BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul Kabupaten Bantul memiliki sejumlah badan usaha yang dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan badan usaha ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi. Salah satu Badan Usaha di Kabupaten Bantul tersebut adalah Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo. Pabrik Gula (PG) Madukismo terletak di desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sebagaimana layaknya sebuah pabrik, PG Madukismopun berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan PG Madukismo ini memberi efek ganda yang berupa kegiatan ekonomi, lapangan kerja baik langsung dalam pabrik maupun di luar pabrik, sehingga mampu menekan jumlah pengangguran, serta fasilitasnya yang berupa air, listrik, bantuan-bantuan untuk proyek RPK3 (Rencana Proyek Kebersihan, Ketertiban, Keindahan). Semua kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responcibility/CSR) terhadap masyarakat sekitar lokasi. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development (CD). Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan
1
2
pembangunan kapasitas
masyarakat sehingga
akan
menggali
potensi
masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Secara singkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat sukarela. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program charity dan community development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilaitambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Salah satu bentuk CSR PG Madukismo adalah penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar lokasi.
3
Berdasarkan data, karyawan PG Madukismo berjumlah sekitar 4.0004.500 orang. Sebagian besar karyawan berasal dari DIY dan lingkungan sekitar PG Madukismo. Karyawan ini dibedakan menjadi 4 empat berdasarkan sistem pengupahannya, yaitu : 1. Karyawan tetap terdiri dari : a. Karyawan Staf berjumlah : 80 orang b. Karyawan Non Staf
: 700 orang
2. Karyawan tidak tetap terdiri dari : a. Karyawan kampanye dan musiman (hanya bekerja pada masa produksi) berjumlah : 1.350 orang b. karyawan borong (bekerja bila ada borongan pekerjaan) berjumlah kurang lebih 2.500 – 3.000 orang Karyawan tetap yang berasal dari masyarakat sekitar kurang lebih 30% (tiga puluh persen) sedangkan karyawan tidak tetap yang berasal dari masyarakat sekitar kurang lebih 60% (enam puluh persen) . Manfaat yang diperoleh Pemerintah Daerah dengan keberadaan Perusahaan ini adalah sebagai salah satu sumber pemasukan dana (pajak, retribusi, PBB, sumbangan dan sebagainya) serta ketersediaan gula dan alkohol/spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar lampu petromak. Bagaimanapun juga, keberhasilan sebuah pabrik dalam mengedepankan dampak positifnya, sangat dipengaruhi oleh kinerja pabrik tersebut dalam mengelolanya. Sebagai contoh PG Madukismo mampu menutupi dampak limbahnya dengan mengkompensasikannya pada pengaspalan jalan dan
4
perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul : Kinerja Pabrik Gula Madukismo Dalam Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar
B. Latar Belakang Masalah Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai buah dari keberhasilan pembangunan nasional berencana selama tiga dekade telah melahirkan berbagai tuntutan baru dalam kualitas dan kapasitas kepemimpinan disemua sektor kehidupan. Harapan masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk mengembangkan yang lebih solid dan efektif dalam menjawab beberapa tantangan yang menyertai perjalanan bangsa Indonesia memasuki abad mendatang semakin nyata, maka agenda reformasi akan menjadi pembahasan konkret bagi kepemimpinan Indonesia agaknya perlu dilakukan. Kemampuan, integritas dan visi yang diharapkan dari pimpinan masa kini akan berbeda dari apa yang telah ditampilkan oleh para pendahulu. Dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
negara
dan
pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 UndangUndang Dasar 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administratif. Pembangunan daerah sebagai integral dari
5
pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat. Sebagai Daerah Otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, pertisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain, sumbersumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas.
6
Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekwensi bagi pemerintah daerah, untuk lebih mandiri baik dari system pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat didaerah. Disamping itu alasan klasik seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) didaerah. Terlepas dari itu semua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus disukseskan karena hal tersebut sudah menjadi program utama pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimiliki daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah (GBHN). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan potensi yang ada didaerah untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
7
Sesuai dengan semangat Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, diharapkan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengenai Otonomi Daerah, negara telah menggariskannya dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 dalam arah kebijakannya dibidang pembangunan daerah dinyatakan bahwa mempercepat pembangunan ekonomi daerah efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peleksanaan otonomi daerah. Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut berbeda-beda disetiap daerah, begitu juga dengan Kabupaten Bantul.
8
C. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah adalah : 1.
Bagaimana Kinerja Pabrik Gula Madukismo Dalam Peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?
2.
Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi PG Madukismo dalam peranannya meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat sekitar?
D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Kinerja Pabrik Gula Madukismo Dalam Peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul 2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi PG Madukismo dalam peranannya meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat sekitar
E. Kerangka Teori 1. Kinerja Organisasi Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya untuk mencapai
9
tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika moral.1 Adapun syarat-syarat penilaian kerja yang efektif kurang lebih ada dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu :2 a. Adanya kriteria performasi yang dapat diukur secara obyektif b. Adanya obyektifitas dalam proses evaluasinya. Diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu untuk dapat mengukur kriteria yang performasi secara obyektif : 3 a. Relevansi Menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dan tujuan performasi sebuah program penelitian adalah relevan, jika program tersebut mencakup aspek-aspek pekerjaaan yang penting. b. Reabilitas/Keandalan Dalam
konteks
ini
realibilitas
adalah
konsistensi
penilaian
reabilitas,.Menunjukkan tingkat nama kriteria, menghasilkan hasil yang konsisten untuk keryawan maupun penilaian yang dibuat oleh penilai yang bekerja secara independen, satu sama lain harus bersesuaian. c. Sensivitas/Diskriminasi Menyatakan bahwa suatu sistem penialain kinerja membedakan antara pelaksana yang efektif dengan yang tidak efektif. 1
Sofian Effendi dan Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei , LP3ESD, Jakarta 1989, hlm.37 2 Faustino Cardoso, G, Manajemen Sumber Daya manusia, Andi Ofset, Yogyakarta, 1997, hlm.135 3 Ibid, hlm.135
10
Jadi kinerja dapat diartikan juga suatu kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau individu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan. Kinerja yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut : 1. Aspek Produktifitas Aspek ini bekaitan dengan perbandingan antara pemasukan (input) dan pengeluaran (output) suatu organisasi. Apabila keluaran lebih besar hasilnya dari pada pemasukannya, maka kondisi ini disebut dengan efisien atau produktifitas tinggi. Namun apabila keluarannya lebih rendah dari pada pemasukannya maka kondisi tersebut efektif. Produktifitas merupakan alat ukur sejauh mana sumber daya yang ada
dalam
organisasi
diberdayakan
untuk
mencapai
hasil.
Produktifitas merupakan pencapaian maksimal kinerja dengan mengorbankan sumber daya seminimal mungkin. 2. Aspek Kualitas Pelayanan. Aspek ini dapat dilihat sebagai aspek efektifitas pelayanan yang diberikan organisasi kepada konsumennnya. Sedangkan indikatorindikator yang menyangkut dengan kualitas pelayanan antara lain : a. Kenampakan fisik. b. Realibilitas. c. Responsivitas. d. Kopentensi.
11
e. Kesopanan. f. Kredibilitas. g. Keamanan. h. Akses. i. Komunikasi. j. Provider tanggap dengan kebutuhan pelanggan. 3. Aspek Responsivitas. Aspek ini dapat diartikan sebagai daya tanggap para pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keingginan dari para klien atau masyarakat sasaran. Daya tanggap disini diartikan sebagai respon terhadap kebutuhan klien dan penerapan peraturan yang benar. 4. Aspek responsibilitas Aspek ini dapat diartikan suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh pengelola organisasi. Kondisi administrasi, program-program dan kebijakan disini dimaksudkan sebagai kemantapan pekerjaan. Good Goverenace sebagai pemerintahan yang paling mungkin untuk menjawab tantangan mutahir akan terwujud apabila setiap aparatur pemerintah sebagai unsur birokrasi maupun melaksanakan 2 macam responbilitas. Responbilitas objektif bersumber pada adanya pengendalian dari luar yang mendorong atau memotifasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan organisasi terwujud. Responbilitas subyektif yang
12
bersember dari individu aparat mengedepankan nilai-nilai dan kemanusiaan dalam melaksanakan tugas pokoknya terutama dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. 5. Aspek Profesionalisme Sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi dan kesalahan teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pengelola organisasi, karena semakin timbulnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Aspek Akuntabilitas Suatu pertanggungjawaban dari para pengelola organisasi tentang apa
yang
telah
dilakukan
stake
holders
(pihak-pihak
yang
berkepentingan). Konsep ini mengarah pada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dimulai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait dengan organisasi tersebut.4 Dari keenam konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu kinerja yang baik maka suatu organisasi dalam hal ini PG Madukismo harus seimbang dan produktifitasnya baik itu masukan atau pengeluaran. Untuk mencapai kinerja yang baik sudah seharusnya para aparatur pemerintah yang ada dalam organisasi, dalam hal ini PG Madukismo harus
4 Pribadi, Ulung (Perubahan Paradigma Organisas, Perencanaan strategi Managemen Total Pengembangan Organisasi. Diktat Mata Kuliah Pengembangan Organisasi Publik), Jurusan Ilmu Perintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,UMY
13
tanggap dan respon terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks karena adanya perubahan zaman dan teknologi, maka untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan kinerja yang sudah dilaksanakan perlu diadakan suatu laporan hasil kerja setiap enam bulan sekali, diharapkan dengan adanya laporan tersebut dapat mengontrol hasil kerja demi meningkatkan prestasi kerja kearah yang lebih baik.
2. Status Sosial Ekonomi Status adalah kedudukan sosial individu dalam suatu kelompok atau bisa diartikan sebagai suatu tingkat sosial dari kelompok-kelompok lainnya. Kedudukan status individu menentukan hak-hak istimewa seseorang dalam masyarakat. Peranan ialah perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang menduduki status tertentu. Peranan-peranan tepat dipelajari sebagai bahan dari proses sosialisasi dan kemudian diambil oleh para individu5 Status atau kedudukan adalah tempat atau posisi individu dalam kelompok sosial, hubungan individu dengan individu lain dalam kelompok tersebut atau hubungan kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar. 6
5 6
Horton, Paul dan Chester, L, Hunt, Sosiologi I, Erlangga, Bandung, 1991, hlm.21 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers Jakarta, 1985, hlm.216
14
Status Sosial Ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam keluarga sebagai rangkaian strata, tersusun secara hierarkis, merupakan kesatuan tertimbang dari hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat, biasanya dikenal sebagai previlese (kekayaan, pendapatan, barang-barang konsumsi), prestise (status serta gaya hidup pendidikan) dan pekerjaan. Menurut Astrid S. Susanto7 status adalah konsep perbandingan dalam masyarakat. Status sosial-ekonomi merupakan pencerminan dari hak dan kewajiban dalam tindakan manusia. Sedangkan menurut Falsom status sosial adalah kedudukan sosial, atau posisi seseorang dalam skala sosial. Status sosial terdapat dalam setiap masyarakat. Status sosial dihayati oleh tiap-tiap individu dalam pergaulan hidupnya 8 Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi kedalam sub kelas yang bergerak dalam bidang dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max Weber masih menyebutkan golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat yang dinamakan Stand9 Adapun status sosial ekonomi menurut Mifflen adalah kedudukan seseorang dalam rangkaian strata tersusun secara hierarkis, merupakan kesatuan tertimbang dari hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat,
7 Astrid, S, Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Binacipta, Bandung, 1985, hlm79
8 9
Vembriarto, Modernisasi di Dunia Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.8
Jabal Tarik Ibrahim, Sosiologi Pedesaan, UMM Press, Magelang, 2002, hlm205
15
biasanya dikenal sebagai previlese (kekayaan, pendapatan, barang-barang konsumsi), prestise (status serta gaya hidup pendidikan) dan pekerjaan. 10 Tinggi rendahnya status sosial-ekonomi seseorang ditentukan oleh tiga hal yang mendasar yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Hal ini senada dengan Melly G. Tan, yang menyatakan bahwa konsep kedudukan ekonomi dan ilmu masyarakat sudah lumrah meliputi tiga faktor tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.11 Status sosial ekonomi masyarakat dapat dipengaruhi oleh potensi lingkungan setempat, misalnya keberadaan perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) di lokasi tersebut. Departemen Sosial mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial terhadap lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekelilingnya. Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilaitambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. 10
11
hlm.35
Mifflen dan Mifflen, Sosiologi Pendidikan, Transito, Bandung, 1986, hlm.363 Melly G. Tan, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1977,
16
3. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Otonomi
Daerah
diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab didaerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamuji menegaskan : “Pemeritah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan ini lah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya.”12
Berdasarkan pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, didaerah membutuhkan biaya Pembangunan, 12
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, 1996, hlm. 125
17
tanpa adanya biaya yang cukup, maka tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi ciri pokok yang mendasar suatu daerah Otonomi menjadi hilang. Untuk dapat memiliki biaya yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, perusahaan reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha lainnya. Hal-hal yang menyangkut masalah substansial mengenai Pendapatan Asli Daerah, menurut H.A.W Widjaja adalah : 1. 2.
3.
Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang petensial dibidang masing-masing. Perbaikan administratif dan manajemen Pemerintah Daerah lebih lancar dan luwes terhadap pelayanan kepada masyarakat dan hubungan dengan para pelaku ekonomi di daerah. Dengan cara pendekatan sesuai dengan cara perekonomian terpadu.13 Masalah yang lebih besar yang dihadapi sekarang adalah ketika
kebijakan otonomi daerah tersebut benar-benar dilansir, mampukah daerah
13
H. A.W Widjaja, Percontohan Ekonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 1998, hlm. 135
18
yang selama ini tertinggal dari semua ini, kehidupan dapat memberdayakan dirinya atau daerahnya. Apakah otonomi tersebut dapat memunculkan penguasa-penguasa “baru” dalam lingkup yang berbeda, mengingat keterbelakangan selama ini dan secara relatif belum dapat mengimbangi berbagai kecepatan kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pada umumnya daerah memiliki Sumber Daya Alam yang cukup memadai bahkan sangat potensial, masalah yang dihadapi bagaimana kemampuan Sumber Daya Manusianya. Beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan lemahnya peranan Perusahaan Daerah dalam menopang Pendapatan Daerah : 1. Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan itu yang membutuhkan profesionalisme tersendiri, dimana tenaga-tenaga itu sangat terbatas untuk dimiliki oleh daerah-daerah. 2. Organisasi pengelolaannya kurang baik, dalam hal ini PerusahaaPerusahaan Daerah yang ada, tidak memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi bisnis pada umumnya. 3. Kurangnya fasilitas atau alat yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola
dan
mengembangkan
perusahaan-perusahaan
yang
dimilikinya. Fungsi pokok perusahaan daerah adalah sebagai dinamisator Perekonomian Daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan atau stimulasi bagi perkembangan Perekonomian Daerah sebagai Penghasilan Pendapatan Daerah.
19
Landasan bagi pendirian Perusahaan Daerah sampai pada saat ini masih tetap bertumpuh pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962. Sekalipun Undang-Undang ini telah diganti melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1969. Tetapi menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1969. Penggantian baru efektif setelah Undang-Undang yang dimaksud belum dikeluarkan atau belum ada, oleh kekarena itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 masih tetap berlaku. Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 menegaskan bahwa sifat Perusahaan Daerah sebagai berikut : 1. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat. a. Memberi jasa ; b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum; c. Memupuk pendapatan; 2. Tujuan Perusahaan Daerah adalah : untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya Pembangunan Ekonomi Nasional. Umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenaga kerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah, tetapi sifat utamanya dari Perusahaan Daerah bukanlah berorientasi pada profit keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum atau dengan
20
perkataan lain, Perusahaan Daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.
F. Definisi Konsepsional Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan. Sementara konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadia, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika moral. 2. Status Sosial Ekonomi Status Sosial Ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam keluarga sebagai rangkaian strata, tersusun secara hierarkis, merupakan kesatuan tertimbang dari hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat, biasanya dikenal
sebagai
previlese
(kekayaan,
pendapatan,
barang-barang
konsumsi), prestise (status serta gaya hidup pendidikan) dan pekerjaan. 3. Pendapatan Asli Daerah
21
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
G. Definisi Operasional Pengertian definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah sebagai berikut : “Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.”14 Sementara itu, definisi operasional menurut Koentjaraningrat adalah usaha untuk mengubah konsep yangberupa construct dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.15 Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Aspek Produktifitas a. tingkat pencapaian target b. hasil kegiatan dari target 2. Aspek Responsivitas
14
Masri Singarimbun,, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Yogyakarta,
15
Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian Sosial, PT Gramedia, Jakarta, 1974,
hlm.21 hlm.21
22
a. tanggapan sebuah organisasi terhadap kebutuhan kliennya b. tanggung jawab sosial 3. Aspek Responbilitas a. kemantapan kerja suatu organisasi terhadap program yang telah di buat b. visi dan misi 5. Aspek Akuntabilitas, diukur dari Penilaian atau evaluasi hasil kerja
H. Metode Penelitian Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 1. Jenis Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan permasalahan atau persoalan yang menjadi topik pembicaraan. Metode deskriptif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang akan diteliti atau diamati, oleh karena itu penelitian ini hanya berusaha untuk memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah.16 2. Unit Analisis Karena penelitian ini akan menganalisa kinerja organisasi maka unit analisa dalam penelitian ini adalah Bidang Sumber Daya Manusia PG Madukismo Bantul.
16
Moh. Nasir, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.63
23
3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi (pengamatan) Yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat diperoleh data-data yang diperlukan.
Penelitian akan dilakukan dengan cara
mengadakan penelitian langsung dilokasi penelitian dalam hal ini Pabrik Gula Madukismo Kabupaten Bantul dengan mengamati kinerja Pabrik Gula Maduksimo Kabupaten Bantul. b. Interview (Wawancara) Yaitu tekhnik pengambilan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dan lisan dengan responden atau staf Pabrik Gula Madukismo dan mayarakat ditempat obyek penelitian tentang Kinerja Pabrik Gula Madukismo dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat sekitar. Dengan cara ini peneliti berusaha untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. c. Kepustakaan Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data sekunder yang menunjang untuk penelitian ini, yaitu dengan cara mempelajari, mencatat, mengutip serta mengklasifikasikan dan menganalisis literaur-literatur yang berhubungan dengan Kinerja
24
4. Teknik Analisis Data Bersama dengan pengumpulan data, peneliti juga melakukan analisis data menggunakan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data menurut Patton adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan saluran uraian dasar yang membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan hubungan dan mencari hubungan antara dimensi dimensi uraian.17 Analisis data merupakan suatu tahap mengatur, mengurutkan, mengelompokan,
memberi
kode
dan
mengkategorikannya
serta
menafsirkan data tersebut sebelum menarik kesimpulan. Setiap penelitian ini berlaku bagi penelitian kualitatif.
17
hlm.21
Patton P, Ketrampilan Kepemimpinan, Jakarta, Mitra Media., 2002,
