BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang
Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang samasama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antar negara, melainkan antar korporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005). Masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam mengelola perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik dalam memuaskan stakeholder perusahaan. Menurut Ristifani (2009), “kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis yang melanda Asia, termasuk Indonesia, adalah lemahnya implementasi Good Corporate Governance”. Perubahan era globalisasi terhadap ekonomi global yang terjadi di berbagai negara berdampak pula pada negara Indonesia. Seperti halnya krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini dan beberapa kasus skandal keuangan
seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengelolaan
perusahaan
berdasarkan
prinsip
Good
Corporate
Governance (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Good Corporate Governance (GCG) diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan secara lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik-praktik Korupsi, Kolusi,
dan
Nepotisme
(KKN).,
meningkatkan
disiplin
anggaran,
mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercaan dari mitra usaha. Sebagai aparat fiscal, serta salah satu instansi pemerintah di dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi utama untuk mengamankan dan memungut penerimaan negara (revenue collection) dari sektor Bea Masuk dan pajak dalam
rangka impor, Bea Keluar, dan Cukai. Berdasarkan kutipan Bureaucracy Reform at MOF, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, (2008), ada beberapa prinsip Good Corporate Governance yang dibutuhkan di DJBC yaitu: transparansi (transparanci), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), dan kewajaran (fairness), dan daya tanggap (responsivitas). Direktorat
Jenderal
Bea
dan
Cukai
(DJBC)
bertujuan
untuk
meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai khususnya pada pelaksanaan pemungutan bea keluar penting untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi dan tata kerja yang tepat untuk menunjang tugas-tugas pokoknya berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Februari 1998, yaitu : “Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai serta pungutan lainnya berdasarkan perundangundangan yang berlaku”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75) mengandung
asas keadilan yang
menjunjung tinggi hak setiap anggota
masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peranan anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea keluar, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus
barang dan dokumen, penerimaan bea keluar yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Tuntutan dari masyarakat dan pemerintah untuk terlaksananya reformasi birokrasi mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk membangun organisasi secara lebih efektif dan efisien. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ini adalah sebagai sarana pencapaian tujuan yang harus dipahami seluruh pegawai DJBC sebagai landasan pelaksanaan tugas agar sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka peran DJBC yang sangat penting dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat luas dapat dilaksanakan dengan baik seperti harapan pemerintah dan masyarakat. Namun, sehubungan dengan hal tersebut, menurut Syahbana (2011 : 2) masalah yang selalu ada di lingkungan pemerintah yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat adalah masalah korupsi.
Masalah korupsi
merupakan topik yang hangat dibahas oleh masyarakat Indonesia, terutama setelah Indonesia dinyatakan negara terkorup di dunia. Dengan banyaknya kasus korupsi, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Akibat dari banyaknya kasus korupsi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintahan seperti DJBC, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum menjadi menurun. Keberadaan korupsi di institusi kepabeanan dapat menghancurkan legitimasi
DJBC dan mengurangi kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu adanya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kelancaran arus barang dan dokumen agar semakin baik, efektif, dan efisien dengan cara antara lain; melakukan pemeriksaan yang efektif, penyerahan pemberitahuan barang melalui media elektronik, pengawasan dan pengamanan impor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit, dan peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk dan bea keluar yang terutang melalui self assessment, sehingga dapat mengurangi tindak korupsi secara efektif di lingkungan DJBC. Dari uraian latar belakang di atas, maka penegakan prinsip-prinsip GCG sangat penting diterapkan di lembaga pemerintah seperti DJBC khususnya dalam pelaksanaan pemungutan bea keluar, agar bisa mengurangi penyimpanganpenyimpangan yang terjadi seperti korupsi, penggelapan, dan sebagainya, sehingga DJBC betul-betul bisa mengoptimalkan potensi penerimaan negara dengan lebih baik. Selain itu, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG diharapkan kepada DJBC dapat menjadi lembaga yang responsif, bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan bisa berkomunikasi dengan lembaga lain dengan baik. Untuk itu, penting bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Pelaksanaan Pemungutan Bea Keluar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Makassar”
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah: apakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparancy, accountability, responsibility, fairness dan responsivitas berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan bea keluar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Makassar?
1.3.
Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas penerapan prinsip-prinsip good corporate governance sesuai yang diterapkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Makassar, yaitu: Transparancy (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Tanggungjawab), Fairness (Kewajaran) dan Responsivitas (Daya tanggap)
1.4.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
a.
Tujuan Penelitian Sehubungan dengan identifikasi masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Transparancy,
Accountability,
Responsibility,
Fairness,
Responsivitas) terhadap pelaksanaan pemungutan bea keluar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Makassar.
b. Manfaat Penelitian Yang menjadi manfaat penelitian ini adalah : Manfaat akademis sebagai wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam penerapan prinsip-prinsipnya pada pelaksanaan pemungutan bea keluar. Manfaat praktis adalah hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada pihak Bea dan Cukai Makassar yang bermanfaat dalam peningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai
sehubungan
Governance.
dengan
penerapan
Good
Corporate
