BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejak berakhirnya era Orde Baru, penerimaan pemerintah dari sektor migas secaraberangsur-angsur tidak lagi menjadi penopang utama lini penerimaan dalam APBNIndonesia.Peranan sektor migas mulai digantikan oleh peranan dari penerimaanpajak.Seperti
yang
kita
ketahui,
pada
dasawarsa
terakhir
ini
pemerintahmenitikberatkan sumber penerimaan utama negara dari sektor pajak. Reformasi
Perpajakan
yang
digulirkan
pada
tahun
1983
telah
membawaperubahan besar dalam dunia perpajakan di Indonesia, baik dalam sisi formal maupunmaterial. Salah satu poin penting dalam reformasi pajak tersebut adalah dengandiberlakukannya self assessment system menggantikan official assessment system.Sistem ini menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menjalankankewajiban-kewajiban perpajakannya.Hal ini berarti memberikan tanggung jawabyang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan yang telahdiberikan tersebut dengan sebaik-baiknya.Namun, sebagai konsekuensinya, DirjenPajak juga harus memprioritaskan pemenuhan hak-hak perpajakan Wajib Pajak yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Salah
satuhak
Wajib
Pajak
adalah
mengenai
pengajuan
keberatan
sebagaimana diatur dalamPasal 25 dan 26 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang 1
2
Perubahan Ketiga atas UU Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan, telah tercantum beberapa hak Wajib Pajak yang bertujuan untukmemberikan jaminan keadilan bagi Wajib Pajak. Salah satu hak yang dimaksudadalah Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap ketetapanyang telah ditetapkan oleh fiskus apabila Wajib Pajak merasa bahwa datadata atauketetapan yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak LebihBayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan yang diberikan kepadanya tidak sesuaidengan penghitungan menurut Wajib Pajak.Pemenuhan kewajiban Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelesaian keberatanWajib Pajak berarti pula pemenuhan hak Wajib Pajak.Sejalan dengan dipenuhinyahak Wajib Pajak tersebut,
diharapkan
Wajib
Pajak
menjadi
terdorong
untukmelaksanakan
kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga tingkat kepatuhanmenjadi lebih baik. Secara umum, diharapkan penerimaan pajak juga akan meningkat.Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan, surat permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan ataupemungutan pajak
3
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keputusan
Direktur
Jenderal
Pajak
atas
keberatan
dapat
berupa
mengabulkanseluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yangmasih harus dibayar. Keputusan-keputusan yang ditetapkan ini akan berpengaruhpada realisasi dari rencana penerimaan pajak di kantor yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenaipengaruh penyelesaian keberatan terhadap penerimaan pajak di Kantor PelayananPajak
Pratama
Medan
Belawan
dengan
judul“PENGARUH
PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAMEDAN BELAWAN”.
B. TujuanDan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan KPP Pratama Medan Belawan terhadap WajibPajak terkait dengan penyelesaian permohonankeberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. b. Untuk mengetahui penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang menyelesaikan permohonan keberatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
4
2. Manfaat Hasil Penelitian a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Memberikan
pengetahuan
di
bidang
perpajakan
khususnya
tentang
penyelesaian keberatan dan memberikan pengetahuan tentang proses pengolahan permohonan keberatan.
b. Bagi lembaga khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Mempererat hubungan baik dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Pepajakan dan membantu KPP Pratama Medan Belawan untuk mensosialisasikan pentingnya Pajak kepada masyarakat.
c. Bagi Masyarakat Khususnya bagi wajib pajak, apa saja yang harus dilakukan untuk mangajukan keberatan dan tata cara penyelesaiannya serta untuk menambah pengetahuan masyarakat khususnya di bidang perpajakan.
C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Secara Umum a. Menurut Undang-Undang
5
Pengertian pajak menurut Undng-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
b. Menurut Para Ahli Adapun pendapatbeberapa ahli tentang pengertian pajak antara lain sebagai berikut: •
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik(kontra prestasi) yang lansung dapat ditunjukan untuk membayar pengeluaran umum.
•
Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011:1) menyatakan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
6
•
Menurut Dr. N. J. Feldman dalam Siti Resmi (2011:2) menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada
kontraprestasi,
dan
semata-mata
digunakan
untuk
menutup
pengeluaran-pengeluaran umum. 2. Keberatan. a. Pengertian Keberatan Berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Keberatan adalah suratyang diajukan oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi,jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya.
b. Ruang Lingkup Keberatan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatanhanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
7
5) Pemotongan
atau
pemungutan
oleh
pihak
ketiga
berdasarkan
ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.
c. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Keberatan. Menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak selain dapat mengajukan keberatannya sendiri juga dapat diwakilkan oleh wakilnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1) badan oleh pengurus; 2) badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; 3) badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; 4) badan dalam likuidasi oleh likuidator; 5) suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanawasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau 6) anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh waliatau pengampunya. Orang pribadi atau badan juga dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d. Syarat-Syarat Formal Keberatan.
8
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2007, syarat-syarat pengajuan keberatan adalah : 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, 2) mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong ataudipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertaialasan yang menjadi dasar penghitungan, 3) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat a. ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecualiapabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, 4) wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah pajakyang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak.
Sedangkan syarat-syarat pengajuan keberatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan adalah : a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, b. mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai
9
alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan, c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak, d. Wajib Pajak telah melunasi utang pajak yang masih harus dibayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan f. pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), dansurat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatanditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 01/PJ.07/2007 tentang ProsedurPengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan,Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur tata cara pengajuankeberatan sebagai berikut. a. satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti
10
b. pemotongan/pemungutan pajak, c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, d. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak,disertai dengan alasan-alasan yang jelas, e. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut, dilampiri dengan surat kuasa khusus dalamhal surat keberatan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diaturdalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
3. Pengambilan Keputusan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Surat Keputusan Keberatan tersebut harus diterbitkan paling lambat tiga bulan sejak Keputusan Keberatan dibuat. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa : a) Menerima seluruhnya atau sebagian, b) Menolak, atau
11
c) Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) UU KUP atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 4. Penyelesaian Keberatan a. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 3. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2013 tentang
Tata
Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 4. Keputusan
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jederal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013.
12
b.Prosedur 1. Penanganan Pengajuan Keberatan .Prosedur penanganan pengajuan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini a. Penanganan Pengajuan Keberatan yang Memenuhi Persyaratan 1. KPP Pratama mengelompokkan berkas Keberatan berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian: a.
berkas Keberatan yang kewenangan penelitiannya ada pada KPP Pratama;
b.
berkas Keberatan yang kewenangan penelitiannya ada pada Kanwil DJP;
c.
berkas Keberatan yang kewenangan penelitiannya ada pada Kantor Pusat DJP.
2.
KPP Pratama mengirimkan berkas Keberatan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Keberatan dan Banding menggunakan surat penerusan berkas keberatan dengan ketentuan:
13
a.
dilampiri Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB;
b.
Pengiriman dilakukan dalam jangka waktu paling lama : 1) 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan dalam hal : a) kewenangan melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan ada apada Kanwil DJP; b) kewenangan melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan ada pada Kantor Pusat DJP. 2) 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan dalam hal kewenangan melakukan penelitian ada pada KPP Pratama, disertai laporan hasil penelitian Keberatan.
3.
Terhadap pengajuan Keberatan yang telah memenuhi persyaratan, Kepala KPP Pratama/Kepala Kanwil DJP/Direktur Keberatan dan Banding berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian, menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.
4.
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan : a.
petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan Keberatan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan;
b.
dalam
hal
dilakukan
penelitian
di
lapangan,
Kepala
KPP
Pratama/Kepala Kanwil DJP/Direktur Keberatan dan Banding terlebih
14
dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak; c. 5.
hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian Keberatan.
Penerbitan dan pengiriman Keputusan Keberatan PBB dilakukan dengan ketentuan : a.
Keputusan Keberatan PBB diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian Keberatan:
b.
Salinan Keputusan Keberatan PBB diberikan kepada : 1) Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif; 2) Kepala KPP Pratama; 3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis.
6.
Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Keberatan PBB disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyelesaian Keberatan agar tidak menunggu batas akhir waktu pelayanan.
15
2. Penerimaan dan Penelitian Berkas Keberatan Prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan di unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. a. Penerimaan Pengajuan Keberatan dan Penelitian Persyaratan 1.
Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP Pratama yang bersangkutan, baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
2.
Dalam hal diajukan melalui KP2KP, berkas Keberatan harus diteruskan ke KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas Keberatan.
3.
Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah : a.
tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau
16
b.
tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
4.
KPP Pratama melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pengajuan Keberatan dimaksud dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB.
5.
Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.
6.
Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada : a.
Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan;atau
b.
Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
3. Penyelesaian Keberatan
17
Prosedur penyelesaian keberatan di unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
D. Ruang Lingkup Pembahasan Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan inimencakup
beberapa
hal,
penyelesaianpermohonan yangselanjutnya
dari
yaitu
keberatan
data
tersebut
tentang di
bagaimana
KPP
akan
Pratama
dilakukan
pelaksanaan Medan
penghitungan
proses
Belawan, korelasi
penyelesaianpermohonan keberatan dengan penerimaan pajak disertai dengan analisisnya. Disamping itu, penulis juga akan mencoba memberikan evaluasi atas pengajuankeberatan terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan.
E. Metode Pengumpulan Data Beberapa metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang relevandengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan praktik kerjalapangan ini yaitu: 1. Studi kepustakaan (library research)
18
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dasar teoritis tentang masalahyang sedang dibahas dengan cara membaca buku buku, literaturliteratur,perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri keuangan,surat edaran, situs internet, tulisan-tulisan ilmiah maupun sumbersumber lainyang terkait dengan tema laporan praktik kerja lapangan. 2. Studi lapangan (field research) Metode
ini
merupakan
metode
pengumpulan
data
yang
diperoleh
melaluiobservasi lapangan dan pengambilan data-data kuantitatif yang terdapat di KantorPelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 3. Wawancara Metode ini dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab secara langsungdengan pegawai operasional serta para pihak yang berkaitan langsung yang dapatmemberikan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan ruanglingkup pembahasan dalam laporan praktik kerja lapangan. 4. Metode Statistika Metode statistika yang digunakan untuk melakukan pengujian dalam laporanini adalah Koefisien Korelasi dan Koefisien Penentu.
19
F. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab I terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, tujuan penulisan, ruanglingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporanpraktik kerja lapangan. Latar belakang berisi alasan yang mendasari
penulismelakukan
penyusunan
laporan
praktik
kerja
lapangan.Tujuan penulisan merupakantujuan yang diharapkan dicapai dalam pembuatan laporan.Ruang lingkuppembahasan dimaksudkan agar dalam penulisan tidak keluar terlalu jauh daripermasalahan yang sedang dibahas. Metode pengumpulan data merupakan carapenulis memperoleh informasi dalam rangka penyusunan laporan. Sedangkansistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan dijelaskan dalam sub babsistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum sejarah singkat , visi dan misi serta struktur organisasi dari KPP Pratama Medan Belawan
BAB III PEMBAHASAN Bab
ini
berisi
materi
hubungannnyadengan
pokok
penerimaan
terkait
penyelesaian
pajak.
Bab
keberatan ini
dan
membahas
gambaranpelaksanaan proses penyelesaian keberatan di KPP Pratama Medan Belawan.
20
BAB IV PENUTUP Bab ini berisi simpulan atas apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya sertabeberapa saran yang disampaikan oleh penulis, yang diharapkan berguna dalampeningkatan penerimaan pajak terkait dengan penyelesaian permohonan keberatanyang diajukan oleh Wajib Pajak di lapangan, khususnya di KPP PratamaMedan Belawan.
