BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kasus skandal korporasi yang melibatkan antara pimpinan perusahaan dengan pemegang saham telah banyak terjadi di berbagai negara, diantaranya yang terkenal adalah peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasus Smith v. Van Gorkum tahun 1985 di Pengadilan Tinggi Negara Bagian Delaware. Dalam kasus di atas Pengadilan Tinggi Delaware telah mengabulkan tuntutan pemegang saham Trans Union Corporation (Trans Union) terhadap Dewan Direktur Trans Union (DDTU) cq Ketua Dewan Direktur Jerome van Gorkum yang telah menyetujui penjualan Trans Union yang dianggap tanpa melalui kajian mendalam. Pengadilan menetapkan bahwa DDTU telah melanggar kewajiban yang melekat dengan tugasnya sebagai Dewan Direktur (fiduciary duties). Pengadilan berpendapat bahwa DDTU telah menyetujui suatu transaksi korporasi yang tidak dihasilkan dari pertimbangan bisnis dengan informasi yang cukup, karena itu merger kemudian dibatalkan dan harus mulai kembali proses dari awal. Dalam memutuskan bahwa DDTU tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan, Pengadilan memberikan bobot yang signifikan terhadap kenyataan bahwa DDTU tidak menyajikan pendapat kewajaran dari ahli penilaian (valuation expert) tentang harga yang telah diterima untuk transaksi tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa DDTU sebenarnya dapat menghindari tanggung jawab pribadi (personal liability) apabila memperoleh pendapat atau nasehat dari ahli independen tentang nilai perusahaan. Dalam kasus ini bukan 1
harganya yang dipermasalahkan oleh Pengadilan, tetapi karena tidak ada bukti yang bersifat independen yang menyatakan bahwa harga transaksi adalah wajar. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menghindari kritik atas keputusan menyetujui rencana transaksi korporasi yang dapat berujung pada pembatalan transaksi tersebut, pimpinan perusahaan dan penilai independen harus menjamin bahwa perusahaan menjalani proses kajian yang dapat dipercaya atas rencana transaksi korporasi yang dilakukan. Untuk melindungi pimpinan perusahaan dari kemungkinan tuntutan dikemudian hari, maka ada baiknya untuk dipertimbangkan adanya kajian dari pihak independen seperti halnya pendapat kewajaran. Kasus lainnya adalah kasus M dan F Worlwide (MFW) yang terjadi di Amerika Serikat. Ronald Parelman adalah jutawan pemegang saham mayoritas MFW, produsen terbesar di AS dalam locorice and other flavouring contracts, dan Panavision, produsen film dan peralatan editing film canggih terkenal di AS. Bulan April (2001), MFW membeli kepemilikan mayoritas Parelman sebesar 83 persen pada Panavision dengan harga US$128 juta, atau US$17,5 per lembar saham, yang menunjukkan premium sebesar 400 persen atau 4 kali harga pasar yang berlaku saat itu atau sekitar 13 kali EBITDA. Houlihan Lokey, penasihat keuangan terbanyak dalam memberikan pendapat kewajaran untuk transaksi kelas menengah, melakukan valuasi dan keluar dengan nilai dalam kisaran $9.1 sampai $20.5 per lembar saham. Saat transaksi, kondisi keuangan Panavision dalam keadaan „bleeding‟. Tahun 2000, EBIT sebesar US$30.8 juta, dengan kewajiban pembayaran bunga sebesar US$48.6 juta, dengan hutang berbunga sebesar kurang lebih US$500 juta.
2
Sementara kondisi keuangan MFW dalam kondisi yang sehat dan menguntungkan. Para pemegang saham minoritas MFW memprotes akuisisi ini karena terlalu mahal dan menyatakan hanya satu orang yang diuntungkan dengan akuisisi ini yakni Ronald Parelman. Selanjutnya para pemegang saham minoritas MFW melakukan tuntutan (class action lawsuit) melawan Dewan Direktur (DD) cq Ronald Parelman ke Pengadilan Negara Bagian Delaware. Di depan Pengadilan para pemegang saham minoritas MFW berargumen bahwa: (1) transaksi tidak wajar bagi MFW dan pemegang sahamnya; (2) menimbulkan penghamburan sumber daya perusahaan dan mismanagement; serta (3) menunjukkan pelanggaran atas kewajiban fidusia baik duty of care. duty of loyalty maupun duty to act in a good faith, meskipun DD membentuk komite independen untuk menganalisa transaksi dan menggunakan penasihat keuangan untuk memberikan pendapat kewajaran. Pemegang saham minoritas meyakinkan Pengadilan, bahwa DD dan penasihat keuangan menetapkan nilai lebih tinggi untuk perusahaan target (target acquisition), dan penasihat keuangan kurang atau bahkan tidak melakukan uji tuntas atas proyeksi yang disajikan oleh manajemen. Setelah transaksi diputuskan, harga saham MFW turun sebesar 50 persen, mencerminkan ketidakpercayaan pemegang saham atas transaksi ini. Keputusan Pengadilan Class action MFW diselesaikan di depan Pengadilan, di mana Parelman setuju untuk tidak meneruskan atau membatalkan akuisisi tersebut. Pengadilan mengkritik keras Dewan Direktur MFW dan penasihat keuangan Houlihan Lokey atas kesimpulan yang dicapai dan opini yang diterbitkan dan disampaikan kepada MFW. Dalam kasus ini memberikan
3
kesimpulan bahwa keputusan untuk melakukan transaksi korporasi, apalagi yang bersifat strategis, tidak dapat diputuskan begitu mudah hanya karena memiliki kewenangan sebagai pemegang saham mayoritas (super voting right), tetapi harus benar-benar berdasarkan pertimbangan bisnis rasional karena bisa berdampak merugikan pada pemegang saham minoritas. Hal ini penilai independen harus lebih jeli dalam melakukan uji tuntas dan lebih teliti dalam analisis untuk sampai pada kesimpulan serta memberikan pendapat tentang kewajaran transaksi tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Sementara itu, di Indonesia kasus yang terkenal adalah kasus PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) tahun 2008 mengakuisisi 3 perusahaan tambang yang dianggap oleh banyak kalangan transaksinya dianggap “bermasalah”. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan agar terhadap transaksi akuisisi tersebut dilakukan penilaian ulang dan diberikan pendapat kewajaran. Kasus ini memperlihatkan bagaimana Otoritas Pasar Modal di Indonesia melakukan „enforcement‟ dengan memerintahkan agar transaksi yang dilakukan oleh PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) harus disertai dengan pendapat kewajaran untuk mendapat persetujuan resmi dari Bapepam-LK. (kontan.co.id). PT. Bumi Resources Tbk, (BUMI) melakukan transaksi korporasi dengan mengakuisisi 3 perusahaan tambang yaitu PT. Dharma Henwa Tbk, (DEWA), PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) dan Pendopo Coal Limited (PCL). Ketika transaksi dilaporkan, Otoritas Pasar Modal menganggap bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi terlalu mahal dan kondisi pasar modal saat itu juga sedang „bearish‟ karena dampak dari krisis keuangan di AS. Berdasarkan kondisi itu, Bapepam-LK menginginkan adanya penilaian ulang oleh pihak independen
4
penilai usaha yang ditunjuk oleh Bapepam-LK. Kemudian pimpinan Bursa Efek Indonesia memerintahkan kepada asosiasi penilai MAPPI cq, Dewan Penilai untuk melakukan kaji ulang penilaian (valuation review) atas hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh BUMI dan sekaligus dilakukan penyusunan pendapat kewajaran bukan hanya penilaian ulang. Hal ini untuk mengetahui apakah transaksi yang dilakukan dari sudut pandang keuangan, wajar bagi pemegang saham. Dari hasil proses penyusunan pendapat kewajaran yang dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Dewan Penilai MAPPI, diperoleh Nilai Pasar Wajar atas DEWA, PCL dan FBS, yang ternyata berbeda dari Nilai Pasar Wajar yang dihasilkan oleh penilai yang ditunjuk oleh BUMI. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kewajaran atas transaksi, Tim Independen menyatakan bahwa transaksi DEWA dan PCL adalah wajar bagi kepentingan pemegang saham. Untuk FBS, harga pembelian dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pasar Wajar-nya, sehingga transaksi FBS dianggap tidak wajar bagi pemegang saham BUMI. Otoritas Pasar Modal menerima kajian yang dilakukan oleh Dewan Penilai MAPPI dan pendapat kewajaran yang disusun Tim Penilai Independen yang ditunjuk Dewan Penilai MAPPI, dan meminta BUMI untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil penilaian ini. BUMI kemudian menyesuaikan transaksi akuisisi FBS dengan hasil penilaian ini, sehingga pemegang saham BUMI terhindar dari kerugian yang ditimbulkan dari transaksi akuisisi ini. Dari kasus ini sangat dirasakan pentingnya pendapat kewajaran dari pihak independen
5
untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi korporasi (Ruky, 2010: 82). Menilik pada kasus tersebut di atas, tanggung jawab pimpinan perusahaan sangat berat sehingga harus bersedia menghadapi tuntutan atau gugatan dari pemegang saham, jika dirasakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham. Tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tidak mau untuk menerima amanat dari pemegang saham dalam menjalankan suatu perusahaan sebagai pimpinan perusahaan, mengingat besarnya tanggung jawab dan risiko yang dipikulnya. Namun besarnya tanggung jawab dan risiko yang dipikul oleh pimpinan perusahaan tidak serta merta menjadi sesuatu yang harus ditakuti oleh pimpinan perusahaan, selama pimpinan perusahaan telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan tata kelola pengurusan perusahaan yang baik. Di Indonesia
tanggung jawab dan risiko yang dipikul oleh pimpinan
perusahaan telah di atur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 97 ayat 5 butir (b), yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat 3 yang berbunyi “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)”, apabila dapat membuktikan: 1.
kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2.
telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
6
3.
tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4.
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.
Bagi perseroan yang terdaftar di pasar modal kewajiban pimpinan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban fidusia lebih dipertegas. Ketentuan duty of disclosure, prinsip keterbukaan informasi, dan transaksi benturan kepentingan ditegaskan dalam UUPM dan berbagai Peraturan Ketua Bapepam, sedangkan tentang transaksi material dan benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam. Peraturan mengenai kewajiban pimpinan perusahaan yang menyangkut fakta atau transaksi benturan kepentingan diatur dalam pasal 82 dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, sementara tentang fakta dan transaksi material dalam pasal 86 dan Peraturan Bapepam IX.E.2. Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2 menegaskan tentang perlunya pernyataan pihak independen atas kelayakan harga dan kewajaran transaksi benturan kepentingan dan material. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pemimpin perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab fidusia. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan-peraturan di atas melindungi pemimpin perusahaan dari kewajiban pribadi atas kerugian dari suatu transaksi yang diputuskan pemimpin perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan atas dasar informasi yang lengkap, itikad baik, dan tidak ada benturan kepentingan. Ditinjau dari sudut pandang prosedur (dalam proses pengambilan keputusan), pendapat kewajaran merupakan bukti bahwa pemimpin perusahaan telah mencari nasehat profesional menyangkut aspek keuangan dari rencana
7
transaksi korporasi. Dari sudut pandang legal pendapat kewajaran memberikan bukti bahwa pemimpin perusahaan telah mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan transaksi dan telah melakukan evaluasi berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional (Ruky, 2010: 34). Dari pemaparan di atas jelas bahwa pendapat kewajaran yang diberikan pihak independen, membantu pemimpin perusahaan untuk menunjukkan bahwa telah menggunakan reasonable business judgment atau telah melaksanakan exercised due care dalam proses mengambil keputusan atau persetujuan atas transaksi korporasi yang dilaksanakan. Sehubungan dengan kewajiban pimpinan perusahaan untuk mendapatkan pendapat dari pihak independen atas kelayakan harga dan kewajaran transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam IX.E.1., maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai kewajaran transaksi korporasi terhadap transaksi korporasi yang dilakukan oleh PT. Kokoh Inti Arebama Tbk, atau KOIN terkait akuisisi gudang (warehouse) milik PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, atau KIAS. KOIN dan KIAS merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan sehingga transaksi yang terjadi di antara KOIN dan KIAS merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam IX.E.1. Atas transaksi yang dilakukan oleh KOIN dan KIAS diperlukan adanya analisis pendapat kewajaran dari pihak independen untuk menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh transaksi tersebut terhadap pemegang saham minoritas KOIN.
8
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian empiris mengenai kewajaran atas transaksi korporasi di luar negeri telah banyak dilakukan, tetapi di dalam negeri selama ini penulis belum banyak menemukan. Penelitian yang masih terkait dengan kewajiban pimpinan perusahaan dalam menjalankan perusahaan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar good corporate governance dan Business Judgment Rule yang mencakup di dalamnya adalah prinsip keterbukaan informasi dan kewajaran transaksi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut. Kusmono (2008), melakukan penelitian mengenai tanggung jawab Direksi perseroan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab Direksi perseroan BUMN apabila perusahaannya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh keputusan bisnis yang diambil maka Direksi dapat melakukan pembelaan hukum melalui doktrin Business Judgment Rule yang dengan tegas diakomodasi dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 tahun 2007. Selama Direksi telah
menjalankan
perusahaan
dengan
melaksanakan
Good
Corporate
Governance (GCG), beritikad baik (good faith), penuh kehati-hatian (duty of care), dan penuh tanggung jawab (duty of loyalty). Harahap (2008), dalam penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan tanggung jawab direksi yang ada pada UUPT No.40 tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan, Direksi pada prinsipnya tidak bertanggung jawab selama Direksi telah menjalankan perusahaan dengan melaksanakan asas
9
fiduciary duty. Direksi hanya diminta pertanggungjawabannya apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perseroan. Duff dan Phelps (2009), melakukan penelitian dengan melakukan survei terhadap 50 dewan Direksi di Amerika Serikat dan Eropa selama kuartal ke empat tahun 2008 mengenai pendapat kewajaran. Hasil survei menunjukkan bahwa motivasi perusahaan dalam menyediakan pendapat kewajaran dari pihak independen dalam transaksi merger dan akuisisi adalah sebanyak 64 persen responden di Amerika Serikat pendapat kewajaran dibuat untuk melindungi dewan Direksi dari tuntutan hukum pemegang saham jika terjadi kasus yang merugikan perusahaan, sementara di Eropa sebanyak 48 persen yang berpendapat sama seperti di atas. Sebanyak 72 persen responden di Amerika berpendapat bahwa pendapat kewajaran dibuat untuk memenuhi kewajiban fidusia pimpinan perusahaan, sementara di Eropa sebesar 33 persen responden yang berpendapat untuk memenuhi kewajiban fidusia pimpinan perusahaan. Cain dan Denis (2010), melakukan penelitian mengenai penggunaan pendapat kewajaran pada perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 1998 sampai dengan 2005. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan pendapat kewajaran pada aksi merger dan akuisisi perusahaan dapat memberikan informasi tambahan (incremental information) pada pasar yang sebelumnya tidak terpublikasikan, serta memberikan informasi yang berguna kepada dewan direksi dan investor. Dengan adanya pendapat kewajaran yang diumumkan ke pasar pada aksi merger dan akuisisi memberikan informasi yang berguna bagi pasar dan akan menentukan reaksi pada harga saham perusahaan bersangkutan.
10
Wahyudin, (2013), telah melakukan penelitian pendapat kewajaran transaksi korporasi 2 perusahaan yang terafiliasi antara PT. Bank ICB Bumipputera Tbk, dan PT. The Nomad Office Indonesia. PT. Bank ICB Bumiputera Tbk, berencana untuk melakukan perpanjangan sewa gedung perkantoran milik PT. The Nomad Office Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa harga transaksi sewa gedung perkantoran merupakan wajar dan transaksi ini akan memberikan dampak positif bagi pemegang saham minoritas PT. ICB Bumiputera Tbk, dalam jangka panjang. 1.3 Rumusan Masalah Transaksi akuisisi KOIN terhadap gudang milik KIAS merupakan transaksi afiliasi karena kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan kepemilikan yang sama. Sesuai Peraturan Bapepam (Otoritas Jasa Keuangan) IX.E.1., maka terhadap transaksi tersebut diperlukan Pendapat Kewajaran “Fairness Opinion” dari pihak independen untuk mengetahui apakah transaksi tersebut wajar dan memberikan manfaat bagi pemegang saham minoritas KOIN. Sampai saat ini KOIN belum melakukan Fairness Opinion. 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh Pendapat Kewajaran “Fairness Opinion” terhadap transaksi korporasi yang dilakukan oleh KOIN dan KIAS ditinjau dari segi ekonomi dan keuangan. Penelitian ini akan memberikan kesimpulan pendapat wajar atau tidak wajar terhadap transaksi yang dilakukan oleh KOIN dan KIAS ditinjau dari segi ekonomi dan keuangan serta dampak
11
positif atau negatif yang ditimbulkan akibat transaksi tersebut terhadap pemegang saham minoritas KOIN. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai bahan acuan bagi KOIN dan pemegang saham minoritas KOIN dalam menentukan apakah transaksi korporasi tersebut wajar bagi KOIN dan pemegang saham minoritas KOIN. 2. Sebagai alternatif bahan pertimbangan bagi KOIN dan pemegang saham minoritas KOIN dalam menentukan transaksi korporasi yang serupa di masa mendatang. 1.6 Sistematika Penulisan Penelitian ini disusun menjadi lima bab. Bab I: Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, berisi uraian tentang tinjauan pustaka, landasan teori. Bab III: Metoda Penelitian, berisi uraian tentang data dan sumber data, alat analisis. Bab IV: Analisis, berisi Analisis data, hasil analisis dan pembahasan. Bab V: Simpulan dan Saran serta keterbatasan penelitian.
12
