1. S1 Syariah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer

Nomor SOP MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Dasar Hukum :

26 Mei 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

26 Mei 2014 Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo - Jambi Muara Bungo SOP USULAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 43Tahun1999 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. PP No 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 4. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986 Keterkaitan : 1. 2.

5/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

1. S1 Syariah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer

3.

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Persuratan pada Urusan Umum SOP TPM

Komputer, dokumen pendukung, Jaringan internet

Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengisian lowongan jabatan 1. Agenda surat masuk/keluar dapat terhambat/tertunda 2. Berkas Pegawai Prosedur : 1. Kasub Bagian Kepegawaian Memeriksa, meneliti, data pegawai yang diusulkan dalam jabatan struktural dan fungsional 2. Staf Kepegawaian menyiapkan rapat baperjakat 3. Staf Kepegawaian membuat surat usulan dan melaporkan kepada atasan dan mengirimkan usulan jabatan ke Pengadilan Tinggi Banten melalui Sub Bagian umum PELAKSANAAN URAIAN PROSEDUR No

Staf Kepe gawai an

Kaur. Kepegawa ian

Wa sek

Pan sek

MUTU BAKU KPA

TPM

Persyara tan/ Waktu Perlengkapa n Daftar 2 hari Bezetting kerja Pegawai

Out put T Data Pega wai yang memenuhi krite ria

1

Memeriksa, meneliti data pegawai yang diusulkan dalam jabatan Struktural dan Fungsional

2

Menyiapkan rapat TPM untuk menentukan calon pemohon

Persetu juan KPA Hasil TPM Keleng kapan berkas

2 hari ker ja

Lem bar tela ahan yang telah dise tujui

3

Membuat surat usulan Jabatan dan melaporkan kepada atasan dan mengirimkan usulan jabatan kepada PengadilanTinggi Agama Jambi melalui Urusan Umum

Persetuju an KPA Hasil TPM Keleng kapan berkas

2 hari kerja

Lem bar tela ahan yang telah dise tujui

K E T

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi

Nomor SOP

6/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo

SOP USULAN MUTASI/ PEMINDAHAN PEGAWAI Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum :

1. PP No 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS

2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo.


UU No. 43 Tahun 1999. Keterkaitan : 1. 2.

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung

SOP persuratan pada Urusan Umum SOP TPM

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pindah/mutasi pegawai dapat terhambat

Pencatatan dan pendaftaran : 1. Verifikasi Permohonan 2. Buku catatan mutasi pegawai

Prosedur: 1. Kepala Urusan Kepegawaian Memeriksa, meneliti permohonan pindah beserta bahan kelengkapannya untuk dibahas dalam TPM. 2. Bila disetujui Staf Kepegawaian membuat persetujuan 3. Staf Kepegawaian membuat surat pengantar permohonan pindah dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani, selanjutnya menyerahkan kepada urusan umum untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. PELAKSANA No

URAIAN PROSEDUR Staf Kepega waian

O

1

2

3

Memeriksa, meneliti permohonan pindah beserta bahan kelengkapan nya untuk dibahas dalam TPM. Jika permohonan disetujui, membuat surat persetujuan Membuat surat pengantar permohonan pindah dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani selanjutnya menyerahkan kepada urusan umum untuk diteruskan ke PengadilanTinggi Agama Jambi.

Kaur. Kepe gawa ian

Wa sek

Pan sek

MUTU BAKU TPM

KPA

Persyarata n/ Wak Perlengka tu pan Permo 2 hari honan kerja pindah dan berkas keleng kapan nya Hasil 2 hari TPM kerja Berkas pemohona n

Output ket

Bahan TPM

Penen tuan Mutasi

3 hari Surat kerja perse tujuan

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi

7/W5-A4/KP/V/2014 26 Mei 2014 26 Mei 2014 Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 2. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986


Keterkaitan :


SOP Pengiriman berkas pada Urusan Umum Peringatan :

Peralatan komputer, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : 1. Agenda Surat Masuk/Keluar 2. Buku Kontrol KGB 3. Papan Kontrol KGB

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dapat terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Meneliti dan menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala berdasarkan buku kontrol, 2. Staf Kepegawaian Membuat SK KGB dibuat satu bulan sebelum TMT KGB dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani, 3. Staf Kepegawaian Menyerahkan surat pemberitahuan KGB kepada yang bersangkutan, Bagian Keuangan dan Instansi Terkait selanjutnya memasukkan ke file Yang bersangkutan dan dicatat dalam buku kontrol PELAKSANA NO

URAIAN PROSEDUR

1

Meneliti dan menyusun Daftar Hakim dan Pegawai yangakan naik gaji berkala berdasarkan buku kontrol

2

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 1 satu) bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala dan mengajukan kepada atasan untuk ditandatangani

3

Menyerahkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada yang bersangkutan, Bagian Urusan Keuangan (PDG) dan instansi terkait, dimasukan ke file yang bersangkutan dan dicatat pada buku kontrol dan papan kontrol

Staf Kaur. Kepega Was Kepegawa wa ek ian Ian

MUTU BAKU

Pans ek

KPA

Persyaratan/ Perleng kapan

Wakt u

Buku Kontrol Kenaikan Gaji Berkala

1 hari kerja

a. Daftar Nama Hakim dan yang akan diproses KGB b. Daftar Gaji Pokok PNS c. SK yang memuat besaran gaji pokok terakhir a. SK Kenaikan Gaji Berka la b. Papan Kon trol c. Agen da Surat Keluar

3 hari kerja

1 hari kerja

Output Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diproses KGB SK Kenaikan Gaji Berkala

KE T




SOP PENSIUN PNS Dasar Hukum :


1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 3. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003


Keterkaitan :


SOP Pengiriman berkas pada Urusan Umum

Peralatan komputer, dokumen pendukung, jaringan internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pensiun Pegawai dapat

Verifikasi dan Klarifikasi Permohonan

terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawain Menerima berkas usulan dari yang bersangkutan, 2. Kepala Urusan Kepegawaian meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas pensiun dari yang bersangkutan 3. Staf Kepegawaian membuat dan memproses usulan pensiun dan mengajukan kepada pimpinan selanjutnya diserahkan kepada urusan umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi PELAKSANA

NO

1

URAIAN PROSEDUR

Staf kepega wai an

Kaur. kepegawaia n

Wa sek

MUTU BAKU Panse k

KPA

Persyaratan /Perleng kapan

Menerima berkas usulan

Output

1hari kerja

dari yang bersangkutan 2

Wak tu

Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas pensiun

2 hari kerja

Berkas siap diproses

3 hari kerja

SK

dari yang bersangkutan 3

Membuat dan Memproses usulan dan mengajukan

Berkas lengkap

kepada pimpinan selanjutnya menyerahkan kepada urusan umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi 4

Menerima SK pensiun dan menyerahkan kepada yang bersangkutan

SK Pensiun

1 hari kerja (sete lah SK Pen siun sele sai dari BKN)

K E T


Dasar Hukum : 1. 2. 3.

Nomor SOP

9/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

26 Mei 2014 -

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP CUTI PEGAWAI Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999. Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976, Tentang Cuti PNS Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977, Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS


Keterkaitan :


SOP Pengiriman Surat pada Urusan Umum

1. Komputer 2. Surat Permohonan Cuti Pencatatan dan pendataan : Agenda Surat Keluar, Buku Kontrol Cuti

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penataan administrasi kepegawaian tidak tertib sehingga hak dan kewajiban pegawai tidak terlaksana dengan baik. Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menerima permohonan surat cuti dari yang bersangkutan, 2. Staf Kepegawaian mengecek buku kontrol cuti , membuat surat permohonan cuti pegawai dan diserahkan kepada Kaur untuk divalidasi, 3. Kepala Urusan Kepegawaian memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada atasan langsung pemohon 4. Staf Kepegawain membuat surat cuti yang diajukan kepada pimpinan selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan dan memasukan cuti. PELAKSANA MUTU BAKU NO. URAIAN PROSEDUR Staf Kaur. Atas Persyaratan/ t Pemo Kepe Kepe an Pe Perlengkapan Waktu Output Wa pan sek KPA hon gawa gawa mo T sek ian ian hon 1

2

3

4

Menerima Surat Permohonan Cuti dari yang bersangkutan Mengecek buku kontrol cuti, membuat surat permohonan cuti pegawai dan menyerahkan kepada Kaur untuk divalidasi Memeriksa dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada atasan langsung pemohon Membuatkan Surat Cuti dan diajukan kepada pimpinan dan diserahkan kepada yang bersangkutan

Permo honan Cuti

1 hari kerja

Surat Permohonan Cuti Surat Permohonan Cuti

Buku Kontrol Cuti, Surat Permo honan Cuti

1 hari kerja

Surat Permohonan Cuti

1 hari kerja

Surat Permo honan Cuti yang disetujui

Surat Permohonan Cuti yang disetujui

2 hari kerja

Surat Cuti

file K E T

Nomor SOP

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO Jl.Raden Mattaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi

10/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Muara Bungo STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TASPEN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undangundang No.43 Tahun 1999. Tentang Pokokpokok Kepegawaian. 2. PP Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Keterkaitan :

Agama


Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet

1. SOP Persuratan pada Urusan Umum 2. SOP Pensiun PNS Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan Kartu 1. Agenda surat masuk/keluar TASPEN dapat terhambat Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Membuat usulan Pegawai yang telah diangkat menjadi PNS untuk didaftarkan sebagai peserta TASPEN, 2. Staf Kepegawaian mengirim usulan beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta TASPEN kemudian mengajukan kepada atasan dan mengirimkan usulan kepada instansi terkait melalui urusan umum. PELAKSANA N0. O

URAIAN PROSEDUR

Staf Kepega waian

Kaur. Kepega waian

Wa sek

K E T

MUTU BAKU Pan sek

KPA

Prsyaratan/ prlengkapan

Waktu

Output

1

Membuat usulan pegawai yang telah diangkat menjadi PNS untuk di daftarkan sebagai peserta TASPEN.

SK Pengangkat an Pegawai

2 hari kerja

Surat usulan peserta TASPEN

2

Mengirim usulan beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta TASPEN dan mengajukan kepada atasan dan mengirimkan surat usulan kepada instansi terkait melalui urusan umum

Surat Usulan Peserta TASPEN

2 hari kerja

Kartu TASPEN


Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo -Jambi

11/W5-A4/KP/V/2014

TanggalPembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN KARTU ISTERI (KARIS) / KARTU SUAMI (KARSU) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang1. S1 Syariah undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. S1 Hukum 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a tahun 1983 tanggal 3. S1 Komputer 25 April 1983 tentang Kartu Istri / Suami (KARIS/KARSU); 3. Keputusan Kepala BKN Nomor : 021/KEP/1988 Tanggal 27 Februari 1988 Tentang Penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu)

Keterkaitan :


1. SOP Persuratan pada Urusan Umum Komputer, dokumen pendukung 2. SOP Pensiun Pegawai Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengusulan / Pembuatan 1. Agenda surat masuk/keluar KARIS/KARSU PNS terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Menerima usul permintaan dari pegawai yang bersangkutan untuk membuat KARSU/KARIS beserta kelengkapannya, 2. Staf Kepegawaian membuat usulan permintaan KARIS/KARSU yang diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani selanjutnya menyerahkan surat usulan ke urusan umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. PELAKSANA MUTU BAKU Ket No. AKTIVITAS Staf Kaur. Kepegawai Wa Pan KPA Persyaratan/ OUT Kepega an sek sek Perlengkapan Waktu PUT waian 1

2

2

3

Menerima usul permintaan dari pegawai yang bersangkutan untuk membuat KARSU/KARIS beserta kelengkapannya, membuat usulan permintaan KARIS/KARSU yang diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani menyerahkan surat usulan ke urusan umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berkas pegawai yang bersangkutan

Dokumen Pegawai 1 yang bersangkutan

1 hari Dokumen kerja pega wai yang bersang kutan 1 hari kerja

Surat usulan penerbitan Karis/Karsu

1 hari kerja

Surat usulan penerbita n KARIS / KAR SU Karis Karsu

/

Nomor SOP 12/W5-A4/KP/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif 26 Mei 2014 Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo - Jambi Muara Bungo STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 1. S1 Syariah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. S1 Hukum 2. Keputusan Kepala BAKN No: 066/KEP/1974 tentang 3. S1 Komputer Kartu Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Kepala BAKN No. 066/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Karpeg Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Persuratan pada Bagian Umum Komputer, dokumen pendukung Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengusulan / 1. Agenda surat masuk/keluar Pembuatan KARPEG PNS terhambat / tertunda Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian dibantu Staf kepegawaian Menyiapkan dan meneliti berkas untuk mengajukan pembuatan KARPEG, 2. Staf Kepegawaian membuat usulan penerbitan KARPEG dan diajukan kepada atasan untuk ditandatangani, 3. Staf Kepegawaian mengirim usulan penerbitan KARPEG yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui urusan umum. PELAKSANA MUTU BAKU N URAIAN K Staf Kaur. Wa Pa KPA Persyaratan/ o PROSEDUR E Kepega Kepegawaia sek n Perlengkapan Waktu Out . T waian n sek put N T 1 Menyiapkan dan Berkas 1 hari Dokume meneliti berkas pegawai kerja n pega untuk mengajukan yang wai pembuatan bersangkuta KARPEG n 2 Membuat usulan Dokumen 1 hari Surat penerbitan pegawai kerja usulan KARPEG dan diajukan kepada atasan untuk ditandatangani 3 mengirim usulan Surat usulan 1 hari KAR penerbitan kerja PEG KARPEG yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui urusan umum MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO



Dasar Hukum :

Nomor SOP

13/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. PP No.15 Th 1979 Jo. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 Keterkaitan :


SOP Kenaikan Pangkat PNS

Komputer, dokumen pendukung


Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Kesalahan pada penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan dapat 1. Agenda mempengaruhi peringkat kepangkatan dan penjenjangan jabatan 2. Papan Kontrol DUK Pegawai Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Meneliti DUK tahun lalu dan dibantu staf kepegawaian mengumpulkan bahan atau data pegawai, 2. KepalaUrusan Kepegawain menyusun konsep daftar urutan kepangkatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam DUK kemudian diserahkan ke pimpinan untuk diperiksa dan divalidasi 3. Staf Kepegawain membuat DUK sesuai konsep yang sudah divalidasi dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani selanjutnya menyerahkan ke urusan umum untuk dikirimkkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. PELAKSANA MUTU BAKU K No. Staf Kaur. Wa Pan KPA Persyaratan/ E URAIAN PROSEDUR Kepe Kepegawai sek sek Perlengkapan Waktu Output T gawaian an T 1 Meneliti DUK tahun lalu dan Bahan atau data 1 hari Dokumen mengumpul kan bahan atau pegawai kerja pegawai data Pegawai 2

Menyusun konsep Daftar Urutan Kepangkatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam DUK, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi.

Dokumen pegawai

5 hari kerja

Konsep DUK

3.

Membuat DUK sesuai konsep yang sudah divalidasi dan mengajukan kepada pimpinan, selanjutnya menyerahkan kepada Urusan Umum untuk dikirimkan kepada PengadilanTinggi Agama Jambi.

Dokumen pegawai

5 hari kerja

Konsep DUK


Nomor SOP

14/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo. Muara Bungo - Jambi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah 1. S1 Syariah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 2. S1 Hukum Tahun 1999; 3. S1 Komputer 2. PP No.15 Th 1979 Jo. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Penyusunan SK Majelis Hakim Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet Peringatan : Pencatatan dan pendataan : DUS yang dibuat harus berdasarkan TMT Senioritas 1. Agenda surat masuk / keluar Hakim yang digunakan untuk penyusunan Majelis 2. Papan Kontrol DUK Hakim oleh KPA. Penentuan Ketua dan Anggota 3. Papan daftar nama Hakim dan Pejabat Majelis dibuat berdasarkan DUS Struktural Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Memeriksa dan mencatat data Hakim untuk memperoleh susunan senioritas Hakim dengan dibantu oleh staf Kepegawaian 2. Kepala Urusan Kepegawaian menyusun Daftar Urut Senioritas berdasarkan data TMT Hakim dan menyerahkan ke KPA untuk dijadikan dasar penyusunan Majelis Hakim 3. Staf Kepegawaian Menyalin DUS ke papan daftar nama Hakim PELAKSANA MUTU BAKU K E Staf Kaur. KPA Persyaratan/ N NO. AKTIVITAS T Kepega Kepega Perlengkapan Waktu Output T waian waian 1 Memeriksa dan Berkas 1 hari Data TMT mencatat data Hakim Hakim kerja Hakim untuk memperoleh susunan senioritas Hakim 2 Menyusun Daftar Urut Data TMT 1 hari DUS Senioritas berdasarkan Hakim kerja data TMT Hakim dan menyerahkan ke KPA untuk dijadikan dasar penyusunan Majelis Hakim. 3 Menyalin DUS ke DUS 2 hari Pembentuk papan daftar nama kerja an majelis Hakim Hakim



Dasar Hukum :

15/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji PNS; 3. Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 s.t.d.d. PP RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; Keterkaitan :

Disahkan Oleh

1.

1. SOP persuratan pada Urusan Umum 2. SOP pengangkatan pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengangkatan pegawai dalam jabatan tertunda


Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung Pencatatan dan pendataan : Agenda surat masuk/keluar

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Membuat SK Panitia Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dibantu oleh staf kepegawaian 2. Kepala Urusan Kepegawaian membuat susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, 3. Staf Kepegawaian menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan, 4. Staf Kepegawaian membuat surat permohonan rohaniawan kepada instansi terkait melalui urusan umum, pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan dan menyampaikan dokumen pelantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait PELAKSANA MUTU BAKU Ket N No

aktivitas

Staf Kepe Gawaian

1

Kaur. Kepegawa Wasek ian

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Membuat SK panitia pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Membuat susunan acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan Menyiapkan berita acara, lafal pelantikan dan sumpah jabatan

Data Pegawai

4

Membuat surat permohonan rohaniwan kepada Instansi terkait melalui urusan Umum.

Dokumen

1 hari kerja

5

Pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai tanggal yang telah ditentukan

Dokumen

1 hari kerja

Dokumen pelantikan dan sumpah jabatan

6

Menyampaikan dokumen palantikan dan sumpah jabatan kepada yang terkait

Dokumen

3 hari kerja

Dokumen pelantikan dan sumpah jabatan

2

3

2 hari kerja

Output

Tata cara 1 hari pelantikan dan kerja pengam bilan sumpah jabatan Dokumen 1 hari Kerja

SK panitia

Daftar acara

susunan

Dokumen Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Surat

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo- Jambi

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

16/W5-A4/KP/V/2014 26 Mei 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

26 Mei 2014 Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN BEZETTING PEGAWAI Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok1. S1 Syariah pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 2. S1 Hukum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 3. S1 Komputer 2. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009 3. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS; 4. PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS; Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Persuratan pada Urusan Umum Komputer, dokumen pendukung 2. SOP Pengangkatan Pegawai Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penjenjangan jabatan dan Agenda surat masuk/keluar kepangkatan serta usul – usul Pegawai dapat terhambat Prosedur : 1.

KepalaUrusan Kepegawaian Meneliti Bezzeting tahun lalu dan dibantu oleh staf kepegawaian mengumpulkan bahan atau data Pegawai 2. Staf Kepegawaian Menyusun konsep Bezzeting berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi. 3. Staf Kepegawaian Membuat Bezzeting sesuai konsep yang sudah divalidasi. 4. Staf Kepegawaian Menjilid Dokumen Bezzeting dan mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dibantu staf lalui Urusan Umum PELAKSANA MUTU BAKU K URAIAN PROSEDUR E N No. Staf Kaur. Persyaratan/ Waktu Output T Kepegawaian Kepegawaian Perlengkapan T 1 Meneliti Bezzeting tahun lalu Bahan atau data 1 hari Dokumen dan mengumpulkan bahan pegawai kerja pegawai atau data Pegawai 2 Menyusun konsep Bezzeting Dokumen 5 hari Konsep berdasarkan ketentuan yang pegawai kerja Bezzeting berlaku dalam Bezzeting, kemudian diserahkan kepimpinan untuk diperiksa, divalidasi. 3 Membuat Bezzeting sesuai Konsep 5 hari Bezzeting konsep yang sudah divalidasi Bezzeting kerja 4

Menjilid Dokumen Bezzeting dan mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Urusan Umum

Dokumen Bezzeting

1 hari kerja

Bezzeting

Nomor SOP


17/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo Muara Bungo -Jambi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1. S1 Syariah 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan 2. S1 Hukum Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 3. S1 Komputer Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Persuratan pada Urusan Umum Peralatan komputer, dokumen pendukung 2. SOP Persuratan pada Urusan Keuangan

Peringatan : Pencatatan dan pendaftaran : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pola 1. Agenda surat masuk persuratan dapat terhambat 2. Agenda surat keluar Prosedur: 1. Surat yang diterima Urusan Kepegawaian setelah didisposisi Kaur. Kepegawaian diagenda pada buku register surat masuk oleh Staf kepegawaian 2. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi Kaur. Kepegawaian 3. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan N No. URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU Staf Kaur. Persyaratan/ Waktu Kepega Kepega Perlengkapan waian waian, Surat dinas 1 hari kerja

KET Output

1

Surat yang diterima Urusan Kepegawaian setelah didisposisi pimpinan diagenda pada buku register surat masuk

Surat dinas

2

Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi Kaur. Kepegawaian

Surat dinas

2 hari kerja

Surat dinas

3

Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh pimpinan

Surat dinas

1 hari kerja

Surat dinas



18/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI (DP3) Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum : 1. 2.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keterkaitan :



1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP TPM Peringatan :

Komputer, dokumen pendukung Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat dan promosi jabatan Pegawai dapat terhambat/tertunda

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menginstruksikan Staf Kepegawaian Menyiapkan formulir DP3 pegawai 2.

Staf KepegawaianMenyerahkan formulir DP3 kepada atasan langsung PNS sebagai pejabat penilai untuk diisi/dinilai

3. 4. 5.

KepalaUrusan Kepegawaian Menerima DP3 yang telahditandatanganioleh pejabatpenilaidan atasanPejabatpenilai Staf Kepegawaian Menyampaikan DP3 Hakim / Pansek kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku atasan pejabat penilai untuk ditandatangani Staf Kepegawaian Memasukkan DP3 yang telah selesai ditandatangani kedalam file hakim/pegawai yang bersangkutan PELAKSANA MUTU BAKU

NNO. Staf Kepe gawaian

URAIAN PROSEDUR

1

2

Kaur. Kepegawai an

PNS

Pejabat PeniLai

Atasan Pejabat Penilai

Per syaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output K Ket

2 hari DP3 kosong kerja

Menyiapkan formulir DP3 pegawai

Menyerahkan formulir DP3 kepada atasan

Dokumen DP3

2 hari kerja

Nilai DP3

Dokumen DP3 yang telah diisi nilai

3 hari kerja

DP3 yang sudah di tanda tangan atasan DP3

langsung PNS sebagai pejabat penilai untuk diisi/dinilai 3

Menerima DP3 yang telah ditandatangani oleh pejabatpenilaidan atasanPejabatPenilai

4

DP3

Menyampaikan DP3 Hakim / Pansek kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku atasan

Dise Suai kan

pejabat penilai untuk ditandatangani

5

Memasukkan

DP3

yang

telah

selesai

ditandatangani ke dalam file hakim / pegawai yang bersangkutan

DP3

1 hari Arsip DP3 kerja hakim/ pegawai




Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN REKAPITULASI ABSEN Dasar Hukum : 1. SK Ketua Mahkamah 071/KMA/SK/V/2008 2. SK Ketua Mahkamah 069/KMA/SK/V/2009

Agung

RI

Nomor

Agung

RI

Nomor

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Syariah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Uang Makan Pegawai pada Urusan Keuangan 2. SOP Pembayaran Remunerasi Pegawai pada Urusan Keuangan Peringatan :

Peralatan komputer, dokumen pendukung, jaringan internet

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran Uang Makan dan Remunerasi Pegawai dapat terhambat/tertunda

Pencatatan dan Pendataan : 1. Agenda Surat Masuk/Keluar 2. Buku Register Sakit/Cuti

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian mengnstruksikan Staf Kepegawaian membuat lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan daftar absensi dan pengetikan hasil rekapan absen pada akhir bulan 3. Kepala Urusan Kepegawaianmengoreksi dan diserahkan kepada pimpinan 4. Staf Kepegawaian memperbanyak Laporan Absensi yang telah ditandatangani Pimpinan, menyerahkan ke Urusan Keuangan bersama data-data pendukung untuk Pembayaran Uang Makan dan Remunerasi Pegawai

PELAKSANA NO

URAIAN PROSEDUR

1

Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang

2

Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil rekapan absen pada akhir bulan

3

Koreksi oleh Kaur. Kepegawaian dan diserahkan kepada pimpinan Memperbanyak Laporan Absensi yang telah ditandatangani Pimpinan, menyerahkan ke Urusan Keuangan bersama data-data pendukung untuk Pembayaran Uang Makan dan Remunerasi Pegawai

4

Staf Kepe gawai an

Kaur. Kepega waian

Wa sek

Pan sek

MUTU BAKU Persyarat Ket an/ KPA Waktu Output Perleng kapan 1 jam Lemba ran absensi Lembar 1 hari Rekapan an kerja Absensi absensi per bulan per hari Rekapan 1 hari Laporan Absensi kerja absensi Laporan Rekapan Absensi

1 hari kerja

Laporan Rekapan Absensi



Nomor SOP

20/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SURAT TUGAS PELATIHAN HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL DAN PEGAWAI Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 1. S1 Syariah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 2. S1 Hukum Peradilan Agama; 3. S1 Komputer 2. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 001/SEK/SK/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Persuratan Urusan Umum Komputer, dokumen pendukung 2. SOP Surat Masuk Keluar Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Agenda surat masuk/keluar Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan surat tugas pelatihan hakim pejabat struktural/fungsional dan pegawai bisa terhambat Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menerima nama-nama peserta pelatihan 2. Staf Kepegawaian membuat Surat Tugas peserta Pelatihan dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditanda tangani dan menyerahkan surat tugas kepada yang peserta PELAKSANA MUTU BAKU No K Staf Kaur. Wasek Pan O E Kepe Kepega sek Persyaratan/ Waktu Output URAIAN T gawai waian Perlengkapan PROSEDUR an 1 Menerima nama-nama 1 hari Kon Berkas pegawai kerja sep peserta pelatihan Surat Tugas

2

Membuat Surat Tugas peserta Pelatihan dan mengajukan kepada pimpinan untuk ditanda tangani dan menyerahkan surat tugas kepada peserta

Dokumen

1 hari Doku kerja men Surat Tugas

Nomor SOP


21/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo Muara Bungo - Jambi STANDAR OPERASONAL PROSEDURPEMBUATAN ASKES Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999. Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. Keterkaitan :


Peralatan/Perlengkapan : Dokumen pendukung, form pembuatan kartu ASKES Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar

permohonan 1. SOP Pembuatan ASKES Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan ASKES dapat terhambat PROSEDUR : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menginstrupsikan kepada Staf Kepegawaian untuk mengisi formulir permohonan pembuatan kartu ASKES 2. Mengirimkan permohonan tersebut beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta ASKES ke kantor ASKES. KET PELAKSANA MUTU BAKU N0. URAIAN T Staf Kaur. Persyaratan / O PROSEDUR Kepegawaian Kepegawaian Perlengkapan Waktu 1

2

Mengisi form permohonan pembuatan kartu ASKES Mengirim permohonan pembuatan kartu ASKES beserta kelengkapan persyaratan sebagai peserta ASKES ke kantor ASKES

Biodata pemohonan kartu ASKES

1 hari kerja

Foto copy KTP, 1 hari daftar gaji, SK kerja Kenaikan Pangkat, Buku Nikah, Akte Kelahiran Anak, Pas foto



22/W5-A4/KP/V/2014 26 Mei 2014 26Mei 2014 Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo

Jl.RM.Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGINPUTAN DAN PENGOLAHAN DATA PADA KOMDANAS/SIMPEG Dasar Hukum : 1. SK Ketua Mahkamah 071/KMA/SK/V/2008 2. SK Ketua Mahkamah 069/KMA/SK/V/2009

Kualifikasi Pelaksana : Agung

RI

Nomor

Agung

RI

Nomor

Keterkaitan :

1. S1 Syariah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP KGB 2. SOP Pensiun PNS 3. SOP DUK Peralatan komputer, dokumen pendukung, jaringan 4. SOP Kenaikan Pangkat PNS internet 5. SOP Usulan Jabatan 6. Sop Usulan Mutasi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penginputan dan Data pegawai pengolahan data pada Komdanas/Simpeg dapat terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menginstruksikan ke Staf Kepegawaian untuk mengumpulkan data-data pegawai 2. Staf Kepegawaian menginput data pegawai ke dalam Aplikasi KOMDANAS dan SIMPEG 3. Kepala Urusan Kepegawaian mengontrol data-data pegawai dalam Aplikasi KOMDANAS dan SIMPEG PELAKSANA NO

1 2

3

URAIAN PROSEDUR

Staf Kepega waian

Kaur. Kepegawaian

Ket

MUTU BAKU Persyaratan/ Perlengkapan

Mengumpulkan data-data pegawai Menginput data pegawai ke dalam Aplikasi KOMDANAS/ SIMPEG

Berkas pegawai

Mengontrol data-data pegawai dalam Aplikasi KOMDANAS/ SIMPEG

Dokumen

Aplikasi KOMDANAS/ SIMPEG

Waktu

Output

2 hari kerja 5 hari kerja

Data pegawai Dokume n

2 hari kerja

Data pegawai terbaru




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA (DAN PENGHARGAAN LAINNYA) Dasar Hukum :


Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994


Keterkaitan :


SOP pengiriman berkas pada Urusan Umum

Peralatan komputer, dokumen pendukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian Agenda Surat Masuk/Keluar penghargaan Satya Lencana Pegawai dapat terhambat/tertunda Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menginstruksikan Staf Kepegawaian mengumpulkan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun 2. Kepala Urusan Kepegawaian mengonsep serta mengajukan kepada Pimpinan usulan nama-nama hakim dan pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan penghargaan/tanda kehormatan serta menyerahkan usul disertai data kepegawaian ke urusan Umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi. PELAKSANA MUTU BAKU

NO

URAIAN PROSEDUR

1

Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun

2

Mengonsep serta mengajukan kepada Pimpinan usulan namanama hakim dan pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan penghargaan/tanda kehormatan serta menyerahkan usul disertai data kepegawaian ke urusan Umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Staf Kepega waian

Kaur. Kepega waian

Wa sek

Pan sek

KPA

Persyara tan/ Perleng kapan Data Hakim dan Pegawai

Daftar Pegawai yang layak menerima pengharga an

Ket Waktu

Output

2 hari kerja

Daftar pegawai yang layak menerima penghargaa n

3 hari kerja

Usulan penerima penghargaa n



Dasar Hukum:

24/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh

KetuaPengadilan Agama Muara Bungo

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUKUMAN DISIPLIN Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 2. PPNomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/SK/KMA/V/ TAHUN 2008 Keterkaitan : 1. 2. 3.

SOP Persuratan pada Urusan Umum SOP Administrasi Keuangan pada Urusan Keuangan SOP Absensi



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaksaan HukumanD isiplin bisa terhambat

Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar 2. Buku Agenda Hukuman Disiplin

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian membuat laporan pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua Pengadilan Agama. 2. Staf Kepegawaian membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa 3. Staf Kepegawaian membuat dan mengirim surat pemanggilan 4. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan 5. Kepala Urusan Kepegawaian membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama serta tindak lanjut sesuai rekomendasi PELAKSANA N

MUTU BAKU

No. URAIAN PROSEDUR

Stafkep e gawaian

Kaur. Kepegawaian

Wa sek

Pan sek

KPA Tim Peme riksa

Persyara tan /Perleng kapan

Data Pegawai

Waktu

2 hari kerja

Output

K E T T

1

Membuat laporan pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Ketua Pengadilan Agama

Dokumen

2

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa

Berkas / data pegawai yang bersang kutan

2 hari Kerja

Dokumen

3

Membuat dan mengirim surat pemanggilan

Dokumen

2 hari kerja

Surat Pang gilan

4

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan

Dokumen

1 hari Bahan kerja Peme riksaan

5

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama serta tindak lanjut sesuai rekomendasi

Dokumen

12 hari kerja

Berkas hasil pemerik Saan



Nomor SOP

25/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

26 Mei 2014

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SK PENETAPAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO Dasar Hukum:


Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;


Keterkaitan : 1. SOP Urusan Kepegawaian 2. SOP Urusan Keuangan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Penetapan Ketua dapat terhambat

Peralatan/Perlengkapan : Komputer, dokumen pendukung Pencatatan dan pendataan : Buku Kontrol SK KPN

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Agama. 2. Staf Kepegawaian mencari dasar-dasar hukum terkait isi pokok SK 3. Staf Kepegawaian mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada yang bersangkutan N No.

PELAKSANA AKTIFITAS

Staf Kepe gawai an

Kaur. Kepega waian

Wa sek

MUTU BAKU Pan sek

KPA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

K E T

Output T

1

Menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Agama

Format dan isi pokok SK

1 hari kerja

Format SK

2.

Mencari dasar - dasar hukum terkait isi pokok SK

Format SK

2 hari kerja

Format dan dasar-dasar Hukum

3

Mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada yang bersangkutan

Konsep SK 11 2 hari kerja

SK



Nomor SOP

26/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Muara Bungo

Agama

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM, HAKIM PENGAWAS BIDANG, HAKIM MEDIASI DAN HUMAS Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; .


Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Penyusunan Dus Hakim Komputer, dokumen pendukung Peringatan : Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan perkara 2. Buku Kontrol SK KPN dapat terhambat Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Agama 2. Staf Kepegawaian mencari dasar-dasar hukum terkait isi pokok SK, mengecek Daftar Urutan Senioritas Hakim 3. Staf kepegawaian mengetik menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada para Hakim PELAKSANA MUTU BAKU N Staf Kaur. Persyaratan/ Wa Pan KPA No. K Kepe Kepega sek sek Perlengkapan Waktu Output E AKTIFITAS gawai waian T an T

1

Menerima format dan isi pokok SK dari Ketua Pengadilan Agama

2.

Mencari dasar-dasar hukum terkait isi pokok SK, mengecek Daftar Urutan Senioritas Hakim

3

Mengetik/menyusun SK, dan menyerahkan kepada pimpinan dan didistribusikan kepada para Hakim

Format dan isi pokok SK

1 hari kerja

Format SK

 Format SK  Daftar urutan

1 hari kerja

Format dan dasar-dasar Hukum

senioritas Hakim

Konsep SK 11 1 hari

SK


Jl. Raden Mattaher Rimbo Tengah Muara Bungo -Jambi

Nomor SOP

1/W4-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal revisi

26 Mei 2014

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) URUSAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum :


Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang memberlakukan buku I

1. S1 Syari’ah 2. S1 Komputer 3. S1 Hukum

Keterkaitan : 1. SOP Penyusun LAKIP 2. SOP Penyusun Laporan Tahunan


Peringatan : Rencana Kerja Tahunan disusun pada akhir tahun kerja berjalan dan merupakan dasar untuk pekerjaan / kegiatan, yang akan datang

Pencatatan dan pendataan : Agenda surat masuk/keluar

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian Mempelajari/mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan 2. Kepala Urusan Kepegawaian menghimpun data yang berhubungan dengan tugas urusan kepegawaian sampai dengan mengajukan rencana kerja kepada atasan. No.URAIAN PROSEDUR PELAKSANA Kaur.Kepegaw aian. 1 Mempelajari/ mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan

MUTU BAKU Persyaratan/ Waktu Perlengkapan  Laporan Tahunan 1hari kerja tahun sebelumnya  Hasil kegiatan tahun berjalan

2

Hasil Evaluasi 2 hari kerja Kegiatan

Menghimpun data yang berhubungan dengan t ugas Kaur. Kepegawaian sampai dengan mengajukan rencana kerja kepada atasan.

Output

KET

Hasil Evaluasi Kegiatan

Konsep Rencana Kerja Tahunan

-


Nomor SOP

2/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Jl. Raden Mattaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP LAPORAN TAHUNAN URUSAN KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanAtas UU nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan pada Bagian Keuangan. 2. SOP Persuratan pada Bagian Umum

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 Syariah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer Peralatan/Perlengkapan: Komputer, dokumen pendukung

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat

1. Agenda surat masuk/keluar 2. Laporan Tahunan tahun sebelumnya

Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian memerintahkan Staf Kepegawaian Menyiapkan data-data sebagai bahan laporan tahunan. 2. Staf Kepegawaian mengetik laporan tahunan 3. Kepala Urusan Kepegawaian Mengoreksi dan menyusun untuk disatukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama. PELAKSANA MUTU BAKU KE NO Staf Kaur. Wasek Pansek Persyara URAIAN T Kepega Kepegawaian tan/Perleng Waktu Output PROSEDUR T waian kapan

1

2

3

Menyiapkan data-data sebagai bahan Laporan Tahunan Mengetik Laporan Tahunan

Data-data

3 hari kerja

Bahan laporan

Bahan Laporan

1 hari kerja

Konsep Laporan Tahunan

-

Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada atasan untuk di satukan dengan laporan bagian lain dan dihimpun menjadi Laporan Tahunan Pengadilan Agama.

Konsep Laporan Tahunan

2 hari kerja

Laporan Tahunan terkoreksi

-

-


3/W5-A4/KP/V/2014

Tanggal Pembuatan

26 Mei 2014

Tanggal Revisi

Jl. RM. Thaher Rimbo Tengah Muara Bungo - Jambi Dasar Hukum :

Nomor SOP

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU

1. S1 Syari’ah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer

nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 3. PP Nomor 54 Tahun 2003 tentang PP Nomor 57 Tahun 2000 tentang Formasi PNS Keterikatan : SOP Pengiriman persuratan pada Bagian Umum


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat terhambat/tertunda

Pencatatan dan pendataan : 1. Agenda surat masuk/keluar 2. Berkas CPNS

Prosedur : Menyusun Surat Pengantar Permintaan Pengujian Kesehatan Ke instansi terkait, menerima pengujian kesehatan untuk bahan pengangkatan sebagai PNS selanjutnya membuat surat pengusulan untuk diajukan kepada pimpinan kemudian menyerahkan ke sub bagian umum untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten PELAKSANA

NO AKTIFITAS

1

Menyusun surat pengantar permintaan pengujian kesehatan ke instansi terkait

Staf Kaur Kepegaw Kepega aian waian

Wasek

Pansek

MUTU BAKU KPA

Persya ratan/ Perleng kapan Data Pegawai

2

Menerima hasil pengujian kesehatan untuk bahan pengangkatan sebagai PNS

Hasil pengujia n kesehat an

3.

Membuat surat pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan mengajukan Kepada pimpinan,selanjutnya menyerahkan kepada Sub Bagian Umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Berkas CPNS

Waktu

Out put

K E T T

3 hari kerja

Hasil Penguji an Kese hatan

1 hari kerja

-

3 hari kerja

Usulan peng angkat an CPNS men jadi PNS



Nomor SOP TanggalPembuatan

4/W5-A4/KP/V/2014 26 Mei 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

26 Mei 2014

Disahkan Oleh


SOP KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Dasar Hukum :


1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

1. 2. 3.

S1 Syariah S1 Hukum S1 Komputer

2. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

N

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : SOP Pengiriman Persuratan pada Urusan Umum Komputer, dokumen pendukung, Jaringan internet Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat 1. Agenda surat masuk/keluar. akan terhambat/terunda 2. BerkasKenaikanPangkat Prosedur : 1. Kepala Urusan Kepegawaian menyusun daftar nominatif rencana kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2. Staf Kepegawaian mengumpulkan data pendukung, dan Kaur. Kepegawaian memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat 3. Staf Kepegawaian membuat surat pengusulan, kemudian diajukan kepada pimpinan selanjutnya menyerahkan ke urusan umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. K Uraian Prosedur PELAKSANA Staf Kepega waian

No. 1

2

3

Menyusun daftar nominatif rencana kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober setiap tahun Mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat Pegawai Membuat surat pengusulan Kenaikan Pangkat dan mengajukan kepada pimpinan, selanjutnya menyerahkan kepada urusan Umum untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Kaur. Kepe gawa ian

Wa sek

Pan sek

KPN Persyaratan/Pe rlengkapan

Waktu

Output T

E T

Daftar Nominatif pegawai

3 hari kerja

- Daftar Nominatif  Berkas Usulan

5 hari kerja

Berkas sudah benar dan lengkap

1 hari kerja

Daftar nominatif Kenaikan Pangkat Pegawai Berkas lengkap

Pengantar usulan dan dokumen

1. S1 Syariah 2. S1 Hukum 3. S1 Komputer

Recommend Documents