BAB I PENDAHULUAN. sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Telekomunikasi membawa dampak yang signifkan terhadap

Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perkembangan industri telekomunikasi yang demikian pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi membawa dampak yang signifkan terhadap pendirian menara telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya menara-menara

baru

yang

didirikan,

baik

oleh

operator

telekomunikasi maupun oleh perusahaan penyedia menara (tower provider) di sejumlah kabupaten/kota. Pembangunan menara baru tersebut sedikit banyak akan memanfaatkan ruang dan lahan di suatu wilayah. Hal ini memberikan dampak yang cukup serius, di mana pembangunan menara yang tidak tertata akan mengurangi lahan terbuka serta mengurangi nilai estetika dari tata ruang suatu wilayah. Pembangunan menara yang tidak tertata ini pada hilirnya akan membawa permasalahan baru, yaitu pertentangan antara pihak masyarakat dengan pihak pemilik menara. Permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, membuat

pengambil

kebijakan,

dalam

hal

ini

pemerintah

kabupaten/kota menjadi dilematis. Dua sisi yang berbeda harus dijalankan, yaitu di satu sisi pemerintah daerah harus memenuhi PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

1


2014

kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh penduduknya, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan pembangunan sarana telekomunikasi agar tidak mengurangi ruang terbuka dan harus memperhatikan tata ruang. Berpijak dari kondisi tersebut, pemerintah pusat pada akirnya menerbitkan

peraturan

tentang

pembangunan

menara,

yaitu

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pembangunan

dan

Penggunaan

Menara

Bersama

Telekomunikasi serta disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan 1 Kepala Badan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, dan Nomor 3/P/2009

tentang

Pedoman

Pembangunan

dan

Penggunaan

Bersama Menara Telekomunikasi menjadi instrumen hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memulai bagi terciptanya penataan Menara Telekomunikasi yang komprehensif, baik dari aspek estetika, tata kota, keamanan, lingkungan dan proteksi bagi area-area tertentu yang strategis. Tujuan dari SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan antara lain menyerasikan

dan

mensinergikan

pembagian

urusan

antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata menara bersama telekomunikasi. Keputusan bersama ini PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

2


2014

juga bertujuan mencegah penyediaan menara dari praktek monopoli dan

persaingan

usaha

tidak

sehat

sesama

pelaku

industri

telekomunikasi. Dalam SKB 3 Menteri dan 1 Kepala Badan ini dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan menara bersama telekomunikasi berdampak pada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan tersebut antara lain pemerintah daerah harus membuat perda

tentang

menara

bersama

mengacu

pada

SKB

dan

menampung spesifikasi lokal dan kearifan lokal. Pemerintah daerah juga diminta untuk mempermudah perizinan IMB untuk menara bersama, namun tegas dalam penegakan hukum melalui perda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pentingnya keberadaan perda guna memberikan kepastian hukum mutlak di miliki oleh setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya

Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Utara

kemudian

membentuk rancangan peraturan daerah, dengan terlebih dahulu dimulai dari penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini mengacu kepada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu, dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

3


2014

Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sebagai

solusi

terhadap

permasalahan

dan

kebutuhan hukum masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Dasar hukum pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.

Undang-undang nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat

5.

Peraturan Pemerintah Nomor

52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaran Telekomunikasi. 6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

53

Tahun

2000

tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 7.

Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

4


8.

2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2008

tentang

Pembangunan

dan

Penggunaan

Menara

Bersama Telekomunikasi; 9.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan informatika,

Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor: 06/SE/Dir/2011 tanggal 14 September 2011tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Rancangan

dan

Peraturan

tujuan Daerah

penyusunan tentang

Naskah

Pengendalian

Akademik Menara

Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 1.

Memberikan kerangka regulasi terkait pengendalian menara telekomuniaksi dan jaminan investasi di Kabupaten Lombok Utara.

2.

Mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.


5


3.

2014

Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada penyedia menara telekomunikasi,masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

4.

Pemanfaatan ruang untuk pendirian

atau

pembangunan

menara telekomunikasi dengan mamperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

1.4. Sasaran Sasaran kegiatan Penyusunan Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah : 

Terbitnya kerangka regulasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara.



Memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam upaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang ada di dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara.

1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang

lingkup

pekerjaan

jasa

konsultansi

yang

akan

dilakukan adalah sebagai berikut : 

Survei lapangan dalam rangka sampling data untuk penyusunan raperda. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

6




2014

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1.6. Sistematika Laporan Sistematika laporan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai beirkut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran serta ruang lingkup pekerjaan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA Bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Lombok Utara, diantaranya kondisi geografis, topografi dan morfologi, tata guna lahan, jaringan transportasi dan demografi kependudukan.

BAB III KONSEP DAN METODOLOGI Bab ini berisi tentang konsep umum naskah akademik, metodologi untuk penyelesaian pekerjaan, serta alokasi personel.

BAB IV Bab ini berisi tentang sistematika rancangan naskah akademik


7


2014

BAB V Bab ini berisi Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang pengendalian menara telekomunikasi. BAB VI PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari laporan pendahuluan pekerjaan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA 2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Tanjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Lombok Barat. Kabupaten Lombok UtaraMerupakan Kabupaten Termuda di NTB memiliki luas 776,25 Km², dan secara geografis berada di Kaki Gunung Rinjani. Daerah ini memiliki sejumlah obyek Wisata yang cukup

terkenal

di

Mancananegara,

seperti

Gili

Trawangan,

keindahan Danau Segare Anak yang ada di puncak Rinjani dll. Saat ini, Kabupaten Lombok Utara dipimpin oleh Bupati, Drs. H. Djohan Samzu dan Wakil Bupati, H. Najmul Ahyar, SH, MH. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

8


Pembentukan

Kabupaten

Lombok

Utara,

dilanjutkan

2014

dengan

peresmian dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara pada tanggal 30 Desember 2008, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai

Daerah

Otonomi

baru

di

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat.Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggra Barat, yang posisinya terletak dibagian utara pulau lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Laut Jawa

Sebelah Barat

: Selat Lombok Dan Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Selatan

:.Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten

………………………….Lombok Tengah Sebelah Timur

: Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 809,53 Km², dan secara administrastif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 322 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 Km² dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 Km². Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin


9


2014

ramai, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Diwilayah Kabupaten Lombok Utara juga terdapat gugusan Pulau-pulau kecil yang cukup terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya yakni Gili (pulau), Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Berdasarkan data dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), Kabupaten Lombok Utara tergolong daerah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar 23,1 derajat Celcius dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 derajat celcius dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 derajat celcius. Ditinjau dari keadaan geografisnya Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi: Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir kewilayah-wilayah daratan dan bermuara disepanjang pesisir pantai.

BAB III KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. Konsep Naskah Akademik Naskah akademik mulai dikenal dalam penyusunan produk perundang-undangan dengan terbitnya

Keputusan Kepala Badan


10


2014

Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 2004 tentang Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Naskah

Akademik

Peraturan

Perundang-undangan. Naskah akademik ini memuat gagasangagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Naskah akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan naskah akademik perlu dilakukan secara hati-hati, dengan melihat beragam peraturan perundang-undangan yang telah terbit terlebih dahulu.

3.2. Pendekatan Teknis dan Metodologis Berdasarkan pemahaman konsultan terhadap KAK, maka pekerjaan jasa konsultansi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

11


2014

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan tersusunnya naskah akademik ini, maka perdebatan tentang substansi yang terkandung dalam raperda menjadi lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana. Oleh karena itu lingkup pekerjaan jasa konsultansi ini adalah sebagaimana

tertuang

dalam

Dokumen

Pengadaan,

yaitu

penyusunan naskah akademik dengan 18 (delapan belas) muatan materi yang terkandung di dalamnya. Muatan materi ini adalah muatan minimum yang ada dalam naskah akademis. Sehingga, dimungkinkan

penambahan-penambahan

muatan

materi

yang

diperlukan tanpa mengurangi substansi permasalahan yang akan dicarikan penyelesaiannya. Dengan jangka waktu pekerjaan selema 40 (empat puluh) hari, maka konsultan menyusunan pendekatan metodologi kerja sebagai berikut : -

Pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan jasa konsultansi ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait

pertelekomunikasian

di

lapangan.

Sedangkan

pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undang dan berbagai kebijakankebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan

dengan

pertelekomunikasian

di

Kabupaten


12


2014

Lombok Utara dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, Focus Group Discussion (FGD), public hearing dan sebagainya. -

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi

dua

jenis

yaitu

Data

Primer

dan

Data

Sekunder..Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.Sementara, sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi : Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pertelekomunikasian serta dokumen lain yang menunjang. -

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan serta diskusi intensif dengan nara sumber terkait dan kalangan terbatas melalui Focus Group Discussion (FGD).

-

Untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usahausaha

pengumpulan

data

dengan

cara

mengunjungi

perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan pokok permasalahan.


13


2014

Teknik analisis data dilakukakan secara induktif, semua data

-

yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Dengan pendekatan metodologi sebagaimana dikemukakan di atas maka output yang ingin dicapai dari pekerjaan jasa konsultansi ini

adalah

tersusunnya

dokumen

naskah

akademis

yang

komprehensip, baik dari sisi teknokratik maupun pada partisipasi publik.

3.3. Program Kerja Berdasarkan

pendekatan

teknis

dan

metodologis

sebagaimana dikemukakan di atas, maka program kerja yang disusun adalah sebagai berikut : 1.

Melakukan memberikan

interview informasi

dengan penting

narasumber terikat

yang

penataan

dapat menara

telekomunikasi. Dengan teknik snowball, maka informan berikutnya adalah yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya sehingga, informasi yang didapatkan tersebut merupakan informasi yang teruji validitasnya. Jangka waktu pelaksanaan interview ini adalah selama 10 (sepuluh) hari. 2.

Selain melakukan interview, guna mendapatkan data primer yang akurat, maka konsultan melakukan pengamatan langsung di lapangan, terkait dengan lokasi-lokasi menara eksisting di PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

14


2014

Kabupaten Lombok Utara. Pengamatan langsung ini menjadi penting, guna memetakan kondisi sesungguhnya menara telekomunikasi Kabupaten

yang

Lombok

ada Utara.

dalam ruang Jangka

lingkup

waktu

wilayah

pelaksanaan

pengamatan langsung ini adalah 5 (lima) hari. 3.

Setelah melakukan interview dan pengamatan langsung di lapangan, maka langkah selanjutnya adalah mengundang stakeholder untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Jangka waktu pelaksanaan FGD ini adalah selama 2 (dua) hari.

4.

Setelah tahapan dari nomor 1 sampai dengan 3 dilalui, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi literatur. Studi ini mencakup peraturan yang ada di daerah seperti Perda tentang Tata Ruang beserta peraturan

pelaksanaan

di

bawahnya

maupun

peraturan

perundang-undangan yang bersifat nasional. Studi literatur ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. 5.

Langkah

kerja

selanjutnya

adalah

penyusunan

naskah

akademik, dimulai dari ketentuan umum sampai dengan penutup. Jangka waktu penyusunan naskah akademik ini selama 15 (lima belas) hari. 6.

Langkah selanjutnya adalah presentasi awal naskah akademik dihadapan PPK dan stakeholder lainnya. Langkah ini guna PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

15


2014

menyerap aspirasi dari peserta presentasi, apakah ada penambahan, pengurangan atau hal-hal lain yang perlu diperbaiki pada naskah akademik ini. Jangka waktu presentasi ini adalah 1 (satu) hari, sementara perbaikan naskah akademik dilakukan selama 3 (tiga) hari.

3.4. Organisasi dan Personel Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pengadaan,maka komposisi tim jasa konsultansi pekerjaan ini adalah terdiri atas Team Leader/Ahli Telekomunikasi, Ahli Hukum/Kebijakan Publik dan Operator Komputer. Tugas dari personil tim adalah sebagai berikut : 1.

Team Leader/Ahli Telekomunikasi Ahli ini akan melaksanakan kajian pada aspek teknologi telekomunikasi dalam bidang perencanaan penataan menara telekomunikasi.

Team

Leader

merupakan

Tenaga

Ahli

Telekomunikasi yang berpengalaman di bidangnya selama 5 (lima) tahun. Team Leader akan memimpin sejumlah diskusi dan pemaparan hasil jasa konsultansi ini. 2.

Ahli Hukum/Kebijakan Publik Ahli Hukum/Kebijakan Publik akan melaksanakan telaah hukum terhadap peraturan yang sudah ada, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah lainnya serta bersama-sama dengan Team Leader menyusun draft awal PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

16


naskah

akademik

perda

tentang

pengendalian

2014

menara

telekomunikasi. Ahli Hukum/Kebijakan Publik ini adalah Sarjana Hukum atau Sarjana Administrasi Publik/Kebijakan Publik dengan pengalaman 4 (empat) tahun di bidangnya. 3.

Operator Komputer Operator Komputer bertugas membantu tenaga ahli untuk membuat gambar, menyusun tabel dan melakukan koreksi aritmatik terhadap darft naskah akademik yang dihasilkan.

No

Kegiatan

1.

Interview dengan informan

2. 3. 4.

Laporan Pendahuluan Observasi Lapangan Focus Group Discussion

5. 6. 7.

Studi Literatur Laporan Antara Penyusunan Draft Naskah Akademik Presentasi Hasil Pekerjaan

8.

9.

Laporan Akhir

I

II

Bulan keIII IV V

Keterangan

dst.

Key Informan disusun dengan meggunakan teknik Snowball

FGD mengundang stakeholder di lingkungan Pemkot Lombok Utara

Presentasi awal sebelum pekerjaan dilakukan serah terima kepada PPK Laporan ini merupakan laporan akhir setelah dilakukan revisi sebelumnya


17


2014

BAB IV SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Penyusunan sistematika Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi terdiri atas beberapa bab sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan

memuat

latar

belakang,

sasaran

yang

akan

diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. A.

Latar Belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan pembentukan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang sebagai acuan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang

menjelaskan

mengapa

pembentukan

Rancangan

Peraturan Daerah,Rancangan Undang-Undang suatu Peraturan atau Rancangan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis, guna mendukung perlu atau tidak perlunya Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

18


B.

2014

Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1)

Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

2)

Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang

berarti

membenarkan

pelibatan

negara

dalam

penyelesaian masalah tersebut. 3)

Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4)

Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,, jangkauan, dan arah pengaturan.

C.

Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

19


1)

2014

Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2)

Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan

pembentukan

Rancangan

Peraturan

Rancangan Undang-Undang sebagai dasar

Daerah,

atau hukum

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3)

Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,, yuridis

pembentukan

Rancangan

Undang-Undang

atau

Rancangan Peraturan Daerah. 4)

Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah atau pengaturan Rancangan dalam Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik

adalah sebagai pembahasan acuan penyusunan referensi UndangUndang dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

D.

Metode Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penyusunan penelitian sehingga Naskah Akademik yang

digunakan berbasiskan

metode

penelitian

hukum atau

penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

20


2014

yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis,asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:


21


2014

a)

Kajian teoretis

b)

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

c)

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta

permasalahan

yang

dihadapi

masyarakat.

Kajian

terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang

dan

Peraturan

Daerah

baru

dengan

Peraturan

Perundang-undangan lain. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena


22


2014

tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A.

Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan

mempertimbangkan

bahwa

peraturan

yang

dibentuk berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


23


B.

2014

Landasan Sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C.

Landasan Yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.


24


2014

BAB V JANGKAUAN, MATERI MUATAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP

UNDANG-UNDANG,

PERATURAN

DAERAH

PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup

materi

Peraturan

muatan

Daerah

Kabupaten/Kota

Rancangan

Provinsi,

yang

akan

atau

Undang-Undang, Rancangan

dibentuk.

Dalam

Rancangan

Peraturan bab

ini,

Daerah sebelum

menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: A.

Ketentuan Umum;

B.

Materi yang akan diatur;

C.

Ketentuan Sanksi; dan

D.

Ketentuan Peralihan.

BAB VI PENUTUP Bab penutup terdiri atas subbab kesimpulan dan saran. A.

Kesimpulan Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.


25


B.

2014

Saran Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan

Perundang-undangan

atau

Peraturan

Perundang-

undangan di bawahnya. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang- undangan, dan

jurnal

yang

menjadi

sumber

bahan

penyusunan

Naskah

Akademik.Dasar Hukum Lain yang melandasi rancangan perundanganundangan: 1)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

2)

Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

1999

Tentang

Tentang

Telekomunikasi; 3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;


26


5)

2014

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6)

Peraturan

Pemerintah

Nomor

52

Tahun

2000

tentang

Penyelenggraan Telekomunikasi. 7)

Peraturan Menteri Kominikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Pedoman

Pembangunan

dan

Penggunaan

Manara

Bersama Telekomunikasi; 8)

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri

(Mendagri, Menteri PU,

Menkominfo, dan Ka. BKPN) Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 9)

Surat Edaran Dirjen Tata Ruang No.6/SE/2011 Tentang Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi;

10) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-17/P.J/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus.


27


2014

BAB V NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan penelitian produk hukum peraturan perundangundangan, maka Naskah Akademik Raperda tentang Pengendlalian Menara Telekomunikasi disusun sebagaimana tersebut di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan

nasional

merupakan

serangkaian

upaya

pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional

dilaksanakan dalam

rangka melaksanakan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa

Indonesia,

seluruh

tumpah

darah

darah

Indonesia,,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu proses perubahan berkesinambungan, terjadi PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

28


2014

secara terus menerus yang melibatkan semua unsur di dalamnya, yaitu pemerintah pusat ataupun daerah dan masyarakat serta dunia usaha. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat

di

daerahnya

sesuai

dengan

tujuan

pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing- masing daerah, guna merespon kebutuhan masyarakat

meliputi berbagai macam sektor

lain

diantaranya sektor ekonomi, sektor social, sektor pendidikan dan lain

sebagainya.

telekomunikasi

Namun

daerah

dalam

memerlukan

pengembangan pembangunan

sektor fasilitas

infrastruktur yang memadai, dimana tidak dapat di penuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta. Guna menunjang upaya pembangunan tersebut, maka pemerintah

daerah

membuka

kesempatan

berpartisipasi

dan

berinvestasi dari pihak swasta untuk berbagai macam sektor termasuk telekomunikasi, dengan harapan dapat memacu sektor– sektor

lainnya.

Sebagaimana

hasil

Telecommunication Union (ITU) menunjukan

survei

International

pertumbuhan sektor


29


2014

telekominikasi sebesar 1 persen akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa percepatan

pertumbuhan

ekonomi

dapat

dipacu

dengan

meningkatkan pembangunan dan pengembangan sektor tersebut. (Telekomunikasi dan Upaya Menuju Masyarakat Informasi, Kompas : 04 April 2004). Undang-Undang Pemerintahan Daerah Ayat (1) berbunyi : pemerintah

daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang

menjadi kewenanganya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang

ini

ditentukan

menjadi

urusan

pemerintah.

Sedangkan ayat (3) berbunyi : urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana yang dinaksud pada ayat (1) meliputi : a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fisikal nasional; f. agama. Selanjutnya berdasarkan pasal 14 UUPD diatur mengenai urusan pemerintah daerah baik wajib maupun pilihan. Selengkapnya pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut : 1)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota

merupakan

urusan yang

berskala

kabupaten/ kota meliputi : a.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.

Perencanaan , pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;


30


c.

2014

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.

Penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.

Penanganan bidang kesehatan;

f.

Penyelenggaraan bidang pendidikan;

g.

Penanggulangan masalah sosial;

h.

Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i.

Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j.

Pengendalian lingkungan hidup

k.

Pelayanan pertanahan;

l.

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m.

Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.

Pelayanan administrasi penanaman modal;

o.

Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya; dan

p.

Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.

2)

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unguulan daerah yang bersangkutan (Pasal 14 UUPD).


31


2014

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan

pelaksanaan

otonomi

daerah

yaitu

:

peningkatan

kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara sudah memperlihatkan peningkatan yang cukup pesat, salah satu sektor

yang

cukup

pesat

perkembangannya

adalah

sektor

telekomunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan sarana telekomunikasi

berupa

menara

telekomunikasi

di

KabupatenLombok Utara pada tahun 2014 sudah mencapai 67 menara, yang dibangun baik di wilayah pemukiman, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan kawasan lainya. Perkembangan yang menggembirakan ini, pada satu sisi adalah positif yakni semakin meratanya layanan telekominikasi yang diperoleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, namun disisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan (semakin terbatas/ berkuran lahan atau ruang terbuka untuk membangun menara telekominukasi), yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat menjadi potensi konflik masyarakat. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

32


Pembangunan

sektor

telekomunikasi

2014

mempunyai

arti

strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengaruh

globalisasi

dan

perkembangan

teknologi

telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP tersebut disebutkan bahwa urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang komunikasi daninformatika meliputi : (1) Sub bidang Pos dan Telekomunikasi, dan (2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Sub bidang Pos dan Telekomunikasi meliputi : Pos, Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)dan Standarisasi Pos dan Telekomunikasi. Sedangkan Sub bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi terdiri dari : Penyiaran,

Kelembagaan

Komunikasi

Sosial,

Kelembagaan

Komunikasi Pemerintah Daerah dan Kemitraan Media (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007).


33


2014

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah. Sejalan dengan itu maka sudah seharusnya apabila dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informasi juga diorientasikan untuk mencapai tujuan diatas. Oleh karena esensi otonomi adalah wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah sendiri, maka dalam kaitanya penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika diperlukan sebuah regulasi daerah sebagai dasar pelaksanaanya. Sejalan dengan penyelenggaraanya urusan pemerintah tersebut di atas, Kabupaten Lombok Utara telah menindaklanjutinya dengan penataan kelembagaan yaitu mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor II Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenLombok Utara. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang komprehensif, maka perlu dilakukan kajian akademis. Untuk PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

34


2014

mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap permasalahan

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan

pertelekomunikasian KabupatenLombok Utara. Atas

dasar

pemikiran

tersebut

diatas

makan

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara

melakukan

kegiatan

berupa

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1.2. Maksud, Tujuan, Target dan Kegunaan Yang Ingin Dicapai 1.

Maksud Kegiatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang perlu di atur berhubungan dengan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

2.

Tujuan Kegiatan Tujuan yang diharapkan dari pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut : a.

Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Raperda tentang

Penngendalian

Menara

Telekomunikasi

di

Kabupaten Lombok Utara.


35


b.

2014

Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara yang dapat diterima

pelaku

industri

telekomunikasi

maupun

masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien. c.

Untuk

menyiapkan

rumusan

konsep

Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis,

sehingga

Peraturan

Daerah

yang

akan

diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat. d.

Menghasilkan

dokumen

yang

berisi

pokok-pokok

pengaturan dalam Rancangan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang aspiratif dan partisipatif. 3.

Target Kegiatan Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : a.

Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara.

b.

Rencana tindak lanjut untuk mengawal Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan.


36


4.

2014

Kegunaan Sedangkan kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di KabupatenLombok Utara adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1.3. Metode Pendekatan 1.

Metode Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dimaksudkan

untuk

melihat

permasalahan

terkait

pertelekomunikasian di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undang dan berbagai kebijakan-kebijakan yang

berkaitan

berhubungan

dengan

dengan

pokok

permasalahan

pertelekomunikasian

di

yang

Kabupaten

Lombok Utara dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, Focus Group Discussion (FGD), public hearing dan sebagainya. 2.

Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis : PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

37


a.

2014

Data Primer Sumber

data

primer

ini

berupa hasil pengamatan

(observasi) lapangan, wawancara dan kuessioner. b.

Data Sekunder Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi : Undang-undang, Peraturan

Pemerintah

dan

peraturan

perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pertelekomunikasian serta dokumen lain yang menunjang 3.

Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survey lapangan, dan serta diskusi intensif dengan nara sumber terkait dan kalangan terbatas melalui Focus Group Discussion (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan pokok permasalahan.


38


4.

2014

Metode Analisis Data Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

1.4. Materi Muatan Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara meliputi antara lain : Tabel 1. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Asas Pembangunan Menara Penggunaan Menara Bersama Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama : Kegiatan Jasa Telekomunikasi, kegiatan galian kabel, kegiatan IKR/G, kegiatan penangkal petir, sector usaha alat / perangkat telekomunikasi, sector warung internet dan sejenisnya, sector TV, sector Radio dan penyiaran, sector Telekomunikasi. Perizinan : 1. Setiap penyelenggaraan telekomunikasi yang akan membangun menara wajib memakai izin; 2. Izin IMB sebagai di maksud angka wajib melampiri persyaratanpersyaratan administrasi dan tekhnis; 3. Izin tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain; 4. Dalam pengajuan permohonan izin waji di lampiri Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika; 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi berlaku tanpa batas akan tetapi Pemerintah Daerah berhak melakukan peninjauan setiap tahn berdasarkan kondisi menara. 6. Izin Hinder Ordonantie (Ordonasi Gangguan) 7. Izin Installasi Penangkal Petir. 8. Izin Installasi genset. Kewajiban, Hak dan Larangan Sanksi Administrasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian : Berupa kegiatan pengawasan/pengendalian terhadap Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi yang cakupan areanya meliputi PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

39


2014

wilayah kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya Ketentuan Penyidikan Pengecualian Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Penutup

9. 10. 11. 12. 13.

1.5. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan materi terkait dengan pertelekomunikasian dapat disebutkan sebagaimana dalam tabel berikut. Tabel 2.Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Telekomunikasi No

Peraturan Perundangundangan

Materi Terkait

1. Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa; “bumi air, (UUD) Republik dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia Tahun 1945. dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat’. Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 2. Undang-Undang Nomor Dasar Pertimbangan ditetapkan UU antara lain : 36 Tahun 1999 tentang Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi Telekomunikasi. mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

40


-

2014

tujuan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa; Bahwa pengaruhglobalisai dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi .

Pasal 1 angka 1 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya. Pasal 1 angka 12 Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pasal 1 angka 13 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pasal 1 angka 14 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pasal 2 dan 3 Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

41


2014

mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa Pasal 5 ayat (3) dan (4) (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang di bentuk untuk maksut tersebut. (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi: a. Penyelenggaraan jaringan telekomu-nikasi; b. Penyelenggaraan jasa telekomuni-kasi; c. Telekomunikasi khusus (2) Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. melindungi kepentingan dan keamanan negara; b. mengantisipasi adanya perkem-bangan teknologi dan tuntutan global; c. dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan; d. Peran serta masyarakat. Pasal 33 menyebutkan bahwa : (1) Penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit wajibmendapat Izin Pemerintah. (2) Penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mangganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spectrum radio dan orbit satelit.


42


3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

2014

Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-undang Nomor Pasal 10 menyebutkan : 32 Tahun 2004 tentang (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi sebagaimana telah kewenangannya, kecuali urusan pemerintah diubah terakhir dengan yang, oleh undang-undang ini ditentukan undang-undang Nomor menjadi urusan Pemerintah (Pusat); 12 tahun 2008 tentang (2) Dalam menyelenggarakan urusan Perubahan atas pemerintahan yang menjadi kewenangan Undang-undang Nomor daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 32 tahun 2004 tentang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah. pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 14 ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota antara lain : (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (3) Pengendalian lingkungan hidup; (4) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dst 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3 ayat (1) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujuadan Desentralisasi”. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan : “PAD bersumber dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah;


43


2014

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Pasal 7 menyebutkan : Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang : (1) Menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi. (2) Menetapkan penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 6. Undang-Undang Nomor UU ini memberikan Kewenangan kepada 26 Tahun 2007 tantang Pemerintah baik, pemerintah pusat maupun Penataan Ruang. pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat daerah propinsi, dan tingkat daerah Kabupaten/Kota. Di dalam UndangUndang ini diatur antara lain bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan pendapat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa : Penataan ruang diselenggarakan dengan asas : a. Keterpaduan, b. Keserasian, keselarasan dan keseim-bangan; c. Keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasilan; e. Keterbukaan; f. Kebersamaan dan kemitraan g. Perlindungan kepentingan umum; h. Kepastian hukum dan keadilan; dan i. Akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan : a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buat dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

44


2014

c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD).

UU PDRD mengganti UU No 18 Th 1997 & UU No 34 Th 2000. Strategis & mendasar di bidang desentralisasi fiscal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 Prinsip pengaturannya : Pengawasan pemungutan PDRD dilakukan secara preventif dan korektif. RAPERDA yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi. UU ini memiliki tujuan : 1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. 3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan UU ini terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi dapat dikenakan dua Retribusi, yaitu : a. Pengendalian Menara Telekomunikasi (Ps 110); b. Retribusi Izin Mendirikian Bangunan (1MB) Menara (Ps 141-142).


45


2014

Berdasarkan Pasal 124 disebutkan bahwa : Objek Menara Telekomunikasi (RPMT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Selanjutnya terkait RPMT ini disebutkan bahwa :  Pengenaannya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan Menara Telekomunikasi.  Dengan pengendalian ini, keberadaan akan memenuhi aspetata ruang.  Keamanan dan keselamatan, keindahan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.  Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tariff retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2 % dari nilai jual objek pajak PBB Menara Telekomunikasi. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 2 menyebutkan bahwa : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas : a. Tanggung jawab Negara; b. Kelestarian dan keberlanjutan; c. Kelestarian dan keseimbangan d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. Keadilan; h. Ekoregion; i. Keanekaragaman hayati; j. Pencemar membayar; k. Partisipatif;


46


2014

l. Kearifan lokal; m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan n. Otonomi daerah. Pasal 3 menyebutkan bahwa : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarisn ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. Mengantisipasi isu lingkungan global. Pasal 4 Menyebutkan bahwa : Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup meliputi : a. Perencanaan; b. Pemanfaatan; c. Pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

dan

Pasal 2 Penyelenggaraan Telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi. Pasal 3 Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi : a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;


47


2014

b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus. Pasal 4 Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu : a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Badan Usaha swasta; atau d. Koperasi. Pasal 5 Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh: a. Perseorangan; b. Instansi pemerintah; atau c. Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Pasal 6 a. Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi. b. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis. d. Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.


48


2014

Pasal 7 Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang di selenggarakannya. Pasal 8 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan di sediakannya. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksut dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada. (3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksut dalam ayat (2) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri. Pasal 9 (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari : a. Penyelenggaraan, jaringan tetap; b. Penyelenggaraan jaringan bergerak. (2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal; b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; d. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial; b. Penyelenggaraan jaringan bergerak selular; c. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.


49


2014

Pasal 10 (1) Penyelenggaraan jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak selular atau penyelenggara jaringan satelit harus menyelenggarakan jasa telepon selular dasar. (2) Penyelenggara jaringan tetap local dalam menyelenggarakan jasa telepon dasar wajib menyelenggarakan jasa telepon umum. (3) Penyelenggara Jaringan tetap local dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 11 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin penyelenggaraannya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Pasal 13 Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi mengunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pasal 14 (1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari : a. Penyelenggaraan jasa telepon dasar; b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon; c. Penyelenggaraan jasa multimedia. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 15 (1) Penyelenggara Jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

50


2014

(2) Penyelenggara telekomunikasi mem-berikan pelayanan sama kepada pengguna telekomunikasi. (3) Dalam menyediakan fasilitas teleko-munikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi wajib dalam Rencana Dasar Teknis. (4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalaml ayat (3) diatur Dengan Keputusan Menteri. Pasal 16 (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya. Pasal 17 (1) Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman pemakaian jas telekomunikasi. Pasal 18 (1) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi. (2) Installasi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi persyaratan. Pasal 19 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan dskriminasi dalam penyediaan interkoneksi. (2) Dalam pelaksanaan interkoneksi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

51


2014

saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. Pasal 24 Ketersambungan perangkat milik Penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksnakan secara transparan dan tidak diskriminatif. PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS Pasal 38 Penyelenggara Telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan : a. Sendiri; b. Pertahanan keamanan Negara; c. Penyiaran. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri Pasal 39 Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dilakukan untuk keperluan : a. Perseorangan; b. Instansi pemerintah; c. Dinas khusus; d. Badan hukum. Pasal 40 Menara Telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 39 huruf a meliputi : a. Amatir radio; b. Komunikasi radio antar penduduk. Pasal 41 (1) Kegiatan amatir sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikanteknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika. (2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR). PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

52


2014

Pasal 42 (1) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan. (2) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR). Pasal 43 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksnakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan. (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika : a) Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b) Lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringa telekomunikasi; c) Kegiatannya memerlukan tele-komunikasi yang tersendiri dan terpisah. PERIZINAN Pasal 55 (1) Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi di berikan ijin melalui tahapan ijin prinsip dan ijin penyelenggaraan. (2) Telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan izin prinsip. (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan pertahanan keamanan Negara tidak memerlukan izin prinsip dan izin Pasal 56 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

53


2014

(satu) tahun. (3) Izin prinsip tidak dapat dipindah tangankan. 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusin Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan penajabaran dari ketentuan yang ada dalam UU No 32 Tahun 2004. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan pembagian urusan pemerintah berdasarkan bidang/urusannya, baik untuk pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karna pertimbangan teknis kemudahan memahami urusan tersebut, maka pemerintahan daerah Kabupaten bidang komunikasi dan informasi dikemukakan dalam table tersendiri (di bawah ini).

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M. KOMINFO/03/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, untuk menghindari munculnya hutan menara dan menjaga keserasian lingkungan maka diarahkan untuk penggunaan menara bersama telekomunikasi.

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : 18 Tahun 2009/07/PRT/M/20099/PER/M.KOMINFO/03/ 200 9-3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama

Pasal 2 menyebutkan bahwa : Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administrative, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan hidup dan aspek yuridis. Pasal 3 : Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara,


54


2014

Menara Telekomunikasi struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian. Pasal 6 (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti a. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan khusus untuk DKI Jakarta wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah propinsi; b. Rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan khusus untuk DKI Jakarta wajib mengikuti rencana detail tata ruang wilayah propinsi; dan/atau c. Rencana tata bangunan dan lingkungan (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan. Pasal 8 Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung ajwab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara. Pasal 9 (1) Pembangunan menara di kawaasan yang sifat dan peruntukannya tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk kawasan tersebut. (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karekteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kawasan Bandar udara/pelabuhan; b. Kawasan cagar budaya c. Kawasan pariwisata; d. Kawasan hutan lindung; e. Kawasan istana kepresidenan; f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

55


2014

atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; g. Kawasan pengendalian ketat lainnya. Pasal 10 (perizinan) : Permohonan Izin Mendirikan diajukan oleh penyedia Bupati/Walikota, dan khusus Jakarta permohonan izin Gubernur.

Bangunan Menara menara kepada untuk propinsi DKI diajukan kepada

Tabel 3. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bidang Komunikasi Informatika Sub Bidang 1.

Pos dan Telekomunikasi

Pemerintahan Daerah Kabupaten

Sub-sub Bidang 1.

Pos

1.

2.

3. 4. 2.

Telekomunikasi

1.

2.

3.

Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. Penertiban jasa tititpan untuk kantor agen. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan kabupaten. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk


56


4. 5.

6.

7.

3.

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)

1.

2.

3.

4. 5.

2014

pembangunan universal di bidang telekomunikasi. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel. Rumah/Gedung (IKR/G). pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung selular atau sejenisnya. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. Pemberian Izin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi gangguan). Pemberian izin instalasi penangkal petir Pemberian izin instalasi genset.


57


4.

Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi

2014

Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan penyelenggara radio. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

BAB II RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK 2.1. Umum A.

Pengertian-pengertian Beberapa pengertian dan definisi dari istilah yang digunakan dalam Raperda ini antara lain, meliputi; 1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Utara

2.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah

oleh

Pemerintah

Daerah

dan

Dewan

Perwakilan Rakyat daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pemmbantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; 3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

unsur

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

Kabupaten Lombok Utara; PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

58


4.

Bupati adalah Bupati Lombok Utara;

5.

Dinas adalah

Dinas Perhubungan

2014

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Lombok Utara; 6.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas

tertentu

penyelenggaraan

dibidang telekomunikasi

pengendalian dan

informatika

dan di

Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 7.

Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainya;

8.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah semua kegiatan penyelenggaraan yang berhubungan dengan aktivitas setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya.

9.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, BUMD, BUMN, Badan usaha swasta, instansi pemerintah dan penyelenggara yang mendapat ijin sebagai penyelenggara telekomunikasi;


59


2014

10. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi

kebutuhan

bertelekominikasi

dengan

menggunakan jaringan telekominikasi; 11. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapanya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. 12. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang design dan bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan Jariangan telekomunikasi; 13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan; 14. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau

badan

lain

yang

dimaksudkan

untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan daerah; PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

60


2014

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. Penyidikan

adalah

serangkaiaan

tindakan

Penyidik

Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang yang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menentukan tersangka. B.

Asas, Tujuan dan Pembinaan Asas-asas dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi yaitu asas manfaat, adil dan merata. Kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan di selenggarakannya telekomunikasi untuk mendukung persatuan dan

kesatuan

bangsa

meningkatkan

kesejahteraan

dan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan

ekonomi

dan

kegiatan

pemerintahan,

serta

meningkatkan hubungan antar bangsa. Pembinaan Telekomunikasi di kuasai oleh oleh Negara dan pembinaanya di lakukan oleh pemerintah, pembinaan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

61


2014

telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.Dalam penetapan kebijakan, pengaturan,

pengawasan

dan

pengendalian

di

bidang

telekomunikasi di lakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan

yang

berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Dalam

rangka

pelaksanaan

pembinaan

telekomunikasi

pemerintah wajib melibatkan peran serta masyarakat, peran serta

masyarakat

berupa

penyampaian

pemikiran

dan

pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah

perkembangan

penetapan,

pertelekomunikasian

kebijakan,

pengaturan,

dalam

rangka

pengendalian

dan

pengawasan di bidang telekomunikasi. Peran serta masyarakat, di selenggarakan oleh Lembaga mandiri yang kenyataanya terdiri dari asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi

serta

masyarakat

intelektual

di

bidang

telekomunikasi. a.

Mewujudkan

keterpaduan

dalam

menyeimbangkan

peranan jasa telekomunikasi terhadap kebutuhan dan kelangsungan

kehidupan

pertelekomunikasian

di

Kabupaten Lombok Utara;


62


b.

Meningkatkan

pemanfaatan

sumber

data

2014

dalam

penyediaan dan pelayanan dibidang telekomunikasi; c.

Mewujudkan perlindungan hukum secara pasti dan tegas terhadap sarana atau bangunan Menara telekomunikasi;

d.

Mewujudkan keseimbangan pertelekomunikasian dengan kenyamanan dan kesejahteraan lingkungan hidup.

2.2. Materi Yang Diatur A.

Pembukaan Pembukaan Peraturan terdiri atas : 1.

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

2.

Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat daerah;

3.

Konsideran diawali dengan kata Menimbang. a.

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokokpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.

b.

Konsideran peraturan daerah memuat pokok- pokok pikiran yang mencakup unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis. b.1. Filosofi : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berdasarkan pada kebanaran dan cita

rasa

keadilan

serta

ditujukan


untuk

63


kesejahteraan

masyarakat,

2014

kelestarian

ekosistem, dan supremasi hukum. b.2. Sosiologis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat. b.3. Yuridis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut. 4.

Dasar Hukum Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat/ memuat. a.

Dasar kewengangan pembuatan peraturan daerah;

b.

Peraturan

Perundang–undangan

yang

memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan c.

Undang- undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

5.

Diktum Diktum terdiri atas : a.

Kata Memutuskan

b.

Kata Menetapkan

c.

Nama Peraturan Daerah


64


B.

2014

Batang Tubuh Materi yang dimuat dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi: 1.

Ketentuan Umum Dalam ketentuan umum ini berisi tentang : a.

Batasan pengertian atau definisi;

b.

Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;

c.

Hal-hal lain yang bersifat umum berlaku bagi pasalpasal

berikut

antara

lain

ketentuan

yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dari materi yang diatur. 2.

Asas dan Tujuan Telekomunikasi

diselenggarakan

berdasarkan

asas

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung meningkatkan masyarakat

persatuan

dan

kesejahteraan secara

adil

dan

kesatuan dan merata,

bangsa,

kemakmuran mendukung

kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta pembangunan daerah. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

65


3.

2014

Ruang Lingkup peraturan daerah dalam rangka penataan, pembangunan, dan pengguunaan menara telekomunikasi meliputi : 1.

Pembangunan Menara : a.

Penempatan

zona

pembangunan

menara/rencana tata letak menara; b.

Pembangunan

dan

pengoperasian

menara

dan

pengoperasian

menara

bersama; c.

Pembangunan khusus;

d.

Ketentuan pembangunan menara di kawasan tertentu;

e.

Pembangunan

dan

pengoperasian

tambahan penghubung

menara

menara

kamuflase

dan BTS Mobile; f. 2.

Jaminan Pembongkaran.

Penggunaan Menara Bersama Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan

kesempatan

yang

sama

tanpa

diskriminasi kepada penyelenggaraan telkomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tekhnis menara.


66


3.

2014

Prinsip-prinsip Penggunaan Menara Bersama a.

Penyedia

Menara/Pengelola

memperhatikan

Menara

ketentuan

harus

Perundang-

undangan yang berlaku yang terkait dengan larangan praktek monopoli; b. 4.

Penyedia Menara atau Pengelola Menara

Perizinan Setiap penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha bidang telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati

sesuai

dengan

kewenangannya.

Izin

sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Adapun mengenai layanan dan tata cara perizinan Bidang Telekomunikasi yang akan diatur dengan peraturan daerah

sesuai

dengan

kewenangan

diusulkan

sebagai berikut:

5.

a.

Izin Mendirikan Bangunan Menara;

b.

Izin Lokasi /Fungsi tata ruang kota;

c.

Izin Lingkungan Menara;

Menara Telekomunikasi Bersama Dalam

upaya

meminimalisasi

jumlah

menara,

pendirian menara di kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan konstruksi menara yang memenuhi PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

67


persyaratan undangan

teknis yang

2014

dan

peraturan

perundang-

berlaku

untuk

kepentingan

penggunaan, penataan ruangan, keamanan, estetika dan ketertiban lingkungan. 6.

Pembangunan dan Persebaran Menara Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan memperhatikan potensi tempat yang tersedia dengan kaidah tata ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi

yang

diatur

lebih

lanjut

dalam

peraturan Bupati. 7.

Pengawasan dan Pengedalian Menara Pengawasan

dimulai

dari

rencana

pendirian,

penggunaan menara sampai dengan operasional menara dengan memperhatikan : a.

Keselamatan,

keamanan,

estetika

dan

kenyamanan masyarakat sekitar menara; b.

Keselamatan operasional penerbangan udara;

c.

Hasil kajian studi pembangunan menara;

d.

Ketinggian menara tidak melebihi standar yang dipersyaratkan;


68


e.

2014

Pengendalian menara dilakukan secara terpadu melalui perizinan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang- undangan yang berlaku.

8.

Penggunaan Menara Penggunaan menara meliputi : penggunaan menara secara optimal, kerjasama penggunaan menara dan dana partisipasi pembangunan daerah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah daerah dengan penyelenggara telekomunikasi.

9.

Jaminan Keselamatan Jaminan keselamatan adalah sosial penggunaan menara, keamanan, keselamatan dan menjaga lingkungan sekitar, adanya jaminan asuransi dan pasca pemakaian menara (relokasi, pembongkaran dan pembongkaran paksa)

10. Menara Telekomunikasi Pemerintah

Kabupaten

Lombok

Utara

dapat

memungut retribusi pengendalian menara untuk membiayai

kegiatan

pengendalian

telekomunikasi yang mengacu peraturan Pemerintah

pada ketentuan

perundang-undangan Kabupaten

menara

Lombok

yang Utara

berlaku. wajib

menentukan besarnya tarif retribusi yang akan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

69


2014

dipungut dari objek dengan mempertimbangkan kemampuan

masyarakat,

perekonomian

dan

perkembangan

aspek

keadilan.

Untuk

menetukan besarnya tarif ini Pemerintah Kabupaten Lombok

Utara

infrastruktur, monitoring/

perlu

menyesuaikan

biaya

operasional,

sosialisasi

dan

dengan

administrasi,

peralatan

yang

disediaka. Dalam kaitanya retribusi penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi terdapat 2 (dua) retribusi atau pungutan daerah sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu meliputi : a.

Retribusi Jasa Umum

b.

Retribusi Perizinan Tertentu

11. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah wajib dan berwenang untuk menjamin Pembangunan Menara Telekomunikasi yang baik dan berwawasan lngkungan sesuai perundang- undangan yang berlaku. Pemerintahan kabupaten/ kota mempunyai

kewenangan untuk

menjamin Pembangunan menara telekomunikasi yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai perundang undangan yang berlaku. Pemerintahan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

70


2014

kabupaten/ kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan telekomunikasi antara lain : a.

Menetapkan kebijakan dan strategi;

b.

Menyelenggarakan

sesuai

dengan

norma,

standar, prosedur; c.

Melakukan pembinaan dan pengawasan;

d.

Melakukan pemantauan

dan evaluasi secara

berkala. Setiap

penyelenggara

bertanggung

jawab

dan/ dalam

atau

pihak

yang

penyelenggaraan

telekomunikasi dan masyarakat diwajibkan: a.

Memelihara lingkungan

keterlibatan, tempat

keamanan

Pembangunan

dan

Menara

Telekomunikasi; b.

Menempatkan sarana dan prasarana terkait penyelenggara telekomunikasi dengan tertib dan teratur;

c.

Menempati tempat dan prosedur sesuai izin yang dimilikinya;

d.

Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi dan ketentuan pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati;


71


e.

2014

Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin Usaha Jasa telekomunikasi.

12. Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Dalam hal ini kewenangan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan

dan

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara adalah dibawah

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

(Lembaga

Daerah

Kabupaten

Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10); 13. Pembinaan dan Penertiban Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

di

Kabupaten

Lombok

Utara

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : a.

Sosialisasi produk hukum daerah maupun aturan teknis lainya tenttang telekomunikasi dan informasi;


72


b.

Bimbingan

dan

2014

Penyuluhan

kepada

masyarakat; c.

Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

d.

Pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi Kabupaten Lombok Utara dilakukan melalui kegiatan perizinan, pegawasan, dan penetiban.

e.

Bupati

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

telekomunikasi

dilakukan

kegiatan

melalui

yang

pemantauan,

pelaporan dan evaluasi secara rutin. f.

Dalam melakukam penertiban, Bupati dapat menunjuk

pejabat

berdasarkan

tugas

Penertiban

yang pokok

terhadap

berwenang

dan

fungsinya. pelanggaran

telekomunikasi dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan bak dari unsur masyarakat maupun aparat. 14. Larangan Penyelenggaraan

telekomunikasi

yang

secara

melawan hukum dan dengan sengaja melakukam kegiatan

penyelenggaraan

dengan

tidak

memperhatikan norma, standar, prosedur, atau PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

73


2014

kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kepada masyarakat,

keamanan,

sejenisnya

yang

menimbulkan

lingkungan

berdampak

kerugian

dan

yang

negatif

dan

kepada

masyarakat

merupakan bentuk larangan dalam peraturan daerah ini. 15. Peran Serta masyarakat Masyarakat dapat berperan dalam penyusunan Perda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu : a.

Pemberian usul, pertimbangan dan saran;

b.

Perumusan

kebijakan

penyelenggaraan

telekomunikasi Kabupaten Lombok Utara; c.

Bentuk

dan

tata

cara

peran

masyarakat

terhadap hasil Perda Menara telekomunikasi tersebut dilakukan menurut ketetuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 16. Data dan Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lombok

Utara

mengumpulkan,

menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

74


2014

dan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan terkait dengan telekomunikasi dan informasi di Kabupaten

Lombok

Utara

kepada

dinas-dinas

terkait, penyelenggara dan masyarakat membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggara kegiatan tersebut sebagai pusat data sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi, masyarakat, seluruh pengguna data dan informasi. 17. Penyelesaian Sengketa Upaya

penyelesaian

permasalahan

Menara

telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara dapat diselesaikan melalui antara lain yaitu : a.

Musyawarah antar pihak yang memberikan solusi

menguntungkan

bagi

pihak

yang

bersengketa; b.

Mediasi Pihak Ketiga;

c.

Jalur hukum atau pengadilan apabila upaya (a) dan

(b)

tidak

dapat

menyelesaikan

permasalahan. 18. Penyidikan Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

75


Pemerintah

2014

Daerah diberi wewenang melakukan

penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini. Wewenang penyidik adalah : a.

Menerima,

mencari

mengumpulkan

dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak

pidana

atas

pelanggaran

Peraturan Daerah; b.

Meneliti,

mencari

dan

mengumpulkan

keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan

tindak

pidana

yang

dilakukan; c.

Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi

atau

badan

tentang

kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan; d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

lain

berkenaan

tindak

pidana yang dilakukan; e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan , dan dokumen-dokumen

lain

berkenaan


tindak

76


pidana

yang

dilakukan,

serta

2014

melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

g.

Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;

i.

Memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

Penghentian penyidikan;

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan

tindak pidana

atas

pelanggaran Peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. l.

Penyidik

akan

memberitahukan

dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada

Penuntut

Umum,

sesuai

dengan

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pindana yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak berwenang

melakukan

penangkapan,


77


2014

penahanan dan penggeledahan, penyelidik membuat berita acara setiap tindakan tentang; pemeriksaan penyitaan

tersangka, pemasukan rumah, benda,

pemeriksaan

surat,

pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian. 19. Sanksi Administrasi Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : a.

Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;

b.

Pemberhentian sementara kegiatan;

c.

Pencabutan izin Usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi.

d.

Sedangkan mengenai peraturan tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi akan diatur dengan peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pidana Setiap penyelenggara telekomunikasi yang terbukti melanggar

ketentuan

dalam

Peraturan


daerah

78


2014

tentang Menara Telekomunikasi ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak pidana ini adalah pelanggaran. Setelah dikenakan ketentuan tersebut, dapat dibebankan biaya paksaan penegak hukum seluruh atau sebagian. Besar dari biaya paksaan penegakan

hukum

ditetapkan

oleh

Keputusan

Bupati. 21. Ketentuan Peralihan Ketentuan

peralihan

dimuat

dalam

suatu

peraturan yang baru untuk mengganti peraturan yang sudah ada. Fungsi dari ketentuan Peralihan ini adalah untuk, mengatur pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan yang baru menurut cara yang

ditentukan

dan

lancar.

Pada

umumnya

ketentuan peralihan ini berlaku sejak saat ditetapkan. Ketentuan-ketentuan yang ada pada umumnya materiil termasuk dalam hukum peralihan dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu : a.

Ketentuan

tentang

penerapan

terhadap

keadaan pada waktu peraturan baru itu berlaku;


79


b.

2014

Ketentuan tentang melakukan peraturan baru itu secara berangsur- angsur;

c.

Ketentuan

tentang

penyimpangan

untuk

sementara waktu dari peraturan yang baru itu; d.

Ketentuan tentang aturan-aturan khusus bagi keadaan dan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan baru.

Sedangkan konsep dalam naskah akademik ini adalah selama peraturan pelaksanaan peraturan daerah

tentang

Telekomunikasi

Pengendalian

ini

belum

Menara

ditetapkan,

maka

peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku. Dan semua ketentuan tentang hal tersebuat diatas yang sudah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah

tentang

Telekomunikasi

ini

Pengendalian harus

disesuaikan

Menara dengan

ketentuan yang berlaku. 22. Ketentuan Penutup Dalam ketentuan penutup dimuat tentang organorgan

yang

diharuskan

melaksanakan

peraturan

ikut

serta

tentang

dalam pengaruh

peraturan yang baruterhadap peraturan- peraturan lainya , tentang nama singkat yang diberikan kepada PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

80


2014

peraturan dan tentang saat mulai berlakunya. Dalam konsep ini adalah hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah tentang

Pengendalian

Menara Telekomunikasi ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Peraturan

Daearah

tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang

dapat

pengundangan

mengetahui, peraturan

memerintahkan

Daerah

ini

dengn

penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara. 2.2. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau memorie van toelichting. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelesan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelassan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentukan Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, pemjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

81


2014

lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan dari norma yang dijelaskan. Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan norang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum menara telekomunikasi serta penjelasan pasal demi pasal tentang menara telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara.

BAB III LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 3.1. Landasan Filosofis Peraturan

perundang-undangan

harus

mendapatkan

pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu citacita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasaranya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki moral bangsa PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

82


2014

akan sia-sia diterapkan tidak dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang

ada dibumi

Indonesia

tercemin

dari

Pancasila,

karna

merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life). Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sector kehidupan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara dan misi Kabupaten Lombok Utara. Demikian juga pengaturan dan Nomo 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 – 2015, yang antara lain didalamnya mengatur visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lombok Utara memerlukan suatu filosofi yang mampu menjadi pedoman dalam menentukan Visi dan Misi serta arah pembangunan daerah.


83


Filosofi

pembangunan

yang

disimbolkan

di

2014

Kabupaten

Lombok Utara yaitu “TIOQ TATA TUNAQ” merupakan cerminan kepribadian dan semangat kerja masyarakat Lombok Utara, dengan pengertian sebagai berikut : TIOQ

=

Berarti

tumbuh,

menerima

anugerah

dari

Tuhan

…………… Yang Maha Esa; TATA

=

Berarti atur, mengelola sumberdaya yang dianugerahkan

…………….Tuhan Yang Maha Esa; TUNAQ = Berarti menyayangi, memelihara dan mendayagunakan.

Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditetapkan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Lombok utara periode 2010-2015 adalah:

VISI Visi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 2010-2015

yang

merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:”LOMBOK UTARA MAJU DAN BERADAB” dengan semangat TIOQ TATA TUNAQ

Maju

:

Perwujudan keadaan masayarakat yang mandiri mengandalkan kemampuan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan


84


2014

bermartabat, terpenuhinya kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Beradab

: Perwujudan keadaan masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, ditandai dengan kualitas hidup yang layak dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial dan budaya.

MISI Dalam mewujudkan Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, menjaga pluralitas. 2. Mewujudkan percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan yang

berkeadilan,

yaitu

meningkatkan

pelayanan

dan

pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur diwilayah strategis, yakni menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial diseluruh PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

85


wilayah

Lombok

Utara

dalam

rangka

membuka

2014

dan

memperlancar arus ekonomi masyarakat dan pelayanan sosial dasar. 4. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu meningkatnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing, meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu dan tehnologi. 5. Menegakkan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu terciptanya masyarakat yang mengerti dan sadar akan aturan hukum, terciptanya aparatur yang bersih, tanggungjawab, dan mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

daerah.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dari misi yang ditetapkan 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Meningkatkan daya saing daerah 4. Mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

86


2014

5. Mewujudkan sistem pemerintahan dan pembangunan yang transparansi 6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan 8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat. Sasaran dari tujuan yang ditetapkan 1. Terwujudnya masyarakat sejahtera 2. Terwujudnya masyarakat religius 3. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan beretika 4. Terwujudnya masyarakat sehat 5. Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil 6. Terwujudnya masyarakat berwawasan IPTEK 7. Terwujudnya kesetaraan gender 8. Struktur APBD yang proporsional 9. Terwujudnya usaha pengolahan berbasis pertanian 10. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif 11. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan 12. Terwujudnya masyarakat “sadar wisata” 13. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

87


2014

14. Terwujudnya kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan 15. Terwujudnya

sistem

pelayanan

publik

yang

transparan,

berkepastian hukum dan tepat waktu 16. Terwujudnya infrastruktur yang memadai 17. Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif 18. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat 19. Tersedianya sistem transportasi yang terpadu 20. Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai 21. Terpenuhinya kebutuhan energi yang memadai 22. Terwujudnya lingkungan lestari 23. Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional 24. Terwujudnya tatalaksana penyelenggaran pemerintahan yang baik 25. Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum 26. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib 27. Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik 28. Terwujudnya

sistem

administrasi

kependudukan

yang

berkelanjutan.


88


2014

Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lombok Utara diatas maka Pengaturan Pengendalian Pembangunan menara Telekomunikasi tersebut ditetapkan dengan tujuan agar setiap pembangunan menara telekomunikasi di kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Perencanaan Daerah. Oleh karena itu dalam membentuk regulasi daerah tentang Menara Telekomunikasi harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara. Keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku usaha, masyarakat pengguna maupun pada umumnya dan pemerintah daerah. Disamping itu peraturan daerah juga harus mampu memberikan kontribusi bagi bangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. 3.2. Landasan Sosiologis Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis.

Apabila

ketentuan-ketentuan yang

terdapat

dalam

peraturan dalam peraturan daerah sesuai dengan kenyakinan umum atau

kesadaran

hukum

masyakarat,

maka

untuk

Mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

89


2014

Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan teknologi informasi terbilang sangat pesat, terbukti dengan perkembangan kebutuhan masyarat terhadap penguna fasilitas telekomukasi

semakin meningkat,

sehingga

mendorong terjadianya peningkatan hubungan komunikasi, lokal, regional maupun global. Hampir di setiap sektor kehidupan semakin membutuhkan jasa telekomukasi, informasi maupun komukasi. Perkembangan di sektor telekomunikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu antara lain:

1.

Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informasi Pergeseran jasa telekomukasi dewasa ini diawali dengan adanya konveregensi antar teknologi telekomukasi, informasi dan elektronika yang memuncak di awal tahun 90-an. Masyarakat sudah tidak lagi mengharapkan jasa telekomunikasi hanya sebagai sarana penghubung suatu lokasi dengan lokasi lainnya

yang

berjarak

cukup

jauh

untuk

berkomukasi.

Perkembangan IT yang dipengaruhi oleh perkembangan komponen-komponen IT itu sendiri, teknologi telekomunikasi, teknologi komputer dan teknologi elektronika terus meningkat. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

90


2014

Beragam bentuk layanan dan informasi di masyarakat terus didorong

dengan

telekomunikasi

berkembangannya

seperti

keamanan,

sistem

keandalan,

jaringan kecepatan,

cangkupan, personalitas, portabilitas dan harga. Memperhatikan kondisi di atas, maka tentang industri telekomunikasi dan pengguna jasa tersebut semakin terbuka lebar dengan munculnya perusahaan industri penyedia jasa telekomunasi dan informasi. Perkembangan industri jasa telekomunikasi dan informasi. Inilah baik dari sisi teknologi maupun layanan. Menuntut adanya pembaharuan regulasi dan peran para pelaku dalam bisnis telekomunikasi dan informasi.

2.

Globalisasi Ekonomi Globalisasi ekonomi telah menempatkan telekomunikasi sebagai jasa diperdagangkan dan sebagai sarana vital bagu sebagian besar jasa yang lainnya. Globalisasi

ekonomi

mewujudkan

kesepakatan

masyarakat dunia dalam menciptakan perdagangan dunia yang bebas. Hal ini telah memberikan tekanan yang kuat bagi negara-negara didunia untuk mengakhiri era monopoli sektor telekomunikasi. Dengan berakhirnya era monopoli, mulailah era kompetisi di sektor telekomunikas, yang akan menciptakan suatu lingkungan baru dan kesempatan berbisnis baru sektor PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

91


2014

jasa tersebut. Persaingan dalam memberikan layanan yang terbaik dan harga yang kompotitif menjadi prioritas industri jasa telekomunikasi. Sehingga menciptakan peluang baru dalam perkembangan membuat perangkat keras maupun lunak untuk menciptakan layanan dan teknologi dalam menempatkan IT sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi sebagai satusatunya media yang strategis dalam percaturan ekonomi global telah menjadikan jasa telekomunikasi dan informasi sebagai jasa yang diperdagangkan dan sarana vital pertumbuhan ekonomi dunia.

3.

Datangnya Masyarakat Informasi Sejak kehadiran era informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Bentul-bentuk informasi yang ingin diperoleh semakin hari semakin meningkat disetiap

sektor

kehidupan.

Peraihan

proses

ini

telah

membedakan nilai tambah yang begitu besar bagi perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi, sektor bengguna dan lapisan masyarakat dalam peningkatan kualitas efisiensi dan keuntungan yang semakin besar, sehingga pergeseran nilai-


92


2014

nilai budaya, bisnis dan sektor lain akan terasa dengan datangnya masyarakat indformasi ini. Oleh

karena

itu

maka

perlu

adanya

kebijakan

Pemerintah dalam menghadapai trend atau perkembangan di sektor pertelekomunikasi dan informasi untuk bisa mengatur, mengendalikan dan menata bidang tersebut, sebagau salah satu modal dalam meningkatkan pertumbuhan dan persaingan dalam

jasa

telekomunikasi

dan

informasi,

diantaranya

menyangkut hal-hal sebagai berikut : 1.

Membangun

regulasi

untuk

menunjang

jasa

telekomunikasi dan informasi. 2.

Mengendalikan dan menyelenggaran di budang jasa telekomunikasi dan informasi.

3.

Mengarahkan investasi di sektor teknologi dan informasi.

4.

Meningkatkan peran serta pembangunan dalam bidang telekomunikasi dan informasi.

5.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat penguna jasa telekomunikasi dan informasi.

3.3. Landasan Yuridis Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintahan

untuk

membentuk

sebuah

peraturan

perundang-


93


undangan.

Pertama:

terkait

dasar

kewenangan

2014

pembuatan

Peraturan Perundangan-undangan Tingkat Daerah; kedua: Undangundang

yang

menjadi

dasar

pembentukan

Daerah

yang

bersangkutan; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seseorang pejabat atau badan yang perundang-undangan, hal ini sangat perlu mengingats ebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundangundangan

tersebut

batal

demi

hukum

(neitige).

Misalnya

kewenangan untuk menyusun undang-undang ada pada DPR dan Presiden; peraturan Pemerintah dan peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Bupati/Walikota bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik

vertikal

maupun

horisontal.

Disamping

itu

juga

harus

diperharikan asas-asas lain seperti asas Lex Specialist Derograt legi Generall, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.


94


2014

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan

dalam penyelenggaraan

otonomi

daerah

dan

tugas

pembantuan serta memuat kindisi khusus daerah dan penjebaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang

akurat

atau

pembuatan

peraturan perundang-undangan

berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan

tersebut

adalah

mengandung

asas

pengayoman,

kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kemakmuran, kebangsaan, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hokum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah selutuh materi muatan dalam rangka penyelengaraan otomi daerah dan tugas bantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjebaran lebuh lanjut peraturan perundang-undangan yang lebuh tinggi (Hamidi, 2005 : 2-10). Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait sebagi berikut : 1.

Undang-undang

Nomor

36

Tahun

1999

tentang

Telekomunikasi. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

95


2.

2014

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4.

Undang-undang Pemerimbangan

Nomor

33

Tahun

Keuanganantara

2004

Pemerintah

tentang

Pusat

dan

Pemerintah Daerah. 5.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

52

Tahun

2000

tentang


96

Penyelenggaraan Telekomunikasi.


11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

53

Tahun

2000

2014

tentang

penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

36

Tahun

2005

tentang

Pelaksanaan Undang-undang Bangunan. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Ruang. 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dirubah dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004. 17. Peraturan Indonesia

Menteri Nomor

Komunikasi :

dan

Informasi

02/PER/M.KOMINFO/03/2008

Republik tentang

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi. 18. Peraturan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : 18 Tahun 200907/PRT/2009PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

97


9/PER/M.KOMINFO/03/2009-3/P/2009

tentang

Pembangunan

bersama

dan

Penggunaan

2014

pedoman Menara

Telekomunikasi. 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia

Nomor

:

23/PER/M.KOMINFO/04/2009

Repoblik tentang

Pedoman pelaksanaan urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahuhn 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2015. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

98


2014

26. Peraturan Dearah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025.

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini memiliki kelayakan secara

akademis.

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi

di

Kabupaten Lombok Utara perlu untuk diatur dengan baik sesuai dengan prinsip kemanfaatan, keamanan dan kepastian hukum. Pungutan Menara Telekomunikasi harus tetap menjaga keseimbangan antara aspek kehidupan dan perencanaan tata ruang wilayah. Keberadaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara

sangat

dimungkinkan

aka

ada

yang

menimbulkan

permasalahan yang memerlukan pemecahan bersama, namun kenyataan sektor ini adalah sangat vital terhadap peningkatan kualitas pelayanan sarana komunikasi bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara.


99


2014

4.2. Saran Berdasarakan simpulan di atas maka, disarankan agar Pengendalian Menara Telekomunikasi ditata dan dikelola dengan baik, agar dapat mendatangkan nilai tambahan bagi Lombok Utara yang Maju dan Beradap Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan kondisi serta perkembangan/dinamika pembangunan dan masyarakat dan dapat menjawab permasalahan yang timbul pada sektor telekomunikasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Daftar Pustaka Asro Mukti Adi, Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kabupaten Lombok Utara, Penulis Hukum (skripsi) Fakultas Hukum UNS Lombok Utara. Bagir Maman, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative And Organization Planing, University Gadjah Mada, Yogyakarta. ------------ , 2002 Pemerintah Daerah Bagian, Penataan Adminitrative And Organization Planing, University GADJAH Mada, Yogyakarta. Bambang Sugono, 1994, Hukum dan Kebijakansanaan Publik, Jakarta; Sinar Grafika. Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang : PT. Surya Daru Utama. Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Peruntukannya. Konsorsium Ilmu Hukum, UI : Jakarta. Ridwan, HR. 2002. Hokum Admitrasi Negara, UII Press : Yogyakarta.


100


2014

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm. Samudra Wiwaha, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raha Grafinso Persada. Soekarno Soerjono, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali : Jakarta. ------------ , 1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press : Jakarta. Soekidjo Notoamodjo, 2003. Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.Jakarta : Rineka Cipta, Cet ke-2, Mei. Solichin Addul Wahab, 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta;Bumi Aksara. Soly Lubts, 1995, landasaran dan Teknik Perundang-Undangan. Jakarta. Tim Depkum HAM & UNDP 2008, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, bekerjasama dengan United Nations Development Prorgamme (UNDP) melalui Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CARRIER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta. William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta. Widjaya HW, 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PT. MULTI BINA KREASI TAMAN PONDOK KELAPA Blok D-12, Jl. Raya Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp./Fax : (021) 86904039

101


2014

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2009

tentang

Perlindungan

dan

Undang-undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Peraturan Pemerintah Telekomunikasi.

Nomor

52

Tahun

2000

tentang

Menara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Bangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Ruang. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang dirubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2004.


102


2014

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dirubah dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi. Peraturan Menetri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/09.2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelanggaraan Penyiaran; Peraturan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : 18 Tahun 200907/PRT/20099/PER/M.KOMINFO/03/2009-3/P/2009 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repoblik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.


103


2014

BAB VI PENUTUP Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat

dilaksanakan

dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan. Dengan

diselesaikannya

Laporan

Akhir

ini,

maka

tahapan

berikutnya adalah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Daerah.


104

BAB I PENDAHULUAN. sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Telekomunikasi membawa dampak yang signifkan terhadap

Recommend Documents