BAB I PENDAHULUAN. sarana berinvestasi yang paling mudah dan sudah dikenal sejak lama. Bank

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Keberadaan bank dalam bidang perekonomian sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat umum, bank adalah tempat atau sarana berinvestasi yang paling mudah dan sudah dikenal sejak lama. Bank memiliki produk baik berupa sarana investasi maupun sebagai perantara transaksi. Dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, bank telah menjembatani pihak-pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana. Maka dengan apa yang dilakukan tersebut, bank disebut sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu sebagai perantara transaksi antara para pihak. Sebagai lembaga perantara, pihak-pihak yang kelebihan dana baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, bahkan dengan instrumen surat berharga yang dikeluarkan oleh bank seperti deposito berjangka, sertifikat deposito yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran maupun alat pembayaran kredit.

Universitas Sumatera Utara

Sertifikat deposito (certificate of deposits), merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat atau instrumen surat berharga yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam suatu transaksi. 1 Cara pembayaran dengan sertifikat deposito dilandasi oleh adanya suatu perjanjian antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan mengenai cara pembayaran disepakati dengan menggunakan instrumen surat berharga yaitu sertifikat deposito. Seperti diketahui di zaman modern ini masyarakat pada umumnya masyarakat tidak selalu membawa uang dalam jumlah yang besar, karena selain untuk keamanan juga faktor kepraktisan dalam melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapanpun. Untuk menyediakan kebutuhan masyarakat akan kemudahan

dan

kenyamanan

bertransaksi,

Lembaga

Keuangan

Bank

menyediakan produk sertifikat deposito sebagai alternatif pembayaran dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan di atas, lahirnya surat berharga tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Pembayaran dan penyerahan barang, pada dasarnya dapat berlangsung dengan sederhana dan cepat, bila transaksinya sendiri berlangsung dengan sederhana. Pembayaran dan penyerahan barang yang paling sederhana adalah dengan menggunakan uang tunai pada saat barang yang dibeli diserahkan oleh penjual kepada pembeli. 1

Tim Penyusun, 1998, Seri Dasar Hukum Ekonomi 6, Surat Berharga, Elips, Jakarta, hal. 22


Oleh karena transaksi dagang tidak selamanya seperti yang kita ketahui, bahkan pada umumnya dilakukan tidak sesederhana apa yang telah dikemukakan, maka transaksi-transaksi dagang tersebut tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran itu dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. Bahkan lebih rumit lagi jika para pihak yang terlibat dalam transaksi berada pada tempat yang berjauhan, bahkan pada negara yang berbeda, karena pembayaran bukan hanya tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan dengan menggunakan uang kartal, tapi juga harus dilakukan dengan perantaraan bank. 2 Sebaliknya penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan penyerahan barangnya secara langsung, tapi juga dengan penyerahan dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan untuk menerima barang yang dimaksud. Dengan demikian, akan semakin tampak peranan surat berharga dalam transaksi dagang. Pembayaran sejumlah uang dengan perantaraan bank ini tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, karena kemungkinan terjadi pembayaran atas harga barang sudah dilakukan, sedangkan barangnya tidak dapat diserahkan atau paling tidak, barangnya diserahkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa penyerahan barang telah dilakukan akan tetapi pembayaran belum diterima. 2

Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta : Prehaillindo, 2001), hal 2.


Dewasa ini kegiatan bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional berkembang begitu pesat dan telah mengarah kepada perdagangan global, hal ini perlu ditandai dengan terbentuknya area-area perdagangan regional seperti Pasar Bebas ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA), Pasar Bebas dikawasan benua Amerika seperti North America Free Trade Area (NAFTA), Pasar Bebas Asia Pasifik (APEC), Pasar Tunggal Eropa. Dari berbagai bentuk pasar tersebut, yang akhirnya akan tercipta pasar tunggal internasional atau pasar bersama antara negara-negara di dunia memaksa setiap negara mau tidak mau ikut atau masuk ke dalam sistem tersebut, demikian juga para pelaku bisnis negara-negara yang bersangkutan mau tidak mau harus ikut menyesuaikan diri dalam sistem perdagangan tersebut tanpa terkecuali. Seperti diketahui masih terdapat perbedaan kemampuan di bidang ekonomi atau teknologi negara-negara di dunia, misalnya masih banyak negara miskin atau terbelakang (under development), negara sedang berkembang (developing country), dan negara maju (modern country). 3 Ketiga kondisi ini telah menunjukkan seberapa kemampuan atau persiapan yang dimiliki masing-masing negara. Namun demikian, kalau dicermati pada dasarnya bukan hal mampu atau kurang mampu yang dipermasalahkan, tetapi yang penting bagaimana partisipasi dan kesediaan negara-negara di dunia untuk bekerjasama dengan baik, yang bersifat saling membantu dan member untung satu sama lain. Terbentuknya kondisi ini, pada dasarnya setiap negara di dunia telah menyadari akan saling

3

Ibid, hal 4.


ketergantungan satu sama lain makin meningkat dan berkembang, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dan bertambah. Kebutuhan masyarakat tidak hanya sandang pangan, tetapi kebutuhan teknologi dan sistem pelayanan serta cara bertransaksi nyang makin aman dan mudah. Dalam kegiatan transaksi bisnis yang berkembang sedemikian rupa, baik secara nasional maupun internasional, pelaku bisnis menggunakan berbagai macam alat bayar. Pada awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan sistem barter, yaitu transaksi dengan cara pertukaran barang antara para pihak (penjual dan pembeli), misalnya penjual memiliki barang berupa beras dan pembeli mempunyai barang berupa kopi, karena mereka saling membutuhkan barang tersebut, maka mereka mengadakan pertukaran barang. Kondisi saat itu masih memungkinkan untuk kegiatan barter, karena belum dikenal alat bayar lainnya berupa uang, namun kemudian kondisi ini mulai berkembang lebih maju dan diciptakan alat pembayaran yang baru yakni dikenal adanya mata uang disetiap negara yang merdeka di dunia. Untuk pelaku bisnis antar warga negara yang sama dapat menggunakan alat bayar berupa mata uang negara yang bersangkutan, sedangkan pelaku bisnis yang berbeda negara dan sistem hukum, maka mereka harus memilih mata uang apa. 4 Namun dalam praktek bisnis internasional, mata uang yang digunakan secara internasional dewasa ini adalah Dollar Amerika. Selain alat bayar berupa uang (money) yang dipergunakan, para pelaku bisnis juga menggunakan bentuk lain yaitu surat berharga yang dikenal dengan istilah Commercial Paper atau

4

Ibid, hal 5.


Negotiable Instrument. Penggunaan surat berharga dalam kegiatan bisnis makin lama makin berkembang dan hampir semua pelaku bisnis menggunakan alat bayar tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat umum. Ada beberapa alasan mengapa surat berharga lebih senang dipergunakan oleh masyarakat umum dan khususnya para pelaku bisnis, pertama dari aspek keamanan yakni menggunakan surat berharga lebih aman bila dibandingkan dengan menggunakan uang, karena : 5 1. Tidak semua orang dapat menerbitkan surat berharga, untuk menerbitkan surat berharga haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perundang-undangan tentang surat berharga. 2. Tidak semua orang dapat menggunakan surat berharga, karena ada prosedur tertentu yang harus dilalui oleh pemegang atau pemilik surat berharga. 3. Kertas atau bahan surat berharga tidak semua badan hukum bebas begitu saja untuk dapat mencetak atau membuat bentuk surat berharga, ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Kedua,

menggunakan

surat

berharga

lebih

praktis dibandingkan

menggunakan uang, satu lembar surat berharga dapat bernilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, sehingga pelaku bisnis tidak pelu membawa uang tunai cukup selembar surat berharga untuk berbelanja dengan jumlah yang banyak, sifat praktis sudah merupakan kebutuhan masyarakat modern saat ini dengan didukung oleh teknologi canggih. 5

Dahlan M.Sutalaksana, Pengembangan dan Prospek Commersial Paper sebagai alternative Pendanaan di Indonesia, makalah seminar, Jakarta, 7 Juli 1993.


Ketiga, untuk saat ini bagi kalangan tertentu (kalangan bisnis), berbisnis atau berbelanja menggunakan surat berharga merupakan suatu prestise tersendiri, kadang-kadang boleh dikatakan lebih bonafit, sehingga tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan orang lain terhadap surat berharga memiliki nilai lebih. Keempat, saat ini berbagai fasilitas pendukung yang diadakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam penggunaan surat berharga sangat banyak dan hampir di setiap lokasi pusat perbelanjaan ada, sehingga mempermudah pemilik surat berharga. Kelima, saat ini boleh juga disebut menggunakan surat berharga sedang menjadi mode atau trend, sehingga banyak masyarakat tertentu keranjingan atau ikut-ikutan menggunakan surat berharga dalam setiap kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya. Keenam, sebagian surat berharga tidak saja berfungsi sebagai alat bayar tetapi ini surat berharga sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis atau objek perjanjian. Para pihak yang memiliki surat berharga dapat menjual surat berharga tersebut dengan sistem diskonto, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, misalnya jual-beli surat saham atau obligasi, surat berharga komersial (commercial paper/CP), 6 dan lainnya. Pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang melatarbelakangi mengapa masyarakat lebih senang menggunakan surat berharga. 6

Didier Lemaistre, The Development and Prospect of Commercial Paper in Indonesia, journal, Jakarta 3 Nopember 1998.


Kalau kita perhatikan penggunaan surat berharga dalam kegiatan bisnis makin berkembang dan makin banyak disenangi oleh masyarakat walaupun belum ada data statistik yang dapat menunjukkan bagaimana perkembangan penggunaan surat berharga di Indonesia atau dunia internasional, namun dalam praktek bisnis dapat kita amati dan ketahui sendiri, hal ini merupakan fenomena perkembangan bisnis yang sehari-hari kita temui. Karena penggunaan surat berharga didukung dengan perkembangan bentuk dan sistem pasar tempat berbelanja, kalau dahulu pasar-pasar swalayan masih berbentuk tradisional, para pedagang dan konsumen belum mengenal surat berharga. Akan tetapi kini, sistem perdagangan telah menunjang dan menyiapkan fasilitas untuk berbelanja dengan menggunakan surat berharga, seperti swalayan modern yang dikenal dengan istilah super market, mall, dan sebagainya. Dalam dunia usaha dikenal berbagai macam surat berharga. Yaitu surat yang mempunyai harga, dapat dinilai dengan uang, atau dapat ditukar dengan barang yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Namun surat berharga yang dimaksud dalam hal ini adalah pengertian yang sangat luas, yang masih perlu perbedaannya dalam surat berharga dan surat yang mempunyai harga, dan di antara kedua surat berharga tersebut yang dibicarakan dalam Hukum Dagang adalah surat berharga. Demikian juga dari segi bentuk surat berharga, makin lama makin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya kita hanya mengenal surat berharga berupa cek, wesel, promissory note,7 saat ini berkembang

7

ADC, Gardner Workbook, Commercial Paper, 1991.


bentuk-bentuk lain seperti bilyet giro, kartu kredit, obligasi, deposito berjangka, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bahkan ATM (Authomatic Teller Machine) atau Anjungan Tunai Mandiri, dalam perkembangan terakhir tidak saja digunakan sebagai alat mengambil uang pada mesin uang, tetapi sudah dapat digunakan untuk berbelanja pada tempat-tempat tertentu. Seiring dengan perkembangan bentuk-bentuk surat berharga maka fungsi surat berharga pun juga semakin berkembang, fungsi surat berharga tidak hanya sebagai alat dalam pembayaran dalam transaksi bisnis atau kegiatan perdagangan namun sudah berkembang menjadi alat dalam melakukan investasi atau seperti layaknya menabung di bank. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka merupakan produk perbankan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat kita, dimana caranya cukup sederhana yakni mendepositokan sejumlah uang, dan ketika jatuh tempo kita dapat mencairkan sekaligus dengan memperoleh bunganya. Permasalahan baru timbul jika butuh uang secara mendadak untuk transaksi atau investasi, dan deposito kita belum jatuh tempo, tentu hal tersebut merupakan suatu kendala. Kita harus menunggu sampai jatuh tempo tempo atau rela dikenakan pinalti (dalam persentase dari pokok deposito), jika kita terpaksa harus mencairkan deposito tersebut sebelum waktu jatuh tempo. Bisa mengatasi masalah ini dengan berinvestasi via sertifikat deposito.


Pada dasarnya sertifikat deposito tidak berbeda dengan deposito berjangka yang sudah dikenal luas di masyarakat, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam tata cara penggunaannya. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia alinea IV (keempat), 8 oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. 9 Nilai-nilai tersebut

melahirkan

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dewasa ini aktivitas bisnis dan perbankan berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Kegiatan atau transaksi bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan dalam suatu negara. Dalam melakukan aktivitas bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, sama halnya dengan penggunaan surat berharga dalam berbagai kegiatan pada kehidupan sehari-hari. Terutama pada beberapa 8 9

Pembukaan disebut juga dengan Preambule. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila.


bentuk surat berharga yang belum tentu diketahui atau dimengerti secara umum oleh masyarakat, sebagai salah satu contohya seperti sertifikat deposito yang masih dianggap hanya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja. Oleh karena itu untuk menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan keadaan tersebut, hendaknya perlu kita ketahui aspek-aspek hukum yang menyangkut sertifikat deposito sebagai salah satu bentuk surat berharga. Dengan mengetahui dan memahami aspek-aspek hukum itu, maka setiap orang dapat semakin menghargai aturan-aturan hukum dalam dunia bisnis dan perbankan. Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena : 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar janji serta itikad baik saja. 2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan, seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya. Disinilah sangat dibutuhkan peran hukum dalam dunia bisnis dan perbankan tersebut, untuk itu pemahaman terhadap berbagai aspek hukum seputar dunia bisnis dan perbankan saat ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan perbankan. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dan perbankan dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.


Menurut Ismail Saleh, sektor ekonomi merupakan tulang punggung kesejehateraan masyarakat dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejehateraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak. 10 Berdasarkan hal di atas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi atau bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan sektor ekonomi ataupun aktivitas bisnis suatu negara tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran hukum guna membatasi hal tersebut. Maka dibuatlah perangkat hukum yang mengatur dibidang bisnis dan perbankan (peraturan perundang-undangan) imbasnya adalah aspek hukum tersebut harus diketahui dan dipelajari oleh pelaku bisnis, sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas seperti adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 10

Ismael Saleh, Hukum dan Ekonomi, Arkha Media Cipta, Jakarta, 1995, hal 15.


Bagaimanapun juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tidak terlepas dari bidang perbankan yang tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang sertifikat deposito. Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ”ASPEK HUKUM TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI SURAT BERHARGA”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak-pihak yang Terkait dalam Penggunaan Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga? 2. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian yang mempergunakan sertifikat deposito sebagai jaminan? 3. Bagaimanakah kedudukan sertifikat deposito dapat dikatakan sebagai salah satu surat berharga?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan Penulisan Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara

lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap sertifikat deposito sebagai surat berharga. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian yang mempergunakan sertifikat deposito sebagai jaminan. 3. Untuk mengetahui kedudukan sertifikat deposito sehingga dikatakan sebagai salah satu bentuk dari surat berharga.

Manfaat Penulisan ini adalah : 1. Secara Teoretis Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini akan memberikan pemahaman dan pendalaman dalam menghadapi pengetahuan tentang sertifikat deposito sebagai salah satu bentuk dari surat berharga, selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian mengenai sertifikat deposito dan surat berharga lainnya, serta untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan sebagai


bahan perbandingan serta bahan tambahan bagi peneliti yang mengkaji masalah sejenis. 2. Secara Praktis Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademial maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum terhadap sertifikat deposito sebagai salah satu bentuk dari surat berharga, dan bagaimana kedudukan sertifikat deposito dikatakan sebagai salah satu bentuk dari surat berharga yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang sertifikat deposito dan surat berharga lainnya.

D. Tinjauan Kepustakaan Pengertian secara rinci tentang surat berharga ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun terdapat beberapa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan surat berharga tersebut. Di bawah ini terdapat sejumlah pengertian surat berharga yang lazim dikemukakan oleh para pakar hukum : 1. Wirjono Projodikoro : Istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (negotiable instruments). 11 2. Abdulkadir Muhammad : Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. 11

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum dan Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1961, hal 13.


Alat bayar lain itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.12 3. Purwosutjipto : Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan. 13 Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung di dalam pengertian surat berharga di atas : a) Unsur pertama, surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang. Maksudnya ialah, surat (akta) yang ditandatangani oleh debitur yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Debitur yang menandatangi akta tersebut terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta itu. b) Unsur kedua, surat berharga sebagai pembawa hak. Yang dimaksud hak disini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Pembawa hak berarti bahwa hak tersebut melekat pada surat berharga itu. Kalau surat berharga itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang. c) Unsur ketiga, surat berharga mudah diperjualbelikan. Agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan, maka ia harus diberi bentuk “kepada pengganti (aan order)” atau bentuk “kepada pembawa (aan toonder)". Dengan bentuk “kepada pengganti” akan mudah diserahkan atau dipindahtangankan kepada orang lain yakni dengan cara endosemen (endossement). Sedangkan bentuk “kepada pembawa” cukup diserahkan atau dipindahtangankan secara fisik (dari tangan ke tangan). 4. Emmy Pangaribuan Simanjuntak : Suatu surat yang disebut surat berharga haruslah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi causa dari diterbitkannya surat berharga tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa sepucuk surat itu disebut surat berharga, karena di dalamnya tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. 14 5. Heru Supraptomo : Menyebutkan bahwa suatu surat berharga dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. 15

12

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1993. 13 “Perdagangan Surat Berharga Komersil Mulai Marak”, Suara Pembaharuan, 9 Januari 1996, Jakarta. 14 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1982, hal 23. 15 Perlu Kehatian-hatian Dalam Membeli Surat Berharga, Kompas, 8 Mei 1996, Jakarta.


6. Rasjim Wiraatmadja : Menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dipertukarkan dengan uang tunai. 16 Fungsi utamanya adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan. Surat berharga atau surat yang berharga juga dapat diartikan sebagai akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Pengertian lain dari surat berharga adalah surat tanda bukti pembayaran utang yang dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan selembar surat yang berisi keterangan berupa perintah atau janji si penerbit kepada siapa saja yang berhak terhadap surat tersebut.17 Selanjutnya pengertian dari sertifikat deposito yaitu surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dapat diperjual-belikan dalam pasar uang. 18 Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 6 huruf a menyebutkan bahwa Bank Umum menjalankan usaha yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan atau menerbitkan produk simpanan yang berupa: 1.

Giro

2. Deposito Berjangka

16

Siapa saja peminat Surat Berharga, Kompas, 27 Mei 1996, Jakarta. Ibid, hal 14. 18 Pasal 1 huruf c, SK Direksi BI No.21/48/KEP/DIR. 17


3. Sertifikat Deposito 4. Tabungan 5. Dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu Maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Sertifikat Deposito merupakan salah satu produk simpanan yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan juga merupakan obyek penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 8 menyebutkan : ”Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.” H.M.N Purwosujtipto menyatakan bahwa Sertifikat Deposito merupakan surat berharga pada seluruh bentuknya, yaitu: “Sertifikat Deposito adalah surat tanda bukti penerimaan uang kepada-pembawa yang dikeluarkan oleh Bank atas sejumlah uang yang telah diserahkan pada Bank untuk suatu jangka waktu tertentu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya dan dapat diperjualbelikan.” 19 Purwosutjipto menambahkan bahwa Sertifikat Deposito memiliki jangka waktu tertentu serta memiliki keuntungan : 1. Sertifikat Deposito dapat diperjualbelikan dengan mudah; 2. Dapat dijadikan untuk kredit Bank; 19

H.M.N Purwosutjipto,Op. Cit, hal. 196.


3. Kerahasiaan terjamin, karena diterbitkan pada-pembawa; 4. Terhadap asal-usul uang pembelian Sertifikat Deposito tidak diadakan pemungutan fiskal; 5. Pemegang Sertifikat Deposito berhak atas bunga yang dijanjikan dalam Sertifikat Deposito atau oleh Bank penerbit Sertifikat Deposito; 6. Sertifikat Deposito bebas dari pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak B.D.R (bunga, deviden, royalti), pajak perseroan. 20 Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Sertifikat Deposito disebut juga sertifikat bank karena diterbitkan oleh Bank. “Sertifikat Deposito adalah surat bukti penerimaan atas sejumlah uang yang diserahkan kepada Bank untuk suatu jangka waktu tertentu dan mendapat bunga sebagai imbalannya. Sertifikat Deposito diterbitkan atas tunjuk, dapat diperjualbelikan dengan mudah”. 21 Abdulkadir Muhammad juga menambahkan bahwa menyimpan uang dengan Sertifikat Deposito lebih menarik bagi masyarakat menengah ke atas yang tidak segera bermaksud mencairkannya, karena Bank akan berlomba-lomba untuk memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka (8) memberikan definisi tentang Sertifikat Deposito sebagai berikut: “Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan”. 22 20

Ibid, hal. 196-198 Abdulkadir Muhammad (2), Op. Cit, hal. 272. 22 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, http://www.google.com 21


Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa substansi dalam Sertifikat Deposito dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk simpanan yang juga diatur dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, Sertifikat Deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

E. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini adalah asli, sebab ide, gagasan pemikiran dan usaha penulis sendiri bukan merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan ini penulis dapat bertangung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini, belum pernah ada judul yang sama demikian juga dengan pembahasan yang diuraikan. Dalam hal mendukung penulisan ini dipakai pendapat-pendapat para sarjana yang diambil atau dikutip berdasarkan daftar referensi dari buku para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah dan pembahasan yang disajikan, baik berupa karya ilmiah, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, UU Perbankan maupun pasal-pasal dalam KUHD.


F. Metode Penelitian Untuk memperoleh suatu yang baik dari suatu karya ilmiah, maka harus di dukung oleh bukti dan fakta atau data yang akurat. Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan prinsipnya bertendansi kepada penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisikan peraturan perundang-undangan, buku, majalah, makalah seminar yang berhubungan dengan topik yang dijadikan sebagai landasan guna menguatkan argumentasi di dalam penyusunan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan Secara sistematis penulis membagi Skripsi ini dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi atas sub bab yang terperinci sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA Bab ini menguraikan tentang pengertian surat berharga, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan tentang surat berharga, klausula surat


berharga, legitimasi surat berharga, dan upaya tangkisan surat berharga. BAB III : URAIAN TEORITIS TENTANG SERTIFIKAT DEPOSITO Bab

ini

menguraikan tentang

pengertian sertifikat

deposito,

dasar hukum dan ketentuan-ketentuan tentang sertifikat deposito, dan klausula-klausula yang terdapat pada sertifikat deposito. BAB IV : ASPEK

HUKUM

TENTANG

SERTIFIKAT

DEPOSITO

SEBAGAI SURAT BERHARGA Bab ini menguraikan tentang pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan sertifikat deposito sebagai surat berharga, bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan sertifikat deposito, dan kedudukan sertifikat deposito dikatakan sebagai surat berharga. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. sarana berinvestasi yang paling mudah dan sudah dikenal sejak lama. Bank

Recommend Documents