BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang masalah Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia harus berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank yang salah satu di dalamnya adalah usaha memberikan kredit.Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (financial depening) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Di negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, persentase usaha perkreditan di bidang perbankan mencapai 20-30%. Di negara berkembang seperti di Indonesia, besar perkreditan yang dijalankan mencapai 35%-40% dalam menjalankan usaha perbankan. Berdasarkan data perkembangan penyaluran kredit, tampak bahwa pergerakan positif pos kredit 2004 lebih banyak didorong oleh pergerakan outstanding kredit dalam rupiah yang setahun
1
2
mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 2,49 %. Dalam valas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,8% Pemberian persetujuan kredit baru oleh bank-bank umum diperkirakan akan mengalami peningkatan namun masih terjadi perlambatan pada triwulan I 2005 yakni sebasar 60,61 % sedangkan pada triwulan IV 2002 tercatat sebesar 68,75%.5 Meningkatnya pemberian persetujuan kredit baru disebabkan 2 (dua) alasan yaitu dilihat dari sisi internal den eksternal bank. Dalam hal sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah meningkatnya prospek usaha nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal sisi penyaluran dana (landing of fund), kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibanding alternatif pendapatan lainnya. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. 5
Bagian Statistik sektor Riil dan Keuangan Pemerintah Bank Indonesia dalam bi.co.id. diakses pada tanggal 13 Maret 2012. pukul 23.45 WIB.
3
Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Menurut Pasal 1 ayat (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga”. Dalam mekanisme kerja bank berkaitan dengan perannya sebagai lembaga perantara keuangan, penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan setelah penghimpunan dana dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan adalah dalam bentuk kredit (pinjaman kepada debitur). Melalui penyaluran kredit bank memperoleh bunga sebagai pendapatan bagi bank. Terdapat beberapa alasan bank melakukan penyaluran kredit. Banyak kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non Perfoming Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi yakni 55%. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total loans tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak
4
terlepas dari kurang patuhnya bank-bank Indonesia terhadap prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit.6 Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Disamping jumlahnya yang besar juga terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Hal ini juga memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun belakangan ini tampak adanya perubahan perilaku bisnis perbankan yang lebih mengarah pada segmen UMKM. Kondisi ini sangat berbeda dengan era masa lalu dimana orientasi penyaluran kredit perbankan dipusatkan pada korporasi yang dianggap memberikan keuntungan besar secara ekonomis. Sedangkan sektor UMKM kerap kali mengalami hambatan dalam memperoleh akses dana dan sering dibiayai melalui program pemerintah yang cenderung bersifat subsidi atau dana relatif murah dari para donor. Dalam era perdagangan bebas, kebutuhan para pelaku UMKM akan akses teknologi informasi, akses pasar, teknologi tepat guna dan berbagai produk yang menggunakan sentuhan pengetahuan sudah tidak bisa ditawar lagi. Mengandalkan produk tradisional tanpa melakukan inovasi akan semakin ketinggalan. Lembaga Keuangan Mikro saat ini mendapat perhatian yang cukup serius dari sektor keuangan seperti bank. Alasan utama perbankan dalam mengawasi UMKM adalah karena tingginya risiko pinjaman serta beberapa kelemahan yang biasanya dilekatkan pada UMKM yaitu dalam hal
6
Ibid
5
manajemen keuangan, agunan tidak cukup, kurang pengalaman kredit, teknologi produksi yang masih tradisional, kurang disiplin, kurang ahli dalam mengembangkan pasar, dan suka mengambil risiko tanpa analisis penilaian risiko yang benar. Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisis kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah pernah diberikan yang diajukan oleh debitur yang lama. Apabila bank meluluskan permintaan kredit setelah penilaian mutu melalui analisis kredit, risiko kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah dapat diperkecil. Dalam hal hasil pra penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta, dapat diketahui bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta memiliki berbagai produk kredit, yang antara lain, Kredit Bidan Sejahtera, Kredit Karya Sejahtera, Kredit Pemberdayaan Koperasi, Kredit KPPE Kredit Usaha Rakyat, Kredit Pembibitan Sapi, Kredit IEPC, Kredit Perbaikan Rumah Swadaya, Kredit Rekening Koran, Kredit Siaga, Kredit PEMDA JATENG, Kredit Linkage BPR, Kredit Koperasi Karyawan dan Kredit Sindikasi. Kredit bermasalah pada UMKM bisa disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Dalam hal sektor keuangan telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan si penerima
6
kredit secara seksama, maka bila terjadi kemacetan yang berakibat fatal, sedikit banyak terkait pula kesalahan-kesalahan pihak sektor keuangan yang melakukan pengawasan dan pembinaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi rakyat, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta fokus pada kegiatan retail banking, yang sebagian besar penyaluaran kredit diarahkan pada segmen UMKM atau sektor produktif dibandingkan sektor konsumtif. Potensi UMKM di Jawa Tengah memang signifikan baik dari jumlah maupun kualitas untuk ditangani. Sektor UMKM juga menyumbang PAD terbesar di Jawa Tengah demikian halnya dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta concern menangani segmen UMKM ini, maka otomatis telah berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit UMKM ini di tujukan pada bidang usaha seperti sektor riil, peternakan, pertanian, agribisnis, kerajinan, konveksi Pengecer/grosir dan usaha produktif lainnya. Kredit yang diberikan merupakan kredit tanpa agunan dengan tingkat bunga 22% per tahun menurun. Apabila dilihat dari syarat formal yang harus dipenuhi oleh calon debitur, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam prinsip analisis kredit 5 C yaitu collateral atau jaminan. Padahal seperti diketahui, mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pengajuan kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan
7
eksternal bank yang dicakup dalam The Five C's of Credit Analysis, sehingga proses analisis dengan pelaksanaan analisis 5 C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN TENTANG THE FIVE C’S OF CREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT UMKM PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SURAKARTA. B.
Rumusan masalah Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimana pelaksanaan The Five C’s of Credit dalam perjanjian kredit UMKM di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta?
2.
Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah karena implementasi The Five C’s of Credit dalam perjanjian kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta?
C.
Keaslian Penelitian Sepanjang penelusuran dan pengetahuan peneliti, ditemukan tesistesis yang telah membahas tentang pelaksanaan the five C’s of Credit diantaranya sebagai berikut : 1.
Tesis yang ditulis oleh Johan Nurjam Haba mahasiswa Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kenotariatan yang ditulis pada tahun 2007 dengan judul „Pelaksanaan Prinsip Kehati-
8 hatian Melalui Analisa 5 C (The Five C’s of Credit) terhadap Mudharib dalam Pemberian Pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Solo‟.7 Tesis ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Kehati hatian Melalui Analisa 5C (The Five C’s of Credit) terhadap Mudharib pada Bank Muamalat Cabang Surakarta Berkaitan dengan Prinsip Syariah dan bagaimana proses pemberian pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Surakarta. Persamaannya dengan tesis yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan The Five C’s of Credit dan lokasi penelitian dilakukan di kota Surakarta, sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian tesis ini dilakukan di Bank Muamalat. 2. Tesis yang ditulis oleh Marya Biadila, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kenotariatan yang ditulis pada tahun 2012 dengan judul „Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Perjanjian Kredit Mikro Modal Kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Ambar Ketawang Persada Yogyakarta.'8 Tesis ini membahas tentang Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Perjanjian Kredit Mikro Modal Kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Ambar Ketawang Persada Yogyakarta dan
7
Johan Nurjam Haba. 2007. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Analisa 5 C (The Five of Credit) Terhadap Mudharib Dalam Pemberian Pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Solo.Tesis. Universitas Gadjah Mada.Tidak dipublikasikan. Yogyakarta. 8 Marya Biadila. 2012. Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Perjanjian Kredit Mikro Modal Kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Ambar Ketawang Persada Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada.Tidak dipublikasikan. Yogyakarta.
9
Bagaimana Upaya Hukum dari Kreditur terhadap Debitur Macet pada Kredit Mikro Modal Kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Ambar Ketawang Persada Yogyakarta. Persamaannya dengan tesis yang penulis lakukan adalah tentang penerapan proses kehati hatian bank dalam perjanjian kredit, sedangkan perbedaannnya adalah jenis kredit yang diberikan, tidak mengupas tentang prinsip 5 C (The Five C’s of Credit) dan lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta. 3. Tesis yang ditulis oleh Tifani Dianitasari, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kenotariatan yang ditulis pada tahun 2013 dengan judul „Pelaksanaan Perjanjian Kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan.'9 Tesis ini membahas tentang bagaimanakah bentuk bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit untuk UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan dan bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit untuk UMKM pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan. Persamaannya dengan tesis yang penulis lakukan adalah tentang bagaimana
pelaksanaan
perjanjian
kredit
UMKM,
sedangkan
perbedaannya adalah tesis ini hanya membahas tentang bagaimana 9
Tifani Dianitasari. 2013. Pelaksanaan Perjanjian Kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan. Tesis. Universitas Gadjah Mada.Tidak dipublikasikan. Yogyakarta.
10
bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit UMKM serta bagaimana penyelesaiannya dan obyek penelitian dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pacitan. Tesis yang dibuat penulis disini menitik beratkan pada pelaksanaan The Five C’s of Credit dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta khususnya pada kredit UMKM. Dengan demikian Penelitian ini telah memenuhi kaidah keaslian penelitian.
D.
Tujuan penelitian 1.
Tujuan objektif Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan The Five C’s of Credit pada perjanjian kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengan Cabang Surakarta. b. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian kredit bermasalah karena implementasi The Five C’s of Credit dalam perjanjian kredit UMKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta.
2.
Tujuan subjektif Sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum kenotariatan.
E.
Manfaat Penelitian 1. Manfaat bagi Ilmu pengetahuan
11
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum jaminan dan perjanjian kreditpada khususnya. 2. Manfaat bagi Pembangunan Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang terkait dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut permasalahan pelaksanaan The Five C’s of Credit dalam perjanjian kredit pada bank.
