1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Peranan hukum secara ideal tidak hanya dalam fungsi pengendalian sosial
(social control), akan tetapi juga menjalankan fungsi sebagai pendorong perkembangan ekonomi masyarakat (social economical engeneering), khususnya dalam bidang usaha. Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini se dang berusaha mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang pengembangan ekonomi. Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi pilihan sekaligus tujuan dari pembangunan ekonomi. Salah satu kebijaksanaan keuangan yang menunjang pembangunan sektor ekonomi adalah tata kelola lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat. Peran perbankan sebagai penyalur dana masyarakat sangat efektif dan relevan untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan perbankan. Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, dengan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut pada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi seperti itu dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonom ian dalam peningkatan standar taraf hidup.
1
1
S. M ishkin, 1998, The Economic of M oney, Banking, Financial M arket, Fifth Edition, AddisonW esley, Singapore, hlm. 226.
2
Bank
Indonesia
sebagai
bank
sentral,
oleh
undang-undang
diakui
kedudukannya secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI). Begitu juga halnya dengan independensi Bank Indonesia secara tegas diakui oleh UUBI. Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen keempat menyatakan yaitu, “Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, bank-bank nasional yang ada, baik bank umum maupun swasta, tunduk dan patuh pada se gala peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Undang-U ndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), dite ntukan mengenai usaha bank umum yang diantaranya mengatur mengenai kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan denga n peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan pelayanan seperti jaminan bank ata u disebut sebagai bank garansi. Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1820 Kitab U ndang-Undang H ukum Perdata, (selanjutnya disebut K UH Perdata). Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris, guarantee atau guaranty yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan borgtog, dimana istilah inilah yang paling sering
3
didengar selain istilah bank garansi sendiri. Penanggunga n merupakan suatu perjanjian asesor, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, dimana perjanjian tersebut pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan. M enjamin atau jaminan dalam perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang -hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Jadi, apabila bank yang menjadi garantor maka bank yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut, yang biasanya berupa 2
pembayaran ganti rugi. Dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: 1.
Pihak penjamin, yaitu pihak yang memberikan jaminan (pihak B ank);
2.
Pihak terjamin, yaitu pihak yang dijamin (nasabah atau pemohon); dan
3.
Pihak penerima jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan (pihak ketiga atau bouwheer). Sehubungan dengan itu, Bank M andiri sebagai bank um um (milik swasta)
dalam upaya meningkatkan profitabilitas melalui ekspansi kredit secara sehat, dan untuk mencapai struktur pendapatan Bank M andiri yang sehat sebagai bank komersial. M aka, salah satu sarana yang digunakannya dalam meningkatkan profitabilitas tersebut adalah melakukan kegiatan pelayanan bank garansi. Pemberian bank garansi merupakan salah satu produk/jasa yang ditawarkan oleh
2
H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 157.
4
bank dalam rangka mendapatkan pendapatan (fee). Pemberian bank garansi oleh bank tersebut merupakan bisnis rutin ya ng dilakukan sebagai salah satu sumber income yang bersifat fee based, dimana bank akan mendapatkan provisi, provisi mana dihitung dari presentase tertentu dari jumlah yang digaransikan tersebut . Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan (borgtocht), yang diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KU H Perdata. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka bank sebagai penanggung mempunyai “hak istimewa“ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata. Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan Pasal 1831 KU H Perdata, apabila timbul cedera janji, pihak penjam in dapat meminta benda-benda pihak yang berh utang untuk disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan apabila menggunakan Pasal 1832 KUH Perdata, bank mempunyai kewajiban untuk membayar bank garansi yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Perjanjian penerbitan bank garansi yang didasarkan pada pengaturan mengenai penanggungan tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam hal pemahaman dan penerapannya jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai perjanjian penanggungan murni, yaitu yang diatur dalam ketentuan Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata. A pabila dikaji lebih lanjut terdapat pergeseran pemahaman mengenai konsep perjanjian penanggungan ya ng diatur dalam KUH Perdata yang merupakan dasar hukum adanya perjanjian penerbitan bank garansi. Perjanjian penerbitan bank garansi yang diterbitkan oleh bank saat ini lebih
5
mengacu kepada kepentingan bank sebagai ba nk komersial sehingga dinilai berebeda dengan pengaturan mengenai perjanjian penanggungan yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul ”Tinjauan tentang Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Pada PT. Bank M andiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cilegon Anyer”, sebagai tugas akhir menyelesaikan kuliah di Fakultas H ukum Universitas Gadjah M ada.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah perjanjian penerbitan bank garansi pada PT. Bank M andiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cilegon Anyer merupakan perjanjian penanggungan murni?
2.
Bagaimanakah penerapan mengenai kontra prestasi atas penerbitan bank garansi yang diajukan oleh pemohon penerbitan bank garansi di PT. Bank M andiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cilegon Anyer?
C.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Tujuan Subjektif
6
a.
Untuk menyusun penulisan hukum sebagai tugas akhir dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana H ukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah M ada.
b.
Untuk memperoleh data dan informasi tentang obyek yang akan diteliti.
2.
Tujuan Objektif a.
M engetahui dan menganalisis mengenai perjanjian penerbitan bank garansi di PT. Bank M andiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cilegon Anyer sebagai perjanjian penanggungan dikaitkan dengan pengaturan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b. M engetahui dan menganalisis terkait penerapan mengenai kontra garansi dalam perjanjian penerbitan bank garansi yang diajukan oleh pemohon bank garansi di PT. Bank M andiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cilegon Anyer.
D.
Keaslian Penelitian Penelitian ini dilakukan atas gagasan dari peneliti sendiri, juga melalui
masukkan yang berasal dari berbagai pihak guna mem bantu penelitian yang dimaksud. Dari hasil penelusuran peneliti, diketahui ada beberapa penelitian maupun karya - karya ilmiah, khususnya dalam lingkungan Fakultas H ukum Universitas Gadjah M ada yang membahas mengenai Bank Garansi, antara lain sebagai berikut:
7
1.
Annisa D ian Arini, 2014, melakukan penelitian dengan judul “Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kayu antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan CV. Indah Jati”. Penulisan hukum yang diteliti oleh penulis tersebut membahas mengenai pelaksanaan bank garansi dalam hal menjamin perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan CV. Indah Jati dan upaya yang ditempuh para pihak dalam hal adanya wanprestasi terhadap penyelesaian hutang-piutang yang tidak dijamin oleh bank garansi tersebut.
2.
3
M uhammad Tsaqib Idary, 2014, melakukan penelitian dengan judul “Analisa Hukum terhadap Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang”. Penulisan hukum yang diteliti oleh penulis tersebut membahas tentang pemberian bank garansi dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Cikarang kepada debitur dikaitkan dengan analisa risiko yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4
3
Annisa Dian Arini, 2014, Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kayu antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah de ngan CV. Indah Jati, Fakultas Hukum UGM , Yogyakarta. 4
M uhammad Tsaqib Ida ry, 2014, Analisa Hukum terhadap Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang , Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
8
3.
Tri Wahyuni Lestari, 2011, melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bank Garansi (Guarantee Bank) pada PT. CIM B Niaga Tbk, Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan U ndang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”. Penulisan hukum yang diteliti oleh penulis tersebut membahas tentang pelaksanaan bank garansi pemborongan pada PT. CIM B Niaga Tbk, Cabang Yog yakarta berdasarkan Undang Undang Nom or 10 Tahun 1996 tentang Perbankan dan upaya yang ditempuh apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi pemborongan, serta penyelesaian apabila nilai jaminan lebih kecil daripada nilai proyeknya.
5
Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulisan hukum yang
akan
dilakukan
oleh
peneliti.
Penelitian
y ang
berkaitan
dengan
”Perlaksanaan Penerbitan Bank Garansi pada PT. Bank M andiri Kantor Cabang Cilegon Anyer” ternyata belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka dengan demikian penelitian ini sangat jauh dari unsur plagiat. Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun , seandainya terdapat penelitian yang sama dengan yang dibuat oleh penulis, semoga hasil penelitian ini dapat melengkapi.
5
Tri W ahyuni Lestari, 2011, Pelaksanaan Bank Garansi (Guarantee Bank) pada PT. CIM B Niaga Tbk, Cabang Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , Fakultas Hukum UGM , Yogyakarta.
9
E.
Kegunaan Penelitian Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini antara lain: 1.
M anfaat Teoritis Pelitian mengenai bank garansi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya mengenai bank garansi, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian.
2.
M anfaat Praktis a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penelitian ini juga
sebagai salah satu sarana
bagi peneliti untuk dapat
mengaplikasikan teori yang telah didapat ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. b. Bagi para pihak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, pertim bangan serta sebagai salah satu bahan evaluasi terkait peran bank garansi sebagai jaminan. c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menambah informasi serta wawasan mengenai perjanjian penerbitan bank garansi dan pentingnya peranan bank garansi dalam menjamin pelaksanaan suatu perjanjian.
