BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berintegrasi dengan lingkungan dimana tempat mereka hidup. Dengan demikian kelangsungan hidup manusia ditentukan interaksi manusia itu sendiri dengan lingkungannya dan untuk itu harus dijaga atau dilestarikan fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), disebutkan apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain” 1 Tujuan masa depan yang didambakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, dan pembangunan sosial ekonomi ke arah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kebijaksaan pembangunan yang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya, memuat keharusan untuk menegakkan kehidupan yang berimbang, sebagai perwujudan dari keragaman lingkunagan hidup dan keseimbangan ekosistem.
1
Pasal 1 butir (1) UUPLH
Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian yang sangat penting bagi ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, yang diarahkan terwujudnya kelestarian serta fungsi lingkungan dalam keseimbangan dan kelestarian yang dinamis dengan perkembangan
kependudukan
agar
dapat
menjamin
pembangunan
yang
berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, merehabilitasi lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan lingkungan hidup maka pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara baik dan terpadu. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakasanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. 2 Untuk
melestarikan
fungsi
lingkungan
hidup
perlu
dilakukan
perlindungannya. Dimana setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. 3 Pengembangan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan manusia dan untuk manusia, sehingga secara umum pula pencemaran lingkungan diakibatkan oleh kegiatan manusia yang kesemuanya 2
Pasal 1 butir 2 UUPLH. Pasal 14 ayat (1) UUPLH ”untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Yang dimaksud dengan Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat energi, dan/atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (lihat Pasal 1 butir 11 UUPLH) sedangkan Kriteria Baku Kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan /atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.(Pasal 1 butir 13) 3
tercakup dalam pertumbuhan penduduk, perkembangan permukiman, industri, transportasi dan lain-lain. 4 Akibat pengembangan kegiatan manusia antara lain pengembangan industri akan menimbulkan sisa-sisa pembuangan berupa gas cair dan padat, yang jika dibuang kelingkungan hidup akan menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap kehidupan manusia. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, didalamnya mengatur mengenai Industri, izin usaha industri yang menjadi dasar bagi Perusahaan Industri untuk melakukan kegiatannya 5 Usaha industri dalam melakukan kegiatannya wajib memelihara pelestarian fungsi lingkungan yang pelaksanaannya antara lain, berdasarkan pada ketentuan baku mutu limbah cair. 6 Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaanya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup. Maka setiap rencana dan/atau kegiatan
4
Koesnadi Harjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Edisi Ke VI, cet. Kesebelas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994) hal.144 5 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. (Pasal 1 butir 2) sedangkan Perusahaan Industri adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri (Pasal 1 butir 7) 6 Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan (Pasal 1 butir 15 PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air)
yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 7 Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Hal ini ditegaskan dalam UUPLH yang menyatakan sebagai berikut:‘setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku’. 8 Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan lebih lanjut menyebutkan bahwa : “sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”. 9 Dan untuk melaksanakan ketentuan itu maka pemerintah : 1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
7
Pasal 15 ayat (1) UUPLH jo PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Lihat juga Supriadi , Hukum Lingkungan DiIndonesia, sebuah pengantar, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta , 2006, hal 191. 8 Pasal 5 ayat (3) UUPLH 9 Pasal 8 ayat (1) UUPLH
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumbar daya alam termasuk sumber daya genetika. 3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika. 4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial 5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pengembangan industri adalah kewenangan pemerintah. Dalam hal kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (Public Policy). Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya izin pembuangan limbah cair ke dalam air, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna mengendalikan pencemaran air, karena suatu kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan (pencemaran) 10
10
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahkluk hidup, zat energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagaimana disebut diatas, salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (public service), salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat adalah pemberian izin yang hanya dapat diperoleh dari pemerintahan sebagai penyelengara
pemerintahan
negara
untuk
menjalankan
usaha
dilingkungan
masyarakat. Pelayanan Pemerintah Daerah merupakan tugas dan fungsi utama Pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintahan akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat pelayanan kepada masyarakat
tersebut
terintegrasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan. 11 Dalam melakukan tugasnya, instansi–instansi pemerintah (administrasi negara), melakukan perbuatan–perbuatan baik yang bersifat yuridis (artinya yang secara langsung menciptakan akibat–akibat hukum) dan yang bersifat non yuridis. Ada 4 (empat) macam perbuatan Hukum Administrasi Negara masa kini, yakni : 12 1. Penetapan (beschiking, administrative discretion ) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh
11
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,(Jakarta : Grasindo, 2007) hal. 286 12 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara,(Cetakan ke 10, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hal. 94 – 103.
pejabat atau instansi penguasa yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. 2. Rencana (Plan) adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara yang mencipta hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. Dari segi hukum administrasi negara, maka suatu rencana adalah seperangkat tindakan –tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. 3. Norma jabaran (concrete normgering) adalah suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) daripada penguasa Administrasi Negara untuk membuat agar suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. 4. Legislasi – Semu (pseudo – wetgering) adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman (richlijnen).legislasi semu berasal dari Diskresi atau Freies Ermessen yang dipunyai oleh Administrasi Negara, yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan. Penetapan (beschikking) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. 13
13
Ibid ,hal.94
Dalam
prakteknya,
penetapan
ini
ada
yang
akibat
hukumnya
menguntungkan bagi masyarakat tapi ada juga yang dianggap merugikan masyarakat. Selanjutnya
Prajudi
Atmosudirdjo,
membagi
penetapan-penetapan
yang
menguntungkan ke dalam 4 jenis, yaitu : 14 1. Dispensasi 2. Izin / vergunning 3. Lisensi 4. Konsensi Sebenarnya dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan hukum swasta adalah timbul strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan–kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. 15 Dengan perkataan lain melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan kedalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu. Pengertian izin oleh pihak administrasi negara berkaitan dengan kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan. Bisa secara 14
Dispensasi ialah keputusanadministrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Lisensi ialah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah,tetapi oleh pemerintah di berikan hak penyelenggaraanya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual ataukombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertantu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu 15 Ibid, hal. 96
atribusi, delegasi (sub delegasi), dan mandat. 16 Ketiga hal itu dilakukan secara kombinasi, yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 17 serta dalam operasionalisasinya berbaur satu dengan yang lainnya. Ada banyak jenis perizinan yang sampai saat ini masih berlaku dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat. Selain jenisnya, perizinan juga dapat dibedakan atas instansi pemberi izinnya, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan atau Pemerintah kabupaten/kota. Pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin, dapat melaksanakan sendiri kewenangan tersebut atau dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintahan baik pemerintahan pusat, propinsi, kota/kabupaten tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang dimuat oleh pemerintahan pusat. 16
Dalam kamus hukum pengertian dari : Delegasi ialah penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menyerahkan tugas. Mandat ialah perintah yang berasal dari orang banyak dalam hal ini adalah rakyat, pekumpulan dan sebagainya kepada seseorang atau beberapa orang untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak yang memberi kuasa tersebut. 17 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kotadan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain pengelolaan lingkungan hidup di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Setelah adanya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pemerintah
daerah
menyelengarakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 18 Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah. Daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Bila tidak dikelola secara baik dan benar maka dampak negatiflah yang muncul dipermukaan. Maka untuk mengantisipasi masalah ini pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan kongkrit yang sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula, sehingga terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. 18
Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Pelaksanaan
kebijaksanan
pengelolaan
lingkungan
hidup
mengikutsertakan peran Pemerintahan Daerah. 19 Selanjutnya, dalam menegaskan bahwa
dalam
hal
wewenang
pengawasan
diserahkan
dapat UUPLH kepada
Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. 20 Kemudian
dalam
Undang-Undang
No.32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa daerah mempunyai wewenangan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pemberian Izin Industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (study di kota Medan)”.
19 20
Pasal 12 ayat (1) huruf b , UUPLH Pasal 22 ayat (3) UUPLH
B. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya pemerintah daerah kota Medan dalam melakukan pengendalian dampak linkungan hidup melalui izin industri yang diberikan dalam rangka pelayanan publik / Public service. 2. Bagaiman hubungan antara pemberian izin dengan upaya dampak pengendalian lingkungan hidup dalam sektor industri. C. Tujuan Penelitian. Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kota Medan dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui izi industri yang diberikan dalam rangka pelayanan publik / Public service 2. Untuk mengetahui hubungan antara pemberian izin dengan upaya dampak pengendalian lingkungan hidup dalam sektor industri.
D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni : 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi penemuan konsep-konsep mengenai perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan kota Medan. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu hukum secara umum dan hukum administrasi negara secara khusus. 2. Secara praktis a. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami pengaturan perizinan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Sebagai bahan hukum administrasi negara, khususnya mengenai pemberian izin dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Sumatera Utara , penelitian mengenai Pemberian Izin Industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (study di kota Medan) ini belum pernah dilakukan baik dalam judul dan permasalahan yang sama. Sehingga
penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang baru dan keasliaannya dapat dipertanggung jawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam interaksi manusia dan alam lingkunganya, membutuhkan aturan dan norma. Aturan dan norma yang terlihat sebagai wujud hukum, berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman, 21 bahwa : Setiap hukum memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: Structure, yang berkaitan dengan institusi-institusi yang kompeten dalam membuat dan melaksanakan undangundang (legislatif dan pengadilan). Substance, adala aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.. Dan Legal culture, yakni sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum Soerjono Sukanto menyatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas kesadaran hukum itu terdapat pada diri setiap manusia,oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. 22 Dalam kaitan dengan penelitian tentang adil tidaknya suatu hukum positif tertulis, Soerjono Sukanto menyatakan, bahwa senantiasa bergantung pada taraf 21
Lawrence M Friedman, American Law an Introduction, 2nd Edition, terjemahan Wisnu Basuki, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2001) hal. 7-8 22 Soerjono Sukanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,(Jakarta : CV. Rajawali, 1982) hal. 211
persesuaian antara rasa keadilan pembentukan hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Secara logis, maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum mempunyai kesadaran hukum. 23 Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Perhatian terhadap kesadaran hukum masyarakat adalah penting sebagaimana dinyatakan oleh Koesnadi Harjasoemantri, bahwa kunci berhasilnya program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat. 24 Selanjutnya Friedman 25 melihat ada 4(empat) Fungsi sistem hukum, yaitu: Pertama, sebagai kontrol sosial; kedua, sebagai sarana penyelesaian sengketa; ketiga, sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik, yang disebut dengan social engineering function;dan keempat, sebagai social maintenance, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau status quo. Tujuan hukum perlindungan lingkungan ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (enviromental harmony). Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip yang kita terapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang
23
Lawrence M. Friedman, Op.cit hal.212 Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Cet. 3,Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993) hal. 19 25 Lawrence M. Friedman, Op.cit 24
diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran disatu pihak, dengan pemanfaatan sumbar daya alam yang serba terbatas dilain pihak. Menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan ( a tool of social engineering) hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bewawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya : Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan penigkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat. 26 Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian dan arah bagi pembangunan. Instrumen yang dibutuhkan itu menurut Lili Rasjidi adalah hukum. 27 Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi
26
Alvi Syahrin, Pembangunan Berkelanjutan (perkembangan, prinsip- prinsip dan status hukumnya), (Medan, Fakultas Hukum USU,1999) hal. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Harjasoemantri, Hukum Tata lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, Edisi ke- 8 cetakan ke-18,2005) hal 18-19 27 Lili Rasjidi dan I. B Wiyasa Putra, Hukum sebagai suatu sistem,(Bandung,Remaja Rosdakarya,1993) hal. 118
rakyat. Selanjutnya Lili Rasjidi mengemukakan bahwa : ”hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya sekedar adaftif, fleksibel, melainkan juga Predidiktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif ” 28 Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penangulangan risiko itu. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu. Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu (1) memberikan pelayanan/ services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak, (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (development for ekonomic growth), dan (3) memberikan perlindungan/ protecitve kepada masyarakat. 29 Fungsi pertama, yaitu public services functions berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan publik secara perorangan maupun khalayak/ publik. Dalam hal pelayanan publik, kata publik menunjuk pada sejumlah orang yang mempunyai 28 29
Ibid, hal.123 Hanif Nurcholis, Op.cit, hal.291
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Kata publik tidak sama dan sebangun dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membahas public service dipakai pelayanan publik, bukan pelayanan masyarakat. Pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, an tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Jadi, yang dimaksud publik di sini adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah suatu pemerintah daerah yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan publik disebut pelayanan publik. Pemberian izin termasuk layanan publik sekaligus jasa publik karena orang yang memanfaatkan layanan tersebut harus membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan pemerintah. Salah satu persyaratan penaatan terhadap lingkungan hidup adalah bagaimana melaksanakan dengan tegas salah satu instrumen penaatan terhadap lingkungan hidup, yaitu perizinan. Dimana setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan. 30 Dan dalam izin tersebut dicantumkanya persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian lingkungan hidup. 31 Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam izin melakukan usaha dan atau/kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penaatan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penangung jawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan usaha/kegiatannya. Bagi usaha dan kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan. Dan apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak
lingkungan
hidup,
maka
persetujuan diajukan
bersamaan
dengan
permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam formulasi penjelasan tersebut dalam kalimat terakhir istilah ”analisis dampak lingkungan” seharusnya berbunyi ”analisis mengenai dampak lingkungan”. 32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 1997dan 30
Pasal 18 ayat (1) UUPLH ”setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan” 31 Pasal 18 ayat (3) UUPLH ” dalam izin yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup” 32 Koenadi Hardjasoemantri, Op.cit, hal.330
memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mencegah pencemaran dari sumber tidak bergerak. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 ini mensyaratkan kelengkapan dokumen AMDAL sebelum mendapatkan izin operasional, misal izin industri. Juga tergantung dari skala usaha, setiap kegiatan industri diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Dalam kaitannya dengan Industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk mencegah dampak akibat kegiatan industri yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dapat dilihat dalam pasal 21 yang secara tegas melarang kegiatan industri menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan serta ekosistem. 33 Dalam melakukan penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan : a. rencana tata ruang b. pendapat masyarakat c.
pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
33
Pasal 21 ayat (1) ” perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat industri yang dilakukannya”
Penerbitan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus diumumkan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Pengumuman kepada masyarakat itu sendiri agar masyarakat mengetahui dan apabila masyarakat tidak menyetujuinya, pemerintah dapat mempertimbangkan adanya keberatan tersebut.sebab pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah merupakan alat kontrol yang efektif. 34 Suatu Beschikking/keputusan adalah manifestasi dari adanya perbuatan pemerintah (overheidshandeling ), dengan kata lain untuk mengetahui perbuatan pemerintah dapat terlihat didalam keputusan-keputusannya, dan selanjutnya perbuatan pemerintah itu sendiri adalah merupakan pancaran dari sistem pemerintahan, dengan ketentuan bahwa untuk melihat secara konkrit tentang sistem pemerintahan adalah terlihat dari perbuatan-perbuatan pemerintah. Yang penting, keputusan atau perbuatan pemerintah maka kesemuanya tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain bahwa masing-masing harus sejiwa dan searah dengan asas HAN maupun asas Dasar Negara RI, pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 35 Bertolak dari fungsi perizinan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian disektor industri, izin usaha industri terkait dengan pengaturan,
34
Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006). lihat juga Pasal 19 ayat (1) UUPLH 35 Muhammad Abduh, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) dikaitkan dengan unang – unang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN),Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada FH USU, Medan, 22 Oktober 1988, hal. 14 – 15.
pembinaan, dan pengembangan industri. 36Pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pembinaan di sektor industri dilakukan dengan memperhatikan antara lain, pencegahan timbulnya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 37 Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, hal ini disebabkan karena antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Didalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. 38 Mengambil dasar pemikiran Prof. Steenbeek dalam kumpulan terjemahan bidang Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa suatu tindakan tertentu adalah dilarang menurut undang – undang sehingga untuk melaksanakan tindakan tersebut harus diperlukan izin. Berdasarkan pemaparan pendapat diatas, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan
36
Pasal 13 ayat (2) ”pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan industri ” 37 Pasal 9 ayat (4) ” Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam” 38 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hal.208
pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut: 39 a. Instrumen Yuridis b. Peraturan Perundang-undangan c. Organ Pemerintahan d. Peristiwa Konkret e. Prosedur dan Persyaratan Menurut Marcos Lukman, 40 kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskreasionare power atau berupa kewenangan terikat dan bebas dalam arti kepada pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang : 1. kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon 2. bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut 3. konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku
39 40
Ridwan HR, Op.cit, hal. 210 Ibid
4. prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin Adapun tujuan perizinan, tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan 2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan misal izin lingkungan 3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu, misal izin membongkar monumen-monumen 4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit, misal izin penghuni di daerah penduduk padat 5. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari uraian di atas jelaslah mengapa izin sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 41Dan setiap orang berkewajiban memelihara
41
Pasal 5 ayat (1) UUPLH “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 42 Dalam penjelasannya, kewajiban setiap orang sebagimana dimaksud pada pasal itu tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan mahkluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap individu turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Sedangkan pemerintah memiliki wewenang pengelolaan lingkungan hidup 43Sehingga
dalam
rangka
pengelolaan
lingkungan
hidup
pemerintah
berkewajiban 44: 1.) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3.) mewujudkan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat , dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 4.) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
42
Pasal 6 ayat (1) UUPLH “setiap oarang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemarandan perusakan lingkungan hidup” 43 Pasal 8 ayat (1)UUPLH “ sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah” lihat juga Pasal 33 ayat (3) UUD ‘ 45. 44 Pasal 10 UUPLH
5.) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 6.) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup 7.) menyelengarakan penelitian dan pengembanganya di bidang lingkungan hidup 8.) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat 9.) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian dan intrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penaatan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menerbitkan masyarakat. 45 Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut : a. Organ yang Berwenang b. Yang Dialamatkan. c. Diktum d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat. e. Pemberian Alasan f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan
45
Ridwan HR, Op.cit, hal 218
2. Kerangka Konsep Konsep adalah merupakan definisi operasionaldari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M.solly lubis, bahwa kerangkan konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tujuan pustaka. 46 Pengertian kata izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintahan, dimana dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 47 Izin menurut peraturan menteri dalam negri nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Dan yang dimaksud dengan pemberian izin adalah suatu keputusan untuk memperoleh suatu tindakan sebagai suatu penyimpangan dari keadaan yang berlaku, yang melarang tindakan tersebut. Sedangkan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang
46
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997),
47
Mr. N. M Seplt dan Ten berge, MV. JB.J.M, Op.cit, hal.1
hal. 80
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri 48 Pelayanan publik atau Publik Service dalam KEPMENPAN NO. 63/ KEP/ M.PAN/ 7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemyelengggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
49
Dalam UUPLH yang dimaksudkan dengan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan. G. Metode Penelitian a. Sifat dan Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini metode yang akan dipergunakan adalah metode penelitian yang bersifat penelitian deskriptif analitis, 50artinya bahwa penelitian ini 48
Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 50 Soerjono Soekanto,Sri Maudji, Metodologi penelitian hukum,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995) hal. 12 49
hanya menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori – teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemberian izin industri sebagai publik service pemerintah daerah yang akan dikaitkan dengan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan terhadap taraf sinkhronisasi hukum. 51 b. Sumber Data Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan penelitian yang bersumber dari data sekunder yang meliputi : a.
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Peraturan perundangundangan yang relevan dengan penelitian ini seperti : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindutrian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
51
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press,1982) hal 51
1995 Tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Kota Meda nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah, Peraturan Daerah Kota Medan nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi izin usaha industri, perdagangan, gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan. b.
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 52 Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal, serta referensi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
c.
Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus, ensiklopedia dll.
c. Alat Pengumpulan Data Alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengunakan studi dokumen yaitu dilakukan dengan menginventarisir berbagai baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier melalui penelusuran kepustakaan ( library research ).
52
hal.141
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta : Penerbit Prenada Media, 2005)
d. Analisis Data Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk memindakan sistimatis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sisternatisasi berati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalan analisis data, yaitu : 1. Memilih peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaiyan dengan masalah pemberian izin dalam rangka Public service
pemerintah
daerah untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. 2. Membuat sistematik dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan pelaksanaan prinsip public service pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha industri sebagai uapay pengendalian dampak lingkungan hidup. 3. Menjelaskan hubungan konsep / teori dengan klasifikasi dengan teori-teori yang dirumuskan. 4. Hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Maksudnya bahwa hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angkaangka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimatkalimat.
