BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia
sebagai nation state, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan
Universitas Sumatera Utara
hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya.Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita di suatu negara dan juga tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara. Terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 38,4 juta jiwa atau 18,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupuin daerah-daerah kumuh di perkotaan. Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara
Universitas Sumatera Utara
signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta prasarana pendukungnya. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari tahun 1999-2002. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskn, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya,
Universitas Sumatera Utara
perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, (2) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan dan gizi), (3) pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta (4) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Fenomena yang dialami di Sumatera Utara yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang masih banyak. Namun keadaan yang sekarang ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi justru memberikan sinyal kedekatan dengan indikator-indikator kemiskinan yang meningkat. Dilihat dari dampak desentralisasi pun, perbaikan dan peluang ini belum dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan data resmi kemiskinan menunjukkan adanya stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum era desentralisasi. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah memang terlihat di tingkat kampung, tetapi program ini sering tidak memenuhi harapan pejabat pemerintah daerah dan warga karena lemahnya implementasi dan mekanisme kontrol.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Penduduk Miskin Tahun (Jiwa) 1999 1972700 2000
1939202
2001
1908373
2002
1883890
2003
1889400
2004
1800100
2005
1760228
2006
1979702
2007
1768500
2008
1613800
2009
1499700
Sumber: BPS Sumatera Utara (2011) Berdasarkan Tabel 1.1 nampak bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara masih tinggi, walaupun sudah mengalami penurunan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dinilai sangat menghambat kinerja ekonomi suatu daerah sedangkan bila kinerja ekonomi mengalami tren yang positif, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan indikasi berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pendidikan, angkatan kerja, kesehatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Sumatera Utara sehingga kedepannya dapat diformulasikan
Universitas Sumatera Utara
sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang
dapat dibuat adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pegaruh investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara? 2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara? 3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara ? 4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara ? 5. Apakah investasi, inflasi, jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara? 1.3.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. 3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. 4. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. 5. Untuk menganalisis investasi, inflasi, jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara? 1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah:
1.
Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis yang berhubungan dengan kemiskinan
2.
Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan Sumatera Utara.
3.
Dapat
digunakan
sebagai
mahasiswa/mahasiswi
bahan
Fakultas
studi
Ekonomi
atau
tambahan
khususnya
literatur
Magister
bagi
Ekonomi
Pembangunan. 4.
Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
