- S1 Syariah 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

PENGADILAN AGAMA AMBON Jl. K.H Ahmad Dahlan Wara-Air Kuning e-mail : [email protected] web : www.pa-ambon.go.id

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

W24.A1/ /OT.01.3/V/2016 20 Mei 2016 20 Mei 2016 23 Mei 2016 Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. EDIWARMAN, SH., MHI

SOP PENYUSUNAN RKAKL Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2004 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 7. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.05/2013 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/PMK.02/2016 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker Peringatan : Keterlambatan pembuatan RKAKL akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik

Kualifikasi Pelaksana - S1 Syariah - S1 Hukum - SLTA

Peralatan / Perlengkapan : 1. Laptop / Komputer 2.DATA Pencatatan dan pendataan :

Prosedur Pelaksana No 1

Aktifitas

Staf

2

3

Mutu / Baku

Kasubag Sekretaris

8

3 jam

Data

2 jam

data kegiatan

Data

4 jam

2. Membuat usulan skala prioritas

Data

30 menit

3. Merumuskan rencana kegiatan

Data

1 jam

Draft RKAKL

1 hari

Draft RKAKL diparaf

1 jam

Draf RKAKL

30 menit

Hardcopy dan Sofcopy RKAKL

2 jam

c. Menyusun dan mengalokasikan Anggaran PER MAK sesuai dengan kegiatan dengan aplikasi (ADK RKAKL) Meneliti dan memaraf hasil RKAKL beserta data pendukung yang telah disusun d. Meneliti dan memaraf hasil RKAKL beserta data pendukung yang telah disusun e. Mensosialisasikan hasil RKAKL kepada seluruh pegawai

7

Output

7

1. Menginventarisir kebutuhan seluruh satker

6

Waktu

6

b. Mengadakan rapat penyusunan RKAKL dengan melibatkan seluruh komponen

5

Persyaratan/ Kelengkapan Data Kskrtriatan & Kpanitraan

Penyusunan RKAKL a. Menginventarisir/Menyiapkan Perangkat Kerja RKAKL

4

Unsur Ketua Terkait

Data terkumpul Masukan dari semua unsur Data Terhimpun Data Draft RKAKL Draft RKAKL

Draft RKAKL Draft RKAKL ditandata ngani Draft RKAKL siap diusulkan

Ket 9



W24.A1/ /OT.01.3/V/2016 20 Mei 2016 20 Mei 2016 23 Mei 2016 Ketua Pengadilan Agama Ambon Drs. H. EDIWARMAN, SH., MHI

SOP PENYUSUNAN REVISI DIPA Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2004 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 7. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.05/2013 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 62/PMK.02/2016 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker Peringatan : Keterlambatan pembuatan Revisi DIPA akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik


Peralatan / Perlengkapan : 1. Laptop / Komputer 2. DATA Pencatatan dan pendataan :

Prosedur Pelaksana No

Aktifitas

1

2

1

Menelaah DIPA dan koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terhadap Kegiatan/data anggaran kegiatan yang akan direvisi

2

Membaca dan mempelajari peraruran tentang revisi DIPA dan koordinasi dengan Kanwil DJPB

3

Melakukan perubahan atas kegiatan/data anggaran kegiatan yang akan dilakukan direvisi sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui Aplikasi DIPA

4

Membuat surat permohonan Revisi DIPA kepada Kanwil perbendaharaan Negara

5

Meneliti menandatangani berkas kelengkapan dan surat permohonan revisi DIPA setelah diparaf oleh PPK dan Kasubag Keuangan

Staf 3

Kasubag 4

Mutu / Baku Sekretaris 5

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

30 menit

DIPA terkoreksi

Draft RKAKL

Aturan dan Draft RKAKL

Aturan terpenuhi 30 menit

Aplikasi RKAKL

Surat dan Draft RKAKL

Draft Revisi DIPA ditandatangani

2 jam

1 jam

30 menit

Revisi DIPA

Terkabulnya permohonan

Tercapainya Revisi DIPA

Ket 9




SOP PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA / TOR RKAKL Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2004 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 7. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.05/2013 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker Peringatan : Keterlambatan pembuatan Kerangka Acuan Kerja / TOR RKAKL akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik




Aktifitas

1

2

Mutu / Baku Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

8

9

10

1

Mengumpul bahan Anggaran Kegiatan untuk jenis belanja barang dan Belanja Modal sesuai dengan RKAKL yang telah disusun

Draf RKAKL

1 jam

Data terkumpul

2

Mengkonsep Kerangka Acuan Kerja / TOR RKAKL

Data dan Draf RKAKL

30 menit

Konsep terpenuhi

3

Meneliti konsep Kerangka Acuan Kerja / TOR RKAKL

Konsep Draf RKAKL

30 menit

Draf TOR RKAKL

4

Membuat Kerangka Acuan Kerja / TOR untuk jenis belanja barang dan belanja modal sesuai dengan kegiatan yang ada dalam RKAKL

Rincian Anggaran Biaya

1 hari

Draf TOR RKAKL

5

Meneliti dan menandatangani TOR kegiatan yang sudah dibuat

Draf Rincian Anggaran ditandatangan i

30 menit

Draf Rincian Anggaran terpenuhi

Staf 3

Kasubag 4

Sekretaris

Ket 11




SOP PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) RKAKL Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2004 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 7. Keputusan Sekretaris MARI No. 002/SEK/SK/I/2012 8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.05/2013 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker Peringatan : Keterlambatan pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) RKAKL akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik




Aktifitas

1

2


Waktu

Output

8

9

10

1

Mengumpul bahan Anggaran Kegiatan untuk jenis belanja barang dan Belanja Modal sesuai dengan RKAKL yang telah disusun

Draf RKAKL

1 jam

Data terkumpul

2

Mengkonsep Rincian Anggaran Biaya (RAB) RKAKL

Data dan Draf RKAKL

30 menit

Konsep terpenuhi

3

Meneliti konsep Kerangka Acuan Rincian Anggaran Biaya (RAB) RKAKL

Konsep Draf RKAKL

30 menit

Draf RAB RKAKL

4

Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) RKAKL untuk jenis belanja barang dan belanja modal sesuai dengan kegiatan yang ada dalam RKAKL

Rincian Anggaran Biaya

1 hari

Draf RAB RKAKL

5

Meneliti dan menandatangani Rincian Anggaran Biaya (RAB) RKAKL kegiatan yang sudah dibuat

Draf Rincian Anggaran ditandatangani

30 menit

Draf Rincian Anggaran terpenuhi

Staf 3

Kasubag 4

Sekretaris

Ket 11





SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 5Tahun 2004 terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker

Kualifikasi Pelaksana TIM Penyusun

Peringatan : Keterlambatan pembuatan RENSTRA akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik

Pencatatan dan pendataan :

Peralatan / Perlengkapan : 1.Laptop / Komputer 2.DATA

Prosedur No

Aktifitas

1

2

Pelaksana TIM Penyusun Sekretaris RENSTRA 3

4

Mutu / Baku Ketua


Waktu

Output

Ket

5

6

7

8

9

Data Kepanitraan dan Kesekretariantan

15 Hari

Data terkumpul

1

Pengumpulan dokumen sumber RENSTRA

2

Membuat RENSTRA Kesekretariatan

Data

10.500 menit

Draft Renstra

3

Menggandakan dan mencetak RENSTRA

RENSTRA

420 menit

Renstra

4

Mengirim RENSTRA ke Mahkamah Agung RI

RENSTRA

120 menit

Terlaksananya RENSTRA





SOP PENYUSUNAN LKjIP Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 5Tahun 2004 terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker

Kualifikasi Pelaksana 1. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 2. Pejabat terkait

Peralatan / Perlengkapan : 1. Laptop / Komputer 2. Data dan ATK 3. Petunjuk Pimpinan Pencatatan dan pendataan :

Peringatan : Keterlambatan pembuatan LKjIP akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik

Prosedur NO

Aktifitas

1

1

2

Pengumpulan dokumen sumber

LKjIP

2

Membuat LKjIP Kesekretariatan

3

Penggabungan LKjIP Kesekretariatan dan Kepaniteraan untuk di paraf

4

Menggandakan dan mencetak LKjIP

5

Mengirim LKjIP ke Mahkamah Agung RI

Pelaksana Kasub Ka Sub Bag. Kasubag Sekretaris Panitera Perencanaan Kepeg Keuangan 3

4

5

6

7

Ketua 8

Mutu / Baku Pernsyaratan/ Waktu Kelengkapan

Ket Output

9

10

11

Data Kesekretariantan

2100 menit

Data

Data

5300 menit

Draf LAKIP

420 menit

Draf LAKIP ditandatangani

420 menit

Hardcopy dan Sofcopy LAKIP

5 menit

Draf LAKIP

Draf LAKIP diparaf dan ditandata ngani Hardcopy dan Sofcopy LAKIP Terlaksan anya LAKIP

12




SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 5Tahun 2004 terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker


Peringatan : Keterlambatan pembuatan Laporan Tahunan akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik


Peralatan / Perlengkapan : 1. Laptop / Komputer 2. DATA

Prosedur No

Aktifitas

1

2

Pelaksana TIM Penyusun Sekretaris dan Ketua Lap. Tahunan Kepaniteraan


Waktu

Output

Ket

6

7

8

9

1

Pengumpulan dokumen sumber Laporan Tahunan


15 Hari

Data terkumpul

2

Membuat Laporan Tahunan Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Data

10.500 menit

Draft Laporan Tahunan

3

Menggandakan dan mencetak Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

420 menit

Laporan Tahunan

4

Mengirim Laporan Tahunan ke Mahkamah Agung RI

Laporan Tahunan

120 menit

Terlaksananya Laporan Tahunan

3

4

5





SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 5Tahun 2004 terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker


Peringatan : Keterlambatan pembuatan Rencana Kerja Tahunan akan menghambat penyajian informasi yang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik


Peralatan / Perlengkapan : 1. Laptop / Komputer 2.DATA

Prosedur No 1

Aktifitas 2

Pelaksana TIM Penyusun Sekretaris dan Ketua Lap. Tahunan Kepaniteraan 3

4

5


Waktu

Output

Ket 9

6

7

8

1

Pengumpulan dokumen sumber Rencana Kerja Tahunan


15 Hari

Data terkumpul

2

Membuat Rencana Kerja Tahunan Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Data

10.500 menit

Draft Rencana Kerja Tahunan

3

Menggandakan dan mencetak Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan

420 menit


4

Mengirim Rencana Kerja Tahunan ke Mahkamah Agung RI


120 menit

Terlaksananya Rencana Kerja Tahunan





SOP PENGISIAN / PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE Dasar Hukum 1. Undang – undang No 14 tahun 2008 2. Inpres no. 3 tahun 2011 tanggal 5 januari 2011 3. KMA No. 144 Tahun 2011 tanggal 5 januari 2011 4. Surat Edaran Kepmenkominfo No 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003. dan Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 5. Surat Edaran Menpan No.SE.01/Menpan/M.PAN/2009 tanggal 30 maret 2009 6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 4975-a/DjA/OT.00/IX/2009 tanggal 16 Septembetr 2009 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker

Kualifikasi Pelaksana 1. S1 Hukum 2. SLTA

Peringatan : Pengisian Konten Website yang tidak Update menggambarkan tidak berjalannya Transparansi Peradilan dan melanggar UU keterbukaan informasi untuk publik


Peralatan / Perlengkapan : 1. Laptop / Komputer 2.Jaringan Internet


Aktifitas

1

2

1

Menyiapkan/mengumpulkan sumber data/ laporan/ Inf/Gambar/audio/multimedia dari kegiatan maupun informasi yang wajib dipublikasikan

2

3

4

Merubah informasi/ Laporan /data / gambar / audia/multimedia dari sumber informasi menjadi dokumen eletronik Standar dan valid Membuat konsep tulisan / artikel /berita /kegiatan atau lapoaran /data/informasi maupun konten laian yang wajib dipub likasi dengan memperhatianakan etika penulisan dan validasi data Memeriksa/mengkoreksi kontent informasi sesuai etika penulisan, etika pemberitaan, akurasi dan validitS Informasi

Staf 3

Mutu / Baku

Kasubbag Sekretaris 4

5

Ketua


Waktu

Output

Ket

6

7

8

9

10

Akses Sistim Website

1 hari

Data/laporan informasi

Akses Server

1 hari

Dokumen elektronik yg valid

Akses Server

1 hari

Konsep Konten Informasi

1 hari

Konten Informasi yg siap dipulbikasi kan

Data Situs Dondisi Sistem

1

5

6

7

2

Menyampaiakan konsep informasi yang akan dipublikasikan kepada penanggung jawab informasi untuk informasi biasa / rutin dan ke pimpinsn satuan kerja terhadap informasi yang memerlukan perhatian Khusus Melakukan entri data /update data kontent informasi pada aplikasi CMS ( content manajemen System) Medaia online/ website dan mengunggah dokumen eletronik pendudukan Mengarsipkan konten Informasi yang telah dipublikasi termasuk dokumen eletronik pendudkung

3

4

5

6

7

8

9

Konten informasi yg siap dipublikasikan

15-30 menit

Konten informasi yg dipublikasikan

Konten informasi yg siap dipublikasikan beserta pendukungnya

15 menit

Dokumen elektronik

10





SOP PENGISIAN PEMELIHARAAN WEBSITE Dasar Hukum 1. Undang – undang No 14 tahun 2008 2. Inpres no. 3 tahun 2011 tanggal 5 januari 2011 3. KMA No. 144 Tahun 2011 tanggal 5 januari 2011 4. Surat Edaran Kepmenkominfo No 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003. dan Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 5. Surat Edaran Menpan No.SE.01/Menpan/M.PAN/2009 tanggal 30 maret 2009 6. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 4975-a/DjA/OT.00/IX/2009 tanggal 16 Septembetr 2009 Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker

Kualifikasi Pelaksana 3. S1 Hukum 4. SLTA

Peringatan : Tidak terpelihara website menyebabkan informasi pada media online tidak dapat diaskes


Peralatan / Perlengkapan : 2. Laptop / Komputer 2.Jaringan Internet


Aktifitas

1

2

Monitoring secara berkala status pembaruan konten 1 (updating) dan ketersediaan akses online website Melakukan buckap seluruh system, data dan informasi yang tersedia pada website 2 secara bberkala kedalam backup CD, hardisk maupun backup lain Memonitoring secara berkla aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/deteksi dini 3 aktivitas yang mencurigakan yang adapat merusak system

4

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada atasan

Staf 3

Mutu / Baku

Kasubbag Sekretaris 4

5

Ketua


Waktu

Output

Ket

6

7

8

9

10

Akses Sistim Website

1 hari

Akses website yg terpantau

Akses Server

1 hari

ADK/ Dokumen elektronik

Akses Server

1 hari

Log aktivitas pengunjung

Data Situs Dondisi Sistem

1 hari

Laporan situs kondisi

1

2

Mengambil langkah – langkah pemecahan masalah 5 yang ditemui dalam pengelolaan informasi/website Melakukan/ menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting ) secara mandiri yang 6 berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (subbag umum) ataupun yang melibatkan orang ketiga

3

4

5

6

7

8

9

Laporan situs kondisi

2 jam

Solusi / pemecahan masalah

Solusi / pemecahan masalah

1 jam – 3 hari

Akses Website selaku tersedia (available & realible)

10

Rekapan Standard Operating Procedure (SOP) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Perencanaan - SOP Penyusunan RKAKL - SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja / TOR RKAKL - SOP Rincian Anggaran Biaya (RAB) RKAKL - SOP Revisi DIPA 2. Pelaporan - SOP Renstra - SOP LkjIP - SOP Rencana Kerja Tahunan - SOP Laporan Tahunan 3. Teknologo Informasi - SOP Pengisian / Pembaruan Konten Website - SOP Pemeliharaan Website

Rekapan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat dan Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

No

Ketua

Sekretaris

Panitera

Tim Penyusun

Kasub Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Keuangan dan Umum

Kasubag Kepegawaian, Ortala

Staf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

10

1

4

7

1

1

6

- S1 Syariah 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Recommend Documents