BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku etnis, agama dan gender, hal tersebut tercantum dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
pendidikan dasar tanpa memungut
biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (education for all). Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 20102014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 20052025. Dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 terdapat pengelompokkan program pendidikan menjadi beberapa kelompok program berdasarkan jenjang pendidikan.
1
Salah satu di antaranya Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar. Demi tercapainya tujuan program tersebut pemerintah meningkatkan penyediaan, sarana dan prasarana, penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh propinsi, kabupaten, dan kota. Selain
itu
juga
pemerintah
memberikan
subsidi
untuk
meningkatkan
keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh propinsi, kabupaten, dan kota (Renstra Kemendiknas 20102014, Bab V 5.4.3 dan 5.4.4). Pencapaian target program Pendidikan TK dan Dasar dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, di antaranya penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP, penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas dan peningkatan akses dan mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab IX Pasal 35 mengenai Standar Nasional Pendidikan ayat 1 menunjukkan Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan menerangkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di sekolah terpencil, terpencar dan terisolir masih ada sekolah yang belum memenuhi delapan (8) standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan penelitian dari Samanan (2009) mengenai SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Jember menunjukkan adanya kendala dalam percepatan program Wajib Belajar 9 tahun pada beberapa siswa Sekolah Dasar di daerah
2
terpencil, terisolir dan terpencar. Pada penelitian Tabun (2009) mengenai SDSMP Satu Atap di Kabupaten Kupang menunjukkan rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Kupang sebagai akibat kuantitas dari guru yang diangkat oleh Pemda Kabupaten Kupang kurang, distribusi guru yang tidak merata terutama di daerah terpencil, terisolir dan terpencar di Kabupaten Kupang.
Kewenangan
mengajar guru-guru SD-SMP Satu Atap tersebut 75 % tidak memiliki kualifikasi S-1/ D IV dan kompetensi profesional guru sangat rendah. Sedangkan Miarsih (2009) dalam penelitiannya tentang kajian penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap di kabupaten Demak menunjukkan kendala yang dihadapi sehubungan masalah pendanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Untuk mengatasi masalah pendanaan pembangunan USB SMP pemerintah mengeluarkan kebijakan SD- SMP Satu Atap di mana lokasi gedung SMP menjadi satu dengan SD yang ditetapkan menjadi SMP Satu Atap. Oleh karena itu dalam rangka mencerdaskan bangsa dan mencapai pendidikan untuk semua melalui peningkatan daya tampung, peningkatan mutu dan pendekatan SMP dengan tempat konsentrasi lulusan SD/MI yang tidak mampu menjangkau maka pemerintah mendirikan SD-SMP SATU ATAP (Pendidikan Dasar Terpadu). Sedangkan untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 maka pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program Wajib Belajar 9 Tahun tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 bertujuan mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah wajib belajar memberikan pendidikan
3
minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi pada kenyataannya di daerah terpencil, terpencar, dan terisolir belum didirikan SMP, atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat sehingga ada kesulitan lulusan SD/MI untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Akibatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP masih rendah. Data dari Renstra Kemendiknas 2010-2014 dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat kabupaten pada tahun 2009 adalah sebesar 71,1 % dan pada tahun 2010 adalah sebesar 74,9 % yang berarti ada peningkatan APM sebesar 3,8 %. Namun data tersebut menunjukkan bahwa masih ada 25,1 % peserta didik/MI/Pendidikan setara yang berusia 7-12 tahun yang belum terlayani pendidikan SMP/MTs. Sedangkan lulusan SD tersebut sangat berminat melanjutkan ke jenjang SMP, maka SD-SMP Satu Atap merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan APK dan APM peserta didik serta mempercepat penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Letak geografis Sumbermanjing Wetan yang sebagian besar tanah perkebunan, hutan
dan bagian selatan dikelilingi oleh pantai Tamban dan
Sendangbiru. Kondisi geografis yang jauh dari pusat kecamatan menjadikan SDSMP Satu Atap di Sumbermanjing Wetan merupakan solusi yang tepat untuk melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan mempercepat penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun. SD-SMP SATU ATAP di Tegalrejo Sumbermanjing merupakan salah satu solusi untuk menampung lulusan SD/MI di sekitarnya dan mempercepat penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun. Penetapan SDN
4
Tegalrejo 1 sebagai SD-SMP Satu Atap (SMPN 5 Sumbermanjing satu Atap) berdasarkan SK Bupati Malang Nomor 180/1187/KEP/421.013/2007 yang kemudian
diperbarui
dengan
180/260/KEP/421.013/2010.
Surat
Penetapan
keputusan SD-SMP
Bupati SATU
malang ATAP
Nomor juga
meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sekitar usia pendidikan dasar dan perluasan akses pendidikan. Program yang dilaksanakan dalam rangka perluasan akses salah adalah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), SMP Terbuka, pengembangan SD-SMP SATU ATAP, pemberian beasiswa, dan penyediaan biaya operasional sekolah. Penelitian mengenai substansi, implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap di Sumbermanjing sangat diperlukan. Kendala-kendala dan solusi dari masalah di SD-SMP Satu Atap diperlukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan SD-SMP Satu Atap di Sumbermanjing. Hasil observasi sementara belum ada penelitian mengenai Kebijakan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Malang, sehingga
hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi kepada
stakeholder pendidikan untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan tiga (3) standar dari delapan (8) Standar Nasional Pendidikan yaitu standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan. Berdasarkan data Dapodik Kabupaten Malang terdapat 27 SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Malang yang semuanya terletak di daerah terpencil, terpencar dan terisolir. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap di masa datang terutama standar tenaga kependidikan , standar sarana prasarana dan standar pembiayaan/pendanaan. .
5
B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah substansi kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ? 2. Bagaimanakah implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ? 3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ? 4. Solusi-solusi apa yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidkan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten ? 5. Bagaimanakah respons masyarakat (orang tua, komite) terhadap kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan substansi kebijakan SD- SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. 2. Untuk menguraikan implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
6
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. 4. Untuk mendeskripsikan solusi-solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. 5. Untuk mengidentifikasi respons masyarakat (orang tua, komite) terhadap kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
D. Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah/ Departemen Pendidikan Nasional penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep atau teori kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu). Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan/kontribusi praktis bagi para perumus dan pengambil kebijakan di tingkat pusat agar dijadikan landasan dalam penetapan kebijakan baru melanjutkan kebijakan SD-SMP Satu atap. 2. Bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengelolaan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) dan memberikan kontribusi praktis atau bahan masukan bagi perumus dan pengambil kebijakan di tingkat sekolah. Hasil penelitian ini dapat
7
dijadikan bahan evaluasi dan kajian ulang terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. 3. Bagi peneliti penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pelajaran tentang kebijakan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
E. Penegasan Istilah Penelitian Agar tidak terjadi persepsi yang yang beragam tentang istilah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk penegasan istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah Analisis kebijakan, Implementasi Kebijakan, SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu).
1. Analisis Implementasi Kebijakan Analisis kebijakan (Policy Analysis) adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan ( Dunn, 2003). Implementasi kebijakan ( Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu ( Dunn, 2003). Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan dimana perangkat khusus didesain dengan maksud untuk mencapai tujuan akhir, atau implementasi dipandang sebagai proses politik dan administrasi. Dalam penelitian ini analisis implementasi kebijakan yang dimaksud adalah sebuah proses yang memungkinkan tujuan- tujuan sesuatu kebijakan
8
diwujudkan sebagai outcome. Studi implementasi disini meliputi
kebijakan
manajemen sekolah SD-SMP Satu Atap , implementasi kebijakan manajemen sekolah SD-SMP Satu Atap, kendala dan solusi kebijakan SD-SMP Satu Atap dan respons masyarakat terhadap kebijakan SD- SMP Satu Atap di Sumbermanjing Kabupaten Malang. 2. Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan SD-SMP Satu Atap adalah pelaksanaan kebijakan SD-SMP Satu Atap, yang terdiri dari substansi kebijakan SD-SMP Satu Atap. 3. SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Berdasarkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Tahun 2005 dari Kemendiknas, Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Program AIBEP Depdiknas dan SK Bupati Malang Nomor: 180/1187/KEP/421.013/2007 dan SK Bupati Malang Nomor: 180/260/KEP/421.013/2010 , SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) adalah penyelenggaraan
pendidikan dasar yang
mencakup SD dan SMP yang sederajat secara terpadu mencakup terpadu secara fisik dan secara pengelolaannya. SD-SMP Satu Atap adalah Sekolah Menengah Pertama yang menjadi satu dengan Sekolah Dasar input siswa SMP Satu Atap. SD dan SMP terdapat dalam satu lokasi bangunan sekolah dan satu manajemen sekolah. Pengelolaan SD-SMP Satu Atap dikelola oleh satu kepala sekolah , terdapat wakil kepala SD dan wakil kepala
SMP. Pengelolaan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana dan pendanaan juga terpadu. Input siswa SMP satu Atap sebagian besar dari SD yang ditetapkan menjadi SMP Satu Atap. Pemerintah tidak membangun Unit sekolah Baru untuk SD-SMP Satu Atap, tetapi hanya ditambahkan beberapa ruangan baru.
9
