1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Sistem perpajakan di Indonesia memiliki corak tersendiri dimana pemerintah memberikan
kepercayaan
kepada
masyarakat
untuk
menghitung,
memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, sistem ini dikenal dengna nama Self Assessment. Melalui sistem tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi di dalam perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Sistem self assessment ini memungkinkan tax management sebagai tax planner untuk mencari cara perhitungan pajak yang lebih efisien dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pajak yang terhutang. Hal ini didasari bahwa bagaimanapun juga perusahaan memiliki kodrat sebagai suatu entitas ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan, terutama laporan laba-rugi yang dimana oleh pihak perusahaan berusaha untuk ditekan serendah-rendahnya agar menghasilkan keuntungan (laba) yang maksimal. Hal ini tentunya dilakukan dengan cara yang legal (tax avoidance) guna menghindari adanya pemikiran bahwa perusahaan berusaha untuk menggelapkan laporan perpajakan (tax evasion). Perusahaan yang sehat dalam segi keuangan menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain membayar pajak penghasilan 1
2
perusahaan itu sendiri, perusahaan juga menghimbau agar karyawannya turut serta membayar pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima maupun diperoleh karyawan terutama penghasilan yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan. Salah satu upaya menjalin kerja sama yang baik dengan karyawannya, beberapa perusahaan memberikan berbagai macam tunjangan bagi para karyawannya, termasuk tunjangan pajak yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan karyawannya pada saat penandatanganan kontrak kerja. Besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan tergantung pada kebijakan yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Selain metode perhitungan perpajakan yang diimplementasikan di perusahaan, di dalam media massa terutama media cetak, para ahli perpajakan kerap kali membahas mengenai cara-cara perhitungan pajak terbaik yang dianggap menjadi alternatif bagi perusahaan yang memberikan tunjangan pajak, sehingga perusahaan dapat mengkalkulasi besarnya tunjangan pajak yang diberikan dan terutama untuk kembali memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam hal ini tax manager bertugas untuk mencari alternatif terbaik bagi perusahaan dalam memilih metode yang akan digunakan sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada, guna mencapai efisiensi pembayaran pajak secara legal. Tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan memiliki dua macam kebijakan, yang pertama adalah tunjangan pajak secara gross up dan yang kedua tunjangan pajak secara ditanggung.Pada dasarnya, gross up atau ditanggung merupakan masalah kebijakan perusahaan yang keduanya akan berefek pada take home pay penghasilan pegawai. Bagi pegawai, bila perusahaan
3
menerapkan kebijakan gross up atau pajak ditanggung, maka pegawai akan membawa pulang penghasilan (seolah-olah) tanpa dipotong pajak. Terminologi gross up dan ditanggung sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Gross up sebenarnya merupakan metode penghitungan pajaknya dimana sebenarnya merupakan implikasi dari perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang. Sehingga pegawai akan membawa pulang penghasilannya utuh. Sedangkan ditanggung berarti PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan. Dengan demikian, bila perusahaan melakukan gross up, itu berarti perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 terutang. Bila perusahaan memilih kebijakan ini, itu berarti sebenarnya perusahaan menambah penghasilan pegawai sebesar PPh 21 terutang, dan PPh Pasal 21 dipotong dari tambahan penghasilan tersebut yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Sementara ditanggung, berarti tidak ada tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai. Kemudian, dampak pemilihan kebijakan itu juga akan memengaruhi perlakuan biaya di PPh badan perusahaan. Bila perusahaan memilih gross up (memberikan tunjangan pajak), maka di PPh badan boleh diperlakukan sebagai biaya. Sedangkan bila perusahaan memilih untuk menanggung PPh Pasal 21 pegawai, maka hal itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Dengan uraian diatas perhitungan PPh Pasal 21 merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba dan juga sejalan dengan keinginan
4
karyawan yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Metode Net dalam
Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Quantum Select Indonesia) ”. B. Rumusan Masalah Penelitian Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 menggunakan Metode Gross Up dan Metode Net ? 2. Bagaimana perhitungan PPh Badan apabila PPh pasal 21 menggunakan Metode Gross Up dan Metode Net ? 3. Apakah Metode Gross Up dapat meminimalkan beban PPh yang terutang ?
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisa perhitungan PPh pasal 21 menggunakan Metode Gross Up dan Metode Net. 2. Untuk menganalisa perhitungan PPh Badan apabila PPh pasal 21 menggunakan Metode Gross Up dan Metode Net. 3. Untuk menganalisa apakah Metode Gross Up dapat meminimalkan beban PPh yang terutang.
5
Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1.
Kontribusi praktik: Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan memberikan pemahaman dalam menentukan metode pemberian tunjangan pajak yang terbaik bagi perusahaan.
2.
Kontribusi kebijakan: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah yang dibahas, baik bagi perusahaan maupun pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak.
