab – bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Jepang dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keamanan Regional di Kawasan Asia Timur dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2005.ditemukan beberapa hasil ; Pertama, bahwa perubahan drastis situasi lingkungan strategis dunia Internasional yang terjadi di penghujung abad ke 20, telah berdampak besar terhadap kebijakan suatu Negara termasuk Jepang. Masing-masing Negara di tuntut untuk menerapkan kebijakan pemerintahnya di segala bidang agar dapat merespon perubahan-perubahan tersebut. Di bidang pertahanan dan keamanan bereakhirnya perang dingin ternyata tidak secara otomatis menghilangkan sumber-sumber instabilitas. Jepang memahami bahwa dalam waktu dekat kemungkinan konflik militer pada skala luas sangat tipis kemungkinannya, namun demikian pengalaman sejarah mengisyaratkan bahwa pada kondisi ini tidak ada pula yang mampu menjamin tetap terselengaranya stabilitas dan perdamaian dunia.berdasarkan konstitusi Jepang yang berlaku pada 1947 Konstitusi (UndangUndang Dasar), didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. selain itu kegagalan pasukan bela diri Jepang dalam menjaga misi perdamaian di Iraq juga yang melatar belakangi peningkatan kekuatan militer Jepang yang dipastikan bertujuan untuk pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya konflik dan dinamika arm race baik secara global maupun secara khusus di kawasan Asia Timur serta bukan untuk menjadi

148

149

negara yang agresif untuk menginvasi satu kedaulatan negara lain seperti pada masa sebelum perang dunia kedua. Kedua, program restrukturisasi militer jepang ditandai dengan adanya peningkatan belanja militer dimana pada 15 Desember 2000 badan keamanan nasional Jepang, menyetujui anggaran belanja pembangunan pertahanan MTDP (Mid-Term Development Program) 2001-2005 senilai 25,16 ¥ trilyun. Anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 930 ¥ milliar dibandingkan dengan MTDP sebelumnya yaitu MTDP 1996-2000. sedangkan anggaran belanja bidang pertahanan tahun 2001-2005 meningkat 0,4% dibandingkan dengan anggaran belanja tahun sebelumnya yaitu mencapai ¥ 4,955 trilyun. Pengeluaran terbesar akan ditujukan untuk kepentingan personil dan food supply yaitu 2,23 ¥ trilyun, mengalami peningkatan ¥ 23,5 trilyun. Selanjutnya bagi pembayaran kontrak pembelian Alusista sebesar ¥ 1,77 trilyun. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan MTDP antara lain adalah situasi internasional, trend iptek di bidang militer, produk pertahanan serta teknologi infrastruktur, perkiraan ekonomi jangka panjang serta perkembangan militer. Ketiga, dengan adanya peningkatan kekuatan militer yang di lakukan oleh Jepang, bahwa hal itu telah berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur yang di tandai dengan adanya upaya dari negara-nagara kawasan Asia Timur untuk melakukan perimbangan kekuatan yang ditandai dengan adanya peningkatan kekuatan militernya dan akuisisi persenjataan yang semakin modern. Hal itu dapat terlihat dengan meningkatnya anggaran militer dan peningkatan sumberdaya tentaranya.

149

150

Berarti, secara singkat dan padat pengaruh peningkatan kekuatan militer Jepang

dengan melakukan Program restrukturisasi peningkatan kekuatan

militernya melalui peningkatan anggaran belanja militer yang menjadikan Jepang sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Timur, sehingga negaranegara di kawasan regional Asia Timur berupaya untuk melakukan perimbangan dan peningkatan persenjataan yang ditandai dengan peningkatan sumber daya tentaranya, kenaikan anggaran belanja militer serta akuisisi persenjataan yang semakin modern.

150