1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi yang lain juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, Negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan Negara turut mengaturnya 1. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa :“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
1
Rubaie H. Achmad., Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan I,Bayumedia Publishing, 2007, hlm.1-2
2
rakyat”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud hakmenguasai oleh Negara adalah kewenangan untuk : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa 2. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat 3) 3. Sebagai konsekuensi dari hak menguasai oleh Negara (HMN) agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, UUPA memberikan kekuasaan yang besar dan kewenangan yang sangat luas kepada Negara untuk mengatur alokasi atas sumber-sumber agararia menjadi sangat tergantung kepada politik hukum dan kepentingan Negara. Bertolak dari hak menguasai oleh Negara, Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan adanya macam-macam hak atas tanah yangdiberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
2
Moh.Mahfud & Marbun SF., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty,Yogyakarta, Cetakan Keempat 2006, hlm.147. 3 Hadjon Philipus. M et.al.,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kedua, GadjahMada University Press Yogyakarta, 1993, hlm.183.
3
serta badan-badan hukum. Disamping itu, Negara mempunyai hak untuk mencabut hak-hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh warga Negara dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dalam UndangUndang4. Salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang yakni Hak Milik, Hak milik adalah hubungan antar subjek dan benda yang memberikan wewenang kepada subjek untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain. Mendayagunakan mengandung arti melakukan segala tindakan berkenaan dengan benda yang dimilikinya dengan harapan mendatangkan manfaat bagi subjek yang bersangkutan, atau bahkan subjek-subjek hukum lain. Sedangkan mempertahankan berarti melakukan segala tindakan untuk mencegah interfensi pihak lain yang tidak berhak atas benda tersebut. Ketentuan umum mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA.Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Sebagaimana dasar perolehan hak atas tanah yang tertuang dalam Pasal 22 UUPA, mengisyaratkan bahwa untuk terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, selain menurut cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 22 UUPA tersebut bahwa hak milik terjadi karena Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta dengan ketentuan undang-undang.
4
Op.cit, Rubaie H.Achmad, hlm.5
4
Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan batas tanah, Pasal 19 UUPA menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang sangat penting artinya untuk mendapatkan ketenangan dan kepercayaan diri bagi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah. Tujuan dari pendafataran tanah adalah adanya kepastian hak atas tanah. Dengan kepastian hak setidak-tidaknya akan dapat dicegah sengketa tanah. Dengan sertipikat tanah, maka jelaslah tanah tersebut sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, sehingga setiap orang dapat mengetahui bahwa tanah tersebut telah ada pemiliknya 5.Dalam praktiknya, bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendaftarkan tanahnya. Kenyataannya tersebut diatas juga ditemukan fakta bahwa praktik perolehan hak milik atas tanah melalui pembukaan tanah oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara menemui beberapa masalah pada saat didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat guna memperoleh Hak Milik atas Tanah tersebut. Mengingat masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah tersebut dan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bagi pemiliknya, mengingat tanah tersebut telah lama dikuasai oleh masyarakat hukum adat melalui pembukaan tanah yang merupakan salah satu cara yang sah untuk memperoleh hakatas tanah. Namun, dalam kenyataannya masyarakat mengalami kendala dalam proses pendaftarannya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang PEROLEHAN HAK
5
Adrian Sutedi, 2009, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.
5
MILIK ATAS TANAH MELALUI PEMBUKAAN TANAH OLEH WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KUTAI KARTANEGARA. B. Rumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka permasalahan yang ingin peneliti bahas dalam penulisan tugas akhir ini, sebagai berikut : 1. Bagaimana praktik pembukaan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara, apa saja kendala yang dihadapi saat pembukaan lahan dan bagaimana upaya penyelesaian masalah pembukaan lahan tersebut? 2. Apa saja kendala yang dihadapi warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara ketika mendaftarkan tanah guna memperoleh hak milik atas tanah tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya? C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui dan menganalis praktik pembukaan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara, serta kendala yang dihadapi saat pembukaan lahan dan upaya penyelesaian masalah pembukaan lahan. 2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara ketika mendaftarkan tanah guna memperoleh hak milik atas tanah tersebut dan upaya penyelesaiannya.
6
D. Manfaat Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: a.
Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan dibidang hukum Agraria khususnya, yakni kajian tentang Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Pembukaan Tanah Oleh Warga Masyarakat Hukum Adat Di Kutai Kartanegara.
b.
Manfaat Praktis Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
jawaban
atas
permasalahan yang diteliti, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat dijadikan bahan acuan masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara, Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perolehan hak milik atas tanah melalui pembebasan tanah oleh masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara. E. Keaslian Penelitian Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dan mengetahui bahwa penelitian mengenai perolehan hak milik atas tanah melalui pembukaan tanah oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara, belum pernah
7
dilakukan. Adapun dari hasil penelusuran peneliti, peneliti menemukan sedikit kesamaan dengan 2 hasil penelitian tesis terdahulu, sebagai berikut : 1. REDISTRIBUSI
TANAH
DI
KECAMATAN
BENGALON
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA6 , Skripsi oleh Juli Kurniawan. Jika dilihat dari judul yang ditulis oleh Juli Kurniawan terdapat kesamaan wilayah yang diteliti, tetapi objek penelitian kami berbeda karena Juli Kurniawan menitik beratkan penelitiannya pada pada Redistribusi Tanah sedangkan peneliti menitik beratkan penelitian ini pada Perolehan Hak Milik atas tanah melalui pembukaan tanah oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara. Sehingga jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian Juli Kurniawan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 2. PEMETAAN KONFLIK PERTANAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SORONG SELATAN7 , Skripsi oleh Ratih Diasari. Hasil penelitian dari Ratih Diasari memiliki kesamaan karena sama-sama meneliti tentang Hukum Adat serta sebagian besar tanah belum bersertipikat sehingga hal tersebut sebagai pemicu konflik pertanahan di Kabupaten Sorong Selatan, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan sebab peneliti
6
Kurniawan, Juli, 2009, Redistribusi Tanah Negara di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Kartanegara” Skripsi pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 7 Diasari, Ratih, 2010, Pemetaan Konflik Pertanahan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Sorong Selatan, Skripsi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
8
melakukan penelitian terhadap Perolehan Hak Milik atas Tanah melalui pembukaan tanah oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara. Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian/penulisan dengan tema yang serupa dalam bentuk skripsi, tesis, dan bahkan disertasi, maka diharapkan penelitian/penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dan memperkaya terhadap penelitian-penelitian ataupun karya-karya ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
