BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sangat menyadari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dengan otonomi daerah. Dalam menghadapi perubahan itu perlu disusun suatu strategi serta memberikan antisipasi terhadap perubahan-perubahan strategi yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang,oleh sebab itulah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset perlu menyusun Rencana Kerja 1 (satu) yaitu tahun 2015 dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2015 maka perlu adanya Laporan Tahunan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset telah menyusun Rencana Strategis yang memuat target dan capaian kinerja tahun 2011 – 2015 yang merupakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Solok tahun 2015 dan perencanaan 2015 maka perlu adanya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan.
1
Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2015 adalah untuk dapat memberi arah yang jelas dalam mengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Progran / Kegiatan dalam menyususn perencanaan urusan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Tahun 2015. Rencana Kerja disusun dengan materi dan subtansi utama memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan. Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2011-2015 .Dan perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Solok serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan mencermati kemampuan keuangan daerah.
1.2.
LANDASAN HUKUM 1.
Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008.
2.
Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
4.
Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat
5.
Kewenangan Propinsi sabagai Daerah Otonomi.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 2
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.
7.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Solok
8.
1.3.
Agenda Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Tahun 2011-2015.
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan Visi dan Misi serta orientasi seluruh aparatur pengelola keuangan yang ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset agar dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang sama dalam menyusun rencana dan pengendalian program kegiatan di Kabupaten Solok. Dalam hubungan tersebut diharapkan setiap aparatur pengelola keuangan harus mau dan mampu mengembangkan tenaga dan pikirannya dalam menentukan output (hasil yang akan dicapai daerah), sehingga penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan secara terarah dan terkendali disemua bidang pembangunan, implementasi dari Visi ,Misi Rencana Strategis SKPD yang di susun untuk mencapai sasaran yang telah ditetap dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. TUJUAN Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok ini adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah yang kompeten dan profesional 3
3. Meningkatnya mutu perencanaan umum keuangan daerah sesuai dengan aspirasi masya rakat 4. Meningkatnya pelayanan terhadap pengguna anggaran dalam pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan 5. Meningkatnya tertip administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban 6. Meningkatkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan keuangan 7. Meningkatkat pendapatan daerah 15 % per tahun 8. Menggali potensi pendapatan daerah.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Solok tahun 2015 ini disusun secara sistematika,terdiri dari 4 (empat ) bab yaitu: BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat
4
BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKA TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Rencana Strategis
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset sampai
tahun 2013 yang sesuai dengan Dokumen
Anggaran Perubahan Tahun 2013 total belanja
setelah perubahan yang di kelola adalah sebesar Rp. 10.873.570.670.- alokasi belanja lansung digunakan untuk membiayai 6 program dan 20 kegiatan. Dari Total belanja lansung pada APBD Tahun 2013 seperti tersebut diatas Angaran terserap sebesar Rp.9.242.535.069-. atau 85% yang disebabkan ada 2 program dan 3 kegiatan
yang
tidak terealisasi pencapaian target : (dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 dan tabel 2) 1. Realisasi program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur pagu dananya sebesar Rp.45.000.000.yang ditargetkan mencapai 100% dari realisasi yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.Rp.19.144.650.- atau 42,54% .
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-P2 dan BPHTB dianggarkan sebesar Rp. 2.210.395.000.- ditargetkan
100%, dari persentase yang ditargetkan
terealisasi Rp.764.826.523.- atau 35,90% terjadi deviasi sebesar 64,10%.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6
dana
Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp.365.000.000.- ditargetkan 100%,dari persentase yang ditargetkan terealisai sebesar Rp. 204.167.060.- atau 55,94% terjadi deviasi sebesar 44,06%. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
dianggarkan
dana
sebesar
Rp.649.671.770.- di targetka 100% dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.571.254.471.- atau 88% terjadi efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana ,pada tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp.389,030.650,- ditargetkan 100% dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.383.788.904. atau 91,99 %.
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan dana sebesar Rp.106.200.000.-
ditargetkan
100%,dari
persentase
yang
ditargetkan
terealisasiRP.105.388.000.- atau 99,24%.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkandana sebesar Rp.32.000.000,- ditargekan 100%,dari persentase yang ditargetkan terealilasi sebesar Rp.31.990.000 atau 99.97%.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disediakan anggaran
7
sebesar Rp.436.500.850.- ditargetkan 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.382.135.655,- atau 87,55%. - Kegiatan .Penyusunan Rancanagan Peraturan Daerah tentang APBD disediakan anggaran sebesar Rp.514.000.000. ditargertkan 100%.dari porsentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp. 436.864.208.- atau 84,99%. - Kegiatan .Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dianggarkan dan sebesar Rp.359.000.000. ditargetkan 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp. 317.267.670.- atau 88,38%. - Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dianggarkan dana sebesar Rp. 250.000.000.- ditargetkan 100%, dari posentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.198.613.580. atau 79,45%. - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan dana sebesar Rp.164.954.900.- ditargetkan 100%,dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.164.365.244.- atau 99,64%. - Kegiatan
Penyusunan
pertanggungjawaban
rancangan
pelaksanaan
peraturan APBD
KDH
tentang
dianggarkan
dana
penjabaran sebesar
Rp.146.400.250.-ditargetkan 100%,persentase dari yang ditargetkan terealisai sebesar Rp.145.333.588. atau 99,27%. - Kegiatan Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dianggarkan dana sebesar Rp.1.894.538.550.- ditargetkan 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisai sebesar Rp.1.830519.484.- atau 96,62%. - Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dianggarkan dana sebesar Rp.200.650.000.- ditargetkan 100% , dari persentase yang ditargetkan terealisai sebesar Rp.189.266.900. atau 94,33%.
8
- Kegiatan Peningkatan manajemen aset /barang daerah dianggarkan dana sebesar Rp.593.756.100.- ditarget 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.581.299.151.- atau 98%. - Kegiatan revaluasi/appraisal aset/barang daerah dianggarkan dana sebesar Rp.169.295.000.- ditargetkan 100%, dari persentasr yang ditarget terealisasi sebesar Rp.163.107.899.- atau 96.35%. - Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dianggarkan dana sebesar Rp.1.013.800.000.- ditargetkan 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.909.060.955.- atau 90%. - Kegiatan sistem implementasi pengelolaan keuangan daerah dianggarkan dana sebesar Rp.302.400.000.-ditargetkan 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.260.006.378.- atau 85,98%. - Kegiatan pengelolaan Hibah,Bansos dan Bantuan Keuangan pada Nagari dianggarkan dana sebesar Rp.240.977.600.- ditargetkan 100%, dari persentase yang ditargetkan terealisasi sebesar Rp.210.642.100.- atau 87%. 3.
Dari 6 program dan 20 kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok pada tahun 2013 Realisasi program/kegiatan tidak ada yang melebihi target kenerja untuk menunjang pencapaian RPJMD 2011-2015, dari semua program dan kegiatan tersebut ditargetkan 100% dari prosentase yang ditargetkan terealisai kinerja 85% deviasi 15 %.
4.
Faktor faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah : Pada tahun 2013 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/ kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dianggarkan sebesar Rp.45.000.000.-pada APBD perubahan, dengan perkiraan akan adanya pemanggilan dan pengiriman aparatur Dinas 9
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok untuk mengikuti bimtekbimtek yang akan diadakan oleh Kementrian Dalam Negeri. Namun pada saat jadwal yang bersamaan pelaksanaan bimtek tersebut, banyak pekerjaan yang sangat mendesak yang harus diselesaikan yaitu penyelesaian APBD perubahan tahun 2013 dan APBD 2014,sehigga Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tidak jadi mengirim aparaturnya untuk mengikuti bimtek-bimtek dimaksud dan dianggarkan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelola Keuangan
Daerah/Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-P2 dan BPHTB telah dianggarkan dana sebesar Rp. 2.210.395.000.-untuk pengadaan perangkat keras dan lunak untuk Program/Kegiatan PBB-P2 dan BPHTB, kegiatan ini telah diproses melalui pelelangan LPSE, namun terjadi kegagalan sebanyak tiga kali tender,sehingga kegiatan ini dianggarkan lagi tahun berikutnya karena alat-alat tersebut sangat penting sekali untuk penunjang pelaksanaan kegiatan PBB-P2 dan BPHTB. Pada tahun 2013 Program Peningkatan dan Pengelola Keuangan Daerah/kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dianggarkan dana sebesar Rp.365.000.000.- dan tidak tercapai target realisasi,
yang disebabkan
pelaksanaan shering informasi ke daerah lain dalam rangka meningkatkan SDM tidak terealisasi karena jadwal yang tentukan bersamaam dengan penetapan APBD tahun 2014. 5.
Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset adalah semua program/kegiatan yang dapat dilaksanakan mencapai target yang diharapakan oleh di Dinas Pendapatan Pengelola keuangan dan Aset berjalan dengan baik dan sistematis, sehingga pelayanan tertib SKPD/unit kerja yang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan SKPD/ unit 10
kerja tertib administrasi pengelolaan aset daerah akan terlaksana dengan baik dan benar dan peningkatan pendapatan daerah akan lebih meningkat terus sesuai dengan target RPJMD 2011-2015. 6.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengangaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab adalah dari program/kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2013 yaitu dengan dianggarkan kembali pelaksanaan program/kegiatan dimaksud pada tahun 2014 dan 2015.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat Kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD yaitu: Koordinasi dan kosultasi SKPD dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah harus dilaksanakan dengan baik dan memberikan keyakinan yang memadai serta dapat dipertanggungajawabkan dengan benar. Dalam pengelolaan Keuangan dan Aset daerah masih diperlukan tenaga yang profesional dan konpeten di bidang pengelolaan keuangan dan penilaian aset untuk menyusun laporan /neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah memerlukan SDM yang profesional /kompeten di bidang penatausahaan ,teknologi informasi dan sarana prasarana aplikasi. 1. Pendapatan Asli Daerah - Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan restribusi daerah. - Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
11
- Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 2 tahun kedepan 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD)adalah - Bendahara
Keuangan dan Barang banyak yang belum mengikuti Bimbingan
Teknis pengelolaan keuangan dan Aset/barang daerah
sehingga
banyak
Bendahara SKPD/unitk kerja yang tidak tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di SKPD masing-masing. - Tingkat pemahaman pengurus/bendahara barang terhadap aplikasi SIPKD masih kurang 3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasioanal/Internasional, seperti SPM dan MDGS adalah : Dengan belum tertibnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah menyebabkan belum tercapainya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap SPM dan MDGS (millinium Development Goals) 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah : Masalah keuangan yang terbatas dalam pelaksanaan bimtek-bimtek yang menyebabkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah kurang profesional . Semenjak bulan Juli tahun 2013 dan sesuai dengan Peraturan Bupati Solok N0. 09 Tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran beban APBD, bahwa pemeriksaan SPJ masing-masing SKPD diverifikasi oleh PPK masing – masing SKPD 5. Formulasi isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lajuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu : 12
Pada Tahun 2015 perlu dianggarkan program/kegiatan Pelatihan Bendaharawan Keuangan dan Aset/Barang Daerah
dan buku petunjuk/panduan pengelola
keuangan dan aset/barang daerah Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran di SKPD harus rutin/disiplin mengontrol setiap bulannya SPJ Keuangan dan Pengelolaan Aset/Barang daerah di SKPD masing-masing c/q Kasubag Keuangan sebagai PPK di SKPD masingmasing. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah 2.3. Review Rancanagan Awal RKPD : Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan harus dianggarkan pada tahun 2015 .program /kegiatan untuk penatausahaan keuangan daerah dan penatusahaan barang daerah/Aset setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata sangat perlu diadakan Bimtek /Pelatihan penataunsahaan keuangan daerah/ bendahara keuangan dan bendahara barang
yang ada di SKPD,
Kecamatan dan Nagari sebanyak 28 orang dari SKPD, 14 orang dari Kecamatan dan 74 dari Nagari 2. Proses tersebut dilakukan karena masih banyak bendahara keuangan dan bendahara barang yang belum kompeten dan profesional dalam menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan menurut jadwal yang ditetapkan 3. Proses tersebut dilakukan agar SDM /aparatur – aparatur yang bertugas dilapangan yang memungut PBB lebih kompeten, profesional dan disiplin sehingga target pendapatan daerah yang ditargetkan dalam RPJMD 15 % pernambahan setiap tahunnya tercapai. 4. Perbedaan dengan rancangan awal RKPD ,atau program dan kegiatan namun besaran berbeda (dapat dilihat pada lampiaran Tabel 3)
13
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbag ini, antara lain : 1.
Usulan program /kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari usulan Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Pemangku Kepentingan dan lain-lain.
2.
Usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang ditampung dan disesuaikan dengan target Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dianas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok. (dapat dilihat pada lampiran tabel 4)
14
BAB III TUJUAN SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Standar Pelayanan Minimal yaitu pada tahun 2013 telah disusun SOP Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok sebanyak 30 SOP, yang terdiri dari 15 SOP untuk Bidang Pendapatan dan 15 SOP untuk Bidang Aset ,sedangkan Bidang Penatausahaan sedang didata untuk pengkajian selanjutnya dalam proses penyusunan standar pelayanan minimal.
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
TUJUAN Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja/Renja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program /kegiatan tahun 2013 ,review pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2015. Dan tujuan selanjutnya yaitu untuk memasukan program/kegiatan kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2015 yang sesuai dengan capaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015 dan VISI SKPD yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelola Keuangan dan Penataan Aset yang Profesional Transparan dan Akuntabel “
15
SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dan implementasi dari tujuan Misi SKPD
yang ingin
dicapai dan di hasilkan (outcome) menurut Rencana Kerja SKPD yatu: 1. Meningkatkan pelayanan administrasi penyelenggaraan pengelola keuangan daerah 2. Meningkatkan perencanaan umum keuangan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat 3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang mendukung kebutuhan daerah (sesuai dengan target RPJMD 2011-2015). 4. Peningkatan penatausahaan keuangan daerah dan penggunaan anggaran daerah. 5. Peningkatan pengelolaan dan penataan aset daerah 3.3.
Program dan Kegiatan Tahun lalu Untuk mendukung Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Solok yang bertujuan untuk Mewujutkan Tata Kelola Pemerintah Lokal yang Baik dan Bersih ,Berwibawa dan Taat Hukum, efektif dan efisian disusun Rencana Kerja Tahun 2013 berdasarkan Sasaran Strategis ,Indikator Kinerja dan Target sebagai berikut :
N0 1
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET STRATEGIS UTAMA Penataan Sistem Jumlah SOP yang telah SOP Administrasi Tatalaksana
(%) 30
dan ditetapkan (Tata
Kerja) 2
Penataan
Sistem Prosentase SKPD/unit kerja %
Pengelolaan
yang
tertip
Administrasi
Keuangan dan Aset
Pengelolaan
Keuangan
Derah 16
85
3
Optimalisasi
Prosentase
Peningkatan %
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
15
Pendapatan Daerah 4
Peningkatan Kapasitas % PNS yang mengikuti Org dan
Kualitas
29
SDM peningkatan SDM
Pejabat dan Aparatur Pemerintah
a. Faktor –faktor yang menjadikan
bahan pertimbangan terhadap rumusan program
kegiatan Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 dan untuk mewujutkan sasaran Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah Tahun 2011-2015 pada bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, dan Visi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelola Keuangan dan Aset yang Profesional dan Akuntabel” dengan tujuan terlaksananya Penataan Sistem pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang baik dan benar, untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan Dan Aset merencanakan program dan kegiatan tahun 2015 yang terdiri dari 3 Program Wajib dan 3 program pendukung yang ada pada SKPD. Adapun rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD tahun 2015 perkiraan maju tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok adalah sesuai dengan Tabel 5.
17
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi dan kegiatan, antara lain meliputi : Jumlah Program dan jumlah kegiatan pada tahun 2015 adalah 6 (enam) program dan 22 ( dua puluh dua ) kegiatan Sifat pembayaran Belanja Lansung dan lokasi Program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keunagan dan Aset di Kabupaten Solok. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan .... adalah sebesar Rp.7.465.625.763.-(tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah ). c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya Dinas pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset akan menyesuaikan program kegiatan dengan target-target RPJMD dan dengan melakukan revisi/perubahan yang disesuai dengan Rencana Awal RKPD.(dapat dilihat pada lampiran tabel 5)
18
BAB. IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Kabupaten Solok Tahun 2015 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Solok serta Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Kabupaten Solok sebagai bahan dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan Fasilitasi Pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahuan 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan ,Pengelola,keuangan dan Aset Kabupaten Solok Tahun 2015 maka Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi di harapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintahan Dearah Kabupaten Solok maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi.
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
MARWIS, SE. MM NIP. 19631231 199003 1244
19
TABEL .1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN SOLOK. NAMA SKPD : .DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN ..KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN SOLOK.
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Urusan Wajib
20
05
00
01
05
00
01
25
DPPKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan &prosedur pengelolaan keu daerah,SPM &SOP
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegia tan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011-2015
Realisasi Traget Kinerja Hasil Program dan Kluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2012
3
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)
Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2013
Target Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
15 SOP
15 dok
Traget Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Capaian Tingkat Program dan Pencapain Kegiatan s/d Realisasi tahun berjalan Target (tahun n-1) Renstra (%) 2014 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah SOP yang tersusun
Tersusunnya prosedur pengelolaan keuangan daerah ,SPM, SOP, Juklak dan Juknis
30
15 SOP
20
100 %
-
30 SOP
100
20
05
00
20
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
dan
Pembangunan Gedung UPT PBB dan Rehap Gedung SIPKD dan Arsip
Terlaksananya 5 paket Pengadaan pembangunan Sarana dan gedung UPT PBB Prasarana dan gedung SIPKD
20
05
00
05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05
00
05
07
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
20
05
00
17
05
00
17
04
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan daerah Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Persentase SKPD/Unit kerja tertip administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya penyusunan DPA 2013,DPA Perubahan ,Sisdur APBD Penyusunan Sisdur Standar
6
25 dok
0
2
2
100%
1
3
60%
10
6
6
100%
5
21
350%
5 dok
5 dok
5 dok
100 %
5 dok
6 dok
80%
21
05
00
17
06
Penyusunan rancangan Peraturan daerah ttng APBD
20
05
00
17
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD
20
05
00
17
05
00
17
08
Penyusunan rancangan peraturan Peraturan Daerah ttg perubahan APBD Penyusunan Racangan Peraturan KDH ttg Penjabaran perubahan APBD
05
00
17
13
Penyusunan sistem imformasi pengelolaan keu.daerah
Harga,Juklak Tersusunnya Buku Pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 Tersusunnya Buku penjabaran APBD dan SKPD dpt mempedomani APBD utk melaksakan kegiatan di masing SKPD Tersusunnya Buku rancangan peraturan daerah ttg perubahan APBD Tersusunnya Buku penjabaran perubahan APBD &SKPD dpt mempedomani APBD utk melaksanakan kegiatan masingmasing SKPD Terlaksananya data gaji per SKPD,pengelolaan belanja SKPD,penyusunan lap.keu daerah,penatausa haan perbendaharaand an buku statistik keu daerah.
10 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100 %
2 dok
8 dok
80 %
5 dok utk 132 SKPD
1 dok
1 dok
1 dok
100 %
1 dok
4 dok
80 %
10 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100%
2 dok
6 dok
80 %
5 dok utk 132 SKPD
1 dok
1 dok
1 dok
100 %
1 dok
4 dok
80 %
10 dok utk 151 SKPD
2 dok
2 dok
2 dok
100 %
2 dok
8 dok
80 %
22
05
00
17
15
Bimbingan teknis implementasi Paket Rregulasi ttg Pengelolaan Keu.Daerah
05
00
17
16
Peningkatan managemen Asset/Barang daerah
05
00
17
18
Revaluasi/abraisal Asset barang daerah
05
00
17
19
Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber2 pendatan daerah
Terselenggaranya Bintek Mekanisme Pengelolaan Keu yang baik dan Sistematis
Terlaksananya monitoring dan evaluasi thdp barang daerah &Pembahasan RKBMD barang milik daerah Terlaksananya koreksi penilaian aset pd SKPD /Unit kerja,pemamfaata n,pengalihan thdp aset daerah,pembayar an pajak bumi dan bangunan aset daerah yg berada di Kab.Solok.Kota Solok dan Jakarta Terselenggaranya Intensifika dan Ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerahsi 1.Pengelolaan PBB 2.Pemungutan PAD 3.Penyesuaian
151 SKPD : Kec,Puskesma s dan sekolah 200 org
80 org
40 org
40 org
100 %
40 org
160 org
80 %
SKPD dan kec. 150 org 100 UPB
60 org
30 org
30 org
100 %
30 org
120 org
80 %
20
20
20
100 %
20
60
60%
500 UPB,710 SKPD,40 SPPT
100 UPB, SKPD,8 SPP
100 UPB,142 SKPD,8SPP
100 UPB,142 SKPD, 8 SPP
100%
100 UPB.142 SKPD,8 SPP
300 UPB,426 SKPD,24 SPP
60 %
14 kec
14 kec
14 kec
14 kec
100 %
14 kec
14kec
100 %
142
23
05
00
17
25
Sistem Implemen pengelolaan keu.daerah
20
05
00
17
05
00
17
30
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Hibah,Bansos dan Keuangan pada Nagari
05
00
17
31
Intensifikasi dan Ektensifikasi PBBP2 dan BPHTB
subjek & objek PAD Pengelolaan Pajak dan hsl Pajak Terlaksananya Sistem Implementasi Pengelolaan Keu.Daerah Pengelolaan Hibah,Bansos dan Bantuan Keuangan pada Nagari Terlaksananya pengelolaan Hibah,Bansos dan Bantuan Keuangan pd Nagari Peningkatan pengelolaan dan persiapan peralatan PBB-P2 dan BPHTB 14 kecamatan
141 SKPD
141 SKPD
141 SKPD
141 SKPD
100 %
141 SKPD
141 SKPD
100 %
74 nagari,450 org
74 nag-150 org
74 nag-150 org
74 nag-150 org
100 %
74 nag-150 org
74 nag-150 org
100 %
2 sarana dan prasarana PBB=P2 dan BPHTB
1
0
0
0
1
2
50 %
Arosuka 27 Februari 2014. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
MARWIS, SE. MM NIP. 19631231 199003 1 244 24
25
TABEL.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET. KABUPATEN SOLOK Target Renstra SKPD SPM/Standar
Realisasi Capaian
Tahun ...
Tahun ...
Tahun
Tahun ...
Tahun ...
Tahun ...
(thn n-2)
(th n-1)
(thn n )
(thn n+1)
(thn n-2)
(thn n-1)
2013
2014
2015
2016
2013
2014
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
30 SOP
0
0
0
52,62
Terlaksananya
2
gdng 1 gdng
pembangunan
(1 UPT arsip
gedung UPT dan
PBB,1
rehap
SIPKD)
NO
Indikator
(1)
Nasional
(2)
Jumlah
(3)
SOP
IKK
(4)
yg
1 telah ditetapkan 2
gedung
gdng 1
SIPKD dan gedung Arsip
26
0
99,24
Proyeksi Tahun ... (thn n) 2015
(11)
Tahun ...
Catatan
(thn n+1)
Analisis
2016 (12)
(13)
3
Terlaksananya bimbingan
6 org
5 0rg
5 org
0
42,54
0
Seluruh
Seluruh
0
0
PNS
PNS
DPPKA
DPPKA
0
0
0
87,55
teknis
implementasi peraturan perundang
-
undangan 4
Terpenuhinya Aparatur berpakaian
hari-
hari tertentu 5
Tersedianya
buku
185
dokumen
buku
Pelaksanaan APBD
dok
5
T.A 2013 Tersusunnya Peraturan
Bupati 27
ttg
Mekanisme
Pembayaran
atas
beban APBD 6
Tersusun Standar
nya
0
1 paket
1 paket
o
2 dok
1 dok
1 dok
0
84,99
0
5 dok
5 dok
0
0
Satuan
Harga 7
Tersusunnya buku Pendapatan
dan
Belanja daerah T.A 2013 8
Penyusunan
DPA
2014,DPA Perubahan 2014,Sisdur APBD ,Standar
harga
barang dan Juklak 28
9
Tersusunnya Buku
1 dok
2 dok
1 dok
0
55,94
2 dok
2 dok
2 dok
0
88,38
1 dok
2 dok
2 dok
0
79,45
26 buku
20 buku
20 buku
0
99,64
Penjabaran APBD 10
Tesusunnya
Buku
Rancangan Peraturan ttg
Daerah
Perubahan
APBD 11
Tersusun
Buku
Penjabaran Perubahan APBD 12
Tersusunnya Peraturan
Daerah
ttg Pertanggungjawaba n
Pelaksanaan
APBD 29
13
Tersusunnya Peraturan
26 buku Bupati
ttg
1
dok 1
dok 0
(20
(20
buku)
buku)
99,27
Pertanggungjawaba n
Pelaksanaan
APBD 14
Terlaksananya
151
44
44
Penatausahaan
SKPD
SKPD
SKPD
& 2 dok
60 buku- 60 buku-
yang
baik
Sistematika
dan
44
44
SKPD-
SKPD
0
70 buku 70 buku &
105 &105
buku-44
buku
SKPD
44
50 buku
SKPD 30
–
96,62
50 buku 15
Terselenggaranya
151
80
mekanisme
SKPD
dan
30 dan
org
org
kali 100
100
pengelolaan keuangan
org 80
org 0
94,33
30
yang
baik
(Bintek
pengelolaan keuangan dan
daerah
Pengelolaan
PBB) 16
Terlaksananya monitoring evaluasi
1 dan
terhadap
barang daerah dan
pertemu an
UPB
UPB
&1
dok
pembahasan RKBMD
dan 31
0
98.00
RKBMD
barang
milik daerah 17
Terlaksanya
100
100
100
koreksi
UPB
UPB,
UPB,
142
142
SKPD,dilakukan
SKPD,8
SKPD,8
pemanfaatan,perali
SPPT
SPPT
penilaian
aset
pada
0
96,35
thn,2 0
90.00
han terhadap aset daerah,dibayar pajak
bumi
bangunan
dan aset
daerah yg berada di Kab.Solok,Kota Solok dan Jakarta 18
Terselenggaranya Intensifikasi
dan
14 kec
1 thn ,2 1 potensi
potensi 32
Ektensifikasi
penerim
penerim
Sumber-sumber
aan PAD aan PAD
Pendapatan Daerah 19
Terlaksananya
1 paket
1 thn
1 thn
0
85,98
3 paket
0
87.00
0
0
35.00
Sistem Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah 20
Terlaksananya
1
pengelolaan Hibah,
pelatiha
Bansos
n dr 14
dab
Bantuan keuangan
kali 3 paket
kec,
pada Nagari 21
Peningkatan Pengelolaan
2 paket
5 paket
dan
persiapan peralatan 33
pengalihan PBB-P2 dan BPHTB utk 14 kec
34
TABEL 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SOLOK Catatatan penting Rancangan Awal RKPD No
Program/
lokasi
program
(1)
I
1
(2)
Program
(3)
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator
Target
Pagu indikatif
Program/
kinerja
capaian
(Rp.000)
kegiatan
(4)
(5)
(6)
(7)
DPPKA
Program
Pelayanan
Pelayanan
Administrasi
Administrasi
perkantoran
perkantoran
Pelayanan
DPPKA
Terpenuhiny
90 %
381.167.600
Pelayanan
35
lokasi
(8)
Indikator
Target
Kebutuhan
kinerja
capaian
dana
(9)
(10)
(11)
DPPKA
DPPKA
Terpenuhinya
90 %
551.833.613,-
(12)T
Administrasi
a kebutuhan
Administrasi
kebutuhan
ATK
Perkantoran
ATK
Perkantoran
kantor,komponen
kantor,komp
listrik,materai,
onen
kebutuhan
listrik,mater
telpon,listrik dan
ai,
air,pajak kendraan
kebutuhan
dinas ,bahan cetak
jasa
&
telpon,listrik
penggandaan,mak
dan air,pajak
an minum rapat
kendraan
&tamu,rapat dan
dinas ,bahan
konsultasi dalam
cetak
dan luar daerah &
&
penggandaan
peralatan
,makan
perlengkapan
minum rapat
kantor
&tamu,rapat dan konsultasi
36
jasa
&
dalam luar
dan daerah
& peralatan & perlengkapa n kantor II
Program
DPPKA
Peningkatan Sarana
Program
DPPKA
Peningkatan dan
Sarana
Prasarana
Prasarana
Aparatur
Aparatur
37
dan
2
Pemeliharaan
DPPKA
Rutin/berkala sarana
Terpenuhiny a
&
100%
380.530.000
Jasa
Pemeliharaan
DPPKA
Rutin/berkala
kebersihan
sarana
prasarana
terhadap
prasarana
Aparatur
operasional
Aparatur
Terpenuhinya Jasa
&
100%
380.530.000
100%
50.000.000
100%
27.300.000
kebersihan
terhadap operasional kantor
kantor
3
Rehabilitasi
DPPKA
sedang/berat
ya
dan
prasarana
aparatur III
Terlaksanan
Program
100%
50.000.000
Rehap
Rehabilitasi
DPPKA
Terlaksananya
sedang/berat
Rehap
Gedung
dan
Arsip
Arsip
aparatur
prasarana
Gedung
DPPKA
Peningkatan Disiplin Aparatur 4
Pengadaan Pakaian Khusus
DPPKA
Terpenuhiny a
Aparatur
100%
27.300.000
Pengadaan Pakaian Khusus
38
DPPKA
Terpenuhinya Aparatur
hari-hari
Berpakaian
tertentu
hari-hari
hari-hari
Berpakaian harihari tertentu
tertentu IV
Program
DPPKA
Program
Peningkatan
Peningkatan
Kapasitas
Kapasitas
Sumber
Daya
Sumber
Aparatur 5
Daya
Aparatur
Peningkatan Sumber
DPPKA
Daya
Aparatur
Terlaksanan
100%
50.000.000
Peningkatan
ya
Sumber
bimbingan
Aparatur
Terlaksananya bimbingan teknis imlementasi peraturan
imlementasi
perundang-
peraturan
undangan
undangan Program
Daya
DPPKA
teknis
perundang-
V
DPPKA
DPPKA
Peningkatan Pengembangan
39
100%
50.000.000
Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6
Peningkatan
DPPKA
Terlaksanan
100%
27.000.000
Peningkatan
DPPKA
100%
Sistem
ya
Sistem
Penyusunan
Pelaporan
Penyusunan
Pelaporan
Laporan
Capaian Kinerja
Laporan
Capaian Kinerja
Semesteran
dan Keuangan
Semesteran
dan Keuangan
,LakipTahunan
,LakipTahun
,LKPJ
an
,Lap.Tahunan
,LKPJ
LPPD
,Realisasi
,Lap.Tahuna
Kegiatan
n ,Realisasi
Keuangan
Kegiatan dan Keuangan VI
Terlaksananya
Program
DPPKA
Program
Peningkatan dan
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengembangan
40
DPPKA
LPPD
dan
27.000.000
7
Pengelolaa
Pengelolaa
Keuangan
Keuangan
Daerah
Daerah
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
100%
68.600.000
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
Standar Satuan
Standar
Standar Satuan
Standar
Harga
harga
Harga
Barang dan Jasa
Barang dan
Daerah
Jasa Daerah
2014
100%
68.600.000
100%
323.304.850
harga
Tahun
Tahun 2014 8
Penyusunan Sistem
DPPKA dan
Tersusunnya DPA
TA
100%
323.304.850
Penyusunan Sistem
DPPKA dan
Tersusunnya DPA TA
2014,DPA
Prosedur
2014,DPA
Prosedur
Perubahan
Pengelolaan
Perubahan
Pengelolaan
2014,Sisdur
Keuangan
TA
Keuangan
APBD
Daerah
2014,Sisdur
Daerah
Harga Barang
APBD ,Standar Harga Barang
41
TA
,Standar
9
Penyusunan
DPPKA
Tersusunya
100%
325.000.000
Penyusunan
DPPKA
Tersusunya Buku
Rancangan
Buku
Rancangan
Pendapatan
Peraturan
Pendapatan
Peraturan
belanja
Daerah tentang
dan belanja
Daerah tentang
Tahun 2013
APBD
daerah
APBD
100%
325.000.000
100%
250.000.000
100%
300.000.000
dan daerah
Tahun 2013 10
Penyusunan
DPPKA
Buku
100%
250.000.000
Penyusunan
DPPKA
Buku Penjabaran
Rancanagan
Penjabaran
Rancanagan
APBD TA 2014
Peraturan KDH
APBD
TA
Peraturan KDH
dan
tentang
2014
dan
tentang
Rancangan
Penjabaran
Konsep
Penjabaran
Penjabaran 2015n
APBD
Rancangan
APBD
Konsep
Penjabaran 2015n 11
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
100%
300.000.000
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
Rancangan
Buku
Rancangan
Buku Rancanagan
Peraturan
Rancanagan
Peraturan
Peraturan Daerah
Daerah tentang
Peraturan
Daerah tentang
tentang Perubahan
Perubahan
Daerah
Perubahan
APBD
42
APBD
tentang
APBD
Perubahan APBD 12
13
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
100%
205.000.000
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
Rancangan
Buku
Rancangan
Buku
Peraturan KDH
Konsep
Peraturan KDH
Penjabaran
tentang
Penjabaran
tentang
Perubahan APBD
Penjabaran
dan
Penjabaran
Perubahan
Perubahan
Perubahan
APBD
APBD
APBD
Penyusunan
DPPKA
Tersusunya
100%
179.500.000
Penyusunan
DPPKA
Tersusunya
Rancanagan
Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah
Peraturan
tentang
Daerah tentang
tentang
Daerah tentang
Pertanggungjawa
Pertanggungjaw
Pertanggung
Pertanggungjaw
ban
aban
jawaban
aban
APBD dan Buku
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Laporan Kerja
APBD
APBD
APBD
43
100%
179.500.000
dan
Peraturan
Buku
205.000.000
Konsep
Rancanagan
dan
100%
Pelaksanaan
Laporan Kerja 14
Penyusunan
DPPKA
Tersusunnya
100%
161.439.000
Tersusunnya
Peraturan
Rancangan
Peraturan Bupati
Peraturan KDH
Bupati
Peraturan KDH
tentang
tentang
tentang
tentang
Pertanggungjawa
Penjabaran
Pertanggung
Penjabaran
ban
Pertanggungjaw
jawaban
Pertanggungjaw
APBD
aban
Pelaksanaan
aban
Pelaksanaan
APBD
Pelaksanaan
Penyusunan
DPPKA
Terlaksanan
100%
1.483.749.700
Penyusunan
DPPKA
Terlaksananya
ya
Sistem
Penatausahaan
Imformasi
Penatausaha
Imformasi
yang
Pengelolaan
an yang dan
Pengelolaan
sistematis
Keuangan
sistematis
Keuangan
Tehnis
161.439.000
100%
1.483.749.700
100%
461.291.000
Pelaksanaan
Sistem
Bimbingan
100%
APBD
Daerah 16
DPPKA
Rancangan
APBD 15
Penyusunan
dan
Daerah DPPKA
Terlasanany a
Bimtek
100%
161.291.000
Bimbingan Tehnis
44
DPPKA
Terlasananya Bimtek
Implementasi
Pengelolaan
Implementasi
Pengelolaan
Paket
keunagan
Paket Regulasi
keunagan
tentang
yang
tentang
baik
dan
Pengelolaan
dan
Pengelolaan
sistematis
dan
Keuangan
sistematis
Keuangan
pengelolaan PBB-
Daerah
dan
Daerah
P2
Regulasi
baik
yang
pengelolaan PBB-P2 17
Peningkatan
DPPKA
Dilakukan
100%
1.865.705.000
Peningkatan
DPPKA
Dilakukan
100%
Manajemen
monitoring
Manajemen
monitoring
Aset/Barang
dan evaluasi
Aset/Barang
evaluasi terhadap
Daerah
terhadap
Daerah
barang daerah dan
barang daerah
dan
terlaksananya dan
pembahasan
terlaksanany
RKBMD
a
RKBMD Barang
pembahasan
Milik Daerah
RKBMD dan
45
dan
365.705.000
RKBMD Barang Milik Daerah 18
Revaluasi
DPPKA
Dilakukan
100%
169.295.000
Revaluasi
DPPKA
Dilakukan koreksi
/Appraisal
koreksi
/Appraisal
penilaian
Aset
Aset/Barang
penilaian
Aset/Barang
/Unit
kerja
Daerah
Aset
Daerah
,pemamfaatan,pen
/Unit
kerja
galihan
,pemamfaata
aset daerah dan
n,pengalihan
dibayar
terhadap aset
bumi
dan
daerah
bangunan
aset
dan
dibayar pajak
pajak
daerah bumi
berada
dan
Solok
bangunan aset
terhadap
daerah
yang berada
46
yang di
Kota
100%
169.295.000
di
Kota
Solok 19
Intensifikasi dan
DPPKA
Terselenggar
100%
655.505.000
Intensifikasi dan
DPPKA
Intensifikasi
dan
Ektensifikasi
anya
Ektensifikasi
Ektensifikasi
Sumber-sumber
Intensifikasi
Sumber-sumber
Sumber-sumber
Pendapatan
dan
Pendapatan
Pendapatan
Daerah
Ektensifikasi
Daerah
Daerah
100%
655.505.000
100%
280.000.000
Sumbersumber pendatan daerah 20
Sistem
DPPKA
Terpenuhiny
Implementasi
a
Pengelolaan
Sistem
100%
280.000.000
Sistem
DPPKA
Terpenuhinya
Implementasi
Sistem
Implementas
Pengelolaan
Implementasi
Keuangan
i
Keuangan
Pengelolaan
Daerah
Pengelolaan
Daerah
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
47
21
Pengelolaan
DPPKA
Terciptanya
100%
204.977.600
Pengelolaan
DPPKA
Terciptanya
Hibah,Bansos
pengelolaan
Hibah,Bansos
pengelolaan
dan
Hibah,Banso
dan
bantuan
Hibah,Bansos dan
Keuangan Pada
s
Keuangan Pada
bantuan keuangan
Nagari
bantuan
Nagari
pada
bantuan
dan
keuangan
100%
204.977.600
100%
945.595.000
nagari
dengan benar
pada nagari dengan benar 22
Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-P2 BPHTB
dan
DPPKA
Peningkatan
100%
2.045.595.000
Intensifikasi dan
Pengelolaan
Ektensifikasi
dan
PBB-P2
persiapan
BPHTB
DPPKA
Peningkatan Pengelolaan
dan
dan
persiapan peralatan
peralatan
pengalihan PBB-
pengalihan
P2 dan BPHTB
PBB-P2 dan BPHTB Jumlah
9.594.959.750.
7.465.625.763
48
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepetingan Tahun 2013 Nama SKPD : DINAS PENDAPAN,PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SOLOK. No
Program Kegiatan
(1)
(2)
1
Program Peningkatan dan Pengembangan
Lokasi (3)
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
(4)
(5)
(6)
Terlaksananya
240.977.600
Pemberian
bantuan
berdasarkan
proposal
Pengelolaan Keuangan daerah Kegiatan
Hibah,Bansos dan Bantuan Kab.Solok
Keuangan pada Nagari
pengelolaan Hibah,Bansos Bantuan pada Nagari
dan
Keuangan
yang
masuk
DPPKA
dari
masyarakat/pemangku kepentingan
49
ke
TABEL 5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN SOLOK
NAMA SKPD : DINAS PENDAPTAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja
Daerah
Program/Kegiatan
Dan Program Kegiatan
0 0 0
Program Pelayanan Administrasi
5 0 1
Perkantoran
Rencana Tahun 2015
Tahun 2016 Lokasi
Target
Kebutuhan
Sumber
Catatan
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Dana
Penting
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
Kinerja
Indikatif
90%
381.833.613
90%
381.833.613
DPPKA
0 0 0 2
Pelayanan Administrasi
Tertipnaya
5 0 1 5
Perkantoran
Administrasi
DPPKA
Perkantoran 0 0 0
Program Peningkatan Sarana dan
Prakiran Maju Renjacana
DPPKA
50
APBD
0 5 2
Prasarana Aparatur
0 0 0 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
Terpenuhinya jasa
5 0 2 5
kebersihan kantor
dan Prasarana Aparatur
DPPKA
100%
380.530.000
APBD
100%
530.530.000
DPPKA
100%
50.000.000.
APBD
100%
100.000.000.
100%
27.300.000
APBD
100%
32.760.000
5 org
50.000.000.
APBD
7 org
65.000.000
dan operasional kantor 0 0 0 4
Rehabilitasi sedang/berat sarana
Terlaksana rehap
5 0 0 6
dan prasaran aparatur
gedung arsip
0 0 0
Program Peningkatan Disiplin
5 0 3
Aparatur
DPPKA
0 0 0 0
Pengadaan pakaian khusus hari-
Terpenuhi aparatur
5 0 3 5
hari tertentu
berpakian hari-hari
DPPKA
tertentu 0 0 0
Program Peningkatan Sumber
5 0 5
Daya Aparatur
0 0 0 0 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 5 0 5 7
DPPKA
Terlaksananya
DPPKA
bimbingan tehknis implementasi peraturan
51
perundang-undangan 0 0 0
Program Peningkatan
5 0 6
Pengembangan Sistem Pelaporan
DPPKA
Capaian Kinerja dan Keuangan 0 0 0 0 Peningkatan pengembangan sistem 5 0 6 9
Terlaksananya
pelaporan capaian kinerja dan
penyusunan laporan
keuangan
Capaian kinerja dan
DPPKA
5 lap
27.000.000
APBD
5 Lap.
29.700.000
DPPKA
1 paket
68.600.000
APBD
1 paket
75.460.000
DPPKA
5 dok
323.304.850
APBD
5 dok
355.330.485
ihktisar realisasi ,LPPD dan LKPJ,Lap Keuangan SKPD 0 0 1
Program Peningkatan dan
0 0 7
Pengembangan Pengelolaan
DPPKA
Keuangan daerah 0 0 1 0
Penyusunan Standar Satuan Harga
5 0 7 2
Tersususnya standar harga barang dan jasa daerah 2014
0 0 1 0
Penyusunan Sitem dan Prosedur
Tersusun DPA
5 0 7 4
Pengelolaan Keuangan Daerah
2014,DPA Perubahan
52
Tahun 2014 ,Sisdur APBD ,Standar Harga Barang Jukalak 0 0 1 0 Penyusunan Rancanagan Peraturan
Tersusunya Buku
5 0 7 6
Pendapatan dan
Daerah tentang APBD
DPPKA
1dok
325.000.000
APBD
1 dok 80
80%
357.500.000
%
Belanja Daerah tahun 2014 0 0 1 0
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya Buku
DPPKA
0
0
APBD
Penambah
5 0 7 7
Daerah tentang APBD
Pendapatan Daerah
an
Tahun 2015
kegiatan
1 dok
78.000.000
pada tahun 2016 0 0 1 0
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya Buku
5 0 7 7
KDH tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD TA
DPPKA
2 dok
250.000.000
APBD
2 dok
275.000.000
300.000.000
APBD
2 dok
330.000.000
100%
2014 dan T.A 2015 0 0 1 0
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya Buku
5 0 7 8
Daerah tentang Perubahan APBD
Rancangan Peraturan
DPPKA
2 dok 80%
53
Daerah tentang Perubahan APBD 0 0 1 0
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya Buk u
5 0 7 8
Daerah tentang Perubahan APBD
DPPKA
0
0
APBD
Penambah
1 dok
Perubahan
an
80%
Pendapatan Daerah
kegiatan
tentang APBD
pada
68.000.000
Tahun 2016 0 0 1 0
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya Buku
5 0 7 9
KDH tentang Penjabaran
Konsep Penjabaran
Perubahan APBD
dan Perubahan APBD
0 0 1 1
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya
5 0 7 0
Daerah tentang
Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
tentang
APBD
Pertanggungjawaban
DPPKA
2 dok
205.000.000
APBD
2 dok
225.500.000
DPPKA
1 dok
179.500.000
APBD
1 dok
197.450.000
1 Lap
Pelaksanaan APBD dan Buku Laporan Kerja
54
1 lap
0 0 1 1
Penyusunan Rancangan Peraturan
Tersusunnya
5 0 7 1
KDH tentang Penjabaran
Peraturan Bupati
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
tentang
APBD
Pertanggungjawaban
DPPKA
1 dok
161.439.000
APBD
1 dok
20 buku
193.726.800
20 buku
Pelaksanaan APBD 0 0 1 1
Penyusunan Sistem Imformasi
Terlaksananya gaji
DPPKA
44 SKPD,
1.483.749.700
APBD
44 SKPd,44
5 0 7 3
Pengelolaan Keuangan Daerah
per
44
SKPD,60
SKPD,pengelolaan
SKPD,60
buku.70
belanja
buku.70
buku,dan
SKPD,penyusunan
buku,dan
105
Laporan keuangan
105
buku,44
daerah
buku,44
SKPD 50
,penatausahaan
SKPD 50
buku 44
perbendaharaan
buku 44
SKPD
,buku statistik
SKPD
1.632.124.670.
keuangan daerah Bimbingan Tehknis Implementasi
Jumalah SKPD yang
Paket Regulasi tentang Pengolahan
tertip pengelolaan
DPPKA
0
55
0
APBD
Penambah
45 s/d 50
an
org
550.350.000
Aset Daerah
Aset Daerah
Kegiatan pada tahun 2016
0 0 1 1
Bimbingan Tehknis Implementasi
5 0 7 5 Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya
DPPKA
80 org
mekanisme
dan 30
pengelolaan
org
461.291.000
APBD
800rg dan
209.678.300
50 org
keuangan yang baik (Bimtek Pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan PBB-P2) 0 0 1 1
Peningkatan Managemen Aset
5 0 7 6
Dilakukan monitoring
DPPKA
100 UPB
dan evaluasi
365.705.000
APBD
100%
100 UPB
2.752.275.500
100%
terhadap barang daerah , pembahasan RKBMD dan RKBMD barang milik daerah 0 0 1 1
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang
Terlaksananya
DPPKA
100 UPB,
56
169.295.000
APBD
100
266.224.500
5 0 7 8
Daerah
koreksi penilaian aset
142
UPB,142
pada SKPD,dilakukan
SKPD.8
SKPD. 8
pememfaatan
SPPT
SPPT
pengalihan terhadap Aset daerah,membayar pajak bumu dan bamgunan daerah yang berada di Kota Solok 0 0 1 1
Intensifikasi dan Ektensifikasi
Terselenggaranya
5 0 7 9
sumber-sumber pendapatan
Intensifikasi dan
potensi
potensi
Daerah
Ektensifikasi sumber-
baru
baru
sumber pendapatan
penerim
penerimaa
daerah
aan PAD
n PAD
15 %
15 %
0 0 1 2
Evaluasi Monitoring Pengelolaan
Terlasananya
5 0 7 0
Keuangan Daerah
monitoring
DPPKA
1 thn,2
DPPK
655.505.000
0
57
APBD
APBD
1thn,2
142 SKPD
834.500.000
30,000,000
pengelolaan keuangan daerah 0 0 1 2
Sistem Implementasi Pengelolaan
Terpenuhinya Sistem
5 0 7 5
Keuangan Daerah
Implemen tasi
DPPKA
1 thn
280.000.000
APBD
100%
1 thn
308.000.000
100%
pengelolaan Keuangan daerah 0 0 1 3
Pengelolaan Hibah ,Bansos dan
Terlasananya
5 0 7 0
Bantuan keuangan pada nagari
pengelolaan Hibah,
dengan benar
Bansos dan bantuan
DPPKA
3 paket
204.977.600
APBD
5 paket
225.475.360
DPPKA
6 paket
845.595.000
APBD
6 paket
845.595.000
keuangan pada Nagari dengan benar 0 0 1 3
Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB-
Peningkatan
5 0 7 1
P2 dan BPHTB
pengelolaan dan persiapan peralatan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB
Jumlah
7.465.625.763
10.950.014.228 .
58
59
