BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dampak dari dikeluarkannya paket regulasi pengelolaan keuangan negara
yang dimulai pada tahun 2003 dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membawa perubahan yang terus menerus sampai saat ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, sampai dengan saat ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah penyusutan aset tetap pemerintah sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 7 tentang Aset Tetap dan Buletin Teknis SAP nomor 5 tentang Akuntansi Penyusutan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menyoroti pengelolaan Aset Tetap dan permasalahannya, bahkan menjadi dasar untuk mengkualifikasi laporan keuangan. Bila ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan aset, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah (Kahar, 2012). Menurut Margono (2014) terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual dan menurut PSAP berbasis Kas Menuju Akrual. Menurut PSAP berbasis akrual, penyusutan dipandang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
1
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sementara itu berdasarkan PSAP berbasis kas menuju akrual penyusutan dipandang sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Untuk menerapkan penyusutan tersebut PSAP telah memberi pilihan metode yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda serta metode unit produksi (unit of production method). Untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat, telah menetapkan penggunaan metode garis lurus. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dalam penerapannya. Untuk menghitung penyusutan disamping harus ada data mengenai nilai yang dapat disusutkan, juga harus ditentukan masa manfaat dari masing-masing aset tetap. Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat. Pada tahun 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sudah menyajikan penyusutan sebagaimana tercantum dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN), hal ini didukung oleh aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Berikut posisi Neraca Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat yang merupakan satuan kerja perangkat daerah Kotawaringin Barat yang juga mengelola aset pemerintah pusat berupa dana Tugas Pembantuan Kementrian Kesehatan.
2
Gambar 1.1 Posisi BMN Satker RSUD Sultan Imanuddin Tahun 2014 Sumber: RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, 2015
Gambar 1.2 Posisi BMN Satker Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Tahun 2014 Sumber: Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat, 2015
3
Pemerintah daerah terutama yang belum memiliki aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA) atau yang sudah memiliki namun belum optimal penggunaannya masih belum menyajikan penyusutan. Hal ini menyebabkan nilai aset tetap daerah yang disajikan dalam laporan keuangan masih diragukan kewajarannya termasuk Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tabel 1.1 Posisi Aset Tetap Kotawaringin Barat pada Neraca 2014 dan 2013 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NERACA Per 31 Desember 2014 (Posisi Aset Tetap pada Neraca Kabupaten Kotawaringin Barat) URAIAN
2014
2013
Bertambah
ASET TETAP Tanah
494,796,093,429.00
462,106,845,923.00
32,689,247,506.00
Peralatan dan mesin
241,349,750,577.52
210,415,566,631.52
30,934,183,946.00
Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan
592,421,425,836.29
523,131,341,713.04
69,290,084,123.25
1,480,355,093,361.99
1,290,320,146,787.99
190,034,946,574.00
19,587,322,829.00
16,891,477,389.00
2,695,845,440.00
204,392,580,356.76
106,606,472,000.15
97,786,108,356.61
-
-
-
Jumlah Aset Tetap 3,032,902,266,390.56 2,609,471,850,444.70 Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kotawaringin Barat, 2015
423,430,415,945.86
Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi penyusutan
Belum terjadi pengakuan dan penyajian beban penyusutan
yang
mengakibatkan penambahan aset tetap dari tahun ke tahun sesuai dengan realisasi belanja modal kabupaten kotawaringin barat tahun bersangkutan ditambah dengan penambahan aset dari hibah dan lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013
4
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan serta permasalahan aset daerah terutama aset tetap yang memiliki nilai material dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan aset tidak hanya menimpa pengelola sektor publik tapi juga terjadi pada sektor bisnis privat. Pada sektor bisnis privat umumnya sudah lebih baik pada penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan karena sudah menggunakan basis akrual sehingga proses penyusutan terhadap aset tetap sudah dilakukan secara sistematis. Pada sektor publik atau pemerintah hal ini menjadi tambahan pekerjaan selain inventarisasi aset yang masih harus dibenahi juga harus mulai menerapkan penyusutan mulai dari peraturan, penetapan metode, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangan. Pengelolaan (manajemen) aset merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat. Berkaitan dengan upaya pengelolaan aset agar mampu menunjang kinerja manajemen organisasi pemerintah daerah dan perusahaan secara keseluruhan, sangat dibutuhkan program restukturisasi aset, yang terdiri dari kegiatan identifikasi, penilaian, legal audit, serta analisis optimalisasi aset serta terpadu dengan pengembangan suatu sistem infomasi yang andal yang dapat mendukung pengelolaan aset. Kebutuhan akan sistem informasi manajemen aset ini sangat penting artinya karena pengelolaan aset sudah tidak mungkin dilakukan secara manual (Siregar, 2004: 550). Menurut Hoesada (2007), beberapa alasan penting penyusutan aset tetap pemerintah, antara lain sebagai berikut.
5
1. Penyajian akuntansi akrual secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah. 2. Prediksi kebutuhan aset tetap di masa mendatang dengan memperhitungkan akumulasi beban penyusutan aset tetap. 3. Menyajikan informasi tambahan tentang kinerja entitas aset tetap guna optimalisasi dan pengukuran produktivitas aset tetap. 4. Menghasilkan neraca wajar yang tidak lebih saji nilai asetnya karena penyajian nilai aset tetap merupakan obyek utama dalam audit laporan keuangan. 5. Pengukuran kekayaan entitas yang lebih obyektif. 6. Memperhitungkan biaya penggantian aset tetap sebagai bentuk pengelolaan manajemen aset modern. Penyusutan aset sangat penting diterapkan di seluruh organisasi yang mengelola aset termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset negara dan aset daerah. Hal ini juga menjadi perhatian penting pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya pengelola penatausahaan pemerintah daerah.
1.2
Keaslian Penelitian Penelitian mengenai analisis kendala-kendala penyusutan aset tetap
Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat sesuai standar akuntansi pemerintah merupakan penelitian yang sangat penting dan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melaksanakan penyusutan aset tetap daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menganalisis
6
kendala-kendala penerapan penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan analisa deskriptif terhadap kendala dalam penerapan penyusutan yang sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan referensi peneliti menemukan beberapa penelitian terkait dengan penatausahaan aset tetap antara lain sebagai berikut. 1. Untailawan (2013), dengan penelitian deskriptif menganalisis kendala penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Maluku. 2. Joniger (2012), dengan penelitian yang melakukan evaluasi pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Mustika (2012), dengan penelitian yang melakukan evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang.
1.3
Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan bahwa
selama ini terdapat kendala-kendala yang menghambat penerapan penyusutan aset tetap pemerintah daerah Kotawaringin Barat sehingga penerapan penyusutan belum bisa dilaksanakan. Kendala-kendala tersebut harus bisa diatasi agar penerapan penyusutan bisa terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penerapan penyusutan aset tetap daerah diharapkan mampu membenahi penyajian dan pengungkapan aset tetap daerah sehingga nilai wajar aset daerah dapat diperoleh dan disajikan dalam neraca yang merupakan bagian dari laporan keuangan daerah berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
7
sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan daerah serta pengelolaan manajemen aset modern yang meliputi prediksi masa manfaat aset dan perkiraan biaya pemeliharaan aset tetap (Hoesada, 2007). Penerapan penyusutan aset tetap merupakan kewajiban dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.4
Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan penyusutan aset tetap daerah kabupaten Kotawaringin Barat? 2. Apa kendala utama yang menghambat penerapan penyusutan aset tetap daerah kabupaten Kotawaringin Barat? 3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala penerapan penyusutan aset tetap tersebut?
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusutan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusutan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Memberikan masukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyusutan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8
1.6
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan manfaat yang berarti untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menerapkan penyusutan aset tetap serta pembuatan rencana peraturan teknis penyusutan selanjutnya. 2. Memberikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik penyusutan aset tetap serta penatausahaan aset tetap daerah.
1.7
Sistematika Penulisan Penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.
Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II merupakan landasan teori atau kajian pustaka berisi tentang landasan teori, kajian terhadap penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. Bab III merupakan metoda penelitian yang berisi desain penelitian, metoda pengumpulan data, metoda penyampelan, definisi operasional, instrumen penelitian dan metoda analisis data. Bab IV merupakan analisis yang berisi tentang deskripsi data, uji akurasi instrumen serta pembahasan kendala penerapan penyusutan aset tetap daerah Kotawaringin Barat. Bab V merupakan simpulan dan saran yang memuat simpulan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian.
9
