BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat internasional ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antarmasyarakat internasional. Sengketa antaranggota masyarakat internasional beraneka macam sebabnya, mungkin disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan tersebut. Persengketaan antar bangsa sering bersifat terbuka dan paling dahsyat perwujudannya adalah berupa perang yang tidak sedikit menelan korban. 1 Oleh karena itu masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907 ini kemudian diambil alih oleh Piagam PBB, yaitu Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi: All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. Dalam masyarakat internasional dimana masyarakatnya terdiri dari negaranegara yang berdaulat, hubungan antarnegara bersifat koordinasi bukan hubungan 1
Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press, 2006), Hlm. 1
subordinasi. Dalam masyarakat internasional tidak ada organ pusat yang dapat menangani klaim atas penerapan sanksi pidana. Penyelesaian Sengketa diantara masyarakat internasional berada di tangan mereka sendiri. 2 Pertumbuhan hukum internasional hingga mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini tidak terlepas dari kontribusi peradaban Islam. Pengaruh Islam terhadap sistem hukum internasional dinyatakan oleh penulis dan sejarawan Eropa, seperti Jean Allain, Marcel Boisard, dan Theodor Landschdeit. Kontribusi Islam terhadap hukum internasional mencakup prinsip-prinsip hukum mengenai hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan damai maupun dalam suasana konflik seperti perang. Prinsip-prinsip hukum dalam suasana damai, antara lain, mengenai perlakuan orang asing di negara Islam, khususnya menyangkut perwakilan diplomatik asing yang tidak boleh diganggu (inviolability). Sementara dalam suasana konflik, Islam menyumbang sejumlah prinsip hukum, antara lain, menyangkut kaidah perang, perlakuan terhadap musuh dan penduduk sipil, serta lingkungan hidup. 3 Penyelesaian sengketa antarnegara merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang agung. Perintah memelihara perdamaian, mencegah kezaliman, serta mewujudkan tatanan hidup yang aman dan sentosa di bawah keridhaan Allah SWT, diarahkan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sementara
2
Ibid Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) , Hlm. 2 3
itu,hukum internasional mulanya lahir dan berkembang berdasarkan orientasi wilayah dan kelompok tertentu, yakni terbatas hanya pada negeri-negeri Eropa Katholik. 4 Islam mengakui sebuah kaidah aksiomatik dalam kehidupan, bahwa satu kelompok masyarakat yang berkembang menjadi besar, pasti menyusun dirinya dalam suatu kesatuan dan berusahaagar dapat hidup secara tertib dan teratur. Makin besar perkembangan kelompok, makin diperlukan kaidah-kaidah agar tujuannya tercapai, termasuk diantaranya, kaidah dan aturan dalam kehidupan internasional. Namun, hubungan internasional yang diselenggarakan antarnegara, atau negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin baik. Acapkali hubungan ini menimbulkan sengketa di antara mereka. Masalah dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, seperti masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan perdagangan. Demikian pula dalam persoalan ekspansi satu negara ke negara lain. Alasan penggunaan ekspansi dalam syariat Islam jauh berbeda dengan apa yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa. Kebanyakan ekspansi bangsa Eropa lebih karena kepentingan meraup harta kekayaan sebanyak-banyaknya dari bangsa jajahannya, merampas negeri mereka, disamping penyebaran ideologi dengan jalan paksaan. Dalam upaya ekspansinya itu, selain berhadapan dengan bangsa yang dijajah, tidak jarang bangsa tersebut berseteru dengan bangsa lain yang merasa mempunyai hak atas wilayah yang ditempati tersebut. Kongkretnya, gerakan
4
Hata, Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan hingga Pasca Perang Dingin, (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 11
tersebut dapat menimbulkan bentrokan antara dua bangsa yang berselisih mengenai suatu kepentingan tertentu. Konflik itu dapat berbentuk tindakan permusuhan, sikap tidak bersahabat, atau dapat pula berwujud sikap permusuhan bersenjata yang nyata, yakni perang. Beda halnya dengan Islam, kebanyakan perang atau ekspansi yang dilakukan berdasar atas prinsip membela aqidah, melenyapkan kezaliman, membela kaum lemah, atau mengenyahkan aral permusuhan bagi dakwah Islam. Tidak ada dalam kaidah Islam perang untuk mengisap sumber daya bangsa lain, apalagi untuk memaksa tujuan ideologi. Sebab, konsep perdamaian dan kerukunan serta upaya menciptakan manusia sebagai umat yang satu merupakan bagian dari dakwah dan seruan Islam. 5 Dari kenyataan ini, maka bangsa-bangsa Eropa tergerak untuk mencanangkan sebuah kaidah hubungan antarnegara, atau dalam istilah modern disebut dengan “Hubungan Internasional”. Suatu hubungan yang sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal pengaturan batas-batas daerah yang didiami oleh suatu bangsa, masalah pertukaran diplomatik atau utusan dan lainnya yang berkaitan dengan mashlahat (mashlahat) kedua bangsa atau lebih, yang menjalin hubungan agar tercipta hubungan antarnegara yang harmonis berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Namun, dalam aplikasi hubungan tersebut ditemukan beragam corak perbedaan yang sifatnya prinsipil, seperti perbedaan bangsa, falsafah hidup, struktur pemerintahan, tata masyaraka, kekuatan militer, dan ekonomi. Sementara hubungan antarbangsa itu dapat terwujud apik di antara mereka yang bertindak 5
Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Opcit, Hlm. 6
untuk dan atas nama suatu negara, misalnya konsiliasi dan membuat perjanjiandalam berbagai bidang baik untuk kepentingan individu, negara, maupun kemanusiaan secara umum. Hubugan kolektif yang beraneka ragam antara pribadi, kelompok, dan negara menciptakan hubungan yang menyerap seluruh
dinamika
kegiatan
manusia
sehingga
terbentuklah
masyarakat
internasional. Terciptanya masyarakat antarbangsa pada hakikatnya dimodifikasi oleh waktu. Berabad-abad lamanya, hubungan internasional belum dikenal oleh bangsa-bangsa terdahulu. Banyak kelompok masyarakat hidup di daerah yang luas, saling memerangi dan menciptakan konflik. 6 Sebagai rahmatan lil ‘alamin, Islam telah meletakan prinsip dan kaidahkaidah dalam hal aplikasi hubungan dengan negara-negara yang berbeda aqidah dan keyakinan. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu alihi wassalam (selanjutnya disingkat SAW), perkataan para sahabat dan fukaha serta aktualisasinya dalam kehidupan bernegara banyak bertebaran dalam karya-karya para sarjana Islam. Ini termasuk faktor paling krusial yang memberi efek signifikan terhadap kesuksesan dakwah Islam hingga sanggup memberi cahaya pada dua pertiga penduduk dunia. Bahkan, diriwayatkan bahwa saat posisi pengaturan keamanan dunia berada dalam genggaman kaum muslimin, maka saat itulah keamanan, kedamaian, serta rajutan persahabatan antarnegara
6
Sumarsono Mestiko, Indonesia dan Hubungan Antarbangsa, Cet. I, (Jakarta: PT Sinar Agape Press, 1985), Hlm. 13
terealisasi apik. Maka tidak aneh jika sebagian negeri nonmuslim justru meminta agar diatur oleh kaum muslimin. 7
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana Pengaturan Mengenai Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian menurut Hukum Internasional? 3. Bagaimana Perbandingan Mengenai Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian Antara Hukum Islam dengan Hukum Internasional?
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk
mengetahui
pengaturan
mengenai
penyelesaian
sengketa
dan
mengenai
penyelesaian
sengketa
dan
perdamaian menurut Hukum Islam. 2. Untuk
mengetahui
pengaturan
perdamaian menurut Hukum Internasional. 3. Untuk mengetahui perbandingan mengenai penyelesaian sengketa dan perdamaian antara Hukum Islam dengan Hukum Internasional. 7
Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Opcit, Hlm. 8
Manfaat penulisan skripsi ini adalah: a. Manfaat Teoritis 1. Untuk memberikan informasi mengenai aspek hukum didalam penyelesaian sengketa dan perdamaian menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional. 2. Untuk menambah bahan pustaka bagi penelitian di bidang yang sama yakni mengenai penyelesaian sengketa dan perdamaian menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional.
b. Manfaat Praktis 1. Untuk memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa yang ditimbulkan oleh negara-negara serta memberi gambaran mengenai caracara perdamaian menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional. 2. Untuk memberikan masukan dalam rangka menjaga perdamaian sesuai dengan yang diatur menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional.
D. Keaslian Penulisan Adapun skripsi yang berjudul “Perbandingan Mengenai Penyelesaian Sengketa
dan
Perdamaian
Antara
Hukum
Islam
dengan
Hukum
Internasional” merupakan tulisan yang masih baru dan belum ada tulisan lain dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai masalah ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul skripsi ini belum pernah dikemukakan dan permasalahan
yang diajukan juga belum pernah diteliti. Maka penulisan skripsi ini masih orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan 1.
Sengketa Antarnegara Sengketa (dispute) merupakan ketidak sepahaman mengenai sesuatu hal
antara dua orang atau lebih. Sengketa tidak pernah bisa terpisahkan dengan konflik karena sengketa adalah sebuah konflik namun tidak semua konflik dapat di kategorikan sebagai sengketa. Konflik sendiri memiliki pengertian pertikaian antara pihak-pihak. Bagaimana cara membedakan konflik dengan sengketa, sengketa lebih sederhana misalnya saja sengketa antara Indonesia dengan Malaysia mengenai pulau sipadan dan ligitan ini merupakan sengketa, dan contoh konflik misalnya palestina dengan israel. Mengapa palestina dan israel disebut konflik ini karena kompleksnya permasalahan antara pihak-pihak yang terkait, dan umumnya dalam konflik terdapat banyak sengketa khusus (specific dispute). Sengketa Internasional adalah sengketa yang bukan secara ekslusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Dari pengertian ini tentu dapat di pahami bahwa sengketa internasional merupakan sengketa yang cakupanya diluar urusan ekslusif dalam negeri suatu negara. Contohnya negara dengan negara atau karena seiringnya perkembangan mengenai subjek HI bisa juga terjadi sengketa negara dengan non negara.
2.
Penyelesaian Sengketa Dewasa
ini
hukum
internasional
memiliki
peran
besar
dalam
menyelesaiakan sengketa internasional, di antaranya: 1.
Pada prinsipnya, hukum internasional berupaya agar hubungan antarnegara terjalin lewat ikatan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.
2.
Hukum internasional memberi aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
3.
Hukum internasional memberi pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur, atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
4.
Hukum
internasional
modern
semata-mata
menganjurkan
cara
penyelesaian secara damai; baik sengketa itu bersifat antarnegara maupun antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. 8 Perlu ditekankan, hubungan yang terjalin antara satu negara dan negara lainnya tidak selamanya tenang dan damai. Banyak hal yang dapat menyebabkan benturan kepentingan yang memidani lahirnya sengketa di antara negara-negara tersebut. Karenanya, merupakan satu kebijaksanaan dalam situasi semacam ini adanya sikap di mana negara-negara itu berusaha mengurai sengketa yang terjadi melalui jalur damai dan tidak menggunakan jalur perang, kecuali jika kondisi
8
Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 8
sangat memaksa. 9 Dalam masyarakat internasional dibedakan antara sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik adalah sengketa yang didasarkan atas
pertimbangan-pertimbangan
politik,
sehingga penyelesaiannya
harus
didasarkan pada pertimbangan politik juga. 10 Sedangkan penyelesaian hukum dapat kita lihat pada Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional, sengketa hukum mengenai: a.
Perjanjian internasional.
b.
Setiap persoalan hukum internasional
c.
Adanya suatu fakta yang ada, bila telah nyata menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
d.
Sifat dan besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajiban internasional. 11
3.
Perdamaian Dalam
studi
perdamaian,
perdamaian
dipahami
dalam
dua
pengertian.Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan.Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif nonkekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik. Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya 9
Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Op.Cit, Hlm. 257 Sri Setianingsih Suwardi, Opcit, Hlm. 4 11 Ibid, Hlm. 4 10
merujuk pada tindakan yang dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung.Batasan seperti ini terlalu minimalistis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik semata. 12 Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ.Perdamaian bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti kekerasan.Lebih jauh dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif non-kekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan, tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi semua pihak.Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.
4.
Perdamaian sebagai tujuan masyarakat internasional Negara yang lebih suka menyerukan peperangan, adalah negara yang
berambisi dannegara yang tidak bersosialita.Banyak orang yang mengharapkan perdamaian dari pada perang. Seharusnya seluruh negara di dunia ini mau bersama-sama “saling bergandengan tangan” dan berkomitmen untuk terus menyerukan dan mewujudkan perdamaian dunia dan saling membantu demi terwujudnya suatu tujuan dari kehidupan bernegara, yakni terciptanya perdamaian 12
http://nicofergiyono.blogspot.com/2014/06/konflik-dan-perdamaian-dunia.html. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015, pukul: 20.00 WIB
antar sesama umat manusia. secara bersama-sam harus yakin bahwa suatu saat nanti perdamaian dunia akan benar-benar terwujudkan. Tentu yakin saja tidak cukup dan tidak akan pernah mengubah keadaan. Harus ada upaya-upaya nyata yang
lakukan bersama Negara-negara di seluruh penjuru dunia. Selama ini
memang sering ada upaya-upaya diplomasi dan pertemuan antar Negara guna menciptakan perdamaian dunia.Pada akhirnya yang dihasilkan seperti biasa yaitu butir-butir kesepakatan atau semacam perjanjian bersama yang selama ini belum banyak mampu merubah keadaan. 13 Manusia harus memiliki suatu tujuan yang sama dengan orang lain untuk bersatu dan berjuang demi mewujudkan perdamaian dunia.Selain itu harus saling mengalah, tidak egois dan selalu menghargai orang lain. Jika hanya berpikir untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain, kebersamaan pun tentu tidak akan terbentuk dengan baik. Dari kebersamaan tersebut, akan menjadi awal mula bisa terbentuknya perdamaian. Setelah terbentuknya kebersamaan juga diiperlukan kesadaran. Maksud dari kesadaran itu adalah dituntut untuk sadar terhadap situasi. 14
F. Metode Penelitian Suatu
metode
ilmiah
dapat
dipercaya
apabila
disusun
dengan
mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sebagaimana suatu tulisan yang bersifat ilmiah dan untuk 13
Ibid Ibid
14
mendapatkan data yang valid dan terpercaya dengan judul yang terkandung didalam tulisan ini, maka penulis berusaha untuk mengumpulkan data-data yang valid dan terpercaya tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang disebut juga dengan Penelitian Hukum Doktrinal. Jenis penelitian yang dilakukan dan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau bahan sekunder. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa tujuan penelitian hukum normatif, yakni: “...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai presripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...” 15 Adapun karakteristik penelitian hukum normatif, yakni: a. Sebagai sumber data yang dipakai hanyalah dat sekunder (kepustakaan), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier;
15
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34
b. Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak perlu; c. Tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada hanya hipotesis kerja; d. Konsekuensi dari hanya menggunakan data sekunder, maka penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utanmanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. 16
2. Sumber Data Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena penelitian hukum itu ada yang merupakan penelitian hukum normatif dan ada penelitian hukum empiris. Jenis data yang pertama disebut sebagai data sekunder dan jenis data yang kedua disebut dengan data primer. 17 Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan. 18 Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian menurut Hukum Islam serta Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian menurut Hukum Internasional. 16
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), Hlm. 118-120 17 Ibid, Hlm. 156 18 Ibid, Hlm. 157
3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu, antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan haruslah berhubungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan, kemudian berdiskusi dan mendengarkan masukan yang diberikan oleh para ahli dalam bidang pembahasan skripsi ini, serta banyak melakukan penelusuran melalui media internet. Studi kepustakaan juga merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adakah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.
4. Metode Analisis Data Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif. Pertama, menginventarisir dan mengindentifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Kedua, melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum, asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan bahan rujukan lainnya dengan melakukan seleksi bahan hukum dan mengaitkan serta menghubungkan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan
menurut cara-cara analisis dan penafsiran gramatikal serta sistematis dimana interprestasi dilakukan dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain secara logis dan sistematis. Keempat, hasil penelitian yang diperoleh
akan dianalisis secara kualitatif. Kelima, penarikan kesimpulan
dilakukan secara deduktif yaitu pemikiran dimulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus. 19
G. Sistematika Penulisan Sistematika skripsi ini meliputi: BAB I
Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepusatakaan,
metode
penelitian,
keaslian
penulisan
dan
sistematika penulisan. BAB II
Menerangkan pengaturan mengenai Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian menurut Hukum Islam mulai dari dasar hukum serta tinjauan umum yang menjelaskan akan hal tersebut.
BAB III
Menerangkan pengaturan mengenai Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian menurut Hukum Internasional mulai dari dasar hukum serta tinjauan umum yang menjelaskan akan hal tersebut.
19
Syamsul Arifin, Falsafah Hukum, (Medan: Uniba Press, 2011), Hlm. 57
BAB IV
Menguraikan perbandingan mengenai penyelesaian Sengketa dan perdamaian antara Hukum Islam dengan Hukum Internasional
BAB V
Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan dan beberapa saran penulis yang mungkin dapat bermanfaat
