BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penelitian Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi saat ini membuat masyarakat (perseorangan) maupun yang telah berbadan hukum berlombalomba untuk mengembangkan usahanya dan tidak sedikit pula yang baru akan memulai usahanya tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dana ataupun modal, seringkali mereka memperolehnya melalui kredit yaitu dari Bank maupun lembaga perkreditan lain. Pemberian kredit ini tentu saja memiliki risiko yaitu yang paling mungkin terjadi adalah terjadinya tunggakan pembayaran oleh debitur yang meminjam, sehingga Bank maupun lembaga lain yang memberikan kredit pasti mengajukan jaminan lain diluar perjanjian kredit atau pinjam meminjam sebagai jaminan acessoir. Lembaga jaminan diperlukan terkait dengan adanya jaminan di dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga Jaminan Fidusia. UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia didalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi Jaminan Fidusia). Kepercayaan disini diartikan bahwa benda yang dijaminkan tetap berada di dalam kekuasaan pemilik, yaitu
1
2
pihak debitur. Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H, timbulnya lembaga fidusia dikarenakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai masih mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.1 Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan menggunakan Jaminan Fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminkan.2 Jaminan Fidusia, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005. Peraturan ini muncul karena fidusia lahir dari yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Adanya 1
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur: Yogyakarta, 1977, hlm. 15. 2
Ibid., hal. 75.
3
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (justiabelen) dapat mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa Hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenangwenang.
3
Benda
yang
menjadi
obyek
Jaminan
Fidusia
tersebut
pembebanannya dibuat dengan akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi Penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Pendaftaran tersebut dimaksudkan supaya kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan. Kreditur dalam melakukan proses kredit atau pinjam meminjam, tentu saja ingin segera mendapatkan perlindungan atas kredit yang telah dicairkan. Perlindungan tersebut dengan mendapatkan atau memegang serifikat Jaminan Fidusia atas obyek yang dijaminkan yang namun pada prakteknya, proses pendaftaran tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyulitkan debitur apabila debitur ingin menarik obyek yang dijaminkan dengan fidusia tersebut. Permasalahan akan lamanya proses 3
Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hal. 72.
4
pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut selain meresahkan kreditur, juga meresahkan Notaris karena harus menunggu lama sampai proses pendaftaran selesai. Hal tersebut juga banyak dirasakan oleh kreditur dan Notaris yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya mengingat perkembangan ekonomi di kota tersebut semakin meningkat. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tanggal 5 Maret 2013 lalu berdasarkan keluhan tersebut telah meluncurkan sistem Fidusia Online. Sistem pendaftaran secara online ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, sistem fidusia online juga segera diluncurkan mengingat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan pendaftaran fidusia semakin meningkat secara signifikan. Sistem baru ini diharapkan supaya proses pendaftaran fidusia tidak lagi lama dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yaitu misalnya korupsi (KKN), karena didalam melakukan pendaftaran sertifikat hanya dapat diakses oleh
5
Notaris yang bersangkutan dengan PIN dan user ID sehingga interaksi dengan petugas hampir tidak ada.4 Dibalik kemudahan, kecepatan proses dan kepraktisan system pendaftaran fidusia secara online ini, terdapat juga beberapa kelemahan yang dikeluhkan oleh Notaris, dalam versi 1.0 yaitu :5 1) Tidak tersedia uraian nilai objek Jaminan Fidusia khusus. Dalam ”form” hanya ada kata-kata “sebagaimana tertuang dalam isi akta Notaris”. Hal ini tidak mengakomodasi seandainya ada pengikatan Jaminan Fidusia dengan nilai objek jaminan yang lebih kecil ketimbang nilai penjaminan. Hal itu mungkin terjadi apabila menyangkut fasilitas kredit modal kerja atau fasilitas chanelling untuk end user finance yang pengikatannya secara per batch dan tidak akan muncul dalam sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam kondisi seperti itu, Notaris perlu menyiapkan catatan khusus terkait sistem pengikatan Jaminan Fidusia; 2) Informasi database tentang objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan tak dapat diakses melalui sistem ini karena sebagaimana akta, semua dibuat oleh Notaris. Belum ada keterangan nama debitur, hanya pihak pemberi fidusia dan 4
Anonim, “Kemenkumham Luncurkan Sistem Fidusia Online”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt513748e798da3/kemenkumham-luncurkan-sistemfidusia-online, diakses pada tanggal 10 November 2013, pukul 15.33. 5 Budi Santoso, “Fidusia Online dan Posisi Notaris”, http://budisansblog.blogspot.com/2013/03/fidusia-online-dan-posisi-Notaris.html , diakses pada tanggal 10 November 2013, pukul 16.06.
6
belum tentu ia menjadi debitur. Dalam konteks ini, Notaris harus berhati-hati karena terkait dengan input nilai yang terutang apakah milik pemberi fidusia atau debitur; 3) Terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara revolving, pengisian dasar perjanjian pokok baru dapat mengakomodasi setelah ada addendum perjanjian berkali-kali. Itu sebabnya, penerimaan Notaris terhadap fidusia online perlu keberhati-hatian mengingat menuntut tanggung jawab lebih besar. Selain itu, perlu mempersiapkan ruang input dan tempat penyimpanan dokumen pendukung, semisal dokumen invoice mesin, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan sebagainya. Fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, didalam sistem fidusia online saat pertama kali diluncurkan belum memenuhi asas spesialitas yang lengkap dan baru memfasilitasi obyek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor, perkebunan dan dermaga saja. Obyek fidusia lain hanya ditulisakan “sebagaimana tertuang dalam isi akta Notaris” menyebabkan sistem ini rawan terhadap terjadinya fidusia ulang
6
. Asas spesialitas yang
dimaksudkan dapat dipenuhi adalah mewajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai spesifikasi atau kejelasan mengenai obyek fidusia. Spesialitas didalam obyek 6
fidusia
haruslah
terperinci
dalam
Anonim, “Kritik Notaris Terhadap Fidusia Online” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cd5fd3b77ae/kritik-Notaris-terhadap-fidusia-online, diakses pada tanggal 10 November 2013, pukul 19.42.
7
mengidentifikasikan menyenai obyek yang bersangkutan seperti misalnya dalam kendaraan bermotor meliputi nomor rangka, nomor mesin, merk, warna, nomor BPKB dan segala hal yang mengidentifikasikan obyek tersebut. Saat ini, walaupun di dalam kolom uraian benda sudah lengkap dan dapat memuat semua jenis obyek fidusia, namun apabila terjadi pendaftaran fidusia ulang atas obyek fidusia yang sama maka hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar baik pendaftaran yang dilakukan saat sistem fidusia online pertama kali muncul maupun saat sistem sudah diperbaruhi saat ini yaitu dalam versi 1.3 . Hal ini sangat berisiko bagi Notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online karena apabila terbukti Notaris yang bersangkutan melanggar, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dituntut ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- dan apabila hasil putusannya telah inkrach dapat menyebabkan Notaris diberhentikan jabatannya dan tidak boleh menjabat lagi sebagai Notaris selamanya. Sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam versi 1.3 kini sudah dianggap lebih sempurna daripada versi sebelumnya, namun didalam sertifikat yang keluar masih tertulis “Jaminan Fidusia Ini Diberikan Untuk
8
Menjamin Pelunasan Utang Pemberi Fidusia Sebesar Rp”. Padahal, perlu diketahui bahwa pemberi fidusia belum tentu debitur. Permasalahan versi 1.0 tersebut saat ini telah diperbaruhi dengan dikeluarkannya versi 1.3, namun masih ada beberapa hal yang belum diperbaiki antara belum adanya tampilan tanggal berakhirnya perjanjian pokok atas Jaminan Fidusia dan permasalahn lain yang mungkin akan ditemukan selama penelitian berlangsung. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan dari pendaftaran fidusia yang dilakukan secara online tersebut. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penerapan asas spesialitas dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara online? 2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris atas pendaftaran fidusia secara online? 3. Apakah sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara online dapat mengantisipasi adanya pendaftaran ganda?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan
penelusuran
kepustakaan
di
Fakultas
Hukum
Universitas Gadjah Mada, penulis tidak menemukan adanya penelitian
9
yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia secara online, namun penulis menemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan yaitu : 1. Tinjauan Yuridis Atas Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia.7 Penulis
: Muhammad Jafar Goro
Jenis
: Tesis
Bidang
: Kenotariatan
Tahun
: 2008
a. Mengapa penerapan asas publisitas dan asas spesialitas dalam praktek pendaftaran Jaminan Fidusia belum sesuai dengan yang seharusnya? b. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan penerima fidusia sehingga tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya? c. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan? Penelitian tersebut hanya fokus terhadap akibat hukum akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. 2. Penyelesaian Perjanjian Kredit Yang Macet Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran
7
Muhammad Jafar Goro, Tinjauan Yuridis Atas Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Penulisan Hukum Strata Dua Kenotariatan, Fakultas Hukum Gadjah Mada, 2008.
10
Fidusia Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Tri Bakti Di Kabupaten Nganjuk.8 Penulis
: Nandhita Candra Ardhini
Jenis
: Skripsi
Tahun
:2009
Dalam penelitian tersebut, permasalahan yang diteliti adalah : a. Apakah Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia
dalam
hal
kredit
mengalami
kemacetan dapat memberikan perlindungan hukum bagi KBPR Tri Bakti? b. Langkah-langkah apa sajakah yang diambil KBPR Tri Bakti dalam hal penyelesaian kredit yang macet pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang tidak memberikan perlindungan hukum? Penelitian tersebut lebih fokus kepada permasalahan dan penyelesaian apabila terjadi kredit macet dimana Jaminan Fidusianya tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. 3. Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Kredit Macet Pada PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan.9
8
Nandhita Candra Ardhini, Penyelesaian Perjanjian Kredit Yang Macet Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Tri Bakti Di Kabupaten Nganjuk, Penulisan Hukum Strata Satu, Fakultas Hukum Gadjah Mada,2009.
11
Penulis
: Widya Justitia
Jenis
: Skripsi
Bidang
: Perdata
Tahun
: 2014
a. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia terhadap kredit macet pada PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan dalam hal obyek fidusia berpindah kepada pihak ketiga? b. Apa yang menjadi penghambat dalam hal obyek fidusia berpindah kepada pihak ketiga pada PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan? Penelitian tersebut menjelaskan mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia di PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan dalam hal obyek fidusia berpindah kepada pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan ketiga penelitian
yang
sudah
dilakukan
tersebut.
Penelitian
ini
lebih
memfokuskan mengenai permasalahan yang ada di dalam pendaftaran fidusia secara online, serta tanggung jawab yang ditanggung oleh Notaris. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 9
Widya Justitia, Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Kredit Macet Pada PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan, Penulisan Hukum Strata Satu, Fakultas Hukum Gadjah Mada, 2014.
12
1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas spesialitas dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara online. b. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Notaris atas pendaftaran Fidusia secara online. c. Untuk mengetahui antisipasi adanya pendaftaran ganda dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara online. 2. Tujuan Subyektif a. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menyusun penulisan
hukum
sebagai
salah
satu
syarat
untuk
memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi calon Notaris maupun pihak terkait dan masyarakat umum mengenai pendaftaran fidusia secara online dan supaya kelak apabila calon Notaris telah menjabat sebagai Notaris dapat lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online.
E. Manfaat Penelitian Faedah yang diharapkan oleh penulis yaitu : 1. Secara Teoritis, bermanfaat bagi ilmu kenotariatan khususnya dan hukum pada umumnya.
13
2. Secara Praktis, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Notaris, calon Notaris, dan para praktisi hukum lain serta profesional lainnya.
