1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya (M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004: ix). Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sedemikian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan mereka berinvestasi. Tujuan utama
ingin
meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan
2
melalui sistem online. Karena semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat (Abdul Wahid dan M.Labib, 2005: viii). Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional (Budi Suhariyanto, 2012:12). Seperti yang terjadi dalam kasus di bawah ini: YOGYAKARTA--MICOM: Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengungkap kasus investasi bodong. Kali ini, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda DIY menangkap seorang tersangka, Mohammad Tohir Ismail, seorang doses pada Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. "Tersangka juga pemilik warnet. Ia ditangkap di rumahnya di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta," kata Direktur Reskrimsus Polda DIY Kombes Djoko Lelono, Minggu (25/11). Dikatakan, penipuan berkedok investasi itu, menggunakan dua bank sekaligus, Bank Mandiri dan Bank BCA. Djoko menambahkan, di Bank BCA dengan website www.asiakita.com dan di Bank Mandiri menggunakan websiate www.mandirikita.com itu masing-masing memiliki 36.638 nasabah dan 6.921 nasabah. "Berapa besaran kerugian? Kami masih mendalami dan melakukan penghitungan bersama dengan ahli lainnya. Masing-masing itu memiliki empat downline, sehingga korban mencapai lebih dari 120.000 orang" kata Djoko. Modus operandi penipuan berkedok investasi bodong itu, lanjutnya, pelaku yang sarjana komputer itu membuat dokumen elektronika yang ditampilkan di website dengan mencari downline orang dan harus mentransfer uang melalui rekening BCA masing-masing sebesar Rp20.000 sedangkan yang melalui Bank Mandiri dengan mentransfer uang sebesar Rp50.000 per orang melalui rekening di Bank Mandiri. Djoko menemukakan pada masing-masing tampilan website, tersangka memasang pernyataan keabsahan, meski sebenarnya tidak memiliki keabsahan secara hukum. "Ini adalah awal pertama bukti adanya penipuan," ujarnya. Menurut Djoko pula, tersangka kini sudah ditahan di Polda DIY dan akan dikenai pasal-pasal mengenai penipuan, pencucian uang dan pelanggaran terhadap UU ITE. Sedangkan website serta rekening yang terkait dengan kegiatan itu, kini polisi sudah melakukan pemblokiran.
3
Djoko mengemukakan, polisi juga sudah memasang surat peringatan pada website tersebut, sehingga setiap mereka yang membuka website itu akan mengetahui saat ini polisi sedang melakukan proses hukum. Lebih lanjut dikatakan, aksi penipuan yang dilakukan oleh tersangka ini sudah berjalan sejak 2007 lalu dan baru terungkap sekarang ini. Sementara pada kedua website itu, polisi menyebutkan rekening Bank BCA no. 0372187199 atas nama Sofia Yuliarti, rekening nomor 20102688535 atas nama Hadianto Adi Joyo, rekening nomor 2010268462 atas nama Tintien Multini, dan rekening nomor 0372490665 atas nama Riski Mulyana, serta rekening Bank Mandiri nomor 1370007716166 atas nama Vera Wijayanti, rekening nomor 1370004946998 atas nama Sofia Yuliarti, rekening nomor 1370006128173 atas nama Saryanto dinyatakan telah diblokir polisi terkait penangkapan terhadap Thohir. "Di website kami juga meminta agar yang merasa dirugikan segera melapor ke Polda atau ke jajaran kewilayahan," ujarnya. (AU/X-13) (Agus Utantoro, 2012: dalamhttp://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/25/365308/289/101/l da-Yogyakarta Bongkar-Kasus-Penipuan-di-Dunia-Online di akses pada tanggal 25 November 2012, pukul 09.20).
Kasus di atas merupakan satu dari sekian banyak kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang ditangani Polda DIY. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 terdapat 9 kasus yang dilaporkan ke Polda DIY, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
4
Tabel 1. Data Tindak Pidana Investasi Tahun 2011 Ditreskrimsus Polda DIY N o
Pelapor
1 1. Ario Adhi Nugroho, S.Kom, swasta,Tangerang 2. L.Judiono, S.H, Tangerang 3. Ahmad Choer, Bekasi 4. Purwanto, Jakarta Selatan 2 Sarpandi, Mahasiswa, Kalbar
Terlapor
Kerugian
Sigit Nur Cahyo, Dirut PT Cahaya Forex Yogyakarta
110 juta
Sigit Nur Cahyo, Dirut PT Cahaya Forex Yogyakarta
5 milyar
3 1. Ricky T,swasta, Cilendek Sigit Nur Cahyo, Dirut 2. Risca Novria S, Mhs, PT Cahaya Forex Bogor Yogyakarta 3. Lutfi I. W, Swasta, Tanggerang 1. Arjun Thaza, Mhs, 1. Lie Rudy Budiman, Cilacap Almat. Satria Investa 2. Asih Sutiana, Cilacap (Cab. Cahaya Forex) 3. Taefu, Cilacap Purwokerto Jateng 4. Turwanto, Cilacap 2. Didin, d/a Master 5. Sudirman, Cilacap Investa (Cab. PT 6. Fitria Istikhomah, Cilacap Cayaha Forex Yka) Jateng Bogor Jawa Barat 5 Abdul Fattah HZ, S.S, Edy Susanto Styo Wiraswasta, Yogyakarta Putro, 35 th, Almt Paingan Maguwoharjo Depok Sleman 6 1. Ahmad Taufik, 1. Sigit Nur Cahyo, Dirut Wiraswasta, PT Cahaya Forex 2. Ali Abdul Rohman, Yogyakarta 3. Yahya Abdul Hamid, 2. Ichwanto, Manager Demak Jateng Bengawan Investa, Solo 7 1. Yustiwi, S.P, IRT, Nur Sigit Cahyo, Dirut Yogyakarta PT Cahaya Forex 2. Titik Yuliani S.Pd, Yogyakarta Pedagang, Yogyakarta 8 Yuntoro, Swasta, Lie Rudi Budiman, d/a Yogyakarta Satria Investa (Cab. PT Cahaya Forex Yka), Purwokerto Jateng 9 Ricky Taurusandi, swasta, Sigit Nur Cahyo, Dirut Cilendek Timur PT Cahaya Forex Yogyakarta
46 juta 4,6 juta 4,6 juta
484 juta 70 juta 20 juta
Keterangan Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan
Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan
36 juta 30 juta 292 juta 50 juta 125 juta 7 juta
Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan
24,4 juta
Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan
40 juta 160 juta 50 juta
10 juta 15 juta 89 juta
33,2 juta
Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan Sudah dilimpahkan ke kejaksaan & mendapat putusan pengadilan
Sumber: Data Dokumen tentang Data Tindak Pidana Investasi Tahun 2011 dari bagian Binopsnal Ditreskrimsus Polda DIY, diolah oleh peneliti pada tanggal 4 Maret 2013.
5
Kasus-kasus di atas telah dapat diselesaikan oleh Polda DIY, namun pada tahun 2012 jumlah tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online bertambah menjadi 22 kasus, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: Tabel 2. Data Tindak Pidana Investasi Tahun 2012 Ditreskrimsus Polda DIY N Pelapor o 1 Drg.Sulistyatun, Yogyakarta 2 Edy Sutanto, S.H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
Kerugian Dlm Rp 30,3 juta -
SP3 SP3
Rina K.S.,Wiraswasta, Yogya Sudariyah, 49th, PNS, Kusmarmi, S.Pd., Guru, dan 12 korban lain, Yogya Sigit D. W., Mhs, Yogya Anang Purwo S, Swasta, Wahyu Budi Wahyono, Swasta, 1. Rahmawan .S. Magelang Jateng 2. Tantri R., swasta, Yogyakarta Mutfi Mulia, Swasta, Sumbar Nanang Aris M, Swasta, Yogya Dimitra L, Mhs,Wonosobo Jateng Nanang Aris M, Swasta, Yogya Debrina P SW, swasta, Bekasi F Danu Prasetyo, Swasta, Yogya Evie D R, swasta, Jaksel Ichwan Cs, Sukoharjo Jateng
2,5 Milyar 4 juta 467 juta
Lidik/sidik Lidik/sidik Lidik/sidik
135 juta 425 juta
Lidik/sidik Lidik/sidik
Darmanto, Swasta, Kudus Jateng Amar Ma’ruf, , Mhs, Ciamis. Almt di Yogyakarta: Jln. Janti Sri Sutiansah, Pedagang, Banyumas Jateng
101,2 juta 75 juta
H. Sumanan, pedagang dan 6 korban lainnya Agus F, Swasta, Cilacap Jateng Fredericus Danu P, Mhs, Bekasi Gatot Suroko, S.E, Karyawan Swasta, Denpasar Bali
19 20
Sujud S, Buruh, Kebumen Jateng Adhi H S, S.T, Tegal Jateng
21
Dony Zulianto, S.T, S.H
22
Nunun Lutfi S.T, PNS, Yogya
Terlapor Dra. Saraswati Marni. A. 1. Ardi R. T., Swasta, Yogya 2. Koh Huat Tukimin, Jakarta Riyanto, Yogyakarta Sumitro Tjondro K., Jatim Sugiyatnoko, Yogyakarta
Nanang Aris M, Swasta, Yogya Diyat Suharno, Pimpinan Yayasan Al Falah Yogyakarta 1. Nanang Aris M, Swasta, Yogya 2. Annisa Saraswati, sekertaris CV. Binamitra Barokah 3. Benifandrian, selaku staf CV Bina Mitra Barokah Nanang Aris M, Swasta, Yogya Nanang Aris M, Swasta, Yogya Michael A, Wiraswasta, Yogya Muh. Faisal Ismail, S.Pd, (Dirut PT Ganesha Mandiri Internasional), Yogyakarta Nanang Aris M, Swasta, Yogya Markus, Direktur PT. ECMC Indonesia, Jakarta 1. Tohir Ismail Yogyakarta 2. Shopia Yuliarti, Yogyakarta Sukmo Hernowo, Pimp. Cab. PT. Mahadana Asta Berjangka Yogya
5,1 Milyar 163 juta 2,6 Milyar 260 juta
Ket.
Lidik/sidik Lidik/sidik Proses sidang Dilimpahkan ke Jaksel Lidik/sidik Lidik/sidik
450 juta
Lidik/sidik
2,5 Milyar
Lidik/sidik
2,4 Milyar 2,2 Milyar 5, 9 Milyar
Lidik/sidik Lidik/sidik BP tahap II
3 Milyar 100 juta
Lidik/sidik Lidik/sidik Proses sidang
160 juta
Lidik/sidik
Sumber: Data Dokumen tentang Data Tindak Pidana Investasi Tahun 2012 dari bagian Binopsnal Ditreskrimsus Polda DIY, diolah oleh peneliti pada tanggal 4 Maret 2013. Apabila dilihat dari tabel di atas, yang menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab berasal dari kalangan menengah ke atas, padahal biasanya yang menjadi korbannya adalah
6
kalangan menengah ke bawah karena pengetahuan mereka terhadap kecerdasan finansial sebagai bagian dari skill of life yang sangat minim. Karena menggunakan sistem online, korban penipuan berkedok investasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Melihat banyaknya jumlah korban yang berhasil ditipu dan besarnya jumlah kerugian yang dilarikan maka tindak pidana penipuan berkedok inversasi melalui sistem online memerlukan penanganan yang lebih serius dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Sehubungan dengan hal di atas karena Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 378 atau Pasal 372. Dalam pasal 378 dijelaskan kriteria tentang penipuan serta ancaman hukum bagi pelakunya. Kriteria penipuan tersebut antara lain tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
7
Pidana Pasal 372 dijelaskan kriteria tentang penggelapan serta ancaman hukuman bagi pelakunya. Kriteria penggelapan tersebut antara lain yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang melakukan penggelapan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut. Salah satu aparat hukum yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online pertama kali adalah polisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berisi yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi di atas. Polisi
yang berwenang dalam penanganan kasus penipuan
berkedok investasi melalui sistem online di Wilayah Yogyakarta ini adalah
8
Polda DIY. Sebagai aparat penegak hukum pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13, maka polisi mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan
hukum,
dan
memberikan
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum tetapi juga memelihara keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online merupakan fenomena sosial yang seperti gunung es dimana kasus yang dilaporkan kepada polisi lebih sedikit dibanding kejahatan yang ada, oleh karena itu sangatlah penting bagi polisi untuk segera melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam upaya menanggulangi tindak pidan berkedok investasi melalui sistem online secara tegas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap penipuan berkedok investasi melalui sistem online, sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundangundangan lainnya. Rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan),
9
pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan merupakan tindakan penanggulangan secara represif, sedangkan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran normanorma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali yang biasanya dilakukan dengan
mengadakan
penyuluhan-penyuluhan
merupakan
tindakan
preventif (Nurdjana, 2009: 29). Berdasarkan bunyi Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas-tugas yang diemban polisi berupa memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan
perlindungan,
pengayoman,
dan
pelayanan
kepada
masyarakat, maka seharusnya kejahatan berupa penipuan berkedok investasi melalui sistem online dapat ditanggulangi, diminimalisir atau bahkan diberantas. Namun pada kenyataannya di Polda DIY saja pada tahun 2012, dari 22 kasus yang ditangani oleh Polda DIY pada tahun 2012 baru ada dua kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan 17 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online memang berbeda dengan modus penipuan berkedok investasi lainnya seperti sistem penjualan surat berharga atau dengan pola Multilevel Marketing (MLM) karena dalam penipuan berkedok investasi melalui
10
sistem online transaksi antara investor dengan emiten tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan cara investor mentransfer sejumlah uang tertentu pada rekening emiten, sehingga investor tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan emiten dan tidak mengetahui dengan jelas keberadaan emiten. Hal ini membuat penyelidikan atau penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online memerlukan waktu yang lama untuk menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, karena korban tindak pidana penipuan berkedok investasi tidak selalu langsung mengetahui mereka menjadi korban. Mereka mengetahui menjadi korban tindak pidana setelah beberapa waktu atau menimbulkan kerugian. Selain memerlukan waktu yang lama, penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online juga memerlukan teknologi yang canggih untuk menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri tersebut. Oleh karena itu seharusnya Polda DIY memiliki kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yaitu penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan teknologi karena penipuan berkedok investasi melalui sistem online termasuk sebuah kejahatan yang menggunakan sarana informasi dan teknologi. Seharusnya kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online bisa ditanggulangi dengan cepat apabila Polda DIY memiliki kesiapan sarana dan prasarana serta polisi penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan teknologi, tetapi pada kenyataannya
11
penanggulangan tindak pidana penipuan berkedok investasi memerlukan waktu yang lama. Hal ini dapat di lihat dari 17 kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang ditangani Polda DIY masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam kurun waktu yang cukup lama (kurang lebih satu tahun), disinyalir polisi mengalami kesulitan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Di Yogyakarta masih banyak ditemukan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi. 2. Kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi di Yogyakarta terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu melalui sistem online. 3. Kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Yogyakarta menimbulkan banyak korban dari kalangan menengah ke atas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 4. Perlu adanya upaya yang dilakukan polisi untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online guna
12
memberantas kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Yogyakarta. 5. Masih adanya faktor yang menghambat polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. 6. Belum lancarnya upaya polisi untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
C. Batasan Masalah Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, peneliti tidak akan meneliti permasalahan secara keseluruhan, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan, dan biaya penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada tiga point. Adapun pembatasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 1. Upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. 2. Faktor yang menghambat polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. 3. Upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi hambatanhambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
13
D. Rumusan Masalah 1. Bagaimana upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY? 2. Adakah faktor yang menghambat polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY? 3. Adakah upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY?
E. Tujuan Penelitian 1. Untuk
menggambarkan
upaya
yang
dilakukan
polisi
dalam
menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. 2.
Mengetahui
faktor
yang
menghambat
polisi
dalam
upaya
menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
14
F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu rumpun kelimuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya yang sesuai dengan bidang penelitian khususnya untuk pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti Penelitian ini dapat menjawab keingintahuan secara luas tentang upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, sehingga dapat menambah wawasan. Selain itu dapat lebih membentuk pola pikir yang dinamis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan khususnya mata kuliah hukum acara pidana yang merupakan salah satu rumpun dari Pendidikan Kewarganegaraan dan sebagai bekal peneliti untuk menjadi guru yang profesional. b. Bagi lembaga kepolisian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai bahan pertimbangan polisi dalam membuat suatu
15
kebijakan yang terkait dengan penanganan kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Yogyakarta. c. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang penipuan berkedok investasi melalui sistem online sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online serta informasi upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
G. Batasan Istilah Pembatasan istilah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul untuk menghindarkan kesalah pahaman terhadap masalah yang akan diteliti, untuk itu diberikan batasan istilah sebagai berikut: 1. Upaya Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai sustu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar: daya upaya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 1250). 2. Polisi Polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
16
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah polisi yang bertugas di Polda DIY. 3. Menanggulangi Menanggulangi adalah mengatasi kesusahan, kesukaran yang dihadapi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 898). Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif (Bawengan, 1974: 197).Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali, sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan,
penahanan,
penggeledahan,
dan
penyitaan),
pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan (Nurdjana, 2009: 29). 4. Tindak Pidana Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana (Sudarto, 1986: 114). Tindak Pidana yang dimaksud
17
dalam penelitian ini adalah tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. 5. Penipuan Penipuan artinya adalah perbuatan atau perkataan, proses, cara, perbuatan menipu yang tidak jujur (bohong, palsu dengan maksud mengakali, menyesatkan, mencari untung) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 513). 6. Berkedok Berkedok berarti memakai kedok untuk menutup muka, menutupi hal yang sebenarnya dengan sesuatu kedok (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 525). 7. Investasi Investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 441). Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis baik berupa perusahaan ataupun perorangan dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat
18
bermanfaat untuk meningkatkan produksinya (M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004: ix). 8. Sistem Sistem berarti perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, dan asas; metode (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 1076). Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu secara online. 9. Online Dalam bahasa Indonesia berarti dalam jaringan adalah menunjukkan keadaan
konektivitas
(No
Name,
2012:
dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan-dan_luar_jaringan, diakses pada tanggal 13 Januari 2013 pukul 10.55 WIB).
Online
adalah sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Online ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain, biasanya melalui modem (Salamarianto, 2012: dalam http://pnsoh-pns.blogspot.com/2012/12/pengertian-online.html tanggal 13 Januari 2013 pukul 10.35).
diakses
pada
19
Dari definisi di atas dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul penelitian “Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY” adalah segala usaha Polisi yang bertugas di Polda DIY untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana berkedok investasi yang dilakukan dengan metode menggunakan jaringan internet sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
