BAB I PENDAHULUAN. sebagaimana yang tercermin di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Hak menguasai bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana yang tercermin di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat menguasai negara sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Indonesia terkenal sebagai sebuah negara yang sangat kaya dalam hal kekayaan alamnya, dan kekayaan alam tersebut dapat digunakan untuk membangun Indonesia menuju negara yang makmur dan sejahtera karena sumber daya alam merupakan suatu bentuk modal alam. Salah satu sumber daya alam

yang

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah air. Menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU Sumber Daya Air) Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan air adalah semua air

Universitas Sumatera Utara

yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk di air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di daratan. Air adalah sumberdaya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia. Dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meingkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air.1 Sehingga kebutuhan akan air juga merupakan bagian dari hak azasi manusia serta merupakan unsur strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya negara harus hadir di dalam pengelolaan sumber daya air, karena sumber kekayaan alam tersebut tidak boleh digunakan sembarangan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Melalui hak menguasai negara, negara akan dapat mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sehingga secara tegas UUD NRI Tahun 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam oleh sekelompok orang saja. Tetapi pada kenyatannya saat ini air dijadikan sebagai suatu komoditas, dimana hak menguasai oleh negara didelegasikan ke sektor-sektor swasta yang besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri, dan karena pendelegasian ini peran swasta di dalam pengelolaan sumber daya air 1

M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 2.


menjadi sedemikian besar dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan perusahaan swasta yang dapat mengelola sumber daya air. Hal ini dapat dilihat pada fenomena perkembangan industri air dalam kemasan, yang mulai didirikan pertama kalinya di Indonesia, tepatnya di daerah Bekasi, sejak tahun 1973 dan mulai berproduksi pada tahun 1974. Berdasarkan data dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sampai pada tahun 2003 jumlah industri mencapai 413 perusahaan dengan kapasitas produksi 10,13 miliar liter per tahun.2 Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal juga harus sejalan dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dengan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum,

keadilan, dan efisien dengan tetap

memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.3 Kegiatan penanaman modal atau penanaman dana yang dilakukan pada saat sekarang dalam berbagai wujud aktiva untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Penanaman modal asing di Indonesia mempunyai peranan yang besar terhadap pembangunan 2

http://oasezam.wordpress.com/2009/05/13/bisnis-amdk-air-minum-dalam-kemasansemakin-berkembang/ (diakses pada tanggal 3 Maret 2016) 3 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan Bagian Umum.


di Indonesia. Dalam rangka pembangunan Indonesia memerlukan modal dan investasi guna mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Di sisi lain penanam modal asing menunjukan motif yang berbeda, suatu perusahaan dalam menanamkan modalnya di suatu negara adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut dipertimbangkan dalam beberapa hal diantaranya, sistem perizinan, fasilitas pelayanan, dan jaminan kepastian hukum. Undang-Undang Sumber Daya Air

dianggap belum dapat menjamin

pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, karena memuat adanya hak lain selain hak pakai dalam pemanfaatan sumber daya air yaitu hak guna usaha air dan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang dikomersialkan dengan adanya hak guna usaha air oleh pihak swasta. Sehingga UU Sumber Daya Air dianggap bertentangan dengan asas hak menguasai negara yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 serta tidak menampakkan hak pengusahaan air oleh negara seperti yang diamanatkan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu terdapat prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan sumber daya air. Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan menghilangkan hak rakyat Indonesia atas sumber daya air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat Indonesia atas air. Ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia. Keempat, pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak. Kelima, pengusahaan sumber daya air diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai lanjutan dari hak menguasai negara yang diamanatkan oleh


Undang-Undang Dasar 1945 NRI Tahun 1945.4 Maka dari itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menghapus keberadaan seluruh pasal yang terdapat di dalam UU Sumber Daya Air serta enam peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut,yaitu: 1.

PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

2.

PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

3.

PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

4.

PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

5.

PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

6.

PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

7.

PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air. Untuk mencengah kekosongan hukum maka Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1974 tentang Perairan (selanjutnya disebut sebagai UU Perairan) diberlakukan kembali. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi penanam modal bidang sumber daya air pasalnya pembatalan UU Sumber Daya Air berpotensi mengancam semua perjanjian kerjasama dan perizinan pengembangan sistem sumber daya air antara pemerintah dengan pelaku usaha yang dilakukan sebelum adanya pembatalan UU Sumber Daya Air. Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk mengulas dan membahas permasalahan ini lebih dalam. Dan menyimpulkan bahwa terdapat

4

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air. (diakses pada tanggal 4 Maret 2016)


asas hak menguasai negara dalam kegiatan penanaman modal pada bidang sumber daya air dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Hak Menguasai Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Air”.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana konsep hak menguasai negara di dalam hukum Indonesia?

2.

Bagaimanakah pengaturan kegiatan penanaman modal di bidang sumber daya air?

3.

Bagaimanakah penerapan asas hak menguasai negara dalam kegiatan penanaman modal di bidang sumber daya air?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui konsep hak menguasai negara di dalam hukum Indonesia b. Untuk mengetahui pengaturan kegiatan penanaman modal di bidang sumber daya air. c. Untuk mengetahui penerapan asas hak menguasai negara dalam kegiatan penanaman modal di bidang sumber daya air.


2.

Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Secara teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, perkembangan hukum ekonomi pada khususnya mengenai hak menguasai negara dalam kegiatan penanaman modal bidang sumber daya air. b. Secara Praktis 1) Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan penanaman modal di bidang sumber daya air. 2) Bagi Masyarakat sebagai bahan referensi dan menambah wawasan masyarakat mengenai kegiatan penanaman modal di bidang sumber daya air. 3) Bagi Akademisi sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam disiplin ilmu yang ditekuni penulis dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi dalam melakukan penelitian masa yang akan datang.

D. Keaslian Penulisan Judul yang diangkat adalah murni dari hasil pemikiran yang didassarkan dari ide, gagasan, dibantu dengan buku-buku, refrensi, dan masukan dari berbagai pihak dalam membantu penulisan skripsi ini. Untuk mengetahui keaslian penulisan, dilakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penelusuran yang dilakukan, ditemukan salah satu penelitian thesis yang telah dilakukan oleh


alumni mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terkait dengan Hak Menguasi Negara yang berjudul Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Terhadap Hak Ulayat oleh Hakim Janter Parluhutan Sitorus. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji mengenai aspek hak menguasai negara terhadap hak ulayat. Sedangkan penulisan skripsi ini mengkaji mengenai hak menguasai negara terhadap pengelolaan sumber daya air dan bagaimana kedudukan dari penanam modal bidang sumber daya air setelah dicabutnya UU Sumber Daya Air. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli dari ide, gagasan dan pemikiran dan usaha sendiri dengan bantuan buku-buku penunjang, peraturan perundangundangan dan artikel yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Sekalipun di suatu kesempatan terdapat judul yang sama maka penulisan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

E. Tinjauan Kepustakaan 1.

Hak menguasai negara Kata menguasai atau penguasaan oleh negara terletak didalam Pasal 33

UUD NRI Tahun 1945 dan tidak dapat ditafsirkan secara khusus di dalam penjelasanya. Oleh karena itu, kata penguasaan jika di tafsirkan secara etimologis adalah: “proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan”.5 Jadi penguasaan adalah suatu tindakan yang mencakup dari segi proses sampai cara menguasainya. Dengan kata lain bahwa penguasaan oleh negara adalah suatu

5

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 533.


proses yang dilakukan oleh negara untuk menguasai atau mengusahakan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan.6 Pada dasarnya hak merupakan suatu yang abstrak, jika melihat pendapat dari Lawrance M. Friedman7 “sebuah hak adalah adalah sebuah klaim atas sebuah barang yang, paling tidak dalam teorinya, atau secara etika, pasokannya tidak terbatas jumlahnya”. Sedangkan, pengertian hak menurut Satjipto Rahardjo: “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentinganya tersebut. Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terstruktur, dalam arti, ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak.”8 Jika dilihat dari pengertian hak tersebut, maka dapat di katakan bahwa hak menguasai negara adalah pengalokasian kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: a. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. b. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.

6

Abrar Seleng, Hukum Pertambangan diterjamahkan oleh Aca Sugandhy (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 21. 7 Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2003), hlm. 299. 8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.


c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.9 Hak menguasi negara dipandang mempunyai beberapa persoalan, dimana konsep hak menguasai negara yang konon diangkat dari hukum adat yaitu hak ulayat yang menggambarkan kehendak yang kuat dan berakar dari hukum asli indonesia10, dianggap mencerminkan dominasi dari negara atas hak individual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi11. Selain itu, persoalan-persoalan lain yang timbul ialah, “Pertama hak menguasai negara ini, tidak diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu tidak diketahui secara jelas bagaimana kedudukan, sifat, isi serta tempatnya dalam tata hukum (pertanahan) Indonesia”.12 Sehingga dalam hubungannya dengan kepentingan individu, mutlak dibatasi guna mengantisipasi keganasan hak menguasai negara guna terhadap kepentingan dari individu13. Persoalan yang Kedua, adalah mengenai kedudukan hak masyarakat hukum dan hak tradisional yang telah dijamin oleh Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dengan hak menguasai negara yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dalam undang-undang yang sama.14

9

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 12. 10 Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria (Bandung: Mahkota Kata, 2009), hlm. 66. 11 Ibid., hlm. 68. 12 Ibid., hlm. 4. 13 Ibid., hlm. 5. 14 Ibid., hlm.


Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan lebih tajam kembali makna dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bahwa penguasaan negara adalah peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas suatu sumber daya alam, sehingga negara akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pengelolaan sumber daya alam. Peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan serta fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Karena dengan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia dan pengelolaan langsung yang dimaksud disini adalah baik dalam bentu pengelolaan langsung oleh negara atau organ negara melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan swasta atau badan hukum lain diluar negara,maka keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bai rakyatjuga akan berkurang. Maka dari itu kedudukan hak menguasai negara juga tetap begitu penting dan menduduki posisi sentral, kedudukannya sama sebagaimana kedudukan hak milik dalam sistem hukum perdata, walaupun seperti yang telah disebutkan bahwa tidak diatur lebih lanjut dengan undang-undang.15

15

Ibid., hlm. 177.


2.

Pengertian penanaman modal Dalam usaha peningkatan perekonomian nasional, pemerintah melakukan

satu kegiatan usaha yang memerlukan modal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperoleh hasil yang maksimal. Modal tersebut di dapat dari para penanam modal yang menanamkan modalnya. Pada perkembangan ekonomi dunia saat ini, penanaman modal menjadi salah satu altenatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional, sebab salah satu fungsi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing adalah untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanaman modal guna mengelola potensi-potensi ekonomi “(economic recourcess)” yang sangat memerlukan modal yang besar, teknologi yang canggih, skill dan kemampuan yang profesional yang belum sepenuhnya mampu tertangani oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.16 Untuk lebih memahami arti dari penanaman modal, maka perlu diberikan batasan yang jelas terhadap pengertian dari penanaman modal tersebut. Penanaman modal pada suatu perusahaan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan investment, dimana dalam perkembangannya sering disebut dengan istilah investasi. Pengertian dari penanaman modal sendiri adalah penyerahan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk investasi.17 Penanaman modal adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sarana16

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007),

hlm. 185. 17

Soetarno, Pengantar Penanaman Moda (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 197.


sarana strategis tertentu di masa mendatang. 18 Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian penanaman modal dalam arti luas, beliau mengatakan bahwa modal yang diserahkan tersebut sebenarnya tidak hanya berupa uang saja tetapi dapat berupa barang yang dapat digunakan menjalankan perusahaan, maupun tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari modal yang diperhitungkan sebagai faktor produksi untuk memperoleh keuntungan serta jasa yang juga memungkinkan untuk dilaksanakan dalam penanaman modal tersebut.19 Penanaman modal dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai UU

Pemanaman Modal) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk itu kegiatan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman 18 19

Syahmin, AK, Hukum Dagang Internasional (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 17. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),

hlm. 311.


modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan adanya perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa: “Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, undang-undang ini juga memerintahkan agar pemerintah dapat meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah”. Pasal 1 ayat (1) UU Penanaman Modal menyatakan bahwa pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga penanaman modal secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Menurut Pasal 1 angka 2 bahwa penanaman modal dalam negeri juga sudah diartikan di dalam UU Penanaman Modal, yaitu kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, dan modal dalam negeri itu sendiri merupakan modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia,


perseorangan warga Negara Republik Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam UU Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 1.

Penanaman modal langsung Dalam konteks ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, pengertian

penanaman modal hanya mencangkup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal dalam negri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaaan baru ; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun dengan memberikan lisensi.20 2. Penanaman modal tidak langsung Penanaman modal tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencangkup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka

20

Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

hlm. 12.


waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjual-belikan.21 Perbedaan penanaman modal langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut: a. Pada penanaman modal tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. b. Pada penanaman modal tidak langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaaan yang menjalankan kegiatannya c. Kerugian pada penanaman modal tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum dan kebiasaan internasional.22 Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun modal yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 3.

Pengertian sumber daya air Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai

sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya lainnya. Air adalah sumber daya yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat (Kodoatie, 2002).

21

Ismail Suny, Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 13. 22 Ibid.


Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.23 Sumber Daya Air (SDA) Indonesia adalah yang terbesar di kawasan ASEAN. Namun kini pengelolaan sumber daya air di Indonesia menunjukan gejala yang semakin mengkhawatirkan, hal ini ditengarai dengan adanya berbagai masalah antara lain masalah banjir dan kekeringan yang semakin parah dari tahun ketahun, ditambah lagi konflik penggunaan air dan sumber daya air baik antar sektor dan antar wilayah yang semakin serius; kerancuan dan ketidakjelasan pembagian wewenang dan tangungjawab pengelolaan sumber daya air, kinerja prasarana sumber daya air yang ada cepat mengalami penurunan, kurangnya perhatian kita terhadap aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan, semakin terbatasnya data dan informasi sumber daya air baik menyangkut kualitas dan kuantitasnya, serta kurangnya peran serta masyarakat. Hal tersebut harus diperbaiki melalui berbagai upaya baik aspek ketatalaksanaan, kelembagaan, maupun sumberdaya manusianya. Hal ini telah dituangkan ke dalam UU Sumber Daya Air, dengan cakupan pengelolaan sumber daya air yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharan dalam rangka upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan sistem informasi. Proses pengelolaan sumber daya air harus melibatkan semua stakeholders, memperhatikan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta

23

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air (diakses pada tanggal 5 Maret 2016)


menjamin terjalinnya keseimbangan antara fungsi-fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.24

F. Metode Penulisan Skripsi ini untuk membahas masalah sangat membutuhkan adanya data dan keterangan yang dapat dijadikan bahan analitis. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan keterangan tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1.

Spesifikasi penelitian Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah hukum normatif dengan

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap hak menguasai negara dalam penanaman modal asing bidang sumber daya air berdasarkan hukum di Indonesia. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai hak menguasai negara dalam kegiatan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Air. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan walaupun penelitian ini tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap media massa ataupun dari internet. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal bidang Sumber Daya Air. 24

http://www.tpsda.itb.ac.id/ (diakses pada tanggal 5 Maret 2016)


2.

Bahan penelitian Materi dalam skripsi ini diambil dari data seperti dimaksud dibawah ini: a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah berbagai bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai perlakuan dan pemberian fasilitas kepada penanam modal, seperti hasil seminar atau makalah dari pakar hukum,

koran,

majalah,

kasus-kasus

yang

berhubungan

dengan

pembahasan skripsi ini, dan juga sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain


yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 3.

Teknik pengumpulan data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4.

Analisis data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Bab I, pendahuluan merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, sistematika penulisan. Bab II, mengenai konsep hak menguasai negara dalam hukum Indonesia. Pada bab ini berisikan tentang pengertian hak menguasai negara, dasar hukum hak menguasai negara, pembatasan hak menguasai negara dan hak menguasai negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bab III, tentang kegiatan penanaman modal bidang sumber daya air. Pada bab ini berisikan tentang pengertian dan pengaturan penanaman modal di Indonesia, bentuk bentuk penanaman modal bidang sumber daya air di Indonesia, perlindungan hukum terhadap penanaman modal sumber daya air di Indonesia. Bab IV, mengenai

hak menguasai negara dalam kegiatan penanaman

modal bidang sumber daya air. Pada bab ini berisikan tentang aspek hukum pengelolaan sumber daya air terkait penanaman modal, perkembangan hak menguasai negara terhadap penanaman modal bidang sumber daya air di Indonesia, dan bagaimana penerapan hak menguasai negara terhadap penanaman modal di bidang sumber daya air setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Bab V, kesimpulan dan saran merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berdasarkan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.


BAB I PENDAHULUAN. sebagaimana yang tercermin di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

Recommend Documents